SEPI PEMINAT : Aksi Demo di Banjarmasin bikin warga Banua Banjar tambah paham "Politik"

 

Migo Berita - Banjarmasin - SEPI PEMINAT : Aksi Demo di Banjarmasin bikin warga Banua Banjar tambah paham "Politik". Alhamdulillah, setiap aksi Demo di Banjarmasin, Air Hujan selalu melanda kota Banjarmasin, sepertinya Sang Maha SegalaNya ingin Bumi Lambung Mangkurat Damai dan Aman serta selalu "Dinginan" Kada Panasan. (Selalu mengandalkan Akal Sehat ketimbang Kekerasan apalagi Kerusuhan). Terimakasih Ya Allah SWT dan semua Aparat Keamanan di Daerah Kalimantan Selatan serta semua elemen pendukungnya.... Kalian Luarbiasa. #DamailahNegeriku #JanganBacakutPapadaan #KitaSemuaBersaudaraSesamaUmmatManusia #JanganLupaBahagia #JanganMaudiadudomba #Alhamdulillah #TerimakasihALLAHSWT #TerimakasihAparatKeamananNKRI.

Massa Aksi Kian Berkurang, BEM Se-Kalsel : Bentuk Kekecewaan Mahasiswa, Aspirasi Tidak Dipenuhi

MASSA aksi mahasiswa lintas kampus yang mengubah pertigaan Lambung Mangkurat-Jalan Hasanuddin HM, Banjarmasin menjadi mimbar bebas mahasiswa, Selasa (20/10/2020).

PARA intelektual kampus kompak mengenakan jaket almamater masing-masing memang dari jumlah berkurang dibanding aksi demonstrasi yang totalnya mencapai ribuan orang.

Diestimasikan kurang dari 500 orang yang tergabung dalam aksi massa, merefleksikan setahun rezim pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Koordinator BEM Se-Kalsel Ahdiat Zairullah mengatakan tak masalah soal berkurangnya mahasiswa yang ikut aksi turun ke jalan. Bagi dia, terpenting adalah aspirasi dari akar rumput sipil yang patut disuarakan.

“Tak soal kuantitas (massa), karena kita bicara tentang kualitas dan militansi massa aksi,” ujar Ahdiat kepada awak media usai aksi.
Dia mengatakan berkurangnya massa aksi yang turun, dapat dimaknai sebagai bentuk kekecewaan dan harapan mulai pupus. Sebabnya, Presiden Joko Widodo belum juga memenuhi aspirasi masyarakat hingga detik ini.

“Kami akan terus membuka corong di jalanan untuk menyampaikan aspirasi dari kawan-kawan,” ucap mahasiswa ULM ini.

Ahdiat mengatakan ke depan, massa aksi tetap merencanakan untuk turun ke jalan. Ini dipicu Presiden Jokowi selaku pemimpin tertinggi di negeri ini belum menunjukkan tanda-tanda menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna mengeliminasi pengesahan UU Omnibus Law.

Bukan tanpa alasan, selain kelompok pekerja dirugikan, BEM Se-Kalsel menilai UU Omnibus Law menimalisir kewenangan daerah dalam mengambil kebijakan. Padahal, semangat otonomi daerah merupakan amanah dari reformasi 22 tahun silam.

“Sentralistik kebijakan dan kekuasaan merupakan gejala dari otoritarianisme baru, itu yang kita lihat bukti nyata depan mata, itulah (alasan) perlawanan kita tidak boleh berhenti, karena reformasi dikorupsi,” imbuhnya.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/10/20/massa-aksi-kian-berkurang-bem-se-kalsel-bentuk-kekecewaan-mahasiswa-aspirasi-tidak-dipenuhi/

Dua Ruas Jalan Ditutup, Aksi Demo Tolak UU Ciptaker Jilid III Kembali Digelar

AKSI demo tolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja jilid III bakal kembali digelar pada Selasa (20/10/2020) besok. Mereka juga akan menggelar mimbar bebas refleksi tepat satu tahun kepemimpinan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

BEBERAPA arus lalu lintas di pusat Kota Banjarmasin dipastikan tak berjalan normal. Pengguna jalan raya pun diminta menghindari dua titik kawasan yang diprediksi menjadi pusat konsentrasi massa aksi.
Satlantas Polresta Banjarmasin berencana akan menutup kawasan Taman Kamboja Banjarmasin di Jalan Anang Adenansi. Yang mana tempat ini merupakan titik awal demonstran berkumpul.

Kemudian, kawasan kedua yang akan ditutup adalah ruas Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin. Kawasan titik pusat aksi tepatnya di depan gedung DPRD Kalsel.
Rencananya kedua kawasan tersebut akan ditutup sejak pukul 07.00 Wita. Polisi akan melakukan rekayasa arus lalu lintas sementara, sepanjang aksi tersebut berlangsung.
“Para pengendara dihimbau untuk menghindari dua tempat tersebut,” ujar Kepala Satlantas Polresta Banjarmasin, AKP Gustaf Adolf Mamuya, Senin (19/10/2020).

Selain mencegah terjadinya kemacetan arus lalu lintas, pengalihan rekayasa arus lalu lintas diambil agar tak terjadi kerumunan orang. Mengingat saat ini Banjarmasin masih dalam suasana pandemi virus corona (Covid-19).
Untuk pengamanan rekayasa arus lalu lintas besok, aparat kepolisian nantinya juga akan dibantu oleh sejumlah personil Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
Sekadar diketahui, rencananya gelombang aksi penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja jilid III akan kembali digelar pada Selasa (19/10/2020) besok pagi.
Ruas jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin pun diprediksi bakal kembali padat. Sebab tujuan titik aksi massa adalah gedung DPRD provinsi Kalimantan Selatan.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/10/19/dua-ruas-jalan-ditutup-aksi-demo-tolak-uu-ciptaker-jilid-iii-kembali-digelar/ 

Bawa Amplop Merah, Aliansi BEM se-Kalsel Sindir Kepemimpinan Jokowi-Maruf

LAGI dan lagi, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Kalimantan kembali berdatangan memadati ruas Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Selasa (20/10/2020) pagi.

MENARIKNYA, dalam aksi kali ini mahasiswa bukan hanya menolak omnibus law. Mereka juga akan menggelar mimbar bebas refleksi tepat satu tahun kepemimpinan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.
Pantauan jejakrekam.com di lapangan, massa dari mahasiswa yang kompak mengenakan jaket almamater asal perguruan tinggi masing-masing itu juga kompak membawa amplop merah.

Amplop berwarna merah tersebut sebagai sindiran tanda raport merah terhadap setahun belakangan kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Satu tahun sudah kepemimpinan Jokowi dan Ma’ruf Amin berjalan, tak satupun hak asasi manusia dituntaskan,” ucap Koordinator Wilayah BEM se-Kalsel, Ahdiat Zairullah dalam orasinya.
Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa janji orang nomor satu RI yang menyatakan siap menyediakan ribuan lapangan kerja, masih tak terbukti.

“Nyatanya saat ini masih banyak warga kita yang butuh pekerjaan. Justru pemerintah lebih mengutamakan tenaga kerja asing,” tegasnya.
Berbeda dari sebelumnya, aksi damai mimbar bebas kali ini hanya diikuti oleh sedikitnya seratus lima puluh mahasiswa dari lintas kampus.
Tujuan mereka kali ini tidak lagi memasuki gedung DPRD Kalsel. Ratusan mahasiswa ini hanya melakukan orasi di bundaran Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.
“Kali ini kami memang kami tidak sebanyak kemarin. Aksi kami sebagai bentuk dukungan kepada kawan-kawan di luar sana,” ujar salah seorang pentolan aksi lainnya.
Hingga diturunkannya berita ini, demonstran aksi tolak UU Omnibus Law jilid III sekaligus mimbar bebas refleksi satu tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin masih terus berlangsung.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/10/20/bawa-amplop-merah-aliansi-bem-se-kalsel-sindir-kepemimpinan-jokowi-maruf/ 

Setahun Jokowi-Ma’ruf, BEM Singgung Gejala Negara Otoriter, Omnibus Law Hingga Pelanggaran HAM di Papua

HARI ini, Senin (20/10/2020) tepat satu tahun yang lalu Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin dilantik di Istana Negara.

SETAHUN memimpin, ratusan mahasiswa lintas perguruan tinggi menggelar aksi di perempatan Lambung Mangkurat-Jalan Hasanuddih HM. Massa aksi kompak menunjukkan map merah, simbol kinerja setahun Jokowi bertugas. 

Perempatan Lambung Mangkurat menjadi panggung mahasiswa untuk menyampaikan kritiknya terhadap setahun Jokowi-Ma’ruf. Orasi, nyanyian khas lagu aksi, hingga puisi perjuangan disampaikan mahasiswa.
Koordinator BEM se-Kalimantan Ahdiat Zairullah menyinggung gejala otoriter di periode kedua pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Resesi ekonomi di depan mata, Indonesia juga berada dalam ancaman resesi demokrasi, yang prosesnya berlangsung sejak lama, penyempitan ruang masyarakat sipil, budaya kekerasan,perlibatan aparat keamanan dan keterlibatan intelijen dalam urusan sipil,” kata Ahdiat lantang dalam orasinya.

Dia mengatakan setahun Jokowi-Ma’ruf partisipasi publik kian sempit dalam perumusan kebijakan, terlebih mantan walikota Solo ini memberikan porsi jabatan kepada figur yang diduga terlibat pelanggaran HAM berat.

BEM se-Kalsel juga menyoroti pelanggaran HAM melalui ragam kebijakan, seperti pengesahan UU Omnibus Law, surat telegram Kapolri hingga kekerasan dan perampasan tanah rakyat serta beragam bentuk pelanggaran HAM yang semarak terjadi di Papua.

“Jokowi-Ma’ruf memberikan keleluasaan yang besar kepada lembaga pertahanan dan keamanan untuk memperluas pengaruhnya di ruang sipil,” ujar mahasiswa ULM ini.

Dia mengatakan BEM se-Kalsel mendesak Jokowi-Ma’ruf untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, membuka ruang partisipasi publik dalam merumuskan UU, dan menuntut Presiden Jokowi bersikap tegas terhadap tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan.

“Kami mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu guna membatalkan pengesahan UU Omnibus Law, BEM se-Kalsel akan terus bergerak sebagai bagian dari sosial kontrol Jokowi-Ma’ruf,” tegas Ahdiat.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/10/20/setahun-jokowi-maruf-bem-singgung-gejala-negara-otoriter-omnibus-law-hingga-pelanggaran-ham-di-papua/ 

Hanya Sampai Sore, Mimbar Bebas Setahun Jokowi-Ma’ruf di Banjarmasin Berjalan Kondusif

RATUSAN mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Kalimantan Selatan menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Selasa (20/10/2020) siang, masih terus berlangsung.

PANTAUAN jejakrekam.com, hingga pukul 13.00 Wita, para demonstran secara bergantian tetap menyampaikan orasi di ruas Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Koordinator Wilayah se-Kalimantan Selatan Ahdiat Zairullah menyatakan, massa akan tetap bertahan di pusat kota Banjarmasin hingga pukul 18.00 Wita, sesuai aturan yang berlaku.

“Untuk hari ini kita coba selesaikan semua orasi kawan-kawan, semua keresahan,” tutur Ahdiat kepada awak media, Selasa (20/10/2020).

Aksi kali ini, lanjut Ahdiat, dijamin akan berjalan dengan damai. Bahkan, menurutnya, kecil kemungkinan bagi massa untuk bertahan hingga larut malam, seperti pada aksi terakhir, Kamis (15/10/2020) lalu.

“Kita lihat nanti, tapi kecil kemungkinannya (untuk pulang larut malam,” ujarnya.

Diwartakan sebelumnya, dalam aksi kali ini mahasiswa bukan hanya menolak omnibus law. Mereka juga akan menggelar mimbar bebas refleksi tepat satu tahun kepemimpinan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Massa dari mahasiswa yang kompak mengenakan jaket almamater asal perguruan tinggi masing-masing itu juga kompak membawa amplop merah.

Amplop berwarna merah tersebut sebagai sindiran tanda raport merah terhadap setahun belakangan kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Satu tahun sudah kepemimpinan jokowi dan Ma’ruf Amin berjalan, tak satupun hak asasi manusia dituntaskan,” ucap Koordinator Wilayah BEM se-Kalsel, Ahdiat Zairullah dalam orasinya.

Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa janji orang nomor satu RI yang menyatakan siap menyediakan ribuan lapangan kerja, masih tak terbukti.

“Nyatanya saat ini masih banyak warga kita yang butuh pekerjaan. Justru pemerintah lebih mengutamakan tenaga kerja asing,” tegasnya.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/10/20/hanya-sampai-sore-mimbar-bebas-setahun-jokowi-maruf-di-banjarmasin-berjalan-kondusif/ 

Ribuan Aparat Kawal Aksi Tolak Omnibus Law Jilid III di Banjarmasin

RIBUAN personil aparat gabungan kembali diterjunkan dalam aksi tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja jilid III yang digelar di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Selasa (20/10/2020) hari ini.

KAPOLRESTA Banjarmasin Kombes Pol Rachmat Hendrawan mengatakan pihaknya siap untuk mengamankan jalannya aksi lanjutan yang juga sebagai bentuk refleksi satu tahun kepemimpinan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin itu.
Menurut Rachmat, jumlah personel tersebut sebagai bentuk siaga untuk tetap mengamankan jalannya aksi. Meski dari informasi yang masuk, jumlah massa aksi yang diperkirakan hanya mencapai ratusan orang.

“Kita turunkan seribu tiga ratus personil gabungan,” kata Rachmat, Selasa (20/10/2020).
Rachmat menghargai aksi untuk menyampaikan aspirasi demi menolak Omnibus Law yang dilakukan para mahasiswa. Ia pun menyatakan tetap mengutamakan langkah persuasif dalam mengamankan aksi. “Kami menghargai aspirasi mereka, tetapi jangan sampai anarkis,” tegasnya.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/10/20/ribuan-aparat-kawal-aksi-tolak-omnibus-law-jilid-iii-di-banjarmasin/ 

Bawa Miras Kelompok Berbaju Hitam Diamankan Kepolisian

LIMA remaja berpakaian hitam diduga ingin menyusup dalam barisan peserta aksi tolak omnibus law jilid III di Banjarmasin, Selasa (20/10/2020), diamankan aparat kepolisian.

MIRISNYA tiga di antaranya kedapatan membawa minuman keras. Bahkan saat diamankan petugas, ketiganya diduga masih dalam pengaruh alkohol.

Mereka diamankan di tempat terpisah dengan waktu yang juga berbeda. Kronologi awal, berdasarkan informasi yang dihimpun, kelima orang ini berada di tengah aksi tanpa identitas almameter perguruan tinggi.

Bahkan petugas menyebut, mereka sering mondar-mandir di ruas Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin itu.

Kecurigaan selanjutnya muncul, ketika petugas memperhatikan gerak-gerik oknum bersangkutan, hingga akhirnya mencoba lari dari pandangan petugas. Alhasil, aksi kejar-kejaran antara petugas dengan dua orang oknum yang dicurigai pun sempat terjadi, hingga akhirnya bisa diamankan.

Setelah diamankan, petugas pun langsung menggiring bersangkutan ke tempat yang aman untuk dimintai keterangan. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, mereka pun akhirnya dibawa ke MakonPolda Kalsel.

Koordinator Wilayah BEM se-Kalsel Ahdiat Zairullah menyayangkan kejadian tersebut. Kendati begitu, ia mengaku tidak bisa menghakimi lima orang yang diamankan kepolisian itu.

“Yang jelas kita tidak pernah membenci dan menjaga jarak dengan mereka. Kita nanti juga akan melakukan pendekatan dengan mereka,” ujarnya.

BEM se-Kalimantan, lanjut dia, tidak membatasi kalangan mana pun yang ingin menyampaikan aspirasi. Namun, ia menyatakan bahwa pihaknya punya aturan tersendiri untuk ditaati massa aksi.

Di antaranya tidak boleh membawa senjata tajam atau pun minuman keras saat ingin ikut aksi. “Kami sangat berharap baik dari mahasiswa maupun berbagai elemen lainnya untuk tetap mematuhi aturan yang ada,” tuturnya.

Lebih jauh, ia menyambut baik sejumlah pelajar yang ingin menyampaikan aspirasi secara benar. Sebab menurutnya, semua orang punya hak untuk berpendapat, termasuk juga pelajar.

“Karena pada prinsip pribadi saya, siswa itu tidak bisa dilarang untuk menyampaikan aspirasi. Tapi tugas kita adalah mendidik mereka menyampaikan aspirasi dengan benar,” pungkas Ahdiat.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/10/20/bawa-miras-kelompok-berbaju-hitam-diamankan-kepolisian/

Tujuh Pemuda Mabuk yang Menyusup Aksi Demo Mahasiswa Diamankan Polisi

APARAT Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalsel bersama Polresta Banjarmasin mengamankan tujuh pria mabuk yang menyusupi aksi demonstrasi mahasiswa di depan kantor DPRD Provinsi Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Selasa (20/10/2020) pukul 14.00 Wita.

KEEMPAT pemuda ini masuk di tengah massa aksi dengan membawa satu botol minuman berakohol jenis Gaduk tersebut berinisial AI (22 tahun), F (23 tahun), TR (18 tahun), dan H (17 tahun).

Beruntung petugas cepat dan tanggap guna mengamankan pria mabuk usia 17–23 tahun tersebut. Selanjutnya pria mabuk yang sempat menyusup di tengah ratusan mahasiswa yang sedang menyuarakan aspirasinya kepada anggota DPRD Kalsel, langsung diamankan.

Di tempat yang sama, Polresta Banjarmasin juga turut mengamankan tiga pemuda mabuk masing-masing berinisial MA (16 tahun), MN (16 tahun) dan MR (17 tahun).

Kapolda Kalsel Irjen Pol Nico Afinta yang turun langsung memantau pengamanan jalannya aksi unjuk rasa tersebut membenarkan penangkapan ketujuh pemuda tersebut.

“Para pemuda tersebut kini telah diamankan di Mapolda Kalsel dan Mapolresta Banjarmasin untuk diberikan konseling, arahan dan bimbingan agar tidak mengulangi perbuatannya,” ucap jenderal bintang dua ini.

Menurut Kapolda Kalsel, tujuh pemuda berusia 17 sampai dengan 23 tahun telah diamankan dalam keadaan mabuk alkohol jenis gaduk.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, demonstrasi mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan soal penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja serta orasi refleksi kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/10/20/tujuh-pemuda-mabuk-yang-menyusup-aksi-demo-mahasiswa-diamankan-polisi/

Subsidi Gaji Gelombang Dua Akan Segera Cair ... Jangan Lupa Belanja di Warung Tetangga

Program bantuan subsidi gaji bagi para pegawai dengan gaji di bawah Rp. 5 juta, dengan nominal Rp. 600.000 per bulan, akan kembali diberikan oleh Kementrian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai informasi, menurut lansiran Kompas mengutip keterangan dari Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan, penyaluran tahap II ini sediakan akan dilakukan sebelum November 2020, yang berarti tinggal kisaran waktu 12 harian lagi.

Menaker Ida Fauziyah juga menyebutkan bahwa 98 persen dari program pemberian subsidi tahap pertama telah diterima oleh pemilik rekening masing-masing, dengan jumlah penerima sebanyak 12,1 juta rekening. Sementara, dua persen sisanya masih tertahan karena faktor teknis, misalnya nomor rekening pekerja yang tak sama, nomor induk kependudukan bermasalah, dan nomor rekening tak valid. Jika urusan teknis ini bisa segera diselesaikan, maka pengiriman subsidi gaji dapat segera diterima oleh pekerja.

Simak pernyataan Ida Fauziyah berikut ini:

“Alhamdulillah sudah ditransfer 12,1 juta rekening yang sudah disalurkan artinya sudah 98 persen. Insya Allah mudah-mudahan sebelum November kita bisa transfer subsidi untuk bulan November dan Desember.”

Berbicara soal penerimaan subsidi ini, memang ada cerita miring yang sempat beredar, seperti dalam percakapan saya dengan seorang teman. Kabarnya ada pegawai dengan jabatan tertentu dengan gaji melebihi ketentuan penerima subsidi, tetapi tetap menerima bantuan ini lewat “akal-akalan” dalam hal pelaporan gaji yang diserahkan untuk proses verifikasi. Tujuannya, apalagi kalau bukan karena ingin lolos dan nama-nama yang didaftarkan menerima “gaji tambahan” tersebut.

Contoh kecil ini menjadi PR untuk pemerintah bisa menyelidiki, dan sekiranya terbukti ada tindakan kecurangan (yang berarti perampasan hak dari pekerja yang seharusnya lebih berhak mendapatkan), maka sanksi tegas harus diberikan kepada perusahaan yang melakukan kecurangan itu.

Memastikan ulang proses verifikasi data, terutama jika dicurigai adanya kejanggalan, mutlak diperlukan apabila ke depan ada rencana subsidi gaji ini dilanjutkan, seperti sempat dikatakan olen Menaker bahwa program ini sangat mungkin dilanjutkan pada 2021 nanti, tetapi dengan melihat situasi dan kondisi yang berkembang nantinya.

Ya sangat mungkin (dilanjutkan 2021). Yang pertama ini kan program tahun 2020. Bagaimana untuk tahun 2021? tentu kita punya evaluasi kondisi di tahun 2021 dan kondisi juga efektivitas program ini di tahun 2020 ini,"

---

Terlepas dari diteruskannya program ini atau tidak dilanjutkan, menurut penilaian dan evaluasi dari pihak yang berwenang, saya cuma bisa berharap agar bantuan ini dapat dipergunakan dengan baik, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bukankah tujuan awalnya subsidi gaji ini memang diberikan untuk hal tersebut?

Kalau boleh mengusulkan ... bagi yang tinggal di perkampungan atau desa, mungkin ada baiknya menyukseskan gerakan “Belanja di Warung Tetangga” seperti yang biasa saya lakukan selama ini, mengingat ada sedikitnya 3 warung dalam radius 100 meter dari halaman rumah saya. Satu warung ibaratnya terpeleset saja sampai, karena saking dekatnya, sedangkan dua warung sisanya perlu usaha sedikit untuk mendatanginya.

Saya biasanya “melakukan giliran” saat berbelanja di ketiga warung itu, tentu menurut kebutuhan saya, karena kebetulan kondisi tiga warung itu agak berbeda dari segi kelengkapan barang dagangannya. Ada yang terkesan seadanya, agak lengkap, hingga cukup lengkap untuk kategori warung kelontong di sebuah kampung.

Untuk membeli amplop, bedak ketek (buat orangtua), atau tempura goreng, saya pilih warung yang terdekat. Kalau beli air galon, ke warung yang sedikit lebih jauh, lalu warung yang terjauh (meski terbilang masih dekat juga) saya biasanya beli kopi, susu, gula, sampai es krim merk tertentu, karena memang barang dagangannya lebih lengkap.

---

Akhirnya, bagi SEWORD-ers yang kebetulan masuk dalam kategori program bantuan subsidi gaji dari pemerintah, selamat menantikan cairnya dana bantuan tahap kedua sebesar Rp. 1.200.000 ke rekening masing-masing.

Harapan saya ... semoga bantuan itu dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, juga bila dimungkinkan bisa sedikit berbagi dengan orang lain ... asalkan bukan berbagi dengan istri (suami) orang lain, nanti bisa keterusan alias tuman ...!

Begitulah kura-kura....

---

Sumber: (1) https://regional.kompas.com/read/2020/10/19/05300061/subsidi-gaji-gelombang-kedua-menaker--mudah-mudahan-sebelum-november-kita (2) https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5162522/bantuan-rp-600-ribu-mau-dilanjut-2021-menaker-sangat-mungkin 

Sumber Utama : https://seword.com/umum/subsidi-gaji-gelombang-dua-akan-segera-cair-3Qg93geq1d 

Nikmat Hidup di Negeri Berdemo-krasi

Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah sepakat bahwa negara mengadopsi paham demokrasi. Kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara demokrasi ada di tangan rakyat. Baik secara langsung atau melalui perwakilan.

Siapa yang berhak untuk memegang amanah sebagai penguasa, dikembalikan kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagian besar penduduk paham dengan ini, terutama sebagai salah satu hajatan besar 5 tahunan sekali. Para pemimpin dipilih untuk mendapatkan amanah dari rakyat untuk memimpin selama 5 tahun ke depan melalui suatu proses pemilihan. Ini adalah bentuk sesuai kesepakatan.

Hiruk-pikuk mewarnai proses-proses pemilihan ini yang digelar dalam rangka menentukan para calon pemimpin, baik bagi eksekutif maupun legislatif. Pada tingkat pusat maupun daerah. Untuk tingkat pusat dikenal dengan Pemilihan Presiden (PILPRES) dan Pemilihan Legislatif (PILEG). Sedangkan untuk tingkat daerah dikenal dengan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), untuk memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, maupun bupati dan wakil bupati.

Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, sistem pemilihan untuk menentukan para pemimpin sudah dimulai bahkan sejak zaman Orde Baru. Setiap kepala desa harus dipilih melalui pemilihan langsung yang melibatkan seluruh penduduk dewasa yang berhak dari desa yang bersangkutan.

Termasuk untuk perangkat desa, yang sekarang disebut Kepala Urusan (KAUR) juga dipilih rakyat, misalnya KAUR: Sosial dan Keamanan. Bahkan untuk kepala dusun (KADUS), yang merupakan tingkat di bawah kepala desa juga dipilih secara langsung oleh rakyat.

Memilih tanda-tanda gambar: Ketela, Padi, Jagung, Cabai, dan sebagainya, bagi rakyat desa sudah biasa. Gambar-gambar itu mewakili masing-masing dari para pemimpin yang sedang mengikuti kontestasi di dalam pemilihan. Dalam gelaran ini, peranan dari para bobotoh / botoh, yaitu para juru kampanye atau tim sukses, baik resmi maupun tidak resmi dari masing-masing kandidat sangat penting artinya. Orang-orang ini harus sanggup memasuki daerah atau kantung-kantung pemilih yang berbeda pilihan. Tentu bagi mereka butuh penguasaan taktik dan kemampuan tertentu untuk bisa sukses melakukan tugasnya.

Mengumpulkan orang untuk sekedar minum kopi, atau memotong ayam tentu memerlukan biaya. Di dalamnya akan ada pesan-pesan, baik secara tersirat maupun tersurat. Nah, di sini sering kali berseliweran berbagai unsur biaya yang berujung pada besaran dana. Siapa yang sanggup menjamin bahwa seseorang tidak melakukan bagi-bagi uang untuk membeli suara.

Berbeda dengan sistem pemilihan di tingkat desa, untuk camat, bupati/walikota, dan gubernur pada zaman Orba tidak dipilih langsung oleh rakyat. Camat ditunjuk oleh bupati/walikota, sedangkan bupati/walikota dan gubernur pemilihan diserahkan kepada DPRD.

Dengan pemilihan melalui DPRD membuat rakyat biasa tidak bisa ikut mencalonkan diri, dan sebaliknya justru penguasa tingkat atasnya memegang peranan penting dalam proses penentuan kandidat. Presiden bisa merestui atau men-drop pasangan gubernur, gubernur merestui pasangan bupati/walikota tertentu. Atau dari para anggota DPRD sendiri yang mempunyai inisiatif atas bakal-bakal calon. Tidak aneh apabila kepala daerah didominasi oleh kalangan atau pensiunan militer.

Menjadi sangat aneh apabila ada kalangan tertentu, sekarang ini, yang berkeinginan memilih para wakil rakyat dan penguasa menggunakan sistem lain. Misalnya model: autokrasi, monarki, atau bahkan sistem khalifah zaman dahulu. Berbagai sistem itu mulai puluhan atau ratusan tahun lalu justru berubah dan mengadopsi demokrasi. Kekuasaan tidak bisa lagi dimonopoli oleh satu atau beberapa kalangan saja. Meskipun contohnya ada sistem monarki dengan konstitusi, tetapi tetap saja orang-orang dari garis keturunan tertentu mendapat hak istimewa. Di dalam sistem demokrasi siapa saja boleh mendapatkan amanah, bahkan rakyat biasa sekalipun.

Kemerdekaan NKRI pun didukung oleh sekian banyak kerajaan atau kesultanan yang ada dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Para raja dan sultan ini sebelumnya telah mempunyai wilayah masing-masing secara turun-temurun diwariskan. Mereka dengan suka rela bergabung untuk mendukung sepenuhnya dan menjadi bagian dari wilayah NKRI. Jadi atas penguasaan tanah dan berbagai aset lain selanjutnya harus tunduk kepada peraturan pemerintahan negara.

Sistem demokrasi pun selama ini sudah sukses menghasilkan para kepala negara dari berbagai kalangan. Mulai dari presiden pertama RI, Ir. Sukarno dengan latar belakang sipil, Jenderal Suharto merupakan anggota militer aktif, BJ Habibie bisa dikatakan orang biasa, Gus Dur seorang ustad, Megawati seorang politisi, SBY pensiunan TNI, maupun Joko Widodo seorang perajin dan pedagang mebel.

Sulit dibayangkan apabila Indonesia harus memilih sistem selain demokrasi, mungkin saja sampai sekarang hanya dari satu keluarga saja yang mendapatkan kesempatan memimpin. Dari sekian banyak raja-raja yang bergabung di dalam NKRI, siapakah yang paling berhak mendapatkan amanah? Mungkin kehebohan-kehebohan yang terjadi, dan akan berlarut-larut serta menyebabkan Indonesia terpecah-belah menjadi beberapa negara. Semua akan mempunyai argumentasi masuk akal dari sudut pandang sendiri.

Para pendukung anti demokrasi itu pun mungkin banyak yang tidak paham bahwa semua ini tentang kekuasaan. Semua sistem itu adalah tentang bagaimana seseorang atau kalangan tertentu berkesempatan mendapatkan kuasa, atau sangat dekat dengan penguasa. Dari sejarah bisa dibaca bahwa hampir semua kerajaan besar mengalami keruntuhan akibat pertikaian di kalangan dalam sendiri. Baik di dalam keluarga maupun menyangkut para pembesar. Tentu untuk beberapa kasus faktor serangan musuh dari luar cukup dominan.

Faktor penting selain dari kekuasaan adalah kekuatan. Sebuah negara demokrasi juga mengatur bagaimana kekuatan dibangun untuk mendampingi kekuasaan. Kekuasaan saja tanpa kekuatan, akan tidak efektif untuk menjalankan pemerintahan. Salah satu pondasi kekuatan yang bisa dibangun adalah memperkuat kolaborasi di dalam parlemen. Orang-orang di dalam parlemen adalah representasi dari rakyat banyak. Untuk itu para penguasa harus berusaha untuk mengisi parlemen dengan orang-orang yang sejalan dengan penguasa.

Seandainya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada masa Presiden Sukarno masih solid dan tidak banyak diganti, belum tentu presiden akan jatuh. Seandainya MPR-RI tidak secara tiba-tiba membelot, mungkin Presiden Suharto masih tetap memegang kekuasaan. Selama puluhan tahun sebelumnya presiden selalu berhasil membangun kolaborasi dengan MPR. Demikian juga dengan Gus Dur, mungkin beliau lupa bahwa MPR bukan masalah pertemanan, sehingga MPR mempunyai kesempatan memberhentikan presiden. Pada masa Presiden Habibie, bahkan anggota MPR berani teriak-teriak tanpa menghormati seorang Presiden yang sedang berada di gedung MPR. Pertanggungjawaban presiden pun ditolak oleh MPR.

Salah satu hal yang sah dilakukan di dalam demokrasi adalah berunjuk rasa. Ini dalam rangka menyuarakan suatu aspirasi. Beberapa politisi kadang dengan sengaja menggalang kekuatan massa tertentu untuk melakukan unjuk rasa, bukan sebagai penyampaian aspirasi, tetapi sebagai gerakan politik menjatuhkan penguasa. Dalam banyak peristiwa, dampak ikutan dari unjuk rasa adalah kerusakan, baik sarana publik maupun pribadi. Gerakan unjuk rasa kadang berhasil, lebih sering tidak berhasil, tetapi sah-sah saja.

Apakah bisa sistem pemerintahan lain memberikan keleluasaan bagi pengunjuk rasa? Sangat meragukan. Peristiwa penembakan dan penggunaan tank kepada para demonstran di Lapangan Tiananmen Beijing tahun 1989 menjadi sebuah monumen peristiwa sejarah.

Apakah ada pemrotes yang mampu mempengaruhi kekuasaan kerajaan. Revolusi Perancis justru menjadi salah satu babak sejarah perubahan tatanan pemerintahan, dari model monarki menjadi lebih pro kepada rakyat. Kekaisaran China pun runtuh karena tuntutan untuk bersifat lebih kerakyatan oleh para jenderal. Bagaimana khalifah terakhir Bani Abbasiyah, di mana pada saat-saat kritis malah dikhianati oleh orang dalam sendiri.

Demikian pula dengan keruntuhan Kekhalifahan Utsmaniyah (Ottoman), meskipun ada konflik-konflik eksternal kewilayahan, namun seiring dengan perubahan zaman, pemicu terbesar adalah kesadaran nasionalisme negara. Kesadaran ini memunculkan kemerdekaan negara-negara berdasarkan kebangsaan. Gerakan yang telah dimulai dari benua Eropa, merembet pula ke benua Asia dan benua-benua lainnya. Maka terbentuklah negara-negara berdasarkan bangsa-bangsa (nation state), termasuk di dalamnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Begitulah lomba-lomba.

Sumber Utama : https://seword.com/umum/nikmat-hidup-di-negeri-berdemo-krasi-YzF6PtLRpV 

Modyar! Nyali Ciut Bak Kerupuk Kesiram Air, Gus Nur Minta Bantuan FPI untuk Hadapi Banser

Masalah yang dihadapi Indonesia saat ini tidak hanya soal pandemi Covid-19 yang belum juga ada titik terangnya kapan akan berakhir, tapi juga soal munculnya ulama-ulama palsu atau dadakan.

Kalau ulama-ulama palsu ini gak bikin masalah sih gak apa-apa. Tapi kelakuan mereka itu lho yang nauzubillah min zalik. Lebih bejat dari orang-orang yang berjenis kelamin palsu.

Sebut saja Tengku Zul yang awalnya hanya seorang penyanyi di RRI.

Kini jadi ulama dadakan.

Dan yang dia lakukan bukannya mengajak kepada kebaikan, tapi malah menyebarkan hoax serta ujaran kebencian tiada hentinya.

Lucunya, orang-orang seperti ini masih ada juga yang mau jadi pengikutnya.

Sebut saja laskar FPI, anggota PA 212 dan kadrun-kadrun yang lain menjadikan si Tengku ini ulama panutan.

Padahal aslinya ulama digoreng dadakan dua rebuan.

Kemudian, ada juga Sugi Nur Raharja atau Gus Nur, ulama dadakan yang suka bikin masalah.

Pertama, Si Gus Nur ini sebelas dua belas dengan Novel Bamukmin kelakuannya, yakni melakukan pembohongan publik pada namanya.

Kalau Novel, bukan merupakan keturunan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tapi mengaku kalau dirinya habib. Sedangkan si Gus Nur ini bukan merupakan keturunan kyai atau ulama tapi senang dipanggil Gus.

Padahal kita tahu sendiri bahwa Gus itu merupakan panggilan untuk anak laki-laki pemilik pondok pesantren atau anak kyai kharismatik, khususnya di kalangan Nahdliyin. Contohnya Gus Dur (Abdurrahman Wahid), merupakan anak Kyai Wahid Hasjim dan juga merupakan cucu Hadratush Syaikh Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama.

Kemudian ada Gus Yaqut (Yaqut Cholil Quomas), merupakan putra dari Kyai Cholil Bisri. Kyai Cholil ini merupakan pendiri sekalgus pengasuh Ponpes Roudlatut Thalibin, Rembang.

Nah, berbeda dengan Tengku Zul yang punya latar belakang seniman alias penyanyi, si sugi Nur ini dulunya merupakan sales marketing pembalut wanita serta pemain debus.

Jadi, jangan ditanya dia lulusan pesantren mana. Karena dia tidak pernah sama sekeli nyantri seumur hidupnya. Kecuali pernah ikut pesantren kilat.

Yang ada, dia lancar bicara karena latar belakang pekerjaannya itu, yakni seorang sales. Yang kita tahu sendiri kalau berhadapan dengan sales seperti apa. Segala jurus rayuan dikeluarkan agar barang dagangannya tersebut bisa laku.

Nah, kalau Tengku Zul biasanya menyerang pemerintah, si Sugi Nur ini getol banget menyerang NU, Banser dan Ansor.

Entah apa salah NU padanya sehingga ia berbuat begitu.

Akibat ulahnya tersebut, pada 2018 lalu ia pernah diperiksa polisi atas kasus pencemaran nama baik terhadap Ansor, Banser dan NU melalui media sosial.

Si Gus Nur ini sudah ditetapkan sebagai tersangka lho oleh polisi kala itu. Tapi entah kenapa hingga saat ini belum ditahan juga. Padahal hakim juga sudah memvonisnya hukuman 1 tahun 6 bulan penjara waktu itu.

Mungkin karena polisi takut disebut mengkriminalisasi ulama kali ya. Karena ketua FPI, Ahmad Sobri Lubis juga pernah mengatakan, Indonesia dilanda gempa bumi kala itu karena pemerintahnya mengkriminalisasi ulama. Salah satunya mengkriminalisasi si Gus Nur ini.

Padahal sejatinya do’i bukan ulama. Melainkan sales pembalut yang diulamakan.

Lantaran telah menghina NU, kemudian dilaporkan ke polisi, dan hingga kini ia masih menghirup udara bebas. Hal inilah yang membuat si Sugi Nur ini semakin menjadi-jadi terhadap NU, Banser dan Ansor.

Baru-baru ini, ia kembali menjelek-jelekkan Ormas keagaamaan terbesar di Indonesia itu.

Saat wawancara dengan eks komisaris BUMN pecatan yang juga anggota KAMI, Refly Harun, ia secara terang-terangan mengatakan NU sopirnya mabuk, kondekturnya teler, dan kernetnya ugal-ugalan serta isi busnya PKI, liberal, dan sekuler.

Hal inilah yang kemudian membuat Nahdliyin tidak tinggal diam. Pasca mengetahui organisasinya tersebut telah dihina sedemikian rupa oleh ulama digoreng dadakan Gus Nur itu, Aliansi Santri Jember yang dikawal oleh Banser langsung melaporkannya ke polisi.

Karena jelas, pernyataan Gus Nur itu mengandung muatan ujaran kebencian serta merendahkan marwah NU.

Tidak pelak, saat ini kebebasan ulama Kadrun itu terancam. Kalau seandainya polisi memiliki bukti yang cukup, tentu ia akan menjadi tersangka lagi. Dan peluangnya untuk masuk penjara kali ini jauh lebih besar. Karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum untuk kedua kalinya.

Lantas, berhadapan dengan Banser apakah Gus Nur tidak gentar?

Ternyata, nyali do’i ciut juga bak kerupuk disiram kuah rendang.

Terbukti, dia menghubungi kelompok yang sealiran dengannya, yakni FPI untuk meminta bantuan hukum serta moril dalam rangka menghadapi laporan dugaan penghinaan terhadap NU tersebut.

"Gus Nur sudah menghubungi saya untuk laporan dari rekan-rekan Banser NU di sana Jember," kata Ketua Tim Advokasi FPI Jatim, Andry Ermawan, (20/10).

"Tim advokasi Gus Nur dan bantuan hukum FPI Jatim siap mendampingi Gus Nur," lanjutnya lagi.

-o0o-

Memang sih, sudah semestinya proses hukum harus berjalan terhadap Sugi Nur ini, agar bisa jadi pelajaran buat Kadrun yang lain bahwa setiap orang tidak bisa senaknya saja berkata kotor & memfitnah orang atau pihak lain.

Dan, kalau do’i tidak diproses hukum, suatu saat akan ada lagi orang lain yang berulah seperti dia. Bahkan, si Sugik ini pun akan mengulangi lagi perbuatannya ke depannya.

Mudah-mudahan nanti proses sidangnya live. Karena pengen lihat juga si Sugi ini ngomong danjcuukk, matamu picek, dll ke jaksa dan hakim. Biar dia dapat bonus hukuman gitu.

Sumber :

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201020150350-20-560556/fpi-jatim-akan-dampingi-gus-nur-hadapi-kasus-dugaan-hina-nu

Sumber Utama : https://seword.com/umum/modyar-nyali-ciut-bak-kerupuk-kesiram-air-gus-SnsQYTR9LH 

Ada Isu Papua Merdeka Di Demo Omnibus Law, Asing Dipastikan Bermain!!

Penulis adalah seorang yang tidak pernah percaya segala macam jenis teori konspirasi. Namun, rasanya kali ini sangat sulit bagi penulis untuk tidak berkata kalau demo Omnibus Law ada hubungannya dengan asing, seperti yang Prabowo katakan.

Diawali dengan 35 Investor yang tidak pernah investasi di Indonesia, tapi menolak Omnibus Law. Selanjutnya, salah satu anggota parlementer Malaysia bernama Charles Santiago juga menolak Omnibus Law dengan tuduhan-tuduhan yang sudah penulis bantah di artikel sebelumnya.

Sehari setelah hal tersebut, TNI langsung mengirimkan pasukannya ke Ambalat, wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Tidak tanggung-tanggung, mereka juga menurunkan pesawat tempur. Hal ini juga sudah penulis bahas pada artikel sebelumnya.

Setelah hal-hal mencurigakan di atas, hari ini demo Omnibus Law kembali berlangsung. Demo kali ini memang tidak separah minggu kemarin, walaupun tetap saja ada provokator yang kepolisian tangkap. Namun, yang jadi perhatian penulis adalah adanya teriakan isu "Papua Merdeka" dari demonstran di Yogya yang menamakan diri "Aliansi Rakyat Bergerak".

Dikutip dari gatra.com mereka berkata :

Juru bicara ARB, Luci, mengatakan penindasan telah terjadi dari Sabang sampai Merauke. “Kami meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama bersolidaritas tentang apa yang terjadi di West Papua,” katanya di sela aksi di Bundaran UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (20/10).

Menurut Luci, warga West Papua harus diberi hak untuk menentukan nasibnya sendiri. “Masyarakat harus satu perjuangan secara bersama memberikan hak kepada kawan-kawan di Papua untuk menentukan apa yang mereka inginkan,” katanya.

Di Papua sendiri, 3 Prajurit TNI terluka ditembak oleh OPM. Berikut beritanya dikutip dari viva.co.id :

"Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Perbatasan dari Batalyon Infanteri (Yonif) 312/Kala Hitam dihadang dan ditembaki secara brutal kelompok seperatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua."

Berbicara soal Papua, tentu kita tidak lupa dengan nama Veronica Koman yang juga terang-terangan menolak Omnibus Law. Veronica Koman sekarang berada di Australia, seperti kita ketahui Australia sangat menginginkan Papua merdeka karena memiliki banyak kepentingan di sana.

Bahkan kelompok pendukung gerakan Papua merdeka di Australia membuka kantor perwakilan OPM di Melbourne pada 25 Juni 2014. Jadi sampai sini penulis heran jika ada yang menganggap tidak ada campur tangan asing terkait Omnibus Law ini.

Penulis perlu waktu untuk dapat mengurai semua potongan-potongan puzzel ini menjadi suatu gambaran yang utuh. Namun setidaknya di sini penulis sudah mengetahui negara mana saja yang bermain dan apa kepentingan mereka di Indonesia.

Malaysia adalah negara yang sering mengklaim budaya Indonesia dan mengambil hasil alam di Indonesia. Turunnya TNI ke Ambalat tentu menguatkan keterlibatan Malaysia dalam penolakan Omnibus Law ini. Apalagi, Omnibus Law bisa membuat Investor lari ke Indonesia, dan tentunya iklim bisnis di Malaysia akan menurun, khusunya bisnis CPO dan Sawit yang sama-sama jadi andalan kedua negara.

Australia sudah jelas mengingikan Papua merdeka, demi mengeruk kekayaan alam Papua. Bahkan Australia membuat kantor perwakilan di Melbourne, dan tentu saja Australia memelihara Veronica Koman yang adalah tokoh pergerakan Papua Merdeka.

Dan yang terakhir perlu kita ketahui, Australia dan Malaysia adalah bagian dari negara persemakmuran Inggris. Inggris sendiri “memelihara” Benny Wenda dengan memberinya sejumlah kemudahan, antara lain suaka politik dan kantor perwakilan OPM yang diresmikan April 2013.

Benny Wenda adalah salah satu tokoh pergerakan Papua Merdeka seperti Veronica Koman. Yang terakhir, penulis curiga keterlibatan Vanuattu juga, karena sebelum ramai-ramai Omnibus Law, kita dihebohkan dengan Vanuattu yang meminta Papua merdeka di sidang umum PBB, namun akhirnya diskak diplomat muda kita Silviany Pasaribu.

Dan potongan puzzle terakhir dari semua ini adalah, Inggris adalah salah satu sekutu abadi Amerika. Jrengg!! Seperti yang kita ketahui, Amerika punya kepentingan di Freeport, dan Jokowi adalah Presiden satu-satunya yang berani membeli saham freeport agar kembali menjadi milik Indonesia.

Keputusan Jokowi itu adalah keputusan yang sangat berani, sekaligus berbahaya tentunya. Perhatian Jokowi kepada Papua, membuat banyak negara asing ingin mengobok-obok Indonesia, dan akibatnya terasa sampai saat ini, termasuk penolakan Omnibus Law.

Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu Jokowi? Jawabannya, selain berdoa, tentu sebaiknya kita menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas.

Sementara sekian dulu, semoga pemerintah bisa menelusuri siapa saja dibalik semua ini. Begitulah kura-kura.

Suka dengan artikel penulis, atau ada kritik dan saran? Silakan lihat profile penulis di bawah artikel ya :)

Sumber :

https://www.gatra.com/detail/news/493304/hukum/demonstran-di-yogya-teriakkan-hak-warga-west-papua

https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1314096-serangan-brutal-opm-di-papua-tiga-prajurit-kala-hitam-tni-luka-luka?medium=terpopuler-widget

https://news.detik.com/bbc-world/d-4629190/kota-oxford-beri-penghargaan-ke-aktivis-papua-benny-wenda-ri-kecam-keras

Sumber Utama : https://seword.com/politik/ada-isu-papua-merdeka-di-demo-omnibus-law-asing-hM2RrxadFx 

MUI Yang Mencoba Mengasah Taring Politik

Sekilas tentang MUI supaya masyarakat lebih mengerti, bukan hanya mendengar nama MUI tanpa tahu apa MUI itu. MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta yang mewadahi ulama, zu’ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. 

Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh, setidaknya, dua hal:  

pertama, respons atas kebangkitan kembali bangsa Indonesia setelah 30 tahun merdeka;  

kedua, keprihatinan terhadap energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.  

Lima fungsi dan peran utama MUI, yaitu sebagai:  

1) Pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya).

2) Pemberi fatwa (mufti). 

3) Pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah). 

4) Gerakan kedamaian dan pembaruan (Islah wa at- Tajdid). 

5) Penegak hal-hal yang baik dan pencegah dari hal-hal yang mungkar (Amar ma'ruf dan nahi munkar).Sumber

Dalam fungsi dan peran MUI itu, semua berhubungan dengan pembangunan umat untuk kesejahteraan rohani umat. Tidak satupun yang tersurat bersinggungan dengan politik. Dan fatwa yang dikeluarkan pun sesungguhnya hanya fatwa dalam rangka membentengi keimanan umat. Bukan fatwa yang aneh-aneh dan menghebohkan yang justru menjadi kontroversial serta membatasi perkembangan kehidupan secara umum, bahkan seringkali melampaui wewenang mereka. MUI berani membuat fatwa-fatwa kepada umat Islam yang melebihi ketentuan yang difirmankan Alquran. Beberapa fatwa yang pernah menghebohkan itu, misalnya fatwa BPJS, fatwa pakaian Jilbob, fatwa haram transaksi melalui bank-bank konvensional dengan alasan mengandung unsur riba, fatwa sesat bagi semua kelompok yang tidak sejalan dengan pandangan mereka sebagai kelompok mayoritas. Dan masih banyak fatwa-fatwa aneh dan dipaksakan, karena fatwa yang dikeluarkan MUI hanya berdasarkan interpretasi mereka sendiri atau hanya pendapat sekelompok ulama. Dan akan lebih baik jika hal-hal dan pendapat aneh-aneh itu diberlakukan sebagai sekedar anjuran saja.

Seiring berjalannya perkembangan politik, tampaknya MUI semakin tergoda untuk keluar dari fungsi dan peran utamanya. MUI mulai merambah dunia politik, bahkan sering menjadi sandung laku bagi pemerintah, dalam upaya menjadikan bangsa dan negara ini berkembang dan maju menjadi negara yang diperhitungkan perannya oleh dunia. Dalam hal ini MUI benar-benar telah menyimpang dari fungsi dan peran utamanya, dan semakin menjadi lembaga yang aneh.

Belum lama ini MUI melemparkan wacana jabatan presiden cukup satu periode, dengan masa jabatan 7-8 tahun. Dengan alasan : 1. Masa jabatan presiden bisa dipilih dua kali dapat menimbulkan ketidaksetaraan bagi calon lain. 2. Calon petahana diduga dapat menyalahgunakan jabatan dan kekuasannya untuk maju yang kedua kalinya. 3. Dengan satu periode setiap calon yang bertarung dalam pemilihan presiden memiliki kekuatan yang sama.

Dengan MUI melemparkan wacana usulan pembatasan jabatan presiden satu periode, MUI telah menyimpang jauh dari peran dan tugas utama yang harus dilakukannya. MUI menjadi lembaga yang mudah ditebak kemana arah fatwa yang akan dikeluarkannya. Dan tentunya masyarakat juga menilai, ternyata MUI mengemban misi politik. Akibatnya, masyarakat tidak lagi mempercayai lembaga ini sebagai lembaga para ulama yang mengurusi masalah-masalah kesejahteraan rohani umat Islam. Masyarakat menjadi tidak lagi menghargai marwah yang dimiliki MUI, karena mungkin saja lembaga MUI ini diselewengkan oleh oknum ulama di dalamnya, demi keuntungan dan kepentingan pribadi ataupun kelompok-kelompok tertentu.

Boleh-boleh saja lembaga MUI yang sering menunjukkan keanehan ini memasuki ranah politik, asal tidak menjadi lembaga praktisi politik. Misalnya saja mengeluarkan fatwa yang ditujukan bagi pemilik hak pilih, dengan tujuan agar proses pemungutan suara sampai proses pengumuman pemenang berjalan dengan aman, transparan, dan akuntabel. Artinya fatwa yang dikeluarkan benar-benar membawa kebaikan umat dalam rangka menjaga kondusifitas perkembangan politik di Indonesia. Tetapi, jika yang muncul dari MUI adalah masalah pembatasan jabatan presiden, itu yang menjadikan MUI menjadi semakin aneh di mata masyarakat.

Membatasi masa jabatan presiden bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, dan memerlukan dasar yang kuat untuk melakukan perubahan. Berbicara masa bakti presiden, berarti berbicara juga mengenai UUD 1945. Mengubah mekanisme masa bakti presiden berarti harus mengamandemen UUD. MUI sebaiknya tidak menjadikan usulan perubahan masa jabatan presien ini sebagai uji coba mengasah tajam tidaknya taring MUI di wilayah yang bukan ranahnya.Taring MUI akan berfungsi dan semakin tajam jika tetap pada peran dan fungsi utama MUI itu sendiri. Justru yang harus MUI perhatikan dan perlu mawas diri adalah, mengapa banyak kalangan yang menganggap MUI sebagai lembaga yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Salam 2 Periode dan Rahayu Wilujeng

Bamswongsokarto

Sumber Sumber Sumber 

Sumber Utama : https://seword.com/politik/mui-yang-mencoba-mengasah-taring-politik-6sWKJUi9jC 

Pemerintah Berkali-kali Salah Langkah, Habiskan Ratusan Miliar Rupiah Tanpa Manfaat

Meskipun pada akhirnya kita adalah manusia yang bisa berbeda pendapat tentang banyak hal, tapi saya yakin kita juga akan sering bertemu di titik-titik sepakat.

Saya teringat ketika Pilpres 2019 lalu, melihat begitu antusias dan solidnya tim Jokowi Amin waktu itu. Misal ada kesalahan atau blunder, kita solid memperbaiki. Begitu ada program dan gagasan baru, kita kompak menyebarkannya, menembus batas-batas kemampuan. Mengetuk pintu-pintu persepsi masyarakat lewat beragam cara.

Meskipun setiap relawan membawa nama dan benderanya sendiri, kadang juga sok tampil dan main klaim, tapi pada akhirnya kita bisa sepakat, bahwa tujuannya adalah sama, Jokowi Amin menang.

Nyaris tak ada perbedaan pendapat. Nyaris tak terjadi gesekan atau komunikasi buruk sepanjang kampanye. Begitu solid, begitu semangat untuk satu tujuan.

Namun pemandangan semacam itu kini tak terlihat lagi. Dan menyedihkannya, kita bahkan gagal mengawal sebuah terobosan penting untuk Indonesia untuk puluhan tahun mendatang. Kita gagal menjelaskan substansi UU Cipta Kerja.

Jujur saja, sejak awal UU Cipta Kerja itu mencuat, sejak hoax mulai bertebaran di bulan Juli Agustus lalu, saya sudah mencari-cari sendiri terkait isu-isu yang bisa dijadikan pembanding. Di saat pemerintah malah mengumpulkan artis untuk sosialisasi UU ini, saya menahan diri untuk tidak menertawakannya. Karena belakangan artis yang disuruh iklan UU ini malah minta maaf karena diserang netizen, lalu mengklaim akan mengembalikan uang iklannya ke pemerintah.

Padahal kalau pemerintah mau mengundang saya dan penulis Seword, mungkin dampaknya akan jauh lebih baik. Karena mohon maaf, artis-artis itu biasa mengiklankan produk sabun, kecantikan, program diet dan sebagainya. Jadi memang tidak bisa dijadikan influencer untuk produk Omnibus Law yang merupakan produk politik. Ini tentang perang pemikiran, bukan sekedar basis fans.

Penulis Seword juga tak perlu dibayar sebenarnya. Karena mereka datang dari berbagai profesi yang bisa hidup sendiri. dan Seword sebagai perusahaan media juga sudah bisa hidup selama 5 tahun ini. Jadi asal pemerintah mau membuka komunikasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada, maka hasilnya jelas akan lebih baik.

Saya melihat tidak ada orkestrasi narasi seperti jaman kampanye dulu. Tidak solid, liar bergerak sendiri-sendiri. Bahkan ada juga relawan Jokowi yang kontra dengan Omnibus Law ini.

Secara psikologis, saya bisa paham bila ada yang bilang si anu sakit hati karena gagal jadi komisaris atau menteri. Jadi kini menyerang Jokowi. Karena saya juga sering mendapat stempel semacam itu ketika mengkritik atau mengingatkan pemerintah.

Tapi faktanya, memang tidak ada komunikasi yang baik antar relawan akhir-akhir ini. Baik itu kelompok relawan yang sudah menempati posisi strategis sebagai komisaris, ataupun relawan tanpa tanda jasa seperti saya ini.

Jadi maklum kalau PBNU sempat protes keras dengan Omnibus Law karena juga kurang paham terkait isi dan substansinya. Dan belakangan bilang akan membatalkan ke MK jika isinya sesuai dengan pidato Presiden.

Lebih dari itu, saya juga heran kenapa relawan yang tak mendapat tempat di pemerintahan itu seperti ditinggalkan. Tak dimanfaatkan. Malah mengundang artis-artis dengan alasan netral.

Saya juga heran kenapa pemerintah dengan mudahnya memberikan stimulus bantuan kepada media, bahkan uang iklan dengan alasan terdampak krisi covid, namun di sisi lain membiarkan Seword tetap hidup sendiri dengan segala keterbatasannya. Seolah Seword ini bukanlah media yang juga terdampak krisis.

Mohon maaf ini bukan soal uangnya, tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh media-media yang menerima bantuan tersebut sekarang? justru memprovokasi pendemo dan mengajak pada pembangkangan sipil. Itu jelas bukan sebuah kritik dan netral, tapi provokasi.

Saya pikir semua pihak harus kembali duduk bersama, bergerak bersama. Manfaatkan sumber daya yang ada.

Harapan kita juga pasti sama, kita tidak ingin gelombang demo terjadi lagi seperti sekarang, membuat investor berpikir dan ragu-ragu. Mengganggu aktifitas masyarakat. Dan yang mungkin tak disadari banyak orang, entah sudah berapa ratus miliar yang harus dikeluarkan untuk biaya pengamanan selama terjadi demo beruntun ini.

Saya sangat meyakini bila irama kita seperti masa kampanye lalu, maka hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Membakar uang untuk biaya pengamanan. Belum lagi biaya kerusakan fasilitas umum.

Terakhir, saya mungkin kecewa karena gagal jadi Menteri. Tapi kekecewaan tersebut tidak akan pernah saya jadikan alasan untuk menyerang pemerintah dan Jokowi. Saya ingin Indonesia ini maju dan berada di jalan yang benar. Saya juga ingin Presiden Jokowi menyelesaikan kepemimpinannya dan meninggalkan warisan yang positif untuk kemajuan bangsa. Dan prinsip tersebut tak akan pernah berubah apapun alasannya.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/pemerintah-berkali-kali-salah-langkah-habiskan-T7LxEtCXQV 

Munas MUI Bahas Politik, Mau “Tembak” Jokowi? Gus Yaqut Sentil Keras!

Jangan pernah lupa bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini adalah LSM, lembaga swadaya masyarakat. Bukan lembaga pemerintah, bukan pula partai politik. Ok, MUI mengeluarkan berbagai fatwa, namun harusnya yang langsung berhubungan dengan soal-soal ibadah atau keyakinan. Nggak sampai lah ngurusin permainan PUBG atau soal mekanisme BPJS, apalagi ngurusin politik. MUI harusnya banyak berperan dalam menangani radikalisme yang banyak tersebar lewat para ustadz radikal atau paham khilafah yang jelas bertujuan mengganti dasar negara Pancasila. Tapi nyatanya? Sertifikasi halal pun ditaruh ke kulkas dan peralatan masak. Aneh-aneh aja.

Pada akhir November nanti MUI akan menggelar Munas (Musyawarah Nasional). Rencananya MUI akan mengadakan pemilihan ketua umum baru untuk menggantikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, untuk periode 2020 - 2025. Selain itu, MUI akan membahas sejumlah fatwa pada 3 bidang ini : masalah sosial budaya, ibadah dan ekonomi syariah. Dilansir cnnindonesia.com, 

Ketua Tim Materi Fatwa Munas MUI Asrorun Niam Sholeh (Niam) mengatakan ada sejumlah fatwa yang bakal dibahas, yakni tentang perencanaan haji belia dan dana talangan haji, pengawasan pengelolaan zakat dan zakat perusahaan, dan wakaf. Pembahasan fatwa disebut juga akan membicarakan terkait Covid-19, seperti tentang vaksin, penanggulangannya, rambu-rambu adaptasi kehidupan baru, pemanfaatan bagian tubuh manusia untuk menjadi bahan pengobatan. Ok, ini sepertinya masih cocok lah ya dibahas oleh MUI. Namun, pernyataan Niam selanjutnya bikin kaget.

"Tiga bidang itu juga mencakup rencana fatwa termasuk periode masa bakti presiden, pilkada dan politik dinasti, serta paham komunisme," kata Niam Sumber. Ehh?? Ini LSM apa partai politik? Dijelaskan oleh Ketua Fatwa MUI Hasanuddin AF, bahwa mereka akan mengusulkan fatwa tentang masa jabatan presiden selama 7 - 8 tahun untuk satu periode dan tidak bisa dipilih lagi pada periode selanjutnya. Alasannya, potensi penyalahgunaan wewenang oleh calon presiden petahana sangat besar terjadi bila memutuskan untuk maju kembali pada periode selanjutnya. "Kadang-kadang potensi menggunakan kekuasaan, keuangan dan sebagainya. Itu mudaratnya ya," ujarnya. "Jadi calon yang baru nanti sama-sama setara. Baru. Tidak bertarung lawan petahana. Kan begitu. Itu mudaratnya enggak begitu banyak saya kira," katanya Sumber. Kalau soal komunisme, yang akan dibahas adalah bahayanya. "Komunisme sebagai sebuah paham yang menafikan dimensi Ketuhanan merupakan paham yang tertolak karena bertentangan dengan dasar negara dan tidak sejalan dengan norma agama," kata Niam Sumber.

Saya kok kaya mendengar gaung dari cuitan-cuitan Tengku Zul yang suka aneh nyeleneh dan di luar batas nalar itu ya. Serta pendukung Orba. Ketika beberapa orang yang dianggap ahli dan punya ilmu pengetahuan lebih memilih untuk membahas paham komunisme ketimbang paham radikalisme, maka rasanya kita ditarik mundur ke tahun-tahun 60-an hingga 80-an. Ketika masa Perang Dingin masih berlangsung. Ketika negara Uni Soviet masih besar dan bersatu. Ketika tembok Berlin masih berdiri memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur. Membahas komunisme di jaman now itu buang-buang waktu. Emang negara mana yang masih saklek menjalankan paham komunisme selain Korea Utara? Tempat lahir paham itu saja di Rusia, sudah ditinggalkan. Rusia sudah jadi negara kapitalis, dan di sana setahu saya tidak ada larangan beribadah buat semua agama. Sama saja lah dengan di China. Emang di China ada gitu larangan percaya sama Tuhan dan beribadah? Masjid ada, gereja ada. Bahkan sekarang marak pula wisata halal kan?

Itu satu, ya. Soal pilkada saya tidak tahu apa yang mau dibicarakan oleh MUI. Tapi ya sama saja, nggak relevan lah. Emang ada gitu bagian dari Pilkada yang berpotensi melemahkan kepercayaan umat Islam? Apalagi politik dinasti? Ini kok tendensius ya? Di jaman presiden Soeharto MUI pernah membahas politik dinasti? Jaman Orba itu sangat relevan buat membahas politik dinasti alias KKN. Buktinya ada di mana-mana. Sementara sekarang ini, kok saya mencium bau amis arahnya ke Presiden Jokowi ya? Karena majunya anaknya dan menantunya di Pilkada? Maksudnya apa nih MUI? Juga sekalian dengan pembahasan soal masa jabatan presiden. Alasannya kok juga tendensius ya? Seakan MUI ini partai oposisi yang sedang menyasar untuk memojokkan Presiden Jokowi? Wajar saja jika rencana fatwa ini mendapat kritik keras dari PKB dan Golkar.

Ketua DPP Partai Golkas Zulfikar Arse Sadikin mengingatkan MUI bahwa soal jabatan presiden itu sudah diatur dalam UUD 1945. Sudah ada pula kontrol dari parlemen maupun publik agar kekuasan presiden tidak kebablasan Sumber. Dari PKB, sentilannya lebih keras lagi. Yang ngomong adalah Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Yaqut Cholil Qoumas, atau Gus Yaqut. "Makin aneh saja MUI ini," kata Gus Yaqut. Dia meminta MUI berbicara sesuai tugas dan fungsinya. "Daripada bicara di luar domainnya, lebih baik MUI ini berpikir bagaimana caranya Islam sebagai agama tidak dipakai sebagai komoditas politik. (Lebih baik MUI memikirkan bagaimana caranya) membatasi ceramah-ceramah provokatif dan sebagainya," tutur Yaqut Sumber.

Ya saya pasti setuju dengan sentilan keras Gus Yaqut dong. Radikalisme, provokasi umat, dan bahkan soal kawin kontrak di Puncak itu lebih cocok buat dijadikan pembahasan dan dikeluarkan fatwanya oleh MUI. Dari namanya saja kan sudah jelas, perkumpulan ulama yang membahas soal agama. Bukan Majelis Ulama Berpolitik. Kalau mau ngurusin politik, sekalian saja bikin partai. Sedangkan ormas-ormas Islam besar saja tidak mau terlibat dalam politik praktis. Ini kok MUI jadi mirip sama FPI atau PA 212? Atau memang sudah diarahkan begitu? Ya harus diingat lagi bahwa MUI hanyalah LSM.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/munas-mui-bahas-politik-mau-tembak-jokowi-gus-hiTGOE5tDF 

Ini Bukti Kalau Akhlak Rizieq yang Seharusnya Direvolusi Total

Ada slogan salah satu merk minuman teh terkenal, yakni "apapun makanannya minumnya teh botol Sosro".

Hal ini juga yang berlaku pada FPI dan PA 212.

Apapun isunya, mereka pasti ikut campur dan demo.

Mulai dari Pilgub DKI 2017, Pilpres 2019, pengangkatan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina, RUU Haluan Ideologi Pancasila, etnis Uighur, konflik Rohingya, konflik Palestina, komunis. Hingga yang terakhir, soal UU Cipta Kerja mereka pun ikut campur.

Persoalan paham atau tidak isu yang diramekan tersebut urusan belakang. Yang penting demo dulu. Dan dapat nasi bungkus.

Tapi lucunya, kelompok ini seperti tong kosong nyaring bunyinya. Apa yang mereka sampaikan tidak pernah sama sekali didengar atau bahkan dituruti. Seperti pemerintah China (terkait isu Uighur) tidak pernah mempedulikan tuntutan mereka. Begitupun pemerintah Myanmar (terkait isu Rohingya) cuek bebek sama mereka.

Bahkan, pemerintah israel (terkait isu Palestina) sekalipun tidak pernah mau mengikuti kehendak para Kadrun ini.

Termasuk juga pemerintah Indonesia dan KPU, menganggap suara kaum Monaslimin ini hanya sekedar kentut saja yang nyaring bunyinya. Tidak lebih dari itu.

Contohnya saat Pilpres 2019 lalu, PA 212 dan FPI ini menuntut agar KPU menghentikan penayangan real count hasil Pilpres. Yang mana kala itu perolehan suara Capres yang mereka dukung, Prabowo kalah di real count tersebut.

Meskipun sudah diintervensi oleh para Kadrun, tetap saja KPU tidak bergeming, menayangkan hasil real count Pilpres tersebut. Tanpa ada rasa segan, takut atau gimana gitu.

Begitupun dengan Pilkada serentak 2020 ini, FPI dan PA 212 secara terang-terangan mendesak agar hajatan demokrasi itu ditunda.

Tapi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi beserta jajarannya dan penyelenggara Pemilu?

Pilkada serentak 2020 tetap berlangsung. Dan tidak ada ceritanya ditunda.

Karena tidak ada kepastian Covid-19 ini akan segera berakhir. Dan negara lain, seperti Amerika yang warganya terinfeksi Corona jauh lebih banyak dari Indonesia juga tidak menunda hajatan Pemilu.

Teranyar, ada lagi suara nyaring dari FPI dan PA 212 ini.

Kali ini terkait UU Cipta Kerja Omnibus Law. Yang mana mereka ikut PKS dan Partai Demokrat, yakni menolak UU tersebut.

Lucunya, mereka demo menolak UU Cipta Kerja, tapi tuntutannya minta Presiden Jokowi mundur.

Kan Jaka Sembung bawa golong banget. Alias gak nyambung Lu tong!

Selain itu, mereka juga mengeluarkan maklumat yang membuat netizen tertawa terbahak-bahak, yakni menyatakan bahwa Rizieq akan pulang ke tanah air untuk memimpin revolusi di negeri ini.

"Imam besar Habib Rizieq Shihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi," ujar ketua FPI Ahmad Shabri Lubis dengan nada meyakinkan di hadapan para Kadrun 212, (13/10).

Padahal kita tahu sendiri bagaimana keadaan Rizieq di Arab Saudi sana. Sial bin apes.

Ia dicekal oleh pemerintah Arab Saudi lantaran belum membayar denda overstay yang jumlahnya mencapai angka 500 juta rupiah itu.

Selain itu, di Arab Saudi sana ia juga nyaris tidak dianggap. Nyaris tidak ada warga negara tersebut yang mengenalinya. Termasuk juga Raja Salman, tidak memperdulikannya sama sekali.

Yang ada justru Presiden Jokowi yang dijamu secara mewah oleh orang nomor satu di Arab Saudi itu. Bukan Imam besar FPI tersebut.

Pertanyaannya, bagaimana mau memimpin revolusi kalau masih dicekal?

Mau memimpin revolusi di Arab Saudi sana?

Siap-siap saja dihajar sama algojo Muhammad bin Salman.

Mungkin karena takut pernyataan revolusi ala Rizieq ini diperkarakan karena mengarah ke kudeta, dibelokkanlah menjadi revolusi akhlak oleh Jubir FPI, Munarman.

"Soal pernyataan bahwa Habib Rizieq akan pimpin revolusi, saya juga mau katakan sekarang ini Pak Jokowi mengatakan revolusinya adalah revolusi mental. Kenapa ketika Habib Rizieq mengeluarkan kata revolusi, memimpin revolusi itu dipersoalkan? Jadi secara per definisi, revolusi itu adalah perubahan yang cepat itu yang dimaksud, perubahan cepat dalam soal apa? Kalau rezim Pak Jokowi dengan pimpinan Pak Jokowi membuat slogan revolusi mental, maka Habib Rizieq menyuarakan, dan membawa, serta akan memimpin revolusi akhlak," ujar Munarman ngeles, (18/10).

Pertanyaannya, apakah mungkin seorang Rizieq memimpin revolusi akhlak di Indonesia?

Berdasarkan rekam jejaknya sih tidak pantas sama sekali ferguso. Yang ada kalau dia memimpin revolusi akhlak di negeri ini, moral generasi penerus bangsa bisa hancur total tidak tersisa.

Karena, walau bagaimanapun juga dia itu merupakan eks tersangka kasus chat mesum bersama seorang janda cantik, Firza Husein.

Selain itu, ia juga memiliki banyak kasus kok. Mulai dari mengatakan di uang rupiah nominal 100 ribu terdapat logo palu arit, menodai Pancasila, melecehkan umat Kristen, menyebarkan kebencian bernuansa SARA, memplesetkan bahasa Sunda sampurasun menjadi campur racun. Dan juga disebut-sebut melakukan penyerobotan dan pemilikan tanah negara tanpa hak.

Dari sekian banyak kasus itu, tentu kasus chat asusilanya bersama Firza yang paling viral di dunia maya. Dan kasus ini juga yang menyebabkannya gak kuat menanggung malu. Sehingga memilih untuk kabur Arab Saudi menjadi bang toyib di sana.

Jadi, dengan demikian, akhlak siapa yang semestinya direvolusi total?

Akhlak Rizieq doang, beserta akhlak jajarannya pemegang kunci surga di FPI dan PA 212.

Bukan akhlak yang lain.

Sumber :

https://news.detik.com/berita/d-5218289/munarman-fpi-habib-rizieq-akan-memimpin-revolusi-akhlak

https://news.detik.com/berita/d-5218289/munarman-fpi-habib-rizieq-akan-memimpin-revolusi-akhlak

Sumber Utama : https://seword.com/umum/ini-bukti-kalau-akhlak-rizieq-yang-seharusnya-GTJyq3UlJO 

FPI Sibuk Update Berita Rizieq Melulu, Update Tiap Detik Aja di Medsos Biar Lebih Meriah

Sejak pengumuman Rizieq bakal pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi (kemudian diklarifikasi lalu ditambahkan menjadi revolusi akhlak), berita tentang Rizieq terus digembar-gemborkan media maupun oleh pendukung Rizieq itu sendiri.

Oh ya, sekilas info. Saya sempat melihat komentar lucu mengenai ini di media sosial. Entah ini beneran atau editan, tak tahu pasti. Isi komentarnya begini. Dari kalimatnya, terkesan pendukung Rizieq juga. Intinya orang ini mendukung Rizieq pulang untuk memimpin 'reproduksi'. Iya, reproduksi, orang ini salah tulis, mungkin kapasitas otaknya begitu. Lantas dibalas oleh netizen, mungkin maksudnya bukan reproduksi, tapi reparasi. Kemudian dibalas lagi, mungkin maksudnya renovasi. Kemudian dibalas lagi, mungkin maksudnya reboisasi. Dibalas lagi, mungkin maksudnya resolusi. Hahaha. Demikian sekilas info yang tidak penting ini.

Ok, kita kembali ke Rizieq.

Tepatnya, Rizieq akan pulang ke Indonesia pada bulan Maulid. Kabar itu disampaikan oleh Ketua DPP FPI Slamet Maarif. “Doakan Rizieq Shihab pulang bulan Maulid dan semoga semuanya lancar,” kata Slamet, melalui kanal YouTube FrontTV.

Terkait prosesnya, Slamet mengungkapkan Rizieq tinggal membeli tiket untuk kembali ke Tanah Air. "Pencekalan Habib Rizieq sudah dicabut, dan overstay sudah diselesaikan dengan baik, Habib Rizieq tinggal beli tiket dan membayar administrasi untuk kembali ke Indonesia," jelasnya.

Menurutnya, Rizieq bakal memimpin revolusi akhlak dalam rangka menyelamatkan Indonesia. "Revolusi dalam KBBI adalah perubahan yang cepat, nah kita ingin bangsa dan negara ini ada perubahan secara singkat dan menyeluruh. Karena kezaliman bangsa ini sudah luar biasa menyusahkan rakyat Indonesia,” katanya.

Slamet mengimbau pemerintah tak perlu mencemaskan gerakan revolusi akhlak yang digaungkan oleh FPI itu. Sebab aksi ini akan berlangsung tertib dan tak melanggar HAM. "Kalimat revolusi ini digunakan pak Jokowi dengan jargon revolusi mental, nah anehnya ketika yang mengumumkan orang lain jadi sesuatu yang menggetarkan Istana,” kata Slamet.

Dia menegaskan kehadiran Rizieq di Indonesia akan membawa kedamaian meski kepulangannya tak melibatkan pemerintah.

Hampir tiap hari ada saja pengumuman dari FPI seolah Rizieq ini akan melakukan sesuatu yang sangat besar. Ibarat berita mengenai, misalnya, bencana alam besar, tiap menit selalu ada media yang menginfokan kabar terbaru. Beritanya itu-itu saja sampai penonton pun bosan dan lelah otak.

Pulang atau tidak pulang, jangan dipermasalahkan atau terlalu dipikirkan. Kalau menurut Dubes RI untuk Arab Saudi, Rizieq belum bisa pulang. Saya lebih percaya orang ini ketimbang ucapan pendukungnya yang banyak drama palsu. Kalau tidak salah, dulu sudah tiga kali mau pulang, ujung-ujungnya batal.

FPI rajin update soal kepulangan Rizieq, tentu ada sebabnya. Biar masyarakar penasaran dan terus memantau. Biar masyarakat yakin kalau memang Rizieq mau pulang. Dan saat batal, FPI bisa cari kambing hitam (biasanya pemerintah) padahal Rizieq memang tak bisa pulang dari sononya.

Sekadar saran aja nih, kalau mau main begini, silakan minta tolong pada media untuk memberitakan ini tiap menit. Udpate sesering mungkin biar terkesan masif dan sangat penting.

Mulai dari berita soal Rizieq sudah beli tiket kelas ekonomi.

Beberapa menit kemudian, diberitakan Rizieq sudah pulang kembali ke kediamannya setelah membeli tiket pulang dari toko travel.

Beberapa menit kemudian, diberitakan Rizieq makan malam.

Beberapa menit kemudian, diberitakan Rizieq cuci tangan dan kaki lalu tidur.

Besoknya diberitakan, Rizieq sudah bangun pagi, olahraga dan sarapan.

Beberapa menit kemudian, diberitakan Rizieq tidak tahu mau ngapain, lalu tidur lagi.

Begitu seterusnya, sampai tiba hari H. Diberitakan, Rizieq menuju bandara.

Beberapa menit kemudian, diberitakan Rizieq melewati imigrasi.

Beberapa menit kemudian, diberitakan Rizieq sedang menunggu boarding di gate keberangkatan.

Beberapa menit kemudian, diberitakan Rizieq sedang menunggu kedatangan pesawat yang akan membawanya pulang.

Beberapa menit kemudian, diberitakan Rizieq masuk ke dalam pesawat dan duduk di kursi yang sesuai dengan tiket.

Beberapa menit kemudian, diberitakan Rizieq tidak jadi pulang, karena merasa masih tidak aman.

Akhirnya batal pulang. Diberitakan pendukungnya salahkan pemerintah.

Begitu seterusnya sampai tua.

Asal tahu aja, Rizieq mau pulang kek, mau tinggal selamanya di Arab kek, gak ada yang peduli. Tak usah dibesar-besarkan kepulangannya. Gak penting.

Bagaimana menurut Anda?

https://m.jitunews.com/read/125462/segera-pulang-ke-indonesia-rizieq-shihab-tinggal-beli-tiket/

Sumber Utama : https://seword.com/politik/fpi-sibuk-update-berita-rizieq-melulu-update-tiap-G9GBIZcjNo 

Pendemo Yang Sekap/Aniaya Polisi, Ternyata Simpatisan KAMI! Modyarrr!

Serangkaian demo-demo yang sudah digelar terkait penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja berlalu tanpa makna, bagi yang berdemo. Dan juga bagi yang mendukungnya. Yang berdemo harus menghadapi kenyataan pahit ditambah malu, karena ketahuan banyak yang tidak paham tentang apa yang mereka demokan. Dari kalangan mahasiswa hingga buruh, apalagi penyusup yang masih anak-anak dan pengangguran. Ketika ditanya esensi dari apa yang mereka demo-kan, Jawabannya a-e -o atau hanya berdasarkan hoaks. Lebih memalukan lagi dengan banyaknya terungkap bahwa pendemo yang masih anak-anak itu menerima bayaran. Ada yang hanya dikasih duit 5 ribu rupiah. Hasil demo apa? Bakar-bakaran dan rusak-rusakan. Masih ngarep warga masyarakat percaya sama yang demo?

Apalagi KAMI. Mereka yang katanya mendukung demo buruh dan mahasiswa, ketahuan melakukan tindak pidana. Belakangan malah jadi tersangka melanggar UU ITE dan kena pasal pidana penghasutan. Isi chat grup WA pun jadi buktinya. Sok ngaku sebagai gerakan moral, tapi kok menghasut, mengajak orang berbuat anarkis? Saya yakin pihak kepolisian sudah mengantongi bukti lain buat melibas petinggi-petinggi yang lain, tinggal tunggu waktu saja. Namun ada satu kasus yang nampaknya kurang mendapat perhatian, yakni kasus penyekapan dan penganiayaan petugas polisi saat demo penolakan Omnibus Law di Bandung pada tanggal 8 Oktober lalu.

Kenapa saya ingin mengangkatnya di sini? Karena terungkap bahwa pelakunya juga berkaitan dengan KAMI, yakni simpatisan KAMI. Petingginya menghasut, simpatisannya menyekap dan menganiaya aparat polisi. Jadi KAMI ini apa ya? Gerakan moral tak berakhlak atau apa? Sok mau membela Indonesia, kelakuan kok model penjahat ya?

Dilansir detik.com dan okezone.com, peristiwa penyekapan dan penganiayaan itu terjadi saat ada aksi demo di Gedung DPRD dan Gedung Sate Bandung pada Kamis (8/10) lalu. Saat kericuhan pecah, seorang anggota polisi, Brigadir Polisi (Brigpol) M. Azis mengejar massa yang bertindak anarkis. Dalam pengejarannya, anggota polisi yang berpakaian preman ini masuk ke dalam sebuah rumah di Jalan Sultan Agung. "Anggota sedang melakukan pengecekan di dalam, di mana diduga ada pelaku yang bertindak anarkis masuk ke dalam rumah itu kemudian dilakukan pengecekan ke dalam. Begitu anggota keluar, ini anggota ditutup pintunya kemudian dilakukan penganiayaan oleh terduga pelaku," tutur Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes CH Patoppoi. "Anggota kita dianiaya kepalanya dengan menggunakan sekop kemudian menggunakan batu," jelas Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Erdi A Chaniago.Atas kasus itu, polisi kemudian menangkap 7 orang sebagai tersangka. Namun yang akhirnya ditahan hanya 3 orang : DR, DH dan CH. Belakangan terungkap bahwa mereka yang ditahan adalah para simpatisan KAMI, seperti diakui oleh pihak KAMI Jabar. Sedangkan lokasi penganiayaan merupakan posko medis KAMI. Menurut Koordinator Lapangan Posko Kesehatan KAMI, Robby Win Kadir, mereka yang berada di posko itu tidak tahu kalau yang masuk ke sana adalah polisi, karena berpakaian preman. Mereka mengira orang itu adalah perusuh. Menurut Robby, relawan medis dari KAMI melakukan perlawanan secara spontanitas. "Iya, melakukan tindakan perlawanan lah. Iya memang benar dipukuli di posko itu. Ya yang jelas dia berusaha mendobrak, terus memprovokasi, maka dilakukan perlawanan lah," ujar Robby. Sumber Sumber Sumber Sumber Ya tetap aja kan namanya mengeroyok satu orang dengan brutal. Kalah lah satu orang itu. Toh akhirnya pihak kepolisian sudah menetapkan para relawan itu jadi tersangka, artinya sudah ada bukti yang sangat kuat.

Presidium KAMI Jawa Barat dalam pernyataannya juga sudah menyebut soal kasus penganiayaan ini. Sekalian menyebut bahwa Jawa Barat dalam situasi yang kondusif bagi KAMI. Karena tidak ada aktivis KAMI Jabar yang ditahan. "Cuma ada tiga relawan yang ditahan menjadi tersangka, dengan tuduhan mengeroyok petugas polisi di posko kesehatan," tutur Presidium KAMI Jabar Syafril Sjofyan Sumber. Ngeles nih? Ngeles ke publik dan mengklarifikasi ke KAMI pusat gitu?

Bisa disebut bahwa adanya penangkapan terhadap simpatisan, aktivis dan petinggi KAMI membawa dampak yang sangat jelek terhadap KAMI. Karena sangat kontras dengan apa yang selama ini digembar-gemborkan oleh KAMI yang ngakunya sebagai gerakan moral. Gerakan moral yang sekarang jadi bahan kecaman dan tertawaan. Sementara apa yang dilakukan oleh simpatisan, aktivis dan petinggi mereka tidak mencerminkan moral, yang katanya mau menyelamatkan Indonesia itu hahaha… Sungguh memalukan! Bukannya mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat. Malah jadi dapat cap penjahat. Sebuah tamparan keras buat presidium KAMI pusat, baik Gatot Nurmantyo maupun Din Syamsuddin. Ya masyarakat percaya lah sama polisi, masak percaya sama penjahat? Jelas-jelas polisi di dalam aksi demo itu bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tugas berat dengan taruhan nyawa. Buktinya peristiwa penyekapan dan penganiayaan di atas itu. KAMI? Modyar kali!

Sumber Utama : https://seword.com/politik/pendemo-yang-sekapaniaya-polisi-ternyata-dj3X9LpUCh 

Mengapa Hanya Membangkang?

Apa yang ada dibenak semua orang di dunia setelah berbulan-bulan diperintahkan untuk lebih banyak tinggal di dalam rumah, membatasi kegiatan, dan disarankan selalu menerapkan 4 langkah protokol kesehatan? SAMA!! Yaitu kejenuhan, kebosanan, keputus asaan, kemarahan, ketidak puasan, keinginan membangkang dan memberontak, Dan untuk terlepas dari itu semua, orang mulai mengakal-akal, mencari 1001 teori pembenaran mengapa kita harus memberontak dan mencari 1001 alasan untuk menyalahkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dari semua negara di dunia.

Apakah kemudian pembangkangan terhadap perintah negara menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan kita akan lebih baik? Apa yang akan kita katakan lagi jika perkiraan dan pertimbangan dari keputusan untuk membangkang ternyata di luar dugaan? Karena sedianya dalam kehidupan ini hukum "Take and Give", hukum "Aksi dan Reaksi", hukum "Sebab dan Akibat". Hukum-hukum alam itu berlaku dengan sempurna dan berkeadilan. Seperti kata pepatah, "Siapa yang menabur, dia yang menuai".

WHO menyatakan bahwa virus corona adalah "pandemi dunia" dan label itu masih belum dicabut oleh WHO sampai sekarang. Keputusan WHO tersebut pasti memiliki dasar yang kuat, karena menyatakan status sebuah penyakit sebagai PANDEMI, tidak bisa dilakukan dengan sembarangan dan serampangan jika tidak memiliki dasar, data, dan laporan dari negara-negara anggota. Sejauh yang saya ingat, dalam kurun 20 tahun terakhir, baru virus corona yang dinyatakan sebagai pandemi dunia. WHO menekankan bahwa penggunaan istilah pandemi tidak berarti ada anjuran yang berubah dan negara tetap didorong untuk mendeteksi, mengetes, merawat, mengisolasi, melacak, dan menggerakkan masyarakatnya untuk mencegah virus corona, dan menjaga kestabilan sektor lain di luar sektor kesehatan.

"Ini bukan hanya krisis kesehatan masyarakat, ini adalah krisis yang akan menyentuh setiap sektor," kata Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO, dalam konferensi pers.

Perlu diketahui bahwa ada beberapa klasifikasi tingkat penyakit yang menyerang manusia berdasarkan luasan penyebaran penyakit tersebut dan seberapa sering terjadi di dalam komunitas.

1. ENDEMI

Adalah istilah yang diberikan pada suatu penyakit yang memiliki karateristik tertentu di wilayah tertentu. Misalnya penyakit malaria di Papua. Penyakit ini akan selalu ada di daerah tersebut, namun dengan frekuensi atau jumlah kasus yang rendah.

2. EPIDEMI

Adalah istilah yang diberikan pada satu keadaan dimana suatu penyakit mengalami peningkatkan penyebaran yang cepat di dalam satu wilayah atau negara tertentu dan mulai memengaruhi populasi penduduk di wilayah atau negara tersebut. Endemi bisa meningkat menjadi Epidemi jika terjadi peningkatkan mendadak dari jumlah kasus penyakit tertentu di wilayah tertentu. Contohnya, penyakit Ebola di negara-negara Afrika, serta penyakit yang disebabkan oleh virus Zika.

3. OUTBREAK/WABAH

Adalah istilah yang dipakai ketika suatu penyakit mulai menyebar dan menulari penduduk dengan jumlah lebih banyak daripada biasanya di dalam suatu area atau komunitas atau saat musim-musim tertentu. Wabah biasanya berlangsung dalam jangka waktu lama, mulai dari hitungan hari hingga tahun. Tidak hanya di satu wilayah, tetapi wabah juga bisa meluas ke daerah atau negara lain di sekitarnya. Namun, tidak semua penyakit menular dapat disebut sebagai wabah. Misalnya wabah kolera yang pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Oh, sekarang ini Indonesia sedang dilanda wabah "Poligami" !!!

4. PANDEMI

Adalah istilah atau status yang lebih parah dari "wabah" karena penyebarannya bukan lagi di satu wilayah dan tidak hanya berkutat pada satu sektor saja. Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia dan berdampak pada semua sektor kehidupan yang cukup signifikan. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Contoh penyakit yang tergolong pandemi adalah HIV/AIDS dan COVID-19.

Seperti yang sudah saya tulis di atas, pemberian status PANDEMI pada penyakit Covid-19 oleh WHO, pasti dilakukan atas dasar data dan fakta lapangan dari tingkat kecepatan penyebaran, tingkat ancaman kematian warga dunia, dan dampak yang ditimbulkan yang begitu luas. Sayang rasanya jika kita, yang hanya rakyat biasa, yang tak pernah pergi kemana-mana, awam dan tak punya pengetahuan tentang kesehatan, tiba-tiba berteriak seakan-akan lebih tahu dari para ahli kesehatan, dengan mengatakan bahwa covid-19 itu tidak berbahaya dan kita bisa menjalankan kehidupan seperti biasa tanpa ada pembatasan dan lain-lain. Sejauh ini, Pemerintah Indonesia sendiri hanya menerapkan kebijakan ATURAN Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dengan parameter-parameter yang telah ditetapkan pula, dan bukan kebijakan Lockdown.

Kalau kita memahami definisi dari "Pandemi", memahami maksud dan tujuan dari PSBB, maka kita tidak akan merasa sedang ditekan atau disusahkan oleh pemerintah, karena bukan hanya kita saja yang susah. Jenuh katanya? Semua juga jenuh dan itulah mengapa manusia diberi akal dan pikiran, biar bisa mengakali kejenuhan. Dalam situasi dan kondisi pandemi, kejenuhan bukan alasan untuk melakukan pembangkangan. Pembangkangan dilakukan karena ketidak pahaman. Mungkin untuk bangsa Indonesia Ini, memahami bahwa aturan di buat untuk mengatur itu lebih sulit ketibang memahami ilmu gaya gravitasi. Orang Indonesia kesulitan untuk berpikir bahwa aturan dibuat untuk ditaati dan bukan untuk dilanggar. Pun dengan aturan selama masa pandemi covid-19.

Tapi, memang tidak ada taman yang tak berulat, tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada satu hukum dan aturan yang bisa memuaskan semua pihak, PSBB yang diterapkan pemerintah Indonesia tentu dibuat dengan parameter-parameter yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara dan bangsa. Satu langkah kebijakan kekarantinaan kesehatan yang didefinisikan sebagai Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi, yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dan kewenangan untuk menetapkan PSBB ini ada di tangan pemerintah pusat, dengan prosedur pengajuan PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri. Dan kebijakan PSBB ini dilengkapi dengan bantuan-bantuan sosial sebagai interprestasi dari hukum alam "Take and Give", hukum "Aksi dan Reaksi", dan hukum "Sebab dan Akibat".

Membangkang artinya menolak. Jika kita menolak ATURAN PSBB, apakah kita juga bersedia menolak bantuan-bantuan yang dikucurkan? No take no give. No Aksi no Reaksi, No sebab no Akibat. Pemerintah cukup mengumumkan bahwa Indonesia akan menjalankan "100% New Normal", kehidupan normal dengan hanya penerapkan protokol kesehatan. Kelalaian dan keabaian atas penerapan protokol kesehatan menjadi tanggung jawab masing-masing masyarakat. Silahkan berusaha mencari mata pencaharian dan silahkan berkegiatan sekehendaknya, dan pemerintah pun akan berlaku sama.

Ya kita tidak menolak PSBB, tapi kita menolak parameter-parameternya seperti adanya test-test yang sangat tidak berguna, atau razia-razia di tempat umum yang menyusahkan kita!!!

Well, test-test itu tidak berguna karena kita tidak kena. Kemaren saya ke kantor polisi dan mendapatkan informasi satu polisi dinyatakan positiv covid-19, apa yang saya rasakan sekarang? Saya sangat ingin melakukan test covid-19!! Namun, saya ingat, saya datang ke kantor polisi itu sebelum kemaren adalah sebulan yang lalu dan saya baik-baik saja. Maka saya urungkan niat untuk test. Tapi kalau kejadian saya ke kantor polisi itu minggu lalu, dan kemarena kabar ada polisi yang positif covid, sudah dipastikan, saya akan melakukan test covid-19!! Dan untuk razia-razia di tempat umum, ya itu semua memperlambat perjalanan, tapi jika kita semua patuh, maka razia itu tidak akan dilakukan. Memangnya aparat kurang kerjaan harus melakukan razia jika masyarakat sudah taat??? 

Sumber Utama : https://seword.com/umum/mengapa-hanya-membangkang-UWZlBQzTNS 

Saat SBY Sibuk Hamburkan Dana Untuk Galeri, Jokowi Malah Dibuat Nama Jalan di UEA!

Sebagai Gubernur Jawa Timur yang diharapkan membawa perubahan, terutama perbaikan infrastruktur dan jalan, Khofifah malah lebih mementingkan Galery SBY-Ani. Sama seperti ambisi istri Soeharto membangun Taman Mini dengan memakai APBD saat kondisi rakyatnya susah, SBY juga ngotot menggolkan ambisinya di tengah kerusuhan akibat UU dan krisis akibat corona. Cara Khofifah yang turun langsung mengawasi pembangunan museum di Pacitan membuktikan dirinya lebih mementingkan politik balas budi ketimbang rakyat Jawa Timur.

Berikut cuitan laman twitter resminya yang mendapat banyak kritik.

"Melihat progres pembangunan Museum SBY - Ani (Pepo & Memo) di Jalan Lingkar Selatan (JLS), Pacitan. InsyaAllah, museum dan galeri seni sekitar 7.500 meter persegi ini selesai Maret 2021 mendatang & akan dibuka bagi masyarakat umum pada tahun 2022. Mohon do'a semoga lancar sukses" tulis @KhofifahIP

Khofifah adalah termasuk Gubernur yang paling banyak dikritik karena tak mau menemui masa pendemo RUU cipta kerja. Tahu-tahu setelah itu mengirim surat ke presiden minta pembahasan UU ditunda. Pamornya di Jatim kalah jauh ketimbang Risma. Yang satu membawa amanat rakyat, yang satu membawa pesanan partai. Maka tidak salah ada isu mobil rapid tes untuk Surabaya yang dicuri Khofifah dan dialihkan ke daerah lain. Sebagai atasan, Khofifah gagal berkomunikasi dengan Risma yang notabene bawahannya, malah mengumbar aibnya di media.

Kini giliran tingkahnya yang seperti antek Pepo dikritik banyak warga. Banyak netizen kemudian mempertanyakan asal dana pembangunan museum tersebut dan juga urgensinya. Menurut berita yang beredar, SBY memiliki janji pada istrinya akan segera merealisasikan pembangunan museum sebelum wafat. Anehnya, bukan SBY yang turun tangan sebagai suami, tapi malah memanfaatkan Khofifah sebagai bentuk politik balas budi. Entah apakah ada dana daerah Jawa Timur yang terpakai untuk museum ini.

Di lain pihak, Jokowi tanpa ada inisiatif membangun museum malah diidolakan di seluruh dunia. Setelah dibuatkan patung lilin di Madame Tussauds dan juga namanya menghiasi majalah Arab Saudi dan Jepang, kini namanya sebagai presiden juga dijadikan nama jalan di UEA. Inilah beda pemimpin sejati dan pemimpin yang hanya bisa menyengsarakan rakyat demi ambisi pribadi.

Seperti diberitakan kompas.com, nama Presiden Joko Widodo diabadikan menjadi nama jalan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Peresmian President Joko Widodo Street dipimpin oleh Chairman Abu Dhabi Executive Office Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan pada Senin (19/10/2020) pukul 16.45 waktu setempat.

Kegiatan tersebut dihadiri Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab (UEA) serta sejumlah pejabat Kementerian Luar Negeri UEA dan Abu Dhabi Municipality.

"Mereka bersama-sama menyaksikan penyingkapan tirai merah yang sebelumnya menutup nama jalan tersebut," kata Koordinator Fungsi Pensosbu KBRI Abu Dhabi Nur Ibrahim lewat keterangan tertulis resmi KBRI Abu Dhabi, Selasa (20/10/2020).

Penamaan Jalan Presiden Joko Widodo merefleksikan hubungan erat RI – UEA, sekaligus bentuk penghormatan Pemerintah UEA kepada Jokowi dalam memajukan hubungan bilateral kedua negara.

Entah negara mana yang mau mengabadikan nama SBY. Rasanya kita hampir tidak mendengar namanya di luar negeri. Karena memang pengabdian SBY bukan untuk negara dan dunia melainkan untuk diri sendiri dan keluarga. SBY harusnya malu karena selama 2 periode kepemimpinannnya kalah jauh dari pembangunan yang dilakukan Jokowi dalam periode pertama.

Baru era Jokowi, perusahaan asing seperti Freeport dan PT Vale, sahamnya sebagian besar kembali ke ibu pertiwi. Baru era Jokowi ada BBM satu harga dan Petral dibubarkan. Baru era Jokowi nikel mentah diberdayakan jadi baterai, minyak kelapa sawit jadi produk B100 yang sangat ramah lingkungan. Baru era Jokowi dikenalkan revolusi 4.0 dan tol laut. Ini karena Jokowi bekerja sebagai presiden, bukan musisi pembuat album.

Makanya seluruh dunia menghargai namanya tanpa diminta. Semua negara berebut mengabadikan kepemimpinanya termasuk di UEA. Beda jauh dengan SBY yang hanya menghasilkan album-album sendu untuk keluarganya. Jokowi tak perlu memaksa Gubernur membangun museum untuknya apalagi sampai menghamburkan kas daerah. Kalau orang Solo merindukannya, suatu saat mereka akan membangunkan sesuatu sebagai tanda penghormatan. Bukan seperti SBY yang ongkang-ongkang di atas Khofifah demi ambisi museum di Pacitan.

Semoga setelah Jokowi, Tuhan mengirimkan pengganti yang lebih baik atau minimal serupa dengan dirinya. Jangan sampai ada lagi kepemimpinan macam Orde Baru atau masa Pepo yang sejatinya hanya memikirkan keluarga dan kelompoknya. Doa kita semua untuk negara maju dan jangan sampai trah eks presiden korup kembali ke dunia politik kita.

Referensi:

https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/10/20/09464851/nama-presiden-jokowi-diabadikan-jadi-nama-jalan-di-uni-emirat-arab

Sumber Utama : https://seword.com/politik/saat-sby-sibuk-hamburkan-dana-untuk-galeri-jokowi-EDqVWyHMH1 

Jokowi Dipercaya Rakyat, Dihargai Negara Lain, Auto-Tuampar Tikus Pengacau!

Hari ini tepat 1 tahun usia pemerintahan Presiden Jokowi di periode keduanya. Ada yang berbeda di dalam periode ini, yakni pandemi Covid-19 dan imbas negatifnya terhadap ekonomi yang sangat masif. Ini pula yang membedakan pemerintahan Presiden Jokowi dengan era presiden-presiden sebelumnya. Kebayang kan kalau menanggapi pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi hanya dengan menciptakan lagu atau bicara “saya prihatin”? Bandingkan dengan jungkir baliknya Presiden Jokowi dan jajarannya bertarung melawan Covid-19 sambil mempertahankan agar ekonomi negara ini stabil.

Saya bilang stabil, karena tingkat inflasi kita masih rendah. Harga-harga tidak ada yang naik melejit. Hanya daya beli masyarakat yang turun karena sangat terpengaruh dengan adanya pandemi ini. Tapi di lain pihak, banyak peluang terbuka buat berusaha, misal di usaha penjualan tanaman hias, ikan hias dan sepeda, serta makanan rumahan.

Sayangnya perjuangan Presiden Jokowi ini dibalas dengan hoaks, hasutan, tudingan dan fitnah oleh para pengacau di negara ini. Mereka yang diperbolehkan berdemo, menyuarakan aspirasinya sesuai konstitusi. Namun, isinya selalu mau menurunkan Jokowi. Kenapa nggak demo waktu Pilpres 2019 kemarin itu? Kalau pun yang disuarakan itu kehendak rakyat, kenapa tetap Jokowi yang menang di Pilpres 2019? Artinya memang ada yang mengompor-ngompori, menggerakkan dan membiayai demo-demo ini.

Demo-demo ini pun ternyata digerakkan oleh hoaks. Entah kenapa para mahasiswa itu lebih percaya pada hoaks dulu ketimbang mendengarkan dan membaca penjelasan dari pemerintah. Bingung juga saya. Apa kurangnya pemerintah buat mereka? Dibanding negara lain yang sama-sama kena pandemi Covid-19, kondisi Indonesia masih jauh lebih baik. Oh iya, mana sampai ke sana pikirannya ya. Dalam masa pandemi yang beresiko tinggi kena virus Covid-19 saja mereka yang berdemo ini tidak mematuhi protokol kesehatan. Mereka saja tidak melindungi diri sendiri, gimana mau dipercaya oleh rakyat bahwa demo yang digelar itu adalah buat rakyat? Logikanya kan begitu?

Belum lagi soal demo yang ditunggangi oleh para pengacau. Bahkan ada yang menyamar jadi mahasiswa. Dan hari ini kabarnya para mahasiswa dan buruh akan menggelar demo lagi. Yang melihat hal ini dari sudut pandang politik pun akan menyebut ini sebagai aji mumpung. Mumpung ada obyek yang didemo, yakni Omnibus Law, sekalian demo digelar beberapa hari hingga melewati hari satu tahunnya pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua.

Mumpung yang lain adalah mumpung yang bisa dimanfaatkan para lawan politik Jokowi untuk mengacau. Masa pandemi Covid-19, di mana tugas pemerintah sedang berat-beratnya, jadi kesempatan emas bagi para lawan politik Jokowi buat mengacau. Kapan lagi kan? Ada ketakutan terhadap pandemi, ada melambatnya ekonomi, ada undang undang yang bisa dijadikan alasan. Karena mereka tidak akan sanggup menjatuhkan Jokowi jika memakai alasan korupsi. Dari sini sudah terbaca lah ya.

Sementara itu ternyata kepercayaan rakyat terhadap Presiden Jokowi masih sangat kuat. Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi masih tinggi di angka 66%. Ini berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia pada akhir September 2020 Sumber. Emang siapa sih rakyat yang senang lihat orang berdemo? Apalagi demonya berujung anarkis. Melempari para aparat kepolisian dengan batu dan bahkan bom molotov. Sementara para politisi yang berkoar-koar pro-rakyat, yang mengompor-ngompori, hanya menonton sambil menyeruput kopi dengan nikmatnya. Yang begini para mahasiswa dan buruh paham nggak sih? Rakyat paham lho!

Di lain pihak, banyak negara lain yang sangat menghormati Presiden Jokowi, sebagai seorang pemimpin yang bersih dan bekerja keras buat rakyatnya. Hasil kerja pemerintahan Presiden Jokowi itu terpampang nyata. Jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, pos perbatasan dan pemangkasan birokrasi. Bagusnya lagi, Jokowi membuktikan bahwa dirinya dan keluarga sangat bersih, sangat menjaga uang rakyat.

Salah satu penghargaan adalah diresmikannya nama jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi oleh pemerintah Uni Emirat Arab (UEA). Peresmian ini bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua. Nama Presiden Jokowi menggantikan nama jalan sebelumnya, Jalan Al Ma’arid Sumber. Hebat ya. Negara-negara Arab sangat menghormati Presiden Jokowi. Sampai Kerajaan Arab Saudi memberi perlakuan istimewa buat Presiden Jokowi dan keluarganya untuk masuk ke dalam Ka’bah. Sementara yang suka ribut di sana hanya bisa ngaku-ngaku mendapat visa istimewa dari Arab Saudi.

Dan sementara jalanan di Jakarta hari ini jadi ajang demo lagi. Kotor lagi, rusak lagi. Padahal yang demo katanya atas nama rakyat? Rakyat mana, bambaaaaang? Rakyat lebih mikirin kerja, dapat uang dan bisa makan. Kalian yang demo malah beresiko bawa penyakit pulang ke rumah masing-masing. Ahh sudahlahhh… Toh hari ini Presiden Jokowi kerja di Istana Bogor kok. Kalian yang demo katanya mencapai jumlah 10 ribuan. Presiden Jokowi lebih memperhatikan ratusan juta rakyat lainnya, dan ini bikin rakyat lebih senang daripada bersimpati pada massa pendemo.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/jokowi-dipercaya-rakyat-dihargai-negara-lain-8eao7G1wdH 

bus Law “Berkat” Anies, “Bisa” Tangkal Pelajar Demo

Sebenarnya sih nggak penting banget membahas soal bro yang satu ini. Tadinya juga nggak kepikiran mau menulis artikel soal ocehan Anies wacana pelajar membahas UU Cipta Kerja alias Omnibus Law. Memang sih awalnya Pak Gub DKI mengatakan ini untuk memberikan efek jera kepada demonstran yang berstatus pelajar itu. Tetapi ujungnya sekarang jadi improvisasi pihak sekolah “mengkrangkeng” peserta didiknya agar tidak ikutan demo UU Cipta Kerja di setiap event demo.

Mendadak, lagi sibuk-sibuknya penulis, kepala sekolah tempat putri penulis belajar menghubungi untuk zoom meeting dengan komite sekolah. Seperti kebakaran jenggot, meski tak berjenggot tentunya. Sekolah mengingatkan para perwakilan orang tua murid, atau kalau di negeri dikenal dengan sebutan Wakil Orang tua Kelas (WOTK) untuk berisik di group orang tua (ortu), memastikan mulai kemarin malam, dan lanjut hingga nanti malam memantau keberadaan anak-anaknya.

Konon kabarnya, Selasa 20 Oktober kembali demo penolak UU Omnibus Law bakal digelar. Kali ini suara datang dari mahasiswa yang diklaim Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMS SI), Remy Hastian akan dihadiri 5000 peserta.

"Aksi akan dilaksanakan pada Selasa, 20 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB dengan estimasi massa aksi sebanyak 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia," tutur Remy melalui keterangan tertulis, Senin (19/10).

Sedikit mundur ceritanya, sebelum zoom meeting ini, putri penulis sempat bertanya,”Mama, punya file UU Cipta Kerja nggak? Mama, ngerti nggak kenapa mereka ribut? Soalnya yang aku tahu UU itu tebal banget. Bingung aja, gimana caranya mereka bisa selesai membaca, dan yakin banget dengan keributan yang mereka buat. Gara-gara mereka, apes aja sekarang kita disuruh bikin tulis tentang UU itu, dan diserahkan lewat google-class malamnya. Asal (maaf) ngebacot aja tuh mereka. Mereka yang ribut, dan kita yang kena getahnya,” suara anakku dengan nada kesalnya.

Hahah…jelaslah kesal. Memangnya dipikir si Anies semua anak tertarik dengan UU itu? Terus, apa dipikirnya selama ini anak-anak nganggur, nggak ada tugas dari mata pelajaran lain? Sampai harus ketularan ikutan mempelajari UU Cipta Kerja? Cuih…nggak penting bangetlah untuk para pelajar saat ini meributkan ini semua. Hanya gara-gara demo yang sebenarnya ulah kelompok yang kesenggol kepentingannya.

Balik ke zoom meeting, yang dengan yakin pihak sekolah mengatakan telah mengunci anak-anak agar tidak terlibat demo. Beberapa solusi yang dianggap mereka cetar adalah:

1. Membuat jadwal absent secara periodik mulai dari pukul 13.00 – 21.00 WIB (asumsi PJJ sudah selesai pukul 13.00 WIB)
2. Meminta anak lapor diri secara berkala dengan menyertakan foto diri beserta timestamp yang menunjukkan lokasi mereka
3. Memberikan tugas membahas UU Cipta Kerja, dan wacananya disubmit diantara pukul 18.00 – 19.00 WIB

Maaf, tidak ada komentar penulis dalam zoom meet tersebut. Ngapain karena semuanya sifatnya hanyalah mencegah dengan berbagai upaya supaya anak disibukkan sehingga terus berada di rumah. Tidak ada suara mengenai sanksi, padahal ini penting.

Sebenarnya mengenai jadwal absent dan lapor diri secara berkala itu bisa dengan gampil (bahasa gaulnya gampang) diakalin bocah. Mereka bisa saja mulai dari sekarang foto, dan timestamp diatur sedemikian rupa sesuai jadwal lapor diri.

Apakah penulis bertanya mengenai sanksi?

Jujurnya tidak karena nggak guna selagi sekolah terikat dengan aturan. Dilansir dari kompas.com dikatakan Anies mengaku tak setuju para pelajar yang terlibat demonstrasi diberikan surat pemberitahuan kepada orang tuanya, atau malah dikeluarkan dari sekolah. Menurutnya, anak-anak harus diarahkan dengan tugas-tugas yang mendidik.

“Sekarang agar diarahkan. Diarahkan dengan tugas yang mendidik. Jadi, kira-kira mindset-nya begitu,” tutur Anies.

“Jadi, mereka (pelajar) suruh membahas, kaji ini UU Cipta Kerja. Di mana letak yang menurut Anda harus diperbaiki, atau di mana letak menurut Anda yang tidak setuju,” kata Anies di Jakarta pada Rabu (14/10/2020).

Paham yah sekarang, nggak mungkin sekolah memberikan sanksi sementara dari kepala daerahnya sendiri melarang pemberian sanksi, dan bahkan melarang menyurati orang tua yang anaknya terlibat demo.

Tidak hanya itu, sebelumnya juga memang pernah disampaikan oleh Anies agar UU ini dijadikan pembahasan para pelajar. Heheh…balik lagi dengan pertanyaan putri penulis, memangnya mereka yang demo sudah selesai membaca UU ini? Lalu ketika ini kemudian dibahas sebagai materi pelajaran, memangnya guru-guru sendiri sudah yakin mampu menjelaskan isi dari UU ini? Khawatirnya yang terjadi adalah salah menafsirkan, dan menyesatkan peserta didik. Inilah fakta yang terjadi di lapangan. Berdemo tanpa tahu apa yang disuarakan.

Sebagai orang tua, penulis sih tidak melihat dimana letak mendidiknya disini. Apa urusannya anak diminta membahas UU yang tidak ada korelasinya dengan pembelajaran. Bahkan gurunya sendiripun sama butanya.

Tetapi dalam kaitan demo, persoalannya bukan di UU Cipta Kerjanya. Persoalannya ngapain dan kenapa anak-anak tersebu bisa ikutan demo? Ooo…mungkin ada yang berpendapat ini hak setiap warga negara menyampaikan aspirasi?

Heheh…Apakah yakin mereka ikutan demo karena mereka menolak UU ini? Atau…. memang ada EO penggerak, atau apa mungkin nggak bocahnya saja yang doyan bikin kisruh. Entahlah, ngebulet dan blunder banget. Bicara logika sih, ngapain juga kalau nggak ada udang dibalik pintunya. Heheh…udang kejepit dong. Bisa jadi sih, kejepit dan kepepet yang penting ramai dan bikin kisruh negara.

Balik ke soal pelajar ikutan demo, intinya selama tidak ada sanksi tegas maka tidak akan ada efek jera. Ujungnya semua hanyalah misi penyelamatan sementara. Kenapa nggak sekalian saja anak-anak ini dikunciin seharian di kamar oleh orang tuanya? Hahah…lha iyalah, itu jauh lebih nendang ketimbang anak diminta membahas UU ini seperti yang dilakukan sekolah tempat putri penulis. Bukan tidak mungkin, ini juga terjadi di sekolah lainnya. Kocaknya mereka membahas sesuatu yang mereka sendiri tidak pahami, dan bahkan gurunya sendiri bernasib sama.

Jika boleh memberi saran, harusnya ada sanksi terhadap pelajar yang terlibat demo. Terlepas dari kebebasan berpendapat, tetapi faktanya mereka hanya ikut-ikutan doang karena ada yang menggerakkan. Beberapa masukan yang mungkin bisa dipertimbangkan:

• Skorsing dari sekolah
• Kerja sosial
• Masuk penjara anak untuk memberi efek jera
• Dikeluarkan dari sekolah jika terbukti terdapat unsur kriminal

Mengenai apakah ini terlihat kejam atau tidak maka dikembalikan kepada penilaian masing-masing dan arti dari mendidik itu sendiri. Sekolah sebagai lembaga pendidikan harusnya bisa menarik garis tegas antara salah dan benar. Harus ada pembatasan dimana disiplin dan hukum ditegakkan untuk menghasilkan generasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Sekedar mengingatkan bukankah ketika kita masuk sebagai peserta didik suatu sekolah sudah sepakat untuk mengikuti aturan yang berlaku di sekolah tersebut? Ehhmmm…rasanya sih tidak ada sekolah yang membiarkan peserta didiknya ikutan berdemo. Tul nggak sih? Jadi, harusnya wajar dong kalau ada sanksi tegas untuk pelanggar kesepakatan.

Wokeh, sementara waktu untuk demo pada Selasa 20 Oktober, Omnibus Law berjasa mengunci peserta didik di rumah. Tetapi mereka tidak mendapatkan pendidikan salah dan benar, atau kenapa mereka disarankan tidak ikutan berdemo.

Koplaknya lagi anak-anak yang “ditahan” di rumah tidak tahu membahas apa, karena UU Cipta Kerja ini terdiri dari 812 halaman, dan itu buanyaakkk…..Wkwkwk….penasaran saja apakah Pak Gub atau mungkin Wakil Gub sudah selesai baca belum yah? Uuupss….

Artikel mpok lainnya bisa dinikmati di @mpokdesy

Sumber: https://www.kompas.tv/article/116016/anies-baswedan-usul-pelajar-yang-ikut-demo-diberi-tugas-bahas-omnibus-law-cipta-kerja https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201019190416-20-560238/bem-si-klaim-5000-mahasiswa-bakal-demo-omnibus-law-besok

Ilustrasi: Imgur

Sumber Utama : https://seword.com/umum/wowomnibus-law-berkat-anies-bisa-tangkal-xaifE6BvP4 

Re-post by MigoBerita / Rabu/211020/12.37Wita/Bjm