212 PECAH! Reuni Akbar di Tahun Politik Terancam Sepi Pendukung
JAKARTA – Sejumlah
tokoh alumni 212 satu per satu undur diri dari gerakan itu dan bergabung
dengan kubu seberang ataupun masih belum menyatakan dukungannya secara
khusus. Perpecahan ini ditengarai sebagai akibat berubahnya arah gerakan
dari yang tadinya murni syariah menjadi politik praktis.
Yang terbaru, keputusan Ketua Umum
Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam yang memilih
mundur dari jabatan Anggota Penasihat Persaudaraan Alumni (PA) 212.
Pria yang pernah berperan mempertemukan
alumni 212 dengan Presiden Joko Widodo, April lalu, mengaku kecewa
dengan PA 212. Ia menilai semangat membela agama yang kental pada Aksi
Bela Islam 2 Desember 2016 kini luntur. Gerakan Islam ini, katanya,
sekarang telah terkontaminasi dengan politik praktis.
Usamah yang ditemui repoter CNN
kemarin di kantornya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, usai
menerima tamu dan meladeni beberapa permintaan wawancara dari stasiun
televisi, membeberkan api perpecahan di tubuh PA 212.
Pada awal tahun 2018, setidaknya ada
tiga organisasi kemasyarakatan yang mengatasnamakan alumni 212. Ada
Persaudaraan Alumni 212 di bawah pimpinan Slamet Ma’arif, Alumni
Presidium 212 di bawah pimpinan Aminuddin, dan Garda 212 di bawah
Ansufri Idrus Sambo.
Ketiganya memiliki arah berbeda. Bahkan mereka sempat menuding kubu lain ilegal.
“Ya kalau itu semuanya maunya
membangun semangat 212 dalam rangka persatuan umat, tapi mereka sendiri
pecah karena conflict of interest,” ungkap Usamah.
Masalah pun berlanjut di medio 2018.
Sesaat sebelum Pilpres 2019 digelar, PA 212 menggelar Ijtimak Ulama
guna mendiskusikan arah dukungan ke salah satu kandidat.
Nama Prabowo pun keluar usai dua
kali Ijtimak. Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu mengalahkan
nama-nama top lain, seperti Rizieq Shihab, Yusril Ihza Mahendra, dan
Zulkifli Hasan.
Usamah mengatakan hal ini kembali
menimbulkan perpecahan di internal 212. Beberapa pihak tidak setuju
karena menganggap Prabowo tidak sesuai semangat 212, mencari pemimpin
Islam kafah.
Baginya, Yusril jelas lebih kafah
karena memimpin partai Islam yang benar-benar mengamalkan syariat Islam,
atau Rizieq yang menurutnya jelas paham Islam secara sempurna.
Usamah akhirnya mengirim surat
pengunduran diri kepada Ketua PA 212 Slamet Maarif pada 11 November. Ia
resmi hengkang dari jabatan anggota penasihat.
Mundurnya Usamah bisa berdampak pada
anggota Parmusi, yang mungkin akan menggagalkan keikutsertaannya dalam
aksi-aksi 212 mendatang. Karena elite Parmusi telah ‘mematikan mesin’
dukungan.
Usamah tidak akan menggerakkan massa
secara aktif pada perhelatan 212. Dia mengatakan Parmusi membawahi
sekitar lima ribu pendakwah dan sekitar 2,5 juta kader.
Bukan yang Pertama
Usamah Hisyam bukan yang pertama
meninggalkan bahtera Persaudaraan Alumni 212. Beberapa nama elite 212
sudah lebih dulu keluar dan bahkan menyeberang ke kubu petahana.
Mei lalu, Ali Mochtar Ngabalin
meninggalkan rekan-rekannya di 212 untuk bergabung dengan Istana. Ia
didapuk sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi
Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP).
Politikus Golkar yang jadi orator
dan penggerak Aksi Bela Islam 212 ini bahkan mendapat jabatan lainnya,
Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I. Sejak itu, Ngabalin jadi orang paling
vokal membentengi Joko Widodo dari serangan oposisi dan Alumni 212.
Sekitar dua bulan setelahnya,
pengacara Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, juga keluar dari gerbong 212.
Kapitra secara mengejutkan merapat ke PDIP, partai yang selama ini ia
‘perangi’ bersama 212. Ia bahkan jadi salah satu caleg PDIP.
Kepada CNNIndonesia.com, Ngabalin
berujar saat ini Aksi 212 sudah keluar konteks. Ahok sebagai target
utama sudah dijebloskan ke penjara. Dia bahkan mencibir Reuni 212 nanti
hanya sekadar romantisme tanpa esensi.
“Lebih ke romantisme karena tidak
ada lagi musuh. Yang selalu digembar-gemborkan Ahok. Sekarang ada Pak
Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno sebagai cawapres. Capres ada Pak Jokowi dan
Pak Prabowo. Semua muslim taat, no problem,” ujar Ngabalin, Selasa
(27/11).
Dihubungi terpisah, Kapitra
melontarkan pernyataan bernada sama. Gerakan 212, ucapnya, sudah selesai
ketika Ahok divonis bersalah.
Ia menilai gerakan alumni 212 sudah melenceng dari semangat awalnya, yakni mengawal kasus penistaan agama oleh Ahok.
“Waktu itu kami syukuran, hukum
ditegakkan karena waktu itu, 30 November, dilimpahkan ke pengadilan.
Aksi 212 mensyukuri presiden tidak menghalang-halangi perkara,” kata
Kapitra lewat sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com.
Kapitra mencibir reuni yang bakal
digelar itu hanya merayakan kejahatan orang lain. Padahal Ahok sudah
mempertanggungjawabkan perbuatan dengan menjalani proses hukum.
Seharusnya, kata dia, umat muslim
belajar memaafkannya. Kapitra mengatakan Allah mengajarkan Islam itu
memaafkan kesalahan orang lain.
“Kok tidak ada maaf dari kita sih? Beringas betul. Tidak ada Islam mengajarkan itu,” tambah Kapitra.
Usamah pun berani mengatakan bahwa
reuni mendatang sangat mungkin tidak dihadiri tokoh-tokoh di awal masa
perjuangan. Prediksi ini ia ucapkan mengingat gerakan bela agama
tersebut sudah dicampuradukkan dengan politik praktis.
“Ulama banyak saya kira yang tidak
akan ikut lagi 212 ini. Cek saja tokoh-tokoh awal [gerakan 212] seperti
Yusuf Mansur, Bachtiar Nasir, Aa Gym, Arifin Ilham, ikut tidak mereka?”
cetusnya. [Sfa/CNN]
Busyro kepada Amien Rais: Jangan Menggurui di Muhammadiyah
JAKARTA – Ketua Bidang
Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro
Muqoddas menilai ancaman politikus senior Partai Amanat Nasional Amien
Rais yang hendak menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah jika tak bersikap
dalam pemilihan presiden 2019 adalah sikap senior kepada yuniornya.
“(Pernyataan menjewer) itu bahasa Pak Amien sebagai senior kepada Pak
Haedar sebagai yuniornya, bisa dipahami seperti itu,” ujar Busyro di
sela Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta, Selasa 27 November
2018.
Amien Rais adalah ketua umum PP
Muhammadiyah jauh sebelum Haedar memimpin. Amien Rais terpilih lewat
Muktamar ke43 dan memimpin Muhammadiyah dalam periode cukup singkat dari
1995-1998 sebelum digantikan Ahmad Syafii Maarif (1998-2005), Din
Sjamsuddin (2005-2015) hingga beralih ke Haedar Nashir (2015-2020).
Busyro mengatakan sikap Haedar merespon
Amien Rais dengan menegaskan jika Muhammadiyah tak akan terlibat politik
praktis merupakan sikap resmi yang disampaikan juga dalam berbagai
pertemuan yang digelar Muhammadiyah. “Jadi sikap Pak Haedar (yang
menolak politik praktis) bukan sikap pribadi, itu sikap resmi dalam
rapat-rapat pimpinan.”
Busyro menuturkan Muhammadiyah sejak
awal selalu menegaskan diri menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas)
yang mengusung kepribadian independen. Sehingga siapapun presiden yang
terpilih, ujar Busyro, akan didukung dan dikontrol oleh Muhammadiyah.
Di tingkat pimpinan, kata Busyro,
Muhammadiyah sadar benar jika warganya sudah matang dalam berpolitik.
Oleh sebab itu, Muhammadiyah pun tak akan pernah mengeluarkan sikap
resmi kepada warganya untuk mendukung salah satu calon presiden.
“Muhammadiyah tak mau menegaskan pilih ini atau itu, itu namanya
menggurui.”
Dengan tingkat kedewasaan politik
warganya, ujar Busyro, PP Muhammadiyah tak mungkin menerapkan sistem
taklid, membabi buta menginstruksikan kepada pengurus wilayah memilih
calon presiden tertentu. “Muhammadiyah tetap jauh dari politik praktis.”
Tapi, Muhammadiyah aktif memberikan pemahaman cara memilih pemimpin
secara benar seperti agar menghindari politik uang.
Busyro menuturkan Muhammadiyah
secara tegas menginstruksikan kadernya menjauhi calon pemimpin yang
menggunakan praktek politik uang karena itu penghinaan pada demokrasi
dan spirit Muhammadiyah sendiri. “Muhammadiyah percaya, pemimpin yang
menang atas dasar percukongan tidak akan bisa diandalkan memberantas
korupsi.” [Sfa/Tempo]
JAKARTA – Ketua Umum PP
Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dinilai telah mencoreng
wajah Muhammadiyah. Dahnil diminta bertanggung jawab atas dugaan
penyimpangan dana Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia 2017.
“Ini pertama kali. Dan menurut saya
dia telah mencoreng Muhammadiyah dalam konteks ini. Ya, harus segera ia
selesaikan dan bertanggung jawab,” kata aktivis Muhammadiyah Ahmad Rofiq
seperti dilansir Antara, Senin, 26 November 2018.
Rofiq mengatakan organisasi di bawah
Muhammadiyah selama ini tidak pernah terlibat kasus korupsi dan perkara
pidana lain. Di Muhammadiyah, lanjut sekretaris jenderal Perindo ini,
korupsi adalah tabu dan aib yang sangat besar.
Meski belum terbukti, pengembalian
uang kegiatan Kemah Pemuda Islam Rp2 miliar ke Kementerian Pemuda dan
Olahraga (Kemenpora) sudah merupakan indikasi. “Dia mengeluarkan uang.
Kalau dia tidak mengembalikan uang, pasti menimbulkan multitafsir.
Apakah ini kriminalisasi, apakah ini korupsi? Tetapi ketika dia
mengembalikan uang, berarti ada yang salah,” jelas Rofiq.
Rofiq juga menyarankan PP Pemuda
Muhammadiyah tidak meloloskan Ahmad Fanani sebagai kandidat ketua umum
PP Pemuda Muhammadiyah masa bakti 2018-2022. Fanani adalah ketua panitia
Kemah Pemuda Islam.
Mantan ketua umum Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah (IMM) ini meminta Fanani menyelesaikan kasusnya. Menurut
dia, panitia pemilihan harus tegas dalam hal ini.
Sebelumnya, Dahnil membantah
pemberitaan yang menyebut dirinya mengembalikan uang ke Kemenpora.
Bantahan disampaikan lewat akun Twitter miliknya.
“Itu tidak benar karena saya tidak
terkait. Yang benar adalah panitia mengembalikan dana Rp2 miliar ke
Kemenpora,” cuit Dahnil, Jumat 24 November 2018.
Bantahan Dahnil ini dipicu
pernyataan Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya
AKBP Bhakti Suhendarwan. “Saat diperiksa, Dahnil (menyatakan)
mengembalikan Rp2 miliar ke Kemenpora,” kata Bhakti.
Polisi juga menemukan adanya data
fiktif dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan Kemah dan Apel Pemuda
Islam Indonesia. “Dari hasil pemeriksaan awal memang diduga ada anggaran
dana sekitar Rp2 miliar yang tidak dihabiskan penuh, yang diduga kurang
dari separuh. Ada data fiktif dalam penggunaannya,” kata Kabid Humas
Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono. [Sfa]
Tamparan Keras Haedar Nasir untuk Amien Rais Sebelum Menjewernya
YOGYAKARTA – Ketua Umum
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir saat menghadiri Muktamar
Pemuda Muhammadiyah ke XVII di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Senin
26 November 2018. Kembali menyatakan pernyataan yang barangkali dapat
menjadi jawaban atas ultimatum Amien Rais yang meminta Muhammadiyah
memberikan sikap politiknya dalam Pilres 2019.
“Tidak ada yang berubah dari
Muhammadiyah dan tidak akan pernah berubah. Muhammadiyah tetap berdiri
dengan kepribadian dan khittahnya, Setiap periode, sejak mulai didirikan
oleh Kiai Dahlan sampai kapan pun, Muhammadiyah akan selalu mengambil
jarak dari pergumulan politik praktis, itu sudah prinsip yang tak akan
berubah” kata Haedar Nasir dalam Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke XVII di
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin, 26 November 2018.
Dalam penjelasan yang disampaikan di
depan tokoh yang hadir seperti Wakil Presiden RI M.Jusuf Kalla, Gubernur
DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Juga terdapat Ketua MPR RI Zulkifli
Hasan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri
Komunikasi dan Informasi Rudiantara, dan Dahnil Anzar.
Haedar Nashir menyebutkan, bahwa
Muhammadiyah sejak di bentuk tahun 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji
Ahmad Dahlan, tidak pernah terlibat dalam politik praktis. Oleh karena
itu, Haedar berkomitmen untuk tetap menjaga Muhammadiyah sebagai
organisasi netral dan tidak terikat dengan politik praktis.
Sebelumnya, Amien Rais mengatakan
akan menjewer Haedar Nashir jika Muhammadiyah tak bersikap dalam
pemilihan presiden 2019. Menurut Amien Rais, Muhammadiyah tidak boleh
diam saja atau tidak jelas sikapnya dalam menentukan pemimpin bangsa ini
untuk periode 2019-2024. [Sfa]
Sebut Jokowi Banci dan Pengkhianat Negara, Bahar bin Smith Dipolisikan
Islam dan Nabi tidak Mengajarkan Dakwah dengan ujaran kebencian
JAKARTA – Sejumlah
orang yang mengatasnamakan diri ‘Jokowi Mania’ melaporkan Bahar bin Ali
bin Smith ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghinaan terhadap simbol
negara. Bahar Smith melontarkan pernyataan soal Jokowi dan tersebar di
media sosial dalam bentuk video.
“Intinya reaksi kami sebagai warga
Indonesia melihat video yang buat saya itu menghina simbol negera,” ujar
Ketua Jokowi Mania Rahmat, saat dihubungi Wartawan, Rabu (28/11).
Rahmat juga membawa sejumlah barang
bukti berupa video, link video, dan akun YouTube yang mengunggah video
yang dianggapnya menghina Presiden Joko Widodo.
“Kalau barang bukti ada beberapa video, ada link akun akun Youtube, ada beberapa,” ujar Rahmat.
Dalam video yang berdurasi 60 detik itu,
Habib Smith menyebut Jokowi sebagai pengkhianat negara dan rakyat. Ia
juga menyebut Jokowi sebagai seorang banci dan menyerukan untuk membuka
celananya.
KAMU BERJANJI DULU SEBELUM JADI, SAYA
BERJANJI MEMAKMURKAN RAKYAT, MENSEJAHTERAKAN RAKYAT, SAYA JANJI
MEMAKMURKAN, MENSEJAHTERAKAN RAKYAT, SETELAH JADI, RAKYAT MANA YANG
MAKMUR, RAKYAT MANA YANG SEJAHTERA?.
SAYA TANYA KAMU SUDAH MAKMUR? (AUDIENCE: BELUM)
KAMU SUDAH SEJAHTERA? (AUDIENCE: BELUM)
YANG MAKMUR BUKAN RAKYAT, YANG SEJAHTERA
BUKAN RAKYAT, YANG MAKMUR CINA, YANG MAKMUR PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
ASING, YANG MAKMUR ORANG-ORANG KAFIR, YANG MAKMUR PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
BARAT, KITA PRIBIMU INDONESIA, KITA PRIBUMI INDONESIA MENJADI BUDAK DI
NEGERI KITA SENDIRI, MENJADI BUDAK DI NEGERI KITA… KELAPARAN…
Video itu, kata Rahmat direkam saat
perayaan Maulid Nabi Muhammad S.A.W 17 November 2018 lalu di daerah Batu
Ceper, Tangerang, Banten.
“Kamu kalau ketemu Jokowi, kalau ketemu
Jokowi, kamu buka celananya jangan-jangan haid Jokowi itu, kayaknya
banci itu,” ucap Habib Smith dalam video yang diunggah ke YouTube pada
Selasa (27/11).
Hingga berita ini diturunkan, proses
laporan masih berlangsung. Rahmat berharap agar laporan tersebut segera
ditindaklanjuti oleh polisi.
Menurut dia siapapun yang menghina
simbol negara harus ditindak tegas sesuai hukum. “Siapapun mereka kita
wajib laporkan dan berharap polisi memproses,” ujarnya. (ARN)
Jokowi: Ojek Online ‘Ojol’ Adalah Pekerjaan yang Sangat Mulia
BOGOR – Calon presiden (Capres) dengan nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) memuji pengemudi ojek online sebagai pekerjaan yang mulia.
“Ojek online itu pekerjaan yang sangat
mulia,” kata Jokowi saat bertemu relawan Posko Perjuangan Rakyat
(Pospera) di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/11/2018).
Pujian ke profesi ojek online tersebut
dilontarkan ketika Jokowi mendengar sambutan pembina Pospera yang juga
politikus PDIP Adian Napitupulu, dengan menyebut massa yang hadir
berasal dari berbagai profesi.
Menurut Adian Napitupulu, massa yang hadir rela tidak dibayar untuk menjadi relawan Jokowi dalam Pilpres 2019.
“Saya sangat senang sekali pada sore
hari ini bisa berkumpul dengan teman-teman saya, sahabat saya, baik dari
kelompok petani, pedagang kaki lima, sopir, ojek,” kata Jokowi.
“Ada yang ojek online di sini?” tanya Jokowi.
Pertanyaan calon petahana tersebut disambut riuh massa dan beberapa mengacungkan jarinya.
Banyaknya pengemudi ojek online membuat
mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun memuji pekerjaan tersebut merupakan
pekerjaan yang mulia. (ARN/TribunNews)
Pengirim : KALSELDAMAI
Reuni 212 di Tugu Monas Jakarta hanya bersifat politis dan merupakan bentuk perlawanan kelompok radikal kepada Pemerintah atas
pembubaran organisasi HTI
Pengirim : KALSEL DAMAI
Tgl :
28:11:2018
Waktu :
16:14
GP Ansor Klaim Punya Bukti Ceramah Abdul Somad Terkait HTI
Tiara Sutari, CNN Indonesia | Selasa, 04/09/2018 15:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyatakan pihaknya tak melarang Ustaz Abdul Somad (UAS) ceramah. Namun pihaknya menemukan keterkaitan UAS dengan Hizbut Tharir Indonesia (HTI) sejak 2013. "Sudah sejak 2013 kami temukan ada keterkaitan UAS dengan HTI," kata Yaqut kepada CNNIndonesia.com melalui telepon, Selasa (4/9). Pihaknya
menemukan keterkaitan itu melalui isi ceramah yang disampaikan oleh
UAS. Berdasarkan penelusurannya, beberapa ceramah UAS berisi ajakan
jemaah berbaiat kepada khilafah. Bahkan menuding Nabi Muhammad SAW tak
mampu menciptakan suasana yang rahmatan lil alamin.
Menurut
Yaqut, hal tersebut bahkan bisa ditemukan melalui jejak digital yang
ditinggalkan oleh UAS di akun media sosial pribadinya. "Dia
pernah ajak berbaiat kepada khilafah, melakukan fitnah di media sosial,
menyebut kalau Nabi Muhammad tidak mampu wujudkan Islam yang rahmatan
lil alamin," kata dia. "Cari saja ceramahnya di Youtube, ceramah dia banyak yang isinya begitu," lanjutnya.
Ustaz Abdul Somad saat berdakwah. (Dok. Biro Pers Setwapres)
Yaqut
membantah terkait informasi yang menyebar tentang larangan UAS
berceramah di Jepara. Dia menyatakan pihaknya tak pernah melarang. Hanya
saja keadaannya saat itu Anshor mengirim surat kepada kepolisian untuk
meninjau ulang kegiatan ceramah yang dilakukan UAS tersebut. Sebab berbarengan dengan kegiatan itu, pihaknya menemukan banyak bendera serta simbol-simbol HTI di Jepara. "Tak
pernah melarang, silakan kalau mau ceramah. Kami hanya minta polisi
tinjau ulang isi ceramahnya karena saat dia mau ceramah, kok banyak
muncul simbol-simbol HTI," kata dia.
Beberapa
pihak menilai isi ceramah UAS sudah mengarah pada Pancasila dan NKRI.
Namun Yaqut minta pihak yang menyebut hal itu agar melihat semua isi
ceramah UAS. Sebab menurutnya, beberapa kali pihaknya masih menemukan isi ceramah UAS tak berpihak pada NKRI. "Kata
pejabat di MPR dia sudah lebih Pancasilais, itu karena dia ceramah di
MPR isinya begitu. Coba lihat ceramah di tempat lain, sama tidak? Jangan
sampai dia berlagak beda, di MPR ceramah NKRI, di tempat lain beda, itu
saja," kata Yaqut. Ustaz Abdul Somad (UAS) mengaku menerima
ancaman dan intimidasi di sejumlah daerah sebelum mengisi tausiyah.
Karena itu, ia memilih untuk membatalkan beberapa janji untuk memberikan
ceramahnya.
Hal ini diungkapkan Somad dalam akun media Instagram dan Facebooknya, @ustadzabdulsomad yang sudah terverifikasi. "Beberapa
ancamam, intimidasi, pembatalan dan lain-lain terhadap tausiyah di
beberapa daerah seperti di Grobogan, Kudus, Jepara dan Semarang," kata
Somad. Sementara Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlathul
Ulama (PBNU) Maman Imanulhaq Faqih meminta UAS memberikan klarifikasi
soal ancaman yang dialaminya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Setelah
ada klarifikasi, kata Maman, UAS dan manajemennya perlu segera
melaporkan pengancam agar segera ditindak aparat kepolisian. (pmg)
Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (kanan). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Ustad yang kondang melalui media sosial, Abdul Somad ternyata Pengurus Hizbut Tahrir (HTI) Riau!!!
Selama ini Ust Abdul Somad yg suka monyong-monyongin mulutnya,
melakukan strategi syiah, “taqiyyah”, menyembunyikan diri dan menyusup.
Ini bukti Abdul Somad Pengurus HTI Riau. https://drive.google.com/file/d/0ByCpKHbL9CpBQ1E5RFNlWlZhazQ/view
Seperti
yang pernah dipaparkan oleh Prof. Nadirsyah Hosen (Gus Nadir),
hadis-hadis yang berbau politik seperti ini harus diseleksi lebih
mendalam, karena akan besar kemungkinan hadis-hadis politik dipengaruhi
oleh unsur yang politis pula.
Dalam sebuah potongan video ceramah yang beredar di media sosial, suatu ketika Ustaz Somad ditanya tentang adanya hadis tentang khilafah ala manhajin nubuwwah
(khilafah berdasarkan metode kenabian). Kemudian Ustaz Somad menyitir
sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang membagi masa khilafah menjadi lima
periode.
Pertama khilafah kenabian yang terjadi pada masa nabi, kedua masa kekhilafahan khulafa’ur ryasidun, ketiga masa mulkan addhan (kerajaan yang menggigit), keempat mulkan jabariyyah (kerajaan diktator), dan yang terakhir kembali ke khilafah kenabian. Hadis ini cukup populer di kalangan umat muslim khususnya para aktivis khilafah.
Meskipun
Hizbut Tahrir Indonesia sudah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia,
namun ranah akademik boleh terus berjalan. Apalagi, meskipun
organisasinya sudah bubar, namun ideologi mereka masih cukup kuat
menumbuhkan bibit-bibit aktivis pejuang khilafah. Dari sembilan kitab hadis ternama (kutubus tis’ah) hanya Imam Ahmad yang meriwayatkan adanya hadis tentang kembalinya khilafah kenabian ini.
Seperti
yang pernah dipaparkan oleh Prof. Nadirsyah Hosen (Gus Nadir),
hadis-hadis yang berbau politik seperti ini harus diseleksi lebih
mendalam, karena akan besar kemungkinan hadis-hadis politik dipengaruhi
oleh unsur yang politis pula.
Dua
kitab hadis utama, sahih Bukhari dan sahih Muslim tidak meriwayatkan
hadis ini. Dengan demikian secara eksplisit hadis ini bukan merupakan
hadis sahih (meskipun hadis sahih bukan hanya Bukhari, Muslim saja),
paling tidak hadis ini tidak ditemukan dalam dua kitab hadis yang paling
dipercaya di muka bumi ini.
Oleh sebab itu, merupakan
ketergesa-gesaan jika Hizbut Tahrir (HT) mewajibkan berdirinya Negara
khilafah (satu Negara Islam) dalam dunia ini. Bukan saja karena landasan
aqli-nya tidak kuat, landasan naqli-nya pun tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
Ironi terjadi ketika pendiri sekaligus amir
HT pertama dalam kitab Al-Syakshiyyah Al-Islamiyyah menolak adanya
hadis yang tidak mutawatir untuk dijadikan pedoman (Ainur Rofiq Al-Amin;
2017), sedangkan satu-satunya hadis yang sering digadang-digadang HT
sekaligus sebagai landasan utama normatifnya mengkampanyekan khilafah
merupakan Hadis Ahad atau hadis yang tidak mutawatir.
Dengan
demikian, sedari awal syeikh Taqiyuddin sudah tidak konsisten dengan apa
yang menjadi metode pemahaman nash dengan apa yang menjadi pilar utama
adanya gerakan ini. Selain Hadis riwayat Ahmad tersebut tidak kuat
secara sanad, ada hadis lain yang bertentangan dengan apa yang ada dalam
hadis lima masa khilafah tersebut. Hadis ini terdapat dalam kitab Tarikh al-Khulafa’.
Imam
Jalaluddin as-Suyuti dalam kitab tersebut meriwayatkan sebuah hadis
yang menyatakan bahwa masa khilafah hanya berlangsung selama 30 tahun,
yakni pada masa Khulafa’ur Ryasidin yang terjadi pada tahun 11 Hijriah
sampai 40 Hijriah. الخلافة ثلاثون عاما ثم يكون بعد ذلك الملك masa
khilafah itu tiga puluh tahun, dan sesudah itu adalah masa kerajaan.
Di
lain tempat dengan redaksi hadis yang hampir sama, Imam Tirmizi juga
meriwayatkan sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW
bersabda: Khilafah umatku selama tiga puluh tahun, dan setelah itu
adalah kerajaan. Bahkan bagian akhir hadis ini menceritakan tentang
kerajaan Bani Umayyah adalah seburuk-seburuk kerajaan, sangat politis
bukan? (Sunan at-Tirmizi vol. 4-lihat Ainur Rofiq al-Amin, HTI Dalam
Timbangan).
Oleh sebab itu wajib hukumnya bagi para ulama untuk
meneliti lebih mendalam terkait hadis-hadis yang berbau politik, karena
sejak Nabi wafat pun keadaan politik sudah memanas terkait suksesi
kepemimpinan pengganti Nabi.
Ustaz Somad menjawab lewat hadis ini
pula ketika ia ditanya tentang hadis khilafah. Namun sayang, ia tidak
menjelaskan status hadiss atau makna dari hadis, atau pun bagaimana
komentar para ulama hadis mengenai hadis tersebut. Ini menjadi bahaya
ketika orang awam menangkap hadis tersebut secara cuma-cuma dan langsng
ikut-ikutan menjadi simpatisan khilafah atau bahkan bisa jadi menjadi
kader gerakan pengusung khilafah ini.
Status hadis yang lemah,
bahkan hanya terdapat satu redaksi dari sembilan kitab hadis yang ada
menjadi alasan utama mengapa hadis ini harus ditolak. Jika pun diterima
secara terpaksa, maka harus ada interpretasi alternatif agar hadis ini
tidak bertentangan dengan hadis-hadiss yang lain (seperti hadis khilafah
30 tahun).
Salah satu interpretasi yang paling memungkinkan
adalah Hadis ini dipahami sebagai tanda kejayaan umat Islam di akhir
zaman, yakni ketika al-Mahdi turun ke bumi memimpin umat Islam untuk
merebut kembali al-Quds dan setelah al-Quds sudah terkuasai kembali,
itulah yang disebut dengan khilafah ala manhajin nubuwwah.
Jadi khilafah ala manhajin nubuwwah
(kalaupun terpaksa menerima Hadis) bukan khilafah ala-ala HT yang dalam
wacana sistemnya pun masih rancu, meskipun mereka mengaku khilafah yang
mereka usung yang paling mirip dengan khilafah di era Nabi Muhammad
SAW.
Doktrin-doktrin HT yang berjualan dengan iming-iming seperti
“khilafah pasti berdiri” atau “khilafah akan tegak kembali” cukup
meyakinkan bagi orang awam yang baru berhasrat belajar Islam. “Yang
penting ada hadisnya”, kata mereka tanpa menimbang kembali melalui ranah
nalar akademik tentang kehujjahan hadis khilafah tersebut. Doktrin ini
cukup terbukti berhasil mencuci otak para remaja labil yang haus akan
ilmu agama.
Saya sendiri pernah berdebat dengan aktivis HT (HTI)
tentang kehujjahan hadis ini, namun yang didapat justru pemuda tersebut
justru marah-marah setelah mengetahui bahwa kualitas hadis yang
dijadikan oleh HT merupakan hadis lemah yang tidak dapat dijadikan hujjah. Ia tetap saja bergeming bahwa khilafah akan tegak. Sesuatu yang kadang-kadang membuat saya tertawa sendiri.
Menjadikan
hadis lemah sebagai landasan mewajibkan mendirikan khilafah adalah
tindakan yang tergesa-gesa-kalau enggan dikata konyol-, apalagi
mendosa-besarkan yang tidak setuju dengan gerakan khilafah ini seperti
apa yang dilakukan oleh HT.
Bagi mereka, Muslim yang menolak
adanya Negara khilafah berdosa besar, mungkin ini alasan mengapa mereka
begitu keras dalam urusan khilafah ini. Karena sedari awal mereka sudah
terdoktrin memandang saudara-saudara muslimnya sebagai orang-orang yang
berdosa besar.
Ustaz kondang yang banyak pengikutnya seperti ustaz
Somad sebaiknya lebih berhati-hati lagi dalam berceramah, apalagi yang
berkaitan dengan fatwa, karena para jama’ahnya besar kemungkinan
mengikuti apa yang menjadi petuah dari sang ustaz, tanpa memilah dan
mencerna apakah petuah itu benar atau salah.
Mengenai pandangan
ustaz Somad yang mengatakan HTI tidak salah (dalam konteks NKRI) saya
tidak akan menuliskan panjang lebar di sini. Yang jelas bagi saya itu
merupakan pandangan yang keliru, karena ustaz yang lahir dari rahim NU
ini seyogianya mengikuti fatwa dan pendapat ulama-ulama sepuh NU yang
menyatakan bahwa NKRI sudah final dan tidak dapat diganggu gugat.
Oleh
sebab itu dalam konteks ini, HTI bukan saja salah namun juga melanggar
kesepakatan bernegara yang telah dicetuskan oleh para pendiri bangsa,
dan ini merupakan penghianatan.
Terakhir, untuk kader-kader HT
saudara-saudaraku sesama Muslim, mari kembali ke jalan yang benar, mari
mengikuti ulama-ulama yang sudah teruji kealimannya, dan mari kembali
kepada pangkuan ibu pertiwi.
Sumber Berita : https://geotimes.co.id/opini/ustaz-somad-gus-nadir-dan-kritik-nalar-hadis-khilafah-ala-hizbut-tahrir/
Kritikan Pedas Netizen kepada Abdul Somad, Da’i Asal Jeplak
Kritikan pedas salah satu Netizen dan juga pegiat media sosial, Eko Kuntadhi kepada “Dai Asal Jeplak”, berikut ulasannya:
Dalam sebuah kesempatan Somad melontarkan omongan. Nabi Muhammad
gagal menjadikan Islam sebagai rahmatan lilalamin. Hanya khilafah yang
mampu menegakkan itu. Kata Somad dalam ceramahnya di depan anggota HTI,
Rasulullah SAW hanya rahmatan lil alamin untuk dirinya dan keluarganya
saja.
Orang-orang protes dengan pernyataan itu. Tapi tidak ada penjelasan
berarti dari Somad. Isu berlalu begitu saja. Dan orang percaya bahwa
Somad adalah seorang dai.
Baca: Na’udzubillah, Abdul Somad Fitnah KH Ishomuddin Belum Sunnat, Tujuannya Apa Ya?
Pada kesempatan lain, Somad juga bicara bahwa penganut Islam
bermazhab Syiah pantas diusir dari masjid. Dia memprovokasi orang untuk
melakukan tindakan buruk kepada saudaranya sesama muslim. Padahal sejak
dulu jutaan jamaah haji dari berbagai mazhab dalam Islam bebas memasuki
dan beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
Tidak pernah ada larangan untuk penganut mazhab manapun untuk bertamu
ke rumah Allah dan bersimpuh di masjid Nabi. Tapi Somad rupanya merasa
dirinya lebih dari para ulama besar dunia. Dia menyerukan sebaliknya.
Dan ada orang yang lebih mengikuti anjuran Somad ketimbang mengkuti
anjuran ulama-ulama besar agar umat Islam menjalin persatuan dan ukhuwah
dengan berbagai mazhab pemikiran.
Baca: Viral, Foto Abdul Somad bersama Politisi PKS, Hidayat Nur Wahid, Ini Kata Netizen
Ketika para ulama besar sedang menyerukan suara persatuan dan
ukhuwah, Somad datang menyerukan pengusiran. Pada kesempatan lain, Somad
bicara soal Bashar Assad. Katanya Assad adalah rezim yang membunuhi
rakyatnya. Dia menuding Asaad dengan keji, seolah paling memahami
kondisi Suriah.
Sebetulnya gak aneh. Tudingan Somad senada dengan tudingan Israel
soal Assad. Senada dengan tudingan AS. Senada dengan tudingan Saudi
Arabia. Bahkan senada dengan tudingan kaum teroris yang menghancurkan
kehidupan rakyat Suriah dari segala penjuru.
Tentu saja banyak orang gerah dengan tudingan itu. Kemarin
(07/03/2018) para alumnus lulusan Suriah menggelar pertemuan. Mereka
bermaksud mengundang Somad. Tujuannya agar Somad mau mengklarifikasi
pernyataan Somad mengenai kondisi Suriah dan peran Assad.
Undangan disampaikan secara resmi. Tapi tampaknya tidak ada reaksi
positif dari Somad. Sampai pertemuan berakhir tidak ada kabar bahwa
Somad bersedia hadir.
Baca: Subhanallah! Begini Jawaban Bijak KH Ishomuddin atas Tuduhan Abdul Somad
Lalu siapakah yang sudah mendengar dan membaca tulisan Somad? Saya
rasa banyak banget. Jikapun tabayyun itu didatangi Somad, rasanya belum
tentu bisa mengikis habis informasi melenceng tentang Suriah yang sudah
terlanjur dilontarkan. Apalagi jika tanpa tabayun.
Betapa ruwetnya hidup dijaman ini. Ketika sebuah informasi
dilemparkan begitu saja dan orang malas mencari fakta. Akibatnya yang
mereka percayai adalah kekacauan. Informasi mempengaruhi pandangan.
Pandangan mempengaruhi sikap. Sikap terefleksi dalam perbuatan.
Dengan segala tingkah lakunya yang sembarangan mengobral informasi,
plus tidak ada niat tulus untuk mengkoreksi ketika salah, Somad berisiko
ikut membodohi publik.
Dalam ilmu logika, akan ada kesalahan berfikir di masyarakat. Sebab
orang cenderung mempercayai kebenaran melihat dari siapa yang mengatakan
bukan dari apa yang dikatakannya.
Istilahnya argumentum ad authority.
Kalau yang ngomong dai kondang, isinya pasti paten. Padahal dainya sendiri malas tabayun. Kacau, kan?
Kalau belakangan terjadi kekacauan cara berfikir umat, saya rasa,
salah satunya disumbang oleh para dai yang asal njeplak kayak gini.
(SFA)
Sumber: www.ekokuntadhi.com
(salafynews/suaraislam)
Sumber Berita : http://www.suaraislam.co/kritikan-pedas-netizen-kepada-abdul-somad-dai-asal-jeplak/
Wow! Kader NU Jepara Ini Membongkar Kebusukan Abdul Somad, Akhirnya Somad Tidak Berani Datang ke Jepara
Alhamdulillah UAS batal ke Jepara.
Pada 30 Juli 2018, saya mendengar kabar bahwa Ustadz Abdul Somad
(UAS) akan datang ke Jepara. Bukan ke Mayong pada 1 September 2018, tapi
ke Ngabul, 28 Agustus 2018. Saya mendengar kabar itu dari senior Ansor
Ranting Ngabul saat ada reformasi ketua Ansor NU Ranting, di Masjid
Jokosari.
Saya menebak, sebentar lagi pasti ada yang ngontak ketua Ansor yang
baru. Betul saja, tanggal 7 Agustus 2018, dua orang yang saya ketahui
sebagai panitia pengajian akbar, datang dengan maksud minta bantuan
pengawalan Banser untuk acara UAS di Masjid berinisial B.
Dua jam perbincangan terjadi antara ketua Ansor, panitia dan saya, di
rumah ketua Ansor terpilih. Intinya, mereka datang karena panitia
dilanda kekalutan sejak nama UAS disebut sebagai pembicara dalam
pengajian yang disusun dalam rangka pengumpulan dana renovasi masjid.
UAS dianggap bisa menarik massa hingga ribuan.
Mereka mengaku tidak bisa tidur nyenyak karena sosok UAS yang
kontroversial di beberapa daerah. Di Kudus saja sempat ada masyayikh
kiai NU yang menyatakan tegas “tidak akan menginjakkan kaki ke Gedung
JHK” jika UAS jadi dihadirkan oleh panitia. Bagaimana kalau Jepara?
Ternyata, panitia pembangunan masjid yang hendak mendatangkan UAS itu
sama sekali belum pernah menonton ceramah UAS di Youtube maupun berita
terkait lainnya. Dia kaget ketika saya menerangkan track-record UAS,
sebagai, yang:
1. Pernah menggunjing PBNU bahwa rujukan NU yang menurutnya benar
adalah Luthfi Bashori, Buya Yahya dan Idrus Romli (tokoh NU Garis
Lurus). Dia tidak menyebut agar warga NU merujuk Ketum KH Said Aqil
Siraj, Habib Luthfi, Mbah Moen atau KH Ma’ruf Amin. Padahal, NU Garis
Lurus hanyalah wadah digital pengumpul provokasi terhadap PBNU dan
banyak terbukti hoax-nya. Dan, sekarang situsnya sudah tumbang. Page
Facebooknya juga runtuh.
2. Pernah menfitnah salah satu Syuriah PBNU, KH Ishomuddin (Lampung),
sebagai orang yang ngaku-ngaku bergelar doktor dan dihina oleh UAS pula
dengan sebutan “haji ola ulun”. Komentar UAS sempat viral dan akhirnya
terbukti bahwa Kiai Ishomuddin tidak pernah mengaku sebagai doktor
karena memang belum bergelar doktor. Artinya, ucapan UAS soal Kiai
Ishomuddin adalah hoax dan provokasi. Minim informasi tapi berani
mengeluarkan statement.
3. Karakter mudah mengeluarkan statement walau minim informasi juga
pernah membuat UAS harus berurusan dengan mahasiswa alumni Syiria ketika
ia menyebut konflik di negeri Bahsar Al-Ashad, -yang disebut UAS
manusia terlaknat itu,- sebagai konflik Sunni-Syiah. UAS yang diminta
klarifikasi oleh alumni Syiria pun bungkam.
4. Yang paling fenomenal adalah tuduhan UAS kepada Kanjeng Nabi
Muhammad yang dianggapnya tidak bisa mewujudkan Islam rahmatan lil
alamin sebelum diutus menjadi Nabi. Dan akhirnya dia menyimpulkan, tanpa
khilafah, Kanjeng Nabi tidak bisa menjadi utusan yang rahmatan lil
alamin.
http://www.badriologi.com/2018/08/alhamdulillah-ustadz-abdul-somad-batal-ke-jepara.html
5. Untuk soal khilafah, UAS adalah tokoh kontroversial di luar
struktur kepengurusan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berani mengajak
kepada masyarakat luas dalam sebuah ceramah di Riau tahun 2013 agar
anak-anak muda berbaiat kepada khilafah. Yang tidak baiat mati
jahiliyyah.
6. Saya juga sempat mengutarakan kontroversi UAS soal halal-nya bom
bunuh diri dengan mengutip dawuh Syeikh Al-Albani (tokoh terkemuka
wahabi Saudi). Namun dibantah oleh Ali Musri, dosen STDI Jember. Tidak
sempat saya sebut nama Ali Musri di forum itu. Lupa. Dalam bantahan
tersebut (ada videonya di file drive), UAS terbukti sangat minim
pengetahuan dan asal comot.
7. Mengharamkan Peringatan Hari Ibu hanya dengan dalil tasyabbuh,
yang jelas-jelas tidak sesuai dengan tafsir dan fakta di lapangan.
Pasalnya, Hari Ibu disebut UAS adalah tradisi kafir Barat.
Saya tidak sampai membahas detail kontroversi UAS lainnya, misalnya
cara dia menggunakan sosok artis sebagai bahan bercandaan yang kelewat
sekali kalimat ejekannya: Rina Rose. Lalu soal pendapat UAS tentang
terorisme yang menurutnya hanya untuk mencitrakan buruk umat Islam. Saya
juga belum mengungkapkan pula bagaimana penerimaan warga Nahdliyyin dan
elite serta tokoh NU yang selama ini merasa dirugikan. Panitia meminta saya mengirimkan bukti-bukti video tersebut. Saya
kirim puluhan video. Baik yang editan saya sendiri maupun yang asli
download Youtube. Kok bisa mendatangkan UAS tanpa pernah tahu dan
menonton ceramahnya sih? Begini ceritanya:
Awal mula, UAS dianggap sebagai penceramah biasa yang membancang
keluarga sakinah, akhlak umat Islam atau hal-hal ubudiyah-amaliyah lain
yang mencerahkan. Jadi, ia disepadankan kiai NU lokal muda-muda yang
hanya berperan sebagai penjaga akhlak umat Islam.
Dikiranya UAS selamat dari ujaran kebencian di media sosial. Maka,
tawaran untuk mendatangkan UAS dari ustadz dosen dari Riau, di-iyakan.
Katanya, yang menawari UAS datang ke Jepara itu dulu adalah guru-nya
UAS. Tawaran disampaikan, penitia dibentuk. Tanggal sudah ada dari
sononya.
Jadi, misi UAS ke Jepara tidak berbarengan dengan misi panitia di
Jepara. Intinya, UAS ingin didatangkan ke Jepara. Untuk apa, terserah.
Niat mendatangkan UAS untuk menarik massa dalam rangka pembangunan
masjid akhirnya saya sebut sebagai “illat aridly” (alasan teko
kari/alasan belakangan).
Surat undangan sudah jadi. Mau disebar. Tapi ternyata NU Ranting
tidak akan bersikap jika PCNU Jepara tidak memberikan arahan. Selasa
sore, 7 Agustus 2018, NU Ranting Ngabul merapat di gedung NU Jepara, Jl.
Pemuda. Unsur ranting menfhadap lengkap ke PCNU, ada musytasyar,
syuriah, ketua, hingga Ansor dan MUI kecamatan. Tak lupa panitia acara.
“Ini surat acara pengajian sudah jadi, kok datang ke PCNU?” Demikian
Syuriah PCNU, Kiai Ubaidillah Noor Umar, bertanya. Dalam diskusi
konsultasi, intinya, panitia meminta masukan walau surat sudah jadi.
Inilah yang membuat sesepuh desa merasa tidak “diuwongke”. Surat jadi
kok baru konsultasi.
Apalagi terdengar cerita shahih kalau biaya kedatangan UAS akan
disokong dana talangan sekitar 40 juta. Artinya, ada yang membiayai UAS
datang dengan hutang, yang artinya, panitia harus mengembalikan biaya
kedatangan UAS, diambil dari sumbangan.
Telinga saya tersayat mendengar keterangan ketua pengurus masjid B
tersebut. “Kok pengajian koyo nanggap orkesan, niat-e benere opo?” Batin
saya. Saya gebrak meja, lalu walk-out dari forum konsultasi yang
dihadiri segenap ketua lembaga dan banom NU sore itu.
Kiai Hayatun, Ketua PCNU Jepara pada saat sampai keluar dawuh,
“pengajian iku ojo gawe golek duit, tapi duit sing gawe pengajian,”
ujarnya, saya ingat betul. Cuma soal UAS di Mayong 1 September 2018,
saya belum mendengar sabda apapun dari Ketua PCNU.
Batal ke Ngabul, panggung UAS di Mayong dapat sengkuyungan dari elite
kontraktor, polisi hingga FPI, yang katanya ikut datang dengan
berbis-bis untuk pengamanan (kalau jadi). Tanggal 29 Agustus akan ada
gladi resik pengamanan di lapangan desa Mayong.
Yang ikut ngamanin, silakan. Satu orang saja bikin resah, bagaimana
kalau jamaah yang datang 7 juta, kayak di Monas itu. Polisi wajar
ngamanin, karena menurutnya, UAS itu aman. Aman kok sampai ngalor-ngidul
minta masukan masyarakat, yah? []
Sumber: https://facebook.com/story.php?story_fbid=10214475057362820&id=1011202857
(suaraislam)
Sumber Berita : http://www.suaraislam.co/wow-kader-nu-jepara-membongkar-kebusukan-abdul-somad-akhirnya-somad-tidak-berani-datang-jepara/
Dalam pidatonya di Muktamar HTI Riau Ust. Abdul Shomad mengatakan
bahwa Rasulullah Saw selama 40 tahun sebelum beliau menerima risalah
nubuwah, beliau belum berhasil mewujudkan Islam Rahmatan Lil’alamien dan
setelah menerima Risalah nubuwwah pun hingga wafatnya beliau belum
berhasil mewujudkan Islam sebagai Rahmatan Lil’alamien.
Baru setelah beliau wafat dan digantikan oleh khulafa Al-Rasyidin Islam Rahmatan Lil’alamien bisa terwujud.
Astaghfirullahal’adziem…
Ini adalah subhat terbesar yang disebarkan oleh lisan orang zindiq.
Tapi anehnya kenapa justru Sang “Ustadz” malah mendapat pujian bahwa beliau orang Alim?
Penghinaan Ust. Abdul Shomad terhadap Rasulullah Saw sudah termasuk
kategori perbuatan Zindiq yang dimana pelakunya harus segera bertaubat.
Pemahaman Ust. Abdul Shomad tentang perwujudan Islam Rahmatan
Lil’alamien seperti yg dikatakannya dalam pidato Muktamar HTI di Riau
adalah pemahaman yang sangat fatal kesalahannya, ia tidak paha m dengan
yg dimaksud Rahmatan Lil’alamien. Orang yang di beri kesitimewaan berupa
Syafa’atul Udzhma oleh Gusti Allah SWT disebutnya sebagai orang yang
tidak berhasil mewujudkan Rahmatan Lil’alamien.
Orang yang dirinya disebut Oleh Tuhannya sebagai manifestasi dari
Rahmatan Lil’alamien itu sendiri malah disebut oleh Abdul Shomad sebagai
Orang yang tidak berhasil mewujudkan Islam Rahmatan Lil’alamien.
Apakah Sang Ustadz tidak paham tentang makna Universal dari Syafa’at al-‘Udzhma?.
PROKAL.CO, BANJARMASIN
- Keberhasilan Barito Putera U-19 meraih juara ketiga di kompetisi Liga
1 U-19 2018 mendapat sambutan meriah dari ratusan Barito Mania. Mereka
menyambut kedatangan tim Barito U-19 di Bandara Syamsudin Noor, kemarin
(27/11) petang. Tiba pukul 17.30 Wita, barisan
pemain dan tim pelatih Barito Putera U-19 disambut iringan nyanyian dan
teriakan dari suporter dan pemain Barito U-16 yang turut hadir. Rombongan didampingi Manajer Barito
Putera, Hasnuryadi Sulaiman. Hasnur turut memberikan penghormatan
dengan mengalungkan rangkaian bunga kepada Manajer Barito U-19 Khalikin
Noor, Pelatih Andri Ramawi, dan sang Kapten Wahyu SP.
Mendapat sambutan yang begitu
meriah, Khalikin Noor senang bisa mempersembahkan kado untuk ulang tahun
Barito Putera yang ke-30. "Setidaknya ini bisa menjadi kado
untuk ulang tahun Barito walaupun hanya menjadi juara ketiga. Terima
kasih tentu kami ucapkan kepada seluruh masyarakat Banua yang telah
memberikan dukungan dan doa sejak babak penyisihan," jelas Khalikin. Dia berharap musim depan bisa
memberikan yang lebih baik dari tahun ini. "Setidaknya hasil ini bisa
menjadi motivasi bagi para pemain Banua lainnya agar lebih giat berlatih
dan menunjukkan prestasi," tegasnya. Ketua Bartman, Norman mengungkapkan kebanggaan kepada para anak muda ini. "Perjuangan mereka selama babak
penyisihan sungguh luar biasa. Tak hanya tim senior, tim junior tampil
spartan hingga akhir dibalas dengan juara ketiga ini. Saya kira ini
patut kami rayakan," kata Norman. Pembina Barito Putera U-19, Djumaderi Masrun rela menunggu beberapa jam sebelum kedatangan. "Apa yang mereka raih di kompetisi
Liga 1 U-19 tahun ini harus kita apresiasi. Tentu ini bisa menjadi
pelepas dahaga di balik performa tim senior yang sedang menurun," ucap
pria yang akrab disapa Pak Djum itu. Keberhasilan para anak muda ini bisa
menjadi jawaban perkembangan sepak bola Banua ke depan. "Mereka harus
dibina dengan benar dan harus tetap dikumpulkan agar chemistry
bermainnya tetap terjaga hingga senior," tuntasnya.(bir/az/dye)
DISAMBUT
MERIAH: Kapten Barito Putera Wahyu SP mendapat sambutan meriahd ari
juniornya di Barito U-16 dan ratusan suporter yang memadati Bandara
Syamsudin Noor, kemarin petang.
Marak Pencurian Meteran Air, PDAM Ingatkan Masyarakat Waspada
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dua orang berperawakan laki-laki tertangkap camera CCTV di area Jalan Pahlawan, Banjarmasin Tengah.
Dalam video CCTV yang diperlihatkan oleh PDAM Bandarmasih,
Banjarmasin, Rabu (28/11/2018), kedua orang tersebut melakukan aksi
pencurian meteran air PDAM di depan ruko yang terdapat di Jalan Pahlawan
itu.
Karena banyaknya laporan kehilangan meteran air yang dilakukan oleh
pencuri pada sejumlah wilayah di Kota Banjarmasin, pihak PDAM
Bandarmasih, Banjarmasin rupanya langsung menggali informasi.
Bahkan ada pula petugas yang mendatangi rumah pelanggan yang kehilangan.
Disampaikan oleh Direktur Operasional PDAM Bandarmasih, Supian, pencurian meteran tersebut merupakan aksi musiman oleh oknum.
Selain itu ujarnya pernah ada kasus yang sama pada dua tahun lalu.
Namun beruntung kala itu pelaku telah ditangkap oleh pihak kepolisian.
Kali ini, disampaikan Supian, pencuri mengambil meteran disinyalir karena keperluan ekonomi.
Dugaan sementara oleh pihaknya meteran tersebut dijual kembali.
Tak ia pungkiri pula, ada informasi bahwa pakaian yang digunakan oleh pelaku layaknya pegawai PDAM.
Sehingga pelaku menyamar layaknya petugas perusahaan penyedia air minum itu.
"Ada oknum yang menyalahgunakan seragam PDAM. Jadi tinggal kewaspadaan masyarakat saja," ucap Supian.
Dari jumlah pencurian yang terjadi Supian mengatakan rata-rata pelaku mengambil meteran yang berada di rumah kosong.
Dari data kehilangan meteran sebanyak 25 unit, PDAM Bandarmasih mengalami kerugian sekitar Rp 7.500.000.
Rabu, 28 Desember 2016 09:18 PROKAL.CO, BALIKPAPAN - Pihak
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Balikpapan menerima 20 laporan kasus
kehilangan meteran PDAM selama 2016. Direktur Teknik PDAM Balikpapan,
Anang Fadliansyah mengatakan, saat ini marak pencurian meteran PDAM yang
dilaporkan oleh masyarakat atau pelanggan. Kasus ini pun sudah
diteruskan kepada pihak kepolisian. “Kami hanya bisa mengimbau kepada
pelanggan mungkin dengan aktifkan jaga malam di sekitar lingkungan.
Kehilangan meteran ini kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang
adanya di halaman rumah,” kata Anang kemarin.
Dia menjelaskan, pencurian meteran itu terjadi bisa saja disebabkan
karena pelaku mengincar meteran itu sendiri dan pelat kuningan yang ada
di badan meteran. “Tapi kalau menjual kembali meteran itu akan
ketahuan, karena ada tandanya, ada tulisan PDAM meteran itu,” ucapnya.
Dia menyebutkan, pihaknya menerima 20 laporan kasus pencurian meteran
air selama tahun 2016. “Kita memang terima ada 20 kasus laporan
pelanggan soal kehilangan meteran. Sekarang kita tunggu tindak lanjut
dari kepolisian,” tambahnya.
Untuk kehilangan meteran air, dia menandaskan bahwa PDAM tidak dapat
menanggung kerugian, melainkan dibebankan kepada masyarakat dengan harga
pembelian Rp 247 ribu. “Kalau masyarakat langsung melaporkan, lalu
membayar pembelian meteran, maka bisa minta dipasangkan,” katanya.
Lebih jauh Anang mengungkapkan, PDAM sepanjang 2016 mencatat terjadi
kebocoran sebanyak 29%. Angka kebocoran ini meningkat jika dibandingkan
tahun 2015 yang hanya sebesar 28%.
Anang menegaskan, di tahun 2017 nanti, pihaknya menargetkan adanya
penurunan kebocoran atau kehilangan air bersih. Kebocoran air PDAM
disebabkan dua faktor, teknis dan nonteknis.
Kebocoran teknis ini bisa disebabkan oleh kasus pencurian air, juga
kasus kerusakan jaringan instalasi pipa PDAM. “Kebocoran ini ada dua
macam, ada yang sifatnya teknis dan nonteknis. Ada yang kebocoran karena
kerusakan pipa, ada juga karena kebocoran kasus pencurian. Kalau
nonteknis itu ada ketidakserasian dalam pembacaan meteran. Ini kita
upayakan dilakukan pembenahan supaya tahun depan lebih baik lagi, angka
kehilangan air kita tekan lagi,” terangnya tanpa menyebutkan kasus
kebocoran yang terjadi, kemarin.
Namun, Anang belum dapat memperkirakan besaran kerugian kehilangan
air yang dialami PDAM. “Kita belum menghitung jumlah kerugian akibat
kebocoran air ini,” pungkasnya. (tur/yud/k1)
Sumber Berita : http://balikpapan.prokal.co/read/news/204257-awas-pencurian-meteran-air-marak.html
Meteran Dicuri, PDAM Lapor Polisi?
Ada 11 Titik, Masyarakat Diimbau Waspada
Sabtu, 28 Januari 2017 08:39 PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Para
pencuri meter air PDAM, siap-siap dibidik kepolisian. Sebab, PDAM
Balikpapan telah melaporkan pencurian meter air di 11 lokasi ke Polres
Balikpapan. Hal ini menindaklanjuti maraknya pencurian meter air dalam
beberapa bulan terakhir.
Paur Subbag Humas Polres Balikpapan Iptu Suharto mengatakan, dari
laporan PDAM Balikapan, ada 11 titik lokasi pencurian fasilitas
distribusi air ke rumah-rumah itu. Namun, dia enggan membeberkan di mana
lokasi yang dimaksud. “Laporan terkait itu, sudah kami terima dari
pihak PDAM,” katanya, kemarin (27/1).
Sebagai tindak lanjut terkait laporan tersebut, dia menambahkan,
pihaknya kini telah menerjunkan tim untuk mengungkap kasus tersebut. Tim
tersebut, nantinya akan melakukan investigasi mendalam untuk mencari
pelaku pencurian meteran PDAM itu. “Terkait tindak lanjutnya, kami sudah
turunkan tim,” tambahnya.
Hasil penyelidikan sementara kasus pencurian meteran air, dia
menjelaskan, saat ini sudah ada beberapa lokasi yang benar kehilangan
meteran air PDAM. Dia juga menyampaikan, pengungkapan kasus ini,
ditarget dalam waktu tujuh hari. “Doakan saja, dalam pekan ini kami
sudah mengungkap kasus ini,” jelasnya.
Agar kasus serupa tidak terulang, dia meminta, masyrakat ikut
terlibat dalam menjaga aset-aset milik pemerintah. Sebab, dia meyakini,
jika tidak bersama-sama menjaga, masyarakat sendiri yang akan merasakan
dampak negatifnya. “Memang itu milik PDAM. Tapi kalau sudah hilang, kan masyarakat juga susah. Jadi, ayo kita sama-sama menjaga,” pungkasnya.
Seperti diketahui, kasus ini turut dikeluhkan masyarakat. Apalagi
para pelanggan juga sulit untuk mengawasi karena meter air berada di
luar rumah. Di sisi lain, ketika meter air hilang, biaya penggantian
dibebankan kepada pelanggan. Sementara itu, pencurian meter air seolah
semakin masif.
Sebelumnya, dalam semalam, empat rumah warga di Jalan Strat Dua, RT
21, Kelurahan Gunung Samarinda, Balikpapan utara kehilangan meteran air
PDAM, Minggu (22/1) dini hari. Kemarin, kejadian serupa terulang kemarin
(27/1) pagi. Korbannya sebuah depo air Jalan Manunggal RT 11, samping
Gang Ulin, arah jalan menuju Kompleks Balikpapan Baru. (*/ay/rsh/k18)
KEPALANG
JENGKEL: Meter air yang sempat dicuri milik depo air isu ulang Dzaky
Jaya, Kelurahan Damai Baru. Tak mau kecolongan lagi, kotak meter air
dicor dengan semen. (PAKSI SANDANG PRABOWO/KP)
Selasa, 13 November 2018 11:44 PROKAL.CO, TARAKAN – PDAM
Tirta Alam meyakini sepanjang tahun 2018 masih ada aksi pencurian air
yang dilakukan oleh oknum masyarakat Tarakan. Keyakinan tersebut
diungkapkan Dirut PDAM Tirta Alam, Usman Said Assegaf, Senin (12/11).
Usman menjelaskan bahwa aksi pencurian air selama ini dilakukan
dengan modus yang sama, yakni menggunakan pipa air yang ada di luar
meteran air. “Pipa yang di luar meteran dipotong terus disambungkan
dengan pipa lainnya yang mengarah ke penampungan air, modus ini yang
sering mereka lakukan agar air yang mengalir tidak terbaca dari meteran
yang kami pasang,” tuturnya.
Keyakinan masih adanya aksi pencurian air ini tidak lain karena
modusnya yang dilakukan selama ini rapi dan tidak bisa dilihat secara
kasatmata. “Kami tidak bisa melihat secara langsung ketika lewat, karena
oknum-oknum ini pintar menyembunyikannya. Selain itu biasanya mereka
baru beraksi menyalakan airnya pada malam hari. Untuk mengetahuinya
secara pasti kami harus melakukan razia dengan melibatkan aparat hukum,”
ungkapnya.
Rencana untuk melakukan razia melibatkan aparat hukum terhadap aksi
pencurian masih belum bisa dilakukan, karena padatnya kegiatan menjelang
akhir tahun. “Untuk saat ini belum bisa kami lakukan, karena semuanya
masih sibuk. Tapi nanti akan kami laksanakan lagi sebagai upaya untuk
menertibkan pelanggan-pelanggan yang menggunakan air tidak sesuai dengan
aturan,” tuturnya.
Dirinya mengungkapkan bahwa sepanjang 2017 hingga awal 2018, ada
sekitar 18 kasus aksi pencurian air yang berhasil diungkap. Jumlah
tersebut dinilai Usman lebih kecil dibandingkan kasus yang sama namun
belum terungkap. “Mereka yang tertangkap tangan, kami berikan dua
pilihan. Membayar denda atau dilanjutkan ke ranah hukum. Tapi semuanya
tertangkap tangan tersebut memilih untuk membayar denda,” ujarnya.
Dirinya mengharapkan seluruh pelanggannya memiliki rasa kepedulian
dengan PDAM. Salah satu caranya dengan memberikan informasi berkaitan
dengan pendistirbusian air ke masyarakat. “Bila ada kebocoran, ada
pencurian ataupun ada hal-hal yang dapat mengganggu pendistribusian air
seharusnya masyarakat bisa langsung melaporkan kepada kami. Adanya
laporan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat peduli dengan pelayanan
PDAM,” jelasnya. (jnr/ash)
PERLU
DISELIDIKI: Penyambungan air dari PDAM ke warga Tarakan disinyalir
masih ada yang melakukan aksi curang. JOHANNY/RADAR TARAKAN
Jumat, 05 Oktober 2018 13:59 PROKAL.CO, TARAKAN
- Tingginya kasus pencurian air di Kota Tarakan membuat Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alam memperingatkan masyarakat agar tidak
mencoba untuk melakukan percobaan penyambungan pipa ilegal alias
pencurian air. Kegiatan ilegal tersebut dapat terdeteksi oleh petugas
dengan cepat.
Kepala PDAM Tirta Alam Said Usman Assegaf mengungkapkan setidaknya
pada 2017 ditemukan 16 kasus pencurian air yang dilakukan oknum tidak
bertanggung jawab. Sehingga pihaknya harus melakukan tindakan tegas
kepada pelaku dalam bentuk ganti rugi bahkan melaporkan kegiatan
tersebut ke pihak berwajib. “Tahun lalu ada 16 pencurian yang berhasil
kami temui. Itu ada yang dari laporan warga, sebagian ada yang kami
deteksi. Dan pelakunya ada yang sebagian kami denda, ada juga yang kami
laporkan ke polisi,” tuturnya.
Usman mengungkapkan, untuk mengetahui adanya indikasi kegiatan
pencurian air sangat mudah. Cukup dengan melihat jumlah pembayaran yang
diterima. Jika tidak sesuai dengan air yang dikeluarkan, maka akan
segera dilakukan meteran pengguna untuk memastikan apakah masih
berfungsi dengan baik. “Begini, misalnya kami punya produksi satu
juta per bulan, yang kami tagih cuma tujuh ratus, berarti ada tiga ratus
air kami yang hilang. Untuk mengetahui yang tiga ratus ini yang hilang
kami hitung jumlah meteran pengguna apakah masih berfungsi dengan baik
atau terjadi kerusakan, terus jumlah kebocoran pipa dalam bulan ini.
Kami punya hitungan dalam semalam kerugiannya berapa. Nah, kalau kami
sudah cek semua, terus kalkulasinya tidak sesuai. Pasti ada sesuatu
terjadi di masyarakat. Kami selidiki titik pipa yang pernah bermasalah
ini. Apakah pipa itu lepas sendiri tanpa pemberitahuan atau apakah
terjadi penyambungan ilegal, nanti dari situ pasti ketahuan,” ungkapnya,
kemarin (4/10).
Menurutnya, selain merugikan PDAM kegiatan pencurian air juga
merugikan pengguna air lain. Hal itu dikarenakan, pencurian air yang
dilakukan akan mempengaruhi kecepatan air pada aliran pipa.
Usman menambahkan pada 2018 ini pihaknya belum menemukan adanya
pencurian air di Kota Tarakan. Walau begitu, ia tetap menginstruksikan
agar selalu waspada mengenai hal tersebut. “Kami terus memantau dan
memang saat ini belum ada keganjilan dan kami harapkan terus begitu,”
terangnya.
Usman menegaskan, saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan
kepolisian, dan siap melakukan proses hukum jika ada oknum yang nekat
melakukan pencurian air sesuai Pasal 94 Ayat 2 Peraturan Pemerintah 121/2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
“Yang jelas kami akan polisikan jika ada oknum masyarakat yang
melakukan pencurian. Kami sudah lama memberikan peringatan, dan semua
masyarakat sudah mengetahui konsekuesinya. Jadi kalau ada yang masih
berani siap-siap saja,” imbuhnya.
PELAYANAN MASIH 80 PERSEN
Hujan deras yang turun mengguyur Bumi Paguntaka beberapa waktu lalu,
berefek dengan mulai normalnya pelayanan PDAM Tirta Alam dalam
pendistribusian air bersih.
Usman mengatakan, pendistribusian air kepada masyarakat Tarakan sudah
mendekati 100 persen. Seluruh pelanggan sudah dapat menikmati kembali
air yang sebelumnya sempat terhenti pendistribusiannya.
“Termasuk di daerah dataran tinggi yang sebelumnya sempat terhenti,” bebernya.
Kendati begitu, pelayanan belum dapat dilakukan maksimal. “Pelayanan
kami untuk mendistribusikan air untuk saat ini baru bisa 80 persen, hal
ini dikarenakan air yang ada belum mencukupi untuk memberikan pelayanan
normal seperti biasanya,” tuturnya.
Daerah yang belum maksimal dalam pendistribusian air adalah daerah
yang pendistribusiannya melalui jalur pengolahan air di Kampung Bugis.
Pengolahan air Kampung Bugis bergantung pada air yang ada di Embung
Binalatung dan air sungai yang melewati pengolahan air.
“Saat ini air baku yang ada di Embung Binalatung yang
mendistribusikan ke pengolahan air Kampung Bugis belum bisa kami
manfaatkan. Jumlah airnya belum normal, sehingga kami hanya bisa
manfaatkan air yang ada di sungai-sungai yang melewati pengolahan air
Kampung Bugis,” ungkapnya.
“Untuk pendistribusian air di pengolahan air Kampung Bugis memang
tidak normal, berbeda dengan pengolahan air di Persemaian yang saat ini
pendistribusiannya sudah normal. Embung Persemaian sudah terisi air baku
yang jumlahnya melimpah dari hujan deras yang terjadi beberapa waktu
lalu,” tuturnya.
Dirinya berharap hujan dapat mengguyur Bumi Paguntaka lagi satu
minggu ke depan, sehingga pelayanan PDAM Tirta Alam dapat normal.
“Kalau hujan turun terus menerus, insyaallah pelayanan kami normal,” jelasnya. (*/zac/jnr/lim)
WARNING:
Kasus pencurian atau penyambungan ilegal yang ditemukan PDAM bersama
polisi beberapa waktu lalu. DOKUMENTASI PDAM TIRTA ALAM
PENOLAKAN aturan berbau diskriminatif, khususnya perda
syariah dan Injil oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak luput dari
kritik. Pengamat politik dari Uniska Muhammad Arsyad Al Banjary,
Muhammad Uhaib As’ad menyebut pernyataan dari petinggi partai yang
didominasi anak-anak muda ini harusnya jangan sampai memantik kegaduhan. MENURUT Uhaib, kalau PSI memang bersungguh-sungguh
menolak perda diskriminatif, maka dia menyarankan untuk melakukan
gugatan ke Mahkamah Agung (MA). “Ini lebih ideal tanpa harus
berkoar-koar memantik kegaduhan,” ujarnya yang sehari-hari menjadi
pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Uniska.
Secara subjektif dirinya menyayangkan sikap PSI yang menyinggung
perda syariah. Sebab, ini bakal menimbulkan polemik di tengah
masyarakat. “Jika memasuki wilayah privasi agama seseorang, jangan
sampai seenaknya menyampaikan statement yang menyinggung kehidupan
beragama masyarakat,” tegas Uhaib.
Ditambahkan Uhaib, istilah syariah kini terdistorsi menjadi sesuatu
yang menakutkan. “Bagi saya kalau memang masyarakat membutuhkan perda
syariah maka negara harus mengakomodir keberadaan Perda Syariah,” tandas
mantan aktivis mahasiswa era orde baru ini.
Sementara itu, akademisi Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat, Mohammad Effendy berpendapat keberadaan perda syariah
merupakan bagian dari ekpresi masyarakat yang menginginkan nilai-nilai
agama tercermin dalam regulasi. “Tugas kita bagian dari masyarakat
adalah bagaimana penggodokkan Perda dengan baik, sehingga tidak
berbenturan dengan hukum-hukum positif lain,” ucap mantan dekan Fakultas
Hukum ULM.
Pakar hukum tata negara ini menilai keberadaan perda syariah masih
diperlukkan oleh pemerintah. Effendy menolak kalau ada yang beranggapan
perda syariah diskriminatif. Sebab serda syariah diperuntukkan bagi
masyarakat luas.
“Memang ada beberapa poin dalam perda syariah yang masih mempunyai
kelemahan, oleh karena itu Kelemahan sepatutnya kita perbaiki bersama
sehingga tidak menimbulkan perasaan diskriminatif bagi sebagian orang,”
pungkas alumnus Doktor Universitas Padjadjaran Bandung ini.
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2018/11/25/psi-tolak-perda-syariah-dan-injil-pengamat-politik-jangan-memantik-kegaduhan/
Tolak Perda Syariah dan Injil, PSI Kalsel Yakin Agama Bukan untuk Alat Politisasi
MANUVER politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah
hangat jadi perbincangan. Baru-baru ini, jajaran petinggi partai yang
rata-rata diinisiasi oleh anak muda ini menyatakan penolakan terhadap
semua peraturan daerah (perda) yang berbau diskriminatif, terutama untuk
perda syariah dan Injil. SIKAP politik ini diperkuat oleh pernyataan Ketua
Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Grace Natalie. Grace menegaskan
partainya memperjuangkan produk hukum yang universal dan inklusif
terhadap semua pihak di Indonesia.
“PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda
syariah. Tidak boleh lagi ada penutupan rumah ibadah secara paksa,”
demikian Grace dalam dalam pidato menyambut ulang tahun ke-4 PSI yang
diselenggarakan di Tangerang, Minggu (11/11/2018) seperti dikutip dari tirto.id
Lantas, bagaimana dengan sikap PSI Kalimantan Selatan? Ternyata,
jawabannya juga serupa. Ketua Umum PSI Kalsel, Yogi Adhiatma menegaskan
dukungan terhadap pernyataan ketua umum PSI Grace Natalie atas penolakan
perda syariah dan perda Injil.
“Bagi kami PSI adalah partai yang menghormati keyakinan agama dan
akan berjuang agar setiap warga bisa menjalankan keyakinannya di manapun
di negeri ini, sebagaimana dijamin konstitusi,” ucap Yogi dalam
keterangan tertulisnya yang diterima jejakrekam.com.
Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ini berpendapat sila
pertama Pancasila sendiri sudah mempunyai pesan gamblang bahwa bahwa
Indonesia mengakui nilai-nilai ketuhanan. Artinya, bukan monopoli
terhadap agama tertentu.
“Hukum yang mengatur kehidupan bersama harus didasarkan pada prinsip
universal, bukan parsial. Ini mengingat keragaman agama dan keyakinan di
Indonesia,” tegas Yogi.
Meski menolak perda diskriminatif, Yogi tak mau partainya dibilang
partainya anti-agama. Sebab, jika ditilik dalam porsi kepengurusan,
kader-kader partai ini banyak diisi oleh mereka yang memiliki latar
belakang santri, aktivis NU dan Muhammadiyah, serta gereja.
“Tidak mungkin PSI membenci agama. Justru PSI adalah partai yang
tidak mau agama dijadikan komoditas politik. Agama terlalu mulia untuk
digunakan sebagai alat politisasi,” ucapnya.
Ketika disinggung mengenai berapa banyak perda syariah yang sudah
berlaku untuk di Kalimantan Selatan, Yogi mengaku sampai saat ini
pihaknya masih melakukan kajian.
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2018/11/25/tolak-perda-syariah-dan-injil-psi-kalsel-yakin-agama-bukan-untuk-alat-politisasi/
KENDATI hanya mengusung 16 orang sebagai bacaleg ke KPU
Kalsel, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kalsel optimis pihaknya akan
mampu menempatkan lima kadernya di DPRD Kalsel. KETUA DPD PSI Kalsel, Yogi Adhiatma menegaskan ke-16
bacaleg yang mereka daftarkan tersebut adalah kader yang sudah di godok
sehingga akan mampu mendulang suara yang berujung pada perolehan kursi.
“Dari 16 orang bacaleg tersebut, tujuh orang adalah perempuan.
Artinya keterwakilan kaum hawa yang diisyaratkan undang-undang sudah
terpenuhi, bahkan melebihi,” jelasnya.
Ia pun mengapresiasi seluruh jajaran PSI yang bekerja tanpa henti
untuk mempersiapkan syarat untuk pendaftaran bacaleg ke KPU Kalsel.
“Tidak ada kendala berarti bagi kami dalam menyiapkan segala syarat
yang telah ditentukan. Apalagi kami sudah pernah melakukan verifikasi
ke Kemenkumham sebagai satu satunya partai yang lolos,” jelasnya.
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2018/07/17/daftarkan-16-bacaleg-psi-kalsel-optimis-raih-lima-kursi-dprd-kalsel/
Perbedaan Syariah, Fiqih dan Perda Syariah
Tidak mendukung Perda Syariah tidak berarti menolak
Syariah. Karena ada perbedaan antara Syariah dan Perda Syariah. Secara
sederhana, Syariah langsung dari Ilahi, sedangkan Perda Syariah buatan
politisi.
Jarak antara Syariah dan Perda Syariah juga sangat jauh, di antara keduanya juga ada fiqih.
Saya ingin mengajak anda untuk membedakan Syariah, Fiqih
dan Perda Syariah, agar tidak mudah menyamakan antara ketiganya, apalagi
menyamakan Syariah dan Perda Syariah.
Syariah
Syariah adalah kumpulan hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhamamd Saw dalam Al-Quran dan Sunnah.
مجموعة الأحكام التي نزل بها الوحي على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
Syariat bersifat suci, abadi, kekal dan ilahi. Syariah
tidak bersifat salah, cela dan lupa. Syariah meliputi hukum yang
mengatur seluruh kehidupan seorang hamba Allah, mulai dari keyakinan
(aqidah), tindakan (amaliyah) dan perasaan (wujdaniyah).
Sedangkan fiqih adalah ikhtiar luar biasa (ijtihad) dari
pemahaman ulama-ulama ahli terhadap Syariah tadi yang terkait dengan
tindakan manusia. Fiqih merupakan usaha manusiawi untuk memahami hukum
Ilahi (Syariah) dan bersifat lebih khusus karena terkait tindakan saja
(amaliyah), bukan aspek keyakinan (aqidah yang merupakan bahasan Ilmu
Kalam/Aqidah) dan bukan aspek rasa (wujdaniyah yang menjadi bahasan Ilmu
Tasawuf/Akhlaq).
Fiqih
Definisi fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang
terkait tindakan (amaliyah) yang digali dari dalil-dalil yang
terperinci.
هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة أي المُستخرجة من أدلّتها التفصيلية
Fiqih mengenalkan banyak versi karena merupakan usaha manusiawi, berbeda dari Syariah yang Ilahi yang hanya satu versi.
Perbedaan dalam fiqih dikenal dengan istilah madzahib
(madzhab-madzhab fiqih yang sering dikaitkan dengan Imam
Utamanya/Mujtahid), ada Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi’i,
Madzhab Hambali, dll).
Berbeda dari Syariah yang suci, fiqih yang merupakan usaha
pemahaman manusiawi bisa salah, maka di antara keragaman pendapat dalam
fiqih dikenal istilah toleransi. Hal ini termaktub dalam kaidah:
رأيي صَوابٌ يَحتَمِلُ الخَطأ، و رأيُ غَيري خَطأ يَحتَمِلُ الصَّوابَ
Pendapatku bisa benar, namun bisa salah. Pendapat orang lain salah tapi bisa benar.
Kaidah tadi bukan mau menisbikan pemahaman fiqih seorang
ulama, tapi agar kita tidak memutlakkan pendapat fiqih semutlak Syariah.
Tidak Bisa Bersyariah tanpa Fiqih
Meskipun fiqih tidak semutlak Syariah bukan berarti fiqih
tidak penting. Bahkan sebaliknya, kita tidak bisa memahami dan
melaksanakan Syariah tanpa fiqih! Sekali lagi kita tidak bisa memahami
dan melaksanakan Syariah tanpa fiqih!
Misalnya, shalat adalah Syariah Allah, tapi kita tidak bisa menunaikan shalat tanpa fiqih. Mengapa?
Karena pembahasan jenis, aturan dan tata cara shalat, mulai
syarat wajib dan sah, rukun-rukun, hal ihwal yang membatalkan hingga
sunnah-sunnah (keutamaan) dalam shalat pembahasannya hanya ada dalam
fiqih. Intinya kita tidak bisa menghindar dari fiqih dalam bersyariah.
Kita tahu yang wajib shalat hanyalah orang Islam, sudah
aqil-baligh, shalat hanya sah kalau yang mau shalat suci dari hadats,
menutupi aurat, hadap kiblat dst, kemudian tata cara shalat mulai dari
niat, takbiratul ihram hingga salam, terbukanya aurat bisa membatalkan
shalat dst, ini semua kita tahu dari pembahasan fiqih.
Namun meskipun fiqih adalah hasil ijtihad ulama ahli tapi
semuanya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, Hadits, Ijma’
(Kesepakatan Ulama) dan metode penalaran hukum Islam lainnya seperti
qiyas (analogi) dll.
Fiqih juga disusun oleh ulama ahli, bukan sembarangan
orang. Ulama fiqih bukan seperti yang kita kenal dari model ustadz
produk TV, dai, penceramah, ustadz seleb, atau gelar ulama yang baru ada
kalau ada momen politik. Ulama adalah ahli yang menguasai ilmu Al-Quran
dan tafsirnya, ilmu hadits dan musthalahnya, ilmu Ushul dan Qawaid
Fiqih dan metode penggalian hukum (istinbathul ahkam), menguasai ilmu
bahasa dan sastra Arab, ilmu sejarah dan ilmu-ilmu modern sebagai
perbandingan serta mengikuti isu-isu kontemporer.
Perda Syariah
Perda adalah singkatan dari Peraturan Daerah. Peraturan
Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah
(gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas:
Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Perda Syariah menurut definisi dari Dani Muhtada, Ph.D,
Staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang
meraih gelar S3 dari Northern Illinois University, Amerika Serikat,
dengan judul disertasi “The Mechanisms of Policy Diffusion: A
Comparative Study of Shari’a Regulations in Indonesia” (Mekanisme
Penyebaran Kebijakan: Studi Perbandingan Perda-Perda Syariah di
Indonesia), Perda Syariah adalah “setiap peraturan yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah yang secara langsung maupun tidak langsung terkait,
atau setidak-tidaknya dianggap terkait, dengan hukum atau norma-norma
ke-Islaman”.
Dari data yang dikumpulkan oleh Dani Muhtada, Ph.D “hingga
pertengahan 2013 menunjukkan bahwa jumlah perda syariah di Indonesia
mencapai 422 buah. Dari jumlah termasuk, sebanyak 358 peraturan lahir
dalam bentuk “Peraturan Daerah” (yaitu peraturan lokal dikeluarkan atas
persetujuan bersama antara eksekutif dan legislative daerah) dan 64
peraturan lahir dalam bentuk non-Perda, yang meliputi: Peraturan Kepala
Daerah” (Perbup/Perwali), Instruksi Kepala Daerah, atau Surat Edaran
Kepala Daerah.”
Menurut Dani Muhtada, Ph.D pula “bila ditinjau dari
kategorisasi perda syariah, dari 422 perda tersebut, sebanyak 170 (40%)
perda berisi tentang moralitas, 62 (15%) perda mengatur soal zakat, 59
(14%) perda
terkait dengan keimanan Islam, 39 (9%) perda terkait dengan keuangan
Islam, 27 (6%) perda terkait dengan pendidikan Islam, 25 (6%) perda
terkait dengan busana Muslim, serta 40 (10%) perda terkait dengan
aturan-aturan di luar keenam hal di atas”.
Perbedaan Syariah, Fiqih dan Perda Syariah
Kesimpulannya ada perbedaan antara Syariah, Fiqih dan Perda
Syariah. Syariah adalah hukum suci dan abadi langsung dari Allah Swt.
Fiqih adalah ikhtiar intelektual luar biasa dari ulama ahli dalam
menggali hukum-hukum Islam dari Syariah. Sedangkan apa yang disebut
Perda Syariah adalah Peraturan Daerah yang dibuat dan ditetapkan oleh
kumpulan politisi dan birokrasi daerah.
Syariah sifatnya suci, mutlak, tidak ada diskusi dan abadi.
Fiqih meskipun usaha pemahaman luar biasa dari ulama ahli tetap ada
sisi manusiawi yang tidak semutlak Syariah, karenanya ada perbedaan
pendapat dan terus menerus dipahami melihat konteks dan isu yang
berkembang.
Sedangkan Perda yang dibuat oleh para politisi dan
birokrasi (bukan ulama ahli) yang di sana ada motif kekuasaan dan
elektoral (ingin dipilih) ada dalam ranah “politik kekuasaan”, Perda
bisa tidak didukung, bisa direvisi, bisa ditolak, bisa dibatalkan.
Oleh karena itu, kita tidak boleh menyamakan apa yang
disebut dengan “Perda Syariah” dengan “Syariah” itu sendiri. Karena
keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. “Syariah” dalam Perda
lebih banyak terkait dengan label, branding dan marketing politik
daripada ikhtiar luar biasa untuk menggali hukum Islam seperti yang
ditunjukkan dalam tradisi fiqih dan kemampuan/kelayakan (kompetensi) dan
keutuhan moral dan etika (integritas) ulama ahli.
Maka, tidak mendukung Perda Syariah tidak berarti menolak
Syariah. Perda sifatnya memang bisa didukung, diterima, direvisi, bahkan
dibatalkan. Sedangkan Syariah bersifat mutlak, suci, tidak bisa
direvisi dan abadi.
Perda Agama: Dominasi Doktrin Subyektif Agama Bukan Nilai Universalnya
Saat Ketua Umum PSI, Grace Natalie menyatakan tidak akan mendukung
Perda Injil atau Perda Syariah (Perda Agama), ada beberapa pihak yang
salah paham, bahwa PSI menolak masuknya nilai-nilai agama ke suatu
peraturan dan perundangan.
PSI tidak menolak nilai-nilai universal agama menjadi inspirasi dan
sumber suatu peraturan dan perundangan. Namun, Perda-perda Agama
sebagaimana ditunjukkan oleh banyak penelitian, bukan perwujudan dari
nilai-nilai agama yang universal tapi doktrin-doktrin subyektif yang
diyakini secara khas dan khusus oleh pemeluk agama terhadap agamanya.
Doktrin subyektif agama terkait keyakinan (akidah/teologi), ritual
(ibadah/kebaktian), simbol-simbol agama dan rumah ibadah yang tiap agama
berbeda-beda. Nah, Perda Agama justeru melakukan formalisasi simbolisme
agama, bukan nilai universal dan substansialnya.
Contoh, gambaran Kota Injil dengan Kota Islam, serupa tapi dengan
simbol yang berbeda. Salib dan gambar Yesus Kristus di Kota Injil yang
memenuhi jalan-jalan dan ruang publik, sebaliknya Kota Islam menampilkan
kutipan ayat Qur’an, Hadits dan simbol-simbol Islam lainnya di ruang
publik.
Banyak Perda yang mewajibkan orang yang mau nikah harus bisa baca dan
tulis Al-Quran, kalau belum bisa pernikahannya bisa ditunda. Perda ini
selain memuat doktrin yang diklem dari internal agama Islam, yang
disahkan untuk semua warga di suatu daerah yang pastinya warganya
berbeda-beda agamanya, bisa disebut mengada-ada bila ditinjau dari hukum
Islam (fiqih). Karena tidak ada klausul bisa baca dan tulis Al-Quran
sebagai syarat atau rukun nikah. Sebaliknya hukum Islam malah
mengajurkan pernikahan itu disegerakan apabila merasa mampu, bukan
ditunda!
Demikian pula Sekolah Minggu dan Katekisasi di Kota Injil, tidak lagi
sebagai panggilan ilahi dan suara jiwa bagi para pendeta dan penginjil
tapi sudah jadi aturan yang dipaksakan dari pemerintah daerah.
PSI percaya nilai-nilai universal dan substansial agama menjadi
inspirasi dan sumber legislasi bahkan jiwa dari seluruh kehidupan ini.
Gus Dur sering mengatakan kita perlu mengerti perbedaan agama antara
pokok-pokok ajaran dan substansial dengan cabang-cabangnya. Bagi Gus
Dur, pokok ajaran Islam dalam kemasyarakatan adalah keadilan,
kemakmuran, kesetaraan, kemajemukan, keadilan sosial. Inilah nilai-nilai
universal agama.
Dalam ranah yang sama, Pdt Joas Adiprasetya mantan Ketua Sekolah
Tinggi Teologi (STT) Jakarta senantiasa menyuarakan pentingnya Global
Ethic (Etika Global) yang bersumber dari ajaran Kristiani.
Demikian pula Romo Magnis Suseno, SJ menilai agama-agama tetap
penting di ruang publik karena memiliki nilai-nilai universal atau
nilai-nilai bersama. Seperti “nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan,
kebaikan, persaudaraan, belas kasih, tanggung jawab, perihal kemanusiaan
yang adil dan beradab.”
Prof Amin Abdullah, tokoh Muhammadiyah juga mengajak kita mengetahui
sisi normatif agama dan historis agama. Hal-hal yang bersifat normatif
ini universal, namun yang terkait dengan praktik apalagi dalam konteks
politik, di mana Perda Agama ini diletakkan maka bersifat historis dan
temporal.
Hampir semua pemuka agama sepakat nilai-nilai agama yang universal
menjadi inspirasi bagi kehidupan ini. Tidak hanya itu saja, peran
ormas-ormas agama sebagai gerakan kultural (civil society) sebagai
kekuatan moral yang menjadi kekuatan dahsyat yang berperan sebagai
koreksi terhadap lembaga-lembaga kekuasan dan politik apabila
menyimpang.
Namun sayangnya yang disebut Perda Agama bukanlah kekuatan
nilai-nilai universal agama, dan bukan pula peran moral ormas agama
kultural, Perda Agama lebih banyak soal komoditas politik untuk alasan
elektoral dan kemenangan politik belaka.
Karena agama dalam ranah Perda Agama dijadikan sebagai alat
kemenangan politik, maka, yang ditampilkan hanyalah simbol-simbol
keagamaannya saja sebagai ikon politik identitas.
Maka tantangan ke depan, bisakah Perda-perda ini lebih memuat nilai-nilai dan etika-etika agama yang universal?
Doktrin agama yang subyektif biarlah dijalankan oleh tiap-tiap
pemeluk agama dan ormas-ormas keagamaan yang sudah dijamin dan
dilindungi oleh Konstitusi kita, sementara untuk pengaturan publik kita
perlu bekerja lebih keras lagi menggali nilai-nilai dan etika-etika
universal agama agar yang terwujud adalah kemaslahatan orang banyak
bukan hanya kemaslahatan golongan pemeluk agama tertentu saja.
Mohamad Guntur Romli
Juru Bicara PSI
Sumber Opini : http://www.gunromli.com/2018/11/perda-syariah-dan-perda-injil-dominasi-doktrin-subyektif-agama-bukan-nilai-universalnya/
Soal Yerusalem, Prabowo Antek Zionis?
Jagad maya dikejutkan sebuah tagar yang trending
#PrabowoAntekZionis Kamis (22/11). Tagar ini merupakan respon atas
pernyataan Prabowo soal pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem yang
ia sebut “tidak ada masalah”.
Ungkapan Prabowo tersebut dinilai menyakiti perjuangan
rakyat Palestina. Lebih parah lagi, Prabowo membawa-bawa Indonesia dalam
penyataanya itu.
Yerusalem dikenal oleh umat Islam dengan sebutan
Al-Quds as-Syarif (Kota Kudus yang Mulia). Disebut sebagai kiblat
(shalat) pertama dan kota suci ketiga setelah Makkah dan Madinah (ula
qiblatain wa tsalitsu haramain)
“Saya tidak melihat (pemindahan kedutaan Australia) menjadi
masalah untuk Indonesia.” Kata Prabowo saat berbicara dalam Indonesia
Economic Forum di Jakarta, pada Rabu (21/11). https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46299203
Saya sebut penyataan Prabowo parah karena dua alasan.
Pertama, Prabowo tidak punya hak untuk berbicara atas nama Indonesia,
karena dia bukan bagian dari Pemerintah Indonesia. Apalagi Pemerintah
Indonesia secara resmi telah mengecam Australia yang mempertimbangkan
memindahkan kedubesnya ke Yerusalem https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45872741
Kedua, Prabowo seperti buta dan budeg akan fakta dan
kebenaran rakyat Indonesia selalu berada di pihak perjuangan rakyat
Palestina. Pemindahan kedubes-kedubes ke Yerusalem sama artinya mengakui
klaim sepihak Israel atas Yerusalem sebagai ibu kotanya.
PBB: Yerusalem di Bawah Kewenangan Internasional
Harusnya sebelum membuat penyataan Prabowo mempelajari
hukum-hukum internasional terkait status Yerusalem. Penyataan Prabowo
itu bertentangan dengan Resolusi PBB soal status Yerusalem.
Sejak tahun 1947, Majelis Umum PBB sudah menetapkan
Yerusalem di bawah kewenangan internasional. Sikap PBB ini dipatenkan
dalam Resolusi Majelis Umum PBB No 181 tahun 1947.
Namun klaim Israel atas Yerusalem tidak pernah berhenti. Mulai dari penggunaan senjata hingga klaim sepihak.
Pada bulan Juli 1980, Israel mengesahkan sebuah
undang-undang yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tapi
Dewan Keamanan PBB menentang klaim Israel itu dengan mengeluarkan
Resolusi 478 pada tanggal 20 Agustus 1980, yang menegaskan klaim Israel
itu sebagai “suatu pelanggaran hukum internasional” yang “batal dan
tidak berlaku serta harus segera dicabut”.
DK PBB juga meminta negara-negara anggota PBB agar menarik perwakilan diplomatik mereka dari Yerusalem.
Merespon Resolusi 478 tersebut, 22 dari 24 negara yang
sebelumnya memiliki kedutaan di Yerusalem memindahkan kedutaan mereka ke
Tel Aviv.
Klaim sepihak Israel atas Yerusalem sebagai ibu kota
menguat kembali setelah Netanyahu terpilih sebagai perdana menteri.
Kemudian didukung oleh Trump, Presiden AS yang dikunjungi Fadli Zon,
Wakil Ketua Umum Gerindra waktu kampanye Pilpresnya.
Padahal 128 anggota Majelis Umum PBB menolak keputusan
Trump untuk memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Kamis
(21/12/2017), namun Trump tetap keras kepala.
Saat pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem baik PKS dan FPI
menolak. Kelompok ini pun dengan mudah menuduh siapa pun yang berbeda
dengan mereka soal isu Palestina sebagai “antek Israel”.
Kini setelah Prabowo mengatakan pemindahan Kedubes
Australia ke Yerusalem “bukan masalah” sementara PKS dan FPI dari
koalisi dengan Prabowo, pertanyaannya adalah: apalah PKS dan FPI akan
berani menyebut Prabowo sebagai “antek zinonis”?
Tabayun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait Perda Agama: baik Perda Injil dan Perda Syariah yang potensial diskriminatif Kami rumuskan dalam bentuk Q&A (“questions and answers”)
persis rumusan tabayun dalam tradisi Islam: ada yang bertanya tentang
suatu persolan dan kami menjawabnya.
————- Q&A PERDA AGAMA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) Q: Bagaimana posisi dasar PSI terkait perda agama?
A: PSI adalah partai yang menghormati keyakinan agama dan akan berjuang
agar setiap warga bisa menjalankan keyakinannya di manapun di negeri
ini, sebagaimana dijamin konstitusi. Perda Agama bertentangan dengan
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, hasil kesepakatan para
pendiri-pendiri bangsa. Sila pertama Pancasila adalah bentuk pengakuan
terhadap Ketuhanan, bukan dukungan terhadap agama tertentu. Hukum yang
mengatur kehidupan bersama harus didasarkan pada prinsip universal,
bukan parsial, mengingat keragaman agama yang ada di Indonesia. Perda
Agama tidak sesuai dengan semangat persatuan, membuat masyarakat
terpecah, dan berpotensi mengancam persatuan nasional. Q: Dalam konteks apa pernyataan Ketum PSI mengenai penolakan PSI terhadap Perda Syariah dan Perda Injil?
A: Ini adalah bentuk konsistensi terhadap DNA PSI yang menolak praktek
Intoleransi di Indonesia. Dalam pengamatan PSI, Perda-perda tersebut
berpotensi menciptakan praktek perlakuan tidak sama di hadapan hukum.
Dalam konteks negara hukum harus ada sinkronisasi antara Konstitusi UUD
1945, Perundang-undangan dan Peraturan Daerah. Perda tidak boleh
bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya. Selain itu juga
Perda-perda agama memicu meningkatnya politik identitas dan intoleransi
karena memaksakan peraturan yang berdasarkan satu agama pada semua warga
yang jelas-jelas berbeda agama. Q: Jadi bagaiman PSI memandang peran agama dan negara?
A: Harus diakui agama di Indonesia memegang peran penting dalam hampir
semua babakan sejarah Indonesia. Muhammadiyah dan NU serta organisasi
keagamaan lainnya telah lahir sebelum Indonesia lahir. Jadi PSI tetap
mendorong pembelajaran agama yang baik untuk menjadi nilai dan sikap
hidup etis (akhlak) anak muda Indonesia. PSI juga mendorong peran-peran
organisasi keagamaan di sektor publik untuk mencerdaskan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Q: Bagaimana pernyataan tersebut jika diletakkan pada konteks Qanun Syariah di Aceh?
A: Dalam kasus Aceh, Qanun Syariat Islam tidak menabrak
Perundang-undangan di atasnya, karena ada UU Pemerintahan Aceh yang
menjadi rujukan terbitnya Qanun. Dalam hal ini unsur Lex Specialis
(aturan hukum khusus) berlaku untuk Qanun Syariah di Aceh. Jadi
pernyataan Ketum PSI tidak mencakup Perda yang tidak bertentangan dengan
perundang-undangan yang berlaku, Qanun Syariat Islam di Aceh contohnya.
Tentu PSI mendorong pembuatan Qonun yang inklusif, yang tekait langsung
dengan kepentingan publik seperti qonun pemberantasan korupsi, qonun
layanan publik yang akuntabel dan transparan. Q: Jika bukan Qanun, perda syariah seperti apa yang ditolak oleh PSI?
Perda-perda yang mereduksi hak warga negara. Misalnya mewajibkan pegawai
negeri sipil (PNS) di jajaran pemerintah daerah untuk mengenakan
pakaian yang dianggap Islami, membaca Al-Quran pada hari Jumat, melarang
perempuan berada di luar rumah tanpa muhrim, dan lain-lain.
Perda-perda ini sarat akan warna dan ajaran-ajaran Islam menurut
penafsiran tertentu. Tumbuh suburnya perda-perda ini tidak hanya
memberikan dampak diskriminasi pada kelompok yang berbeda agama saja,
akan tetapi juga terhadap kelompok agama yang sama, namun memiliki
penafsiran yang berbeda. Kebijakan tersebut berpotensi membatasi
kebebasan individu yang cenderung bersifat privat, seperti agama,
ideologi, serta kebebasan berekspresi. Q: Apakah pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PSI adalah Partai Anti Agama bahkan PKI?
A: Pengurus PSI banyak yang berlatar belakang santri, aktivis NU,
Muhammadiyah dan gereja. Tidak mungkin PSI membenci agama. Justeru PSI
adalah partai yang tidak mau agama dijadikan komoditas politik. Agama
terlalu mulia untuk digunakan sebagai alat politisasi. Lagipula isu
agama dan SARA sangat berpotensi menyulut konflik di masyarakat karena
menyangkut identitas azasi yang tidak boleh dieksploitasi untuk
keperluan politik. PSI sangat melarang Caleg dan struktur Partainya
untuk berkampanya dengann menggunakan isu Agama dan SARA, apalagi
berkampanye di rumah ibadah. Ini pernghormatan PSI terhadap hak asasi
setiap manusia untuk memeluk keyakinan dan kepercayaannya masing-masing.
PKI dibubarkan jauh hari sebelum PSI didirikan. Ideologi komunis
adalah ideologi politik yang bangkrut yang kini tidak memiliki daya
pikat politik sama sekali. Q: Ada tuntutan untuk membubarkan dan memboikot PSI dalam Pemilu 2019 yang akan datang. Bagaimana?
A: PSI tidak akan mundur setapak pun dari perjuangan PSI untuk melawan
setiap bentuk intoleransi di Indonesia. Masa depan Indonesia yang
merdeka dan melindungi setiap warga negaranya untuk berkeyakinan, dan
menjaga Indonesia sebagai rumah bersama yang damai dalam harmoni jauh
lebih penting untuk diperjuangkan. Q: Apakah PSI tidak khawatir pernyataan tersebut akan memengaruhi elektabilitas PSI dalam Pemilu 2019 yang akan datang?
A: PSI adalah partai yang dibangun dengan membawa DNA kebajikan dan
keragaman. Sehingga pemilih PSI adalah mereka yang juga merupakan
individu yang sepakat dengan perjuangan PSI tersebut. Dengan demikian
PSI tidak pernah khawatir tudingan atas pernyataan Ketum PSI tersebut
akan menggerus elektabilitas PSI, justru sebaliknya pendukung PSI
semakin yakin dan percaya bahwa PSI benar adalah partai yang konsisten
dalam memperjuangkan nilai-nilainya. Q: Sebagai Parpol peserta pemilu harusnya PSI tidak perlu membuat
pernyataan seperti itu. Apalagi di depan Presiden Jokowi dan diliput
media massa?
A: Justru PSI harus menyatakan hal tersebut sebagai bentuk konsistensi
PSI di dalam barisan koalisi pendukung Pak Jokowi. Di Negara ini hak
untuk berkumpul dan bersyarikat dijamin oleh Konstitusi dan UU. Banyak
perda yang lahir justru mereduksi hak warga negara khususnya perempuan
dan minoritas. Aturan berpakaian, aturan jam keluar malam, aturan
berkumpul laki-laki dan perempuan, semua hal itu malah mempersempit
ruang hak warga negara yang secara konstitusional sudah dijamin UU. PSI
memberanikan diri menjadi pelopor untuk melawan praktek intoleransi
seperti itu. Q: Apakah menurut PSI keberadaan Perda tersebut begitu mengganggu kehidupan berbangsa?
A: Tentu, Pertama proses lahirnya Perda tidak melalui proses terlibatan
publik secara mendalam, banyak Perda lahir minus legitimasi sosial,
biasanya lahir karena kepentingan elit yang malas berpikir mengenai
isu-isu dan persoalan rakyat yang sebenarnya. Karena malas mencari akar
persoalan dan solusi persoalan masyarakat yang sebenarnya, akhirnya
menggunakan isu Perda berbasis agama untuk menutupi ketidakmampuan
mereka melaksanakan tanggungjawab mereka yang sebenarnya. Ketidakmampuan
mereka mengatasi persoalan kemiskinan, kesehatan, sosial, pendidikan,
berupaya mereka sembunyikan dengan mengangkat persoalan moral publik
sebagai akar persoalan masyarakat. Misalnya mereka menganggap kasus
kemisikinan karena maraknya kasus perzinaan, persoalan pengangguran
dianggap sebagai akibat cara berpakaian masyarakat yang tidak sesuai
kaidah agama, dst. Pendek kata semua persoalan sosial lahir dianggap
karena moral masyarakat sudah rusak. Padahal persoalan-persoalan sosial
itu muncul karena ketidakmampuan mereka mengemban amanah kekuasaan. Q: Apakah PSI justru menjadi intoleran dengan menolak perda syariah dan perda injil?
Tentu tidak. Justru langkah ini dilakukan untuk menjaga toleransi di
Indonesia. Agar toleransi tetap hidup, kita tidak boleh bersikap toleran
pada kaum intoleran (paradox of tolerance). Dalam hal ini, perda-perda
berbasis agama yang diskriminatif tidak boleh ditoleransi. Q: Beberapa perda berbasis syariah memiliki tujuan baik, misalnya
melarang miras dan melarang prostitusi. Apakah PSI juga anti terhadap
perda-perda seperti ini?
A: PSI percaya bahwa minuman keras membahayakan kesehatan. Karena itu
penjualannya harus dikendalikan dan diawasi agar anak-anak tidak
mengkonsumsi minuman beralkohol. Jadi, tempat penjualan (distribusi)
dengan kadar alkohol tertentu mesti diregulasi untuk menghindari
mudharat terutama bagi anak-anak.
Sementara untuk prostitusi, PSI berpendapat praktik trafficking atau
jual beli manusia adalah sebuah kejahatan kemanusian. Perempuan adalah
korban utama kejahatan ini. PSI terdepan memberantas kebiadaban ini.
KUHP telah mengatur larangan bagi orang untuk mengambil keuntungan dari praktik prostitusi.
Sejatinya, kedua hal tadi bisa diatur berdasarkan prinsip umum
seperti keselamatan, kesehatan, dan martabat manusia. Aturan hukum
haruslah berdasarkan alasan objektif dan penamaannya juga harus netral
agar tidak dilihat sebagai peraturan yang datang dari kelompok tertentu
saja.
#PSINomor11 #PartaiSolidaritasIndonesia #HMGunturRomli Keterangan infografis: Data Perda-perda Diskriminatif. Dari hanya sekitar 79 aturan di tahun 2003 menjadi 365 aturan di akhir tahun 2014
Sumber Opini : http://www.gunromli.com/2018/11/tabayun-qa-perda-agama-oleh-psi-partai-solidaritas-indonesia/
Jokowi: Jangan Korbankan Kerukunan Karena Beda Pilihan
Lampung Timur, (Tagar 23/11/2018) - Presiden Joko Widodo mengingatkan
jangan sampai pesta demokrasi dan perbedaan pilihan membuat masyarakat
menjadi saling bermusuhan. Presiden Jokowi dalam kunjungan ke
Pondok Pesantren Darussalamah, di Desa Braja Dewa, Kabupaten Lampung
Timur, Jumat (23/11) sore, berpesan jangan sampai pesta demokrasi
membuat masyarakat saling bermusuhan karena beda pilihan. "Saya
titip, hati-hati, konflik biasanya dimulai dari mana. Pertama, dari
pilihan bupati, yang kedua, dari pilihan gubernur, bener nggak? Yang
ketiga dari pilihan presiden, hati-hati," kata Presiden Jokowi di
hadapan sejumlah kiai, ribuan santri, dan warga se-Provinsi Lampung di
Ponpes Darussalamah. "Pilihan bupati yang lima tahun ada terus,
pilihan gubernur yang lima tahun ada terus, pilihan presiden ada terus,
jangan korbankan kerukunan kita, jangan korbankan persatuan kita
gara-gara pesta demokrasi ini," ujar Presiden Jokowi, mengutip Kantor
Berita Antara. Menurut Jokowi, pesta demokrasi digelar
setiap lima tahun sekali, dan saat pesta demokrasi itu berlangsung,
masyarakat juga tetap harus cermat melihat rekam jejak kandidat, program
kerja, dan ide serta gagasannya dalam membangun daerah. Kunjungan Presiden Jokowi ke Ponpes Darussalamah untuk bersilaturahmi dengan kiai dan santri serta warga di Provinsi Lampung. Jokowi
melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung mulai Jumat, dijadwalkan
hingga Sabtu (24/11), antara lain menyerahkan ribuan sertifikat lahan
kepada warga di Kabupaten Lampung Tengah dan melihat perkembangan
pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Lampung Tengah, serta berlanjut
mengunjungi Kabupaten Lampung Timur. Pada Sabtu (24/11), Jokowi
diagendakan melaksanakan jalan sehat di Kota Bandarlampung, kemudian
dalam kapasitas sebagai calon presiden menghadiri dan membuka Raker Tim
Kampanye Daerah Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Bandarlampung. []
Presiden Joko Widodo melayani permintaan
foto bersama usai membagikan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Lapangan
Tenis Indoor Pemda Lampung Tengah, Lampung, Jumat (23/11/2018). (Foto:
Antara/Puspa Perwitasari)
Pemilih Milenial Diminta Tak Pilih Caleg dari Parpol Pengusung Perda Agama
Jakarta, (Tagar 25/11/2018) - Koordinator Jaringan Milenial Anti
Intoleransi dan Anti Korupsi, Alan Singkali, mengatakan pemilih milenial
sebaiknya tak memilih calon legislatif yang partainya mendukung
peraturan daerah berbasis agama.
Menurutnya peraturan daerah
berbasis agama tertentu yang menjadi polemik belakangan ini telah
menggugah rasa nasionalisme kita sebagai sebuah bangsa yang utuh.
"Sebagai
produk hukum, perda berbasis agama, baik perda berdasarkan Injil,
Syariah, dan lainnya justru bertentangan dengan prinsip ekualitas
(kesamaan di depan hukum) karena aturan agama tertentu seharusnya tidak
berlaku bagi pemeluk agama lain," ujar Alan Singkali dalam keterangan
tertulis yang diterima Tagar News, Minggu (25/11). Alan Singkali (Foto: Istimewa)
Alan
menambahkan Perda berbasis agama rentan terhadap terjadinya
diskriminasi, sebab yurisdiksi hukum mengatur warga dalam sebuah kawasan
tertentu, konteks perda, berarti di kawasan suatu daerah.
Dia
mengatakan menjelang pemilu serentak tahun 2019, kita akan memiliki
pemilih pemula baru sekitar 14 juta orang, dan ada sekitar 40% pemilih
milenial dari total keseluruhan Daftar Pemilih Tetap. "Mereka
yang disebut milenial ini harus diselamatkan pemahamannya tentang
kehidupan berkebangsaan. Politik identitas tidak boleh menjadi konsumsi
politik mereka. Oleh karena itu perlu untuk segera menghentikan
kriminalisasi terhadap sikap politik atas perda berdasarkan agama
tersebut," tegas alumni Universitas Hasanuddin Makassar ini. Adapun
seperti diketahui bahwa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace
Natalie, dilaporkan karena pidato politiknya yang konsisten menolak
Perda Injil dan Perda Syariah pada rangkaian acara ulang tahun partai. "Pasca
pidato tersebut, ada banyak partai yang menyatakan mendukung
perda-perda berbasis agama. Kami menghimbau pemilih milenial untuk tidak
memilih partai yang mendukung perda berdasarkan agama, karena itu tidak
sesuai dengan komitmen kebangsaan kita", pungkas Alan. []
Agus Maftuh: Begini Jadinya Jika Agama “Berselingkuh” dengan Politik
ISLAMNUSANTARA.COM, Jakarta – Duta Besar Luar Biasa
Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh
Abegabriel mengingatkan bahwa perselingkuhan politik dan agama hanya
akan berujung pada mengalirnya darah.
“Perselingkuhan politik dan agama ujungnya hanya satu Mas, darah,”
katanya saat menjelaskan isi buku karyanya yang berjudul Negara Tuhan
kepada wartawan detik.com yang tersiar melalui vidio dalam 20 Detik Com
pada Sabtu (10/11),
Para pengamat Timur Tengah, kata Agus, menyebut gerakan itu sebagai
al-harokah al-damawiyah, yakni gerakan bau anyir darah. Sebuah gerakan
yang hanya paham satu bahasa yaitu bahasa darah. Darah itu, lanjutnya,
adalah bahasa kekerasan.
Hal ini bermula dari pembajakan teks-teks suci keagamaan. Jamaah
Islamiyah di Mesir, misalnya, yang dimotori oleh Umar Abdurrahman.
Selain itu, bendera al-Ikhwan al-Muslimun juga menggunakan ayat
Al-Qur’an.
“Sering dibakar karena ayat di situ sering dipolitisasi,” terangnya.
Terkait dengan bendera bertuliskan lafal kalimat tayyibah, Agus
mengingatkan agar jangan sampai ada pembajakan terhadap kalimah
tersebut. Sebab, hal itu merupakan sesuatu yang sakral dalam Islam.
“Jangan mengulang krisis kemanusiaan yang beraroma darah ketika Ali harus dibunuh ketika itu,” tegasnya.
Sayyidina Ali karrammallahu wajhah pernah didemo oleh sekelompok
orang menggunakan ayat al-Qur’an, inil hukmu illa lillah, tidak ada
hukum kecuali hukum Allah. Orang-orang demikian, menurutnya, termasuk ke
dalam golongan God Sovereignty, kedaulatan Tuhan.
Saat itu, Sayyidina Ali menjawab, kata-katamu indah tapi agendamu
busuk, kalimatu haqqin yuradu biha bathilun, sebuah jargon indah untuk
kepentingan yang busuk.
“Saya tidak ingin ada politisasi, tasyis, kalimah tayibah,” ujar pria
yang 27 tahun menjadi akademisi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta itu.
Politisasi kalimat tayibah, katanya, juga dilakukan oleh al-Daulah fi
al-Iraq wa al-Syam (Daisy/ISIS) dengan bentuk font yang berbeda.
Al-Qaeda juga, lanjutnya, melakukan hal serupa. Sebab, dulu, ia sering
masuk ke Afganistan yang akhirnya melahirkan buku Negara Tuhan.
Oleh karena itu, alumnus Pesantren Futuhiyyah Mranggen, Demak ini,
menyampaikan agar Indonesia tidak seperti negara-negara konflik di Timur
Tengah. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa agama Islam harus dijadikan
sebagai agama perdamaian, agama keadilan, dan agama yang penuh cinta.
“Ini yang kita akan lakukan bersama Saudi, spreading peace for all, menyebarkan damai untuk semua bangsa,” pungkasnya. (ISNU)
Sumber Berita : http://www.islamnusantara.com/agus-maftuh-begini-jadinya-jika-agama-berselingkuh-dengan-politik/
Ketua LTMNU Minta Takmir Masjid Lebih Selektif Pilih Khotib
ISLAMNUSANTARA.COM, Jombang – Ketua Pengurus Cabang
(PC) Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU) Jombang, Jawa Timur
Moh Makmun mengatakan, takmir masjid mempunyai peran yang signifikan
dalam memilih khotib. Seorang khotib yang dipilih takmir harus
benar-benar bisa membuat para jamaah kian bisa mendekatkan diri kepada
Allah SWT.
“Takmir punya peran penting dalam memilih penceramah atau khotib,” ucapnya kepada NU Online, Ahad (11/11).
Dosen di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Rejoso,
Peterongan Jombang ini lebih jauh mengatakan, khotib juga harus bisa
membuat pikiran dan hati para jamaah semakin tenang dengan cara memilih
materi khutbah yang tepat.
“Jangan sampai jamaah setelah ikut pengajian di masjid atau habis
mendengarkan khutbah, pulang malah hati dan pikirannya jadi panas,”
jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, khotib hendaknya bisa memilih bahasa atau
kalimat yang tepat pula, tidak memuat kalimat-kalimat provokasi, atau
bahkan ujaran kebencian.
“Khotib atau penceramah yang isi ceramahnya memuat ujaran kebencian,
provokasi cenderung memunculkan sentimen di masyarakat, harus
dihindari,” tuturnya.
Seorang khotib telah dianggap memiliki peranan yang begitu penting,
salah satunya adalah dalam dunia pendidikan, terutama di era modern yang
kebanyakan masyarakatnya berada dalam kondisi moral yang memprihatinkan
serta terjadinya pengikisan nilai-nilai luhur budaya yang terdapat
dalam masyarakat.
Khotib merupakan teladan dalam hal moralitas, di mana ia harus mampu
menafsirkan semua pesan-pesan dakwahnya kepada masyarakat. Jadi selain
berfokus pada pengetahuan keagamaan, seorang khotib juga harus mampu
menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada saat ini,
agar nantinya ia bisa menjawab tuntutan realita yang dihadapi oleh
masyarakat. (ISNU)
Sumber Berita : http://www.islamnusantara.com/ketua-ltmnu-minta-takmir-masjid-lebih-selektif-pilih-khotib/
Alsyami: Jangan Suriahkan Indonesia
JAKARTA – Ikatan Alumni
Syam Indonesia (Alsyami) telah menggelar seminar kebangsaan bertajuk,
“Jangan Suriahkan Indonesia…!” kemarin (01/11). Dengan mendatangkan
Mufti Damaskus dan Ketua Dewan Rekonsiliasi Nasional Suriah, Syaikh
Adnan al-Afyouni, Dubes RI di Damaskus, Dubes Suriah di Indonesia, dan
Pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Suriah, serta Dr. Ainur
Rofiq, mantan petinggi HTI.
Seminar tersebut merupakan bagian dari kampanye dakwah Alsyami menolak
segala upaya yang bisa menjadikan Indonesia luluhlantak seperti Suriah.
Yang disambut antusias oleh masyarakat Indonesia, baik yang datang
langsung ke lokasi seminar, maupun menyimak secara live streaming.
Sampai dengan dini hari tadi, hashtag #JanganSuriahkanIndonesia menjadi
top trending topic di Twitter.
Sekjen Alsyami, M. Najih Arromadloni, menyatakan, hal yang paling
fundamental agar Indonesia tidak jatuh ke dalam kondisi seperti Suriah
adalah dengan tidak mempolitisasi agama. Ia menyatakan demikian, melihat
adanya beberapa kelompok yang gemar menggunakan mimbar masjid untuk
hujatan politik . Menurutnya segala usaha ‘melacurkan’ agama untuk
kepentingan politik harus ditolak.
Ia tidak menampik, bahasa dan simbol
agama memang efektif untuk mengelabui masyarakat, seperti akhir-akhir
ini ramai klaim ‘bendera tauhid’ atau ‘bendera Rasul’. Padahal menurut
Najih yang juga dosen ilmu hadis ini, tidak ada teks Alquran maupun
hadis yang mendukung klaim tersebut. Dengan kata lain klaim tersebut
adalah propaganda palsu. Karena tauhid adalah untuk diinternalisasi
dalam hati dan diejawantahkan dalam perilaku akhlak yang luhur, bukan
untuk ‘mainan bendera’.
Hal kedua menurutnya adalah dengan senantiasa menjaga kedamaian dan
ketertiban umum, termasuk tidak membuat kegaduhan dengan langganan
melakukan aksi massa yang bisa menimbulkan gejolak di masyarakat.
Pengalaman di Suriah tuturnnya, membuktikan bahwa kondisi instabilitas
akan mengundang pihak luar untuk masuk menginfiltrasi, menyusup dan
menunggangi. Ketika ‘api’ kekacauan sudah membesar, maka akan sulit
dipadamkan, sebagaimana Suriah yang delapan tahun hidup dalam kepahitan,
tak kuasa lagi mengembalikan kondisi semula.
Pesan lain yang ia sampaikan, agar
berpegang kekeuh pada ulama-ulama yang perilakunya adalah cerminan
akhlak Nabi. Ia mencontohkan seperti KH. Maimun Zubair, KH. Mustofa
Bisri, Buya Syaffi Maarif, Prof Quraish Shihab, dst. Mereka adalah
pelita-pelita umat yang mampu menuntun perjalanan bangsa ini ke arah
yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.
Mengenai fenomena munculnya pemeran
agamawan, yang mendadak ustadz, ia menyatakan perlu diuji dulu, apakah
perilakunya sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak. Ustadz tukang caci
dan mengaku paling benar, tentu bukan panutan. Cari tahu, dimana dia
belajar? Kepada siapa? Belajar apa?
Terakhir, ia menyampaikan bahwa Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah ‘sajadah’ kita, yang merupakan
warisan para ulama, karena itu sudah penuh nilai-nilai keislaman.
Merupakan kewajiban kita untuk menjaga, melestarikan, dan mewujudkan
kemakmurannya. Tanpa negara tidak mungkin kita beragama. Karena itu,
menjaga negara adalah bagian pokok dari menjaga agama. (SFA)
Wiranto: Awasi dan Bersihkan 50 Penceramah Berpaham Radikal
JAKARTA – Menko
Polhukam Wiranto mengaku sudah mengetahui adanya 50 penceramah yang
terpapar paham radikal. Wiranto menegaskan segala seuatu yang menyangkut
paham radikal harus dibersihkan.
“Ya bersihkan, awasi, diwaspadai.
Kita ajak semua bersihkan itu. Radikalisme, terorisme sampai kapan pun
kita bersihkan,” kata Wiranto usai menghadiri HUT Paguyuban Jawa Tengah,
di TMII, Jakarta Timur, Selasa (20/11/2018).
Pemerintah menurut Wiranto sudah melakukan koordinasi untuk mengatasi dan membersihkan paham radikal tersebut.
Menurutnya, ada sejumlah langkah-langkah khusus yang dilakukan pemerintah agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Sudah, kita sudah tahu Menteri
Agama (Lukman Haikim Saifuddin) sudah tahu itu, tapi kan perlu satu
langkah-langkah yang sistematis, terorganisir jangan sampai kita lakukan
langkah keras justru bisa membuat kegaduhan,” jelasnya.
“Kita di tahun politik ini pengen tenang, pengen damai, pengen aman, tentram makanya kita hindari kegaduhan,” tambah Wiranto.
BIN sebelumnya meluruskan pernyataan
bahwa 41 dari 100 masjid kementerian dan lembaga terpapar paham
radikal. BIN mengatakan yang terpapar paham radikal bukanlah masjid,
melainkan penceramah.
“Kalau masjidnya sih nggak ada yang
radikal, jadi penceramahnya. Kita tidak ingin ada intoleransi kemudian
ujaran kebencian, takfiri, mengkafirkan orang lain, kemudian membawa
semangat radikal dan juga terkait dengan masalah yang berhubungan dengan
ideologi Pancasila,” kata juru bicara Kepala BIN Wawan Hari Purwanto di
Restoran Sate Pancoran, Jalan Pancoran Indah I, Jakarta Selatan, Selasa
(20/11). [Sfa]
Komentar Pedas Ketum PBNU: Jika Tak Mengerti Agama Jangan Jadi Khotib
JAKARTA – Ketua Umum
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) KH Said Aqil Siradj melarang
penceramah atau khatib yang tidak mengerti agama Islam untuk memberikan
khotbah shalat Jumat.
“Sebaiknya khatib itu harus mengerti
agama, tidak, jangan sembarang. Kalau yang tidak (mengerti agama),
jangan coba-coba jadi khatib Jumat,” ujar Kyai Said usai Acara
Pengukuhan Pimpinan Ikatan Sarjana NU (ISNU), di Hotel Sultan, Jakarta
Pusat, Minggu (25/11).
Bagi Ketum PBNU, khatib dengan ilmu
agama yang ‘cetek’ sering kali kekurangan bahan untuk khotbah.
Khotbahnya pun, lanjut dia, hanya tentang radikalisme. “Karena mereka
khotbah, khotib-khotibnya tidak berilmu. Tidak mumpuni, jadi apa yang
akan disampaikan adalah yang paling gampang, radikalisme,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum
PP ISNU Ali Masykur Musa mengatakan terdapat dua solusi untuk mencegah
peredaran radikalisme di masjid.
Pertama, ia mengatakan Kementerian Agama
(Kemenag) bisa melakukan dialog dengan para dai dam khatib terkait
konten khotbah yang akan dibawakan di masjid.
“Pembicaraan antara dai-dai yang cukup
punya nama tapi pengetahuan nya belum mendalam, maka konteks itu Kemenag
bisa ajak dialog sehingga ketika dakwah itu kontennya bisa sangat
dalam,” ujar Ali.
Kedua, Ali mengatakan masyarakat juga
harus aktif dalam penangkalan konten radikalisme di masjid ini. Ia
mengatakan masyarakat bisa menyaring konten-konten atau ajakan apa yang
bisa berdampak positif bagi kehidupannya.
“Yang kedua masyrakat sendiri
menginginkan ada siraman rohani, dengan demikian kami berharap
masyraakat luas juga bisa memilah-memilah mana ajaraan ajakan dari dai
yang betul-betul bisa menenangkan jiwa,” kata Ali.
Sebelumnya, Juru Bicara Kepala Badan
Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto sebelumnya mengatakan
pihaknya mendapat laporan dari Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan
Masyarakat (P3M) NU bahwa ada 50 penceramah di 41 masjid lingkungan
pemerintah terpapar radikal. Baca: Netizen Bongkar Siapa Sugi Nur Rahardja ‘Ustadz Karbitan’
Dari 41 masjid tersebut, 17 di antaranya
masuk dalam kategori radikal tinggi, 17 lainnya radikal sedang dan
tujuh masjid berkategori radikal rendah. (ARN/CnnIndonesia)
Polisi: Negara Merugi, Diduga Dana Kemah Pemuda Islam di Mark-Up
JAKARTA – Polisi
menduga bahwa penggunaan anggaran acara kemah dan apel Pemuda Islam
Indonesia tidak sesuai fakta. Ada dugaan mark-up pada laporan
pertanggungjawaban (LPJ) dana kegiatan tersebut.
“Kami menemukan penggunaan anggaran
tidak sesuai fakta. Kemudian LPJ itu dimark-up,” ucap Direktur Reserse
Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Deriyan saat dikonfirmasi
wartawan, Minggu (24/11/2018).
Hingga kini, pihaknya bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencari tahu berapa jumlah kerugian yang timbul.
“Potensi kerugian negaranya ada, hanya
saat ini kita ingin menghitung berapa riilnya. Yang menghitung siapa?
Nanti BPK. Kami hanya menyampaikan bukti-buktinya saja,” kata Adi.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan
pihaknya mempunyai bukti kuat dalam kasus ini sehingga akhirnya kasus
sudah naik ke tahap penyidikan meski belum merinci buktinya.
“Ada (bukti) ya. Saat ini kami hanya mendapatkan dokumen-dokumen, bukti-bukti, dan keterangan para saksi,” kata Adi.
Rencananya, pihak kepolisian akan memanggil kembali pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga serta GP Ansor.
Penyelewengan Dana Kemah Pemuda Islam, Pemuda Muhammadiyah: Imam Nahrawi harus Tanggung Jawab!
Sebelumnya kedua pihak itu telah
dipanggil dan memenuhi panggilan saat kasus masih tahap penyelidikan.
Kini, ketika kasus sudah naik ke tahap penyidikan, kedua belah pihak
akan dipanggil lagi guna dimintai keterangan sebagai saksi.
“Nanti akan jelas ketika kami menggali keterangan-keterangan saksi yang lain,” paparnya.
Saat ini, pihak kepolisian baru
memanggil Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak
dan perwakilan PP Pemuda Muhammadiyah, Ahmad Fanani yang merupakan ketua
pelaksana kegiatan tersebut ketika kasus sudah naik ke tahap
penyidikan. Keduanya diperiksa sebagai saksi pada Jumat 23 November 2018
kemarin.
Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana
Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, AKBP Bhakti
Suhendarwan menjelaskan dalam waktu dekat akan meminta keterangan
Kemenpora. Hal itu akan dilakukan sekitar pekan depan.
“Besok, minggu depan kita mau periksa Pejabat Pembuat Komitmen Kemenpora,” jelas Bhakti (ARN/Kricom)
Polisi Periksa GP Ansor dan Kemenpora, Bukan Hanya Dahnil
JAKARTA – Kepolisian
Polda Metro Jaya menegaskan penanganan dana kemah dan apel pemuda Islam
sesuai dengan prosedur. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap sejumlah
pihak, bukan hanya Dahnil Anzar Simanjuntak saja.
“Dahnil kita periksa sebagai saksi
penyimpangan dana Kemenpora tahun anggaran 2017. (Dimulai dari) adanya
laporan, kita lakukan penyelidikan. Setelah selidiki, kita klarifikasi,
mencari informasi dari Kemenpora sendiri. GP Ansor juga kita mintai
keterangan,” kata Argo usai mengikuti rekonstruksi kasus mayat dalam
lemari di Mampang, Jaksel, Jumat (23/11/2018).
Setelahnya, penyelidik saat itu meminta
keterangan saksi dan ahli hingga dilakukan gelar perkara. Hasilnya
ditemukan unsur tindak pidana.
“Ini murni kasus tindak pidana dan polisi melakukan pemeriksaan. Kita tidak mengada-ada, ini sesuai audit,” tegas Argo.
Dahnil Anzar Simanjuntak sebelumnya
mengaku heran dipanggil polisi untuk bersaksi berkaitan dengan dugaan
penyimpangan dana kemah dan apel pemuda Islam tahun 2017. Kegiatan itu
diinisiasi Kemenpora.Baca: Dahnil Dicecar 43 Pertanyaan dalam 8 Jam Pemeriksaan Kasus Hoax RS
“Yang jelas ini kegiatan yang diinisiasi
oleh Kemenpora yang melibatkan Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor. Tapi
anehnya cuma kami yang diperiksa dan dicari-cari,” ujar Dahnil di
Mapolda Metro Jaya, Jakarta.
Dahnil kemudian mengaitkan
pemanggilannya itu dengan sikapnya yang kritis terhadap pemerintah.
Menurutnya, pemanggilan dan pemeriksaannya terkait dugaan kasus itu pun
sebagai konsekuensi atas sikapnya. (ARN/policeline)
Dubes Indonesia untuk Suriah Ungkap Fakta Perang Suriah dan Bashar Assad
JAKARTA, ARRAHMAHNEWS.COM
– Ada alasan yang cukup kuat, mengapa Pemerintah Republik Indonesia,
hingga saat ini masih menempatkan duta besarnya di Suriah. Padahal,
separuh dari 63 kedutaan besar di negara yang dirundung konflik itu,
sudah tidak beroperasi.
Menurut Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Republik Indonesia untuk Suriah, Djoko
Harjanto, Suriah, adalah memiliki jasa tak sedikit untuk Indonesia.
Ketika Suriah bergabung dengan Mesir dalam Republik Persatuan Arab
(RPA), Suriah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. (Baca
juga: 22 Pertanyaan Untuk Musuh-Musuh Bashar Assad)
Selain itu, saat muncul persoalan
Timor-Timor, dukungan Suriah ke RI, sangat kuat. “Disuruh apa saja untuk
mendukung kita, mereka mau,” katanya kepada wartawan Republika, Nashih
Nashrullah.
Dalam perbincangan singkat saat
kunjungannya ke Tanah Air saat menghadiri seminar internasional ihwal
Konflik Suriah dan gejolak Timur Tengah yang dihelat Ikatan Alumni Syam
Indonesia (Alsyami) beberapa waktu lalu, pria asal Jawa Tengah ini pun,
mengingkatkan umat Islam Indonesia, agar tak terseret dalam pusaran
konflik dan mengimpornya ke Indonesia. Berikut petikan perbincangannya:
Bagaimana Anda melihat Pemerintah Suriah saat ini?
Pertama, orang
sudah terlanjur menganggap pemerintah Suriah Syiah. Itu yang harus saya
luruskan. Bashar Assad itu Alawie (Sayyid), yang terdiri antara lain
dari Druze. Ia seorang bermadzhab Sunni.
Saya lihat langsung. Mufti Syekh Adnan
al-Fayouni, yang diundang beberapa kali ke Indonesia oleh ICIS, dan
belum lama ini ke Indonesia, memimpin mengimami shalat pada acara Maulid
Nabi, di belakangnya Assad, shalatnya sendakep berarti bukan Syiah. Itu
kita luruskan dulu. (Baca juga: 10 Fakta Suriah Yang Tak Terbantahkan)
Kedua,
informasi yang menyatakan pemerintah Assad membunuhi rakyatnya. Itu
tidak benar. Bagaimana mungkin, wong pemerintah solid didukung
rakyatnya. Jadi jika memang ada yang meninggal, itu karena perang dua
kubu, namanya perang.
Kalau dulu perang itu antar prajurit, tak
boleh menyerang rumah sakit dan lain-lain, rumah ibadah, sekolah. Nah
sekarang jihadis di Suriah yang fanatis dengan ISIS, Al-Qaeda, saling
berperang. Bukan hanya pemerintah. Itu yang harus diketahui. Saya
langsung disana, melihat dengan mata saya, mengamati detik demi detik
dan melaporkan ke pemerintah RI. (Baca juga: Denny Siregar: Kelompok Khilafah Ingin Suriahkan Indonesia)
Menurut Anda, mengapa muncul kesimpangsiuran informasi terkait Suriah?
Media dikuasai Barat milik Yahudi,
dikuasai oleh miliader Yahudi George Soros, berarti agendanya harus
sesuai kepentingan mereka. Aljazeera milik Qatar, yang memusuhi Suriah,
tak mungkin dia berpihak ke Assad. Ini saya sampaikan apa adanya secara
pribadi dan tidak memihak.
Media Barat Sebarkan Fitnah Tentang Fakta Perang Suriah
Apakah bantuan kemanusiaan RI sudah mengalir untuk Suriah?
Alhamdulillah sudah mengalir, setelah
sekian lama, lewat Lembaga Koordinasi Bantuan Kemanusiaan PBB (OCHA)
yang tidak memihak. Tapi soal sampai tidaknya wallahua’lam, sudah 500
juta USD mengalir, belum ada satu bulan ini.
Kalau memang mau aman memang lewat
pemerintah. Anda sudah dengar, dari Palang Merah Internasional (ICRC)
enam orang hilang, sampai sekarang tidak ketemu. Conflict is conflict,
bantuan kemanusiaan perlu, tetapi persoalannya yang lama sejak 2012,
bantuan biasanya tidak sampai, di tengah perjalanan sudah diserobot oleh
pemberontak. Itu yang jadi persoalan. Jadi sensitif di luar negeri.
Begitu bantuan pertama masuk melalui
OCHA, saya sudah punya impian untuk mendorong bantuan kemanusiaan ke
Suriah. Kita sudah menghubungi Palang Merah mereka, tidak minta
macam-macam. Obat tidak terlalu diperlukan karena disana murah, saya cek
up sebagai dubes hanya 100 dolar tidak habis, meliputi semua. Kalau
membantu yang diperlukan ambulans, kita sudah sampaikan.
Indonesia Serukan Solusi Damai
Bagaimana dengan upaya diplomasi damai di Suriah?
Sejak konflik mulai 2012, kita serukan
damai karena konflik apapun akan selesai dengan perindungan, praktiknya
di lapangan sulit, memang realitanya begitu. Politik juga begitu kan,
lihat sendiri di Indonesia, Anda tahu sendiri. Yang kita khawatirkan,
menurut Gajah Mada dan UMS, adalah perseteruan Sunni-Syiah, bahkan di
Indonesia.
Di Suriah tidak ada benturan Sunni-Syiah,
kalaupun ada itu adalah agenda perseteruan antara Arab Saudi dan Iran.
Suriah-nya sendiri tidak ada, mereka saling menghormati, Kristen
Ortodoks pun sendiri aman di sana. Orangnya ramah-ramah, sopan-sopan,
tidak seperti negara lain, tentara sekalipun tidak ada yang berangasan.
(Baca juga: Kesaksian Putra Ulama Al-Buthi, Tidak Ada Perang Sektarian (Sunnah-Syiah) di Suriah)
Apa fokus Pemerintah RI saat ini?
Tugas kita masih terkonsentrasi untuk
pemulangan warga, karena Warga kita disana banyak, tadinya sebanyak 15
ribuan, waktu belum perang, begitu perang 2012, kita nyatakan darurat
satu, sudah kelewat darurat, tidak boleh oleh sembarangan, termasuk staf
kedutaan, anak istrinya dipulangkan.
Duta besar manapun yang masih buka tidak
ada. Begitu posisinya. Tetapi bantuan kemanusiaan tetap kita
kampanyekan, kasihan, orang kelaparan apalagi di tempat pengungsian,
listrik nihil, pemanas tidak ada.
Bagaimana dengan upaya lain, seperti politik, ekonomi, atau bahkan militer dari RI?
Itu yang sabatas bisa kita lakukan, kalau
politik dan ekonomi waduh jangan ditanya. Anda sudah tahu sendiri,
minyak habis dikuasai ISIS, yang ada hanya aspal, kapas, kita tidak
butuh itu.
Yang pandai memanfaatkan peluang itu
adalah Cina. Cina mendukung Suriah, Suriah didukung Rusia, Iran yang
sangat militan. Hizbullah itu adalah orang Iran yang tinggal di Libanon
perbatasan Suriah, dukungan Cina tidak mencakup militer hanya ekonomi.
Yang lain sudah tahu AS, Arab, Qatar, Turki memusuhi. (Baca juga: Putra Ulama Al Buthi Beberkan Fakta Perang Suriah)
Apakah keberadaaan perwakilan RI di Suriah berarti keberpihakan ke Assad?
Kita tidak memihak, ya karena memang
pemerintah Indonesia mengakreditasikan saya ke Assad, jika saya tidak
bekerjasama dengan Assad, ya tidak bisa lindungi TKI dan kemana-kemana,
malah bisa ditangkap. Lalu bagaimana ke depan? Kita bersikap praktis.
Siapapun yang berkuasa, maka akan kita dukung. Jangan dianggap kita
disana saat ini, langsug Pak Jokowi dituding Syiah lah, orangnya Assad
lah. Jangan begitu.
Dalam pandangan Anda, mengapa negara-negara tersebut agresif melawan Assad?
Tujuannya apa? Menjatuhkan Assad, kalau
presidennya jatuh dibunuh, kayak Libya, ditinggal biar berantakan. Kalau
sudah berantakan benteng terakhir perlawanan ke Israel sudah tidak ada.
Pertanyaannya, kalau memang ISIS kuat, mengapa tidak menyerang Israel?
Fakta Pemerintah Suriah
Malah faktanya Israel tenang-tenang saja.
Itu yang diharapkan. Padahal fanatisme anti-Israel yang dimiliki Suriah
lebih dari Indonesia. Salah satu buktinya, Suriah melarang warganya
yang beragama Kristen berziarah ke Yerussalem, sementara negara kita
masih memperbolehkan. (Baca juga: INILAH 3 Fakta Konflik Suriah)
Jadi, konflik Suriah akibat konspirasi internasional atau gejolak politik dalam negeri?
Dua-duanya betul. Faktor politik karena
ada agenda Arab Spring. Tapi Arab Spring juga tidak bisa terlepas juga
dari konspirasi internasional. Kita tahulah, siapa di balik Israel, AS
mendukung sekutunya itu. Tapi kalau anti-Assad ada nalarnya. (Baca juga:
Perang Suriah Bongkar Strategi Zionis-Amerika Hancurkan Islam dan Musuhnya)
AS Support FSA
Semua Islam betulan, Presiden Bashar
Assad, pemerintahannya sejak bapaknya berkuasa lama karena partainya
kuat, kita seperti Golkar disana Baath, kecenderungannya minta bantuan
ke negara komunis, Rusia ketika itu.
Sedangkan Rusia punya kepentingan, modal
mereka di Suriah sebesar 20 miliar dolar AS, investasi minyaknya, lewat
Tartus, dekat Lattakia, tempat Assad berasal, nah jika itu investasi itu
tidak dibentengi, ya habis. Investasi eknomi dan sudah lama bersahabat.
Dukungan nyata seperti apa dari Pemerintah RI untuk Suriah? Mengapa?
Dukungannya yang nyata ya saya
diakreditasikan kesana, saya tidak hanya mewakili Presiden Jokowi saja,
tapi mewakli 250 juta penduduk Indonesia, ada 63 kedutaan di Suriah,
separuhnya tutup, kita termasuk yang tidak tutup. Mengapa? Karena ketika
Suriah ketika bergabung dengan Mesir dalam Republik Persatuan Arab
(RPA), adalah negara pertama yang mengakui mengakui kemerdekaan
Indonesia.
Yang kedua, ketika persoalan Timor-Timor,
Suriah disuruh apa saja untuk mendukung kita, mereka mau. Ketiga,
tentunya sama-sama Muslim sama negara non-Blok, kita menolak misalnya
ketika Arab Saudi yang mengajak koalisi militer, jika kita menerima
ajakan itu, maka kita telah mencederai persahabatan dengan Iran dan
negara lain, padahal di PBB, OKI dan organiasi apapun itu kan tempat
duduknya diterapkan sistem alfabetik, Irak, Indonesia, Iran. (Baca juga:
Fakta Bisnis Minyak Gelap Terungkap, Rakyat Turki Inginkan Erdogan Tepati Janjinya Untuk Mundur)
Lha jika sudah memusuhi Iran duduk
bersama kayak apa? Lucu. Itu persoalan. Posisi Indonesia sudah sangat
tepat, politik luar negerinya, membantu penyelesaiaan dengan cara
politis cara damai bukan perang. Kalau perang tentu kita sudah
mengirimkan senjata dan tentara, tetapi hal itu tidak kita lakukan.
Seperti apa prospek demokrasi saat ini dan ke depan di Suriah
Demokrasi yang diterapkan disana kan
masih demokrasi dalam pertumbuhan, HAM tahu sendiri lah kayak apa juga
disana, tapi kita harus hormati, apa yang saya sampaikan Indonesia
dukung solusi politik, Indonesia mengehendaki mengalirnya bantuan
kemanusiaan, secara damai, diplomatis dan juga keterlibatan negara
besar, kalau hanya mengandalkan konstelasi dalam negeri mereka,
sementara negara-negara besar masih mengacau, ya tidak selesai juga.
Bagaimana upaya internasional untuk membantu penyelesaian damai konflik Suriah?
Nah, sekarang ini masa genjatan senjata,
akan dilanjutkan perundingan damai, karena perundingan itu melibatkan
banyak negara, AS, Turki, negara Arab Qatar, dibantu oleh jihadis dari
80 negara, bagaimana bisa menyelesaikan.
Ini krisis terburuk di dunia sejak kita
lahir. Mudah-mudahan bisa selesai. Dan satu lagi, penyelesaian politik
dan perdamaian itu, pemerintahannya harus ditentukan oleh rakyat Suriah
itu sendiri. Itu yang harus kita hormati. Bukan Indonesia atau AS yang
menghendaki.
Lalu di manakah posisi Indonesia untuk mendorong perundingan damai itu?
Kalau kita sebagai negara damai, ketika
diminta kita akan ikut selama kita diundang. Kita tidak ada kepentingan,
kita tidak mendukung salah satu faksi, tidak mendukung A dan B, kita
hanya ingin diplomasi itu harus diawali dengan saling membangun
kepercayaan, confidence building measures, kemudian conflict resolution
kalau ada konflik yang diselesaikan secara damai, perkara susah yang
kita coba selesaikan, itu adalah selangkah lebih maju.
Daripada rententan bom, kita selama
disana ya takut dan khawatir, kantor kita pernah ditarget, tak sedikit
kantor kedubes juga yang kena sasaran, tapi karena pemerintah Suriah
memproteksi dan rakyatnya ramah, dan ketiga negeri Syam ditegaskan dalam
Al-Qur’an sebagai negeri yang diberkahi, itu faktanya sampai sekarang.
Ada gejala menyeret konflik Suriah ke Indonesia, apa imbauan Anda?
Misi saya ingin didengar, apa yang saya
lihat di sana, agar rakyat kita melihat jernih. Bagi saya, yang
terpenting Indonesia harus bersatu, jangan ikut-ikutan lakukan
pertumpahan darah, jangan suka mandi dengan darah bangsanya sendiri.
Silakan berdebat sampai berbusa, tapi
jangan sampai membunuh. Jangan mudah dihasut, Jangan gampang menerima
siaran yang tidak benar, atau memanfaatkan situasi di Suriah untuk
kisruh di sini. (ARN)
Wabup Aceh Tolak Islam Nusantara, Ini Jawaban Pedas PBNU
JAKARTA – Kelompok-kelompok
radikal, Wahabi, tidak mengakui dan bahkan menolak tradisi, budaya dan
kearifan lokal di suatu daerah, padahal Islam tidak menolak hal
tersebut, hal itu bisa dilihat dari cara dakwah Walisongo yang
menyebarkan Islam dengan cara merangkul budaya-budaya lokal.
Baru-baru ini wakil bupati (Wabup) Aceh
Barat, Provinsi Aceh, Banta Puteh Syam mengatakan secara tegas bahwa
dirinya menolak paham Islam Nusantara karena Islam Nusantara
bertentangan dengan aqidah Islam.
“Kalau memang Islam Nusantara
bertentangan dengan aqidah, maka suarakan. Kalau saya sendiri jelas
menolak karena paham Islam Nusantara itu berdiri sendiri,” kata Banta
Puteh Syam dalam acara Hari Santri 2018, sebagaimana dilansir dari
kantor berita Antara, Jumat (19/10).
Lebih jauh ia mengemukakan bahwa paham
Islam Nusantara tidak benar apabila mengubah lafadz (bacaan) huruf
Al-Qur’an atau bahasa arab, seperti takbir untuk ibadah sholat dan
sebagainya, karena semua itu sudah ketentuan Al-Qur’an dan hadist.
Menanggapi hal itu, Ketua Lembaga Dakwah
PBNU KH Maman Imanulhaq Faqih membantah pemahaman bupati tersebut.
Menurut dia, Islam Nusantara yang dipopulerkan NU tidak seperti itu.
Islam Nusantara yang dimaksud NU adalah Ahlussunah wal Jamaah.
“Kami tegaskan berkali-kali bahwa Islam
Nusantara itu bukan mazhab baru, bukan aliran baru, tapi adalah
karakteristik yang khas penganut agama Islam di wilayah Nusantara,”
tegasnya kepada NU Online, Sabtu (20/10).
Menurut Pengasuh Pondok Pesantren
Al-Mizan Majalengka ini, penggunaan kata Islam dalam istilah Islam
Nusantara di depan merupakan bukti bahwa Islam Nusantara berpegang teguh
kepada Islam dengan seluruh perangkat teologis, akidah, ubudiyah, dan
ajarannya.
Islam Nusantara melaksanakan ibadah
seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, menjalankan seluruh syariat
sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, sahabat, tabiin, atbait
tabiin dan ulama.
Sementara Nusantara adalah istilah yang
mengacu kepada sebuah kawasan. Di Nusantara, dalam sejarahnya, para
kiai, para ulama menyebarkan Islam dengan cara moderat, damai, serta
menghargai tradisi. Islam yang menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan yang
sangat kuat itulah yang menjadi karakter.
“Maka sekali lagi, Islam Nusantara
bersyahadat, melakukan shalat, puasa, haji, zakat sebagaimana yang
diajarkan Rasulullah SAW. Islam Nusantara juga menunjukkan akhlakul
karimah. Nilai ihsan kepada sesama manusia, kepada sesama anak bangsa,”
jelasnya. (ARN/Islampers)
Netizen Bongkar Siapa Sugi Nur Rahardja ‘Ustadz Karbitan’
JAKARTA – Akun Facebook Winston Zippi Johannes
memuat sebuah tulisan tentang profil Sugi Nur Rahardja yang telah
ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi terkait penghinaan kepada NU
dan Banser. Dalam ulasannya Winston menyebutkan bahwa Sugi Nur ustadz
karbitan yang tidak layak disebut pendakwah
Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur akhirnya
ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik PBNU.
Sugi terancam hukuman penjara 4 tahun dan polisi telah melakukan
pencekalan terhadap Sugi, dengan tujuan agar tersangka tidak kabur.
Sangat lucu dan menggelitik mencermati
kebohongan demi kebohongan yang terus dipupuk oleh lelaki yang pernah
mencap rezim Presiden Jokowi sebagai kafir ini, dan juga kebodohan
orang-orang yang mengamini omongan mantan tukang obat jalanan ini.
Awalnya, nama pendakwah muda karbitan
ini mulai mencuat sejak kemunculannya pertama kali lewat media sosial
Youtube, dimana ia kerap memposting video menyerang dan mencaci maki
pemerintah.
Ia juga sering meyebut-nyebut dirinya sebagai seorang “Gus” (sebuah sebutan bagi anak-anak kyai yang berilmu tinggi).
Menurut informasi yang beredar, makhluk
primata ini mendapat gelar Gus setelah sering membawa jamaah Ziarah
Wisata ke makam orang-orang shaleh di sepanjang pantura.
Meski ia terang-terangan mengaku tidak
bisa membaca Alquran, namun anehnya, mantan Tukang obat keliling ini
justru kerap mendapat panggilan ceramah. Bahkan ia sempat menggarap
pasar TKW yang haus agama hingga ke Hongkong.
Sugi Nur Rahardja lahir di Bantul. Ia
mengaku bapaknya bernama Tomi Susanto, seorang pemain debus berilmu
hitam yang juga (katanya) preman Malioboro.
Lelaki yang tidak selesai sekolah dan hanya sampai kelas 5 SD ini kerap mengaku bersekolah di jalanan hingga besar.
Tidak ditemukan sama sekali jejak kesantrian atau rekam jejak dimana Sugi Nur Rahardja pernah memperdalam ilmu agamanya.
Ditambah sifat serta ucapannya yang
mudah sekali melaknat orang lain dan kerap mencaci-maki orang lain. Ini
adalah indikasi bahwa orang ini tak pernah mengenyam pendidikan agama,
terutama adab dalam beragama.
Padahal Agama Islam sangat mengedepankan
adab, Seseorang bahkan akan dianggap percuma hafal Al Qur’an bila tidak
memiliki adab yang baik kepada orang lain.
Kenapa? Karena jika seseorang semakin tinggi ilmu agamanya, maka ia akan semakin rendah hati.
Bukti lain bahwa dia tidak mengenyam
pendidikan agama adalah kemarahannya meledak-ledak. Hanya karena ada
yang berkomentar dirinya “tidak pantas disebut Gus”.
Namun, yang lebih jahat lagi adalah sekelompok orang yang mengorbitkan Sugik.
Mantan tukang jual obat keliling ini
dipaksa untuk terus mengulang kebohongannya hingga ia sendiri kehilangan
titik dimana tidak tahu lagi mana ucapannya yang benar dan mana
ucapannya yang Bohong.
Uniknya, kebohongan-kebohongan Sugik ternyata disukai oleh media-media tukang pelintir dan para produsen kebencian.
Para pendorong utama dibelakang Sugi Nur
paham betul memanfaatkan sentimen anti pemerintah yang saat ini melanda
banyak orang. Sosok Sugi Nur dijual sebagai sosok anti pemerintah serta
“agamawan” yang vokal.
Yang lebih memuakkan lagi, Sugik kini
kerap diposisikan sebagai seorang Alim Ulama Islami. Ini adalah
pembohongan publik yang sulit dimaafkan.
Sugik ini bentuk contoh representasi
dari sebagian masyarakat Indonesia yang saat ini Haus akan belaian agama
hingga menelannya mentah-mentah.
Orasi-orasinya hanyalah sesuai isi
hatinya dan emosi pribadinya. Karenanya dapat dipastikan ia bukanlah
ulama, sebab seorang ulama pasti akan menjaga ucapannya.
Rasul SAW pernah mengingatkan umatnya
dengan sabdanya: “Ketika amanah (agama) dipasrahkan kepada orang yang
bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya.”
Kini semakin banyak masyarakat awam yang mengundangnya untuk mengisi ceramah, khususnya para TKI Taiwan dan Hongkong.
Maka bisa dibayangkan, betapa hancurnya
syariat Islam ketika dipasrahkan kepada orang-orang semacam Sugik ini.
Sugik kini telah menjadi tersangka setelah menyerang PBNU dengan
mengatakan sebagai pelacur agama.
Padahal justru dialah sesungguhnya yang
telah menjadi pelacur Agama selama ini. Orang yang membaca Alquran saja
masih belepotan kok nekat bikin pesantren. Semoga kita semua dapat
mengambil hikmah dari kasus ini. Dan semakin banyak yang sadar bahwa
Sugi Nur Rahardja bukanlah ulama, dan amat tidak pantas dijadikan
panutan. (ARN)
Polda Jatim Buru Akun Pengikut Sugik yang Sebar Berita Bohong
SURABAYA – Polda Jawa
Timur (Jatim) mengusut sejumlah akun media sosial (Medsos) milik
pengikut Sugi Nur Raharja yang dinilai mengganggu karena menyebarkan
berita bohong.
“Terus terang Polda Jatim terganggu
dengan ‘postingan’ atau unggahan pengikut Sugi Nur Raharja yang kemarin
menyatakan tidak diperbolehkan beribadah di Masjid Polda Jatim,” ujar
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung
Mangera kepada wartawan di Surabaya, Jumat (23/11/2018).
Para pengikut Sugi Nur Raharja itu,
sepanjang Kamis (22/11), turut mendampingi pemeriksaan perkara
pencemaran nama baik melalui unggahan video di media sosial “Youtube”
yang dilaporkan oleh sebuah organisasi massa di Polda Jatim, Jalan Ahmad
Yani Surabaya.
Dalam perkara itu, usai melakukan
pemeriksaan, Polda Jatim langsung menetapkan Sugi Nur Raharja sebagai
tersangka, dengan dijerat Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang (UU) Informasi
dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008.
Namun, menurut Barung, Sugi tidak ditahan mengingat ancaman hukumannya kurang dari lima tahun.
“Di luar perkara itu, kami akan memintai
pertanggungjawaban terhadap para pengikutnya yang melalui media sosial
menyatakan tidak diperbolehkan beribadah di Masjid Polda Jatim,” katanya
seperti dilansir Antara.Baca: Abu Janda Ungkap Sugi Nur Rahardja Hina Polisi
Barung mengungkapkan, pernyataan para
pengikut Sugi di media sosial tersebut sangat bertolak belakang dengan
kejadian yang sebenarnya.
“Saya tegaskan masjid di Polda Jatim ini
milik masyarakat umum, bukan milik Polda Jatim. Semua orang boleh
beribadah di masjid ini,” katanya. (ARN)
212 PECAH! Reuni Akbar di Tahun Politik Terancam Sepi Pendukung
Bahar Bin Smith Hina Jokowi
Jokowi dan ojek online
Pengirim : KALSELDAMAI
pembubaran organisasi HTI
Pengirim : KALSEL DAMAI
Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (kanan). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Sumber Berita : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180904141838-20-327513/gp-ansor-klaim-punya-bukti-ceramah-abdul-somad-terkait-hti
Ustaz Abdul Somad saat berdakwah. (Dok. Biro Pers Setwapres)
