Migo Berita - Banjarmasin - Masyarakat Kalimantan VS "Oknum Polisi & Oknum Politisi". Judul ini menegaskan bahwa masyarakat Kalimantan khususnya Kal-Sel telah dibukakan oleh Tuhan Yang Maha Esa berbagai masalah kehidupan terkhusus "Oknum Polisi" yang telah BIKIN MALU institusi kepolisian KalSel dan membuka kedok para Politisi yang kita sebut OKNUM POLITISI yang karena "Kebencian" nya terhadap Presiden yang SAH NKRI pak Jokowi, (Eddy Mulyadi dkk) akhirnya terpeleset telah "MENGHINA DAERAH KALIMANTAN" didukung para oknum Politisi Daerah (Muhammad Uhaib As’ad dan Sulaiman Halim) yang terkesan "MEMBELA" oknum yang telah MENGHINA daerah Kalimantan.
Pemuda Banjarmasin pembikin MEME Jokowi buat Efek Terkenal. Beri 10
Pemuda bikin MEME HINA Presiden Jokowidodo, Hanya terkenal yang didapat
bukan Solusi. Tunjukkan Pemuda itu Mengguncang Dunia dan Memberikan
solusi. Bukan Kritik membangun, malah menghina dengan bernaung Meme agar
terkenal. Kita tahu siapa jejak rekam anda yang sebenarnya hanya
"Pembenci Tiada Henti". Jangan-jangan Anda SALAwi (Semua selalu Salah
Jokowi). Dan kita Bukan BENAwi (Selalu Benar Jokowi). Tapi kita rakyat
Indonesia yang selalu Mendukung Presiden NKRI yang SAH...pahamlah
piyan..!!!!! Seharusnya pemuda apalagi mahasiswa di Banua Banjar
Kalimantan Selatan lebih memperjuangkan rakyat KalSel seperti rencana
kenaikan tarif kwh meter PDAM, tentang Dana Bansos selama Covid 19 dan
Banjir melanda, solusi agar masyarakat bervaksin terpenuhi semua
bagaimana solusi mahasiswa dalam penyalurannya dan lain sebagainya,
Jangan hanya melihat masalah nasional, tetapi fokuslah pada masalah
daerah sendiri, sehingga mahasiswa kita di Banua menjadi pioner
penanggulangan permasalahan apapun yang dihadapi suatu daerah dan jangan
mau disetir oleh dosen atau atasan yang memang dari awal ANTI
pemerintahan Jokowidodo, walau kita mesti akui KalSel dimenagnkan kubu
Prabowo dari tahun 2014 dan 2019, jadi kita memahami begitu seriusnya
rasa kecewa karena pemimpin nasional dimenangkan pak Jokowi, tapi perlu
di ingat walau Jokowi kalah di KalSel, namun para pendukungnya juga ada,
jadi bersatulah untuk kesejahteraan rakyat dengan otonomi daerah yang
kekuasaannya dimenangkan pak Prabowo di KalSel , jangan Baperan ^_^ selengkapnya klik disini
Untuk Penjelasan Makna Oknum bisa merujuk ke sini
Gebrak Banua dari Provinsi Kalsel Deklarasikan Dukung Anies Baswedan Jadi Presiden
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemilihan presiden pada 2024, berbagai tokoh mulai diusulkan menjadi calon presiden di 2024.
Termasuk dari Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), yakni Gebrak Banua, mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan maju RI 1. Saat ini, Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Deklarasi Gebrak Banua yang mengatasnamakan putra putri Kalimantan mendukung Anies Baswedan tersebut dilakukan di Kota Banjarmasin, Rabu (8/12/2021).
Sekretaris Gebrak Banua dukung Anies Baswedan, yakni Sulaiman Halim, mengatakan, pihaknya akan membentuk pengurus di 13 kabupaten kota di Kalsel.
Kemudian, lanjut dia, membentuk kepengurusan di Kaltim dan provinsi Kalimantan lainnya.
"Jangan kaget juga nanti di setiap kelurahan dan kecamatan di Kalimantan akan ada banyak spanduk Gebrak Banua terkait Anies Baswedan dan posko relawan untuk edukasi tentang Anies Baswedan," ujarnya.
Pihaknya, lanjut Sulaiman Halim, juga akan membentuk ranting Gebrak Banua di desa dan kelurahan.
Dukung Anies Baswedan Jadi RI 1, Sejumlah Tokoh Kalsel Bikin Jaringan Relawan Gebrak Banua
DEKLARASI pencalonan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 mulai digemakan di Kalimantan Selatan.
DIMOTORI sejumlah akademisi, tokoh agama, politisi dan elemen masyarakat Kalsel menamakan diri Relawan Anies RI-1 Gerakan Bersama Rakyat Kalimantan untuk Anies RI-1 (Gebrak Banua).
Beberapa tokoh tergabung seperti akademisi FISIP Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Arsyad Al Banjary, Muhammad Uhaib As’ad. Kemudian, Ketua Umum Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB-PII) Kalsel, Ustadz Chairani Idris, mantan senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI HM Sofwat Hadi dan beberapa tokoh lainnya turut tergabung dalam Relawan Anies RI-1 Gebrak Banua.
Organisasi relawan untuk mendukung mantan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan itu maju mencalon dalam pemilihan Presiden-Wakil Presiden RI
(Pilpres) 2024 telah dibentuk. Sebagai Ketua Relawan Anies RI-1 Gebrak
Banua ditunjuk HM Rahman dan sekretarisnya, Sulaiman Halim.
Penasihat Relawan Anies RI-1 Gebrak Banua, Muhammad Uhaib As’ad mengungkapkan rencananya pada Rabu (8/12/2021) di Banjarmasin akan dideklarasikan dukungan masyarakat Kalsel untuk pencalonan Anies Baswedan.
“Untuk tempat deklarasikan dukungan Relawan Anies RI-1 Gebrak Banua akan segera ditentukan nanti. Sebelumnya, kami sudah menggelar rapat koordinasi bersama para relawan di Kalsel,” ucap Uhaib As’ad kepada jejakrekam.com di Banjarmasin, Sabtu (4/12/2021).
Menurut Uhaib, sosok Anies Baswedan menjadi pilihan pihaknya untuk disokong sebagai calon Presiden RI lima tahun ke depan pada Pilpres 2024 berdasar banyak pertimbangan realistis.
“Walau Anies Baswedan yang saat ini menjabat Gubernur DKI Jakarta
diserang sana-sini, namun figurnya tetap kokoh pada pendiriannya.
Republik ini butuh sosok pemimpin yang berlatar belakang akademisi serta
figur yang telah banyak menoreh prestasi. Bahkan, prestasi Anies
Baswedan tak hanya diakui secara nasional tapi juga dunia
internasional,” kata Uhaib.
Doktor lulusan Universitas Brawijaya Malang ini mengatakan organisasi yang menghimpun para relawan Anies RI-1 Gebrak Banua juga menjalin komunikasi dengan jaringan relawan pusat dan berbagai daerah di Indonesia.
“Dalam kontestasi pemilihan Presiden RI tahun 2024, sosok Anies
Baswedan memang patut didukung dan didorong. Apalagi di Kalsel sendiri,
sosok Anies Baswedan juga turut menginspirasi banyak tokoh dalam
menerapkan kebijakan seperti keberhasilannya memimpin DKI Jakarta,”
tutur Uhaib.
Melalui gerakan Relawan Anies RI-1 Gebrak Banua, Uhaib hakkul yakin akan banyak orang bergabung dalam deklarasi sekaligus dukungan untuk mengantarkan Gubernur DKI Jakarta ini meraih posisi orang nomor satu di negeri ini.
“Kami juga telah menjalin komunikasi dengan beberapa tokoh baik akademisi, aktivis, politisi dan lainnya yang akan bergabung dalam Gebrak Banua untuk mendukung Anies Baswedan meraih RI 1,” pungkasnya.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/12/04/dukung-anies-baswedan-jadi-ri-1-sejumlah-tokoh-kalsel-bikin-jaringan-relawan-gebrak-banua/
Sumber Lainnya : https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/01/26/dosen-fisip-uniska-di-video-minta-maaf-edy-mulyadi-wakil-rektor-sebut-bukan-wakili-kelembagaan?page=all
Didemo Massa, Ini Sederet Alasan Jaksa Penuntut Oknum Polisi ‘Pemerkosa’ Mahasiswi ULM
ALFA Fauzan, jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut terdakwa oknum polisi Bripka Bayu Tamtomo dengan hukuman 3,5 tahun penjara atas kasus pemerkosaan terhadap mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), angkat bicara.
FAUZAN mendatangi massa aksi lintas perguruan tinggi yang melakukan aksi solidaritas bagi VDPS korban pemerkosaan di depan Kejati Kalsel, Jalan DI Panjaitan, Banjarmasin, Kamis (27/1/2022).
Dia menuturkan tuntutan hukuman penjara selama 3,5 tahun kepada terdakwa Bripka Bayu Tamtomo itu berdasar serangkaian fakta-fakta persidangan yang terungkap di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin.
“Kawan-kawan tentu mengetahui isi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) fakta persidangan tidak ada yang direkayasa semuanya terungkap dengan jelas” ujar Fauzan menjawab pertanyaan dari massa mahasiswa.
“Semua keterangan ada di BAP (berita acara pemeriksaan), dan berdasarkan fakta persidangan semua terungkap,” ucap Fauzan.
Dia menyebut saat itu korban justru tidak menyampaikan keberatan dan menerima saat sidang eksepsi pada 30 November 2021 di PN Banjarmasin. “Hubungan (badan antara terdakwa dan korban) tidak ada melihat, dan (memang) diakui oleh terdakwa,” ucap Fauzan.Hal yang meringankan terdakwa, ditegaskan Fauzan adalah ada permintaan maaf dari terdakwa kepada korban yang telah ditandangani VDPS. Dia menegaskan JPU telah mengkonfirmasi surat perdamaian tersebut kepada penyintas dan justru dibenarkan VDPS.
“Agenda pemeriksaan terdakwa pada tanggal 21 November 2021, Bayu Tamtomo menghadirkan istri untuk meminta maaf yang mewakili terdakwa, yang saat itu berada di tahanan titipan,” kata Fauzan.
Saat disinggung JPU tidak melakukan banding, Fauzan beralasan korban malah menerima vonis 2,6 tahun penjara kepada Bripka Bayu Tamtomo tertanggal pada tanggal 11 Januari 2022 lalu.Belakangan waktu, JPU mengajukan banding melewati batas tenggat tujuh hari setelah vonis, karena setelah menerima tim advokasi dari ULM.
“Sempat berdiskusi dengan tim advokasi, saya mencoba mencari terobosan baru, untuk banding (Kendati) lebih dari tujuh hari setelah vonis,” ucap Fauzan.Walaupun massa aksi masih ingin memperdalam keterangan Fauzan, namun ia memilih untuk kembali ke ruangannya.
Sumber Utama :https://jejakrekam.com/2022/01/27/didemo-massa-ini-sederet-alasan-jaksa-penuntut-oknum-polisi-pemerkosa-mahasiswi-ulm/
Demi Keadilan Korban, Jaksa Kasus Pemerkosaan Mahasiswi FH ULM Didorong Ajukan PK
PRAKTISI hukum dari Borneo Law Firm (BLF), M Pazri, mendorong kejaksaan untuk mengajukan upaya peninjauan kembali (PK) atas vonis 2 tahun 6 bulan penjara yang diberikan majelis hakim PN Banjarmasin kepada pelaku pemerkosa mahasiswi Fakultas Hukum ULM.
UPAYA ini bisa dilakukan karena vonis hakim kepada Bayu Tamtomo -pelaku pemerkosaan- dinilai terlalu rendah. Selain itu, banyak pihak menginginkan hakim menghukum berat pelaku karena ia terbukti melakukan pemerkosaan dan statusnya sebagai aparat penegak hukum.
Peninjauan kembali juga diambil demi membuktikan bahwa jaksa betul-betul berpihak kepada korban. “Jaksa jangan gengsi,” ujar Pazri kepada jejakrekam.com, Kamis (27/1/2022).
Sekadar informasi, peluang jaksa untuk mengajukan PK tertuang dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan yang baru-baru saja direvisi. Pengaturan kewenangan jaksa mengajukan PK diatur dalam pasal 30C huruf h UU Kejaksaan.Dalam penjelasan Pasal 30C huruf h menerangkan, PK yang diajukan Kejaksaan sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban.
Untuk diketahui Jaksa Penutut Umum (JPU) kasus pemerkosaan mahasiswa FH ULM, Alfa Fauzan, tengah mempertimbangkan “terobosan lain” untuk menyelesaikan kasus ini lantaran masa pengajuan banding telah ditutup. Pernyataan itu disampaikannya usai mendapat desakan publik dan Tim Advokasi Keadilan untuk DVPS.
Sebelumnya, pihak kejaksaan diketahui menerima dan tidak menyatakan banding vonis hakim 2 tahun 6 bulan kepada pelaku pemerkosaan Bayu Tamtomo sampai masa tenggang waktu pengajuan banding dinyatakan habis. Pertimbangannya adalah pelaku sudah meminta maaf kepada korban secara tertulis. Pelaku juga dianggap tulang punggung keluarga. Namun, sikap itu berubah.“Sempat berdiskusi dengan tim advokasi, saya mencoba mencari terobosan baru, untuk banding (kendati) lebih dari tujuh hari setelah vonis,” ucap Fauzan saat merespons massa aksi solidaritas untuk korban pemerkosaan di depan Kejati Kalsel.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/01/27/demi-keadilan-korban-jaksa-kasus-pemerkosaan-mahasiswi-fh-ulm-didorong-ajukan-pk/
Demo Kasus Pemerkosaan Mahasiswi ULM: Massa Aksi Duga Pelaku Cekoki Korban dengan Narkoba
KASUS pemerkosaan mahasiswi magang Universitas Lambung Mangkurat berinisial DVPS kian menjadi bola panas di mata publik.
HAL ini dikarenakan ada serangkaian indikasi janggal sampai pelaku bernama Bayo Tamtomo tidak dijatuhi hukuman berat. Ratusan mahasiswa lintas perguruan tinggi pun melakukan aksi solidaritas kepada penyintas DV di pertigaan Jalan Panjaitan, tepat di depan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kamis (27/1/2022).
Massa aksi yang turun berorasi, dan menampilkan aksi teatrikal yang menggambarkan kejadian naas yang dialami DV. “Polisi seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, apa yang dilakukan oleh terdakwa malah sebaliknya,” ujar mahasiswa yang berorasi.
Massa menduga Bripka Bayu Tamtomo mencekoki DV dengan narkoba, sehingga penyintas kehilangan kesadaran, dan memuluskan rencana Bayu Tamtomo untuk memerkosa korban. “Apa isi Kratingdaeng, kawan-kawan,” teriak orator.“Isinya narkoba,” jawab massa aksi serentak. Dugaan ini muncul dari cerita korban yang saat diberi minuman oleh pelaku merasakan lemas setelahnya.
Andika, Ketua BEM Fakultas Hukum ULM mengatakan kedatangan mereka untuk mempertanyakan sejumlah hal yang dianggap janggal sepanjang proses persidangan terdakwa Bripka Bayu Tamtomo. “Kami ingin mempertanyakan kenapa JPU menuntut ringan terdakwa hanya 3,5 tahun,” ujar Andika kepada awak media.
Kemudian, dia juga menyoal Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding, padahal sudah melewati tenggat waktu maksimal tujuh hari setelah vonis diketuk.“Kita ingin tahu, saya harap JPU hadir di hadapan massa sehingga publik tahu, itu saja,” tegas Andika.
“Saya yakin JPU segera hadir di sini, kita tanyakan,dan menunggu perkembangan kasusnya, fakultas hukum dan BEM FH berkomitmen untuk akan mengawal kasus ini sampai tuntas,” tambahnya.
Andika mengatakan tim kuasa hukum VDPS dari Borneo Law Firm telah melakukan serangkaian upaya advokasi. Pihaknya berkomitmen akan mengawal kasus ini sampai tuntas. “Terutama pemecatan oknum kepolisian (Bayu Tamtomo),” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung di depan Kejaksaan Tinggi Kalsel. Selama mimbar bebas, pimpinan kapolresta banjarmasin, dan kejati kalsel ikut turun ke jalan.
Kronologis Kasus
Pemerkosaan terhadap korban berinisial D, terjadi pada Rabu (18/8/2021) malam. Dari informasi yang dihimpun, korban diperkosa saat kondisi tidak berdaya.
Sebelum diperkosa, korban sempat diajak untuk jalan-jalan. Mulanya, Bayu mengajak ke tempat hiburan malam (THM) namun ditolak korban.
Nah, saat singgah di sebuah minimarket di Jalan A Yani Km 13, korban dicekoki dengan minuman energi dalam mobil. Sempat terjadi penolakan beberapa kali, hingga terdakwa menyuruh korban untuk menegaknya.
Rasa berbeda lebih pahit dari minuman pertama. Usai beberapa menit, terdakwa pun bertanya kepada korban sambil menyetir mobil dengan menyalakan musim DJ atau house music.Lama kelamaan, korban mengalami tubuh terasa berat dan lemas. Kemudian jantung berebar hingga korban tak bisa lagi mengontrol diri. Korban meminta dibawa pulang, tapi terdakwa mengatakan tak bisa dengan kondisi seperti itu.
Aksi tak bermoral ini dimainkan terdakwa kepada korban. Dibawa berkeliling ke Komplek Citra Land, hingga akhirnya check in di sebuah hotel. Di sinilah, terdakwa menggarap korban dengan dalam kondisi lemas. Sebab, saat memasuki kamar hotel dibawa dengan kursi roda.
Dalam keadaan lemas itu, terdakwa melampiaskan nafsu bejatnya kepada korban. Hingga esok harinya pada Kamis (19/8/2021) sekira pukul 08.00 Wita, korban dijemput terdakwa dan baru sadar berada di sebuah hotel, hingga diantar pulang ke rumah.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/01/27/demo-kasus-pemerkosaan-mahasiswi-ulm-massa-aksi-duga-pelaku-cekoki-korban-dengan-narkoba/
Warga Kalsel Jabodetabek Kecam Ucapan Edy Mulyadi Cs
BEBERAPA perwakilan dari warga kalimantan Selatan yang berdomosili di Jabodetabek menyatakan kekecewaannya atas ucapan Edy Mulyadi tentang ibu kota negara di Kalimantan sebagai tempat jin buang anak, yang dilontarkan lewat kanal Youtube.
KARENA peristiwa itu seluruh warga Kalimantan menyesalkan ucapan Edy Mulyadi, dan beberapa ormas serta lembaga kemasyarakatan melaporkan yang bersangkutan ke pihak yang berwajib.
Banyak keompok warga atau etnis yang ada di Kalimantan seperti yang mengecam dan menantang Edy Mulyad. Mereka menuntut Edy Mulyadi membuat pernyataan minta maaf, dan meminta pihak yang berwajib mengusut kasus tersebut.
Sama hal dengan warga Kalsel yang ada di Jabodetabek. Dari beberapa perwakilan menyatakan mengecam dan mengutuk keras ucapan dari Edy Mulyadi.Warga Kalsel yang berdomisili di Jabodetabek membuat pernyataan, serta meminta pihak berwajib segera menindak pelaku yang diduga melanggar Pasal 28 ayat 2 UU ITE.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/01/27/warga-kalsel-jabodetabek-kecam-ucapan-edy-mulyadi-cs/
Bertemu Edy Mulyadi di Jakarta, Akademisi Uniska M Uhaib As’ad Bikin Klarifikasi
BERADA di waktu dan tempat yang salah. Inilah yang membuat akademisi FISIP Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad AlBanjary Banjarmasin jadi sorotan publik.
INI setelah, Uhaib As’ad tampak bergabung dalam video unggahan Edy Mulyadi, usai pernyataan memancing reaksi keras khususnya dari warga Kalimantan.
Uhaib As’ad, pun angkat bicara soal tuduhannya terkait menemui Edy Mulyadi, sosok yang tengah viral karena menghina Kalimantan tersebut.
“Saya perlu memberikan klasifikasi soal ini, banyak orang salah persepsi dan salah pandangan terkait apa yang terjadi sesungguhnya. Saya doktor Uhaib, berangkat ke Jakarta pada hari Sabtu (22/1/2022) pagi bersama enam orang teman saya. Ada dua tujuan,” ucap Uhaib kepada jejakrekam.com, Rabu (26/1/2022).
Pertama, kata Uhaib, tujuan bertemu rekan atau sahabatnya bernama eks politisi PPP Ahmad Yani yang kini Ketua Umum Partai Masyumi. Sedangkan dirinya adalah Ketua Dewan Syura Partai Masyumi Kalsel.“Saya membawa teman-teman dari Banjarmasin, supaya kenal sama mereka. Kedua, saya ingin bertemu teman lama saya yakni Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta,” ucap Uhaib.
Uhaib bilang, selama 20 tahun lebih tidak bertemu sosok pemimpin DKI Jakarta tersebut. Kenapa bertemu, ia mengakui bahwa dirinya adalah Ketua Timses Anies Baswedan di Kalimantan Selatan.
“Ketiga, saya ingin bertemu Gatot Nurmantyo (mantan Panglima TNI). Kenapa saya ingin ketemu dia, karena saya Ketua Kammi Kalsel. Maka, berangkatlah kami pada pukul enam ke Jakarta,” cerita Uhaib.
Sampai ke Jakarta, menurut Uhaib, pihaknya menuju ke kediaman Ahmad Yani tersebut yang juga Ketua Umum Partai Masyumi. Tuan rumah menyilahkan rombongan untuk beristirahat, mandi dan sebagainya.“Jam tiga, menuju Bandung bersama Ketua Umum Masyumi Ahmad Yani. Tujuan apa? Ada acara DPW Partai Masyumi Jawa Barat,” bebernya.
Setelah dari acara itu, kata Uhaib, dirinya menghubungi sahabatnya di HMI yakni Tamsil Linrung, adalah politikus senior dan petinggi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Beliau adalah anggota DPD, memang sebelumnya bekas mantan anggota DPR selama tiga periode,” kata Uhaib.
Kemudian, ia menyampaikan dengan Tamsil bahwa sepulang dari kota Bandung, dirinya ingin bertemu langsung di Jakarta. “Beliau bertanya? Kamu (Uhaib) kapan pulang ke Jakarta dan saya bilang besok,” katanya.Kebetulan, menurut Uhaib, keesokkan harinya telah dilaksanakan meeting dan kelompoknya langsung menuju ke Jakarta. Namun, terhalng ng macet sehingga terlambat pada acara tersebut. Versi Uhaib, setelah memasuki ruangan rumah milik Tamsil dan ternyata, dirinya tidak mengenali orang-orang tersebut. “Saya tidak mengenali kecuali Pak Tamsil,” tegasnya.
Kemudian, Uhaib mengakui rombongannya duduk bersama yang mana tujuan pertemuan itu tidak diketahuinya. “Kami duduk seperti orang bodoh,” kata Uhaib. Uhaib cuma mendengarkan orang-orang tengah membicarakan soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan menjelang Magrib, pihaknya langsung balik pulang.
“Sebenarnya, dalam pertemuan itu saya tidak mengetahui agendanya apa? Dan tuduhan ke kami bahwa menemui Edy Mulyadi, tidak benar itu,” tandasnya.
Mengenai kehadiran Uhaib As’ad yang menyatakan diri sebagai seorang dosen di Uniska MAB, pihak kampus pun menegaskan hal itu tidak terkait dengan institusi.“Pak Uhaib itu hadir sebagai personality, bukan membawa institusi. Kedatangan ke Jakarta juga bukan atas nama Uniska, tapi kepentingan pribadi,” kata Wakil Rektor I Uniska Dr Muhammad Zainul dalam keterangannya.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/01/27/bertemu-edy-mulyadi-di-jakarta-akademisi-uniska-m-uhaib-asad-bikin-klarifikasi/
Ada 4 Dugaan Pelanggaran, Kader Partai Gerindra Laporkan Edy Mulyadi ke Polda Kalsel
KADER Partai Gerindra yang diwakili HM Lutfi Saifuddin, Siti Noortita Ayu Febria Roosani dan Izhar Marzuki mendatangi Subdit 5 Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Kalsel, Banjarmasin, Selasa (25/1/2022).
MEREKA melaporkan Edy Mulyadi terkait kasus dugaan ujaran kebencian terutama kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang saat ini Menteri Pertahanan dalam komentarnya di kanal Youtube yang tengah viral.
Laporan ke Polda ini serentak dilakukan kader Partai Gerindra di wilayah masing-masing seluruh Indonesia, termasuk di Polda Kalimantan Selatan.
“Pernyataan EM ini melukai perasaan kami sebagai kader Partai Gerindra, kedatangan kami ke Polda Kalsel untuk melaporkan dan menuntut keadilan,” ucap Lutfi kepada awak media di Banjarmasin, Selasa (25/1/2022).
Edy Mulyadi dilaporkan atas empat macam dugaan tindak pidana atas pernyataannya di video tersebut yang mereka nilai menghina dan merendahkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang juga merupakan Menteri Pertahanan kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin saat ini.
BACA : Maaf Lewat Medsos Tak Cukup, Batamad Kalsel Minta Edy Mulyadi Datang ke Kalimantan
Pertama yaitu penyebaran berita hoaks seperti tercantum dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Kedua, pelanggaran atas Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP. Ketiga, ujaran kebencian seperti tercantum dalam Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Keempat, pelanggaran atas Pasal 156 Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 1946.
“Siapapun yang bersalah harus dihukum, karena negara kita negara hukum. Hal ini bisa menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat, tentu sangat membahayakan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Kalsel dari Fraksi Gerindra ini.Menurut Lutfi, kalau laporan ini tidak ditindaklanjuti, maka ia berkeyakinan akan banyak kader Gerindra yang datang ke Polda Kalsel, “Untuk menghindari hal tersebut, laporan ini bisa di tindak lanjuti,” paparnya.
Menanggapi laporan kader Gerindra, Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Moch Rifa’i berjanji akan mendalami laporan tersebut. “Laporan sudah diterima, intinya proses akan kita lanjut,” ucapnya singkat.
Tiga kader Gerindra dimotori HM Lutfi Saifuddin saat melaporkan Edy Mulyadi ke Polda Kalsel
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/01/25/ada-4-dugaan-pelanggaran-kader-partai-gerindra-laporkan-edy-mulyadi-ke-polda-kalsel/
Tim Adat Dayak Meratus Minta Agar Masyarakat Jangan Terprovokasi
TIM Adat Dayak Meratus Kalimantan Selatan mengaku senang, akhirnya Edy Mulyadi bisa diproses sesuai hukum perundang-undangan.
DIUTARAKAN Ketua Tim Adat Dayak Meratus Kalsel Gastansyah, saat melakukan orasi damai di Desa Loksado, Kecamatan Loksado, Kabupaten HSS bersama para tokoh Dayak se-Kalsel, Kamis (27/1/2021).
“Kasus Edy Mulyadi jangan sampai terulang kembali, hingga menimbulkan keributan yang telah terjadi seperti sekarang. Kami saat ini merasa senang karena kasus tersebut sudah diproses hukum,” ujar Gastansyah.
Pihaknya berharap, Edy Mulyadi bisa diproses secara hukum, karena telah menyakiti perasaan masyarakat Kalimantan, khususnya masyarakat Dayak.
Terkait permohonan maaf Edy Mulyadi melalui video, Tim Adat Dayak Meratus Kalsel meminta dengan tegas supaya yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf secara langsung dengan datang ke pulau Kalimantan. “Hal itu bisa saja tidak dilakukan, asal Edy Mulyadi benar benar diberikan hukuman yang setimpal,” tegasnya.Terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), Gastansyah berpesan kepada masyarakat supaya menjaga suasana tetap kondusif. “Mari terus kita jaga ketentraman, jangan sampai teradu domba antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya,” imbaunya.
Membuktikan keseriusan masyarakat Dayak Meratus yang merupakan warga Kalimantan dalam upaya mencari keadilan, rencananya Tim Adat Dayak Meratus akan menyambangi Polda Kalsel pada Jumat (28/1/2022).
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/01/27/tim-adat-dayak-meratus-minta-agar-masyarakat-jangan-terprovokasi/
Media Sosial Pengaruhi Kunjungan Bule Luar Negeri di Kalsel
MEDIA sosial seperti youtube, instagram, dan facebook sangat mempengaruhi ramainya kunjungan wisatawan lokal dan luar negeri terhadap objek wisata di Kalimantan Selatan. “Memang media sosial sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisata di Kalimantan Selatan,” ujar pelaku usaha wisata lokal Reiza Safrya, Senin (24/1/2022).
MENURUTNYA, pemerintah dan pelaku usaha wisata harus
gencar mempromosikan objek wisata di Kalsel. “Ya, seperti Kerbau Rawa,
Pasar Terapung, Loksado sangat alami dan tidak ada di daerah lain,”
sebut Amang Reiza panggilan akrabnya.
Bahkan, sambungnya, kini
ditemukan Tahura, Bukit Batu, Air Terjun di Kabupaten Banjar. “Jadi
potensi wisata di Kalsel sangat besar. Jadi pakailah media sosial,
youtuber perlu, supaya wisata mendunia,” tambah pemilik RR Two Travel
ini.
Amang Reiza mengaku pernah membawa turis mancanegara
mempromosikan wisata Banjarmasin yang berkunjung di Kalsel. “Saya belum
pandemi Covid-19, ada kapal pesiar dan dalam setahun bisa mendatangkan
kapal pesiar dengan ratusan wisatawan dari Inggris, Australia, Prancis,
Jepang, dan lainnya,” ucapnya.
Kini, kata Amang Reiza, setelah pandemi Covid-19 di tahun 2023 digebyar wisata untuk wisatawan luar negeri bisa berkunjung selama tiga hari di Kalsel. “Kita betul-betul perkenalkan objek wisata di Kalsel,” imbuhnya.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/01/24/media-sosial-pengaruhi-kunjungan-bule-luar-negeri-di-kalsel/
Menjadikan Pariwisata sebagai Leading Sector
Oleh : Algifari
TUJUAN utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana meningkatkan kesejahteraan masyarakat artinya kemampuan mesyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup meningkat.
UNTUK memenuhi kebutuhan, tentu saja masyarakat perlu pendapatan. Masyarakat bisa memperoleh pendapatan dari aktivitas produksi yang dilakukannya. Semakin tinggi aktivitas produksi yang mereka lakukan, semakin tinggi juga kesempatan memperoleh pendapatan.
Pendapatan masyarakat di suatu daerah bergantung dari sektor apa yang mendominasi kegiatan produksi di daehar tersebut. Kegiatan produksi masyarakat dibagi ke dalam tiga sektor, yaitu sektor primer (pertanian dan pertambangan), sektor sekunder (industri pengolahan), dan sektor tersier (jasa-jasa).
Sektor primer memiliki nilai tambah yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor yang lain. Daerah atau negara yang relatif maju umumnya kegiatan produksi masyarakan didominasi oleh serktor tersier (jasa-jasa) yang memiliki nilai tambah paling besar dibandingkan dengan sektor yang lain.
Bagaimana kegiatan produksi di provinsi Kalimantan Selatan saat ini? Berdasar data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan menunjukkan kegiatan produksi di Kalimantan Selatan didominasi oleh sektor primer, yaitu sekitar 35% dimana sekitar 20% berasal dari sektor pertambangan dan penggalian.Jika dibandingkan dengan daerah lain, seperti provinsi DIY sektor primer sekitar 10,5% dimana 0,5% berasal dari sektor pertambangan dan penggalian. Kegiatan produksi sektor primer di provinsi Jawa Barat sekitar 11% dan hanya 1,1% berasal dari sektor pertambangan dan penggalian. Provinsi DKI hanya 0,3% persen kegiatan produksi di sektor primer.
Provinsi Bali sekitar 17% produksi di sektor primer dan hanya 1% berasal dari sektor pertambangan dan pengalian. Provinsi Jawa Timur kontribusi sektor primer sekitar 15% dan hanya 3,5% berasal dari sektor pertambangan dan pengalian. Data tersebut menunjukkan kegiatan produksi yang menopang ekonomi provinsi Kalimantan Selatan adalah sektor primer, khususnya sektor pertambangan dan penggalian. Sektor pertambangan dan penggalian ini sangat kecil memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat secara luas dan memiliki efek pengganda (multipler effect) yang rendah bagi perkembangan sektor-sektor yang lain.
Apa yang harus dilakukan ke depan? Provinsi Kalimantan Selatan sebaiknya perlu mempersiapkan kegiatan produksi yang dapat menjadi pendorong sektor-sektor lain berkembang dan masyarakat luas memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan. Sektor pariwisata adalah salah satu kegaitan produksi jasa yang memiliki efek pengganda tinggi.Pariwisata mampu meningkatkan produksi daerah, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan usaha yang berhunungan dengan pariwisata, seperti hotel dan restoran, jasa transportasi dan telekomonikasi, usaha kerajinan rakyat, dan masih banyak lagi kegiatan ekonomi masyarakat yang akan berkembang dengan berkembangnya sektor pariwisata. Bagi pemerintah tentu saja akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Siapa yang harus berinisiatif mengembangkan pariwisata di suatu wilayah? Pada situs Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dinyatakan kunci pengembangan pariwisata ada di tangan pemerintah daerah. Tentu saja pemerintah daerah tidak mampu mengembangkan pariwisata di daerahnya tanpa keterlibatan masyarakat.Pengembangan sektor pariwisata memerlukan modal yang sangat besar, masa pengemabian modal lama, dan risiko kegagalan cukup tinggi. Dengan demikian pengembangan sektor pariwisata harus dilakukan oleh berbagai fihak, seperti pemerintah daerah, pelaku bisnis di bidang pariwisata, wisatawan, dan masyarakat.
Pemerintah daerah perlu mempersiapka rencana induk pengembangan pariwisata daerah, menyiapkan regulasi yang berhubungan dengan kepariwisataan, menyiapkan infrasturktur pariwisata, seperti jalan, penerangan, hot spot area, yang dapat mendukung berkembangnya pariwisata daerah.
Pengembangan objek wisata tidak selalu dilakukan oleh pemerintah daerah saja, seperti halnya yang terjadi di Yogyakarta. Banyak objek wisata yang ada di Yogyakarta dikembangkan oleh individu dan kelompok masyarakat. Pemerintah daerah hanya membantu menyediakan infrastruktur yang dapat menunjang obyek wisata tersebut.Dengan usaha keras yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah menyebabkan obyek wisata yang baru di Yogyakarta selalu bermunculan dan minat masyarakat luar daerah Yogyakarta berkunjung ke Yogyakarta tidak pernah berkurang.
Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi yang besar untuk dijadikan sebagai obyek wisata. Mungkin saat ini obyek wisata yang tersedia relatif sedikit sehingga berwisata ke Kalimantan Selatan menjadi mahal dan lama tinggal wisatawan juga relatif singkat. Dengan berkembangnya obyek wisata di Kalimantan Selatan menyebabkan jumlah obyek wisata menjadi bertambah dan tentu saja ini akan menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kalimantan Selatan.Wisatawan adalah orang-orang yang membawa uang dan mereka akan membelanjakan uangnya di darah wisata. Uang yang mereka bawa akan menambah uang yang beredar di daerah wisata tersebut dan tentu saja akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah.
Perkembangan jasa pariwisata memiliki efek pengganda yang besar, sehingga dapat dijadikan sebagai sektor pemimpin (leading sector) bagi kegiatan ekonomi masyarakat di sektor-sektor yang lain di Provinsi Kalimantan Selatan. Sektor pertanian sebagai pemasok bahan mentah bagi industri bahan makanan, makanan jadi, kerajinan, dan lain-lain dapat berkembang dengan berkembangnya sektor pariwisata. Sektor yang selama ini yang memberikan kontribusi besar bagi produksi daerah Kalimantan Selatan, yaitu sektor pertambangan dan penggalian tidak memberikan dampak yang luas bagi kesejahteraan masyarakat.(jejakrekam)
Penulis adalah Staf Pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKPN Yogyakarta
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/01/21/menjadikan-pariwisata-sebagai-leading-sector/
Menanya Ulang Keberpihakan Penegak Hukum kepada Korban Kekerasan Seksual
Oleh : Jaringan Perempuan Borneo
DUNIA Pendidikan kembali dikejutkan oleh kasus kekerasan seksual yang dialami oleh salah satu mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
SENIN, 24 Januari 2022 terungkapnya laporan dari PDVS kepada pihak kampus bahwa ia telah mengalami perkosaan yang dilakukan oleh salah satu anggota Polisi di Satuan Reserse Narkoba Polresta Banjarmasin. Institusi Kepolisian ini, tempat korban PDVS sebelumnya magang sebagai salah satu prasyarat kelulusan dari kampusnya.
Kejadian yang dialami korban sangat membuat kita marah, geram, gusar, kecewa, sedih dan hilangnya rasa aman mengingat korban adalah mahasiswi yang sedang menyelesaikan tugas akhir untuk meraih gelar kesarjanaan dan meraih cita-cita serta harapan orangtuanya. Namun harapan itu seakan sirna dan masa depan terasa suram dengan terjadinya perkosaan yang memberi dampak pada korban baik fisik, psikis, kesehatan jiwa dan raga berupa gangguan mental, depresi dan trauma atau ketakutan terus menerus.
BACA : Cegah Kekerasan Seksual di Kampus, Aktivis Perempuan Dorong ULM Segera Bentuk Satgas
Termasuk juga kesehatan reproduksi yang rentan mengalami kerusakan dan penyakit menular seksual, serta kehamilan yang tidak diinginkan serta stigma/labelisasi dari lingkungan sekitar dan masyarakat yang belum memahami posisi korban sehingga menyulitkan korban untuk berinteraksi atau bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekitar.
Dengan semua beban yang harus ditanggung korban, dimana hati nurani para penegak hukum, dimana hati nurani para aparat kepolisian, dengan putusan hukum yang sudah incrah dan pelaku diberi hukuman yang sangat jauh dari rasa keadilan sehingga menutup mata bahwa ada keadilan yang dipertaruhkan di balik baju seragam mereka.
BACA JUGA : Kalangan Jurnalis Butuh Pelatihan soal Gender dan Kekerasan Seksual
Proses hukum yang sangat cepat dan menghilangkan hak korban untuk didampingi penasehat hukum/advokat selama menjalani upaya hukum yang diatur ketentuan dalam KUHAP. Sidang pertama kasus D digelar pada 30 November 2021, sementara sidang putusan pada tanggal 11 Januari 2022 (31 hari kerja).
Selain itu, korban seolah dibungkam tanpa ada ruang untuk berpendapat dan bersikap. Ia mengaku hanya menghadiri dua kali proses sidang, tidak mengetahui apalagi menghadiri sidang putusan dan tidak tahu ihwal JPU telah menerima putusan majelis hakim.
Kemudian, Jaksa Penuntut Umum Seliya Yustika Sari dan Alpha Fauzan mendakwa Pelaku dengan Pasal 286 KUHP tentang persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun atau Pasal 290 Ke-1 KUHP tentang mencabuli orang pingsan dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun.
BACA JUGA : Kasus Polisi Perkosa Mahasiswi ULM, PN Banjarmasin Nyatakan Sidang Terbuka Bagi Korban
Padahal menurut Kami, berdasarkan fakta atas perbuatan pelaku, pasal yang diberikan tidaklah tepat dan seharusnya Pasal 285 KUHP tentang Perkosaan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun lebih tepat diterapkan pada Pelaku berikut sanksi etik Kepolisian.
Atas kejadian tersebut, Korban, Keluarga Korban, Pihak Kampus dan publik bertanya-tanya, bagaimana akses keadilan kepada korban, bagaimana keberpihakan kepada korban yang telah mengalami Kekerasan Seksual yang berdampak buruk pada kesehatan jiwa raga, fisik, psikis, trauma dan stigama/labelisasi yang dialami korban dan keluarga korban? Kehadiran PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, tak juga menjadi rujukan dan ruang yang digunakan Hakim dan Jaksa untuk menjerat pelaku pada hukuman maksimal dan memberikan perlindungan serta pemulihan pada Korban dan Keluarga Korban.
BACA JUGA : Tak Layak Jadi Anggota Polri, Polisi ‘Pemerkosa’ Mahasiswi ULM Segera Dipecat!
Berdasarkan sejumlah fakta ketidakadilan yang dialami Korban dan Keluarga Korban, maka sebagai bentuk keprihatinan atas ketidakberpihakannya Aparat Penegak Hukum di Kalimantan Selatan khususnya dan Indonesia pada Umumnya kepada korban dan keluarga korban dengan melindungi pelaku dari tindak kriminal yang merusak generasi penerus, maka JARINGAN PEREMPUAN BORNEO dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut:
- Menyampaikan duka dan keprihatinan yang sangat mendalam kepada korban dan keluarga korban atas kejadian ini.
- Mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan pihak Universitas Lambung Mangkurat baik tingkat Universitas maupun Fakultas dalam upaya mengusut tuntas kasus ini dengan mengedepankan keberpihakan dan pemulihan kepada korban dan keluarga korban.
- Mendorong agar secepatnya dibentuk tim pengusutan kasus ini agar tidak menjadi preseden buruk bagi mahasiswa –mahasiswa yang akan melaksanakan proses magang dimanapun.
- Mendesak pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Kepolisian Nasional untuk menjatuhkan sanksi pemecatan dengan tidak hormat kepada pelaku pemerkosaan yang adalah anggota kepolisian di Polresta Banjarmasin.
- Mendesak Pihak Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Kejaksaan untuk menjatuhkan sanksi etik kepada Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan menerima Putusan tanpa mengkomunikasikan Putusan kepada Korban dan Keluarga Korban untuk memilih banding atau menerima Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin.
- Mendesak Pihak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk meninjau ulang Putusan Majelis Hakim atas perkara tersebut dan memberikan sanksi etik kepada Majelis Hakim yang tidak mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan tidak mengedepankan Prinsip perlindungan dan pemulihan bagi korban dan keluarga korban.
- Pihak Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin – Kalimantan Selatan khususnya dan Perguruan Tinggi di Indonesia pada umumnya melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap MoU dan Lokasi tempat KKN/Magang bagi Mahasiswa/i dengan mengimplementasikan PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Mendorong adanya MOU Lembaga Pendidikan dan Lembaga Magang soal aturan yang jelas mengenai Gender Policy untuk pencegahan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan Children Protection Policy.
- Mendorong korban mendapatkan pelayanan kesehatan terpadu dari Dinas PPPA untuk memastikan kesehatan reproduksi korban dari resiko kehamilan yang tidak diinginkan dan berbagai kerentanan penyakit menular.
- Menghimbau semua lembaga pengada layanan yang ada di Kalimantan Selatan untuk berperan dalam perlindungan dan pemulihan korban dan keluarga korban.
BACA JUGA : Disorot Publik, Jaksa Penuntut Oknum Polisi ‘Pemerkosa’ Mahasiswi ULM Diperiksa Kejati Kalsel
Demikian rilis ini dibuat sebagai bentuk dukungan kepada Korban PDVS dan sudah saatnya RUU TPKS segera disahkan. Tidak ada kata tidak untuk penjahat kemanusiaan selain hukuman yang seberat-beratnya karena telah mengabaikan rasa kemanusiaan. Kita tidak ingin menunggu lebih lama lagi dengan semakin banyaknya korban berjatuhan.#SegeraSahkan RUU TPKS#Pulihkandanlindungikorban#
Banjarmasin, 25 Januari 2022
Jaringan Perempuan Borneo
- Ditta (Pasah Kahanjak/Jaringan Perempuan Borneo)
- Enik Maslahah (Yay. Rahim Bumi/Jaringan Perempuan Borneo)
- Mariatul Asiah (Komunitas Pelangi Kalsel/Jaringan Perempuan Borneo)
- Waredayani (KPPer MS – GKE/Jaringan Perempuan Borneo)
Lembaga-Lembaga Pendukung :
- Ditta-Pasah Kahanjak
- Enik Maslahah – Yayasan Rahim Bumi
- Mariatul Asiah – Komunitas Pelangi Kalsel/Jaringan Perempuan Interfaith untuk Kesetaraan, Keadilan dan Perdamaian
- Waredayani – KPPer MS-GKE
- Taibah – Sekolah Ekofeminis Tanah Air
- Margareta Winda – SP Mamut Menteng Kalteng
- Maylinda – Peruati Kalsel
- Nana – IHAP Yogya
- I Nyoman Swarniki – DPD WHDI Kalsel
- Dr. Ira – Lajnah Imaillah Wilayah Kalimantan Selatan
- Hapniah – PKBI Kalsel
- Ida Adul – ANBTI Kalsel
- Ismalia – ABI Kalsel
- Rafikah – LK3 Banjarmasin
- Berry Nahdian Furqan
- Anggieta – Palangka Raya
- Yose Han – Komunitas Pelangi Kalsel
- Husnul Khatimah, M. Ag – Dosen UIN Antasari Banjarmasin
- Maimunah – Lajnah Imaillah Wilayah Kalimantan Selatan
- Hasidah – Komunitas Pelangi Kalsel
- Fatrawati – Muslimat NU Kota Banjarmasin
- Anita – Komunitas Pelangi Kalsel
- Alce – Komunitas Pelangi Kalsel
- Dr. Titien Agustina, M. Si – Dosen dan Ketua STIMI Banjarmasin
- Mitra Wacana Yogyakarta
- Hervita Liana, SH – DPD HWDI Kalsel
- Masni – DPD HWDI Kalsel
- Norbeta Yati – Aliansi Perempuan Kalimantan untuk Perdamaian dan Keadilan Gender (ALPeKaJe)
- Puan Mahakam – Kaltim
- Maryani Marzuki (YLBH APIK Sumsel)
- Yuliana – Palangka Raya
- YLBH APIK Pontianak
- YLBH APIK Semarang
- Anna Trombine – WKRI Kalsel
- Ni Luh Rusmini – DPD WHDI Kalsel
- Mintje Roring – DPD PWKI Kalsel
- Taibah – Kalimantan Tengah
- Joko Waluyo – Kalimantan Tengah
- Mastuati – Kalimantan Tengah
- Nana – DPD WKRI Kalsel
- Hj. Normayani (ANBTI Kalsel) Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/01/26/menanya-ulang-keberpihakan-penegak-hukum-kepada-korban-kekerasan-seksual/
Tak Kenal Maka Tak Suka pada Borneo
Oleh : Andrinof A Chaniago
SEJARAH keakraban saya dengan Kalimantan mirip dengan Kawasan Wisata Mandeh, yang sejak tahun 2015 muncul sebagai kawasan wisata baru yang melesat namanya.
PERKENALAN dan keakraban saya dengan Kalimantan tidak terlepas dari profesi saya sebagai peneliti sekaligus aktivis sebuah forum intelektual muda di tahun 1990-an. Jika saya “menemukan” Kawasan Mandeh pertama kali tahun 1999, kedatangan pertama saya ke Kalimantan lebih awal dari itu.
Meski saya tidak ingat lagi tahun persisnya, saya pastikan waktunya di awal 1990-an ketika saya menjadi Ketua Majelis Sinergi Kalam (Masika) ICMI. Kota tempat pertama kali saya menginjakkan kaki di Kalimantan adakah Kota Seribu Sungai, Banjarmasin. Di luar pertemuan serius, saya diajak oleh teman-teman tuan rumah “cruising” sampai ke Sungai Barito dengan perahu kecil bermesin 15 PK yang suaranya memekak sampai ke dalam telinga.
Takdir baik kemudian mengantar profesi saya menjadi seorang pengamat kebijakan publik di awal tahun 2000-an. Status ini tentu tidak terlepas dari terbitnya buku pertama saya, Gagalnya Pembangunan oleh LP3ES tahun 2001. Sejak menyandang status sebagai pengamat kebijakan publik itu saya menjadi mengenal dengan dekat Nusantara yang indah permai ini, termasuk Kalimantan.
BACA : Jangan Jadi Penonton, IKN di Kaltim Harus Dimanfaatkan Maksimal oleh Kalsel
Semua provinsi di Nusantara sudah saya kunjungi. Untuk Kalimantan, saya tidak hanya sering berulang ke kota-kota provinsi. Beberapa tempat yang pernah saya kunjungi termasuk daerah-daerah yang belum pernah dikunjungi oleh sebagian pejabat provinsi-provinsi di Kalimantan.
“Tak kenal maka tak sayang”. Pepatah asli orang Indonesia ini benar adanya. Setelah berkunjung beberapa kali ke Kalimantan, sejak tahun 2009 saya sering menulis di Twitter, “Tak kenal maka tak sayang Sintang, Pulau Laut, Sangata, Tanjung Selor…”, untuk memperkenalkan beberapa alam yang mempesona di Kalimantan.
Sesekali, tentu saya juga memposting catatan saya tentang potensi untuk menciptakan keunggulan kota-kota di Kalimantan untuk memancing perhatian pemerintah daerah setempat maupun pemerintah pusat.
Dari potensi yang dimiliki, termasuk lokasinya yang sangat strategis di tengah Indonesia dan di tengah Asia Pasifik, ekonomi Kalimantan sangat berpeluang berpindah dari ekonomi yang mengeksploitasi sumberdaya alam ke ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ekonomi pariwisata.
BACA JUGA : Jadi Daerah Penyangga IKN, Tabalong Punya Lahan 3.000 Hektare untuk Kawasan Industri
Kota Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Tanjung Selor sangat berpotensi menjadi Kota Wisata Sungai yang menjadi alternatif dari Chao Phraya Bangkok bahkan Shanghai. Anugerah Tuhan berupa sungai-sungai besar bagi Indonesia memang paling banyak di Kalimantan dengan sedikit tambahan di Sumatera.
Sebagai pendiri Tim Visi Indonesia 2033, yang berdiri 9 Desember 2008, kami pernah menunjukkan kepada para stakeholders di Kalimantan Tengah, tentu termasuk kepada pemda-pemda kabupatennya, 21 titik kota kecil yang berpotensi dijadikan kota-kota waterfront city yang cantik.
Dari Tim Visi Indonesia 2033 ketika itu saya bawa Dr. M. Jehansyah Siregar. Sambutan Gubernur Teras Narang ketika itu luar biasa. Beliau undang bupati-bupati yang wilayahnya ada di antara 21 kota kecil tadi. Hebatnya lagi, Pak Gubernur Teras Narang tidak hanya memberi sambutan membuka acara, tetapi ambil inisiatif menjadi moderator.
Jelas keliru besar membayangkan dari jauh bahwa Kalimantan hanyalah sisa-sisa hutan dan hamparan bumi yang rusak. Bahwa sebagian sudah dirusak oleh keserakahan oknum pejabat, mantan pejabat dan pengusaha, iya. Tetapi, dengan sejumlah lokasi cantik yang dimiliki dan menghentikan pengrusakan alam, lalu membawa Kalimantan bertransformasi secara sosial dan ekonomi, Kalimantan sangatlah menjanjikan bagi kejayaan masa depan Indonesia. Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri, selain ke Bali.
BACA JUGA : Persiapan Pembentukan SDGs Center Kalsel, Sebuah Kesiapan dalam Menyambut IKN
Pergilah ke Pulau Laut, di Kabupaten Kotabaru, Kalsel. Di situ ada Gunung Bamega, ada selat tenang yang membentang antara daratan Kalimantan dan Pulau Laut, ada laut yang airnya jernih seperti di pinggir laut Kota Manokwari, Papua. Ketika berada di lokasi-lokasi itu pasti anda akan bermimpi untuk masa depan Indonesia. Di Selat Pulau Laut, misalnya, suatu saat ratusan kapal cruise berlayar seperti di Hongkong, atau seperti di Shanghai, China, atau seperti Chao Phraya, Bangkok.
Kalau ke Kalbar, pergilah ke Sintang. Di sini, anda bisa naik kapal wisata melewati pertemuan dua sungai besar, Sungai Kapuas dan Sungai Mempawah. Lalu, sekali-sekali lepaskan pandangan ke Bukit Kelam yang memiliki tebing batu raksasa. Jika anda suka melihat peluang, maka potensi besar akan anda lihat di Sintang.
Kemana lagi? Ke Samarinda, atau ke Tenggarong, merenunglah di pinggir Sungai Mahakam. Bayangkan suatu saat tongkang-tongkang yang mengangkut gunung-gunung batubara itu nanti tidak ada lagi. Sungai Mahakam bebas sampah dan airnya tidak lagi merah cokelat. Sarana angkut yang melintas di Sungai Mahakam adalah boat-boat wisata dan kapal-kapal cruise. Maka, ketika itu Shanghai atau Bangkok pindah ke sini. Industri makanan, barang kerajinan, jasa perkapalan dan pelayaran pun tumbuh mengiringi sektor pariwisata.
BACA JUGA : Menyongsong IKN, Komisi III Dukung Pembangunan Pintu Gerbang di Ujung Tabalong
Impian yang sama bisa anda buat bila berada di atas Sungai Kapuas Kota Pontianak. Bahkan, kalau sekarang anda pergi weekend ke Pontianak, sebagian mimpi untuk menjadi Chao Phraya Indonesia itu sudah terwujud.
Di kedua sisi sungai masing-masing sepanjang 3 kilometer tersedia pedestrian yang kokoh di atas air. Sore hingga malam, di atas sungai mondar-mandir kapal wisata dengan lampu warna-warni. Wisatawan bisa menikmati cruising sambil makan malam atau sekedar minum minuman khas.
Sekarang ke Utara. Ada Tarakan yang juga punya pantai wisata dan punya benda-benda peninggalan Perang Pasifik. Ada lagi Tanjung Selor, ibukota Provinsi Kaltara. Ini adalah kota kecil yang damai dengan sungainya yang masih belum begitu tercemar limbah. Sungguh, ini hanya sebagian kecil kemolekan dan potensi Borneo. Tidak heran, ketika IKN masih rencana, negara tetangga Malaysia sudah pasang ancang-ancang untuk menyambut dengan rencana-rencana investasi.
BACA JUGA : Jadi Penyangga IKN, Pemkab Tanbu Tawarkan Kerja Sama ke Penajam Paser Utara
Peluang investasi tidak hanya di sektor perdagangan, jasa dan pariwisata. Kalimantan sangat potensial untuk industri maritim, industri berbahan baku mineral, industri bahan dari karet, dan lain-lain. Energi untuk menggerakkan mesin maupun lampu penerangan juga berlimpah. Batubara, asalkan tidak terus dieksploitasi besar-besaran untuk dijual ke luar negeri seperti sekarang, maka usia depositnya bisa lebih dari 100 tahun untuk keperluan sendiri. Belum lagi sumber pembangkit hidro di Kaltara yang potensinya lebih dari 6000 MW.
Jika IKN direalisasikan dengan benar, dan kota-kota yang sudah ada berbenah, Kalimantan pastilah akan menjadi mesin baru untuk perjalanan panjang Indonesia. Apa saja potensi Kalimantan, kenalilah terlebih dahulu pulau besar yang berada di tengah-tengah Nusantara ini.
BACA JUGA : Jadi Penyangga IKN, Wahid Foundation Soroti Desa Rawan Disusupi Ekstremisme di Kalsel
Tak kenal maka tak suka ke Borneo. Tetapi, jika sudah kenal dan anda berpikir untuk Indonesia ke depan, inilah tumpuan baru Indonesia. Asal kita semua berkomitmen melakukan transformasi ekonomi, Indonesia akan mengalami lompatan justeru dari Kalimantan. Lompatan itu tentu dalam arti mengubah paradigma pembangunan dari yang selama puluhan tahun ini dijalankan oleh tiap pemerintahan.(jejakrekam)
Penulis adalah Pendiri Tim Visi Indonesia 2033
Eks Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kabinet Kerja
Pulau Kalimantan, pulau terbesar di Indonesia. Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/01/24/tak-kenal-maka-tak-suka-pada-borneo/
Demo Mahasiswa Minta Keadilan Korban Pemerkosaan Oknum Polisi, Sabana: Jika Pelaku Tak PTDH, Saya Mundur Jadi Kapolresta
BANJARMASIN, klikkalsel.com – Sejumlah Mahasiswa yang didominasi dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (FH ULM) Banjarmasin turun ke jalan berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, di Jalan D.I. Panjaitan Banjarmasin, Kamis (27/1/2022).
Pantauan klikkalsel.com lebih dari 100 massa turun kejalan demi menyuarakan keadilan sebagai bentuk dukungan moral terhadap D, korban pemerkosaan oleh oknum polisi.
Kombes Pol Sabana Atmojo mengutuk keras pemerkosaan yang dilakukan mantan anak buahnya. (Foto: Wahyu) Salah satu massa aksi Maulida
mengatakan, aksi tersebut seiring adanya putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.892/Pid.B/2021/PN BJM yang dianggapnya telah memberikan hukuman terlalu ringan. “Saya sebagai perempuan meminta terdakwa dituntut dengan hukuman sesuai pasal 286 KUHP yang berbunyi barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun,” jelasnya.Terlebih, kata Maulida ia mendapat informasi bahwa korban juga mendapat luka lebam atas kejadian yang menimpanya itu.
“Saya sebagai perempuan sakit hati dan korban pasti mendapat trauma yang mendalam,” ujarnya.
“Kenapa sampai dihukum begitu ringan dengan vonis 2 tahun 6 bulan, kami minta diselidiki lagi,” sambungnya.
Selain menyayangkan kejadian tragis ini, ia juga menilai ada banyak kejanggalan terkait proses hingga putusan persidangan.
“Maka dari itu kami bersama kawan-kawan Keluarga Mahasiswa bersolidaritas untuk turun aksi,” tandasnya.
Tak selang lama, Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Sabana A Martosumito mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan para massa aksi.
“Saya mengutuk perbuatan tersebut dan meminta maaf atas kejadian itu,” ujarnya di atas panggung mimbar bebas tersebut.
Kemudian, Ia juga mengungkapkan bahwa yang bersangkutan sudah diberhentikan secara tidak hormat dari statusnya sebagai anggota Polisi.
“Sudah diberhentikan secara tidak hormat dan ia minta banding tetap kita tolak dan berhentikan secara tidak hormat. Bahkan kalau boleh menembak saya tembak kepalanya,” tegas Kombes Pol Sabana A Martosumito di hadapan para massa aksi.
Ditanyakan maksud perkataannya, Sabana menyebut itu merupakan ungkapan tegas dirinya yang tidak mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan anggotanya.
“Itu ungkapan bahwa kita tegas dan komitmen terhadap anggota yang melanggar hukum,” tegasnya lagi.
Bahkan secara terpisah ia mengatakan berani mengundurkan diri jika pelaku tidak di PTDH.
Sebelum menggeruduk kantor Kejati Kalsel, masa lebih dulu berkumpul di kawasan Siring 0 Kilometer Banjarmasin dan memulai aksinya sekitar pukul 13.00 Wita. (airlangga)
Editor: Abadi
Kombes Pol Sabana Atmojo mengutuk keras pemerkosaan yang dilakukan mantan anak buahnya. (Foto: Wahyu)
Uniska Buka Suara Terkait Akademisinya Tampil di Video Klarifikasi Edy Mulyadi
BANJARMASIN, klikkalsel.com – Setelah viralnya video memuat pernyataan Edy Mulyadi yang menyinggung masyarakat Kalimantan, belum lama ini juga beredar video klarifikasi yang didalamnya turut dihadiri salah satu akademisi Uniska.
Rupanya video klarifikasi tersebut juga menuai beragam kritik dan polemik di sejumlah sosial media yang mempertanyakan keikutsertaan salah satu pengajar Uniska tersebut.
Menanggapi adanya seorang akademisi Uniska yang turut angkat bicara dalam video klarifikasi itu, Rektor Uniska Prof Abdul Malik melalui Wakil Rektor 1 Dr Muhammad Zainul akhirnya angkat suara dan menegaskan bahwa keikutsertaan salah satu pengajar di Uniska itu tidak ada kaitanya dengan universitas (Lembaga). “Itu adalah personaliti, Uniska tidak pernah membenarkan hal seperti itu,” ujarnya, Rabu (24/1/2022).
Ditambah ujarnya dosen tersebut berangkat ke Jakarta bukan urusan Uniska, tapi urusan pribadi yang bersangkutan.
Wakil Rektor 1 Uniska itu juga menegaskan kalau Uniska tidak mendukung pernyataan Edy Mulyadi yang menyebutkan ‘Kalimantan Tempat Jin Buang Anak’.
“Kalaupun misalnya ada salah satu dosen Uniska yang menyatakan masyarakat tidak tersinggung dengan pernyataan Edy Mulyadi, itu merupakan pernyataan pribadi yang bersangkutan. Kalau dari Uniska tidak membenarkan,” jelasnya.
“Terlepas memang yang bersangkutan adalah dosen Uniska, tapi kalau pernyataannya mendukung pernyataan Edy Mulyadi, saya kira kita tidak memberikan dukungan itu,” sambungnya.
Sebelumnya, kata Dr Mohammad Zainul pihaknya juga turut mengecam atas pernyataan Edy Mulyadi yang diduga menyinggung masyarakat Kalimantan.
“Karena bagaimanapun juga itu sangat tidak etis mengeluarkan kata-kata seperti itu,” ungkapnya
Meski kata-kata itu, menurut Edy Mulyadi adalah sesuatu hal yang biasa. Namun, bagi masyarakat Kalimantan kata-kata yang dikeluarkan itu sangat menimbulkan ketersinggungan.
“Jadi saya sebagai Wakil Rektor 1 menilai kata-kata itu tidak etis. Kalau misalkan yang bersangkutan tidak setuju dengan perpindahan ibu kota negara saya rasa bisa menggunakan diksi-diksi yang lain,” tuturnya.
Sekedar diketahui, dalam video klarifikasi dosen Uniska itu menilai bahwa perkataan Edy Mulyadi hanyalah sebagai suatu kelucuan politik saja.
Bahkan dalam video itu ia mengatakan, apa yang dikatakan oleh Edy Mulyadi standar-standar saja, tidak ada yang tersinggung, karena menurutnya isu politik saat ini merupakan isu yang tengah hangat diperbincangkan.
“Isu politik kan jadi isu yang hangat, trending. Apapun ucapan itu bisa diinterpretasi dengan berbagai macam cara,” paparnya.
Bahkan menurutnya, apa yang terjadi saat ini merupakan fenomena kelucu-lucuan politik.
“Nah ini kan fenomena kelucuan-kelucuan politik,” ujarnya.
“Saya sebagai akademisi, saya menilai ini itu standar-standar aja dalam bahasa jurnalistik, tidak ada yang tersinggung, biasa-biasa saja,” jelasnya.
Bahkan menurutnya, ada banyak ucapan kasar dari pada hanya sekadar yang dikatakan oleh Edy Mulyadi. Terlebih menurutnya kalimat itu hanya perumpamaan semata.
“Saya menilik standar aja, komunikasi yang lucu-lucu aja. Istilah itu umum di Jakarta,” tuturnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dosen Uniska dalam video yang diunggah di kanal YouTube BANG EDDY CHANNEL pada 24 Januari 2022 lalu. (airlangga)
Editor: Abadi
Muh Uhaib Asad turun angkat suara di video klarifikasi Edy Mulyadi Sumber Utama : https://klikkalsel.com/uniska-buka-suara-terkait-akademisinya-tampil-di-video-klarifikasi-edy-mulyadi/
Demo Mahasiswa Berjalan Lancar, Kapolresta Banjarmasin: Terima Kasih Karena Mematuhi Aturan
BANJARMASIN, klikkalsel.com – Aksi solidaritas mahasiswa menuntut keadilan atas rekannya yang telah menjadi korban kekerasan seksual oleh oknum polisi. Aksi yang dilakukan di Jalan D.I.Panjaitan Banjarmasin, Kamis (27/1/2022) berlangsung damai.
Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Sabana A Martosumito mengucapkan terimakasih kepada massa yang sudah menggelar aksi secara tertib dan aman.
“Alhamdulilah penyampaian aspirasi hari ini berjalan tertib dan semuanya mematuhi aturan,” ujarnya.
Adapun jumlah personil yang diturunkan untuk melaksanakan pengamanan serta pelayanan aksi solidaritas mahasiswa ialah sebanyak 560 personil.
“Terdiri dari Polda Kalsel, Brimob, Polresta Banjarmasin, Barito Kuala, Banjar, Banjarbaru,” ujarnya.
Sebelumnya, Kapolresta Banjarmasin kembali meminta maaf atas perbuatan oknum yang dulu pernah menjadi anak buahnya di Polresta Banjarmasin.
“Sekali lagi atas nama pribadi dan institusi saya meminta maaf atas perlakuanya terhadap korban, kami mengutuk keras dan kami umumkan pelaku sudah di PTDH, Ia banding kita PTDH lagi tunggu saja upacaranya,” pungkasnya.(airlangga).
Kapolresta Banjarmasin bersama sejumlah personel saat pengamanan jalannya aksi mahasiswa. (foto: wahyu/klikkalsel)
Sumber Utama : https://klikkalsel.com/demo-mahasiswa-berjalan-lancar-kapolresta-banjarmasin-terima-kasih-karena-mematuhi-aturan/
Dosen UNISKA yang terkesan Bela Edy Mulyadi dkk "Hina Kalimantan" bukan mewakili Anak Kalimantan dan DAYAK !!! Sekeras apapun pembelaan kalian yang terdeteksi seperti mendukung ucapan Edy Mulyadi dkk, maka sekeras itu pula kalian terdeteksi pendukung siapa?? Apakah mereka pendukung 212, HTI, FPI turunannya hingga Kadrun !!!Sulaiman Halim dan M Uhaib As'ad di youtube Minta Maaf Edy Mulyadi ternyata "Pendukung Berat" Anies Baswedan!! Yang menurut Bro Giring Ketua PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Anies Baswedan dalam bahasa satirnya "Pecatan Pak Jokowi" Woww.. Silahkan pembaca menilai sendiri. lengkapnya klik disini
“Permainan Politik” PKS Dalam Kasus Korupsi Sapi dan Edy Mulyadi, Polanya Sama?
Ada yang masih ingat saat kasus korupsi sapi yang melibatkan orang nomor satu di PKS muncul ke publik beberapa tahun lalu?
Hampir semua simpatisan, kader dan elit PKS di Indonesia kompak membela Luthfi Hassan Ishaq (LHI).
Bahkan Ketua Fraksi PKS saat itu, Hidayat Nur Wahid (HNW) secara lantang mengatakan bahwa ada konspirasi tingkat tinggi bahkan melibatkan zionis (Israel) terkait penetapan Luthfi sebagai tersangka sehingga PKS akan membentuk tim investigasi terkait kasus tersebut.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sampai menerjunkan sejumlah jagoan hukum mereka untuk membantu kelancaran sidang tersangka kasus suap daging sapi impor, Luthfi Hasan Ishaq dengan harapan usaha PKS tersebut bisa memberikan hasil persidangan yang memenuhi rasa keadilan (versi mereka).
"Tim hukum ada Pak Fahri Hamzah (Anggota Komisi III), Al Muzammil Yusuf (Wakil Ketua Komisi III DPR), Nasir Djamil (Anggota Komisi III), Abdul Hakim (Sekretaris Fraksi), Hidayat Nur Wahid (Ketua Fraksi)," kata Ketua DPP Bidang Komunikasi dan Informasi PKS, Mardani Ali Sera kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan. Sumber
Salah satu elit PKS yang paling getol membela LHI terkait korupsi sapi saat itu adalah Fahri Hamzah!
Dalam salah satu persidangan mantan Presiden PKS LHI, Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat itu pernah mengungkapkan kepada KPK bagaimana cara PKS mendapatkan uang Rp 2 triliun untuk keperluan pemenangan pemilihan umum 2014. Menurut jaksa, PKS menargetkan mendapat dana itu dari tiga kementerian yang dipimpin kader PKS.
"Dalam pertemuan itu, Yudi Setiawan memaparkan prediksi pemenuhan kebutuhan uang dari tiga kementerian. Yakni Kementerian Pertanian Rp 1 triliun, Kementerian Sosial Rp 500 miliar, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp 500 miliar," kata Jaksa Rini Triningsih saat membacakan berkas dakwaan Luthfi Hasan Ishaq. Sumber
Pernyataan JPU tersebut membuat Fahri Hamzah berang. Wasekjen PKS itu bahkan menantang untuk dipertemukan dengan Yudi. Untuk apa? Fahri mengaku hendak menamparnya. Sumber
Ketika kasus korupsi sapi yang melibatkan (mantan) Presiden PKS terkuak, semua orang PKS kompak membela LHI, tetapi setelah LHI divonis bersalah, PKS cuci tangan dengan mengatakan bahwa kasus LHI tidak ada hubungannya dengan PKS. Wkwkwkwk
Katanya kasus korupsi sapi yang melibatkan LHI (mantan) Presiden PKS tidak ada hubungan dengan PKS, tetapi kenapa “dibela” oleh PKS sampai PKS mengalami krisis keuangan?
Lalu, mana hasil tim investigasi yang dibentuk oleh PKS terkait kasus korupsi sapi yang katanya melibatkan zionis? Mana?
Jadi sudah kelihatan bukan bagaimana permainan politik PKS dalam kasus korupsi sapi?
Mereka “mendoktrin” simpatisan, kader dan elit PKS untuk satu suara membela LHI terkait korupsi sapi, tetapi setelah LHI divonis bersalah, mereka kompak cuci tangan dengan mengatakan bahwa kasus LHI tidak ada hubungannya dengan PKS.
Lalu, bagaimana dengan kasus Edy Mulyadi yang sekarang lagi panas dingin setelah dilaporkan atas dugaan menghina masyarakat Kalimantan khususnya Kalimantan Timur?
Polanya sama, yaitu sama-sama menyangkal…!
Juru bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Edy Mulyadi terhadap masyarakat Kalimantan tersebut tidak ada hubungannya dengan PKS. Mabruri menegaskan, Edy Mulyadi tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS seperti dalm situs resmi mereka.
Pertanyaan sederhana, jika pernyataan Edy Mulyadi yang dianggap rasis terhadap masyarakat Kalimantan tidak ada hubungan dengan PKS, kenapa elit PKS “membela” Edy Mulyadi?
Lalu, siapakah elit PKS yang “membela” Edy Mulyadi?
Dia adalah Tifatul Sembiring!
Tifatul Sembiring lho yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan Edy bukan sebuah penghinaan!
"Nggak ada kalimat menghina, nggak ada, yang menghina yang mana?" ujar Tifatul seperti dilansir dari CNNIndonesia.com. Sumber
Tifatul Sembiring juga mengatakan bahwa kejadian ini sebetulnya tak perlu dibesar-besarkan.
“Nggak ada kalimat menghina. Yang menghina yang mana? Nggak ada delik hukumnya juga. SARA juga enggak ada,” ujar Tifatul di sela-sela Pelantikan Dewan Pakar DPP PKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (24/1) dilansir dari Jawa Pos. Sumber
Jangan pernah berani mengatakan jika Tifatul Sembiring yang “membela” Edy Mulyadi, tidak ada hubungan dengan PKS atau Tifatul Sembiirng tidak aktif di di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS.
Faktanya, Tifatul Sembiring pernah menjadi Presiden PKS setelah Hidayat Nur Wahid dan sebelum Luthfi Hassan Ishaq yang terlibat kasus korupsi sapi.
Dalam situs resmi PKS tentang susunan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS yang beralamat di https://pks.id/content/susunan-dewan-pimpinan-tingkat-pusat-partai-keadilan-sejahtera
Tifatul Sembiring saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS MPR RI.
Informasi tentang jabatan Tifatul Sembiring sebagai Ketua Fraksi PKS MPR RI periode tahun 2020-2025 juga dimuat dalam media nasional ini. Sumber
Dari situs https://www.dpr.go.id/anggota/index/fraksi/4
Kita juga mendapatkan informasi bahwa Tifatul Sembiring ini juga menjabat sebagai salah satu Anggota DPR RI PKS periode tahun 2019-2024 dengan nomor anggota 411
Ternyata, seorang elit PKS periode tahun 2020-2025 yang bernama Tifatul Sembiring “membela” Edy Mulyadi yang dianggap sudah menghina masyarakat Kalimantan, tanya kenapa?
Apakah karena mereka sama-sama orang PKS?
Edy Mulyadi pernah menjadi caleg PKS tahun 2019 tetapi gagal lolos ke Senayan, sedangkan Tifatul Sembiring lolos ke Senayan dan sekarang menjadi salah satu petinggi dalam kepengurusan pusat PKS.
Jika Tifatul Sembiring mengatakan bahwa Edy Mulyadi tidak melakukan penghinaan, lalu kenapa Caleg gagal PKS tersebut minta maaf?
Bukankah meminta maaf itu membuktikan bahwa seseorang itu mengakui kesalahannya seperti kata Fadli Zon dulu?
Kenapa Tifatul Sembiring meminta kasus Edy Mulyadi ini tidak perlu dibesar-besarkan?
Apakah Tifatul Sembiring “panik” kasus ini akan membuat suara PKS di Kalimantan khususnya Kalimantan Timur akan anjlok tahun 2024 nanti?
Jadi sudah kelihatan bagaimana pola “permainan” politik ala PKS selama ini di Indonesia…
Dalam kasus korupsi sapi, mereka kompak satu suara membela LHI, tetapi setelah LHI divonis bersalah, lalu mereka kompak “cuci tangan” mengatakan kasus LHI tidak ada hubungan dengan PKS untuk menjaga suara partai mereka.
Dalam kasus Edy Mulyadi, mereka kompak mengatakan bahwa Edy Mulyadi tidak ada hubungan dengan PKS untuk menjaga suara partai mereka di Kalimantan tetapi faktanya malah “dibela” oleh elit PKS aktif bernama Tifatul Sembiring!
Dan setelah viral, lalu Tifatul Sembiring minta maaf karena “membela” Edy Mulyadi, caleg gagal PKS yang “menghina” rakyat Kalimantan?
Jadi, silahkan rakyat Indonesia, khususnya rakyat Kalimantan menilai sendiri apa dan siapa sebenarnya PKS ini…
Wassalam,
Nafys Seword
Sumber Utama : https://seword.com/politik/permainan-politik-pks-dalam-kasus-korupsi-sapi-9TPLpRIEv0
Nicho Silalahi Sebut Perempuan Kalimantan Di Jual Ke China, Puncak Apa Kabar?
Nicho Silalahi adalah seorang suku Batak yang berada di pihak oposisi, beliau mengaku sebagai aktivis. Tanpa bermaksud membawa-bawa suku, tapi penulis harus tuliskan suku beliau, karena di artikel ini penulis akan menjelaskan sedikit analisa tentang kelakuan yang bersangkutan di kancah politik tanah air.
Seperti kita ketahui, suku Batak adalah suku yang mayoritas mendukung Jokowi sejak dua kali pilpres. Bisa dibilang Batak dan keturunan Tionghoa sangat dominan mendukung Jokowi. Kalau di kubu Prabowo ibarat suku Minang.
Di kalangan politisi, penulis juga jarang sekali melihat suku Batak yang menjadi oposisi Jokowi. Ferdinand sekarang sudah beralih posisi, Jansen yang pada pilpres mendukung Prabowo, jarang bersuara keras saat ini apalagi jika tidak ada hubungan dengan Demokrat.
Maka bisa bisa dibilang, Nicho Silalahi ini adalah suku Batak yang mencoba menjadi anti mainstream dengan menjadi pembenci Jokowi. Itu dari segi suku, bagaimana dari segi agama?
Beliau sendiri berkata bahwa beliau akan menjadi kafir yang pertama jihad, jika HRS menyerukan kata tersebut. Ini jelas anti mainstream juga, karena menurut hasil survei pasca pemilu, 80 lebih persen umat Kristen mendukung Jokowi.
Jadi dari segi suku dan agama, pilihan beliau menjadi hater pemerintah Jokowi adalah pilihan anti mainstream. Apakah salah? Ini yang menarik untuk kita bahas.
Dalam politik kita harus paham kalau ada orang-orang yang ingin mendapat pengaruh, memiliki pemuja dan hal-hal berhubungan dengan kekuasaan lainnya. Entah itu karena buzzer, sedang mencalonkan menjadi pejabat, atau hanya untuk memuaskan hasrat semata agar dianggap orang hebat.
Kedua yang harus kita ketahui adalah dalam politik juga ada yang dinamakan pangsa pasar. Sama halnya dengan kita berdagang atau persaingan bisnis, untuk mendapatkan keuntungan kita harus bisa memanfaatkan pangsa pasar.
Di Bandung ada supermarket yang bernama Borma, daripada mendirikan cabang di pusat-pusat kota, mereka lebih memilih pangsa pasar di pinggiran kota. Hasilnya? Semakin hari cabangnya semakin bertambah dan kini menjadi pemain besar. Hal itu terjadi bahkan saat supermarket seperti Carefour, Hero, Giant banyak yang gerainya tutup selama pandemi.
Lalu dalam dunia mobile phone, Apple contohnya yang tujuan utamanya menggaet pangsa pasar kelas menengah ke atas. Hingga kini selalu menjadi salah satu pemain besar dan kuat dalam industri mobile phone secara keseluruhan.
Demikian juga dengan penceramah atau ustad misalnya. Ada yang menggarap pangsa pasar spesialis halal haram seperti Abdul Somad, ada yang menggarap pasar radikal politik seperti HRS dan Bahar, lalu ada yang menggarap pasar damai dan rahmatan lil alamin seperti Quraish Shihab, ada juga yang menggarap pangsa pasar denial seperti Anwar Abbas.
Lalu apalagi? Influencer contohnya Abu Janda, beliau adalah muslim yang mengambil pangsa pasar dari kalangan minoritas, dengan cara menjadi pembela ketika ada isu menyangkut minoritas. Kalau di kadrun ada Lieus Sungkharisma, yang katanya tokoh Tionghoa namun anti Jokowi dan pendukung ijtima ulama.
Kembali ke pertanyaan awal, apakah salah menjadi anti mainstream dalam kasus Nicho Silalahi? Abu Janda bisa dibilang berhasil, karena jarang sekali narasi seorang muslim yang konsisten membela minoritas.
Banyak influencer muslim moderat yang narasinya terkesan hanya untuk membersihkan nama agamanya, tidak berani frontal menyerang para intoleran (cari aman).
Dalam kasus Nicho penulis bisa berkata kalau cara anti mainstream Nicho ini salah bahkan bodoh.
Tidak selamanya mengambil cara anti mainstream itu menguntungkan. Salah satu contoh adalah saat Nokia memilih OS Windows Phone ketika para perusahaan Handphone lain (kecuali Apple) memilih Android sebagai OS utama dari Handphone mereka.
Okelah itu kan bukan politik, dan lagi saat itu siapa yang tahu kalau diantara Blackberry, Android, Apple dan Windows, yang mana akan menguasai pasar? Masalahnya yang dilakukan Nicho ini sudah banyak contoh dan sejarahnya, bagaimana pihak yang bekerjasama dengan kelompok Radikal pada akhirnya merekalah yang lebih dulu di penggal.
Di Iran, penganut komunis mendukung Khomeini ketika revolusi Iran. Mereka bekerjasama menggulingkan rezim Syah Pahlevi. Setelah berhasil apa yang terjadi? Penganut komunis di Iran yang pertama dibantai habis oleh Khomeini.
Di Afghanistan, Taliban awalnya dibiayai Amerika (dan Pakistan) untuk melawan pengaruh soviet. Setelah mereka menang dan berkuasa? Mereka melawan Amerika, sampai akhirnya digulingkan setelah tragedi WTC.
Di Palestina (ini yang banyak tidak diketahui), Israel sempat mensupport Hamas pada awal pembentukan untuk melawan Fatah. Sekarang? Siap-siap kalau persediaan rudal sedang banyak, Israel akan dihujani dengan rudal tersebut oleh Hamas.
Tidak perlu penulis tuliskan satu-satu. Sikap tidak tahu berterima kasih kadrun ini sudah terkenal di seluruh dunia. Pengungsi Afghanistan dan Rohingya yang ditolong Indonesia contohnya, mereka malah menghina negara kita dan meminta segera pindah ke negara kafir Eropa.
Setelah ditampung Eropa apakah mereka akan berterimakasih pada bangsa Eropa? Tidak, di sana mereka akan menjadi pelaku kriminal, pelaku teror dan perongrong sistem negara tersebut. Itu sebabnya masalah imigran ini sudah jadi masalah serius di seantero Eropa.
Yang terjadi di Eropa itu mereka belum berkuasa loh, kalau sudah berkuasa maka apa yang akan terjadi?
Salah satunya, orang-orang "kafir" seperti Nicho Silalahi dan para SJW lah yang akan mereka "gorok" pertama kali. SJW di seluruh belahan dunia selalu membela hak-hak kadrun, tapi di mata kadrun mereka ini tidak lebih dari pendukung LGBT yang wajib dimusnahkan.
Ini adalah suatu pola yang selalu berulang, sudah banyak contohnya di dalam sejarah. Itulah kenapa menjadi anti mainstream dengan merangkul kadrun, penulis pastikan adalah keputusan yang salah. Ketika mereka berkuasa, maka Nicho Silalahi yang akan pertama mereka sikat. Trust me it works!!
Wow panjang ya pembahasan Nicho? Ini belum masuk ke postingan beliau. Oke kita bahas saja sedikit postingan Nicho Silalahi yang menghina Wanita Kalimantan, berikut isinya :
”Saat Hutan ditebang, banjir merendam rumah warga ± sebulan, perempuannya dijual ke China untuk dijadikan budak seks, anak² pada mati tenggelam di bekas galian tambang kalian pada diam, Tapi saat ada yang mengatakan "Tempat Jin Buang Anak" kalian Demo. Sebenarnya kalian siapa?”
Komentar penulis : Wanita Kalimantan memang banyak yang menikah dengan keturunan Tionghua. Tapi penulis belum pernah mendengar fakta kalau perempuan Kalimantan dijual ke China untuk dijadikan budak seks. Pembaca ada yang tahu ini fakta atau hoax?
Yang penulis tahu justru suku Sunda yang banyak dijual ke turis Arab di Puncak. Ini sih sudah jadi rahasia umum ya.
Menikahkan kontrak wanita dengan warga Arab, ini pantas disebut menjual wanita. Dan untuk apa warga Arab menikah kontrak kalau bukan untuk kepuasan seks?
Jadi dalam sudut pandang warga Arab, ya mereka ibarat membeli wanita untuk dijadikan budak seks. Karena setelah masa kontrak habis, mereka bisa semau udel membuangnya.
Lalu apakah karena banyak suku Sunda yang dijual ke Arab di puncak, suku Sunda tidak boleh marah ketika sukunya dihina? Jawabannya sudah menjawab semua postingan Nicho Silalahi.
Apakah karena misal ada warga Betawi di Jakarta kebanjiran, lalu suku Betawi tidak boleh marah ketika sukunya dihina?
Apakah karena ada hutan ditebang di Kalimantan, warga Kalimantan tidak boleh marah ketika warganya dihina? Inikah pernyataan seorang yang katanya aktivis?
Lagian tahu darimana warga Kalimantan tidak marah ketika ada hutan yang ditebang? Jangan pengalihan isu ah, penebangan hutan+banjir dan penghinaan adalah kasus yang berbeda.
Hanya karena marah dihina, bukan berarti warga Kalimantan diam saat hutan ditebang dan banjir.
Terakhir, kalau memang prihatin dengan penebangan hutan dan banjir di Kalimantan, kok malah sewot ketika warga Kalimantan marah dihina? Memangnya kalau tidak marah saat dihina, banjir dan penebangan hutan akan terselesaikan? Ini sih namanya Jaka Sembung bawa golok.
Kesimpulan : dari postingan di medsos yang penuh kebodohan, kita jadi paham kenapa Nicho Silalahi, si Domba Gurun ini mengambil sikap anti mainstream dengan berada di barisan kadrun. Barisan yang ketika berkuasa, maka merekalah yang pertama akan mencukur leher dia.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/nicho-silalahi-sebut-perempuan-kalimantan-di-jual-lY4JVgsmdJ
Aliansi Borneo Bersatu Tiba di Jakarta, Edy Mulyadi Makin Stres
Edy Mulyadi mungkin makin stres memikirkan nasibnya ke depan. Kalau orang lain mungkin hanya sekedar dilaporkan dan jadi tersangka. Kalau Edy beda lagi ceritanya karena ternyata selain sudah dilaporkan dan kasus naik ke tahap penyidikan, warga Kalimantan masih belum terima.
Sekelompok orang yang dinamakan Aliansi Borneo Bersatu ternyata datang ke Jakarta tadi dan melakukan RDPU dengan Komisi III DPR RI.
Videonya beredar dan merinding saat menonton. Ini benar-benar ultimatum yang bukan sekadar gertak sambal.
"Sampaikan kepada Edy Mulyadi bahwa monyet, genderuwo, kuntilanak yang dikatakan beliau, (kami) sekarang ada di Jakarta untuk mencari beliau. Kami tidak main-main, tidak hanya sekedar gertak saja tapi kami sekarang ada di Jakarta," kata Gabriel.
Gabriel mengatakan, usai turun dari pesawat, dirinya langsung menyambangi salah satu stasiun televisi untuk mencari Edy Mulyadi. Sayangnya, Edy Mulyadi tidak ada di lokasi untuk dimintai pertanggungjawaban atas ucapannya.
"Beliau tidak datang di diskusi tersebut apabila beliau datang detik menit itulah akan saya tangkap. Ini tindakan tegas terhadap mulut beliau yang mulut kuntilanak itu," kata dia.
Gabriel mengatakan, bahwa masyarakat Kalimantan sangat menghargai Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan Kalimantan sebagai ibu kota negara baru. "Kami siap mendukung Presiden, kami siap mendukung dan mengawal IKN yang ada di Kalimantan sampai titik darah penghabisan, demi IKN RI," kata Gabriel.
Bukan hanya itu saja. Perwakilan Forum Dayak Bersatu, Dicky Samuel, mengatakan Aliansi Borneo Bersatu sudah di Jakarta untuk menjemput Edy Mulyadi yang dinilai menghina warga di Pulau Kalimantan.
"Kepada Bapak Edy Mulyadi, Kami sekarang ada di Jakarta, Kami akan jemput kamu! Karena kamu sudah buat kegaduhan dan kekacauan," kata Dicky.
Wow, kalau Edy Mulyadi tidak gemetar dan ketakutan, berarti dia luar biasa.
Satu hal yang melegakan, warga Kalimantan sangat mendukung IKN. Artinya bisa dibilang IKN ini akan sulit dibikin gaduh lagi oleh kelompok sebelah. Edy Mulyadi bisa menjadi contoh yang bagus kepada siapa pun yang ingin membuat keributan dengan tujuan menghadang, menghalangi atau bahkan menghentikan IKN ini.
Selama ini kelompok sebelah terlalu arogan dalam bersikap. Barbarnya mereka sungguh keterlaluan. Mereka tidak segan-segan menebar tuduhan dan fitnah jahat. IKN disebut sebagai tempat penampungan orang China. Ada yang bilang begitu IKN selesai, akan direbut dan ditempati China. Otak mana otak? Sungguh kurang ajar sekali mereka ini.
Selama ini, orang-orang yang geram dan kesal selalu sabar. Paling hanya mengecam dan mengutuk. Tapi kali ini, warga Kalimantan yang tersinggung, dan mereka tidak hanya mengutuk tapi benar-benar turun ke lapangan dan berani menantang balik.
Kalau kalian menonton banyaknya video yang mengecam Edy, pasti setuju perlawanan warga Kalimantan sungguh luar biasa. Siapa pun bakal gemetar dan panik jika diancam balik seperti itu.
Dan ternyata memang benar kalau kelompok sebelah itu pengecutnya tak tertolong. Jahat tapi pengecut. Sampah demokrasi yang harusnya dibasmi dari dulu. Begitu ada perlawanan balik, kelompok sebelah langsung mundur teratur.
Dan baru kali ini kita merasa puas karena tidak ada perlawanan balik dari kelompok sebelah. Bahkan, PKS saja sampai panik dan ketar-ketir. Untuk sekadar batuk pun rasanya mereka tidak berani. Kelompok yang biasanya doyan demo pun tidak berani berbuat apa-apa. Baru kali ini mereka rasakan berhadapan langsung dengan warga yang berani melawan balik. Baru sadar ternyata ada lawan yang jauh lebih kuat dan keras. Makan tuh.
Tampaknya, selain hukum, Edy tampaknya sedang dihadapkan pada kemungkinan menghadapi hukum adat. Datangnya mereka ke Jakarta adalah sebuah pesan keras dan menohok bahwa mereka tidak main-main. Mereka serius. Keseriusan mereka adalah alarm bahaya bagi Edy atau komplotannya.
Nah, kabarnya besok Edy mau diperiksa. Kita lihat apakah dia akan datang hadiri pemeriksaan atau tidak.
Saran aja nih, lebih baik datang saja. Jangan mangkir, karena bisa memancing emosi warga Kalimantan lagi. Bisa bahaya nih. Lagipula tidak ada jalan keluar lagi bagi Edy. Game over. Silakan teriak RRC lagi selagi masih bisa.
Bagaimana menurut Anda?
Sumber Utama : https://seword.com/politik/aliansi-borneo-bersatu-tiba-di-jakarta-edy-3toJOSOSZO
Jos! Indonesia-Singapura Tekan Perjanjian Ekstradisi, Koruptor Gak Bakalan Bisa Tidur!
Harus diakui kalau di antara sekian presiden Republik Indonesia, Jokowi termasuk yang memiliki nyali segarang macan. Bagaimana tidak, setelah saham Freeport diambil alih, yayasan Supersemar dan TMII diakuisisi, kini giliran harta pengemplang kasus BLBI yang diburu. Hebatnya lagi ormas ekstrimis yang biasa teriak kencang di depan sudah lebih dulu dimentahkan. Sehingga para koruptor tepat dibidik tanpa ada penghalang.
Salah satu berita paling mengejutkan saat ini adalah dititekennya perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Negara yang dulu jadi surga para koruptor setelah Swiss kini akhirnya harus takluk dihadapan Jokowi. Ini tentu pertanda baik bagi penegakan korupsi di Indonesia. Sekaligus menutup celah dari adanya money laundry dan menghindari pajak negara. Padahal sebelumnya kita akui kalau Singapura yang merupakan pemberi utang terbesar ke negara ini terkenal alot dalam meneken perjanjian ini.
Sebelumnya diberitakan jika kasus utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih berlanjut. Kementerian Keuangan mencatat ada Rp 110,45 triliun utang para obligor dan kreditur kepada negara. Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban tetap akan mengejar para obligor dan debitur terkait yang berada di luar negeri. Meski tak menyampaikan secara pasti lokasi para obligor, namun dirinya menyebut lebih banyak yang berlokasi di Singapura.
Nampaknya, Singapura tak hanya menjadi negara yang menarik dan nyaman untuk jadi tujuan lokasi wisata warga Indonesia. Lantas apa alasannya, mengapa Singapura jadi tempat tujuan obligor BLBI? Pengamat Ekonomi dari Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, alasan Singapura menjadi negara tujuan para obligor bisa jadi karena tidak adanya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.
Anthony pada akhir bulan Agustus tahun kemarin mengatakan bahwa Singapore-Indonesia tidak ada Perjanjian Ekstradisi dan Sistem keuangan Singapore sangat rahasia sampai 2018. Meskipun sekarang dipaksa untuk sedikit terbuka melalui perjanjian multilateral yang dinamakan AEOI, Automatic Exchange of Information, tapi Indonesia tidak mudah mendapatkan informasi untuk itu. Tidak adanya perjanjian ekstradisi membuat Indonesia tidak dapat meminta Singapura untuk menyerahkan orang-orang yang tersangkut perkara hukum di dalam negeri dan kabur ke negara tersebut.
Anthony mengatakan, dalam kasus BLBI, orang cenderung menyimpan di bank dengan kerahasiaan ketat salah satunya Singapura. Dua negara disebutnya memiliki tax haven (pajak rendah) disamping sistem kerahasiaan yang rapat. Dirinya mengungkapkan jika setiap orang yang mempunyai uang secara tidak sah akan menyimpan uangnya di negara tax haven atau yang mempunyai kerahasiaan bank sangat ketat seperti swiss dan Singapore. Dalam kasus BLBI, uang hasil BLBI yang tidak sah, disimpan di negara-negara tersebut sehingga aman dari jangkauan otoritas Indonesia.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, kebijakan di Singapura yang sangat melindungi data dan informasi para pemilik dana di sistem keuangannya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga, kebijakan tersebut diartikan seakan-akan melindungi para buronan kejahatan.
Piter menyebut kalau Singapura seperti negara-negara save heaven lainnya sangat melindungi para buronan kejahatan keuangan kelas kakap seperti para obligor BLBI. Dalam artisan luas kerahasiaan mereka sangat ketat. Dirinya mengungkap bahwa para buronan tersebut juga dilindungi dengan diberikan berbagai fasilitas yang memberikan kenyamanan dan keamanan. Para buronan kejahatan tersebut merupakan warga kelas satu di Singapura.
Dengan beberapa kondisi dari mulai tak adanya perjanjian ekstradisi dan sistem keamanan perbankan yang ketat, pemerintah akan cenderung kesulitan untuk menangani kasus tersebut. Anthony mengatakan, pemerintah dapat melakukan pemeriksaan bank di luar negeri jika sudah ada keputusan bersalah dari pengadilan. Sementara itu, untuk kasus BLBI yang berasal dari luar negeri saat ini masih pada tahap pemanggilan oblogir oleh Satgas BLBI dan jika berlanjut khusus obligor luar negeri akan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).
Untungnya di bawah kepemimpinan Jokowi, akhirnya Singapura dibuat takluk. Kita lihat betapa tergantungnya negeri mungil tersebut terhadap Indonesia sampai-sampai ada kendala pasokan listrik langsung berimbas pada satu negara. Bisa jadi ini adalah cara Indonesia unjuk gigi dengan Singapura. Selain berita terkini soal kendali udara di Natuna oleh Indonesia. Akhirnya Singapura mau menandatangani perjanjian ekstradisi setelah sekian lamanya.
Kini beritanya Indonesia tengah meneken perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Perjanjian ini diyakini bisa bikin koruptor ketar-ketir. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyebut langkah ini sebagai momen bersejarah. Soalnya, perjanjian ekstradisi dengan Singapura sudah lama diupayakan, yakni sejak 1998.
Ekstradisi adalah penyerahan orang yang dianggap melakukan kriminalitas dan penyerahan dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain dan diatur dalam perjanjian. Kemenkumham menyebut perjanjian ini bakal bikin gentar koruptor dan teroris. Kedua negara sepakat melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi.
Menurut Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, perjanjian ekstradisi ini akan menciptakan efek gentar (deterrence) bagi pelaku tindak pidana di Indonesia dan Singapura. Selain itu, sambung Yasonna, adanya Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura ini akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam melarikan diri.
Soalnya, Indonesia telah memiliki perjanjian dengan negara mitra sekawasan, di antaranya Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Hong Kong SAR. Adapun antara Indonesia dan Singapura telah terikat dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA) di antara negara anggota ASEAN tahun 2008.
Penandatanganan Perjanjian Ekstradisi dilakukan dalam Leaders' Retreat, yakni pertemuan tahunan yang dimulai sejak 2016 antara Presiden Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Singapura guna membahas kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara. Leaders' Retreat ini sedianya diselenggarakan pada tahun 2020 namun dikarenakan pandemi COVID-19, kegiatan tersebut baru dapat dilaksanakan pada 25 Januari 2022 di Bintan, Kepulauan Riau.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Indonesia dan PM Singapura akan menyaksikan penandatanganan 15 dokumen kerja sama strategis di bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya di antaranya: Persetujuan tentang Penyesuaian FIR, Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, Pernyataan Bersama Menteri Pertahanan Indonesia dan Singapura tentang Kesepakatan untuk memberlakukan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan 2007 (Joint Statement MINDEF DCA).
Selain ketiga dokumen perjanjian itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI dan Senior Minister/Coordinating Minister for National Security Singapura juga melakukan pertukaran surat (exchange of letter) yang akan menjadi kerangka pelaksanaan ketiga dokumen kerja sama strategis Indonesia-Singapura secara simultan.
Semoga dengan berita baik ini para pengemplang pajak, koruptor dan sejenisnya bisa segera diamankan dan dimiskinkan. Sampai ada ungkapan kalau manusia semacam mereka lebih takut disita hartanya ketimbang dihukum mati. Ini berarti sudah tak ada empati lagi dalam diri koruptor itu saking cintanya pada harta dunia.
Kita dukung terus langkah Jokowi untuk menyita harta para koruptor di luar negeri dan memburu asetnya di manapun berada. Kalau perlu kasus yang ditangani tak hanya pada BLBI, tapi juga akan ada satgas-satgas untuk kasus lainnya, seperti hambalang. Sebentar lagi bakal ada yang tak bisa tidur nyeyak.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/jos-indonesia-singapura-tekan-perjanjian-8g0xbdMZQV
Jangan Sampai Peristiwa Tuban Dikipasi Kadrun
Berita yang sangat memprihatinkan dari Tuban, Jawa Timur. Setahun lalu kita kaget dan "iri" karena banyak warga yang mendadak jadi miliarder setelah lahan mereka dibayar tunai oleh Pertamina. Perusahaan migas milik negara itu ingin membangun kilang minyak di sana.
Sampai di sini tidak ada masalah. Semua pihak happy-happy saja. Masyarakat senang dan bahagia, sebab pemerintah bersedia memberikan "ganti untung" bagi pemilik lahan. Warga mendapatkan uang segar berjumlah ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Tidak heran jika masyarakat desa yang beruntung itu pun ramai-ramai membeli mobil baru. Bahkan ada yang tergolong mewah. Semua pihak girang dan bahagia.
Ini berbeda jauh dibandingkan dengan masa lampau, di mana kepada rakyat pemilik lahan cuma diberikan ganti rugi. Mendengar istilahnya saja, "ganti rugi", sudah jelas terkandung isyarat bahwa masyarakat akan dirugikan. Karena umumnya lahan yang hendak diambil alih pemerintah itu dipatok dengan harga yang tidak manusiawi. Nilai per meter lahan itu dihargai begitu murahnya.
Dan bukan cuma pemerintah, pihak swasta yang jadi pengusaha kaya raya pun banyak yang tega mencekik leher rakyat desa yang lugu-lugu itu demi memperoleh lahan yang luas dengan harga murah. Seperti lagu Iwan Fals, yang diberi judul "Wajah Pribumi":
Kambing sembilan motor tiga bapak punya, ladang yang luas habis sudah sebagai gantinya...
Belum lagi warga yang tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan berupa sertifikat, konon lahannya, tidak akan dibayar, namun tetap diambil. Atau di zaman dulu itu, banyak juga kisah pilu tentang pemilik lahan yang ujug-ujug dituduh PKI oleh intel bila bersikeras mempertahankan lahan luasnya, yang hendak dijadikan proyek jalan tol misalnya.
Padahal kan sudah jelas lahan itu dimiliki orang per orang atau keluarga lewat pewarisan secara turun-temurun, puluhan hingga ratusan tahun. Namun bila tidak punya sertifikat resmi, akan terbentur masalah jika hendak dijual ke pihak lain.
Maka tidak heran jika di masa-masa otoriter dulu, proyek-proyek pemerintah yang harus melibatkan lahan-lahan milik warga, kerap diwarnai aksi protes berkepanjangan dibasahi air mata dan derita masyarakat. Sering kejadian, di jalan tol yang sudah siap pakai terbentang spanduk bertuliskan: "tanah kami belum dibayar!"
Sementara untuk mengurus sertifikat tanah, bukan perkara mudah bagi rakyat kebanyakan. Karena memang sejak dulu sudah ada budaya di birokrasi untuk membuat sulit sesuatu yang sebenarnya mudah. Kalau sesuatu itu bisa dipersulit, mengapa harus dipemudah? Begitu jargonnya. Ini mental kacung yang sudah seharusnya dikikis habis.
Dan praktik semacam ini masih terjadi di masa kini. Sekalipun Presiden Jokowi telah bolak-balik pamer pembagian sertifkat gratis bagi pemilik lahan di berbagai daerah, namun kalau proses pengurusan sertifikat tidak direvolusi di tataran masyarakat yang melibatkan kantor-kantor desa atau kelurahan, lalu apa gunanya aksi pamer Jokowi itu?
Maka ketimbang cuma aksi bagi-bagi sertifikat gratis bagi segelintir orang, lebih baik pemerintah membenahi aparat biroktasi, mengawal dan memastikan bahwa setiap warga dapat dengan mudah mengurus sendiri sertifikat tanah mereka masing-masing. Itu saja sudah cukup!
Saat ini, berita terbaru soal warga Tuban yang mungkin sudah mulai kehabisan uang dari hasil menjual tanah itu, menjadi suatu keprihatinan juga. Ini sekaligus harus menjadi perhatian bagi pemerintah supaya "niat baik" mereka tidak menjadi masalah di kemudian hari bagi rakyat itu sendiri.
Sebenarnya kejadian serupa sudah jamak terjadi menimpa banyak orang. Misalnya ada artis yang yang dulu berlimpah uang dan kaya-raya, namun di masa tuanya diberitakan hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
Atau atlet yang di masa muda dan jaya-jayanya bergelimang duit. Memiliki banyak medali penghargaan dari negara dan mancanegara. Tapi setelah beranjak tua dan tidak eksis lagi di gelanggang, pemasukan pun berhenti. Duit simpanan lama-lama habis terkuras untuk kebutuhan hidup. Sampai akhirnya terdengar berita tentang kondisinya yang kini sangat menyedihkan.
Hal ini bisa terjadi karena yang bersangkutan tidak melihat jauh ke depan. Tidak menyadari bahwa segala sesuatu itu ada akhirnya. Bagi mereka yang punya wawasan jauh ke depan, pastinya berhemat. Yang lebih ideal tentu mulai mengelola bisnis atau berinvestasi dengan uang yang banyak itu.
Jadi intinya adalah kesadaran tentang masa depan, perilaku hemat, dan belajar mengelola uang menjadi produktif. Hal-hal semacam ini perlu ditanamkan oleh pemerintah terhadap masyarakat pedesaan yang tiba-tiba mendapatkan uang berlimpah pasca-pengambilan lahan mereka.
Khusus kejadian di Tuban, bisa saja ini kemudian dikipasi oleh kadrun untuk menjelek-jelekkan citra pemerintah, menyalahkan pemerintah. Apalagi ada berita bahwa kini sejumlah warga yang mulai menyesal telah melepas lahannya itu, pada Senin 24 Januari 2022 lalu melakukan aksi demo di kilang minyak Pertamina?
Jangan sampai kejadian ini dipolitisasi. Ingat Kadrun itu identik dengan apa yang mereka tudingkan sebagai PKI gaya baru, neo komunis. Jika di era otoriter dulu aparat suka menuduh rakyat yang menentang pemerintah itu sebagai PKI, maka kini para kadrun sendiri yang memainkan taktik PKI atau komunis untuk mengganggu stabilitas.
Bahkan proyek IKN (ibu kota negara) di Kalimantan pun dituding mereka sebagai perkerjaan PKI. Padahal kadrun itu sendirilah PKI yang sebenarnya atau neo-PKI, terutama jika dilihat dari cara mereka berperilaku.
Apalagi hingga kini tidak ada satu ekor PKI pun yang bisa dibuktikan oleh mereka. Maka sangat beralasan untuk mencurigai bahwa mereka itulah sebenarnya PKI itu. Maka tetap waspada terhadap mereka!
Sumber Utama : https://seword.com/umum/jangan-sampai-peristiwa-tuban-dikipasi-kadrun-BJgdmi7NUI
Siapakah "Simpatisan" Anies Baswedan Yang Membela Edy Mulyadi, “Penghina” Rakyat Kalimantan?
Kelakuan caleg gagal PKS yang bernama Edy Mulyadi yang “menghina” masyarakat Kalimantan ini bukan hanya membuat masyarakat di sana bereaksi keras, tetapi masyarakat Sunda juga ikut geram!
Ketua Majelis Adat Sunda (MAS), Ari Mulia Subagja juga mengecam kelakuan Edy Mulyadi ini.
“Kami mengeluarkan pernyataan sikap atas penghinaan yang dilakukan oleh Edi Mulyadi terhadap Masyarakat Adat Dayak dan terhadap seluruh masyarakat kalimantan,” jelasnya.
Bahkan Ari mengecam Edy Mulyadi karena menggunakan iket kepala yang merupakan atribut adat masyarakat Sunda saat dia menyampaikan penghinanaa kepada rakyat Kalimantan!
“Secara khusus kami juga ikut marah atas sikap Edi Mulyadi karena mengenakan iket kepala, yang merupakan atribut adat masyarakat Sunda saat ia menyampaikan kata yang menyakitkan saudara kami dari suku Dayak,” jelasnya. Sumber
Berikut ini adalah kecaman petinggi adat Sunda tersebut kepada Edy Mulyadi yang “menghina” masyarakat Kalimantan:
Dan beberapa hari yang lalu, Edy Mulyadi sudah meminta maaf terkait ucapannya yang dianggap menghina masyarakat di Kalimantan.
Waktu mengatakan tempat jin buang anak, Genderuwo, Kuntilanak terlihat garang, tetapi waktu klarifikasi terlihat pucat pasi? Basi!
Apapun alasannya, permintaan maaf dirinya tidak akan membuat kasusnya berhenti dari proses hukum karena masyarakat Kalimantan sudah secara tegas meminta caleg gagal PKS ini harus diproses secara hukum yang berlaku dan hukum adat seperti yang terlihat dalam video berikut ini:
Sederhana saja, jika merasa tidak bersalah, kenapa harus minta maaf?
Jadi ingat ocehan Fadli Zon yang mengatakan bahwa orang yang minta maaf berarti mengakui kesalahannya dan selanjutnya harus diproses secara hukum, iya kan Fadli Zon?
Ada satu hal yang menarik ketika kita melihat cuplikan video klarifikasi Edy Mulyadi tersebut.
Ada 2 orang yang berada di samping Edy Mulyadi, ada yang tahu siapa mereka?
Yang menggunakan kaos dan topi itu bernama Sulaiman Halim yang “mengklaim” dirinya sebagai tokoh pemuda Kalimantan.
Menurut Sulaiman Halim, tempat ‘jin buang anak’ yang dikatakan oleh Edy Mulyadi tidak sejahat yang dibayangkan.
“Pernyataan beliau sebenarnya tidak sejahat yang kita bayangkan,” tuturnya menerangkan. Sumber
Lalu, ada tokoh lainnya yang hadir dalam video klarifikasi Edy Mulyadi tersebut yaitu Muhammad Uhaib As'ad mengenakan batik yang merupakan salah satu oknum dosen Uniska Banjarmasin.
Bahkan pernyataan Muhammad Uhaib As'ad itu terkesan “membela” Edy Mulyadi dengan menyebut pernyataan jin buang anak untuk lokasi IKN di Kalimantan adalah hal yang biasa.
"Saya sebagai akademisi menilai itu standar-standar saja dalam bahasa jurnalistik, tidak ada yang tersinggung," ucap M Uhaib As'ad dalam video tersebut. Sumber
Komentar oknum dosen tersebut membuat pihak rektorat angkat bicara. Wakil Rektor I, Mohammad Zainul menegaskan pernyataan Uhaib sama sekali tidak mewakili lembaganya.
"Itu merupakan pernyataan pribadi yang bersangkutan, bukan mewakili lembaga Uniska. Terlepas, Uhaib merupakan dosen Uniska. Kami secara tegas tidak memberikan dukungan atas pernyataan Uhaib, Kami Uniska tidak pernah membenarkan hal-hal seperti itu," tegas Zainul.
Dia juga mengatakan, keberadaan Uhaib Kota Jakarta murni keperluan pribadi, bukan atas rekomendasi Uniska. Sumber
Pertanyaannya, kenapa Sulaiman Salim dan M Uhaib As’ad mau “membela” Edy Mulyadi?
Apa “hubungannya” Edy Mulyadi, Sulaiman Salim dan M Uhaib As’ad dengan Anies Baswedan?
Mari kita bahas lebih dalam jejak digital mereka bertiga…
Fakta yang tak terbantahkan, Edy Mulyadi, caleg gagal PKS dan PKS adalah salah satu partai pengusung Anies Baswedan dalam Pilkada DKI 2017 lalu.
Ketua PKS Jakarta secara terang-terangan mengatakan Anies pantas jadi Presiden Indonesia.
"Saya kira untuk jadi presiden, kami melihat dari hasil-hasil kerja beliau. Saya kira sudah cocoklah kalau memang beliau itu memimpin negeri ke depan," kata Yani. Sumber
Bahkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merespons deklarasi pendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pemilu 2024.
"Saya mendoakan mas Anies sehat dan selalu lurus," ujar Mardani. Sumber
Saat Edy Mulyadi menjabat sebagai Sekjen GNPF Ulama, sekaligus sebagai Wakil Ketua Panitia Pelaksana reuni akbar 212 di Monas tahun 2019 lalu, mereka menyediakan mimbar pidato untuk Anies Baswedan. Sumber
Salah satu akun twitter masyarakyat Dayak yang bernama @PakkatDayak juga membeberkan siapa kedua orang tersebut dalam cuitannya yang beralamat di https://twitter.com/PakkatDayak/status/1485522971754381317
Dalam cuitan tersebut, disebutkan bahwa Sulaiman Salim dan Muhammad Uhaib As`ad adalah satu pendukung Anies Baswedan!
Setelah penasaran dengan foto pendeklarasian Anies Baswedan di Kalimantan, akhirnya penulis menemukan sumber asli foto di salah satu media ini. Sumber
Dalam foto deklarasi Anies Baswedan di Kalimantan akhir tahun 2021 tersebut, secara jelas terlihat ada tokoh Sulaiman Salim dan Muhammad Uhaib As’ad yang juga ikut “membela” Edy Mulyadi dalam video “pembelaanya” beberapa hari yang lalu.
Sulaiman Salim menjabat sebagai Sekretaris Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) Kalimantan yaitu relawan Anies RI 1 dan Muhammad Uhaib As’ad adalah penasihat relawan Anies RI 1 tersebut. Sumber
Informasi yang sama bahwa Sulaiman Salim adalah Sekretaris realwan Anies Baswedan di Kalimantan, bisa kita ketahui dari situs lokal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang sudah mendapatkan sertifikat resmi Dewan Pers Sumber
Dalam situs mereka yang beralamat di https://apahabar.com/2021/12/sah-gebrak-banua-deklarasikan-anies-untuk-pilpres-2024/
Secara tegas disebutkan Sulaiman Salim benar menjabat sebagai Sekretaris relawan Anies Baswedan di Kalimantan (Gebrak), bahkan kita bisa melihat fotonya secara jelas berikut ini:
Dalam situs media nasional lainnya, kita juga bisa melihat wajah Sulaiman Salim “pembela” Edy Mulyadi dari sudur yang berbeda.
Dalam berita di media nasional tersebut juga memberikan informasi yang sama bahwa Sulaiman Salim adalah Sekretaris relawan Anies Baswedan dan Muhammad Uhaib As’ad juga merupakan salah satu tokoh penggagas relawan Anies Baswedan RI 1 (Gebrak) di Kalimantan. Sumber
Jadi semuanya makin jelas sekarang kenapa Sulaiman Salim dan Muhammad Uhaib As’ad membela Edy Mulyadi yang akan diperiksa hari Jumat terkait hinaannya terhadap masyarakat Kalimantan.
Apakah keduanya membela Edy Mulyadi karena mereka sama-sama satu gerombolang sebagai pendukung Anies Baswedan?
Apakah masyarakat Kalimantan mau memilih Anies Baswedan setelah Edy Mulyadi dibela oleh kedua pendukung Anies Baswedan tersebut?
Silahkan masyarakat Kalimantan menilainya sendiri…
Salam NKRI dari penulis kepada masyarakat Kalimantan.
Wassalam,
Nafys Seword
Sumber Utama : https://seword.com/politik/siapakah-simpatisan-anies-baswedan-yang-membela-qgTFTQWqoX
Polisi Lamban Soal Edy dan Azam, Lampu Hijau Rakyat Kalimantan Hukum Mereka?
Edy Mulyadi dan Azam Khan sudah menghina rakyat Kalimantan, laporan polisi sudah dibuat dan diproses. Orang-orang PKS ini membuat suasana rakyat Kalimantan menjadi gaduh. Perwakilan adat dari Dayak dan suku-suku di Kalimantan tersinggung dengan hinaan kepada tempat dan penduduk di sana.
Secara tempat, Edy mengatakan bahwa Kalimantan adalah tempat jin buang anak. Secara penduduk, Azam Khan mengatakan yang mau tinggal di sana hanyalah monyet. Bisa dikaitkan bahwa selain orang Kalimantan, presiden yang akan tinggal di sana, juga dikatakan monyet.
Polisi sampai sekarang terlihat pasif hanya menerima laporan, tapi tidak ada gerakan cepat. Kapolri juga tidak banyak bicara dan hanya sibuk urus birokrasi. Saya kira, ini justru adalah sinyal bahaya buat Edy Mulyadi dan Azam Khan. Karena kalau sampai rakyat Kalimantan bertindak, bisa runyam ini PKS.
Sekarang ini kita tahu bahwa orang-orang PKS sudah mulai saling menutupi tindakan biadab Edy Mulyadi dan Azam Khan yang menghina tanah dan rakyat Kalimantan. Eggy Sudjana juga pernah bikin vlog dengan salah satu dari kedua penghina rakyat dan tanah Kalimantan ini.
Mereka saling membela. Apalagi si Tifatul bilang tidak ada penistaan di sini. Saya kira, polisi harus segera menangkap orang ini, sebelum hukum adat Kalimantan berlaku. Azam Khan dan Edy Mulyadi harus segera diamankan sebelum dimakamkan.
Selama ini Indonesia baik-baik saja. Namun setelah reformasi, ada racun-racun partai yang datang silih berganti untuk mengubah Pancasila, dengan cara pertama yakni merusak persatuan dan kesatuan. Mereka merongrong NKRI dengan aksi-aksi separatis. PKS pernah melakukan aksi injak-injak bendera.
Lalu selain itu merah putih juga dikibarkan terbalik di DPP PKS. Orang-orangnya juga kita tahu bahwa pembela Prabowo semua. Sekarang ini Edy Mulyadi dan Azam Khan masih bebas ngevlog mencoba untuk mencuci tangan dan melepaskan dari jerat hukum.
Kita tahu bahwa kedua orang ini sudah jelas-jelas membuat gaduh. Keberadaan mereka berpotensi untuk memberikan rasa was-was. Mandau terbang pun mulai divideokan oleh orang-orang Kalimantan, memberikan peringatan kepada Edy dan Azam.
Meskipun Edy dan Azam dibela oleh orang yang katanya dari Kalimantan, itu hanya satu atau dua saja. Bisa dihitung jari. Jauh lebih banyak orang Kalimantan yang tersinggung dengan ini. Saya pun sebagai orang Timur, tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh Edy. Karena Kalimantan dan saya adalah Indonesia.
Sekarang, mereka masih belum ada berita ditangkap atau ditahan. Polisi masih terlalu lambat. Apakah diamnya polisi adalah lampu hijau bagi rakyat Kalimantan memberikan hukum adat kepada Edy dan Azam Khan? Saya rasa, jangan sampai begitu.
Pak Listyo Sigit Prabowo harus segera memproses orang ini. Kasihan kalau dua orang ini harus mati konyol karena kena hukum adat orang Kalimantan, tempat yang begitu sakral dan begitu dihormati. Meski saya masih belum pernah injakkan kaki di Kalimantan, saya kenal banyak orang Kalimantan. Mereka ini baik, tapi jangan coba main-main sama mereka, apalagi soal tanah leluhur.
Saya kira kemarahan Rakyat Kalimantan, bisa dibendung ketika polisi memproses hukum secara hukum positif. Rakyat Kalimantan masih memberikan kesempatan kepada Polisi agar memproses hukum secara hukum positif, sebelum nanti ada kelanjutan yakni hukum adat.
Tanah suci Kalimantan dibilang tempat jin buang anak dan yang mau tinggal di sana adalah monyet? Mulut nya mirip Prabowo yang bilang orang Boyolali gak ada tampang masuk hotel mewah di Jakarta tempatnya Anies ngerusak. Kemarahan pun membuncah. Mereka sengaja kelihatannya.
Semoga saja polisi gerak cepat, atau sebelum mereka mati kena hukum adat. Kalau sudah ada hukum positif, saya kira pimpinan adat Kalimantan bisa memberikan hukum adat dengan lebih ringan. Pasti ada pertimbangan itu. Tapi kalau polisi gak gerak cepat, kemarahan itu seperti bola salju. Akan membuncah.
Jangan sampai rakyat Kalimantan yang berdiaspora di seluruh Indonesia turun tangan dan membuat Edy dan Azam tidak bergerak lagi. Semoga saja Polisi tahu bahwa karakter rakyat Kalimantan ini tidak perlu diuji-uji. Semoga kalian gerak cepat, Pak Pol. Sebelum semuanya terlambat.
Begitulah gerak cepat.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/polisi-lamban-soal-edy-dan-azam-lampu-hijau-u4HJECnL8T
Kali ini Saya Setuju Bang Zon!
Akhirnya muncul juga abang kita ini bang Fadli Zon. Setelah sekian lama saya tidak menulis artikel Fadli Zon hari ini merupakan hari yang baik. Dikenal sebagai salah satu elit Partai Gerindra Zon hobi banget mengkritik. Uniknya sasaran kritiknya bisa siapa saja tergantung kemauannya.
Ketika Partai Gerindra berada di luar pemerintahan, Zon dikenal aktif mengkritik pemerintah Presiden Jokowi. Kritikannya dikenal tajam, keras dan tiada ampun. Untung saja Presiden Jokowi tipe orang yang tidak anti kritikan. Menyikapi kritikan tajam dari Fadli Zon dan Fahri Hamzah waktu itu, Jokowi tetap tenang. Bahkan kedua orang tersebut malah mendapat penghargaan dari istana.
Sekarang Partai Gerindra sudah masuk di pemerintahan Presiden Jokowi alias bukan oposisi lagi. Tetapi Fadli Zon tetap saja sering mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi.
Nah sekarang ini menjelang Pemilu 2024, Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terlihat mesra. Pengamat politik menduga bahwa kedua partai besar ini kemungkinan akan berkoalisi demi memenangkan Pemilu 2024 dan mengantarkan kader menjadi Presiden Republik Indonesia.
Walaupun telah tercipta kemesraan, tetapi tidak menyurutkan Fadli Zon untuk mengkritik ke sesama partai politik.
Diberitakan sebelumnya, Fadli Zon, menyanyikan lagu Sunda berjudul 'Ayang-ayang Gung'. Fadli Zon menyebut lagu ini menceritakan pejabat haus kekuasaan yang berkhianat pada bangsa.
Video Fadli Zon menyanyi 'Ayang-ayang Gung' diunggah di akun Twitternya seperti dilihat, Sabtu (22/1/2022). Mengenakan kacamata hitam kemeja biru, elite Partai Gerindra ini menyanyikan lagu 'Ayang-ayang Gung'.
"Penanaman nasionalisme di Tanah Sunda sudah dilakukan sejak anak-anak," kata Fadli Zon dalam keterangannya.
Fadli Zon pun beromantisme dengan lagu 'Ayang-ayang Gung' yang sudah dikenalnya sejak masih kecil. Fadli Zon menjelaskan bahwa lagu tersebut bercerita tentang pejabat yang haus kekuasaan dan berkhianat pada bangsa.
Berikut ini lirik lagu 'Ayang-ayang Gung' yang dinyanyikan Fadli Zon: Ayang-ayanggung gung goongna rame menak Ki Mas Tanu nu jadi wadana naha maneh kitu
tukang olo-olo loba anu giruk ruket jeung kumpeni niat jadi pangkat katon kagorengan ngantos kangjeng dalem lempa lempi lempong jalan ka Batawi ngemplong
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon menyanyikan lagu Sunda berjudul 'Ayang-ayang Gung' yang menceritakan tentang pejabat haus kekuasaan.
Tentu saja, lagu yang dinyanyikan Fadli Zon mempunyai tujuan, yaitu untuk mengkritik seseorang. Fadli Zon itu politisi. Tak mungkin membuat status nyanyi hanya untuk iseng-iseng belaka yang lahir di ruang hampa tanpa tujuan.
Pasti lagu itu diniatkan untuk kritik pihak yang belakangan ini seakan alergi dengan bahasa Sunda dan pejabat mencoba menerabas konstitusi dengan usul memundurkan pemilu dan dukung 3 periode jabatan presiden.
Fadli Zon sedang mengkritik Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan yang sempat meminta Kajati dicopot lantaran menggunakan bahasa sunda saat rapat. Fadli, menyerang balik Arteria dan menyampaikan jika Sunda merupakan bagian dari kekayaan Indonesia yang berkontribusi besar terhadap kejayaan dan kemerdekaan.
Fadli Zon itu sepertinya ingin mengkritik kondisi politik mutakhir. Pertama tentang Kajari yang menggunakan bahasa Sunda yang dipermasalahkan seorang elit Senayan. Bahkan minta dipecat sebagai Kajari. Pemilihan lagu Sunda itu jelas ingin serang balik Arteria bahwa bahasa Sunda bagian kekayaan Indonesia yang berkontribusi besar atas kejayaan dan kemerdekaan negara.
adli Zon juga ingin mengkritik pihak-pihak yang mendukung tiga periode masa jabatan presiden, padahal jelas melanggar aturan. Meski begitu, nyanyian Fadli Zon itu satir dan tidak to the poin menyebut siapa pejabat yang dimaksud.
Kedua, secara substansi Fadli ingin mengkritik pihak-pihak yang ingin usulkan presiden 3 periode. Padahal bertentangan dengan konstitusi tapi tetap saja ada pihak tertentu yang ingin jerusmuskan presiden atas nama kelanjutan pembangunan, stabilitas, aspirasi pengusaha, dan lain sebagainya.
Cara Zon ini cukup cantik dan sangat mengena. Pengetahuan Zon tentang budaya Sunda khususnya nyanyian Ayang-Ayang Gung sangat pas digunakan untuk menyindir Arteria Dahlan yang merupakan anggota PDIP.
Video Zon ini multi manfaat. Selain mengandung sindiran juga mengandung pengetahuan. Saya yang asli Sunda tidak mengetahui jika lagu tersebut bermuatan politik sedalam itu. Ketika masih SD saya pernah menyanyikan lagu ini. Hanya menyanyikan saja. Guru tidak menerangkan apa arti dari isi nyanyian tersebut.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/kali-ini-saya-setuju-bang-zon-aiBeZKNQwe
Re-post By MigoBerita / Jum'at/28012022/10.28Wita/Bjm
