2024 : DEMOKRAT, AHY, Duo Andi dan Ibnu Sina Walikota Banjarmasin

Migo Berita - Banjarmasin - 2024 : DEMOKRAT, AHY, Duo Andi dan Ibnu Sina Walikota Banjarmasin. Masyarakat Indonesia, khususnya warga Kalimantan Selatan dan lebih khusus lagi kota Banjarmasin, tentu akan INGAT perjuangan Partai Demokrat di Banua Banjar, khususnya kota Banjarmasin,berhasil meraih 5 kursi, bersama PDIP dan PKB serta PSI Kalsel berhasil memenangkan Ibnu Sina - Arifin menjadi Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin untuk periode 2021-2024. Tentu peta politik begitu sangat dinamis di Banua Banjar, walau di pusat berseberangan partai pendukung dengan pemerintah pusat, namun didaerah Demokrat dan PKS bisa "Bergandengan", apakah ini dikarenakan sifat "Politik 2 Kaki" atau sebenarnya hanya cara merengkuh kekuasaan dengan dalih selalu "Memperjuangkan Rakyat" Banua Banjar. Entahlah...hanya pembaca dan warga Banua Banjar bisa memahaminya.

Ngeri! Terungkap Motivasi AHY Menang Di 2024!

Siapa yang tidak kenal dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)? Hampir seluruh rakyat negeri ini kenal SBY, karena pernah menjabat sebagai Presiden RI sampai 2 periode. AHY sebagai anak SBY juga tidak kalah terkenal kok. Pernah mengadu untung di Pilkada DKI Jakarta dan gagal. Sekarang, AHY lebih dikenal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Partai politik yang citranya lebih dikenal sebagai partai “milik SBY dan keluarga”.

Ya memang, dikenal itu tidak selalu berarti positif. Bicara tentang SBY sebagai mantan presiden, maka ingatan kita akan dibawa ke urusan proyek mangkrak dan mega korupsi. Sementara ingatan publik terhadap AHY di masa Pilkada DKI Jakarta, selain terkait dengan kekalahannya, juga terkait dengan terputusnya karir militer AHY waktu itu. Soal kalah menang dalam alam demokrasi kan sudah biasa ya. Dalam pemilu, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Artinya kekalahan AHY saat itu sebenarnya dianggap biasa saja. Yang tidak biasa adalah, karir militer AHY yang putus di tengah jalan, demi ambisi politik. Padahal kalau diteruskan, karir militer AHY akan berpotensi mendatangkan keuntungan politik di masa mendatang.

Dari keputusan AHY untuk mengorbankan karir militernya saja, sebenarnya sudah menimbulkan tanda tanya besar. Ketika AHY mengklaim bahwa alasannya terjun ke dunia politik untuk bangsa dan negara, maka perlu dipertanyakan. Memangnya nggak bisa ya mengabdi pada bangsa dan negara, jika AHY tetap meneruskan karir militernya? Jadi apa sebenarnya motivasi AHY terjun ke dunia politik? Apa yang dia ingin capai di sana? Apakah benar-benar buat bangsa dan negara, atau semata-mata buat kepentingan keluarganya saja, untuk meneruskan dinasti politik mereka?

Kemudian dari peralihan kursi Ketua Umum, dari SBY ke AHY, juga menimbulkan asumsi liar publik. Karena lebih mirip seperti penyerahan kekuasaan ke anak SBY, ketimbang sebagai hasil dari pemilihan ketua umum partai secara demokratis. Ketika terjadi kekisruhan di internal Partai Demokrat tahun lalu, salah seorang pendiri Partai Demokrat, HM Darmizal MS, mengungkap bagaimana sebenarnya proses terpilihnya AHY sebagai Ketum Demokrat. Disebut bahwa dalam Kongres ke-5 Partai Demokrat pada bulan Maret 2020, SBY mewariskan jabatan Ketua Umum kepada AHY, tanpa memenuhi tata cara Kongres. Di antaranya dengan menyuruh keluar semua peserta kongres dari ruang sidang, tanpa ada pembahasan program kerja dan laporan pertanggungjawaban SBY sebagai ketua umum sebelumnya. Namun, langsung mendeklarasikan AHY menjadi Ketua Umum, dan menyebutnya sebagai terpilih secara aklamasi Sumber. Ngeri kali ya mekanismenya. Tak ada cerminan demokrasi di sana. Gimana kalau nanti AHY punya jabatan publik? Apakah modelnya sama dengan cara dia memperoleh kekuasaan di internal partainya?

Mau fakta yang lebih ngeri lagi? Tidak lain adalah bagaimana Demokrat merangkul para “penjahat” dan mengangkat mereka jadi petinggi partai. Kalau partai lain sih, begitu kadernya terjerat kasus pidana, biasanya langsung memberhentikan kader itu. Beda dengan Demokrat, Andi Mallarangeng yang mendapatkan vonis 4 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek Hambalang, malah tidak pernah dipecat dari Demokrat. Sesudah bebas dari penjara pada tahun 2017, Andi kembali aktif membantu SBY, ikut terjun langsung berkampanye di berbagai daerah menjelang Pilpres 2019 Sumber. Dan pada tahun 2020, AHY mengangkat Andi Mallarangeng menjadi Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Sumber.

Andi yang satu lagi adalah Andi Arief. Pada Maret 2019, kasus narkoba Andi Arief menyeruak. Menghebohkan publik. Hasil tes urine menunjukkan Andi positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu Sumber. Oleh AHY, Andi Arief diangkat menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Sumber.

Duo Andi ini jadi corong AHY untuk menyerang pemerintah, dan mengendorse AHY sebagai capres di 2024. Misalnya, Andi Mallarangeng menyerang rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Sumber. Di media, Andi ini kerap disebut sebagai eks Jubir SBY, mau menutupi fakta bahwa dia ini eks koruptor ya? Hehehe… Sementara Andi Arief, belagak mempertanyakan apakah ada petinggi PDIP di balik penambangan andesit di Wadas Sumber. Tentu saja serangan politis ini gampang dipatahkan oleh kader PDIP, dengan mempertanyakan, apakah Andi Arief sedang dalam pengaruh narkoba? Sumber. Hehehe…

Kok AHY dengan pede menugaskan kedua Andi ini untuk berhadapan dengan publik? Apa pun yang dikatakan oleh duo Andi, semuanya akan gampang dibantah, gara-gara rekam jejak keduanya. Yang satu pernah korupsi, yang satu ketahuan nyabu. Di mana kredibilitas mereka? Di mana kredibilitas AHY sebagai ketua umum? Mereka yang mendongkrak citra AHY agar dinilai layak jadi capres adalah eks koruptor dan pemakai narkoba. Baik bagi AHY, ngeri buat kita.

Namun kengerian atas sepak terjang AHY ini tidak berhenti di sana. Ada hal lain, yang paling utama dalam bikin ngeri. Yakni motivasi AHY dan Demokrat untuk menang di pemilu atau Pilpres 2024 mendatang.

Beberapa hari yang lalu, AHY memunculkan narasi politik “kuda hitam”. Yang disampaikan kepada para kader Demokrat menjelang Pemilu 2024. Maksudnya, Demokrat dan AHY mau dianggap sebagai kuda hitam. Yang tidak diperhitungkan publik untuk menang dalam Pemilu 2024, namun nantinya mereka akan menang Sumber. Narasi kuda hitam ini pun didengungkan dan disebarkan oleh Partai Demokrat dengan memakai ilustrasi AHY yang sedang naik kuda hitam sambil membawa bendera Partai Demokrat.

Mungkin agar kelihatan gagah gitu ya. Seorang pemimpin partai yang masih terbilang muda. Siap untuk jadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia. Itu lah citra yang ingin “dijual” oleh Partai Demokrat Sumber. Seiring dengan disebarnya gambar AHY naik kuda hitam, Partai Demokrat juga mengungkap motivasi AHY menang dalam Pemilu 2024. Tak lain adalah untuk melanjutkan warisan kepemimpinan SBY Sumber.

Wah! Maksudnya gimana? Ingat! Rakyat pernah “menghukum” Partai Demokrat di Pemilu tahun 2014 dan 2019, atas segala kelakuan Partai Demokrat ketika SBY jadi presiden. Atas segala tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para kader dan petinggi Demokrat waktu itu Sumber Sumber. Atas segala proyek mangkrak yang diwariskan kepada Presiden Jokowi Sumber. Atas kebakaran hutan dan lahan yang tidak bisa diatasi oleh SBY, yang kemudian akhirnya berhasil ditangani oleh Presiden Jokowi Sumber Sumber. Belum lagi soal izin pinjam pakai kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan, yang paling banyak dikeluarkan pada era SBY Sumber. Dan ternyata, SBY juga mewariskan masalah pangan buat pemerintahan Presiden Jokowi Sumber. Waktu 10 tahun memerintah, tidak cukup buat SBY untuk mewujudkan program swasembada pangan. Wajar kan jika sekarang ini Presiden Jokowi membangun banyak infrastruktur jalan dan bendungan yang bisa meningkatkan produktivitas pertanian, serta food estate di berbagai wilayah Indonesia.

Sementara AHY pada awal tahun ini saja, masih kena tampar telak, gara-gara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Penajam Paser Utara dan Bendahara Umum DPC Demokrat Balikpapan, sampai diberi gelar koruptor termuda Sumber Sumber. Belum memenangkan pemilu, belum jadi presiden. Kader Partai Demokrat sudah mengulangi apa yang terjadi di era SBY. AHY dan Demokrat malah mau melanjutkan warisan SBY? Gimana publik nggak ngeri?

Sumber Utama : https://seword.com/politik/ngeri-terungkap-motivasi-ahy-menang-di-2024-PNcdyq52VH

Pro dan Kontra Banjarbaru jadi Ibu Kota Kalimantan Selatan klik lengkapnya DISINI

Pernah Berpolemik dengan Bos Seword Soal Johnny Plate, Kali Ini Kembali Kontra Tentang JHT

Satu hal yang perlu saya angkat topi untuk Aliffurahman selaku pemilik portal media opini SEWORD ini adalah kematangan wawasan berpikirnya. Dari sisi usia beliau adalah adik saya beberap tahun. Tapi soal kematangan berwawasan, saya harus gentle akui kehebatannya.

Beliau bukan tipikal figur baperan yang mudah menggunakan tombol abuse of power guna membungkam pendapat yang berbeda dengan dirinya. Tulisan kali ini adalah tulisan yang kucatat yang ke-4 kalinya saya berseberangan sikap dengan beliau.

Pada 3 kesempatan sebelumnya, kucatat tentang sikap terhadap PSI, terhadap keputusasaannya mendukung Jokowi dan tentang penilaiannya yang curang terhadap Johny Plate seputaran kasus Peduli Lindungi.

Yang kasus Peduli Lindungi lumayan seru. Tak cuma dengan Mas Alif selaku pimpinan dan bos media yang tengah Anda baca ini, saya hadapi pula perang pena dengan kompatriot lain sesama penulis di sini. Saya bersi kukuh membela Johny Plate di saat itu karena meski di playstore dan apple store Peduli Lindungi tercatat dimiliki Kominfo, namun sebenarnya pas case itu mencuat akibat bocornya data diri Presiden Jokowi, sejatinya Peduli Lindungi adalah milik Kementerian BUMN. (Catatan: kini Peduli Lindungi murni dikendalikan sepenuh-penuhnya oleh Kemenkes.)

Sikap saya sampai sekukuh itu karena saya berhasil menggali info langsung ke jantung A1 Kominfo tentang status PL, yang kubandingkan pula keterangannya ke pihak Kementerian BUMN pada saat itu. Dua sumber itu sama-sama mengaffirmasi kalau PL saat itu memang dikelola oleh anak usaha salah satu perusahaan yang ada di bawah naungan Kementerian BUMN. Maka, jelas salah kalau Kominfo yang disalah-salahkan atas bocornya data diri Presiden Jokowi.

Dari sisi itu sudah jelas salah. Apalagi bila merujuk pada kenyataan hidup sehari-hari kita bahwa kasus bocornya data diri itu sama halnya dengan Dirlantas POLRI dan DLLAJR sudah sedemikian optimal terbitkan sejumlah aturan berlalu lintas namun ada saja pengguna lalu lintas yang melanggar, masa iya POLRI dan DLLAJRnya yang disalah-salahkan? Ini jelas logika yang dipaksa-paksakan. Makanya saya bersikukuh saat itu kalau menyudutkan Johny Plate adalah sebuah tindakan salah alamat.

Sekarang Mengenai JHT

Dalam tulisan terbaru Mas Alif di sini https://seword.com/politik/protes-soal-jht-banyak-yang-ga-nyambung-BEQJZjlix7, kembali kulihat logika yang dipaksa-paksakan oleh Mas Alif. Di mana, demi membenarkan opininya yang dangkal tersebut, beliau coba membanding-bandingkan antara JHT dengan asuransi pendidikan anak.

Secara serampangan ia menyamakan saja antara asuransi pendidikan anak dan jaminan hari tua dengan persepsi bahwa keduanya adalah asuransi.

JHT itu asuransi itu betul. Namun jika karena merupakan asuransi lantas disama-samakan dengan entitas lain hanya karena sama-sama asuransi jelas kengawuran hakiki. Asuransi pendidikan anak peruntukannya adalah demi pendidikan anak. Sedang JHT adalah asuransi untuk antisipasi masa tua.

Nah, klausa hari tua di sini hanya merupakan peristilahan untuk kondisi ketidakbekerjaan lagi. Maka, tak tentu mesti diartikan sebagai secara usia sudah tua alias bukan usia produktif lagi. Saya rasa, bebalnya Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah adalah terjebak dalam pengertian yang salah akan istilah hari tua dimaksud.

Padahal itu hanyalah istilah teknis untuk menggambarkan situasi tak bekerja lagi. Situasi tak bekerja kan tidak mesti karena telah masuk usia tak produktif atau pensiun. Situasi tak bekerja bisa karena diPHK. Maka, meski misalnya masih berusia 40 tahun tapi karena alasan tertentu perusahaan mem-PHK-kan karyawannya tertentu, maka karyawan yang diPHK itu masuk katagori tidak bekerja lagi.

Sekarang mari merunut JHT secara peruntukannya. Jika JHT peruntukannya adalah demi mengantisipasi situasi tak bekerja lagi, maka walau masih berusia produktif namun kehilangan pekerjaan, JHT harusnya bisa diandalkan untuk mengcover kondisinya. Aturan lama sebelum terbitnya Permenaker terbaru berjalan seperti prinsip ini. Sangat fair dan memihak rakyat yang tertimpa musibah kena PHK.

Nah, Mas Alif justru terlihat membela kebijakan yang tak fair dari Permenaker 2 th. 2022 yang sekarang. Naifnya adalah Alif menyamakan begitu saja JHT ini dengan asuransi lain. Dalam tulisannya, asuransi pendidikan anak yang dipakai untuk membanding-bandingkan. Jelas ga nyambung, Bambang!

Asuransi Pendidikan ya demi pendidikan. JHT adalah demi kondisi tak bekerja lagi. Itu pun saya pikir walau asuransi demi pendidikan sekalipun jika kondisinya adalah kehilangan pekerjaan, terus sulit untuk mendapatkan pekerjaan lagi, sedangkan tuntutan hidup menuntut untuk terus menciptakan pengeluaran. Cairkan asuransi pendidikan buat modal usaha tentu merupakan sebuah kemutlakan jika pos-pos andalan lain pun sudah tak bisa.

Apalagi jika JHT adalah asuransi yang peruntukannya demi antisipasi situasi tak bekerja lagi. Jika di masa normal sih mungkin masih bisa dimaklumi. Ini adalah masa pandemi. Harusnya kepekaan nuranilah yang dikedepanin bukan bahasa leksikal pada kamus hukum kebijakan. Toh yang dia hendak cairkan adalah hak-haknya dia sendiri yang disisihkan dari gajinya setiap bulan saat masih bekerja.

Bu Menteri dan Mas Alif apa tahu kondisi pasti masing-masing orang yang terdampak PHK? Coba miliki kemampuan untuk menbayangkan diri sebagai korban PHK di masa pandemi pada usia yang masih produktif!

Setelah diPHK, tantangan yang dihadapi korban PHK di masa pandemi itu jadi berlipat kali. Satu, dia harus mampu bersaing dengan tenaga kerja lain yang jumlahnya tentu tiap saat bertambah karena jumlah fresh graduate selalu lebih banyak dari mereka yang pensiun normal. Kedua, perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar karena pandemi.

Jika mampu melewati tantangan itu mah hebat. Perlu disyukuri. Tapi satu hal yang bisa saya pastikan jumlah mereka yang berhasil ini kecil dibanding yang tak berhasil.

Nah, apa yang Ibu Menteri dan Mas Alif lakukan jika di antara yang tak berhasil itu adalah kalian? Sini potong jari yang kupakai menyuarakan ini jika kalian tak mengandalkan JHT yang kalian sisihkan selama sekian tahun kalian bekerja untuk kalian andalkan jadi modal usaha demi bertahan hidup! Berani?

JKP lalu kalian jadikan dalih. Helo....! UUD 1945 yang statusnya jauh di atas kewibawaan Permenaker itu punya amanat bahwa orang miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu perintah konsitusi. Dipandang dari sudut ini JKP mestinya wajib dilihat sebagai hadirnya negara untuk mengatasi kesulitan warganya. Jadi, buang jauh-jauh dalih itu! JKP ya JKP, JHT ya JHT. Jangan JKP didalihkan untuk membenarkan ketakpekaan nurani apalagi ini lagi masa sulit.

Memang ya, nurani itu adanya di hati. Aku takut bahkan hati pun kalian tak punya. Sekian!

Sumber Utama : https://seword.com/umum/pernah-berpolemik-dengan-bos-seword-soal-johnny-HOxM7zciMw

Protes Soal JHT Banyak Yang Ga Nyambung

Program Jaminan Hari Tua atau JHT menurut saya sudah bagus dan pas dibayarkan pada usia 56 tahun. Kalaupun mau dinego, paling ya turun jadi usia 55 tahun dan seterusnya.

Jadi kalau sekarang ada yang protes dan meminta agar dana JHT bisa dicairkan kapan saja, itu jelas adalah protes dari orang yang tak paham skema asuransi.

Di mana-mana, yang namanya asuransi, pasti ada waktu pencairan. Misalkan asuransi pendidikan anak. Hanya bisa dicairkan saat anak sudah sekolah atau kuliah. Karena program asuransi dibuat sesuai peruntukan. Makanya waktu pencairan juga ditentukan.

Jadi tidak bisa misalkan kita ikut asuransi pendidikan anak, tapi mau dicairkan karena alasan butuh modal buat usaha. Itu jelas sudah tidak sesuai peruntukan. Begitu juga dengan Jaminan Hari Tua, semestinya tidak bisa dijadikan alasan buat modal usaha. Karena sudah beda bab.

Bahkan menurut saya pemerintah sudah membuat sebuah aturan yang jauh lebih baik daripada perusahaan asuransi swasta. Di perusahaan asuransi, kita bisa mencairkan kapan saja, tapi penalti yang dikenakan sangat tinggi. Bisa sampai 75 persen potongannya. Jadi kayak rugi banget ikut asuransi kalau berhenti di tengah jalan.

Tapi pemerintah dalam hal ini coba mengakomodir kebutuhan pekerja. Mereka bisa mengajukan pencairan 30 persen untuk keperluan pembelian rumah. Dan 10 persen lagi untuk keperluan lainnya, setelah 10 tahun keanggotaan.

Bahwa kemudian ada pekerja butuh modal, mestinya tidak perlu mengganggu JHT. Kalau butuh modal, pemerintah sudah siapkan program KUR. Setau saya ini sangat mudah pencairannya.

Kalau ada yang bilang dana JHT ini punya pekerja, kenapa pemerintah ikut campur dan pegang uang pekerja? Apa karena ga ada duit? Apa buat bangun IKN? Dan sebagainya. Banyak pertanyaan nyeleneh dan ga nyambung terkait JHT ini.

Bagi saya, anggaran untuk IKN dan JHT itu juga sudah beda bab. Keduanya harus berjalan beriringan tanpa perlu menganggu yang lain. Anggaran untuk masing-masing program sudah ada posnya. Seperti halnya anggaran bikin waduk, tol dan beli pesawat tempur, itu jelas beda.

Selain itu, sebenarnya dana JHT itu bukan sepenuhnya uang pekerja. Tapi juga ada uang perusahaan. Komposisinya gaji pekerja 2 persen dan perusahaan 3.7 persen. Jadi total 5.7 persen perbulan.

Secara proporsi saja, jelas lebih besar uang perusahaan. Secara aturan, perusahaan bersedia membayar asuransi pekerjanya dan membayar 3.7 persen dari gaji, itu juga karena diatur oleh pemerintah.

Jadi teriakan pro rakyat, pro buruh dan sebagainya itu sejatinya teriakan yang mengaburkan manfaat dari program JHT itu sendiri.

Niat pemerintah sudah bener. Karena di mana-mana, di negara maju, aturan sepeti ini sudah lama berlaku. Sejak berpuluh tahun yang lalu. Di Malaysia saya tahu sendiri, potongan gaji kepada pekerja itu sudah ada sejak lama. Di Singapura juga sama. Hanya namanya saja yang beda, bukan JHT. Tapi ya intinya sama, cuma beda bahasa.

Nah kita di Indonesia, baru mau memberlakukan. Eh lebih tepatnya mau diberlakukan lagi. Karena sebenarnya sejak 2004 aturan ini sudah ada dalam undang-undang SJSN. Cuma prakteknya sempat berubah pada 2015 karena pemerintah tidak mampu menjawab pertanyaan kalau ada yang kena PHK, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? makanya JHT diatur agar bisa segera dicairkan jika terkena PHK.

Tapi besok pemerintah sudah luncurkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jadi yang kena PHK, bisa mendapatkan sejumlah uang sebesar 45% dari gaji pada bulan pertama sampai bulan ketiga. Lalu bulan keempat sampai ke enam mendapat 25% dari gaji. Asumsinya, setelah enam bulan, pekerja sudah mendapatkan pekerjaan baru lagi.

Meski memang di lapangan, masih banyak praktek pekerja diminta mengundurkan diri. Lalu kemudian terjadi negosiasi pesangon di bawah yang sudah ditetapkan. Dan masalahnya, mereka yang mengundurkan diri ini termasuk yang dikecualikan dalam penerima JKP. Bagi saya ini perlu dievaluasi agar misal ada yang dipaksa resign, bisa tetap bertahan minimal 6 bulan setelahnya. Kebijakan ini jelas lebih mudah ditetapkan, dibanding melakukan razia atau screening terhadap perusahaan yang nakal memaksa pekerjanya untuk resign.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/protes-soal-jht-banyak-yang-ga-nyambung-BEQJZjlix7

Kegabutan nan Hakiki! Jokowi - Ganjar yang Ditarget, Mengapa Johny Plate yang Disalahkan?

Seperti diketahui, masyarakat Desa Wadas di Purwokerto beberapa hari lalu dilanda kekacauan. Kericuhan terjadi karena ada sebagian warga yang menolak agenda pengukuran lahan di desa itu dalam rangka proyek Bendungan Bener.

Sejumlah kenjanggalan terjadi di balik keributan itu. Di antaranya adalah agenda pengukuran lahan itu ditujukan untuk warga yang sudah menyatakan kesediaan, namun dikesankan seolah pemerintah otoriter, memaksakan kehendak. Pemerintah makin dikesankan otoriter-represif karena tepat hari H pengukuran itu sejumlah aparat kepolisian dikerahkan.

Di kesempatan yang sama terjadi listrik padam dan kelambatan koneksi internet. Kesemua itu seolah jadi pembenaran bahwa pemerintah memang sengaja mau menindas rakyatnya. Kesan tyran dan otoriternya pemerintah coba diletupkan oleh para Social Justice Warrior. Tak heran bila bertebaran di sana-sini tagar-tagar provokatif untuk menyudutkan pemerintah terutama dalam hal ini adalah Pemprov Jawa Tengah, walau sebenarnya Jokowi ikutan ditarget pencitraannya di situ.

Salah satu akun yang lumayan intens mengupdate kasus Wadas ini adalah akun twitter dengan nama pengguna @Wadas_Melawan. Melalui unggahan-unggahannya, terlihat minat mengagitasi masyarakat Wadas untuk menolak bahkan bila perlu melawan agenda pemerintah di Wadas. Adapula akun IG LBH Yogya yang ikut kritis bersuara.

Naasnya, selang beberapa saat pasca pecahnya insiden Wadas, akun-akun itu lenyap dalam artian tak bisa digunakan atau yang lazim dikenal sebagai suspended account di twitter. Peluru untuk menyerang pemerintah pun semakin bertambah kini yakni pemerintah sengaja membungkam suara kritis warga.

Tapi benarkah tudingan tersebut?

Sebelum menjawab itu, segenap pembaca mestinya sadar bahwa di mata kalangan tertentu, pemerintahan Joko Widodo tak pernah ada benarnya. Sebagus apapun program kerja dan telah pula tuntas dikerjakan pemerintahan Joko Widodo, tetap saja tak membuat mereka dengan gentle mengapresiasi. Apalagi bila terdapat kekurangan, sudah pasti empuk mereka sikat.

Lepas Joko Widodo, sosok yang coba dikerjain habis-habisan melalui case di Wadas ini tentu saja Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah, provinsi di mana Wadas ini mengindukkan diri. Namun, sebagai gubernur, sosok Ganjar memiliki unsur plus di dalam dirinya jika ditelaah dari sudut kepentingan Pilpres 2024.

Ganjar merupakan sosok yang dalam berbagai rilisan lembaga-lembaga survey senantiasa nangkring di urutan teratas bersama Prabowo Subianto. Fakta ini tentunya auto membuka front terhadap ambisi tokoh-tokoh tertentu yang kepengen ikut adu kebolehan untuk terpilih sebagai presiden pada 2024 nanti.

Citra populer Ganjar adalah halangan yang sudah nyata di depan mata mereka. Ini pun tak ayal lantas membuat para pesaing merasa perlu memanfaatkan celah sekecil apapun kiprah kepemimpinan seorang Ganjar sebagai gubernur utntuk dikuliti habis-habisan dengan maksud supaya citra populernya kemudian jadi luntur.

Case Wadas jelas strategis untuk dimanfaatkan. Sebab walaupun kebijakan pembangunan Bendungan Bener adalah Proyek Strategis Nasional, namun berhubung proyek ini erat kaitannya dengan kelestarian alam ya celah itulah yang dimanfaatkan untuk mengobok-oboknya seketika.

Kecemburuan sosial yang ada di antara warga Wadas sendiri coba dikipas-kipasin. Besar kecilnya penerimaan kompensasi lahan saja sudah bisa jadi bahan apalagi bila ada yang lahannya tak terkena yang artinya ga terima kompensasi. Kenyataan ini tentu saja potensial dimanfaatkan untuk menggagalkan proyek sedang di sisi lain Ganjar merasa perlu mengeksekusi perintah Undang-undang. Jadilah ini sebuah medan pertarungan yang strategis untuk menggerus citra Ganjar.

History penentangan warga penolak tambang yang terekam lewat jalur pengadilan hingga tingkat kasasi yang selalu telan kekalahan coba ditunggangi. Sejumlah SJW diterjunkan ke sana dengan persepsi seolah pro wong cilik. nrasi-narasi advokasi pun seketika menjadi agitasi. Pecahlah insiden Wadas sebagai momentum yang menyudutkan Ganjar.

Lebih-lebih pada saat kejadian, terjadi listrik mati dan blackout internet. Lengkaplah sudah kondisi yang sempurna untuk memersepsikan Ganjar sebagai pemimpin yang otoriter.

Beruntung agenda jahat para lawanini dibaca oleh Ganjar. Serangan balik dengan cantik dia peragakan. Tanpa adanya rasa takut, Ganjar datangi warga Wadas secara langsung tatap muka, ajak dialog plus minta maaf atas pecahnya insiden yang oleh media-media tertentu dibesar-besarkan seolah telah terjadi penindasan terhadap warga di Wadas. Aslinya tak ada penindasan di situ. Warga yang ditangkap adalah warga yang secara hukum dinilai melanggar. Itu pun perlakuan ke mereka tak sebengis berita media-media bodrex.

Ganjar malah akhirnya keluar sebagai pemenang dalam pertaruhan tersebut. Sebab, beberapa saat setelahnya warga yang ditahan dilepas, warga yang menerima kedatangan Ganjar juga terlihat ramah-tamah dan hangat menyambut Ganjar.

Adapun akun-akun medsos yang tadinya disuspend akibat kritis di seputaran kasus Wadas ini kini bisa digunakan kembali. Internet blackout bisa juga dijelaskan.

Akun disuspend misalnya, itu mutlak ranahnya yang punya platform. Pada twitter dan sejumlah aplikasi medsos lainnya, sebuah akun bisa kena suspend apabila di-report as spam (RAS) oleh pengguna lainnya sesama platform. Jadi, tidak bisa seketika pemerintah yang disalahkan.

Dalam hal ini, Kementerian Kominfo selaku polisi yang mengatur lalu lintas perinternetan dalam negeri seolah ikutan bermain demi pengondisian insiden tersebut. Menteri Kominfo Johnny Plate jelas menolak tuduhan itu. Ia menegaskan hal itu saat ditanya sejumlah wartawan pada Kamis, 17 Februari 2022.

"Setiap platform digital mempunyai code of conduct internal masing masing," ujarnya.

Lebih lanjut, Johnny mengatakan pihaknya juga tidak pernah memberikan usulan kepada Twitter untuk melakukan pemblokiran terhadap akun @wadas_melawan. Meski begitu, Johnny mengatakan pihaknya bakal melakukan konfirmasi ke internal Kementerian mengenai pemblokiran tersebut.

"(Saya) konfirmasi ke internal Kominfo terkait kebijakan Kominfo. Akan dikabari jika sudah ada informasi yang lebih definitif," janjinya.

Sedangkan internet blackout pas kejadian, itu karena listrik mati. Apalagi, kondisi desa itu pada sejumlah titik memang susah menangkap sinyal internet pada kesehariannya.

Jadi, semua tudingan-tudingan miring seketika mentah. Akan halnya Ganjar atau pula Jokowi yang coba digoyang lewat kasus tersebut, bukannya tumbang malah menangguk untung. Ganjar terlihat mampu menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin yang kedepankan dialog dengan warga yang kontra kebijakan pemerintah, bukan otoriter seperti yang hendak dijebakkan kepadanya oleh para lawannya dalam rangka kepentingan Pilpres 2024. Hebat!(*)

Sumber Utama : https://seword.com/umum/kegabutan-nan-hakiki-jokowi-ganjar-yang-sD3i3LjSmT

Hanya Orang-orang Bodoh Yang Memilih Anies Karena Itu Wajib Digugat!

Anies terbukti belum melakukan kewajibannya sebagai Gubernur, atau dengan kata lain tidak bekerja sama sekali. Kali Mampang terakhir dikeruk tahun 2017, jadi ketika Anies menjabat jadi Gubernur mengalahkan Ahok, ternyata tidak lagi melanjutkan pekerjaan yang memang urgen dan sangat dibutuhkan warga.

Tetapi, mulut manis yang penuh busa kebohongan, Anies hanya sibuk pencitraan dan fokus membangun citra dirinya untuk urusan Pilpres 2024.

Tidak ada satu pun janji-janji kampanye Anies yang bisa terwujud, padahal kalau berhasil memenuhi janjinya di DKI, Anies sangat berpeluang memenangkan ajang Pilpres 2024.

Tetapi, sepertinya Anies melihat rakyat adalah orang-orang yang mudah dibohongi dengan berbagai pencitraan. Tak heran kalau Anies turun ke got dan sok serius memegang lumpur, tentu saja aksinya itu diliput wartawan dan berharap viral lalu dikenang sebagai Gubernur yang bekerja, padahal pret dah!. Gotbener.

Berbeda dengan orang yang sudah cerdas, melihat Anies yang memegang lumpur sangat jelas itu adalah trik pencitraan yang sudah basi dan bau got. Membersihkan lumpur dengan memakai tangan sementara ada sekopan, itu namanya tindakan bodoh. Tapi bagi Anies, untuk mendapatkan suara orang-orang bodoh, maka lakukanlah hal-hal bodoh juga, yahh seperti memegang lumpur itu, padahal ada sekopan, atau sekalian jatuh di dalam lumpur agar mendapatkan simpatik. Iya kan?

Jika nanti misalnya Anies lolos masuk capres dan kemudian dia menang, ketahuilah bahwa itu tandanya masih banyak orang bodoh di negeri ini, karena orang bodoh akan memilih orang bodoh juga, atau orang yang suka membodoh-bodohi, gitu kan?

Orang-orang yang memilih Anies di pilkada DKI 2017 adalah orang-orang bodoh yang mudah sekali dibohongi pakai ayat dan mayat. Karena pilihan orang-orang bodoh inilah, Jakarta rusak kembali, bahkan kalau Anies masih diberi lagi kesempatan satu periode memimpin Jakarta, kerusakan itu akan semakin parah, Jakarta benar-benar akan tenggalam dan semakin banyak anggaran yang diboros-boroskan, seperti menyedot anggaran dengan program-program unfaedah.

Banjir dan macet masih betah di DKI itu bukan karena tidak ada solusinya, tapi karena banyaknya orang bodoh yang salah pilih pemimpin, atau banyak orang bodoh yang egois dan merasa baik-baik saja dengan berpikir siapapun yang jadi Gubernur ahh masa bodoh.

Ketika PTUN memenangkan gugatan warga atas Kali Mampang yang tidak dikeruk atau tidak dikerjakan selama masa jabatan Anies sehingga warga tersebut menjadi korban banjir, ini sudah jelas menunjukkan bahwa Gubernur Bodoh tidak akan melakukan pekerjaan yang benar-benar bermanfaat.

Gubernur terbodoh sepanjang masa ini, hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang unfaedah selama masa empat tahun, ada cat genteng yang hanya bisa dilihat kalau naik helikopter atau dari atas, sementara tidak semua warga bisa naik helikopter, maka apa manfaatnya buat warga setelah genteng itu dicat? Prettt dah!!!

Patung senggama dari bahan bambu dan akhirnya dirobohkan, juga tidak ada manfaatnya buat warga, kalau pun untuk spot foto, tetap saja warga tidak bahagia jika masih saja menjadi korban banjir dan macet. Dan proyek bambu senggama itu, yang diuntungkan hanya segelintir orang, tidak mengungtungkan secara umum warga jakarta.

Belum selesai pekerjaan-pekerjaan pokok yang wajib dilakukan Anies, ehh dia sudah berani-beraninya mau ngadain Formule-E. Dan sebagai orang yang memang tidak bisa kerja, Formule-E pun terancam batal, DP sudah raib, sirkuit pun belum jadi, trus sekarang buru-buru dikerjakan, dan juga buru-buru jualan tiket agar ada modal masuk buat nambah-nambah biaya pembangunan sirkuit? Cara-cara ini tidak beres. Licik! Dan hanya akan dikonsumsi oleh orang-orang bodoh. Orang-orang cerdas sudah pasti tidak akan membeli tiket Formule-E atau bahkan berusaha agar diusut tuntas ketidakberesan proyek ini.

Formula-E bukan janji kampanye Anies, janji kampanye Anies itu rumah DP Nol rupiah dan sederet janji-janji yang sudah hampir habis masa jabatannya semuanya tidak ada yang terwujud. Sekali lagi, Anies ini tidak pernah mau mewujudkan janji-janji kampanyenya itu karena Anies melihat warga sebagai orang-orang yang mudah dibohongi. Anies berpikir “Ahh...nanti juga warga lupa apa yang pernah saya janjikan” Mungkin begitu pikir Anies, makanya semakin hari semakin ngibul, dan hanya bermain kata-kata saja. Normalisasi vs Naturalisasi. Prett dah!

Jadi sebagai warga Jakarta dan tidak mau termasuk orang yang dalam lingkaran kebodohan itu, maka saya tidak pernah memilih Anies, cuma karena orang bodoh ternyata dominan, akhirnya Jakarta seperti akan kembali lagi ke era dimana banjir itu syaratnya kalau sudah mencapai kumis pria, kalau masih di level dada atau perut, itu namanya genangan air.

Sepertinya bukan hanya Kali Mampang saja yang bisa dipermasalahkan dan mengguggat Anies, ada banyak pekerjaan yang seharusnya Anies lakukan karena tanggungjawabnya sebagai Gubernur DKI, dan bahkan warga juga bisa mengguggat soal janji kampanyenya yang semuanya tidak ada yang terwujud?

Selama hampir 5 tahun menjabat sebagai Gubernur, apakah orang-orang bodoh yang telah memilih Anies itu sudah pada melek dan sadar? Apakah selama ini sudah menyaksikan sepak terjang Anies yang tak bisa berbuat apa-apa? Bahkan cenderung merusak? Misalnya sumur resapan yang merusak jalan dan tidak memberi solusi penanganan banjir di Jakarta.

Atau warga yang pernah kejeblos di sungai gara-gara tidak punya toilet dan buang hajat di pinggir kali dan akhirnya keseret hingga tewas, apakah keluarganya tidak mau menggugat Anies? Bukankah dulu ada program pembangunan toilet buat warga sehingga slogan Anies waktu kampanye waktu itu “Maju kotanya bahagia warganya” bisa terwujud?

Dan lagi-lagi, jika sampai Anies masih mendapatkan suara dan masih sok jadi pemimpin, maka ketahuilah, berarti bangsa ini memang masih banyak orang-orangnya yang sulit jadi cerdas alias bodoh atau goblok atau pun dungu bahlul, masih mau dikibulin oleh orang-orang seperti Anies, yang membuat janji-janji kampanye yang fantastis tetapi ternyata semuanya kentut saja.

Ayo warga Jakarta, kalian yang sudah menjadi korban dan banyak di antara kalian yang juga merasakan kesulitan karena orang licik jadi Gubernur, maka gugatlah! Gugat Gabener karena memang tidak bener dan tidak becus memimpin Jakarta.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/hanya-orang-orang-bodoh-yang-memilih-anies-karena-Cm5DFqe4ax

Logika Miring Haikal Hasan Layak Menuju Jeruji Besi untuk Menemani Buni Yani.

Indonesia sedang dilanda krisis moral. Ditambah lagi kegaduhan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau bukan Haikal Hasan, lalu siapa lagi. Sepak terjangnya juga sudah tidak diragukan lagi untuk menebarkan ujaran sampah ke masyarakat Indonesia. Sudah sangat sering memang Haikal Hasan selalu membuat isu untuk memprovokasi bangsa Indonesia.

Yang terbaru adalah yang paling parah, yakni menganggap Sukarno sebagai “Tukang Penjarakan Ulama”. Hal ini jelas menambah kegaduhan yang ada, setelah sekian lama kita merasa tidak ada kegaduhan lagi.

Sebelum ini, dia juga bersifat dan berperilaku layaknya orang hipokrit. Dulu pernah mati-matian merendahkan para Habib. Malahan saat ini menjadi pendukung setia Muhammad Rizieq Shihab yang dia anggap Habib. Jejak digital dirinya saat menghina gelar tersebut terjadi pada tahun 2013.

Dia berujar seperti ini “Jadi habib bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, melainkan keturunan Abi Thalib yang masih kafir, ketika wafatnya.” Sifatnya dulu dan sekarang soal Habib sangatlah bertolak belakang dan berpaling 180 derajat.

Tentu kita semua masih ingat, dulu juga dia diisukan sebagai pesuruh untuk membuat adzan dengan mengumandangkan lafadz adzan Hayya alal Jihad. Peristiwa penggantian lafald adzan juga menimbulkan kegaduahan yang luar biasa. Bahkan videonya juga tersebar banyak di media sosial. Seharusnya sejak kasus ini Haikal Hasan layak untuk dijebloskan ke jeruji besi layaknya Buni Yani. Karena masalah adzan ini jelas bisa menyesatkan orang banyak. Siapapun yang mengajarkan kesesatan layak dan pantas untuk ditangkap oleh polisi.

Jadi saya teringat sebuah pepatah yang berbunyi: “jika perilaku seseorang buruk maka persangkaan dan pemikirannya juga buruk”. Pepatah ini rasanya sama seperti menuju ke Haikal Hasan.

Melihat rekam jejak digital yang berhubungan dengan Haikal Hasan, rasanya kita tidak perlu merasa kesulitan untuk memetakan paradigma pemikirannya. Dia adalah salah satu tokoh sentral dulunya dari FPI yang selalu meneriakkan NKRI Syariah alias Negara Islam berlandaskan khilafah.

Dia juga mengklaim NKRI Syariah adalah solusi untuk bangsa Indonesia saat ini yang sering dilanda problematika yang tak kunjung selesai. Idelogi NKRI Syariah jelas berseberangan dengan semboyan Negara kita, Indonesia yakni Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Disamping itu juga negara Indonesia adalah negara yang multi etnis dan bermacam sukunya, pemeluknya pun tidak hanya agama Islam, melainkan ada agama Kristen, Budha, Katholik dan Konghucu.

Secara Pribadi, Penulis juga merasa ada yang aneh dengan sosok Haikaa Hasan ini. Dia menjelma layaknya orang yang mengetahui segalanya. Memahami berbagai macam pengetahuan dan keterampilan soal berbagai isu yang terjadi di Indonesia melintasi berbagai bidang kajian keilmuan. Ketika diskusi isu politik, dia menjadi seorang layaknya tokoh ahli di bidang politik. Begitu juga ketika isu ekonomi, isu agama, dan berbagai isu lainnya dia menjelma menjadi tokoh ahli di bidang ekonomi, isu agama, dan berbagai isu lainnya.

Saya merasa media kita juga aneh memberi panggung orang orang seperti Haikal Hasan. Padahal kita juga tidak kekurangan sarjana-sarjana yang ahli di bidangnya masing-masing.

Haikal Hasan terkenal dengan sifat kritisnya terhadap presiden Jokowi. Bahkan setiap tingkah laku pak Jokowi hampir tidak pernah luput dari cercaan dan nyinyirn yang dibuatnya.

Hal ini tentu sangat berbeda ketika dia bersikap kepada Pemerintah Daerahnya. Yakni kepada Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan yang selalu memuja muja bahkan sangat sedikit bila dihitung soal kritikannya. Tentu sifat pilih kasih ini tidak terlalu mengejutkan melihat dirinya adalah pendukung Gubernur seiman yang ramai saat pilkada DKI dulu.

Tiba tiba saya teringat soal slogan palugada. Ya, benar. Haikal Hasan tidak jauh beda yang terkenal sebagai aktivis dan pegiat palugada (Apa lu mau gua ada). Karena ia berhasil merangkap semua jabatan. Mulai dari pakar politik, pakar ekonomi, menjadi Juru Bicara (Jubir) kelompok 212, dan jubir Prabowo-Sandiaga Uno saat pemilihan presiden dulu. Rasanya orang seperti Haikal Hasan adalah orang yang tergila gila popularitas dan uang. Naudzubillahi min dzalik .

Sebagai seorang ustadz, harusnya Haikal Hasan juga tidak perlu meracuni anak didik dan masyarakat awam untuk suka mengobarkan jiwa untuk berperang. Apalagi membuat keruh dunia media sosial. Pertanyaan berikut adalah statemen dari Haikal Hasan soal doktrin berperang di medsos:

"(Misalnya) Saya nggak ikut-ikutan Facebook, Twitter, Istagram, nggak ikut-ikutanlah. Yeh, andai kata Rasulallah masih ada dan hidup di tengah-tengah kita, apa jadinya orang seperti antum ini. Orang yang lari dalam peperangan. Medan perang opini itu bernama Facebook, medan perang Badar bernama Instagram, medan perang Khandak bernama Twitter, terjun di medan peperangan itu saudara, gunakan segala senjatamu saat ini. Itu umatnya Rasulullah di akhir zaman,"

Ah, rasanya males sekali membahas orang ini. Intinya saya berharap orang ini dikasih pelajaran yang sifatnya membuat jera. Seharusnya Polisi bisa mempertimbangkan seperti Haikal Hasan layaknya Buni Yani yang bisa ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Rasanya bangsa ini perlu diselamatkan dari kegaduhan yang dibuat oleh mulut keruhnya Haikal Hasan. Semoga harapan ini diterima oleh pihak yang berwenang. Wallahu a’lamu bi showab.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/logika-miring-haikal-hasan-layak-menuju-jeruji-72228yGz8k

Arifnya Johnny Plate dan Ganjar Pranowo Menghadapi Wadas Melawan

Aku twitter dan instagram wadas melawan sempat di suspend. Akun ini menuliskan profil lengkap GEMPADEWA (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas) yang menolak Keras Eksploitasi di Bumi Wadas. Hingga pukul 14.30 WIB, Rabu, 16 Februari 2022, akun yang diikuti oleh 83 ribu pengikut ini tak lagi bisa diakses.

Akun Instagram LBH Jogja juga sempat tidak bisa diakses sejak selasa 8 Februari 2022, pukul 23.20.

Akun Instagram ini digunakan untuk mengunggah konten penangkapan warga desa wadas oleh polisi.

Setelah 1x 24 jam, akun Instagram tersebut dapat diakses kembali.

Kejadian tersebut dikatakan oleh LBH Jogja, melalui ketua bidang Advokasinya Julian Dwi Prasetyo sebagai pembungkaman yang sudah dilakukan Pemerintah karena tidak ingin mendengar kritik dari masyarakat.

Sungguh pernyataan yang gegabah dan mencerminkan ketidak-tahuannya tentang dunia media sosial.

Sebagaimana diketahui banyak orang, pemilik plattform juga punya ketentuan sendiri dimana bila ada pengguna yang melanggar, akan otomatis di suspend.

Jadi pernyataan bung Julian justru menunjukkan ketidak-tahuannya akan dunia media sosial.

Hal inipun ditegaskan oleh Menkominfo Johnny Plate, bahwa Menkominfo tidak ikut-ikutan dalam kaitannya suspend yang terjadi pada akun tersebut.

Johnny Plate juga mengatakan bahwa memang Menkominfo melakukan cyber drone yaitu pemantauan segala konten yang bersliweran di dunia cyber Indonesia tetapi sekalipun Kemenkominfo tidak pernah mengusulkan take down (penurunan) sebuah akun.

Pada kamis (17/2/2022) akun twitter tersebut telah aktif kembali dan tercentang biru yang berarti akun tersebut telah terverifikasi oleh pihak Twitter.

Setelah aktif, kembali akun tersebut menginformasikan hal-hal yang berhubungan dengan wadas dan kali ini amdal dari bendungan bener disoroti dan dikatakan amdal yang dibuat oleh para akademisi tersebut bermasalah.

Kasus wadas ini memang menarik untuk digoreng banyak pihak.

Terlepas dari penanganan yang menurut saya juga kurang cepat, dan semoga ini bisa menjadi introspeksi bagi Pak Ganjar dan timnya, tapi memang kasus ini menarik karena Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo adalah pribadi yang digadang-gadang banyak masyarakat untuk menggantikan Presiden Joko Widodo pada 2024 nanti.

Sikap Ganjar Pranowo dalam menghadapi kasus wadas inipun sungguh patut di apresiasi

Ganjar tidak seperti gubernur rasa pleciden yang suka ngeles tapi maju didepan bila ada penghargaan, tapi Ganjar menghadapi rakyatnya dengan melakukan dialog dengan penuh rasa cinta kepada masyarakat baik yang pro maupun kontra.

Pada salah satu kedatangannya di Wadas, Ganjar Pranowo bahkan datang tanpa pengawalan dari polisi untuk menemui pihak yang kontra.

Dengan sikap kebapakannya yang penuh humor disertai penghargaan kepada masyarakat, kita semua berharap persoalan tambang batu andesit untuk mendukung pembangunan bendungan bener yang sangat diperlukan masyarakat ini dapat selesai dengan baik.

Semoga masyarakat dapat mendengarkan dan berdiskusi dengan para ahli yang telah merekomendasikan pengambilan batu andesit didesa wadas dan pemerintah dalam hal ini Gubernur Ganjar Pranowo dapat menjadi fasilitator yang baik serta menunjukkan komitmennya akan menjalankan semua rekomendasi para ahli, sehingga persoalan yang berkaitan dengan bendungan bener dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus meninggalkan luka hati bagi siapapun.

Kita semua menghargai lembaga bantuan hukum (LBH) seperti LBH Jogja yang mendampingi masyarakat desa wadas yang kontra sehingga merekapun bisa mendapatkan bantuan hukum yang menjadi hak setiap masyarakat.

Tetapi tentunya kita tidak berharap LBH justru dijadikan alat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperkeruh kondisi yang ada, apalagi ada muatan politik dalam sepak terjangnya.

LBH hendaknya mengedukasi masyarakat dan memperjuangkan hak hukum masyarakat dengan cara yang baik, mengedepankan dialog dengan pihak "lawan", apalagi pihak pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo adalah pribadi yang mengedepankan dialog dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Penghargaan juga patut diberikan kepada Menkominfo Johnny Plate atas sikap bijaknya dalam kaitan penangguhan (suspend) akun media sosial wadas melawan sekaligus kritikan untuk LBH jogja yang terlihat perlu lebih belajar mengenai dunia media sosial.

Sepertinya mas Julian Dwi Prasetyo dan teman-teman perlu ikut literasi digital yang rutin diselenggarakan oleh Kemenkominfo. Gratis lho.

Sumber Utama : https://seword.com/umum/arifnya-johnny-plate-dan-ganjar-pranowo-menghadapi-bFFD5zNzDw

Protes Ceramah Jelekkan Pemerintah, Orang Ini Malah Mau Dikeroyok

Tadi di media ada sebuah video yang menarik perhatian netizen. Saya pribadi sudah menonton videonya. Bagi yang mau menonton, silakan buka link di bawah ini:

https://twitter.com/MurtadhaOne1/status/1495459867590807552

Video ini terkait dengan dugaan persekusi seorang jemaah kajian. Jemaah tersebut nyaris dikeroyok oleh pendukung seorang ustadz lantaran menyampaikan protes atas isi kajian yang sedang mereka dengarkan.

Di video tersebut, seorang jemaah berdiri untuk menyampaikan pendapatnya. Tidak ada kata-kata kasar atau teriakan. Jemaah lantas menyampaikan keluhan dengan santun terhadap isi ceramah yang baru didengarnya.

"Kita di sini semua, saya katakan (ada) banyak kepala. Otomatis pola pikirnya juga berbeda. Oleh karena itu, kalau menurut saya, Pak Ustaz, ketika kita menyampaikan dakwah, tak perlu kita menjelek-jelekkan apalagi itu kepala negara," katanya.

"Saya kalau tidak salah tadi, ada Ustadz mengatakan yang namanya kepala keluarga kita kaitkan dengan kepala negara. Kalau kita hari ini menjelek-jelekkan kepala negara sendiri, kita semua berpikir kalau ada orang yang mau menjelek-jelekkan ayahnya itu bagaimana?" katanya lagi.

Nah, selanjutnya tiba-tiba seorang jemaah yang duduk tepat di depannya langsung berdiri. Dia berusaha merebut mikrofon yang dipegang jemaah yang protes tersebut, sedangkan terdengar pula takbir dari para peserta ceramah yang lain.

Jemaah yang hampir dikeroyok ini segera ditarik mundur agar menjauh dari kerumunan pendukung ustaz yang termakan emosi. Hingga terdengar permintaan agar para peserta ceramah kembali duduk tenang di tempat masing-masing.

Tidak dijelaskan dengan detil ucapan seperti apa yang dilontarkan ustadz tersebut terkait menjelekkan kepala negara.

Ada dua hal yang menarik di sini.

Yang pertama adalah nyali orang ini cukup besar untuk menyampaikan protes tersebut meskipun dia mungkin tahu bahwa apa yang dilakukannya ini akan dikecam banyak orang di ruangan tersebut.

Padahal, kalau dilihat di video, protes yang dia sampaikan cukup santun, bukan protes sampai teriak dan kesal. Tapi emosi yang lain malah tak terbendung.

Yang kedua adalah, seperti yang sudah terjadi berulang kali. Banyak penceramah agama yang suka menyerempet politik. Kejadian seperti ini bukan hal yang aneh lagi belakangan ini.

Dengan alasan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi, mereka menggunakan agama lalu dicampur adukkan dengan politik. Acara ceramah tapi bisa disisipkan oleh narasi yang menjelek-jelekkan pemerintah. Bahkan tidak jarang ada yang mengajak perang dan menggulingkan pemerintah seperti video Jafar Shodiq baru-baru ini.

Ironisnya lagi, mereka merasa berhak berbicara soal politik, berhak menyerang dan menjelekkan pemerintah, tapi ketika ada yang protes, mereka malah marah-marah dan menzalimi yang lain. Mereka boleh kritik pemerintah, tapi kalau dikritik balik mereka malah marah-marah tak terima. Ini logika yang terbalik dan kacau balau. Coba tebak di mana sikap dewasanya mereka? Tidak boleh diprotes atau akan dikeroyok habis-habisan.

Beda pendapat saja sudah beringas seperti itu kepada sesama jemaah. Bayangkan apa yang akan terjadi jika orang yang ngomong itu berbeda agama/keyakinan. Bisa jadi bakal lebih mengenaskan nasibnya, kan?

Maka dari itu, banyak yang menyarankan agar penceramah model begini harus dihentikan geraknya. Jangan karena berlindung di balik demokrasi, lantas bisa seenaknya mencampur adukkan ke politik. Politik ya politik. Ceramah ya ceramah sesuai bidangnya aja. Jangan ibarat diskusi soal teknologi lalu isinya menyerempet surga. Kan, gak nyambung.

Jadi bingung entah apa motif mereka melakukan ini. Apakah biar topiknya lebih menarik sehingga dapat menarik lebih banyak pendengarnya? Atau memang dari awal memang tidak suka dengan pemerintah sehingga diseret-seret dalam ranah agama?

Seharusnya ini jadi perhatian serius dari pemerintah. Dulu, wacana soal sertifikasi penceramah agama mengundang polemik. Memang ada penolakan soal sertifikasi penceramah, tapi biasanya ini karena banyak yang akan terusik kalau aturan seperti ini dijalankan. Tapi kalau tidak diterapkan, lama-lama bakal kacau. Coba lihat saja Arab Saudi, apakah ada penceramah agama yang bisa dengan bebas menjelekkan raja atau pemerintah? Bisa aja sih kalau dia punya nyali super duper gede. Paling minimal ya dipecat. Paling sial ya, kalian tebak sendiri aja deh.

Bagaimana menurut Anda?

Sumber Utama : https://seword.com/politik/protes-ceramah-jelekkan-pemerintah-orang-ini-tcBg8HkGVT

Warga Jakarta Ayo Bergerak! Gugat Ketidakbecusan Anies Ke PTUN Sebelum Jabatannya Berakhir

Anies ini luar biasa ngibulnya. Ngga kerja tapi ngaku-ngaku kerja. Jadinya ya tak ada bedanya dengan pendusta. Omongannya setinggi langit, tapi hasilnya ngga ada alias nol besar. Ini jelas sangat merugikan sekaligus memalukan.

Just info, Anies dengan penuh percaya diri menyampaikan jika Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta telah melakukan 100% pengerukan Kali Mampang sejak November 2021 hingga Januari 2022. Koar-koar ini disampaikan langsung oleh Anies di akun Instagram pribadinya. Anies juga bilang jika gerebek lumpur sudah dikerjakan rutin sepanjang tahun oleh Dinas SDA.

Padahal faktanya, Kali Mampang dikeruk setelah warga korban banjir memenangkan gugatan terhadap Pemprov DKI Jakarta untuk mengeruk total Kali Mampang dan membangun turap penahan banjir.

Jadi begini ceritanya. Sebelumnya, korban banjir di kawasan Mampang Jakarta Selatan ada menggugat Pemprov DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Penggugat menyebutkan jika Kali Mampang terakhir dikeruk di tahun 2017. Gugatan warga inilah yang akhirnya dikabulkan oleh PTUN Jakarta.

Sampai di sini clear ya kasusnya. Fix Anies cuma ngaku-ngaku kerja ngeruk Kali Mampang. Sebab jika gerebek lumpur sudah benar dilakukan sepanjang tahun oleh Anies dan jajarannya seperti pengakuan Anies di medsosnya, warga tak mungkin teriak-teriak sampai menggugat ke PTUN segala. Gugatan warga itu dikabulkan pula oleh PTUN. Pengadilan tidak akan mungkin memenangkan gugatan warga jika memang sudah benar pengerukan dikerjakan oleh Pemprov DKI.

Jadi ini bukan sekedar mis komunikasi. Ini jelas kebohongan yang dilakukan Pemprov DKI. Sebab apa yang disampaikan oleh Anies sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan warga. Dari soal tanggal kegiatan pengerukan saja sudah beda. Warga juga tidak akan mungkin mengajukan gugatan jika memang ada kegiatan pengerukan. Sebab PTUN juga pasti mengadakan pengecekan di lapangan apakah benar sudah dilakukan kegiatan pengerukan atau belum.

Ini jelas tragis. Sebab pekerjaan pengerukan sungai di DKI terutama sungai yang berpotensi menghasilkan banjir Jakarta memang sudah seharusnya dikerjakan Pemprov DKI tanpa pengaduan ataupun ada pengaduan warga. Ada gugatan atau tidak, ada banjir atau tidak, pengerukan di semua kali memang sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan Pemrov DKI.

Bulan November, Desember dan Januari di mana Anies mengklaim pekerjaan pengerukan Kali Mampang sudah selesai 100%, justru di bulan itulah proses pengadilan di PTUN sudah dan sedang berjalan. Di bulan-bulan itu PTUN melakukan pengecekan lapangan yang akhirnya mengabulkan gugatan warga. Itu artinya di bulan-bulan tersebut PTUN tidak melihat kegiatan nyata pengerukan Kali Mampang. Kan gitu jadinya.

Dari sini kita jadi sangat layak untuk mengembangkan kecurigaan jika dana untuk pengerukan itu sudah keluar. Kan Pemprov DKI melaporkan sudah mengerjakan pengerukan tersebut. Dilaporkan sudah dikeruk tapi faktanya tidak dikerjakan. Bisa juga dikerjakan tapi tidak dengan sebagaimana mestinya.

Parah kan jadinya. Apapun kemungkinannya tetap ngga ada yang benar. Ujung-ujungnya rakyat yang jadi korban. Sebab ini menyangkut keselamatan jiwa. Nyawa warga yang jadi taruhannya, mengingat saat ini kita sedang memasuki puncak musim penghujan. Di saat yang genting seperti ini, segala sesuatunya justru masih jauh dari harapan. Sampah-sampah belum terangkut secara maksimal. Turap yang diminta oleh warga agar bangunan di pinggir sungai tidak roboh juga belum dikerjakan. Sementara waktunya sudah semakin singkat.

Momentum inilah yang harus bisa kita manfaatkan untuk memberi pelajaran pada Anies. Gubernur memalukan yang menjadi sejarah kelam pesta demokrasi di Indonesia. Tuntutan serius tentang segala ketidakbecusan Anies selama mengelola Jakarta harus segera dilayangkan warga DKI demi keselamatan warga Jakarta itu sendiri.

Warga DKI harus segera membuat gugatan selengkap-lengkapnya mengingat masa jabatan Anies akan segera berakhir pada Oktober tahun 2022 ini. Sebelum masa jabatan Anies berakhir, hendaknya warga DKI Jakarta bisa kompak menjaga dan mengusahakan yang terbaik untuk tanah yang mereka tinggali.

Sebab sejak 2017 warga DKI Jakarta tertipu mulut manisnya Anies, tak perlu Ahok yang membuktikan. Cukup Kali Mampang sudah mampu membuktikan jika Anies memang tak becus kerja. Sudah pula dibenarkan oleh PTUN yang masih punya hati terhadap warga yang sangat dirugikan. Mau bukti apa lagi??? Ayo warga DKI Jakarta. Jangan mau tertipu 2x.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/warga-jakarta-ayo-bergerak-gugat-ketidakbecusan-59ztseKaay

Munafiknya Fadli Zon, Kritik Pertunjukan Wayang Gus Miftah, Tapi Diam Dengan Basalamah!

Hari ini media sosial diramaikan dengan video singkat pertunjukan wayang yang  terjadi di ponpes milik Gus Miftah. Tak seperti biasanya, pertunjukam wayang kali ini menampilkan sosok berpeci dan berjanggut yang ditengarai merepresentasikan sosok Basalamah. Memang pendakwah tersebut sempat jadi buah bibir lantaran mengharamkan wayang. Padahal kita tahu dalam dakwahnya, wali songo justru merangkul masyarakat lewat tradisi setempat termasuk wayang.

Disinilah kita sebagai masyarakat waras diuji apakah akan menerima mentah-mentah pendakwah kemarin sore yang lantang mengharam-haramkan. Atau sebaliknya berpikir cerdas bagaimana mungkin islam tumbuh sebesar ini di Indonesia jika para pendakwah dulu tak merangkul kemajemukan tradisi bangsa. Bahwa yang namanya wali tentulah kedudukannya lebih tinggi ketimbang ustadz-ustadz saat ini sekalipun jebolan sekolah arab. Apa yang mereka sampaikan tidak ngawur, sebaliknya adalah buah pemikiran panjang dan tentulah mendapat ridho ilahi.

Kalau dalam islam, rasul dan nabi memiliki mukjizat. Kalau wali namanya karomah. Wali atau sunan kalijaga misalnya memiliki karomah bisa menjadikan batu menjadi emas. Ada juga wali songo yang bisa menghidupkan orang mati berkali-kali. Dengan keistimewaan tersebut, tentunya para wali yang dipilih Allah bukanlah orang sembarangan. Sangat jauh dari level ustadz yang tak memiliki keistimewaan. Pertanyaannya apakah Basalamah memiliki karomah menjadikan batu menjadi emas? Lantas kenapa ia begitu pongah melabrak ajaran para wali dan mengharamkan pertunjukan wayang?

Kenapa Fadli Zon tidak protes terhadap Basalamah? Malah sebaliknya menyalahkan mereka yang menegurnya. Sebelumnya dilansir detik.com, anggota DPR RI Fadli Zon mengkritik video gelaran wayang yang menunjukkan salah satu tokohnya menggunakan peci dan berjenggot yang dihubungkan dengan Ustaz Khalid Basalamah remuk dalam adegan perang melawan tokoh wayang lain. Fadli Zon menyebut harusnya kebudayaan tidak digunakan untuk memupuk dendam dan memecah belah. "Apa kita harus tertawa puas melihat adegan ini?" kata Fadli Zon lewat akun Twitternya @fadlizon, Senin (21/2/2022).

Wakil Ketua Umum Gerindra ini menyayangkan pagelaran wayang yang disebut terjadi di Ponpes Gus Miftah tersebut. Menurutnya, seharusnya, gelaran kebudayaan menunjukkan budaya yang merangkul dan menyatukan.

"Harusnya tunjukkan bahwa budaya itu merangkul, menyatukan, menyelaraskan, bukan memupuk dendam dan memecah belah," katanya.

Menanggapi kritikan Fadli Zon dan oposisi, Gus Miftah lantas memberi tanggapan yang elegan. Seperti dilansir detik.com, Gus Miftah memberikan penjelasan dan ingin menyampaikan adanya perbedaan pendapat itu sah-sah saja. Tidak ada yang melarang perbedaan pendapat soal kritik ilmu.

"Kalau yang viral atau trending tentang sajak saya, kalau soal kritik ilmu atau perbedaan pendapat dalam ilmu itu suatu yang lumrah. Jadi sah-sah saja. Kalau sajak yang saya buat itu tanggung jawab saya penuh, tapi kalau atraksi dalam pentas wayang itu merupakan domain-nya dalang bukan saya," kata Gus Miftah dalam pesan suara kepada detikcom, Senin (21/2/2022).

Pemimpin Ponpes Ora Aji itu menegaskan perbedaan pendapat lumrah terjadi. Namun, Gus Miftah mengingatkan adanya oknum-oknum tak bertanggung jawab yang memancing suasana tidak kondusif.

Persoalan orang berbeda pendapat kan lumrah-lumrah saja itu. Mungkin dalam satu hal saya tidak sepakat dengan Ustaz Khalid Basalamah. Tetapi, dalam satu hal yang lain bisa sependapat. Yang membesar-besarkan, kan orang yang mencoba cari keuntungan dan memancing suasana di sini saja. Kita sudah terbiasa," jelas Gus Miftah.

Adanya perbedaan pandangan dalam agama kembali ditegaskan Gus Miftah itu bukan hal baru. Dia juga memberikan contoh perbedaan pendapat soal haram dan mubah hukum merokok.

"Katakanlah menurut beliau haram menurut saya tidak, itu sah-sah saja. Salahnya di mana? Umat juga harus dewasa," tegasnya.

"Seperti halnya hukum merokok. Muhammadiyah mengharamkan, NU me-mubah-kan, biasa-biasa saja. Salahnya di mana? Ada anggapan saya tidak suka orang berjenggot. Loh dimana? Saya juga berjenggot. Sama. Cuma cara pedangnya saja yang beda. Jadi umat juga harus dewasa. Perbedaan pendapat itu sah," tutup Gus Miftah.

Tentu saja tanggapan Gus Miftah ini tak akan bisa dicerna kelompok kadrun termasuk Fadli Zon. Padahal selama ini kelompok merekalah yang terus menerus menghasut, memprovokasi, membuat masyarakat terpecah belah dan sebagainya. Belum lagi ceramah Abdul Somad dan ustdaz-ustadz mualaf yang kerap menghina agama lain. Di manakah suara Fadli Zon? Atau justru ia turut tertawan melihat mereka mencabik-cabik kebhinekaan kita. Apa saking bencinya pada Jokowi hingga seluruh kerukunan hidup rakyat diabaikan begitu saja.

Semoga saja aksi balasan wayang dari seniman ini tak menimbulkan perseteruan lebih lanjut. Apalagi dengan playing victim seolah pihak pendukung wayang yang menimbulkan perpecahan. Justru ibarat pepatah, tak ada asap jika tak ada api. Jika Basalamah dan sejenisnya lebih berhati-hati dalam berdakwa, tentu tak akan ada kegaduhan di masyarakat.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/munafiknya-fadli-zon-kritik-pertunjukan-wayang-MKZ0q6SNFs

Terbukti, Munarman-Rizieq Arahkan FPI Jadi Teroris!

Pemerintah akhirnya mengeluarkan keputusan pada akhir Desember 2020 untuk membubarkan atau melarang FPI. Termasuk pelarangan segala simbol dan atribut FPI. Ada beberapa alasan yang dikemukakan pemerintah, dua di antaranya adalah soal keterlibatan beberapa anggota FPI melakukan tindak pidana terorisme dan umum, serta seringnya FPI melakukan razia atau sweeping di masyarakat. Secara rinci disebutkan bahwa ada 35 pengurus atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung diduga terlibat dalam tindak pidana terorisme. Di mana sebanyak 29 orang di antaranya sudah dijatuhi hukuman. Sementara itu ada 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya, dan 100 di antaranya telah dijatuhi hukuman pidana.

Dalam acara pengumuman pelarangan FPI itu juga diputarkan video berisi anggota FPI berorasi mendukung keberadaan ISIS. Dan satu lagi video yang memperlihatkan anggota FPI mendukung baiat massal kepada ISIS di Makassar pada bulan Januari 2015 Sumber. Video ini yang kemudian dibongkar habis-habisan dalam persidangan Munarman.

Pada saat pemerintah mengumumkan pelarangan FPI, masih banyak pihak yang merasa bahwa jika mereka membela FPI, maka publik juga akan ikut-ikutan menolak pelarangan itu. Misalnya Fadli Zon, yang menyebut pembubaran FPI sebagai pembunuhan terhadap demokrasi Sumber. Lalu ada suara Waketum MUI, Anwar Abbas, yang mempertanyakan apakah FPI begitu berbahaya dan akan mengganti Pancasila dan UUD 1945? Sumber Sumber.

Yang terjadi kemudian adalah kebalikan dari harapan-harapan mereka itu. Publik menikmati masa-masa yang damai dan tentram tanpa keributan dari FPI. Tidak ada lagi yang sok sweeping. Bahkan rencana para eks anggota FPI untuk membentuk ormas baru pengganti FPI pun tidak terdengar gaungnya. Bahkan, dalam persidangan Munarman banyak sekali terbongkar benang merah antara Munarman, Rizieq Shihab, FPI dan aksi-aksi terorisme.

Acara baiat kepada ISIS, yang videonya diputar pada saat pemerintah mengumumkan pelarangan FPI, ternyata merupakan acara yang berkedok sebagai seminar. Untuk menutupi isi acara itu yang sebenarnya, yakni baiat atau pengucapan sumpah setia kepada ISIS. Kehadiran para anggota FPI di acara tersebut ternyata diwajibkan dan terinspirasi dari ceramah Rizieq Shihab di acara milad (ulang tahun) FPI pada 17 Agustus 2014 Sumber. Isi ceramah Rizieq waktu itu memang tentang ISIS. Rizieq mengatakan ISIS lahir karena kezaliman pemerintah. "Jadi intinya kalau memang pemerintah zalim kepada FPI, kita hitamkan, kita hitamkan," jelas saksi AM mengutip ceramah Rizieq.

Saksi AM juga memaparkan soal maklumat FPI yang isinya dukungan terhadap ISIS. Yang di bagian penutupnya menyebutkan bahwa maklumat itu dibuat untuk menjadi pegangan bagi seluruh pengurus, aktivis, laskar, anggota dan simpatisan FPI. Menurut saksi AM, kehadiran anggota FPI untuk mengikuti baiat ISIS di Makassar berdasarkan ceramah Rizieq dan maklumat FPI tersebut Sumber. Tentu saja saksi juga memaparkan kehadiran Munarman di acara itu sebagai salah satu penceramah Sumber.

Sementara itu, di persidangan insiden tewasnya laskar FPI di km 50 Cikampek, terungkap perilaku para laskar FPI yang tak ubahnya seperti teroris. Mereka memusuhi aparat polisi. Mereka berusaha merebut senjata api Briptu Fikri Ramadhan dengan cara mencekik, mencakar dan memukuli Briptu Fikri Sumber. Sehingga menyebabkan luka dan lebam yang sangat terlihat di badan/wajah Briptu Fikri. Mengingatkan kita pada peristiwa kerusuhan berdarah di Mako Brimob yang dilakukan oleh para napi terorisme pada bulan Mei 2018 silam Sumber. Juga pada beberapa aksi penyerangan terhadap markas polisi oleh para teroris.

Semua fakta sudah terungkap. Bukan hanya dalam bentuk video, tapi juga dalam bentuk berbagai kesaksian oleh anggota FPI sendiri. Membongkar kebohongan FPI soal bagaimana mereka cinta dan setia pada Pancasila dan UUD 1945. Selama ini mereka ngeles terus, soal hubungan antara FPI dan organisasi-organisasi teroris. Belagak nggak kenal. Padahal mereka justru jadi aktor utamanya.

Berita-berita terkait persidangan Munarman dan persidangan kasus Km 50 sangat banyak. Termasuk berita yang banyak peminatnya. Sehingga makin membuka mata publik terhadap kedok FPI yang sebenarnya. Kedok Munarman dan kedok Rizieq. Tidak ada lagi bekas-bekas omongan pembelaan dari Fadli Zon dan Anwar Abbas. Siapa juga yang mau membela teroris? Aksi teroris sudah pasti mengacau, merusak, melukai dan bahkan menghilangkan nyawa sesama anak bangsa. Mana mau bangsa Indonesia memelihara ormas yang jelas-jelas mendukung terorisme. Kita mau Indonesia ini aman dan damai, agar bisa makin maju dan sejahtera.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/terbukti-munarmanrizieq-arahkan-fpi-jadi-teroris-lG5dVBWyaZ

Bukti Eks Ormas FPI Terkait Teroris Berkeliaran, Polisi Tak Bisa Disalahkan Di Sidang KM 50

Siapa yang tak kenal eks ormas terlarang FPI? Ormas besutan Rizieq Shihab ini dikenal dengan premanismenya oleh masyarakat. Sayangnya dua periode SBY dibuat tak berkutik dengan ulah mereka. Meski beberapa kali Rizieq dipenjarakan, tapi ormasnya dibiarkan berkeliaran dan memiliki payung hukum yang resmi. Baru ketika ada kasus Ahok, nama ormas FPI melambung ke angkasa bersama HTI dan sejenisnya. Buah keangkuhan mereka sangat telak dengan apa yang mereka terima setelahnya.

Kepulangan Rizieq menyisahkan duka mendalam ke ormasnya ini. Para pentolam eks FPI ditangkap dan rekeningnya dibekukan karena ada temuan afliasi mereka ke ISIS. Benar kata jenderal Dudung, kalau waktu itu Rizieq pulang diam-diam dan tak membuat gaduh, pemerintah dan aparat mungkin tak akan membongkar borok mereka sejauh ini. Bahkan lahan ponpesnya di Megamendung juga ketahuan bersengketa dan akan diambil alih PTPN.

Peristiwa KM 50 bukanlah baku hantam antara aparat dan sipil. Tapi, lebih kepada bentrok antara aparat dan anak buah Rizieq yang sudah terpapar terorisme. Kalau tidak mana mungkin beberapa senjata tajam, senapan dan lainnya ada pada mereka saat kejadian. Harusnya sebelum membela anak buah Rizieq yang tewas, diaudit juga dari mana asal senjata yang mereka miliki dan motif kepemilikan tersebut.

Sebelumnya dilansir detik.com, Ipda M Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan didakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam kasus Km 50. Kedua polisi itu sebenarnya didakwa bersama seorang personel Polda Metro Jaya lainnya, yaitu Ipda Elwira Priadi. Namun Elwira meninggal dunia dalam kecelakaan.

Kasus bermula saat Ipda Yusmin, Briptu Fikri dan Ipda Elwira bersama empat polisi lain diperintahkan memantau pergerakan Habib Rizieq Shihab. Sebab, saat itu Habib Rizieq tidak hadir memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan.

Di sisi lain, polisi menerima informasi tentang simpatisan Habib Rizieq akan mengepung Polda Metro Jaya pada Senin, 7 Desember 2020, yang seharusnya Habib Rizieq memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Ketujuh polisi itu lalu melakukan pemantauan di Perumahan The Nature Mutiara Sentul Bogor, tempat Habib Rizieq berada.

Namun saat itu dari perumahan itu muncul 10 mobil yang diduga rombongan Habib Rizieq. Ketujuh polisi itu mengikuti menggunakan tiga mobil.

Dalam perjalanan, salah satu mobil polisi dicegat dan diserempet mobil yang diduga berisi para laskar FPI. Para laskar FPI itu disebut jaksa sempat menyerang mobil polisi menggunakan pedang.

Polisi disebut sempat memberikan tembakan peringatan tetapi anggota laskar FPI balik menodongkan senjata. Setelahnya terjadi aksi kejar-kejaran di mana saat anggota laskar FPI kembali menodongkan senjata. Polisi pun membalas dengan menembak ke arah mobil para anggota laskar FPI itu.

Kejar-kejaran itu disebut berakhir di rest area Km 50. Saat diperiksa polisi, ada dua orang yang sudah tewas di dalam mobil anggota FPI itu, sisanya 4 orang masih hidup.

Polisi lalu membawa empat orang yang masih hidup itu tetapi tidak diborgol yang disebut jaksa tidak sesuai standard operating procedure (SOP). Keempat anggota FPI itu lalu disebut menyerang dan berupaya mengambil senjata polisi.

Briptu Fikri dan Ipda Elwira pun menembak mati empat anggota FPI itu di dalam mobil. Akibat perbuatannya, para terdakwa itu dikenai Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kalau melihat kronologi dari kaca mata awam, maka terlihat kepolisian memang bersalah, tapi kejaksaan juga tak boleh tutup mata dengan rekam jejak eks ormas FPI. Bahwa pentolan mereka yakni Munarman beberapa kali terlibat membaiat anggotanya ke ISIS. Munarman sendiri telah berbait ke ISIS sejak 2014. Lalu anggota eks FPI mulai berbondong-bondong berbaiat ke ISIS terinspirasi dari ceramah Rizieq.

Tak cuma itu, aksi terorisme oleh eks FPI juga sempat diberitakan berkali-kali termasuk diungkap juga pada fakta persidangan Munarman.

Berikut fakta-fakta yang ditemukan: 1.Ada anggota FPI yang melakukan aksi terorisme, bom bunuh diri di Makassar dan Filipina.  2.Ada anggota FPI yang membuat senjata untuk aksi terorisme, membuat bom Mother of Satan, dan mereka sudah ditangkap.  3.FPI menyelenggarakan kegiatan baiat ke ISIS, di Makassar, Medan dan Jakarta.  4.Dalam acara baiat, Munarman ceramah dan menjadi motivator.  5.Kegiatan baiat dilakukan atas dasar pidato Rizieq Shihab dan maklumat yang dibuat FPI tahun 2014 soal sikap terhadap ISIS. 

Fakta persidangan Munarman inilah yang harus dihadirkan di persidangan KM 50. Bahwa laskar yang tertembak mati bukanlah orang biasa, melainkan sudah bisa disebut teroris. Meski Komnas HAM dan dakwaan menyebut kepolisian bersalah karena menerapkan unlawful killing dan tak sesuai SOP. Namun, faktanya yang dihadapi kepolisian bukanlah masyarakat biasa. Tengok saja bagaimana sebelumnya sudah terjadi baku hantam antara kepolisian atau pihak densus.

Justru aturan untuk memperbolehkan kepolisian menembak mati teroris seperti ini yang harusnya diterapkan.Misalnya, ada peristiwa terduga teroris yang ditembak mati saat menyerang Mabes Polri (2021).  Juga pernah terjadi 3 teroris ditembak mati, setelah terjadi baku tembak dengan Densus88, di Desa Cigondewah, Bandung (2013). Peristiwa itu bahkan diliput secara live oleh stasiun televisi. 

Semoga hakim persidangan KM 50 membuka mata dengan fakta-fakta yang ada dan membebaskan anggota kepolisian yang berseteru dengan teroris berkedok laskar. Jangan sampai nantinya hukuman yang diberikan justru menjadi menjadi pembenaran bagi aksi terorisme di kemudian hari. Sebagaimana partai umat yang malah memberi bantuan hukum pada kadernya yang terafliasi teroris. Ini makanya hukum harus bisa tegas pada terorisme dan bisa memback up aparat di belakangnya. Karena mereka sejatinya bertugas menyelamatkan keutuhan bangsa dengan jaminan nayawanya.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/bukti-eks-ormas-fpi-terkait-teroris-berkeliaran-B9VZvcluuP

Bikin Jokowi Marah, Ganjar Harus Tuntaskan Wadas Agar Layak Jadi RI1!

Ada seorang teman yang menanyakan pendapat saya soal kekisruhan di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Teman ini tahu bahwa saya adalah pendukung Ganjar Pranowo. Sementara di luar sana beredar berbagai tulisan yang menyerang kinerja Ganjar. Yang menyalahkan Ganjar atas terjadinya kekisruhan di Wadas. Masalah yang sebenarnya sudah ada sejak tahun-tahun lalu. Namun tidak segera diatasi oleh Ganjar. Sehingga berbuah jadi pergolakan besar. Yang tambah keruh dengan campur tangan pihak-pihak luar seperti LSM dan SJW. Belum lagi pemberitaan media dengan kualitas seadanya. Yang sekedar mengutip opini dari LSM dan SJW, dan memakainya di dalam berita, seakan awak media ini melihat langsung situasi dan kondisi Wadas. Wadas pun jadi bulan-bulanan berita di tingkat nasional. Jadi santapan lezat para kadrun dan lawan politik Presiden Jokowi. Begitu liarnya, kisruh Wadas ini berkembang. Oleh sebab itu, beberapa pihak menyalahkan Ganjar sebagai Gubernur Jateng. Yang dianggap lalai mencegah terjadinya konflik berkepanjangan di Wadas.

Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di Wadas, di channel Seword TV sudah ada 2 video dari Mas Alifurrahman Link video1 Link video2. Yang menjelaskan persoalannya dengan lugas dan komprehensif. Memisahkan persoalan antara pembangunan Bendungan Bener dan penambangan batu andesit di Wadas. Mencakup apa yang dihadapi oleh warga Wadas, dan adanya ketidakcocokan, antara aturan yang dipakai dengan harapan warga. Silakan menonton video-video tersebut, agar mendapatkan gambaran yang jelas.

Kita kembali ke Ganjar Pranowo. Dukungan saya kepada Ganjar itu berdasarkan akal sehat dan logika. Bukan dukungan buta ya. Jadi saya tidak akan membantah ketika ada pihak yang menyebut Ganjar sudah lalai, dalam mencegah kekisruhan di Wadas. Mestinya konflik memang bisa dicegah. Apalagi Ganjar memang berasal dari Purworejo. Tidak ada hambatan komunikasi. Yang ada adalah kelalaian komunikasi dan keterlambatan problem solving. Ini sebuah kritik besar buat Ganjar sendiri. Kritik yang membangun. Sesuai dengan apa yang pernah saya tulis sebelumnya, ketika saya menanggapi gejolak di internal PDIP, yang nampaknya berlawanan dengan Ganjar.

Itu terjadi tahun lalu. Ganjar disindir, disentil, dikucilkan, dikritik habis-habisan oleh petinggi PDIP. Dibilang kelewatan, sok pintar, nekat, tidak minta izin (mau nyapres), dan menyusahkan Sumber. Seakan Ganjar ini dibuang, seakan ada pergolakan besar di dalam PDIP gara-gara Ganjar.

Namun buat saya, yang terjadi memang disituasikan oleh PDIP. Pertama, dalam rangka mengasah Ganjar. Agar Ganjar mencapai level mumpuni, sekelas Presiden Jokowi. Seorang calon pemimpin tertinggi negeri ini harus ditempa habis-habisan. Harus bisa paling tidak menyamai seorang Jokowi. Kedua, dalam sejarah pencapresan Jokowi, sebelum tahun 2014, PDIP pernah menolak untuk mengusung Jokowi. Tapi akhirnya, Jokowi lah yang diusung PDIP dan memperoleh kemenangan hingga 2 periode.

Banyak pertanyaan untuk mengukur kapasitas seorang Ganjar Pranowo. Apakah kemampuan mengikuti dan menjaga komitmen terhadap instruksi pusat cukup untuk jadi capres? Apakah responsif di media sosial cukup untuk jadi capres? Cukup untuk bisa bersaing dengan Prabowo, Anies, atau Ridwan Kamil? Cukup untuk menarik pemilih dalam jumlah besar? Cukup untuk memerangi gerombolan kadrun dan elit politik, yang selama ini menggempur Jokowi dengan tudingan, bahkan fitnah? Saya kira PDIP juga menanyakan hal serupa terhadap Ganjar. Tentu dengan pertanyaan yang jauh lebih kompleks, lebih rumit.

Realistis saja. Ganjar memang belum sampai ke sana. Kekisruhan di Wadas jadi bukti. Padahal, Presiden Jokowi sudah memberikan banyak perhatian kepada Jawa Tengah. Terlihat dari seringnya Presiden Jokowi berkunjung ke Jawa Tengah. Misalnya pada bulan April 2021, Presiden Jokowi meninjau kesiapan Kawasan Industri Batang. Kawasan industri ini akan menunjang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Sumber. Pada bulan Juni 2021, Presiden Jokowi kembali mengunjungi Jawa Tengah, meninjau pembangunan infrastruktur bandara dan jalan tol, serta memberikan pengarahan soal penanganan pandemi Sumber Sumber. Pada bulan September 2021, Presiden Jokowi mengunjungi Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Untuk melakukan penanaman pohon mangrove bersama masyarakat dan juga meninjau pelaksanaan vaksinasi di sana Sumber. Kemudian pada bulan Desember 2021, Presiden Jokowi berkunjung lagi ke Jawa Tengah. Kali ini untuk meninjau food estate di Kabupaten Temanggung, dan meresmikan 4 embung penampung air di beberapa kabupaten lain Sumber Sumber. Dan sekitar sebulan lalu, Presiden Jokowi baru saja ke Jawa Tengah, untuk menyerahkan bantuan pada masyarakat di berbagai lokasi ,dan meresmikan Bendungan Randugunting di Kabupaten Blora Sumber.

Kunjungan Presiden Jokowi itu menandakan, bahwa beliau ingin mengecek langsung bagaimana kinerja Ganjar. Seringnya kunjungan itu bisa diartikan bahwa Presiden Jokowi puas, dengan berbagai proyek pembangunan di Jawa Tengah. Bahkan Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo mendapatkan penghargaan dari Presiden Jokowi, sebagai provinsi terbaik nasional terkait pelayanan investasi tahun 2021. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi kepada Ganjar, pada bulan November 2021 Sumber. Sepertinya Presiden Jokowi memang suka mengunjungi Jawa Tengah ya.

Oleh sebab itu, ketika Wadas tiba-tiba bergolak. Di mana pergolakan itu masih ada kaitannya, dengan salah satu pembangunan proyek strategis nasional, Bendungan Bener. Maka wajar jika kekecewaan, atau bisa jadi kemarahan Presiden Jokowi pun terasa. Yakni dengan diturunkannya Kantor Staf Presiden (KSP) ke Wadas Sumber. Ini sebuah kode keras, bahwa Presiden Jokowi kecewa dan marah dengan kinerja Gubernur Ganjar. KSP bagaikan perpanjangan tangan kanan Presiden Jokowi. Untuk mengetahui kondisi dan situasi sebenarnya di lapangan.

Saya kira, Ganjar pun paham dengan kode keras ini. Oleh sebab itu, Ganjar kembali mengadakan pertemuan dengan warga Wadas. Terutama dengan mereka yang menolak, lahannya dijadikan lokasi penambangan batu andesit. Ganjar pun datang tanpa pengawalan aparat Sumber Sumber. Selain kembali meminta maaf kepada warga, Ganjar juga mengakui masih kurangnya dialog, antara pemerintah dengan warga, terutama dengan mereka yang masih menolak. Bahkan Ganjar berencana akan menginap di Wadas, untuk lebih intens berdialog dengan para warga. Keinginan ini pun disambut hangat oleh para warga Sumber.

Ini merupakan pertanda baik, dalam upaya mencari solusi yang saling menguntungkan di Wadas. Masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh Ganjar. Kerja keras menanti di depan mata. Yang saya yakin, akan bisa dituntaskan oleh Ganjar. Karena saya juga yakin, bahwa Ganjar bukan seperti gubernur santun yang itu lho, yang hanya bisa memainkan kata-kata, ngeles dan menyalahkan orang lain. Potensi Ganjar jauh lebih baik ketimbang beliau itu, yang tidak perlu kita sebutkan namanya di sini ya hehehe…

Pak Ganjar, saya setuju dengan kritik berbagai pihak, tentang kelalaian sampean. Namun, saya juga yakin bahwa kritik itu akan menempa kekuatan sampean. Menjadikan Pak Ganjar lebih mumpuni. Mencapai standar tinggi seorang Jokowi. Dan pada waktunya nanti, Pak Ganjar akan mencapai puncak tertinggi, seperti yang jadi aspirasi para pendukung sampean. Semangat terus, kerja, kerja, kerja!

Sumber Utama : https://seword.com/politik/wadas-jadi-pecutan-menempa-ganjar-lebih-siap-75kUuwiqhu

Re-post by MigoBerita / Selasa/22022022/11.50Wita/Bjm