Arsip Migo Berita

#22MeiJanganMauDiaduDomba : Ayo NKRI Bersatu untuk Indonesia Lebih Maju...!!!

SKENARIO INDONESIA RUSUH

Keterlibatan seorang mantan Danjen Kopassus dalam aksi demo 22 Mei ini menunjukkan bahwa ada rencana berbahaya yang sedang disusun untuk Indonesia..
Penyelundupan senjata jenis sniper yang dibongkar gabungan aparat kepolisian dan TNI, membongkar tabir apa yang ingin mereka perbuat. Sniper itu digunakan untuk membuat kekacauan, tembakan jarak jauh menyasar ke arah demonstran atau petugas dengan niat mengadu domba.
Ini mirip dengan peristiwa Mei 98, dimana tiba-tiba ada tembakan dari sniper yang tidak diketahui dari mana arahnya dan siapa penembaknya.
Sesudah satu atau dua korban jatuh dari kedua pihak, maka narasi selanjutnya adalah menyalahkan pemerintah.
Dan kemarahan rakyat ini akan dimobilisasi dengan kekuatan penuh melalui massa yang didatangkan dari daerah dengan membawa bom molotov sampai senjata tajam. Butuh korban jiwa untuk memperbesar api makar.

Selanjutnya, ketika jatuh korban, maka foto-foto dan video propaganda menyebar sampai ke dunia luar untuk membangkitkan kemarahan publik dunia. Dan diharapkan dari sana akan datang bantuan internasional dengan bahasa "menjaga keamanan" padahal akan memperkeruh suasana.
Itulah kenapa saya mempertanyakan sebuah organisasi berbaju kemanusiaan yang tiba-tiba sudah siap disana dengan alasan "kemanusiaan".
Organisasi yang sibuk mengumpulkan donasi buat negara konflik ini, jejak digitalnya ternyata adalah penyuplai bantuan untuk para pemberontak Suriah. Dan mereka juga pendukung kubu salah satu Capres dengan membawa narasi agama.
Mereka sudah mempersiapkan banyak skenario untuk melakukan kudeta terhadap Presiden yang terpilih secara konstitusional. Kudeta ini penting bagi mereka, karena ini momen terakhir sebelum Jokowi akhirnya tanpa ampun membasmi akar-akar kejahatan mereka.
Siapa "mereka" itu?
Banyak. Dan disatukan oleh kepentingan bersama. Ada para pengemplang pajak yang dananya di luar negeri sampai ribuan triliun rupiah. Ada kelompok mafia pangan sampai migas yang dulu kaya. Ada kelompok ormas yang tidak lagi mendapat dana bantuan sosial.
Dan diatas mereka semua, ada organisasi internasional bernama Hizbut Thahrir yang mengumpulkan semua kekuatan dana dan umat, kemudian berselingkuh dengan mantan militer, untuk membuat rusuh di negeri ini.
Untung polisi dan TNI sigap. Kekuatan aparat digabungkan membentuk benteng kokoh untuk menjaga negeri ini tetap ada.
Sejak sekarang, pemerintah seharusnya sadar bahwa gerakan makar atau kudeta ini tidak bisa dianggap main-main. Penggerak utamanya harus dihukum mati, karena dia berpotensi mengorbankan jiwa banyak orang demi ambisi.
Jangan korbankan demokrasi negeri ini. Jika kita lembek, kelak di Pemilu 2024 kita akan mengalami situasi yang bisa jadi lebih ngeri lagi, karena mereka merasa tidak mendapat hukuman keras dan punya potensi mengulangi.
Pakde Jokowi, hati-hati. Salam seruput kopi..
22 Mei
Kapolri dan Panglima TNI

HATI-HATI AKSI 22 MEI, AWAL HANCURNYA INDONESIA

Ketika Suriah sedang dilanda perang, banyak organisasi berbaju kemanusiaan dari seluruh negara datang kesana..
Tapi tidak semua datang melalui pemerintahan yang sah. Banyak juga yang datang untuk membantu para pemberontak dengan mengatas-namakan kemanusiaan.
Apa saja tugas mereka disana? Ya, mengkoordinir bantuan pangan dan obat-obatan seperti biasanya, termasuk mengirimkan dokter dan merawat yang terluka. Tapi itu kedok depannya. Yang terjadi dibelakang ternyata berbeda..
Sebagai contoh White Helmets, organisasi berbaju kemanusiaan yang didirikan di Istanbul Turki dan dikomandani mantan intelijen Inggris.
"Helm putih" ini sejatinya adalah bagian dari terorisme. Tugas mereka adalah merekayasa kejadian, seolah-olah membantu korban dan - ini yang berbahaya - mereka melakukan propaganda dengan film seolah-olah pemerintah Bashar Assad adalah Presiden yang kejam.
Salah satu karya besar mereka adalah foto dan video "anak kecil di kursi oranye", yang membuat kemarahan dunia kepada Rusia karena WH melakukan propaganda bahwa anak itu korban bom Rusia. Padahal itu kejadian yang direkayasa White Helmet sendiri.
Dari Indonesia pun tidak kurang-kurang organisasi berbaju kemanusiaan seperti White Helmets. Ada MerC, ada Aksi Cepat Tanggap (ACT), ada Indonesian Humaniterian Relief atau IHR. IHR ini adalah badan berbaju kemanusiaan bentukan Bachtiar Nasir, salah satu pentolan HTI yang sekarang kabur ke Saudi.
Bachtiar Nasir dijadikan tersangka atas kasus pencucian uang dengan mengambil dana dr masyarakat melalui donasi, kemudian mengirimkan bantuan ke salah satu kelompok teroris, Jaysh Al-Islam di Aleppo, Suriah.
Nah, mendekati aksi 22 Mei kelompok pendukung Prabowo menolak hasil Pilpres 2019, salah satu badan yang sering terlibat dalam urusan bantuan konflik internasional seperti ACT, tiba-tiba sudah siap dengan berbagai bantuan untuk para demonstran.
Pertanyaannya, ada apa ini?
Seolah-olah ACT mengetahui akan ada masalah kerusuhan disana. Mereka sudah siap dengan segala perangkat dengan bahasa seram "mengantisipasi risiko krisis kemanusiaan".
Krisis kemanusiaan apanya? Jangan-jangan ACT mau bikin narasi krisis sendiri seperti White Helmets yang berbeda dengan narasi pemerintah.
Kalau ACT ingin berbuat untuk kemanusiaan, seharusnya fokus pada korban bencana alam, bukannya malah terjun ke dunia politik, seperti pada mobilisasi massa menolak hasil Pilpres 2019. Kehadiran ACT disana malah menguatkan sinyal bahwa akan terjadi kerusuhan dan ACT akan muncul sebagai "dewa penolong".
Biarkan urusan Pilpres menjadi urusan Polisi dan TNI yang bertanggung-jawab terhadap situasi disana. Dua institusi pemerintah itu juga punya perangkat yang dimiliki oleh ACT. Tidak perlu ada badan berbaju kemanusiaan yang ikt campur masalah politik di Indonesia, seperti ACT, IHR, MerC apalagi White Helmets...
Sudah selayaknya ACT diusir dari lokasi demo, karena keberadaannya tidak diperlukan. Jangan politisasi situasi dengan baju kemanusiaan seperti yang sudah pernah terjadi di Suriah. Kita belajar banyak, bahwa serigala bisa berbaju apa saja, bukan hanya berbaju domba. Tergantung siapa yang akan dimangsa.
Saya hanya mengingatkan, bahwa apa yang terjadi di Suriah, bisa dijadikan pembelajaran berharga untuk Indonesia. Sebelum semuanya hancur berantakan..
Seruput kopinya.
Aksi Cepat Tanggap
ACT
DutaIslam.Com - Pagi hari (Rabu, 22/05/2019) setelah demo ricuh di sekitar kantor Bawaslu, hashtag #TangkapPRABOWO berada di puncak trending topic Twitter.
Netizen menilai, Prabowo dan Sandiaga Uno semestinya bertanggungjawab atas aksi ricuh tersebut. Sebagian menilai Prabowo musuh demokrasi dan pengacau.
"Woooooooy Prabowo Uno kalian bener2 mau benturkan rakyat dan aparat kepolisian, kalian tidak manusiawi.tidak mencerminkan anak bangsa yang baik, hanya nafsu kekuasaan,trus kalo sudah begini siapa yang tanggung jawab #TangkapPRABOWO," tulis akun @ArdiansyahNu sambil membagikan video kericuhan yang terjadi.
"Prabowo kurang ajar! Musuh demokrasi! Dengan kejadian malam ini tak ada lagi respect terhadap Prabowo!  Tangkap dan adili pengacau ini!  #TangkapPRABOWO !!," kata akun @PartaiSocmed.
Akun @Sri_kandie mempertanyakan jargon aksi damai yang sebelumnya selalu di gaungkan Prabowo dkk dan pendukungnya.
"Aksi Damai..?? Ternyata kel perusuh yg mbawa bom molotov, petasan, batu2..mrk mlempari aparat hingga pukul 03.30 blm bubar, Spertinya  sngaja dirancang untk Mbuat kerusuhan di Jakarta. ! Ibukota hrs STERIL dari perusuh, Tangkap pengacau ini.! #TangkapPRABOWO," tulisnya.
Pantauan Dutaislam.com, hingga pukul 05.22 WIB hashtag tersebut masih di puncak trending topic. [dutaislam.com/gg]
Foto yang dibagikan akun @_cengkehnastar ketika membuat hashtag #TangkapPRABOWO.

DutaIslam.Com - Wasekjen MUI Ustaz Tengku Zulkarnain terlihat marah (ngamuk) karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan hasil Pemilu 2019 sebelum tanggal 22 Mei.
Dia menyebut KPU telah berbohong karena berjanji mengumumkan tanggal 22 Mei.
"Astaghfirullah... KPU Telah BERBOHONG Janji Pengumuman Tanggal 22 Mei 2019 Ternyata Tanggal 21 Sudah Pengumuman dan Dini Hari Pukul 02 Pula... Jika Pemilu Ini Curang, Kutuklah Dunia Akhirat Seluruh Pelakunya dgn Keberkatan Bulan Ramadhan Ini ya Jabbar... Pandanglah Kami ya Allah," tulis Tengku melalui akun Twitter @ustadtengkuzul, Selasa (21/05/2019).
"ya Allah Jika Pemilu 2019 Jujur dan Adil Rahmati Seluruh Para Penyelenggaranya. Dan Jika Pemilu Ini Dirancang Curang, Laknatlah Seluruh Mereka yg Terlibat dan Perlihatkan kepada Kami dan Seluruh Dunia Azab yg Engkau Jatuhkan Itu, Sehingga Kami Melihat Azab Itu dgn Nyata ya Jabbar," ujar dia lagi.


Tengku pun masih tak terima KPU mengumumkan tanggal 21 Mei, apalagi pukul 02 dini hari. Dia menyebut, jam segitu yang mendengarkan Jin dan Syaitan.
"Yang Namanya PENGUMUMAN Itu Supaya Didengar Banyak Orang. Lha Jika PENGUMUMAN Dilakukan Jam 02 Dini Hari, maka yang Dengar Bukan Banyak Orang. Tapi Banyak Jin dan Syaitan. Pemilu Itu untuk Orang atau Jin dan Syaitan...? Ya Allah Azablah Para Pelaku Keculasan dan Bantu Kejujuran," kata dia.
Meskipun demikian, Tengku tetap berharap, demo pada 22 Mei mendatang tetap berjalan lancar sesuai harapannya.
"Semoga saja pengumuman Pilpres dipercepat tgl 21 Mei dini hari oleh KPU tidak dimaksudkan untuk menjadikan acara demo damai tgl 22 Mei bisa dianggap MAKAR. Sehingga akan terjadi penangkapan massal para tokoh dan ulama yang berjuang secara KONSTITUSIONAL dituduh INKONSTITUSIONAL," ujar Tengku.
Sebelumnya, KPU RI membuka peluang untuk mengumumkan hasil perolehan suara Pemilu 2019 lebih cepat dari batas waktu maksimal, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019. KPU bisa saja mengumumkan perolehan suara Pemilu 2019, pada Senin (20/5/2019).
"Bisa (diumumkan hari ini)," kata Ketua KPU Arief Budiman ditemui di kantor KPU, Jakarta, Senin (20/05/2019), sebagaimana dilansir JPNN. [dutaislam.com/gg]
Tengku Zulkarnain. (Foto: istimewa)
Dutaislam.com - Mahmud, salah satu lulusan Ma'had Aly Darussalam Martapura Kalimantan Selatan menantang KH. Ma'ruf Amin untuk membaca kitab Ihya' Ulumuddin karya Imam Ghazali. Tantangan itu ia lontarkan pada Jumat (17/05/2019) di wall komentar Facebooknya.


Tantangan Mahmud itu bermula dari statusnya tentang kutipan Ihya dari Imam Ghazali yang digunakan untuk menyerang pemimpin yang dianggap lalim, sehingga menimbulkan salah tafsir fatal. Selengkapnya, baca: Comot Kitab Ihya' Tidak Utuh, Mahmud Ngomong Jihad Mati Syahid Lawan Pemerintah yang Dzolim.
Dalam statusnya ditulis redaksi Dutaislam.com tersebut, dia menafsirkan secara serampangan bahwa jihad melawan Jokowi adalah jihad syahid.
Tak terima dibully warganet, Mahmud menantang siapapun untuk membuktikan kemahabenaran dirinya. Sampailah kepada ujaran kebencian hingga berani menantang KH. Ma'ruf Amin untuk datang ke Martapura lawan dia membaca Ihya'.
"atau kh.ma'ruf amin kh suruh datang membahas ihya lwn aku,hehe," tulisnya.
Sebelumnya Mahmud juga menulis ujaran kebencian dengan memposting foto Gus A'un, dengan kalimat yang sama sekali tidak mungkin diyakini dari lulusan Ma'had Aly, berikut ini.

gus aun ansor

Banyak netizen mempertanyakan kualitas lulusan Ma'had Aly Martapura jika bentuknya seperti Mahmud oh Mahmud itu.

Baca: Pernikahan Abah Guru Sekumpul yang Direstui Rasulullah SAW

"Dia kerja cari panggung buat tausiah kemana saja dengan kajian tingkat tinggi (misal kitab fiqih kelas atas, dll) di kalangan masyarakat awam," tutur Falah kepada Dutaislam.com, Sabtu (18/05/2019). [dutaislam.com/ab]
Mahmud oh Mahmud bangga kontroversinya dimuat situs Duta Islam.

Oleh M Kholid Syeirazi*
DutaIslam.Com - Setelah melalui kontestasi yang melelahkan, saya bersyukur Jokowi-KMA akhirnya menang melawan narasi politik identitas. Unggul 55 persen boleh dibilang tidak setimpal dibandingkan dengan apa yang sudah dicapai Jokowi selama 4 setengah tahun. Bandingkan dengan kemenangan SBY di periode kedua yang menyentuh angka 66 persen.

Baca juga: Beredar Ucapan Selamat ke Prabowo Telah 'Meraih Medali Perak'

Kerja-kerja nyata Jokowi, yang secara teori adalah aset paling tangible untuk dibarter dengan dukungan elektoral seperti pembangunan infrastruktur yg massif, bagi-bagi sertifikat, segala jenis Kartu Indonesia Sejahtera, dll ternyata sama sekali tdk dibeli oleh rakyat Indonesia. Jokowi menang bukan karena itu semua. Bahkan fakta bahwa Jokowi berhasil menyingkirkan keluarganya dari arena kekuasaan, sesuatu yg sering menjadi titik lemah dari seorang pemimpin, kalah digilas oleh isu-isu edan tentang asal-usul keturunannya.
Jokowi menang di tengah politik pasca kebenaran yang basisnya bukan data dan fakta, tetapi rumor dan opini yang yang diracik dengan bumbu-bumbu agama. Bagi saya kinerja Jokowi patut diapresiasi, meski tidak sempurna, tetapi Jokowi tidak dipilih lagi karena prestasinya. Jokowi dipilih lagi karena dia adalah lawan dari politik identitas yang kental di kubu lawannya.
Dan di titik ini, pilihan Jokowi menggandeng KMA adalah pilihan terbaik. Saya merasa pilihan itu tidak lahir dari kalkulasi politik an sich, tetapi dari firasat, insting, krenthek atau khatharat yang dibimbing dari ketajaman visi seorang pemain politik ulung. Andaikata bukan KMA, sebelum dipinang sebagai Cawapres adalah simbol tertinggi kepemimpinan NU, saya tidak bisa membayangkan Jokowi bisa bertahan dari bulan-bulanan agresi politik identitas yang mengerikan.
Jokowi menang karena keunggulan di dua basis wilayah gemuk di mana NU dan kelompok nasionalis kuat yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setahu saya, baru kali ini NU nyaris solid dalam kontestasi Pilpres. Nahdliyin yg terafiliasi dengan partai pendukung Paslon 02 mungkin pengecualian. Kita juga tidak menutup mata adanya sejumlah Kiai dan Gus yang sejak lama berteman dan mendukung Prabowo. Ada juga petualang politik yang hobi dengan bola-bola pendek. Tetapi, menurut saya, jumlah mereka relatif kecil. Jumhur (mayoritas) Nahdliyin, elit dan massanya, bukan hanya mendukung, tetapi aktif mengajak orang untuk memenangkan Paslon 01.

Baca juga: Tengku Zulkarnain Ngamuk-ngamuk KPU Umumkan Hasil Pemilu Sebelum 22 Mei

Faktor bahwa Jokowi menggandeng KMA, bekas simbol tertinggi organisasi NU, adalah hal penting. Tetapi, yang lebih penting lagi, NU bergerak karena adanya ancaman terhadap narasi kebangsaan yang selama ini menjadi misi kembar NU, yaitu mas´uliyah diniyah (tanggung jawab keagamaan) dan mas´uliyah wathaniyah (tanggung jawab kebangsaan). Faksi dan narasi kubu sebelah adalah reinkarnasi gerakan 212 yang dianggap bertolak belakang dengan dua misi ganda NU, karena itu Nahdliyin aktif di seluruh tingkat melawan arus mereka.
Saya tahu ada pihak yang mengecilkan faktor NU dalam kemenangan Jokowi dengan mencuplik data parsial untuk menjustifikasi klaimnya itu. Tujuannya jelas, agar NU tidak terlalu ikut mengatur pemerintahan. Saya kira anggapan itu salah. NU adalah kekuatan civil society. Tugas NU mengantarkan kepemimpinan nasional ke tangan orang yang tepat, yang kompatibel dengan misi keagamaan dan kebangsaan NU. Setelah itu NU balik kandang, melakukan fungsi sosial keagamaan dan kekuatan sipil yang mengontrol dan mengawasi pemerintahan.

Baca juga: Beredar Pamflet Jihad 22 Mei Ajak Sholat Jum'at, Hari Apa Bos?

NU tidak perlu pengakuan karena semua orang mengakui NU sebagai organisasi besar yang setia mengawal NKRI. Andaikata NU diam, jarak Indonesia dengan Suriah dalam hal nasib mungkin tinggal sekian senti di tengah meruyaknya pekik-pekik takbir. Di titik ini saya tidak terlalu kaget. Seorang sangat senior di kantor saya, seorang pemeluk Katolik, tiba-tiba menyalami saya dengan cara membungkukkan badan dalam-dalam.
Saya terkejut karena nyaris mencium tangan saya. Tentu saja ini tidak patut. Dia mengucapkan selamat dan terima kasih. Andaikata bukan karena NU yang berjibaku dan pasang badan, ´saya tidak tahu bagaimana dengan nasib Jokowi,´ katanya. Saya lebih percaya pengakuan jujur masyarakat umum seperti ini ketimbang persepsi tendensius seorang partisan atau pengamat. NU mungkin bukan penentu kemenangan Jokowi-anggap saja kita ikut dawuh pengamat itu-tetapi tanpa NU, Jokowi akan tumbang digilas politik pasca kebenaran. [dutaislam.com/pin]
Jokowi-Ma'ruf Amin. Foto: Istimewa.

DutaIslam.Com - Sejumlah Kiai Pendukung Prabowo dari Jawa Timur datang ke Jakarta untuk mengikuti aksi 22 Mei. Agar tidak ketahuan petugas, mereka menyamar menggunakan kaus.
Sekjen Barisan Kiai Santri Nahdliyin (BKSN) Abdul Rozak mengungkapkan, para kiai pendukung Prabowo Jakarta menggunakan pesawat. Mereka tak berangkat secara rombongan dan menyamar agar bisa mengelabui petugas.
"Soalnya orang-orang lagi nyamar. Kita ini takutnya banyak razia itu. Ya kita gak pakai atribut. Pakai kaus semua," kata Rozak, Selasa (21/5/2019) dikutip dari Detik.com.

Adapun jumlah kiai yang berangkat ke Jakarta, diungkapkan Rozak sebanyak 24 orang. Rozak menyampaikan nama-nama kiai tersebut kepada Detik.com.

1. KH Ahmad Fauzi Afandi-Surabaya
2. Gus Sholachul Aam-Jombang
3. Habib Ali Zaenal Abdiin-Malang
4. KH Abdul Malik-Sidoarjo
5. KH Mahfudz Shomad-Sidoarjo
6. KH Rozy Shihab-Pasuruan
7. KH Zainuddin Husni SH MH-Surabaya
8. KH Hamdan AlibKaror-Madura
9. Habib Muhammad bin Smiet SH- Surabaya
10. KH Hamim Badeuzaman
11. KH Muhammad anshori Al Qadiriah
12. KH Jaiz Badri-Situbondo
13. KH Makshum Tirmidzi-Bondowoso
14. KH suyuti Thoha-Banyuwangi
15. KH iShaq Masykuri Leteh-Rembang
16. KH ghozy Wahab-Yogyakarta
17. Gus Abdul Razaq-Sidoarjo
18. Gus Wachid MunIm-Sidoarjo.
19. KH Yahya Romli-Tuban
20. KH AlibAkror-Madura
21. KH Fauraq Sumenep-Madura
22.Prof Dr Ahmad Zahro-Surabaya
23 KH Masrur Nurul Qodim-Probolinggo
24 KH Hilmi Ampel-Surabaya

Itulah daftar nama kiai pendukung Prabowo yang berangkat ke Jakarta untuk megikuti aksi 22 Mei 2019. [dutaislam.com/pin]
Kiai Pendukung Prabowo di Jatim ke Jakarta untuk Demo 22 Mei 2019. Foto: detik.com.

Dutaislam.com - Meskipun salah satu tim BPN, Dahnil menyatakan bahwa foto Prabowo Subianto ke Brunei sudah lama, 2 tahun lalu, akhirnya publik mendapatkan jawaban langsung dari pihak imigrasi yang membenarkan Prabowo dkk. bertolak ke Brunei pada 16 Mei 2019 lalu.

Baca: Prabowo dkk Mendadak "Kabur Umroh" ke Brunei?

Siapa saja yang ikut dalam rombongan Prabowo yang disebut-sebut menggunakan pesawat pribadi tersebut? Dutaislam.com mendapatkan daftar 11 nama rombongan (selain Prabowo), seperti berikut ini:

  1. Prabowo Subianto
  2. Muhammad Harrifar Syafar
  3. Mohamad Rizki Irmansyah
  4. Alvano Armi Sundah Kalalo
  5. Sugiono
  6. Wedi Kamaludin
  7. Julius Indra Kurniawan
  8. Julando Richard Mandey
  9. Simon Aloysius Mantiri
  10. Frangel Hendra Pantouw
  11. Ansfuri Id Sambo
  12. Amien Rais

Seperti tampak pada gambar di bawah ini, mereka bertolak ke Bandar Sri Begawan pada 16 Mei 2019, bukan 16 Mei 2017 (2 tahun lalu).
amin rais ikut dalam rombongan prabowo ke brunei


biografi wedi kamaludin pertamina

Dari daftar di atas, selain Ansfuri Id Sambo yang disorot publik karena dia diakui sebagai ustadz ngajinya Prabowo, ada satu nama lain yang ikut disorot, yakni Wedi Kamaludin, yang di Pertamina dia menjabat Manager Fuel Industri & Marine Region III (2013-2015 dan Aviation Marketing Manager kantor pusat Pertamina sejak tahun 2015 (link). [dutaislam.com/ab]
rombongan prabowo ke brunei darussalam bandar sri begawan

DutaIslam.Com - Tidak ada media yang memberitakan cukup jelas apa yang dilakukan Prabowo dkk ketika berkunjung ke Brunei Darussalam.
Keterangan yang ada hanya dilontarkan oleh Jubir BPN Dahnil Anzar Simanjuntak, bahwa Prabowo menemui Sultan Brunei hanya sehari. Itu saja.

"Pak @prabowo ke Brunei pada tanggal 16/05/19 hanya satu hari pulang pergi tidak menginap, untuk bersilaturahmi dengan Sultan Brunei Darussalam," kata Dahnil melalui akun Twitternya, @DahnilAnzar pada Sabtu, 18 Mei 2019.

Pasca kepergian Prabowo dan kembalinya ke Indonesia, beredar rumor di grup WA berupa keterangan tentang apa yang terjadi di Brunei ketika Prabowo ke sana. Pasalnya, memang kunjungan tersebut sepi pemberitaan.
Menurut rumor yang beredar itu, memang Prabowo dkk berniat menemui sultan Brunei, tapi apesnya, Sultan Brunei malah marah dan menolak kunjungan Prabowo.
"Kedatangan prabowo ke Brunei pada 16 mei 2019 menimbulkan kemarahan Sultan Brunei dan menolak bertemu prabowo. Rombongan prabowo ditolak saat akan masuk ke istana raja. Itulah sebabnya tidak ada satu pun media Brunei yang memberitakan kedatangan prabowo," tulis keterangan yang beredar itu, dikutip Dutaislam.com, Selasa (21/05/2019).
Menurut keterangan tersebut, Prabowo ditolak karena misi kedatangan prabowo membawa maksud buruk. "Yaitu minta suaka politik dan menjelekkan indonesia. Prabowo juga mencoba membujuk raja brunei mengakui kemenangan prabowo pada pilpres 2019," lanjutnya.
Tak hanya itu, Raja memerintahkan prabowo dan rombongannya segera pulang ke indonesia. "Karena provokasi prabowo akan merusak persahabatan indonesia-Brunei," ungkap keterangan itu.
"Itulah sebabnya rombongan prabowo pulang lebih awal daripada jadwal semula. Rombongan prabowo hanya tinggal beberapa jam di Brunei. Tidak ada satu pun pejabat brunei yang mengantar kedatangan dan kepulangan prabowo dan rombongan," pungkasnya.
Redaksi Dutaislam.com pun sempat mencari-cari sumber keterangan tersebut tapi tidak menemukan. Yang ada cuma keterangan Dahnil di atas. Benarkah demikian? [dutaislam.com/gg]
Prabowo dkk ketika ke Brunei. (Foto: istimewa)

Wawancara – Tawfiq Ramadan al-Bouti: Jangan Biarkan Ekstremisme Membesar (1)

islamindonesia.id – Tawfiq Ramadan al-Bouti: Jangan Biarkan Ekstremisme Membesar (1)
Tawfiq Ramadan al-Bouti (70), Ketua Umum Persatuan Ulama Bilad Syam (Suriah), mengunjungi Indonesia. Dia menceritakan bagaimana negerinya berantakan akibat perang. Indonesia diharapkan terus menjaga perdamaian dan tidak dilanda konflik. “Jangan biarkan paham ekstremisme merasuki kaum muda,” pesannya.
Kami menemui Tawfiq di satu hotel di Jakarta, Minggu (3/3/2019). Dia mengenakan setelan jas dan peci gelap khas Nusantara. Di luar, hujan mengguyur deras. Di dalam kamar hotel, tempat kami ngobrol, suasana hangat. Guru Besar Damascus University itu ramah. Wajahnya teduh, suaranya lembut.
Tawfiq sering mengunjungi Indonesia. Pertama kali melihat Indonesia secara langsung 15 tahun silam, dan setelah itu, dia kerap datang ke negeri ini. Bukan hanya Pulau Jawa, dia juga sempat menyambangi pulau-pulau lain di Nusantara. “Bagi saya, Indonesia adalah negara kedua. Saya memuji kepada Allah SWT karena saya serasa di negara sendiri,” katanya.
Akhir Februari 2019, dia diundang untuk menghadiri Munas Alim Ulama oleh Nahdlatul Ulama (NU) di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat. Lepas dari acara itu, dia berceramah di beberapa tempat lain. Dia kerap menceritakan perang di Suriah dengan harapan agar negara-negara lain tak mengalami hal serupa.
Bagaimana awal mula perang di Suriah?
Dulu, kami punya pengalaman hidup bersama, berwarna-warni, dari kelompok beragam. Di salah satu distrik di Damaskus, ada kelompok Suni, Syiah, Yahudi, Kristen Orthodox, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik yang hidup dalam satu flat. Kami tidak merasakan gesekan.
Di samping distrik kami, Ruknuddin, terdapat distrik bernama Zainal Abidin (yang dihuni kelompok Syiah). Mereka hidup bersama kami, bahkan kadang terjadi hubungan pernikahan. Di Damaskus terdapat distrik bernama Al-Amin yang dihuni orang-orang Syiah. Juga di wilayah al-Midan ada distrik bernama Al-Jorah.
Persentase Syiah sedikit, tapi mereka benar-benar ada dan hidup bersama kita. Kita juga sering berbisnis atau membuat proyek bersama. Itu adalah hal yang lumrah.
Kemudian, tahun 2000, Bashar al-Assad dilantik menjadi presiden (Suriah). Dia membuat terobosan ekonomi dan membuka kampus-kampus swasta. Ini keterbukaan yang positif.
Namun, wilayah regional mengalami krisis, dipertaruhkan dari intervensi internasional. Ada perang Ghaza, perang di Lebanon Selatan, dan perang Irak. Rakyat Libya berperang antar-sesama, kekayaan negerinya dikuasai Eropa. Tunisia berusaha menjadi negara bebas, tetapi malah tidak terkontrol. Mesir hampir saja dilanda perang saudara saat transisi antara Presiden Al-Sisi dan Al-Mursi. Yaman sekarang tidak seperti dulu.
Suriah menjadi target berikutnya karena berbatasan langsung dan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Mereka ingin memecah Suriah sehingga memudahkan dominasi Israel.
Apa pemicu perang?
Perang diawali dari fitnah yang membenturkan antara Alawiyah dan Suni, antara Syiah dan Suni, antara Muslim dan Kristiani. Masyarakat diprovokasi agar menuntut perbaikan, kebebasan, kemudian menurunkan rezim. Kelompok Kurdi juga didorong untuk memberontak.
Lalu, milisi asing dari semua belahan dunia masuk ke Suriah. Ada Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) dan Jabhah al-Nusra yang terkait dengan Al Qaeda, ciptaan Amerika Serikat. Hillary Clinton pernah mengakui bahwa Amerika-lah yang menciptakan Al Qaeda. Al-Nusra mendapat sokongan senjata dari Israel.
Banyak negara mengirimkan dana dan senjata ke Suriah. Negeri kami menjadi medan latihan tempur. Damaskus dikepung dari berbagai sisi.
Ini jelas upaya Amerika dan Israel untuk memecah belah negeri kami. Di Irak, mereka mampu mewujudkan rencana itu, tetapi di Suriah mereka tidak mungkin bisa melakukan hal serupa.
Peta diolah oleh Harian Kompas.
Peta diolah oleh Harian Kompas.

Banyak kelompok Muslim ke Suriah untuk perang yang diklaim atas nama Islam. Benarkah demikian?
Mereka yang datang itu tidak mengerti Islam. Banyak perempuan asing ke Suriah untuk menjadi istri para mujahid dan menganggap tindakan itu berpahala. Satu orang menggaulinya, lalu satu lagi, lalu satu lagi, apakah itu bagian dari ajaran Islam? Tentu bukan.
Sebagian besar mereka akhirnya menyadari kesalahannya. Banyak anggota NIIS sadar, pergi ke Turki, dan meninggalkan senjata. Mereka korban penipuan, seolah jihad di Suriah akan membawa mereka masuk surga.

Wawancara – Tawfiq Ramadan al-Bouti: Jangan Biarkan Ekstremisme Membesar (2)

islamindonesia.id – Tawfiq Ramadan al-Bouti: Jangan Biarkan Ekstremisme Membesar (2)
Ayah Anda, M Said Ramadan al-Bouti, dibunuh saat perang (tahun 2013). Bagaimana sikap Anda?
Dia meninggal dalam syahid, spiritnya hidup. Dia menyerukan penghentian fitnah, pertumpahan darah, dan meletupkan senjata di antara militer dan milisi bersenjata. Diingatkan, negara tanpa pemerintah akan hancur. Pesan itu berpengaruh positif.
Dia ilmuwan dan ulama bereputasi internasional yang bisa berbicara dengan semua kelompok. Seruan perdamaian Al-Bouti dianggap mengganggu skenario perang sehingga dia dibunuh.
Beliau tidak hanya mempunyai peran dalam meredam konflik Suriah, tetapi juga memadamkan api konflik di Aljazair. Karena itu, beliau merupakan ancaman nyata atas kesuksesan skenario musuh. Al-Bouti sangat disegani, bahkan menjadi rujukan utama dalam dunia Islam, karena memiliki ilmu yang dalam dan luas.
Al-Bouti menempatkan dialog untuk menjembatani beliau dengan orang-orang yang tidak sependapat dari berbagai kalangan. Kata Al-Bouti, dengarkan apa yang akan aku katakan dan aku akan mendengarkan apa yang akan kamu katakan.
Ini jelas-jelas sangat berbahaya menurut kacamata penulis skenario konflik. Mereka tidak ingin terjadi dialog yang mengedepankan akal sehat. Akal sehat tidak punya tempat dalam konflik Suriah saat itu.

Menyuarakan hal serupa, apakah Anda juga terancam?
Ya, mereka juga mengincar saya, tapi kandas.

Sumber: Harian Kompas
Sumber: Harian Kompas
Bagaimana kondisi Suriah sekarang?
Suriah membaik. Masih ada kelompok-kelompok musuh dengan persenjataan di Idlib (Suriah barat laut). Tapi, kekuatan mereka akan berakhir. Banyak tantangan, tapi stabilitas keamanan membaik. Para mahasiswa belajar lebih tenang, masyarakat mulai kembali hidup normal.
Kami menyadari, ekstremisme tidak memberikan manfaat apa-apa, kecuali kehancuran. Kami membangun kembali negeri kami, rumah-rumah yang hancur, dan sumber daya manusia.
Pelajaran dari perang
Tawfiq menyaksikan perang mereproduksi kekerasan yang merusak. Aleppo (salah satu kota di Suriah), misalnya, dibombardir oleh kebrutalan para teroris. Semua hal di kota itu dihancurkan, seperti masjid, pasar, bahkan Benteng Aleppo yang bersejarah. Penduduk melarikan diri.
Belajar dari perang di Suriah, apa pesan Anda untuk bangsa Indonesia agar bisa mencegah konflik serupa?
Pertama, jangan biarkan paham ekstremisme merasuki kaum muda. Kelompok ekstremis berusaha menularkan gagasannya kepada masyarakat. Kita mesti mengembangkan ajaran Islam yang benar dan sesuai pesan Allah, umat Islam yang moderat. Gunakan dialog, bertukar argumentasi. Jangan ambil jalan kekerasan.
Kedua, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Ketiga, jika kita mempelajari keilmuan Islam secara benar, tidak mungkin terjadi perpecahan. Jadi, masyarakat disadarkan akan pemahaman yang benar, persatuan, keadilan, dan menjauhi ekstremisme dan berlebihan dalam beragama.
Apa tanda paham ekstremisme itu?
Mereka menginginkan kelompok di luar Islam dibunuh. Padahal, di Madinah, Nabi Muhammad melindungi semua kelompok, termasuk non-Muslim. Jika kelompok mereka tidak memerangi kita, boleh berhubungan baik dengannya. Perang untuk membela diri dari kelompok penyerang.
Nabi tidak memaksa orang masuk Islam. Penerimaan agama itu terkait akal dan hati. Paksaan hanya menciptakan bom waktu.
Bangun masyarakat melalui pendidikan. Orangtua, guru, dan ulama punya tanggung jawab untuk mendakwahkan Islam dengan kebajikan, pesan santun, dan bertukar argumentasi dengan baik.
Moderasi Islam di Indonesia
Hubungan antara Indonesia dan Suriah sudah lama terjalin. Banyak mahasiswa Indonesia menimba ilmu di negeri itu. Kehadiran mereka disambut hangat. Banyak alumnus Damascus University (yang sebagian menjadi murid Tawfiq) di Indonesia. Beberapa di antaranya turut mendampingi saat wawancara.
Bagaimana Anda melihat kondisi Islam di Indonesia?
Indonesia adalah negara Muslim dan identitas keislamannya yang terang. Ada beberapa masalah, tetapi Indonesia bisa menjadi model negara yang berkembang menuju kemajuan. Terlihat pembangunan nyata. Islam di sini fitri dan mengalir dalam darah penduduk.
Penduduk Indonesia memeluk Islam secara sukarela tanpa penaklukan militer. Indonesia pernah dijajah Belanda dan Jepang, tetapi masyarakat tetap memegang Islam seakan sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari bangsa ini.
Anda melihat moderatisme Islam tumbuh di sini?
Keagamaan masyarakat Indonesia berkarakter damai dan moderat. Radikalisme dan ekstremisme bukan watak asli bangsa ini, melainkan datang dari luar dan bukan ajaran yang dipelajari.
Islam di sini dibangun di atas ilmu pengetahuan. Buktinya banyak sekolah dan pesantren mengajarkan Islam dengan baik. Ilmu membentengi bangsa ini dari radikalisme, sikap berlebihan dalam beragama, dan menjaga bangsa ini agar tidak lepas kontrol dari agama.
Sekarang kita sedang menghadapi perang budaya lewat televisi, internet, dan media sosial yang rentan memberikan efek negatif. Namun, identitas Islam di masyarakat tetap dominan. Kemajuan peradaban dan praktik keagamaan berjalan beriringan. Ini jelas preseden baik dan saya yakin tidak ada tempat untuk radikalisme di Indonesia.
Selesai.

Rabithah Alawiyah Enggan Terlibat Saling Hujat Sesama Anak Bangsa

islamindonesia.id-Rabithah Alawiyah Enggan Terlibat Saling Hujat Sesama Anak Bangsa
Perkumpulan habaib se-Indonesia, Rabithah Alawiyah, mengeluarkan maklumat untuk anggotanya jelang penetapan hasil resmi pemilihan umum pada 22 Mei. Salah satu maklumatnya, Rabithah meminta agar setiap anggotanya berupaya menghindari aktivitas saling menyalahkan sesama muslimin dan anak bangsa.
Maklumat ini dirilis pada 20 Mei atau dua hari jelang penetapan putusan resmi Komisi Pemilihan Umum. Apapun hasil putusannya, Rabithah beraharap,  bangsa ini mendapatkan takdir yang terbaik sehingga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga.
Karena itu, organisasi ini mengarapkan kepada setiap cabangnya di berbagai daerah untuk  ikut menenteramkan anggota-anggotanya. “Hal ini agar terhindar dari kemungkinan kekacauan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi umat, bangsa dan negara,” demikian potongan maklumatnya.
Tanpa ingin mengintervensi aspirasi politik setiap anggotanya, Rabithah berharap kepada mereka agar menjunjung tinggi aturan yang berlaku serta menggunakan saluran-saluran resmi. Selain itu, Rabithah ingin masalah yang dihadapi setiap kubu dapat diselesaikan secara jujur dan berkeadilan.
Seperti diketahui, organisasi ini berdiri pada tahun 1346 H bertepatan dengan tanggal 27 Desember 1928 masehi. Dalam pembentukan awalnya, organisasi bernama “Perkoempoelan Arrabitatoel-Alawijah”
Tujuan awal dari perkumpulan ini untuk menguatkan tali persaudaraan antara golongan sayyid dan orang Arab Hadrami. Selain itu, organisasi bertujuan memberikan kontribusi sosial seperti mendidik anak piatu, menolong janda dan fakir miskin. []
YS/Islamindonesia

Quraish Shihab: Agama Menghendaki Taat pada Penguasa

islamindonesia.id – Quraish Shihab: Agama Menghendaki Taat pada Penguasa
Quraish Shihab, penulis Kitab Tafsir Al-Mishbah, menilai masyarakat tak perlu ikut aksi 22 Mei mendatang sebagai bentuk protes terhadap hasil Pemilu 2019. Quraish mengatakan, Islam telah mengajarkan bahwa rakyat harus taat pada siapapun pemimpin yang berkuasa. 
“Agama menghendaki taat pada penguasa, walaupun tidak setuju kepadanya. Harus taat demi mencapai, menciptakan kedamaian,” ujar Quraish saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (20/5), sebagaimana dilansir dari CNN. 
Dia menilai massa yang keberatan mestinya dapat menempuh jalur resmi sesuai konstitusi. Terlepas dari hal tersebut, Quraish berharap aksi 22 Mei yang dilabeli sebagian pihak sebagai jihad itu dapat berjalan aman tanpa menimbulkan korban. 
“Sebenarnya tidak perlu lagi karena aspirasinya sudah terdengar dan ada jalan keluar yang disiapkan UU. Tapi kita berdoa dan mengharapkan semua berjalan aman,” kata dia. 
Sebelumnya, Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra bahkan menilai hanya ulama partisan yang mengajak aksi jihad 22 Mei mendatang. Menurut dia, ulama mestinya mampu menenangkan umat.
“Kalau ada yang bilang 22 Mei itu jihad saya kira itu ulama yang partisan ke pihak tertentu. Itu sikap yang enggak bijak,” ujar Azyumardi saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (20/5).
Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah ini mengatakan, aksi turun ke jalan pada 22 Mei tak lebih dari ekspresi hawa nafsu. Padahal esensi dari bulan Ramadan adalah menahan hawa nafsu.
Sesuai jadwal Pemilu 2019, KPU akan menyelesaikan dan menetapkan perhitungan suara tingkat nasional pada 22 Mei mendatang. Menyikapi agenda tersebut, sejumlah pihak yang terkait dengan Pilpres 2019 ingin menggelar aksi pada hari itu.
PH/IslamIndonesia 

Shinta Nuriyah: Ruang Kebangsaan adalah Kebersamaan dalam Perbedaan

islamindonesia.id – Shinta Nuriyah: Ruang Kebangsaan adalah Kebersamaan dalam Perbedaan
Dalam acara sahur bersama petani tembakau di Temanggung, Istri mendiang KH. Abdurrahman Wahid, Shinta Nuriyah, berpesan kepada masyarakat untuk tidak terpecah belah dalam kehidupan berbangsa,  karena ruang kebangsaan adalah ruang kebersamaan dalam perbedaan.
“Kalau berbeda, berarti kita saudara. Bukan berbeda kemudian kita terpisah dan memisahkan diri. Kita bersatu dan bersaudara dalam perbedaan,” katanya di Dusun Tempuran, Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Temanggung, Jumat (17/5), seperti dilansir Antara.
Termasuk perbedaan dalam berpolitik, katanya, juga harus disikapi secara arif. Perbedaan dimaknai sebagai ruang perjumpaan untuk mempererat persaudaraan.
“Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan itu. Kita satu bangsa yang berbeda-beda tetapi tetap satu,” lanjutnya.
Shinta berpesan, agar puasanya berarti tidak sekedar lapar dan haus, maka harus melatih diri untuk bersabar dan menghormati perbedaan, baik antar umat beragama maupun pilihan politik.
“Jangan sampai puasa kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja karena kita tidak memahami dengan baik makna puasa. Di antaranya itu, saling menghormati dan menghargai,” tegasnya.
MUH/IslamIndonesia/Foto Fitur: Antara

Di Malang, Ulama dan Habaib Serukan Jaga Kesucian Ramadan Terima Hasil Pemilu

islamindonesia.id – Di Malang, Ulama dan Habaib Serukan Jaga Kesucian Ramadan Terima Hasil Pemilu
Di Malang Jawa Timur, para ulama dan habaib mengadakan Multaqo ulama pada Jumat (17/5/2019). Pertemuan yang diselenggrakan di Ponpes Annur Kabupaten Malang itu dihadiri sekitar 250 ulama  dan habaib. Mereka berseru agar masyarakat dapat menjaga kesucian bulan Ramadan dan menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil Pemilu 2019.
“Ini sudah tidak baik, kita semestinya bisa menerima takdir, siapapun yang jadi presiden itulah keputusan yang harusnya dihormati dan diikuti,” kata Ketua Umum Ikatan Gus Gus Indonesia (IGGI) KH Ahmad Fahrur Rozi, seperti dilansir detik
Menurut Gus Fahrur, indikasi gejala untuk menentang hasil Pemilu sudah ada, bahkan ada yang menghubungi pihaknya dan mengajak untuk melawan hasil Pemilu.
“Ini tidak benar, rakyat sudah menjatuhkan pilihannya dalam pelaksanaan Pemilu kemarin. Menolak hasil Pemilu sama halnya menolak proses demokrasi. Apalagi membangun gerakan bila ada kecurangan pada proses Pemilu,” kata pengasuh Ponpes Annur itu.
Sebagai pengikut AhlusSunah wal Jamaah, katanya, memiliki kewajiban penuh dalam menjaga keamanan negara dan bangsa.
“Untuk mengukuhkan kesepakatan para pendiri bangsa dan para alim ulama bahwa bentuk NKRI adalah final, karena telah sesuai dengan konsep Islam rahmatan lil alamin di Indonesia,” pungkasnya.

Berikut lima hasil rumusan Multaqo Ulama di Malang: 

1. Menegaskan kembali kesepakatan para pendiri bangsa dan alim ulama bahwa bentuk NKRI adalah final dan telah sesuai dengan konsep Islam rahmatan lilalamin di Indonesia dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa.

2. Mengajak umat Islam untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah, menjalin silaturahmi, menghindari fitnah dan tindakan melawan hukum (Inkonstitusional), berkonsentrasi menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik- baiknya dan berharap mendapatkan ampunan Allah dan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri.

3. Menghimbau umat Islam untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas keamanan yang kondusif mengedepankan persamaan di atas perbedaan. 
4. Mengajak umat Islam menangkal aksi-aksi provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, senantiasa mentaati peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, serta tidak terpancing ikut melakukan aksi inkonstitusional seperti people power untuk menolak hasil pemilu yang sah. 
5. Menerima keputusan KPU untuk menetapkan siapapun presiden dan wakil presiden terpilih sesuai aturan undang-undang yang berlaku.
MUH/IslamIndonesia/Foto Fitur: Beritajatim
Re-Post by MigoBerita / Rabu/22052019/14.33Wita/Bjm

Bulan Mei "Terjungkalnya" Cendana dari Puncak Pimpinan dan akankah bulan Mei juga Klan Cendana kembali "Berkuasa"..??!!!

Jelang 22 Mei, Moeldoko Buka-Bukaan Skenario People Power

JawaPos.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, mayoritas masyarakat Indonesia tidak menginginkan adanya people power pada 22 Mei nanti. Pasalnya, masyarakat sangat mengingikan situasi aman dan damai.
‎”Masyarakat idak menginginkan gerakan people power yang pada akhirnya merugikan semuanya,” ujar Moeldoko di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Jumat (17/5).
Mantan Panglima TNI ini menjelaskan, ada upaya sistematis yang akan memanfaatkan situasi jika sampai terjadi pengumpulan massa. Untuk itu, Moeldoko mengibau kepada kepada masyarakat di tanggal 22 Mei ini tidak perlu datang ke Ibu Kota.
“Karena pada akhirnya digunakan sebagai tempat yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu itu. Semuanya akan rugi,” katanya.
Moeldoko itu huga membantah, bahwa skenario 22 Mei itu sengaja dibuat oleh pemerintah. Menurutnya, itu sengaja dibuat oleh kelompok tertentu.
“Ngapain jauh-jauh dari luar kota ke Jakarta tahu-tahu menghadapi sebuah musibah. Ini bukan skenario yang kita buat. Sama sekali bukan. Ini skenario yang disiapkan kelompok tertentu. Saya harus tegas dan clear,” tambahnya.


Sementara itu, terkait adanya aparat keamanan yang sudah bersiaga dengan meyiapkan penembak jitu untuk berjaga-jaga apabila ada people power, menurut Moeldoko itu adalah hoaks.
“Saya ingin tegaskan, tidak ada sniper. Supaya paham agar tidak digoreng jadi berita yang merugikan pemerintah,” tegasnya.
‎Sementara itu, Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin juga berharap tidak ada gerakan people power saat penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU tersebut. Menurut dia, semua pihak perlu menjaga kedamaian dan keterangan usai Pemilu 2019 ini.
“Saya harap tidak terjadi itu (people power). Ini demi menjaga negara kita demi keutuhan bangsa, keamanan, ketenteraman,” kata Ma’ruf.
Ma’ruf juga mengatakan, persatuan Indonesia harus dikedepankan. Karena Pilpres ini hanyalah kepentingan sesaat. Sehingga jangan sampai kepentingan seaat ini malah merusak persatuan dan kesatuan.
“Kita harus berpikir bahwa menjaga negara mengutamakan negara dan bangsa harus lebih kita utamakan daripada kepentingan-kepentingan kelompok dan kepentingan sesaat,” ungkapnya.
Selain itu, Ma’ruf Amin juga mengimbau kepada elite politik tidak membuat gaduh. Apalagi membuat provokasi. Semuanya harus bisa menjaga kedamaian dan persatuan Indonesia.
“Kepada para tokoh nasional, tokoh agama, maupun negarawan, kita ajak supaya kita bersama-sama mengawal ini dan meredam supaya tidak terjadi gejolak di masyarakat,” ujarnya.
Ketua Majelis Ulama Indonesuia (MUI) nonaktif ini juga berharap ada pihak-pihak yang tidak menerima hasil Pemilu 2019 ini bisa menempuh jalur-jalur sesuai dengan konstitusi.
“Jadi yang sesuai jalur saja, jadi berjalan di atas relnya. Agar tidak terjadi disharmoni, berjalan sesuai aturan yang sudah disepakati dan harus diterima semuanya,” pungkasnya.
Editor : Dimas Ryandi
Reporter : Gunawan Wibisono
Time : 17 Mei 2019, 21:11:17 WIB
Sumber Berita : https://www.jawapos.com/nasional/politik/17/05/2019/jelang-22-mei-moeldoko-buka-bukaan-skenario-people-power/

Relawan Jokowi Duga Gerakan People Power Rentan Ditunggangi Ekstrimis

Minggu 19 Mei 2019, 01:12 WIB
Jakarta - Relawan Jokowi menganggap gerakan people power yang digaungkan untuk menggulingkan pemerintahan merupakan gerakan inkonstitusional. Menurut para relawan, gerakan itu hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.
"Gerakan people apapun tujuannya akan menimbulkan kegaduhan dan rasa ketakutan di tengah masyarakat, untuk itu secara qaidah kita harus mendahului atau mengutamakan mengindari hal yang dapat menimbulkan kerusakan dan kemudhorotan," ujar Sekjen Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) Aminuddin Maruf pada Sabtu (18/5/2019).  
Mantan Ketum PB PMII tersebut meminta masyarakat lebih teliti dalam melihat gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan. Pasalnya, gerakan people power yang rencananya akan diadakan pada tanggal 22 nanti berlawanan kehendak rakyat yang sudah menentukan pilihannya untuk memilih Jokowi kembali menjadi Presiden.
"People power yang digaungkan oleh para pendukung Prabowo adalah jelas bertujuan untuk menolak hasil pemilu yang akan segera diumumkan oleh KPU, hal ini bertentangan dengan kehendak rakyat yang sudah menentukan pilihannya untuk Jokowi dan KH Maruf Amin memimpin Indonesia 2019-2024," ungkapnya.
Di sisi lain, gerakan people power menurut Amin rentan disusupi oleh kelompok-kelompok ekstrimis yang menginginkan adanya kegaduhan dan ketakutan di tengah masyarakat.
"Hal ini dibuktikan dengan ditangkapnya beberapa teroris yang berniat mengadakan aksinya di tengah-tengah gerakan people power," tuturnya.
Amin mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menjaga proses demokratisasi yang sudah terbentuk di Indonesia melalui jalur-jalur yang konstitusional. Apabila ada pihak yang merasa dicurangi pemilu 2019 bisa menempuh jalur hukum misalnya DKPP dan MK.
"Sebagai negara yang menjalankan prinsip demokrasi, harusnya ketika ada ketidakpuasan dalam proses Pilpres harusnya diselesaikan melalui proses-proses yang konstitusional. Kan jalurnya ada, ada bawaslu, DKPP, dan MK. Kalau tidak mau melalui jalur-jalur yang konstitusional ngapain harus ada negara. Karena negara ini dibentuk berdasarkan hukum dan undang-undang yang sudah disepakati bersama," ucapnya.
Relawan Jokowi Duga Gerakan People Power Rentan Ditunggangi Ekstrimis Sekjen Samawi Aminuddin Maruf (Foto: Dok. Istimewa)
Sumber Berita : https://news.detik.com/berita/d-4555291/relawan-jokowi-duga-gerakan-people-power-rentan-ditunggangi-ekstrimis

Soal "People Power" 22 Mei 2019, Sandiaga Bilang Tak Bisa Melarang 
Kontributor Palembang, Aji YK Putra Kompas.com - 18/05/2019, 10:27 WIB

PALEMBANG, KOMPAS.com — Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno angkat bicara soal isu gerakan massa yang disebut people power jelang pengumuman hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019. Sandi menilai, gerakan massa pendukung menuju Ibu Kota tak bisa dilarang. Pasalnya, hal tersebut merupakan keputusan relawan di daerah masing-masing untuk menyampaikan aspirasi. "Soal itu kami tidak bisa mendikte dan lain sebagainya. Kami sampaikan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari penyelenggara pemilu untuk melakukan perbaikan," kata Sandi di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (17/5/2019).
Sandi menambahkan, meskipun para relawan akan melakukan aksi di kantor KPU, dia berharap bisa berlangsung dengan aman dan tertib serta tak melanggar hukum. "Semua hal harus dalam koridor hukum dan taat konstitusi. Dalam koridor damai dan tenteram. Kita tidak ingin Indonesia itu tidak damai. Kita semua ingin semuanya damai tenteram," ujar mantan Wakil Gubernur DKI tersebut. Dia menuturkan, sampai saat ini mereka masih tetap berbaik sangka kepada KPU meskipun sebelumnya Bawaslu menemukan adanya pelanggaran dari penyelenggara, terutama dalam input data di Situng KPU.
Kesalahan input data tersebut, lanjut Sandi, diharapkan dapat segera diperbaiki sesuai hasil temuan Bawaslu. "Banyak pelanggaran lain yang kami harapkan diperbaiki sehingga pemilu jurdil bisa dihadirkan untuk masyarakat," kata dia. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengimbau masyarakat untuk tidak terbawa dalam arus polemik politik yang saat ini sedang panas.
Menurut Herman, pelaksanaan tahapan pemilu legislatif hingga pilpres di Sumatera Selatan telah berjalan dengan aman dan terbuka secara transparan sehingga apa pun hasil dari pemilu tersebut diharapkan dapat diterima oleh masyarakat. "Masyarakat Sumsel dapat menerima hasil penghitungan karena sudah sangat transparan dalam prosesnya. Jika ada ajakan-ajakan untuk people power, jangan mau," ungkap Herman, Selasa (14/5/2019).
Sumber Berita : https://regional.kompas.com/read/2019/05/18/10273151/soal-people-power-22-mei-2019-sandiaga-bilang-tak-bisa-melarang

Ramai-ramai Kompak Tolak People Power di Penjuru Negeri

 Kamis 16 Mei 2019, 08:22 WIB
Jakarta - People power didengungkan oleh beberapa pihak menyikapi hasil pemilu. Kompak, masyarakat ramai-ramai tolak seruan itu.
Dalam catatan detikcom sepekan terakhir, Kamis (16/5/2019), penolakan seruan people power menggema dari penjuru negeri. Berikut di antaranya:

1. Jawa Barat
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menyatakan gerakan people power haram apabila mengandung unsur inkonstitusional. MUI meminta warga khususnya masyarakat di Jabar untuk tidak ikut-ikutan gerakan tersebut.
"Mengingatkan untuk menyikapi situasi yang berkembang pada hari ini, di negara bangsa yaitu tentang pilpres dan pileg, nampaknya banyak pernyataan yang tidak sesuai dengan bukti. Oleh karena itu ajakan apa pun yang istilahnya people power, itu jangan diikuti, itu hanya perbuatan yang mencoba menggiring atau membuat sebagian masyarakat untuk terbawa arus," tutur Ketua MUI Jabar Rachmat Syafei.

2. Maros, Sulsel
Sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Maros, Sulawesi Selatan, membacakan deklarasi penolakan segala bentuk gerakan inkonstitusional yang mendelegitimasi Pemilu 2019. DPRD Maros menolak gerakan people power.
"DPRD Maros menolak gerakan people power dan tidak setuju dengan adanya gerakan inkonstitusional. Mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan keutuhan NKRI pascapemilu," kata Wakil Ketua DPRD Maros Andi Patarai Amir.

3. Banyuwangi
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Banyuwangi menyerukan perdamaian pascapemilu 2019. Masyarakat diharapkan bisa menghormati tahapan-tahapan Pemilu yang masih berjalan hingga saat ini.
Menurut Ketua FKUB Banyuwangi KH Muhammad Yamin, seruan dan ajakan people power yang muncul pascapemilu meresahkan masyarakat. Apalagi ajakan dan seruan ini muncul pada bulan Ramadhan, yang seharusnya masyarakat tenang menjalankan ibadah dan menahan amarah dalam puasa.
"Tidak tepatlah jika harus ada people power. Tujuannya untuk menekan siapa? Tahapan Pemilu sedang berlangsung hingga 22 Mei nanti pas ada pengumuman. Hendaknya kita menghormati hasil demokrasi ini," ujarnya kepada detikcom, Rabu (15/5/2019).

4. Bogor, Jabar
Menjelang pengumuman hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 pada 22 Mei mendatang, Ketua Pengurus Cabang Nahdathul Ulama (PCNU) Kabupaten Bogor, KH Romdhon, mengimbau kepada masyarakat agar tidak turut serta dalam aksi "People Power".
"Saya Ketua PCNU Kabupaten Bogor mengajak masyarakat Kabupaten Bogor untuk bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada KPU dan Bawaslu yang telah menyelenggarakan tahapan pemilu dengan jujur, adil dan sukses," kata Romdhon

5. Bojonegoro, Jatim
MUI Bojonegoro dan kiai serta ulama di Bojonegoro menolak rencana aksi people power yang akan dilakukan pihak tertentu, terkait hasil Pemilu 2019. Melihat kondisi ini, MUI Bojonegoro juga akan memprioritaskan konsolidasi peran organisasi di tahun politik 2019.
Ketua MUI Bojonegoro KH Djauhari Hasan mengajak tokoh agama agar mengimbau seluruh organisasi kemasyarakatan Islam dan organisasi kepemudaan serta seluruh warga saling menghormati, menyatukan perbedaan serta menghindari people power.
"Mari saling menghormati, dan menghindari people power," terang Kiai Jauhari Hasan saat menggelar pertemuan di Ponpes Al Rhosyid Dander.


6. Ciamis, Jabar
Sejumlah tokoh di Ciamis angkat suara mengenai isu gerakan people power. Salahsatunya Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana. Setengah becanda, Nanang mengajak masyarakat mending nonton Power Rangers daripada ikut-ikutan people power.
"People power yang mana lagi? People power itu 17 April untuk menegakkan kekuasaan, untuk memilih siapa yang berkuasa memimpin negeri ini, sudah selesai," tandas Nanang.

7. Madiun
Isu people power membuat para kiai dan pesilat di Kabupaten Madiun angkat suara. Deklarasi menolak gerakan people power telah mereka lakukan.
"Terus terang propaganda people power yang terus didengungkan pihak yang tidak bertanggung jawab itu sangat merugikan banyak pihak. Maka dari itu kami sepakat menolak gerakan people power yang santer di dengungkan," kata KH Hakim Azizi mewakili para kiai di Kabupaten Madiun.

8. Indramayu
Seruan penolakan gerakan people power kian masif. Di Kabupaten Indramayu, sejumlah tokoh agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak gerakan tersebut.
Ketua MUI Kabupaten Indramayu Satori mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Satori meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan gerakan people power yang digaungkan untuk menolak keputusan hasil Pemilu 2019.
"Soal adanya people power itu, MUI menolak dengan tegas. Kami mengajak masyarakat agar tidak ikut-ikutan people power, karena akan berdampak menimbulkan banyak korban, baik korban jiwa, masyarakat, perekonomian dan sebagainya," ucap Satori.

9. Jombang
Sejumlah orang yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Jombang (GMPJ) menggelar aksi damai menolak wacana people power. Warga Kota Santri menilai rencana pengerahan massa yang digaungkan Amien Rais itu keliru. Karena Pemilu 2019 telah diselenggarakan KPU dengan jujur dan adil.
"Gerakan Masyarakat Peduli Jombang menyuarakan hanya satu yang kami tegaskan, yaitu menolak people power yang digerakkan saudara Amien Rais. Karena Pemilu ini sudah diselenggarakan dengan jujur, adil," kata Koordinator Aksi Damai GMPJ, Joko Fattah Rochim kepada wartawan di lokasi, Selasa (14/5/2019).

10. Cirebon
Tokoh agama di Kabupaten Cirebon menolak gerakan people power terkait hasil Pemilu 2019. People power dianggap gerakan yang memicu perpecahan antar kelompok masyarakat di Indonesia.
Ketua Rois Syuriah PCNU Kabupaten Cirebon KH Wawan Arwani Amin mengimbau agar masyarakat Cirebon tak terpancing dengan seruan gerakan people power. "Gerakan people power ini berpotensi memecah belah bangsa. Secara tegas kami menolak," kata Wawan

11. Purworejo
Para ulama, tokoh masyarakat, MUI, KPU, Bawaslu hingga timses 01 dan 02 bersama Forkompimda Purworejo menolak gerakan people power. Adanya gerakan people power pasca Pemilu 2019 sangat meresahkan. Tokoh-tokoh daerah menganggap hal tersebut sebagai tindakan inkonstitusional.
"Tidak ada people power, kita semua sepakat untuk menjaga kebersamaan dan kondusivitas demi menjaga keutuhan NKRI," kata salah satu tokoh agama sekaligus timses 02, Rosyid di sela-sela acara, Selasa (14/5/2019) petang.

12. Madiun
Wali Kota Madiun Maidi bersama ulama mengajak masyarakat menjauhi dan menolak isu people power. Kota Madiun yang penuh kharismatik tidak ingin terprovokasi isu-isu yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
"Yang jelas kita sinergi dengan Forkompinda Kota Madiun dalam menjaga situasi yang kondusif dan sepakat menolak kegiatan people power," ujar Maidi kepada wartawan di kantornya Selasa (14/5/2019).

13. NTT
Sejumlah tokoh agama di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berbatasan dengan Timor Leste, mengajak seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya di NTT, tidak terpancing wacana people power yang saat ini sedang beredar di masyarakat umum. Mereka menilai isu people power itu sengaja dimunculkan oleh para elite politik bangsa ini dengan tujuan memecah belah bangsa.
"Sebagai salah satu tokoh agama di Belu, saya mengimbau kepada seluruh umat di NTT, khususnya di Atambua, untuk tidak terprovokasi atau terpengaruh dengan berbagai isu yang berkaitan dengan people power yang ke depannya dapat merusak keharmonisan bangsa," kata Pastor Paroki Gereja Santa Stela Maris, Pastur Yoris Samuel.

14. NTB
Ra'is Syuriah PWNU NTB TGH Lalu Turmudzi Badaruddin yang juga merupakan pengasuh Ponpes Qamarul Huda, menolak aksi "people power" terkait kabar kecurangan dalam pesta demokrasi Pemilu Serentak 2019.
"Kita menolak, dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa," kata TGH Lalu Turmudzi Badaruddin yang ditemui wartawan ketika menghadiri acara silaturahmi ulama Se-Nusa Tenggara Barat, di Hotel Lombok Raya, Mataram.
Ramai-ramai Kompak Tolak People Power di Penjuru NegeriAliansi Mahasiswa Cinta NKRI tolak people power (ist.)

15. Bangkalan
Para tokoh agama di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, sepakat menolak gerakan people's power yang disampaikan pendukung pasangan calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, karena hal itu dinilai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas demokrasi Pancasila.
"Terkait dengan rencana gerakan people's power saya menyatakan menolak tegas dan tidak setuju dengan rencana itu, karena selain rentan terjadi perpecahan, cara-cara ini juga tidak baik," kata Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Cabang Bangkalan, KH Makki Nasir, di Bangkalan.

16. Purwokerto
Gerakan "people power" atau pengerahan kekuatan massa sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara, kata Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Dr. Anjar Nugroho.
"Saya kira ini (people power, red.) hanya semacam gertakan saja dari pihak-pihak yang secara politik memang sampai saat ini belum tersampaikan maksudnya. Ini terkait dengan konteks Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kan," katanya di Purwokerto.

17. Semarang
Para tokoh agama di Kota Semarang menolak ajakan gerakan "people power" sebagai bagian dari penolakan hasil Pemilu 2019 yang akan diumumkan KPU pada 22 Mei. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang K.H. Anasom di Semarang, Selasa, meminta masyarakat jangan sampai terprovokasi dengan gerakan "people power".
"Masyarakat harus bahu-membahu mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, jangan sampai terpecah karena 'people power'," katanya.

18. Banyumas
Gerakan "people power" yang kontraproduktif atau tidak menguntungkan merupakan tindakan bertentangan dengan ajaran agama Islam, kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas Kiai Haji Khariri Shofa.
"'People power' biasa diartikan pengerahan massa. Pengerahan massa itu kalau dalam pengertian yang biasa berlaku sangat tergantung siapa yang mengatakan tujuannya untuk apa, lalu caranya bagaimana," katanya di Desa Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.
Ramai-ramai Kompak Tolak People Power di Penjuru Negeri

19. Banjarmasin
Sejumlah tokoh agama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan menolak ajakan people power yang mulai dihembuskan pihak-pihak yang tak puas dengan proses pemilu.
Seperti yang disampaikan Ketua DPD Muhammadiyah Kabupaten HST H Sufianor di Barabai, Senin, menegaskan jika people power adalah bagian dari makar. "Kalau niatnya menggulingkan pemerintahan yang sah tentu tidak dibenarkan dalam hukum," katanya.


20. Banten
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak, Banten, menolak keras tindakan "people power" atau kekuatan masyarakat yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan dengan cara inkonstitusional.
"Penolakan 'people power' banyak mudaratnya terhadap kehidupan masyarakat," kata Wakil Ketua MUI Kabupaten Lebak KH Akhmad Khudori saat dihubungi di Lebak.
Ramai-ramai Kompak Tolak People Power di Penjuru Negeri Ilustrasi (dok.detikcom)
Sumber Berita : https://news.detik.com/berita/d-4551419/ramai-ramai-kompak-tolak-people-power-di-penjuru-negeri 

Analisis Risiko Aksi "People Power" pada 22 Mei

Sabtu, 18 Mei 2019 - 07:21 WIB
Pascapelaksanaan Pemilu 2019 pada 17 April, masyarakat Indonesia disuguhkan berita yang berisikan narasi-narasi provokatif, untuk menolak hasil pemilu. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto/Dok
Alto Labetubun
Analis Konflik dan Konsultan Keamanan
PASCA-pelaksanaan Pemilu 2019 pada 17 April lalu, masyarakat Indonesia disuguhkan dengan berita yang berisikan narasi-narasi provokatif yang mengajak kelompok-kelompok masyarakat Indonesia untuk menolak hasil pemilu.
Konten dari narasi-narasi tersebut bermacam-macam, mulai dari ajakan menolak hasil perhitungan langsung yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), memprovokasi masyarakat untuk menuntut agar salah satu pasangan capres-cawapres didiskualifikasi, bahkan sampai pada pergerakan massa secara masif yang disebut sebagai people power untuk mengepung dan menguasai KPU, Istana Negara, dan DPR RI. Lebih dari itu, ada juga ajakan untuk melakukan aksi kekerasan.
Dalam konteks keamanan negara, gelombang narasi provokatif seperti ini dapat dikategorikan sebagai usaha yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah dengan menciptakan instabilitas, kerusuhan, aksi kekerasan, dan teror. Aksi ini bisa dikategorikan sebagai makar.

Aksi-aksi ini direspons secara cepat oleh Polri dengan melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang menjadi provokator aksi tersebut. Mereka dijerat dengan Pasal 104 KUHP tentang Makar, yang meliputi aksi dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau paling lama 20 tahun.
Ini adalah langkah tepat yang dilakukan oleh Polri dalam menangkal momentum terjadinya aksi-aksi inkonstitusional yang bertujuan menggulingkan pemerintah yang sah dimaksud. Akan tetapi, apakah risiko terjadinya kekacauan pada 22 Mei saat KPU mengumumkan hasil pemilihan presiden (pilpres) itu tetap ada? Hal ini bisa dilakukan lewat analisis risiko (risk analysis).

Secara sederhana, risiko itu bisa diukur dengan menganalisis ancaman (threat ), kerentanan (vulnerability), dan aset (asset), atau risk = bubar, Threat x Vulnerability x Asset.

Ancaman
Ancaman dengan dampak yang paling besar tentunya adalah tindak pidana terorisme. Menurut UU No 5/2018, tindak pidana terorisme diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
Tentu sasaran serangan teror bukan hanya KPU di Jakarta, tapi bisa juga sasaran-sasaran lunak lainnya. Akan tetapi, serangan ke massa yang mengampanyekan seruan antipemerintah, yang berkumpul di depan kantor KPU, akan memiliki dampak psikologis yang tinggi karena otomatis pemerintah akan dicap sebagai pihak yang tidak mampu memberikan rasa aman, bahkan cenderung membiarkan serangan ini terjadi, dan ini bisa membangkitkan gerakan antipemerintah di berbagai tempat lain.
Ancaman berikut adalah kekacauan yang ditimbulkan oleh aksi-aksi kriminalitas dari massa yang tidak terkontrol. Massa yang dibakar emosinya oleh ujaran-ujaran kebencian dan diyakinkan oleh tokoh-tokoh panutan mereka, terutama para pensiunan atau purnawirawan TNI dan Polri, bahwa apa yang dilakukan oleh mereka didukung oleh satu institusi, misalnya TNI. Aksi massa tersebut berpotensi melakukan kerusakan terhadap fasilitas dan sarana publik dan sentra-sentra bisnis di sekitar lokasi sasaran yang sudah disebutkan. Aksi seperti ini pun berpeluang memantik aksi yang sama di lokasi-lokasi lain.

Kerentanan
Kantor KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kerentanan yang tinggi dari sisi keamanan, misalnya jarak dari jalan utama ke gedung terlalu dekat, tembok yang tidak terlalu tinggi, tidak tersedianya akses alternatif bagi orang untuk masuk dan keluar dengan lancar, atau lokasi yang tidak terisolasi dan sangat dekat dari rumah warga, sentra-sentra bisnis, dan tempat ibadah. Kondisi ini menciptakan lubang dalam pengamanan yang bisa dieksploitasi lewat ancaman di atas.
Kedekatan KPU danBawaslu dengan fasilitas publik lainnya, dan permukiman warga membuat warga yang berada dan/atau melakukan rutinitas sehari-harinya di sekitar KPU dan Bawaslu juga menjadi rentan terhadap ancaman tersebut. Di sisi lain, hal ini tentu menyulitkan aparat keamanan dalam melaksanakan pengamanan.
Jumlah personel aparat keamanan yang ada di Jakarta pun menjadi kerentanan tersendiri. Kalau KPU dan Bawaslu sebagai sasaran primer, maka jumlah sasaran sekunder sesuai dengan jenis ancaman di atas menjadi sangat banyak.

Aset
Aset bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi juga nonfisik termasuk kredibilitas dan kepercayaan. Lumpuhnya KPU dan Bawaslu tentu membuat tahapan dalam Pemilu 2019 menjadi lumpuh pula. Apabila KPU tidak berhasil mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei nanti, maka kepercayaan dan kredibilitas mereka otomatis diragukan.
Di sisi lain, KPU dan Bawaslu yang lumpuh atau rusaknya aset di sekitar KPU dan Bawaslu, seperti rumah-rumah, pusat perbelanjaan, rumah ibadah, ataupun fasilitas publik lainnya, akan turut merusak kredibilitas pemerintah.

Tingkat Risiko dan Mitigasi

Dari hasil analisis tersebut, bisa disimpulkan bahwa risiko yang ditimbulkan dari gerakan people power ini cukup besar. Terlalu banyak vulnerabilities yang bisa dieksploitasi oleh ancaman yang sudah disebutkan di atas.
Akan tetapi, aparat keamanan sudah melakukan langkah-langkah mitigasi yang jenius, antara lain: 
Pertama, keberhasilan Polri lewat Densus 88 dalam menangkap dan merusak beberapa sel baru Jamaah Anshorut Daulah (JAD) yang berafiliasi ke ISIS. Ada dugaan kelompok ini berniat melakukan serangan teror apabila ada pengerahan massa ke KPU pada 22 Mei.
Kedua, pengerahan sekitar 32.000 pasukan gabungan TNI dan Polri bukan hanya untuk mengantisipasi terjadinya ancaman yang sudah disebutkan di atas, tetapi juga sebagai deterrence bagi tokoh ataupun kelompok yang ingin melakukan aksi-aksi mereka.
Ketiga, pemeriksaan oleh Polri terhadap beberapa orang yang melakukan provokasi, ujaran kebencian, dan ancaman menunjukkan integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum sekaligus tidak memberi ruang bagi kelompok-kelompok yang berniat melakukan tindakan inkonstitusional untuk menjalankan dan meneruskan aksinya.

Ketegasan pemerintah untuk menegakkan hukum sekaligus membiarkan proses demokrasi berjalan sesuai dengan aturan hukum menjadi kunci bagi stabilitas keamanan menyongsong 22 Mei. Tingkat risiko yang tinggi sudah bisa dimitigasi dengan langkah-langkah tepat dan cermat. Masyarakat tidak perlu takut dan khawatir, tetapi kewaspadaan itu penting, karena aparat keamanan tidak mungkin bekerja sendirian.
(maf)
 
Re-Post by MigoBerita / Senin/20052019/10.21Wita/Bjm 

Mengapa Jokowi "Kalah Lagi" di Kal-Sel tahun 2019


Jokowi Diprediksi Masih Sulit Menang di Kalsel, Ini Buktinya
PROKAL.CO, Dinamika perpolitikan nasional semakin bereskalasi. Pasca penetapan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) belum lama tadi, analisis bermunculan. Banyak yang memproyeksikan perolehan suara dalam pertarungan Jokowi vs Prabowo akan berbeda dibanding Pilpres 2014 silam.
DI Kalsel khususnya, Jokowi diprediksi masih akan mengalami kesulitan. Meski berhasil menguasai perolehan suara di Kalimantan, tetapi Jokowi yang kala itu berpasangan dengan Jusuf Kalla dipecundangi pasangan Prabowo- Hatta Rajasa di banua. Ketika itu, dari 13 kabupaten dan kota se Kalsel, Prabowo-Hatta mendapat 941.809 suara atau 50,05 persen.
Sementara pasangan JokowiJusuf Kalla mendapatkan hanya mendapat 939.748 suara atau 49,95 persen (lihat grafis). Meski relatif tipis, data ini cukup menggambarkan kesulitan sengitnya persaingan dua tokoh ini merebut suara rakyat Kalsel.


Bagaimana dengan Pilpres tahun 2019 mendatang? apakah Jokowi akan keteteran kembali di Kalsel? Muhammad Uhaib As'ad, Staf Pengajar Fisip dan S2 MAP Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad AlBanjary meyakini, Jokowi tetap kesulitan menang di Kalsel.
Uhaib menjelaskan, secara teoritis, dunia politik adalah wilayah perebutan panggung kekuasaan. Dimana para aktor politik bertarung untuk menguasai panggung kekuasaan dengan berbagai macam cara dan strategi yang dimainkan. Strategi di level pusat akan berbeda pilihan pada level daerah. Para gubernur, walikota dan bupati bisa saja berbeda pandangan dalam pilihan partai politik. Sehingga polarisasi dukungan Parpol dalam kepemimpinan nasional 2019 akan berimbas pada level daerah.
Disini tidak akan berlaku teori politik loyalitas bagi penguasa daerah. “Misalnya saja, ada 9 Parpol koalisi yang mendukung pasangan Joko Widodo sementara ada beberapa penguasa daerah yang tidak masuk dalam partai koalisi tersebut. Ini yang perlu diperhatikan,” papar Uhaib kemarin.
Agenda Pemilihan Legislatif yang dibarengkan dengan Pilpres sebutnya, dapat memecah konsentrasi Parpol. Apakah Parpol akan fokus mendukung jago mereka, atau malah mengamankan suara parlemen.
Sementara, parpol sendiri begitu bernafsu merebut kursi parlemen untuk menguatkan pondasi mereka di legislatif. Uhaib semakin tak yakin Jokowi meraup suara terbanyak di tengah Parpol lebih mempromosikan caleg mereka untuk mendongkrak dan meraup suara sah di Pileg.
Meski Jokowi menggandeng Ma'ruf Amin sebagai vote getters, n amun, simbol-simbol agama dan budaya sudah bergeser ke wilayah pragmatisme, terlebih lagi di era milenia demokrasi saat ini. “Konsevatisme dan feodalisme atas nama simbol-simbol agama-kultural akan mengalami degradasi dan pelapukan di panggung altar demokrasi yang sarat permainan politik uang dan transaksional,” sebutnya.
Jokowi sendiri diusung dan didukung beberapa partai poltik (Parpol) yang sama-sama memiliki konstituen militan.Ada 9 koalisi parpol: PDI-P, PKB, Golkar, Perindo, NasDem, Hanura, PKPI, PSI, dan PPP. Sementara, lawannya Prabowo-Sandiaga diusung Partai Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS.
Uhaib mengatakan Ma'ruf Amin yang dipersepsikan sebagai simbol pluralisme dan simbol Islam Moderat menurutnya, belum bisa dijadikan parameter dalam konteks demokrasi di Indonesia di tengah transisi demokrasi.
Justru, transisi demokrasi yang sedang berjalan saat ini melahirkan perilaku politik pragmatisme instant yang tidak terkendali. “Panggung demokrasi telah terperangkap pada pusaran oligarki predator yang dikendalikan para pemilik modal dan elite parpol yang berlatar belakang pengusaha. Realitas ini akan mewarnai perjalanan demokrasi di negeri ini termasuk di Kalsel,” ujarnya.
Sementara, mitos politik identitas tidak lagi menjadi barang jualan yang memiliki daya magnitude politik. Saat ini sangat tergantung kekuaatan amunisi atau modal. Dia berpendapat, pertarungan dinamika politik di Kalsel menjadi hal yang menarik. Kekuatan kelompok Prabowo Subianto akan tampil menjadi kekuatan dominan.
“Tampilnya Sandiaga yang saat ini menjadi idola bagi pemilih milenia begitu dirindukan dan dibanggakan. Generasi milenia tentu tak ingin diajak kembali ke alam 'jahilyah demokrasi' dalam simbol-simbol feodalisme dan konservatisme,” tandasnya.
SEMENTARA ITU, pertarungan di dunia maya selama pemilu diprediksi tidak akan banyak menyinggung isu-isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Isu yang selama ini dianggap bisa memicu perpecahan bangsa. Keputusan Presiden Joko Widodo menggandeng Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin dianggap meredakan kemungkinan pemakaian isu SARA itu.
Direktur Eksekutif Saiful Munjani Research and Consulting (SMRC) Jayadi Hanan menuturkan kemungkinan isu yang akan diramaikan untuk menyerang petahana adalah masalah ekonomi. Sedangkan isu SARA terutama agama jadi tidak relevan lagi berkat kehadiran KH Ma’ruf.
”Agak sulit sekarang menyerang Jokowi dari sudut bahwa dia tidak memperhatikan Islam. Tidak mudah juga menyerang secara pribadi KH Ma’ruf,” kata dia kepada Jawa Pos (Grup Radar Banjarmasin)
Sedangkan isu ekonomi berkaitan dengan kehidupan seharihari. Seperti harga sembako, biaya transport, soal lapangan pekerjaan, dan pengangguran. Selain itu juga isu korupsi juga bakal jadi bahan untuk mempengaruhi publik.
”Saya kira serangan sudut ekonomi tidak akan efektif kalau penantang (Prabowo-Sandi) hanya menyampaikan masalahnya apa. Tanpa memberikan alternatif kebijakan apa,” tambah dia.
Namun, bukan berarti isu SARA bakal betul-betul hilang. Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya pilihan cawapres dari kubu Prabowo dan Jokowi itu memang mengubah persepsi selama ini. Dulu koalisi umat hanya di Prabowo atau yang nasionalis hanya di Jokowi.
”Pilkada DKI tidak akan terjadi pada level seperti itu di 2019. Tapi apakah ini akan bersih dari isu SARA? Saya kira tidak,” kata Yunarto.
Perbincangan tentang kebijakan tetap bisa jadi akan dibungkus dalam politik primordial. Misalnya muncul istilah poros Makah dan poros Beijing yang sebelumnya tidak dikenal dalam perekonomian. Termasuk soal reklamasi yang dibahas bukan soal lingkungan hidup atau akses kemanfaatan tapi masalah dugaan kepentingan Tiongkok. ”Hal-hal yang terkait kampanye SARA tapi dalam konteks menumpang isu kebijakan,” ujar dia. (mof/jun/by/ran)
Head to Head Prabowo-Jokowi 2014 di Kalimantan


 
Foto ilustrasi (Senin, 13 Agustus 2018 14:57)
 Sumber Berita : http://kalsel.prokal.co/read/news/16737-jokowi-diprediksi-masih-sulit-menang-di-kalsel-ini-buktinya.html

Menang di Bengkulu dan Kalsel, Prabowo Masih Kalah 2,1 Juta Suara

Pebriansyah Ariefana | Muhammad Yasir
Suara.com - Hingga Minggu (12/5/2019) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin masih unggul dari pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Jokowi sementara unggul di 5 provinsi dari Prabowo dengan perolehan suara 5.703.200.
Hal itu diketahui berdasarkan data hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang telah disahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) hingga Minggu (12/5/2019) pukul 16.00 WIB. Total sudah 7 provinsi yang telah dilakukan rekapitulasi suara tingkat nasional dan dinyatakan sah oleh KPU RI, yakni provinsi Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Gorontalo, Bengkulu dan Kalimantan Selatan.
Hasilnya Jokowi unggul pada 5 provinsi, yakni Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Gorontalo. Sedangkan, Prabowo unggul di 2 provinsi, yakni Bengkulu dan Kalimantan Selatan.
Dari 7 provinsi yang telah disahkan Jokowi sementara masih unggul dengan memperoleh suara sebanyak 5.703.200. Sementara Prabowo baru mampu memperoleh suara sebanyak 3.546.24. Terhitung selisih perolehan suara keduanya mencapai 2.156.959.
Berikut rincian perolehan suara hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang telah disahkan KPU RI per 12 Mei 2019 pukul 16.00 WIB;
Pilpres
Bali
Jokowi-Ma'ruf Amin: 2.351.057 suara
Prabowo-Sandiaga Uno: 213.415 suara
Bangka Belitung
Jokowi-Ma'ruf Amin: 495.726
Prabowo-Sandiaga Uno: 288.235
Kalimantan Tengah
Jokowi-Ma'ruf Amin: 830.948 suara
Prabowo-Sandiaga Uno: 537.138 suara
Kalimantan Utara
Jokowi-Ma'ruf Amin: 248.239 suara
Prabowo-Sandiaga Uno: 106.162 suara
Gorontalo
Jokowi-Ma'ruf Amin : 369.803 suara
Prabowo-Sandiaga Uno: 345.129 suara
Bengkulu
01 Jokowi-Ma'ruf Amin : 583.488 suara
02 Prabowo-Sandiaga Uno : 585.999 suara
Kalimantan Selatan
01 Jokowi-Ma'ruf Amin : 823.939 suara
02 Prabowo-Sandiaga Uno : 1.470.163 suara
Menang di Bengkulu dan Kalsel, Prabowo Masih Kalah 2,1 Juta Suara
Prabowo Subianto menggelar konferensi pers di Jalan Kertanegara Kebayoran Jakarta, Rabu (8/5/2019). [Tim Dok. Prabowo Subianto]
Sumber Berita : https://www.suara.com/news/2019/05/12/165343/menang-di-bengkulu-dan-kalsel-prabowo-masih-kalah-21-juta-suara

Potret Relasi Pebisnis Tambang di Balik Kedua Calon Presiden

oleh di 21 February 2019

  • Ada beberapa nama penting terkait dan terlibat dalam bisnis tambang di Indonesia. Sebagian nama-nama ini punya posisi penting baik langsung sebagai calon presiden, wakil presiden, sebagai tim sukses maupun tim kampanye nasional atau badan pemenangan pasangan calon
  • Di kubu Jokowi-Amin, ada nama terkait langsung dengan bisnis tambang dan energi yakni Luhut Binsar Pandjaitan, Fachrul Razi, dan Suadi Marasambessy. Mereka tergabung dalam apa yang disebut tim lima. Ada nama lain seperti Hary Tanoesoedibjo, Surya Paloh, Sakti Wahyu Trenggono, Jusuf Kalla, Andi Syamsuddin Arsyad, Oesman Sapta Oedang dan Aburizal Bakrie
  • Di kubu Prabowo-Uno, lebih gamblang lagi. Prabowo dan Sandiaga Uno sendiri merupakan pemain lama sektor tambang dan energi. Ada Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, Maher Al Gadrie, Hashim Djojohadikusumo, Sudirman Said dan Zulkifli Hasan
  • Oligarki tambang begitu kental di balik pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada pilpres 2019, dinilai sebagai ancaman demokrasi.



Pemilihan Presiden 2019 diikuti dua pasang calon, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kedua pasangan kental berelasi dengan pebisnis tambang. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengangkap kaitan ini lewat laporan Paket Informasi Oligarki Tambang, di Balik Pilpres 2019, dalam jumpa pers di Jakarta, pekan lalu.
“Ini terlihat jelas dalam lingkaran kedua pasangan calon,” kata Merah Johansyah, Koordinator Jatam Nasional.
Dia menyebut, ada beberapa nama penting terkait dan terlibat dalam bisnis tambang di Indonesia. Sebagian nama-nama ini punya posisi penting baik langsung sebagai calon presiden, wakil presiden, sebagai tim sukses maupun tim kampanye nasional atau badan pemenangan pasangan calon.
Di kubu Jokowi-Amin, katanya, ada nama terkait langsung dengan bisnis tambang dan energi yakni Luhut Binsar Pandjaitan, Fachrul Razi, dan Suadi Marasambessy. Mereka tergabung dalam apa yang disebut tim lima.
Selain mereka ada nama lain seperti Hary Tanoesoedibjo, Surya Paloh, Sakti Wahyu Trenggono, Jusuf Kalla, Andi Syamsuddin Arsyad, Oesman Sapta Oedang dan Aburizal Bakrie.
Di kubu Prabowo-Uno, lebih gamblang lagi. Prabowo dan Sandiaga Uno sendiri merupakan pemain lama sektor tambang dan energi. Ada Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, Maher Al Gadrie, Hashim Djojohadikusumo, Sudirman Said dan Zulkifli Hasan.
Mereka ada yang punya bisnis tambang langsung, sejumlah saham atau punya peran atau kewehnangan saat menjabat sebelumnya dalam memuluskan ekspansi pertambangan melalui kebijakan yang mereka kendalikan.
Selain itu, biaya kampanye kedua pasangan menurut Jatam juga diduga bersumber dari industri tambang. Sandiaga, misal tercatat sembilan kali menjual saham untuk menutupi biaya kampanye.
Di kubu Jokowi, 86% dari total biaya kampanye yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) berasal dari perkumpulan Golfer TBIG yang diduga PT. Tower Bersama Infrastructure Group dan perkumpulan Golfer TRG, juga diduga PT Teknologi Riset Global Investama.
Setelah ditelusuri pendiri kedua perusahaan itu adalah Wahyu Sakti Trenggono, bendahara tim kampanye nasional Jokowi-Amin.
Wahyu Sakti Trenggono bersama Garibaldi Tohir, juga komisaris PT. Merdeka Copper Gold, salah satu pemegang saham PT Bumi Suksesindo yang menambang emas di Tumpang Pitu, Banyuwangi.
Pencantuman sumbangan dari perkumpulan Golfer TBIG dan TRG ini, katanya, patut diduga sebagai upaya menyamarkan sumber pendanaan dari bisnis tambang yang dalam proses bermasalah.
“Kentalnya bisnis tambang dalam pilpres 2019 ini jadi upaya memastikan kenyamanan investasi tambang yang sedang berjalan sekaligus membuka investasi serupa baru, serta terhindar dari upaya penegakan hukum,” katanya.
Dalam kasus Tumpang Pitu, baik Luhut, Wahyu Sakti maupun Sandiaga, sama-sama memiliki hubungan bisnis dalam jaring kepemilikan.
“Khawatir ini jadi bias dalam penegakan hukum, memastikan resistensi warga seperti terjadi pada Budi Pego dan warga lain di Banyuwangi yang dikriminalisasi.”
Dia mencontohkan, PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN), Kutai Energi dan Trisensa Mineral Utama, anak-anak perusahaan Toba Bara Group, tercatat meninggalkan 36 lubang tambang. Bahkan ABN menyebabkan rumah-rumah amblas karena aktivitas tambang terlalu dekat dengan pemukiman.
“Sejumah perusahaan ini tetap beraktivitas, bahkan rezim Jokowi-Kalla konsesi tambang milik BSI dan DSI di Tumpang Pitu jadi obyek vital nasional. Polisi menjaga keamanan 24 jam.”
Relasi bisnis dan politik antara elit politik dan pebisnis tambang ini juga ditemukan dalam kasus tambang di pulau-pulau kecil.
Ada tambang di 55 pulau kecil di Indonesia, terutama Pulau Gebe, Pulau Gee dan Pulau Wawoni di Maluku Utara, tak lepas dari Fachrul Razi yang tergabung dalam tim Bravo 5.
Dia Presiden komisaris PT Central Proteina Prima dan Komisaris Utama PT Antam, juga menambang di pulau kecil. Fachrul juga komisaris PT Toba Bara Sejahtera.
“Siapapun yang menang dalam Pilpres 2019 rakyat tetap berada di pihak kalah, menanggung risiko akibat praktik eksploitatif. Pebisnis tambang berikut elit politik terkait tambang menang melanjutkan ekstraksi untuk keuntungan diri dan kelompok mereka,” kata Merah.


Enam rumah warga hancur akibat longsor dampak operasi tambang batubara di Sanga-sanga. Foto: dokumen Jatam Kaltim-Istimewa

Di balik Jokowi-Ma’ruf
Luhut Binsar Pandjaitan. Sumber data dari database Jatam dan penelusuran aktor-aktor dan perusahaan berdasarkan data beneficial ownership yang diakses Jatam melalui Dirjen AHU Kemenkumham menemukan hubungan antara Joko Widodo dengan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan melalui bisnis meubel di Solo. Mayoritas saham PT Rakabu Sejahtera dipegang putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sisanya PT Toba Sejahtera milik keluarga Luhut.
Menurut Jatam, keterkaitan bisnis dan dukungan saham Toba Sejahtera atas Rakabu Sejahtera, menunjukkan temali bisnis Joko Widodo dengan Luhut, hingga rentan dengan konflik kepentingan bermuara pada abai penyelesaian atas kasus-kasus tambang yang melibatkan perusahaan milik Luhut.
Luhut merupakan pemegang saham Toba Sejahtera Grup yang bergerak di sektor pertambangan dan energi, migas, perindustrian, properti, pembangkit tenaga listrik, serta kehutanan dan sawit.
Fachrur Razi. Adalah Jenderal TNI AD Purnawirawan yang sekarang berperan sebagai Ketua Tim Bravo 5, menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Central Proteina Prima dan Komisaris Utama PT Antam sejak 2015.
Dia punya saham Antam yang banyak beroperasi di pulau-pulau kecil mulai Pulau Gebe, Pulau Gee, dan Pulau Wawoni. Selain itu, Fachrur juga komisaris Toba Sejahtera, perusahaan milik Luhut.
Suaidi Marasambessy, adalah salah satu anggota Tim Bravo 5, mengurus beberapa perusahaan tambang batubara milik Luhut Pandjaitan. Dia juga Direktur PT Perkebunan Kaltim Utama sejak 2010 hingga kini. Dia merangkap sebagai Direktur Utama PT Kutai Energi sejak 2015 hingga kini.
Anak perusahaan Toba Bara lain, PT Perkebunan Kalimantan Utama I, PT Kutai Energi dan PT Trisensa Mineral Utama berkonflik lahan dengan petani dan nelayan. Ada enam kelompok tani, seluas 1.309 hektar di Sang-sanga, Kecamatan Muara Jawa dan, Kecamatan Loa Janan, Kalimantan Timur.
Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem ada di balik PT Emas Mineral Murni (EMM) melalui PT Media Mining Resources, di sana terdapat PT Surya Jaya Capital. Direktur PT SJC adalah Prananda Surya Paloh, putranya.
EMM menambang emas di Nagan Raya dan Aceh Tengah, NAD yang ditolak masyarakat. Sebagian lokasi juga berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser.
Wahyu Sakti Trenggono. Dia adalah bendahara TKN Jokowi-Ma’ruf. Dia komisaris PT Merdeka Cooper Gold. Anak perusahaan ini PT Bumi Suksesindo merupakan aktor utama kriminalisasi Budi Pego, Trimanto, Cipto Andreas, dan Ratna Sari, warga Banyuwangi yang menolak tambang emas Tumpang Pitu.
Operasi BSI menyebabkan pencemaran di pesisir pantai Pulau Merah. Kawasan pariwisata ini tercemar.
Oesman Sapta Odang, adalah Ketua Umum Partai Hanura, sekaligus anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi- Ma’ruf di jajaran dewan penasihat.
Di sektor pertambangan, Oso Group memiliki PT Karimun Granite di Pulau Karimun, Riau. Tambang ini merupakan tambang granite terbesar di Asia Tenggara yang banyak melayani pasar ekspor.


Sumber: presentasi Jatam
Oso Group juga bermain di tambang batubara di bawah bendera PT Total Orbit Prestasi. Anak perusahaan Oso group ini punya konsensi seluas 64.740 hektar di Barito Utara, Kalimantan Timur dan 649 hektar di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Ada pula PT Mangan Kupang Industri, yang mengelola tambang bauksit di Sukadana, Kalimantan Barat.
Andi Syamsudin Arsyad, pria ini biasa dikenal dengan Haji Isam, pengusaha sawit dan batubara di Kalimantan Selatan.
Isam adalah pemilik pertambangan batubara Johnlin Group yang beroperasi di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Banjar Kota Baru. Dia juga memiliki perkebunan sawit, PT Multisarana Agro Mandiri, yang terlibat konflik kepentingan, menyeret-nyeret tentara dan kepolisian dalam perebutan konsesi.
Isam juga pemilik perusahaan kayu PT Kodeco Timber, menggusur tanah warga di Tanah Bumbu sekitar 13.000 hektar.
Harry Tanoesoedibjo, merupakan CEO MNC Group yang membawahi MNC Energy and Natural Resources, dan Ketua Umum Partai Perindo (Persatuan Indonesia).
Ada sembilan perusahaan tergabung dalam MNC Energy and Natural Resources, yakni, PT Nuansacipta Cipta Investment (NCI), PT Bhakti Coal Resources (BCR), PT Bhum S Perdana Coal, PT Primaraya Energy, PT Titan Prawira Sriwijaya, PT Mua Coal, PT Indonesia Batu Prima Energy, PT Arthaco Prima Energy, PT Energy Inti Bara Pratama.
Selama 2013, NCI berkonfrontasi dengan warga di Kecamatan Palaran, Kaltim, terkait pencemaran limbah lumpur pertambangan terhadap lahan warga. NCI juga merusak hutan hingga banjir sering terjadi di Palaran. Salah satu perusahaan Harry lain, PT BCR, memiliki delapan konsesi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan juga bermasalah.
BCR membangun pelabuhan batubara tanpa analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan di salah satu konsesi mengakibatkan longsor.
Jusuf Kalla, memiliki bisnis pertambangan dan energi di bawah naungan Kalla Group; Kalla Arebama (emas dan batubara), PT Kalla Electrical System (tenaga listrik-kerjasama dengan PLN).
Aburizal Bakrie. Jejak Aburizal dalam sektor pertambangan dan energi, katanya, sangat nyata.
Kasus-kasus besar seperti tragedi semburan lumpur lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, menyebabkan lebih 20.000 jiwa terdampak, rumah-rumah warga tenggelam, dan mengungsi.
Selain itu, kasus perampasan dan penggusuran lahan masyarakat adat Dayak Basap di Kutai Timur, dan pencemaran Sungai Keraitan, Bengalon, dan Sungai Sangata. Semua, katanya, melibatkan PT Kaltim Prima Coal, anak perusahaan Bumi Resources milik Aburizal.
PT Citra Palu Mineral, di bawah Bakrie Group, juga terlibat dalam praktik penambangan ilegal yang dilakukan PT Dinamika Reka Geoteknik (DRG). DRG ini bersama empat perusahaan lain menambang emas, bahkan diduga menggunakan merkuri yang mengancam sekitar 400.000 jiwa warga Kota Palu.


Aktivitas pencarian jenazah almarhum Alif di lubang bekas tambang batubara. Foto dok Jatam Kaltim

Di balik Prabowo-Sandi
Prabowo Subianto, tercatat sebagai pemilik Nusantara Energy Resources yang, menaungi 17 anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, kehutanan, kertas dan bubur kertas, sawit, tambang batubara, dan perusahaan jasa.
Nusantara Energy Resources diduga terlibat dalam kejahatan pajak, tercantum di antara 13,4 juta dokumen hasil investigasi International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) yang diberi judul Paradise Paper. Isinya, merinci orang kaya di seluruh dunia yang melarikan diri dari pajak dengan menimbun uang di negara bebas pajak.
Prabowo tercatat sebagai direktur dan wakil ketua perusahaan ini yang terdaftar di Bermuda, negara suaka pajak di dunia. Disebutkan, perusahaan ini terdaftar di Bermuda pada 2001 dan tutup 2004. Perusahaan ini dinilai sebagai “debitur yang buruk.”
Selain masalah pajak, Nusantara Energy Resources juga diduga terlibat dalam perebutan lahan konsesi tambang batubara Churchill Mining dan Ridlatama di Kutai Timur.
“Semua itu terjadi atas relasi politik dan bisnis antara Bupati Kutai Timur saat itu Isran Noor dengan Prabowo,” kata Merah.
Sandiaga Salahuddin Uno, antara lain pebisnis sawit, tambang dan batubara. Jejaknya tercatat pada sejumlah perusahaan tambang, mulai Saratoga Group yang terhubung dengan Interra Resources Limited, berbisnis minyak bumi dan gas alam.
Selain itu juga terhubung dengan Merdeka Copper Gold yang terkait tambang emas PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur.
Status kawasan hutan lindung turun menjadi hutan produksi dan dikompensasi dengan tukar guling kawasan juga bermasalah. Operasi perusahaan ini, diduga kuat berdampak pada banjir lumpur tiap tahun di Pulau Merah, dan mengancam 49.247 penduduk di Kecamatan Pesanggaran, serta 753 keluarga nelayan di Pantai Lampon, Pancer dan Rajekwesi.
Jejak Sandiaga juga muncul di PT Adaro Energy, perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia saat ini.
Sandiaga juga terkait dengan tambang batubara PT Multi Harapan Utama di Kutai Kartanegara dengan lubang tambang menyebabkan anak-anak tewas.
Tommy Soeharto , merupakan pemilik PT Humpuss Group yang memayungi anak-anak perusahaan PT Humpuss Patragas, PT Humpuss Trading, PT Humpuss Aromatik, PT HumpussPengolahan Minyak, PT Humpuss Karbometil Selulose, PT Gatari Air Service, PT Usaha Gemilang Utama, PT Kaltim Methanol Industri, PT Sekar Artha Sentosa, PT Humpuss Intermoda Transportasi.
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) bergerak dalam bidang pengangkutan gas alam cair (liquefied natural gas / LNG), minyak mentah, bahan bakar minyak, bahan kimia, kontainer, batubara, dan kargo laut lain. Perusahaan juga menyediakan layanan awak kapal dan manajemen kepada pemilik kapal. Perusahaan mulai beroperasi komersial.
Sudirman Said. Dia sempat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral era Jokowi, tetapi tidak sampai selesai. Dia digantikan Ignasius Jonan.
Semasa menjabat Menteri ESDM, Sudirman Said mengeluarkan Permen ESDM No 43/2015 tentang tata cara evaluasi penerbitan izin usaha pertambangan minerba yang mengevaluasi IUP clean and clear (CnC) dan non clean and clear (Non CnC).
Selama menjadi Menteri ESDM, Sudirman tercatat menandatangani izin proyek panas bumi (geotermal) di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah pada 2016. Pengeboran PT Sejahtera Alam Energi (SAE) ini mengakibatkan pencemaran Sungai Prukut, sumber mata air warga, hingga para petani mengalami penurunan panen.
Maher Al Agdrie. Bersama Fahmi Idris, Abdul Latief, Pontjo Sutowo, dan Jan Darmadi, Maher membangun perusahaan PT Kodel Group yang bergerak di bidang minyak & gas, perbankan, dan properti.
PT Kodel Group yang hingga sekarang masih dipimpin oleh Maher, mengelola berbagai perusahaan PT Kodel termasuk Golden Spike Energy Indonesia Ltd (joint venture bersama PT Pertamina–JOB Pertamina–Golden Spike Energy Indonesia) di blok Jambi Merang, Pendopo, dan Raja, Sumatera Selatan, Golden Spike South Sumatra Ltd, dan Golden Spike Yemen Ltd.
Maher juga disebut dalam kasus Paradise Paper, bersama Siti Hutami Adiningsih (Mamiek Soeharto). Maher juga memiliki saham pada PT Nusantara Energy Resources, perusahaan milik Prabowo Subianto.


Kawasan Obolie yang setelah ditinggalkan PT Antam kini dikeruk lagi oleh PT FBLN. Foto: Mahmud Ichi/ Mongabay Indonesia
Ferry Mursyidan Baldan, adalah mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, periode pertama kabinet Jokowi-JK. Kini, menyebrang ke kubu Prabowo-Sandi. Jejak keluarga Ferry terutama istrinya terhubung dengan bisnis pengerukan batubara di Kabupaten Berau dan Moncer saat Ferry masih menjabat sebagai menteri aktif.
Isterinya, Hanifah Husain Mursyidan Baldan menjadi ‘operator’ pada bisnis keluarga ini melalui tiga izin usaha pertambangan batubara di Kabupaten Berau, yaitu PT Syahid Berau Bestari, PT Rantau Panjang Utama Bhakti, dan PT Syahid Indah Utama. Isteri Ferry sendiri menjabat sebagai direktur utama di tiga perusahaan dan rentan conflict of interest mengingat bisnis dikembangkan saat Ferry menjabat sebagai menteri aktif.
Hashim Djojohadikusumo, adalah adik kandung Prabowo Subianto, calon presiden pemilu 2019. Dalam dunia bisnis pertambangan, Hashim memiliki beberapa perusahaan tambang yang erat kaitan dengan perusahaan pertambangan milik Sandiaga Uno.
Sebelum PT Batu Hitam Perkasa (BHP) diakuisisi PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk dan kemudian beralih ke PT Toba Bara Energi, perusahaan ini berdiri di bawah paying PT Arsari Group milik Hashim. Saat didirikan, BHP dimiliki PT Catur Yasa atau PT Wahanaputra Aluraya, perusahaan milik keluarga Ginandjar Kartasasmita (33,3%), PT Tirtamas Maju Utama milik Hashim Djojohadikusumo (33,3%), dan PT Swabara Bumi (33,3%).
Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan merupakan Ketua Umum PAN. Pada Pemilu 2019, Zulkifli menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat di Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto– Sandiaga Uno.
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Zulkifli menduduki jabatan sebagai Menteri Kehutanan. Pada saat itu, Zulkifli mengeluarkan Surat Keputusan tertanggal 19 November 2013, atas pengajuan penurunan status kawasan hutan dari hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.
Usulan pelepasan status kawasan seluas 9.743, 28 hektar itu dikabulkan Zulkifli 1.942 hektar di wilayah BKPH Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi.
Penyetujuan pelepasan kawasan hutan itu menjadi salah satu cikal bakal aktivitas tambang emas PT Bumi Suksesindo (BSI) yang, komposisi kepemilikan saham terhubung dengan Sandiaga Uno melalui Merdeka Copper Gold dan Saratoga Group.
Arip Yogiawan dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengatakan, oligarki tambang yang kental di balik pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada pilpres 2019, sebagai ancaman demokrasi.
Kriminalisasi terhadap Budi Pego yang menolak tambang di Tumpang Pitu Banyuwangi, katanya, sebagai satu contoh.
“Posisi sebagai pembela lingkungan disematkan sebagai tokoh penyebar komunisme,” katanya.
Kondisi tambah buruk, katanya, dengan jadikan Tumpang Pitu obyek vital nasional. “Apakah dengan jadikan lokasi obyek vital nasional lantas mengabaikan ruang hidup rakyat yang dirampas dan membungkam ekspresi rakyat untuk menyelamatkan lingkungan?” kata Yogi.

Keterangan foto utama:     Relasi pebisnis tambang dengan kedua pasangan capres. Foto: presentasi Jatam


Sumber; presentasi Jatam


Kekhawatiran warga terjadi dengan kehadiran tambang. Muara penuh lumpur. Dokumentasi 16 Agustus 2016 oleh Pokmas Pariwisata Pulau Merah/ Yogi Turnando
 

Mahfud Benar, Jokowi Kalah di Provinsi dengan Sejarah Islam Garis Keras

 (2 Mei 2019   16:11 Diperbarui: 2 Mei 2019   16:27 / sebuah tinjauan antropologi sejarah di lima Provinsi yang Jokowi Kalah Telak)

Elite politik yang berada di kubu Prabowo dan para pendukungnya nampaknya perlu lebih banyak belajar dan bersabar dalam menyikapi suatu ilmu dan pernyataan seseorang. Akhir-akhir ini pendukung secara serempak membully Prof. Mahfud MD, cendekiawan muslim, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi hanya karena pernyataannya berbeda dengan keyakinan mereka.
Ya, Prof. Mahmud dibully habis-habisan hanya karena menyampaikan fakta sejarah bahwa Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019 kalah di provinsi yang memiliki sejarah Islam Garis Keras, yaitu daerah di mana rakyatnya sangat menjunjung syariat Islam bahkan pernah menginginkan hukum Islam diberlakukan.
Setidaknya Jokowi mengalami kekalahan cukup telak di Provinsi Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Benarkah di lima provinsi itu terdapat jejak sejarah Islam garis keras yang mungkin terwarisi hingga hari ini? Mari kita lihat faktanya.

Islam Garis Keras di Sumatera Barat

Dalam Pilpres 2014, Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla hanya mendapatkan 23,08% suara atau terendah dibandingkan di daerah lain. Di Pilpres 2019, walau selama berkuasa Presiden Jokowi sudah kerap kali mengunjungi Sumbar (bahkan merayakan Idul Fitri di Padang) hingga membangun ribuan rumah gadang dan jalan tol, suara Jokowi justru semakin jeblok, yaitu berkisar di angka 11%.
Menilik perjalanan sejarah budaya Minang, yang dikutip dalam buku Historiografi Haji Indonesia dan Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra 1784-1847 (1983),memang sejak zaman Kolonial pada tahun 1800-an, telah terjadi pergerakan pemurnian Islam di Sumatera Barat, yang berbau non-Islam seolah dihilangkan termasuk adat Minang.
Gerakan itu dipelopori kaum Padri di bawah pimpinan trio Haji yang pulang dari Mekah pascapendudukan Wahabi 1803 (yang berhasil menghancurkan budaya Arab), yaitu Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik. Ketiganya adalah mantan tentara Turki (ahli perang) saat melawan Napoleon. Saat di Arab, ketiga Haji itu menjadi murid orang-orang Saudi penganut Mazhab Hambali, pelopor gerakan Wahabi yang saat itu sudah berhasil menguasai Arab.
Trio Haji itu pun disuruh kembali ke Minang oleh Ibnu Saud, penguasa Arab yang memang Wahabi setelah berhasil memurnikan ajaran Islam di Arab dengan menghancurkan budaya lokal di sana. Salah satu tokoh Padri yang terkenal hingga kini, yaitu Imam Bonjol terpesona terhadap syiar Islam yang diajarkan Trio Haji itu di tanah Minang.
Di Minang, trio haji itu melakukan pemaksaan untuk memberlakukan syariat dan meninggalkan adat Minang seperti Sabung Ayam, hingga garis pewarisan matrineal (garis perempuan) khas minang. Mereka bahkan mendirikan kampung-kampung bertembok, menumbuhkan janggut, memakai jubah dan turban, menciptakan budaya Arab di dataran tinggi Sumbar.
Pemaksaan syariat Islam yang dipaksaan akhirnya memicu perang antara kaum Padri dan kaum adat Minang sejak 1803-1838. Kaum Padri bahkan membakar rumah-rumah gadang, membunuh pemimpin adat, menghancurkan Istana Pagaruyung, dan membunuh 200 ribu orang suku Batak Mandailing dan Angkola yang tidak mau masuk Islam. Hingga kini, kita tahu Imam Bonjol menjadi simbol kepahlawanan masyarakat Minang. (tirto.id)

Islam Garis Keras di Jawa Barat
Pada Pilpres 2019, Jokowi masih gagal memikat hati rakyat Jawa Barat, meskipun telah melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran di Jabar, menyalurkan bantuan sosial dengan porsi paling besar dibandingkan daerah lain, bahkan hingga merangkul cawapres yang merupakan ulama asal tanah Sunda, KH. Maruf Amin. Jokowi hanya mendapatkan 39% suara, lebih rendah dibandingkan pencapaiannya di Pilpres 2014 yang memperoleh 40% suara.
Dalam catatan sejarah, di Jawa Barat, tepatnya di Malangbong, Garut, Kartosoewirjo mendirikan Istitut Suffah, lembaga yang awalnya mengajarkan pengetahuan umum dan Islam yang akhirnya menjadi lembaga pelatihan militer selama masa pendudukan Jepang. Daerah itu kemudian menjadi basis Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosoewirjo.
Kartosoewirjo pun mendeklarasikan Negara Islam Indonesia (NII) di Desa Cisampang pada 7 Agustus 1949. Deklarasi yang berarti mengkhianati dan tidak mengakui kekuasaan Republik Indonesia dengan alasan Soekarno dan pemimpin Indonesia lainnya dianggap gagal mempertahankan Jawa Barat di perjanjian Renville.
Dalam deklarasi itu, Kartosoewirjo menyebut bahwa hukum yang berlaku di NII adalah hukum Islam dan ia menyebut Desa Cisampang (tempat deklarasi) adalah Madinah yang menjadi ibu kota NII. Deklarasi itu juga ditandatangani oleh ia sendiri yang menyebut dirinya sebagai Imam NII. Tentara Islam Indonesia (TII) pun dibentuk untuk berperang melawan RI.
Selama belasan tahun, NII bergerilya melawan TNI yang sudah bertarung melawan Belanda. Pada akhirnya, pemberontakan NII pun berhasil ditumpas, dan Kartosoewirjo dihukum mati karena terbukti melakukan pemberontakan dan pengkhianatan terhadap republik. (tirto.id)

Islam Garis Keras di Aceh
Saat ini semua kita paham di Aceh bahkan menjadi Daerah Istimewa yang menerapkan hukum syariat Islam, hukum cambuk diberlakukan di sana hingga hari ini. Bahkan daerah itu tersohor dengan sebutan Serambi Mekah. Di Pilpres 2019, Jokowi yang berpasangan dengan KH Maruf Amin, Ketua MUI bahkan mengalami penurunan suara drastis, yaitu hanya mendapat 14,5% suara. Padahal, di 2014 Jokowi berhasil meraup 45,6% suara.
Jika melihat referensi sejarah, Provinsi Aceh juga memiliki akar yang kuat terkait penerapan hukum Islam. Bahkan, pada 20 September 1953, Daud Beureuh mantan Gubernur Militer DI Aceh mendeklarasikan bahwa Aceh adalah termasuk wilayah NII di bawah kepemimpinan Imam Kartosoewirjo.
Sebagai bekas Gubernur Militer, Daud Beureuh berhasil mempengaruhi pejabat-pejabat Aceh di Pidie dan mendapat pengikut. NII Cabang Aceh pun berhasil menguasai beberapa kota. Alasan kecemburuan ditetapkannya ibu Kota Sumatera, Medan dan keinginan menerapkan hukum Islam menjadi salah satu alasan, mereka memilih bergabung dan memberontak bersama NII. (wikipedia.org)

Islam Garis Keras di Sulsel
Sulawesi Selatan pada Pilpres 2019 menjadi salah satu provinsi di mana suara Jokowi turun secara drastis. Jokowi hanya mendapatkan suara sekitar 41%, padahal di Pilpres 2014 suaranya mencapai 71,43% (saat itu perolehan suara Jokowi terkerek faktor JK yang merupakan tokoh Sulsel).
Faktanya, sejarah juga mencatat bahwa di Sulawesi Selatan pernah terjadi upaya pemaksaan pemberlakuan hukum Islam yang juga di bawah naungan NII Kartosoewrijo. Kahar Muzakkar menjadi pemimpin di Sulsel saat itu yang mendeklarasikan bergabungnya Sulsel dengan NII pada 7 Agustus 1953.
Kahar waktu itu mengubah pasukan militer pemerintah Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) menjadi TII. Dengan persenjataan lengkap, Kahar dengan pasukannya melakukan baku tembak dengan TNI-Polri, Kahar pun tewas.

Islam Garis Keras di Kalimantan Selatan

Dalam gelaran dua pilpres terakhir, yaitu Pilpres 2019 dan 2014, Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang tidak bisa ditaklukan oleh Jokowi. Pada 2014, suara Jokowi hanya 49%, sementara di 2019 lebih parah, yaitu turun menjadi 38%. Apakah ada jejak Islam garis keras di sana?
Sekali lagi, literatur sejarah mencatat, di Kalimantan Selatan pernah terjadi deklarasi Negara Islam Indonesia pada Oktober 1950. Ibnu Hadjar menjadi tokoh NII di Kalsel saat itu dengan memimpin penyerangan terhadap pos-pos kesatuan TNI-Polri. Peperangan terus dilakukan, hingga pada 1959 Ibnu Hadjar dan pasukannya berhasil ditangkap dan dihukum mati.
Jadi, apa yang diungkapkan Prof. Mahfud bahwa Jokowi kalah di Provinsi yang memiliki akar sejarah Islam Garis keras itu memang benar dalam kacamata sejarah dan itu fakta yang kita tidak bisa mengelak. Jadikanlah itu sebagai ilmu pengetahuan dan pembelajaran untuk hari ini dan masa depan nanti dan jangan jadikan justru sebagai alat provokasi politik.
Hari ini kita tidak perlu saling menyalahkan, karena tugas setiap warga negara Indonesia kini di semua daerah adalah menjaga persatuan dan toleransi di antara umat beragama. Karena sekali lagi, NKRI bukan hanya dibentuk untuk satu golongan suku atau agama. Sejak jauh hari bahkan Baginda Rasulullah mengajarkan betapa pentingnya untuk bertoleransi terhadap semua manusia di bumi tanpa terkecuali.
Mahfud Benar, Jokowi Kalah di Provinsi dengan Sejarah Islam Garis Keras
588px-collectie-tropenmuseum-adathoofden-van-de-minangkabau-met-gevolg-tmnr-10026889-5ccab3593ba7f75f3b2945d2.jpg
Sumber Berita : https://www.kompasiana.com/rofiqfikri/5ccab43a95760e3c685941f4/mahfud-benar-jokowi-kalah-di-provinsi-dengan-sejarah-islam-garis-keras

Re-post by MigoBerita /Senin/20052019/09.35Wita/Bjm

Cara Mengetahui Umur Kita

Bagi anda yang belum mengetahui Tahun Hijriah kelahiran anda, dapat di lihat di bawah ini :
Masehi Hijriah Umur
1934 1354 85
1935 1355 84
1936 1356 83
1937 1357 82
1938 1358 81
1939 1359 80
1940 1360 79
1941 1361 78
1942 1362 77
1943 1363 76
1944 1364 75
1945 1365 74
1946 1366 73
1947 1367 72
1948 1368 71
1949 1369 70
1950 1370 69
1951 1371 68
1952 1372 67
1953 1373 66
1954 1374 65
1955 1375 64
1956 1376 63
1957 1377 62
1958 1378 61
1959 1379 60
1960 1380 59

1961 1381 58
1962 1382 57
1963 1383 56
1964 1384 55
1965 1385 54
1966 1386 53
1967 1387 52
1968 1388 51
1969 1389 50
1970 1390 49
1971 1391 48
1972 1392 47
1973 1393 46
1974 1394 45
1975 1395 44
1976 1396 43
1977 1397 42
1978 1398 41
1979 1399 40
1980 1400 39
1981 1401 38
1982 1402 37
1983 1404 36
1984 1405 35
1985 1406 34
1986 1407 33
1987 1408 32
1988 1409 31
1989 1410 30
1990 1411 29
1991 1412 28
1992 1413 27
1993 1414 26
1994 1415 25
1995 1416 24
1996 1417 23
1997 1418 22
1998 1419 21
1999 1420 20
2000 1421 19
2001 1422 18
2002 1423 17
2003 1424 16
2004 1425 15
2005 1426 14
2006 1427 13
2007 1428 12
2008 1429 11
2009 1430 10
2010 1431 9
2011 1432 8
2012 1433 7
2013 1434 6
2014 1435 5
2015 1436 4
2016 1437 3
2017 1438 2
2018 1439. 1
2019. 1440. 0
نتمنى لكم حياة سعيدة وطول العمر في طاعة الله
#SUKSES SESEORANG#
@ Pada umur 4 tahun . . .*
Sukses adalah kalau kita tdk ngompol di celana;
@ Pada umur 7 tahun . . .*
Sukses adalah kalau kita tahu jalan pulang ke rumah;
@ Pada umur 12 tahun . . .*
Sukses adalah kalau kita punya banyak teman;
@ Pada umur 17 tahun . . .*
Sukses adalah kalau kita bisa mendapatkan KTP dan SIM;
@ Pada umur 23 tahun . . .*
Sukses adalah kalau kita lulus Perguruan Tinggi;
@ Pada umur 25 tahun . . .*
Sukses adalah kalau kita sudah dapat pekerjaan;
@ Pada umur 30 tahun . . .*
Sukses adalah kalau kita berhasil membangun Keluarga;
@ Pada umur 35 tahun . . .*
Sukses adalah kalau kita sudah bisa hidup mapan;
@ Pada umur 45 tahun . . .*
Sukses adalah kalau kita mampu menjaga kelihatan awet muda;
@ Pada umur 50 tahun . . .*
Sukses adalah kalau didikan kita thd anak membuahkan hasil;
@ Pada umur 60 tahun . . .*
Sukses adalah kalau kita masih mampu mengendarai atau mengemudikan kendaraan;
@ Pada umur 65 tahun . . .*
Sukses adalah kalau kita hidup tanpa mengidap penyakit;
@ Pada umur 70 tahun . . .*
Sukses adalah kalau kita merasa tidak menjadi beban;
@ Pada umur 75 tahun . . .*
Sukses adalah kalau kita masih punya banyak teman;
@ Pada umur 80 tahun . . .*
Sukses adalah kalau kita masih tahu jalan pulang ke rumah.;
@ Pada umur 85 tahun . . .*
Sukses adalah kalau kita tidak ngompol di celana.
LHOO ... KOK BALIK LAGI YAA. . . ???
(it's so natural, so..... enjoy our life cycle!!)
Sekarang : sukses kalau Anda bersedia membagikan tulisan ini ke banyak orang sebagai pengingat akan kehidupan.
Re-Post by MigoBerita/Senin/20052019/08.59Wita/Bjm