BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, sebelumnya sempat mewacanakan pemberlakuan sistem zonasi untuk guru.
Wacana zonasi itu ditanggapi beragam oleh guru di sekolah dasar dan sekolah menegah pertama (SMP) yang notabena di bawah Disdik Kota Banjarmasin.
Salah satu guru, Rahmawati menyebut, wacana itu tepat jika untuk pemerataan dan semua honorer terangkat menjadi PNS.
"Lha
yang ada sekarang kan banyak honorer. Kalau PNS sudah sesuai merata,
apalagi sudah sertifikasi harus menyasar 24 jam, sudah sesuai tidak
menumpuk," ujarnya.
Totok Agus Dariyatno, Kadisdik Kota Banjarmasin berujar, untuk zonasi guru masih belum dan baru konsep yang dilontarkan mendikbud di acara kedinasan.
"Kebijakan itu harus dipelajari dulu dan harus koordinasi dengan BKD dengan mempertimbangkan analisa yang benar," cetus Totok.
Hal itu juga diamini HM Yusuf Effendi, Kadisdikbud Kalsel.
“Kalau diterapkan harus banyak pertimbangan sisi aspeknya,” ujarnya.
Dia bisa memahami tujuan zonasi guru adalah pemerataan.
Namun, ujarnya, guru yang mana yang mau diratakan sebab yang ada kondisinya adalah kekurangan.
"Faktanya, analisa kita di lapangan adalah kekurangan guru. Untuk itu baiknya ada pengangkatan dulu. Malah kalaupun ada pemeratan, kita berharap dari provinsi lain pindah ke tempat kita," ucapnya.
Yusuf mengungkapkan, kekurangan guru PNS di Kalsel diisi oleh guru honorer.
Saat ini ada 5.900 guru honorer.
Kekurangan guru PNS disebabkan karena adanya moratorium sejak 2011 yang meniadakan pengangkatan.
“Sementara yang pensiun terus berjalan. Jumlah guru PNS di Kalsel ada 5.226 orang," pungkasnya.
Wacana zonasi itu ditanggapi beragam oleh guru di sekolah dasar dan sekolah menegah pertama (SMP) yang notabena di bawah Disdik Kota Banjarmasin.
Salah satu guru, Rahmawati menyebut, wacana itu tepat jika untuk pemerataan dan semua honorer terangkat menjadi PNS.
Totok Agus Dariyatno, Kadisdik Kota Banjarmasin berujar, untuk zonasi guru masih belum dan baru konsep yang dilontarkan mendikbud di acara kedinasan.
"Kebijakan itu harus dipelajari dulu dan harus koordinasi dengan BKD dengan mempertimbangkan analisa yang benar," cetus Totok.
Hal itu juga diamini HM Yusuf Effendi, Kadisdikbud Kalsel.
“Kalau diterapkan harus banyak pertimbangan sisi aspeknya,” ujarnya.
Dia bisa memahami tujuan zonasi guru adalah pemerataan.
Namun, ujarnya, guru yang mana yang mau diratakan sebab yang ada kondisinya adalah kekurangan.
"Faktanya, analisa kita di lapangan adalah kekurangan guru. Untuk itu baiknya ada pengangkatan dulu. Malah kalaupun ada pemeratan, kita berharap dari provinsi lain pindah ke tempat kita," ucapnya.
Yusuf mengungkapkan, kekurangan guru PNS di Kalsel diisi oleh guru honorer.
Saat ini ada 5.900 guru honorer.
Kekurangan guru PNS disebabkan karena adanya moratorium sejak 2011 yang meniadakan pengangkatan.
“Sementara yang pensiun terus berjalan. Jumlah guru PNS di Kalsel ada 5.226 orang," pungkasnya.
Zonasi Guru, Wakil Kepala SD Ini Berharap Bisa Mengubah Sikap Guru
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tidak hanya Khairul Anwar, Rubina, Wakil Kepala SDN Pasar Lama 1 Banjarmasin, juga menyambut positif atas wacana zonasi guru.
Apalagi, sebut dia, pemerintah pusat sudah lama tidak melakukan pengangkatan PNS guru.
Sementara jumlah guru pensiun selalu ada setiap tahun.
"Di sekolah kami saja, kini sudah ada dua guru kelas pensiun. Dua bulan ke depan, satu guru lagi kelas pensiun," ungkapnya.
Demi memenuhi tenaga pengajar, pihaknya terpaksa merekrut guru honor. Otomatis kebijakan itu harus diiringi dengan biaya operasional sekolah.
“Total guru honor di sini ada 10 orang. Dulu menggaji guru-guru honor menggunakan dana BOS atau APBN. Tapi karena lima guru honor sudah mendapatkan SK daerah, biaya gaji terbantu oleh pemerintah daerah," ujar Rubina.
Menurut dia, wacana Mendikbud tentang zonasi guru sekaligus sebagai bentuk penyegaran tenaga pengajar.
Sebab, tidak sedikit guru yang sudah merasa nyaman dan bertugas di suatu sekolah, namun melupakan tugas utamanya mencerdaskan siswa.
"Dulu saya pernah bertugas di sebuah sekolah di Banjarmasin sebelum di SDN Pasar Lama 1. Karena awal-awal masuk terbiasa di sekolah lama datang pukul 7.00, ketika saya datang di sekolah baru, tenyata hanya menemui penjaga sekolah,” ujarnya.
Sehubung itupula, dia berharap adanya wacana zonasi guru selain memberikan pengalaman baru, juga mendorong mengubah sikap bagi guru lainnya.
"Kan banyak saling lempar argumen 'mengajar di kota enak, sedangkan di desa santai'. Nah, dengan adanya zonasi, setidaknya para guru bisa merasakan pengalaman berbeda-beda dan mendorong pada perubahan sikap," pungkasnya.
Sumber Berita : http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/07/23/zonasi-guru-wakil-kepala-sd-ini-berharap-bisa-mengubah-sikap-guru
Re-Post by MigoBerita / Senin/23072018/10.50Wita/Bjm
Apalagi, sebut dia, pemerintah pusat sudah lama tidak melakukan pengangkatan PNS guru.
Sementara jumlah guru pensiun selalu ada setiap tahun.
"Di sekolah kami saja, kini sudah ada dua guru kelas pensiun. Dua bulan ke depan, satu guru lagi kelas pensiun," ungkapnya.
Demi memenuhi tenaga pengajar, pihaknya terpaksa merekrut guru honor. Otomatis kebijakan itu harus diiringi dengan biaya operasional sekolah.
“Total guru honor di sini ada 10 orang. Dulu menggaji guru-guru honor menggunakan dana BOS atau APBN. Tapi karena lima guru honor sudah mendapatkan SK daerah, biaya gaji terbantu oleh pemerintah daerah," ujar Rubina.
Menurut dia, wacana Mendikbud tentang zonasi guru sekaligus sebagai bentuk penyegaran tenaga pengajar.
Sebab, tidak sedikit guru yang sudah merasa nyaman dan bertugas di suatu sekolah, namun melupakan tugas utamanya mencerdaskan siswa.
"Dulu saya pernah bertugas di sebuah sekolah di Banjarmasin sebelum di SDN Pasar Lama 1. Karena awal-awal masuk terbiasa di sekolah lama datang pukul 7.00, ketika saya datang di sekolah baru, tenyata hanya menemui penjaga sekolah,” ujarnya.
Sehubung itupula, dia berharap adanya wacana zonasi guru selain memberikan pengalaman baru, juga mendorong mengubah sikap bagi guru lainnya.
"Kan banyak saling lempar argumen 'mengajar di kota enak, sedangkan di desa santai'. Nah, dengan adanya zonasi, setidaknya para guru bisa merasakan pengalaman berbeda-beda dan mendorong pada perubahan sikap," pungkasnya.
Sumber Berita : http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/07/23/zonasi-guru-wakil-kepala-sd-ini-berharap-bisa-mengubah-sikap-guru
Re-Post by MigoBerita / Senin/23072018/10.50Wita/Bjm