Migo Berita - Banjarmasin - Benang Merah DEMO !!! Siapa bilang Demo Tidak Boleh, apalagi demo tersebut untuk kemaslahatan rakyat banyak, tentu kita sangat mendukung. Akan tetapi Jangan sampai Demo kita yang tulus ikhlas demi rakyat malah disusupi atau bahkan ditunggangi oleh orang-orang yang mempunyai agenda tersendiri, misalnya agar Indonesia Hancur Lebur didalam perpecahan tiada akhir, tentu hal tersebut sangatlah tidak kita inginkan. Cukuplah kejadian 11 April 2022 yang telah MENZALIMI orang tua dan juga seorang dosen serta pegiat sosial Ade Armando menjadikan kita tidak bersikap ADIL, apalagi saat itu beliau telah satu suara dengan para pendemo dan telah di akomodir oleh Presiden SAH NKRI Jokowidodo. Ketika KEBENCIAN menjadikan pangkal pikiran kita maka dipastikan pengadopsinya tidak akan mampu berpikir LOGIS. Ketika kita Berbeda dengan orang lain, JANGANlah seperti kaum TAKFIRI yang selalu menganggap orang lain selalu SALAH bahkan di cap KAFIR sehingga HALAL darahnya, ini sungguhlah pembodohan. Kaum TAKFIRI biasanya selalu menganggap hanya diri dan kelompoknya saja yang paling BENAR dan orang lain pasti SALAH.
Jadi WASPADALAH akan kalimat-kalimat provokasi seperti ini, ber Demo lah kalian dengan Tulus dan Ikhlas, walau hanya sedikit orang kalian malah bisa bebas mengungkapkan Kritikan dan Ide atau Solusi permasalahan bangsa. Jangan seperti kaum KADRUN yang ada diseluruh agama dan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah dipastikan akan berpangkal kepada sikap TAKFIRI yang selalu menganggap SALAH apapun yang dikerjakan orang lain dan bahkan menganggap Kavling SORGA hanya milik dirinya dan golongannya saja.. Naudzubillah Min Dzalik (Kami berlindung kepada Allah dari perkara itu. Kalimat ini dapat dimaknai sebagai Doa agar kita dijauhkan dari sesuatu yang kita anggap buruk.) Lalu apa hubungannya DEMO-Mahasiswa- Ade Armando -FPI-HTI-PKS-DEMOKRAT- AHY-SBY-Walikota Banjarmasin Ibnu Sina - UAS (Ustadz Abdul Somad)- Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta - Muhammad Uhaib As’ad- Edy Mulyadi Jin Buang Anak Genderuwo HINA KALIMANTAN - Rocky Gerung - Ahdiat Zairullah - KAMI - HMI - Muhammadiyah - FPI - HTI - Habib Banua Abdurrahman Bahasyim - DPD wakil KalSel hingga ASOSIASI Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN) serta PSI KalSel. Silahkan baca hingga tuntas artikel yang telah kita kumpulkan agar tidak gagal paham...
BNPT Kecam Segala Tindakan Kekerasan di Ruang Publik atas Nama Apapun
JAKARTA, klikkalsel.com – Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ahmad Nurwakhid mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pegiat media sosial pada unjuk rasa di depan gedung DPR (11/04/2022). Kekerasan dan anarkisme di ruang publik seperti ini bukan cara masyarakat yang beradab, tetapi ciri kelompok ekstremisme yang pro kekerasan.
“Kekerasan dalam bentuk dan atas nama apapun bukan cerminan sikap dan warisan leluhur bangsa ini serta nyata bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kami secara tegas mengutuk cara-cara barbar yang dipentaskan oleh sekelompok orang di ruang publik seperti ini” tegas Nurwakhid saat dihubungi (12/04/2022).
Dalam video yang menampilkan kekerasan terhadap Ade Armando menjadi sorotan karena sejumlah pengeroyok dengan lantang mengucapkan kalimat tauhid. Bahkan sebagian yang lain sambil bersorak “halal darah” Ade Armando untuk dibunuh.“Kekerasan atas nama apapun, termasuk dengan cara membajak dan memanipulasi ajaran agama merupakan kejahatan yang harus dikecam dan dikutuk. Ini menjadi pelajaran bagi kita bersama, terkadang seseorang mudah mendalihkan kekerasan dan halal darah seseorang untuk kepentingan tertentu,” terangnya.
Cara berpikir seperti itu, menurutnya, memiliki kemiripan dengan pola pikir kelompok radikal terorisme. Mereka selalu melegitimasi segala tindakan kekerasan yang dilakukan dengan mempolitisasi dan memanipulasi dalil agama.
Baca Juga : 325 Ribu Penduduk di Kalsel Gangguan Jiwa
Dari narasi yang diumbar, Nurwakhid menduga kuat para pelaku kekerasan terhadap Ade Armando tersebut terpapar virus takfiri yang mudah mengkafirkan yang berbeda dan menghalalkan darah yang dianggap kafir. Pandangan takfiri merupakan salah satu karakteristik kelompok radikal terorisme selama ini.“Kita sudah banyak belajar dari pengalaman kelompok teroris yang selalu membajak ajaran agama untuk tindakan kekerasan. Nampaknya pola ini sudah mempengaruhi masyarakat yang dengan mudah membawa dalil-dalil agama untuk membanggakan tindakan anarkisme ruang publik”, tegasnya.
Lebih lanjut, Nurwakhid sangat menyesalkan anarkisme oleh sekelompok orang tersebut dilakukan di tengah aksi massa dan dalam nuansa ibadah bulan suci Ramadan. Seharusnya umat Islam di bulan ini bisa menahan tidak hanya makan dan minum, tetapi mencegah dari segala tindakan keburukan, termasuk kekerasan.
“Ramadan ini mestinya harus dijadikan bulan untuk melakukan muhasabah dan pengendalian diri, bukan malah memuaskan diri dengan hawa nafsu dan tindakan kekerasan. Kita harus berkomitmen cara-cara kekerasan tidak bisa ditoleransi dan diberikan ruang di negeri ini”, pungkasnya. (*)
Editor: Abadi
Sumber Utama : https://klikkalsel.com/bnpt-kecam-segala-tindakan-kekerasan-di-ruang-publik-atas-nama-apapun/
Polantas AKP Rudi Wira Dikeroyok Massa saat Demo DPR, Ini Kronologinya
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Polda Metro Jaya telah menyelidiki video viral di media sosial terkait massa yang menyerang polisi lalu lintas (polantas) di Jalan Tol Dalam Kota, Senayan, Jakarta Pusat saat berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin (11/4/2022).
Dalam video yang diunggah melalui media sosial tersebut, polisi mengidentifikasi ciri-ciri pelaku penyerangan terhadap 6 orang anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya saat mengevakuasi mobil yang terjebak saat ada aksi demo di depan gedung MPR/DPR/DPD RI.
“Tentu ini sudah diusut, dari hasil video yang ada kami sudah identifikasi pelakunya, kemudian dari pihak reserse akan melakukan visum kepada korban sehingga penyelidikan akan dilakukan,” ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Sambodo Purnomo Yogo saat ditemui di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (11/4/2022) malam.
Sambodo mengatakan kejadian itu menyebabkan satu dari 6 polantas menjadi korban penyerangan mengalami memar dan luka pada kepala bagian belakang dan memar pada bagian dada dan pinggang belakang, diduga akibat pukulan benda tumpul.
Kini AKP Rudi Wira, polantas yang mengalami luka-luka tersebut harus menjalani perawatan di RS Polri Kramat Jati.
Sambodo mengatakan dirinya sempat ikut menyaksikan bagaimana peristiwa penyerangan itu terjadi.
Ia mengungkapkan kronologi aksi penganiayaan polantas. Kejadian itu bermula saat dirinya dan lima polisi lainnya harus mengevakuasi kendaraan yang terjebak di dalam tol karena melihat adanya sebagian massa aksi unjuk rasa yang memasuki jalan tol.
“Kami enam orang. Pada saat itu saya sedang bersama Rudi Wira. Kami sedang berusaha mengevakuasi mobil-mobil yang terjebak di jalan tol. Ketika saya berusaha menenangkan massa tapi massa semakin beringas kemudian ada yang memukuli AKP Rudi Wira dan menendang motornya sehingga terjatuh dan terlambat escape (menyelamatkan diri),” kata Sambodo.
Namun ia tak memungkiri bahwa ada juga massa dari mahasiswa yang melindungi polisi saat itu.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang melindungi AKP Rudi Wira sehingga tidak terjadi luka serius,” kata Sambodo pula.
Malam ini dirinya beserta staf Dit Lantas Polda Metro Jaya baru saja membesuk keadaan dari AKP Rudi Wira di RS Polri Kramat Jati. Untuk kondisi AKP Rudi Wira saat ini dalam keadaan stabil.
“Hasil pemeriksaan ada memar dan luka pada bagian kepala belakang, kemudian memar pada bagian dada diduga akibat pukulan dari benda tumpul mungkin batu sehingga menimbulkan memar pada paru-paru. Kemudian juga pada pinggang bagian belakang itu juga akibat pukulan,” kata Sambodo.Kemudian akibat kejadian tersebut, kendaraan sepeda motor dinas yg digunakan AKP Rudi Wira rusak dan saat ini AKP Rudi Wira masih di rawat di IGD RS Polri.
“Kami mohon doanya dari seluruh masyarakat supaya beliau bisa sembuh, tidak ada yg serius sehingga bisa berdinas kembali,” kata Sambodo.
Sumber Utama : https://www.kanalkalimantan.com/polantas-akp-rudi-wira-dikeroyok-massa-saat-demo-dpr-ini-kronologinya/
HMI Banjarmasin Keluarkan Seruan Aksi ke DPRD Kota
BANJARMASIN, klikkalsel.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Banjarmasin menginstruksikan kepada masyarakat, mahasiswa dan anggotanya untuk ikut menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Kota Banjarmasin, pada Rabu (13/4/2022) besok.
Seruan aksi yang tersebar di sejumlah akun media sosial, yang kemudian dibenarkan langsung oleh Ketua HMI Cabang Banjarmasin, Nurdin Ardalepa saat dikonfirmasi.
“Benar ada seruan aksi,” ujarnya kepada klikkalsel.com, Selasa (12/4/2022).Pria yang akrab disapa Nurdin itu mengatakan, aksi besok adalah kelanjutan dari aksi-aksi sebelumnya yang menanyakan mengenai permasalahan pelecehan seksual, Kenaikan Minyak Goreng, Tempat Hiburan Malam dan Perda Ramadan.
Baca Juga : HMI Banjarmasin Berencana Serbu DPRD Kota Banjarmasin dan Pasang Spanduk Mosi Tak Percaya
Baca Juga : Tak Kunjung Ditemui Ketua Dewan Banjarmasin, Massa Cipayung Plus Gelar Aksi Peringatan
“Juga mengangkat isu-isu nasional lainya seperti kenaikan BBM serta PPN 11 persen,” jelasnya.
Lebih lanjut, kata dia aksi tersebut rencananya akan dimulai pukul 13.00 Wita, dengan berkumpul terlebih dahulu di Kantor KNPI Kalsel pada pukul 12.00 Wita.
Sementara itu, pihaknya berencana akan melakukan aksi di depan kantor DPRD Kota Banjarmasin, karena menurutnya disana adalah tempat Stakeholder untuk menyelesaikan semua permasalahan.
“khususnya juga ini aksi yang kita harapkan nanti Ketua DPRD Banjarmasin bisa menemui kita atau mahasiswa yang turun aksi besok,” harapnya.
Kemudian, dalam seruan aksi yang juga bertuliskan Ketua DPRD Penghianat Rakyat itu, pihaknya juga mengimbau kepada massa yang turun aksi agar membawa bekal dan air minum untuk berbuka puasa. (airlangga)
Editor : Akhmad
Sumber Utama : https://klikkalsel.com/hmi-banjarmasin-keluarkan-seruan-aksi-ke-dprd-kota/
Presiden Lantik Anggota KPU-Bawaslu Periode 2022-2027
KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi), melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2022-2027 di Istana Negara, Selasa (12/4/2022).
Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33/P/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 B Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.
"Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945," ucap anggota KPU-Bawaslu dalam sumpah yang langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
Anggota KPU terpilih untuk periode 2022-2027 adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifudin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.
Sementara itu, lima anggota Bawaslu periode 2022-2027 antara lain Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.
Baik anggota KPU dan Bawaslu yang sudah dilantik akan segera menjalani prosesi serah terima jabatan dengan komisioner sebelumnya, di kantor lembaga masing-masing.
Ini Profil Tujuh Komisioner KPU Baru
KBRN, Jakarta: Tujuh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo akan menjalankan tugasnya mengawal pelaksanaan pesta rakyat lima tahunan.
Pelantikan ini dilakukan mengingat masa jabatan KPU sebelumnya, yakni periode 2017-2022 telah berakhir hari ini 11 April 2022 kemarin.
Berikut ini profil ketujuh orang yang terpilih menjadi Komisioner KPU, dirangkum dari berbagai sumber;
1. Betty Epsilon Idroos
Wanita kelahiran 22 Maret 1979 ini adalah menjadi satu-satunya perempuan dalam daftar Komisioner KPU periode 2022-2027. Betty lahir dan besar di Medan di tengah keluarga sederhana.
Setelah lulus SMA, ia berhasil masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) jurusan sosial-ekonomi lewat jalur undangan khusus PMDK. Semasa SMP dan SMA, ia aktif di keorganisasian sekolah.
Pada masanya di IPB, ia mengenal dunia Pemilu dan proses di baliknya. Betty terpilih sebagai salah satu anggota sukarelawan UNFREL, sebuah lembaga swadaya masyarakat, untuk mengawasi Pemilu 1999 di daerah Jasinga, Bogor.
Selanjutnya, ketika melanjutkan studi S2 di jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia berkat beasiswa IIEF Ford Foundation, ia ikut menggawangi Voter Education Program tingkat nasional, yang bertujuan mengedukasi mahasiswa dalam menghadapi Pemilu 2004. Betty juga pernah bergabung dengan LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) sebagai asisten peneliti.
Ia juga pernah pernah aktif mengawal isu kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta bergabung dengan Indonesian Centre for Democracy and Human Rights (Demos) pada tahun 2002.[1] Pada 2018, Betty kemudian terpilih menjadi Ketua KPU DKI Jakarta periode 2018-2023
2. Hasyim Asyari
Hasyim merupakan anggota KPU RI pergantian antarwaktu sejak 2016-2017. Kalaupun itu, Hasyim menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal dunia.
Pria kelahiran Pati 3 Maret 1973 ini merupakan dosen Hukum Tata Negara Undip Semarang.
Ia merupakan alumnus Hukum Tata Negara Unsoed pada 1998, Program Pascasarjana Ilmu Politik UGM, dan Doktor Sosial Politik University of Malaya pada 2013. Setelah setahun menjadi dosen di Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Hasyim sudah mulai aktif dalam kegiatan Pemilu.
Pada 1999, ia juga sempat menjabat Sekretaris Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) untuk Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selain aktif sebagai pengajar Hasyim juga juga menjadi peneliti di berbagai lembaga.
Seperti BAPPENAS bidang hukum dan kelembagaan, peneliti pada Pusat Kajian Konstitusi, Fakultas Hukum, UNDIP, dan hingga saat ini sebagai salah satu konsultan di Partnership for Governance Reform in Indonesia.
Selain aktif dan konsen dalam bidang Pemilu, ia juga turut ikut aktif di Nahdatul Ulama (NU). Aktif di NU bukan hanya diikuti hanya dalam hitungan tahun, namun sejak 1988 di Ikatan Putera Nahdlatul Ulama (IPNU) Cabang Kudus. Di NU dia diberi amanah sebagai Wakil Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah hingga 2014.
3. Mochammad Afifuddin
Afifuddin lahir pada 1 Februari 1980 di Sidoarjo Jawa Timur. Sejak mahasiswa aktif di lembaga intra dan ekstra kampus sampai terpilih sebagai presiden BEM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2002.
Semasa kuliah, ia aktif di organisasi intra dan ekstra kampus. Pernah Menjadi Presiden Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2000-2001 dan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Setamat dari UIN, ia mengabdi di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM UIN) yang membidangi isu Islam dan Demokrasi sambil melanjutkan studi ke program Magister Manajemen Komunikasi Politik di UI (2005-2007).
Dia bergulat di aktifitas kepemiluan mulai dari jadi relawan pemantauan di TPS pada pemilu 1999 sampai menjadi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).
Sejak mahasiswa, ia aktif menulis artikel dan resensi di beberapa media nasional. Bahkan, ia juga menjadi salah satu penulis buku, dan sempat menjadi pengajar tidak tetap di jurusan politik, Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Sejak 2017 terpilih sebagai anggota Bawaslu RI dan divisi pengawasan dan sosialisasi. Berbagai upaya pencegahan pelanggaran Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu, sosialisasi kebijakan Bawaslu, serta mempererat hubungan antar lembaga menjadi tugas utama.
4. Parsadaan Harahap
Pria ini lahir pada 1 Juli 1972 di Medan. Parsadaan bersekolah di SD Budisatrya Medan pada 1985, SMPN 15 Medan pada 1988 dan SMAN 10 Medan pada 1991.
Ia merupakan jebolan S2 Ilmu Administrasi Universitas Bengkulu. Selain itu, ia pernah menjadi Sekjen PB HMI periode 1999-2002.
Ia juga pernah menjadi Ketua Dewan Pengurus Pusat KNPI periode 2008-2011. Ia kemudian banyak berkecimpung di KPU dan Bawaslu Bengkulu. Hingga akhirnya menjabat selama dua periode sebagai Ketua Bawaslu Bengkulu.
5. Yulianto Sudrajat
Ia kelahiran 9 Juli 1973 ini adalah pria lulusan Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan pernah juga belajar Ilmu Politik di program magister kampus itu.
Yulianto kemudian aktif di berbagai kegiatan Pemilu, bahkan, ia pernah menjadi anggota KPU Kabupaten Sukoharjo selama dua periode. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua KPU Jateng periode 2018-2023.
Dalam perjalanan kariernya, pada 2003 hingga 2007 dia menjadi Deputi Manajer PT Tiga Serangkai, Cabang Surakarta.
Jejak kariernya di lembaga penyelenggara Pemilu dimulai dari menjadi Komisioner KPUD Kabupaten Sukoharjo periode 2008-2013.
Kemudian berlanjut di periode berikutnya, yakni dari 2013 hingga 2018. Ia diketahui juga terpilih menjadi Ketua KPUD Jawa Tengah periode 2018-2023.
6. Idham Holik
Idham merupakan pria kelulusan Universitas Islam 45 Bekasi. Kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Indonesia.
Selain itu, ia pernah tercatat sebagai dosen tidak tetap di Universitas Paramadina. Ia pun aktif di berbagai kegiatan KPU.
Selain itu, ia juga pernah menjadi anggota KPU Kabupaten Bekasi dua periode. Dan Idham pun pernah menjabat sebagai komisioner KPU Jawa Barat.
7. August Mellaz
August merupakan satu-satunya calon terpilih yang berasal dari luar lingkungan KPU ataupun Bawaslu.
Tidak banyak catatan di dunia maya mengenai dirinya. Namun, menurut akun LinkedIn-nya, August adalah Direktur di Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dan juga Tim seleksi anggota Bawaslu daerah dan fasilitator orientasi jajaran KPU.
PSI Banjarmasin Desak Revisi Perda Ramadan yang Berkeadilan Bagi Masyarakat
Banjarese.com, BANJARMASIN - Beberapa hari belakangan, Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin No 4 tahun 2005 tentang larangan kegiatan pada bulan Ramadan menuai polemik.
Bahkan membuat masyarakat Banjarmasin beramai-ramai mengisi petisi batalkan perda yang melarang warung buka saat puasa.
Terkait munculnya polemik tersebut ke permukaan, DPD PSI Banjarmasin memberikan sikap yang berbeda dari statement yang diberikan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama FKUB Banjarmasin baru-baru ini.
DPD PSI Kota Banjarmasin yang digawangi Antung Riduan menilai bahwa perda itu perlu direvisi kembali oleh Pemkot Banjarmasin bersama DPRD Kota Banjarmasin.
Meskipun sudah berusia 15 tahun lebih, namun bukan berarti tertutup kemungkinan untuk direvisi.
Mengingat Banjarmasin adalah sebuah kota yang di dalamnya terdapat berbagai macam keyakinan dan agama yang berbeda-beda.
Ada orang muslim yang berhalangan berpuasa seperti musafir, orang sakit, nifas, dan non muslim yang memang tidak berpuasa.
"Kata kunci yang diberikan wali kota Banjarmasin dalam video klarifikasi pada Sabtu tanggal 9 April 2022 di media sosial Instagramnya tentang perda ini yang bermuatan kearifan lokal dinilai tidak tepat, karena perda ini bukan produk kearifan lokal melainkan produk hukum tentang peraturan daerah yang mengikat bagi siapapun yang tinggal atau berjualan di Banjarmasin," kata Antung Riduan melalui siaran pers tertulis yang diterima Banjarese.com, Minggu (10/4) pagi.
Dia menambahkan kalaupun ada perda yang ingin diimplementasikan untuk menghormati orang berpuasa, maka harus diatur spesifik mungkin, diatur teknisnya dan yang paling penting jangan pukul rata.
"Perlu
diperhatikan kebijakan ini juga sangat mempengaruhi keadaan ekonomi dan
pergerakan UMKM yang dari dulu menjadi program andalan wali kota Banjarmasin sendiri, agar sektor UMKM terus bergerak dan berkembang," jelasnya.
Menurutnya, Pemkot dan DPRD Banjarmasin harus melihat dengan banyak sudut pandang serta peka terhadap eksistensi masyarakatnya yang beragam, ada kepentingan dan hak dasar mereka untuk hidup.
“Anehnya lagi yang menjadi landasan berpikir kenapa perda ini harus tetap ada, karena perda ini sudah lama diterapkan, bagi kami justru karena sudah lama itulah mari kita tinjau kembali apakah masih relevan atau tidak? Kalau masih relevan dengan struktur demografi masyarakat tentu tidak akan terjadi kontradiktif di masyarakat. Usia perda bukan menjadi landasan utama untuk membuat perda itu menjadi kebal revisi.”
"Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sendiri dalam hal ini DPD PSI Kota Banjamasin, mempertimbangkan dengan seksama Perda No 4 tahun 2005 ini agar direvisi secepatnya, terutama dalam konteks keberagaman dan toleransi, jangan sampai perda yang harusnya mengatur kemaslahatan umat tapi malah menabrak hak-hak dasar masyarakat dan kepentingan orang banyak di sisi lainnya. Kita semua menyambut suka cita bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, jangan sampai keberkahan ini hilang karena tidak ada keadilan sosial di Bumi Lambung Mangkurat," tutup Antung Riduan.
Sumber Utama : https://www.banjarese.com/politik/pr-3453177259/psi-banjarmasin-desak-revisi-perda-ramadan-yang-berkeadilan-bagi-masyarakat?page=2
Mengenal Ade Armando, Pakar Komunikasi UI yang Dikeroyok-Ditelanjangi Massa Aksi 11 April
Banjarese.com, BANJARMASIN - Nama pakar komunikasi Ade Armando menyorot perhatian publik saat aksi 11 April 2022 di depan gedung DPR RI.
Pasalnya ia dikeroyok-ditelanjangi sejumlah massa sampai babak belur.
Beruntung Ade Armando berhasil diselamatkan oleh aparat kepolisian yang bertugas.
Lantas siapa sebenarnya Ade Armando?
Ade Armando lahir di Jakarta, pada 24 September 1961.
Ade Armando adalah seorang pakar komunikasi Indonesia. Dia mengajar di Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI).
Selain itu, dirinya juga mengajar di beberapa universitas lainnya pada jenjang sarjana maupun pascasarjana.
Ade juga pernah menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia periode 2004–2007, Ketua Program S-1 Ilmu Komunikasi FISIP UI periode 2001–2003 serta menjadi Direktur Pengembangan Program Pelatihan Jurnalistik Televisi-Internews pada 2001–2002.
Ade Armando adalah putra pasangan Mayor Jus Gani dan Juniar Gani.
Ayah Ade adalah seorang diplomat saat masa pemerintahan Presiden Soekarno.
Ade Armando mengenyam pendidikan sekolah di SMP Negeri 2 Bogor pada 1976.
Kemudian, Ade melanjutkan sekolah di SMA Negeri 2 Bogor pada 1980.
Lalu pada 1988, dirinya melanjutkan ke bangku kuliah di Universitas Indonesia untuk jenjang S1.
Setelah lulus, Ade Armando melanjutkan Magister ke Amerika Serikat di Florida State University pada tahun 1991 dan jenjang Doktor pada 2006 di Universitas Indonesia.
Karier Ade Armando
Berikut perjalanan karier Ade Armando yang perlu diketahui:
- Anggota Redaksi Jurnal Prisma dari tahun 1988 sampai 1991.
- Redaktur Penerbit Buku LP3ES pada 1991-1993.
- Redaktur Harian Republika pada 1993-1998.
- Manajer Riset Media di perusahaan riset pemasaran tradisional, Taylor Nelson Sofres pada 1998-1999.
- Direktur Media Watch & Consumer Center pada tahun 2000-2001.
- Anggota Kelompok Kerja Tim Antar departemen RUU Penyiaran, Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi pada 2001.
- Anggota Kelompok Kerja Tim Antar departemen RUU Penyiaran, Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi pada 2001.
- Ketua Program S-1 di Ilmu Komunikasi FISIP UI pada 2001-2003.
- Direktur Pengembangan Program Pelatihan Jurnalistik Televisi–Internews 2001 sampai 2002.
- Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sampai dengan tahun 2007.
-
Anggota tim asistensi untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam
penyiaran naskah Rancangan Undang-Undang Pornografi sampai 2008.
- Pemimpin Redaksi Madina–Online.net, versi dunia maya dari majalah Madina pada 2008-2009.
- Hingga saat ini, Ade menjabat sebagai Direktur Komunikasi, Saiful Mujani Research and Consulting.
Konsolidasi Akbar People Power HMI se-Indonesia, HMI Banjarmasin Komitmen Aksi Berkelanjutan di Kalsel
Banjarese.com, BANJARMASIN - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat se-Indonesia menggelar diskusi virtual konsolidasi terkait polemik yang terjadi akhir-akhir ini.
Mengangkat tajuk 'Arah Indonesia di Tengah Kebijakan Darurat, Apa Peran HMI', isu yang diangkat terkait kenaikan minyak goreng dan pertamax, polemik perpindahan IKN Nusantara dan polemik penundaan Pemilu 2024.
Diskusi virtual menghadirkan langsung narasumber Ketum HMI PB MPO Affandi Ismail dan Ketum HMI Cabang Banjarmasin Nurdin Adalepa.
Konsolidasi via daring tersebut menghadirkan hampir 100 peserta yang terdiri dari ketua komisariat dan kader HMI se-Indonesia.
Nurdin Ardalepa mengatakan hari ini Indonesia khususnya Banjarmasin tidak dalam kata baik-baik saja.
Polemik minyak goreng, kenaikan BBM yang menjdi isu nasional menjadi "hantu" yang mengancam masyarakat."Sehingga jelas hari ini kepada seluruh kader HMI se-Indonesia harus menguatkan diri untuk turun aksi baik itu aksi massa, tulisan ataupun aksi digital," kata Nurdin Ardalepa.
Menurut Nurdin, HMI merupakan organisasi yang sangat besar dan tua di Bumi Pertiwi ini.
"Sehingga sudah seharusnya kita kembali ke jalan perjuangan untuk kembali merevolusi negeri ini agar kembali ke tatanan konstitusi dan amanat UUD 1945," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Umum HMI PB MPO, Affandi Ismail mengungkapkan, ada tiga persoalan yang meliliti bangsa Indonesia.
"Pertama oligarki, kedua korupsi, ketiga nepotisme," bebernya.
Affandi menegaskan, kondisi ini mengharuskan mahasiswa termasuk kader HMI yang tersebar di Tanah Air agar turun ke jalan.
"Rezim Jokowi perlu dievaluasi, dikritisi, diingatkan karena semakin hari semakin kemari semakin melihat berbagai kegaduhan melalui menteri-menterinya," tegasnya.
Terakhir, Nurdin menambahkan, kader HMI se-Indonesia sepakat untuk melakukan people power serentak terhitung dari 11-14 April 2022 dengan berbagai gerakan.
Termasuk HMI, Cipayung Plus Bakal Seruduk DPRD Banjarmasin pada 13 April 2022
Banjarese.com, BANJARMASIN - Cipayung Plus berencana menyeruduk sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (13/4) mendatang.
Mereka membawa sejumlah tuntutan kepada Wakil Rakyat.
Di antaranya kenaikan harga minyak goreng dan bahan bakar minyak (BBM), jam operasional THM hingga isu presiden tiga periode.
"Rencananya tanggal 13 April bang," ucap Ketua HMI Banjarmasin, Nurdin Ardalepa, Minggu (10/4).
Namun sebelum itu, Senin (11/4), mereka terlebih dahulu memasang spanduk berisikan mosi tak percaya di dua titik berbeda.Yakni di depan sekretariat DPRD Banjarmasin dan jembatan flyover kilometer 4 Banjarmasin.
"Pagi pemasangan spanduk mosi tidak percaya dan pernyataan sikap di depan DPRD Kota Banjarmasin."
"Sedangkan sore pukul 16.00 Wita pemasangan spanduk besar di flyover," pungkasnya.
Sumber Utama : https://www.banjarese.com/kalimantan-selatan/pr-3453177836/termasuk-hmi-cipayung-plus-bakal-seruduk-dprd-banjarmasin-pada-13-april-2022
Diskusi Rocky Gerung Bikin Cemas Kota Banjarmasin
banjarhits.ID, Banjarmasin - Pengamat politik kontroversial dan ahli filsafat, Rocky Gerung mengunjungi Kota Banjarmasin untuk pertama kali pada Rabu (17/10/2018). Dalam kunjungannya ini, Rocky Gerung mengisi seminar nasional bertema 'Evaluasi Amanat Rakyat Kalimantan Selatan Sebuah Percakapan Politik’.
Begini Kata Rocky Gerung dan Uhaib Saat Diskusi di Banjarmasin
BANJARMASIN, BBCOM
- Partisipasi masyarakat dalam sebuah Pemilu menjadi point penting
kemajuan bangsa. Masyarakat dikhawatirkan hanya menjadi komoditas
politik semata dan dijadikan alat para politisi agar berhasil menjadi
wakil rakyat.
Dengan menjadi masyarakat yang kritis dan selektif, diharapkan wakil
rakyat yang terpilih adalah benar-benar insan yang mampu dan mau
berjuang untuk kepentingan masyarakat.
Berangkat dari polemik ini, digelarlah Seminar Evaluasi Amanat Rakyat
Sebuah Percakapan Politik. Dengan menghadirkan Pengamat Politik Rocky
Gerung dan M Uhaib As'ad, Rabu (17/10/2018) di Convention Hall Hotel Banjarmasin International.
Usai kegiatan ini diaharapkan ketika kualitas wakil rakyat baik maka
produk dan kebijakan yang dihasilkan bisa baik juga untuk kesejahteraan
masyarakat.
Rocky Gerung dalam paparannya menyampaikan Lanskap Politik Nasional dan
Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Eksekutif dan Legislatif.
Menurutnya, saat ini Indonesia memerlukan wakil rakyat dan pemimpin yang
bisa berpikir dan sejalan antara kebijakan dengan kondisi masyarakat.
"Seharusnya kita punya wakil yang mampu melihat kondisi riil di
masyarakat. Bukan yang tidak bisa berpikir dan hanya bisa membaca teks,"
ucapnya.
Rocky sendiri mengajak kepada para peserta seminar untuk memahami
politik. Ia memberikan poin khusus salah satunya kepada para perempuan
yang ingin terjun ke dunia politik.
"Dulu perempuan hanya dianggap sebelah mata, saat ini perempuan punya peran memperjuangkan keadilan. Perempuan saat ini unstopable," cetusnya.
Selan itu, Uhaib Asad dalam paparannya mengkritisi keterlibatan
pengusaha dalam politik. Ia menyebut saat ini para wakil rakyat dan
kepala daerah berselingkuh dan lebih mengutamakan kepentingan pengusaha.
"Saya menyoroti soal money politik, ini tidak boleh dibiarkan.
Tidak boleh berlarut-larut seperti ini terutama di Kalimantan Selatan.
Kita harus lawan," tegasnya.
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai kalangan utamanya dari kalangan
mahasiswa, aktivis, akademisi dan masyarakat umum. Dalam sesi tanya
jawab, Agustin Nur Martina Putri calon DPD RI Kalimantan Selatan
mempertanyakan peran para wakil rakyat dalam memberikan pendidikan
politik. Menurutnya saat ini peran dalam memberikan pendidikan politik
bagi masyarakat belum berjalan baik. "Semoga para wakil rakyat yang
terpilih nanti bisa menjalankan perannya dengan baik salah satunya dalam
hal pendidikan politik," tutupnya. (puji/sip)
 |
| Rocky gerung (tengah) & M. Uhaib As'ad (kiri) Rahmad hidayat (kanan moderator)/beritabanjarmasin.com |
Sumber Utama : https://www.beritabanjarmasin.com/2018/10/begini-kata-rocky-gerung-dan-uhaib-saat.html
Oligarki dan Dinasti Politik dalam Pilkada
Oleh: Muhammad Uhaib As’ad
JILAT menjilat dalam dunia politik tidak diharamkan, bahkan sudah menjadi perilaku telanjang di era demokrasi saat ini. Praktik jilat menjilat dan hipokritisme tidak ditabukan dalam altar demokrasi kapitalisme.
YAITU demokrasi yang tersandera para demagog penjilat kekuasaan di tengah literasi politik warga yang masih rendah. Tidak hanya itu, proses pembiaran pembodohan politik menjadi arena laga para demagog mengeksplorasi struktur ketidakberdayaan warga secara politik dan politik.
Negara tidak pernah hadir dalam membangun kecerdasan dan meningkatkan literasi politik warga. Partai politik alih-alih mencerdaskan kesadaran politik warga, justru terperangkap ke dalam sangkar besi oligarki dan menjadi lahan peternakan politik dinasti dan feodalisme.
BACA : Demokrasi dan Oligarki Lokal: Refleksi Kritis Menyongsong Pilkada di Kalsel
Praktik demokrasi oligarki, politik dinasti, dan feodalisme ini semakin terstruktur di era transisi demokrasi. Transisi demokrasi ini menjadi kesempatan bagi para penjilat kekuasaan dan kaum hipokrit membangun perselingkuhan politik.
Perselingkuhan politik seperti ini tidak akan pernah melahirkan kualitas demokrasi, justru sekedar melahirkan ilusi demokrasi. Pilkada tidak lebih manjadi area kamuflase demokrasi yang kendalikan para penjilat kekuasaan atau para cukong pilkada yang secara telanjang mentahbiskan diri sebagai pahlawan di tengah pragmatisme dan keluguan politik warga.
Instrumen demokrasi atau lembaga-lembaga demokrasi tidak pernah mempertanyakan mengapa tingkat literasi politik di negeri ini masih rendah dan warga begitu mudah terpapar kebohongan politik. Kebohongan politik itu dibiarkan dengan cara membombardir politik uang dan membeli suara.
BACA JUGA : Demokratisasi Pilkada dalam Cengkeraman Oligarki Lokal
Penjilat politik dalam Pilkada sudah tidak terbendung lagi. Aturan main politik dan hukum tidak berdaya menghadapi kaum penjilat itu. Desain demokrasi memang dibiarkan seperti itu. Desain demokrasi yang meneguhkan oligarki dan politik dinasti.
Ritual pilkada pasca Orde Baru tidak lebih sekadar formalitas saja. Partisipasi politik publik sekadar dimaknai datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Itulah makna pesta demokrasi bagi rakyat. Sebuah pemaknaan baku yang dinarasikan oleh negara atau rezim pilkada.
Pesta Daulat Demokrasi?
Siapakah yang berpesta itu? Bila pilkada dilihat dari perspektif sosiologi politik dan psikologi politik bagi rakyat tidak menggambarkan sebuah kegembiraan atau keceriaan, misalnya seperti pesta perkawinan. Yang terekam dalam dalam imajinasi sosiologi publik, pilkada justru menorehkan apatisme dan pragmatisme bagi warga, khususnya bagi warga dalam tingkat sosio-ekonomi dan politik rendah atau masyarakat kelas menengah ke bawah.
Ini realitas yang tidak bisa dipungkiri. Masih kita akan mengatakan bahwa Pilkada itu pesta rakyat atau pestanya para oligarki atau pemilik modal. Para oligarki atau pemilik modal sebagai kelompok yang mendominasi mengendalikan struktur kekuasaan ekonomi dan politik.
BACA JUGA : Persengkongkolan Para Aktor Berwatak Oligarki-Predator
Warna-warna politik termasuk Pilkada ditentukan oleh kekuatan oligarki dan pemilik modal. Kita bisa membayangkan, masih politik atau perjalanan demokrasi baik tingkat lokal maupun nasional hanya ditentukan oleh sekelompok orang itu di tengah jutaan rakyat negeri ini.
Transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi yang belum tuntas atau desain demokrasi yang berliku, menjadi kesempatan bagi para petualang politik, khusus nya bagi para oligarki.
Pilkada serentak akan datang tidak memberikan optimisme bagi masa depan perkembangan demokrasi. Selama keterlibatan para cukong dan membajak pilkada, justru pilkada tidak lebih sebagai pasar gelap demokrasi yang hanya menguntungkan bagi para oligarki dan penguatan politik serta para penjilat kekuasaan.(jejakrekam)
Penulis adalah Peneliti pada Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik, Banjarmasin
(Isi dari artikel ini sepenuhnya tanggungjawab penulis bukan tanggung jawab media)
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/11/06/oligarki-dan-dinasti-politik-dalam-pilkada/
Pimpin DPW ASIAN Kalsel, Uhaib As’ad : Beri Pemikiran Kritis dan Inovatif bagi Banua
ASOSIASI Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN) kini hadir di Kalimantan Selatan. Para akademisi yang menggeluti cabang ilmu ini membentuk jaringan di berbagai daerah.
DI Pengurus Pusat ASIAN berpusat di Jakarta diketuai Afriva Khaidir PhD (Universitas Negeri Padang) dengan Ketua Harian; Dr Zulmansyur (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yapann/Universitas Nasional) dan Sekretaris Jenderal; Prof. Cecep Darmawan (guru besar Universitas Pendidikan Indonesia).
Sementara di DPW ASIAN Kalsel dipercayakan kepada Dr Muhammad Uhaib As’ad (akademisi FISIP Uniska MAB Banjarmasin) dengan Wakil Ketua; Dr Irawanto Tukiyat (Ketua STIA Bina Banua Banjarmasin), bersama Dr Semuel Risal (STIA Bina Banua) serta akademisi lainnyha seperti Riky Welli Saputra, Dr Dewi Merdayanti dan Fika Fibrianita. Kemudian, beberapa akademisi juga mengepalai beberapa departemen yang ada di DPW ASIAN Kalsel.
“ASIAN merupakan sebagai arena gerakan mengembangkan pikiran-pikiran akademik yang kritis dan inovatif di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial ekonomi dan politik,” papar Ketua DPW ASIAN Kalsel, Muhammad Uhaib As’ad kepada jejakrekam.com, Minggu (2/1/2022).
BACA : Dosen Uniska Uhaib As’ad Disomasi Tim Hukum BirinMu Usai Kritik PSU
Menurut dia, seiring perkembangan demokrasi, keterbukaan informasi dan kritisme publik yang semakin tidak terbendung lagi perlu menghadirkan pikiran-pikiran kritis, inovatif, dan rasional dari kalangan ilmuwan atau akademisi. Salah satunya adalah kalangan ilmu administrasi untuk menjawab perkembangan dinamika sosial ekonomi dan politik, juga perkembangan birokrasi pemerintahan.
Uhaib mengatakan ASIAN sebagai komunitas yang berlatar belakang akademik harus melibatkan diri setidaknya memberikan kontribusi pemikiran bagi pembuat kebijakan atau regulasi agar kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pembuat kebijakan tidak tersesat ke dalam feodalisme dan patronase kepentingan sekelompok orang atau atau faksi-faksi kepentingan ekonomi dan politik saja.
“Di era demokrasi saat ini peran modal atau kapital telah merusak proses demokratisasi dan kewarasan publik karena kuatnya pengaruh kekuatan oligarki dan kroni kapitalis,” papar doktor lulusan Universitas Brawijaya Malang ini.
BACA JUGA : Kebutuhan Pokok Dinaikkan, Uhaib: Pemerintah Tak Lagi Menjadi Pelayan Publik
Masih menurut Uhaib, pengaruh kekuatan oligarki dan kroni kapitalis ini bukan saja berada pada level arus kekuasaan di pusat, tetapi juga bertransformasi dan terdesentralisasi pada level lokal.
“Proses demokratisasi yang diiringi politik kebijakan desentralisasi kekuasaan memberikan dampak bagi munculnya aktor-aktor lokal, oligarki lokal, dan kroni kapitalis dengan cara membonceng pada institusi-institusi kekuasaan, lembaga-lembaga demokrasi atau partai politik untuk membajak kekuasaan dan demokrasi,” papar Uhaib.
Bagi Uhaib, pembajakan kekuasaan dan demokrasi semakin menguat dan menjadikan proses demokrasi berjalan tidak jelas arahnya. Kekuatan oligarki dan kroni kapitalis memutar arus demokratisasi ke jalan buntu dan berliku, mesin birokrasi pemerintahan pun terjebak dalam pola-pola feodalisme dan paternalistik.
BACA JUGA : Mengharumkan Uniska, Uhaib As’ad Masuk Deretan Editor Jurnal Internasional
“Birokrasi pemerintahan bercorak feodalisme dan paternalistik itu berkaitan erat dengan proses demokrasi yang ditunggangi oleh kekuatan kapital sehingga karakter birokrasi yang ada menjadi perkumpulan para petualang kekuasaan yang berhasil diselundupkan para kroni kapitalis atau kekuatan kelompok oligarki,” urainya.
Uhaib melanjutkan kontestasi politik dan kekuatan modal sudah merusak sistem politik dan demokrasi, juga birokrasi pemerintahan. Hal ini bisa terjadi karena kuatnya pengaruh oligarki atau modal dalam dinamika perpolitikan nasional dan lokal.
“Atas dasar itu, kehadiran ASIAN setidaknya diharapkan memberikan sentuhan pemikiran kritis dan inovatif bagi pembuat kebijakan sebagai pertanggung jawaban moral akademik bagi para akademisi ASIAN,” tuturnya.
BACA JUGA : Dukung Anies Baswedan Jadi RI 1, Sejumlah Tokoh Kalsel Bikin Jaringan Relawan Gebrak Banua
Tentu saja, menurut Uhaib, kehadiran ASIAN di wilayah Kalimantan Selatan bukan menjadi obat mujarab untuk mengatasi penyakit kronis birokrasi pemerintahan yang terlanjur beraroma paternalistik dan feodalistik akibat proses demokrasi lokal diwarnai persekongkolan kepentingan bisnis dan politik.
“Tetapi ASIAN Kalimantan Selatan ingin berbuat dalam bentuk pikiran dan dan gebrak moral intelektual dari pada diam sama sekali. Semoga demikian adanya,” pungkas Uhaib.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/01/02/pimpin-dpw-asian-kalsel-uhaib-asad-beri-pemikiran-kritis-dan-inovatif-bagi-banua/
Bertemu Edy Mulyadi di Jakarta, Akademisi Uniska M Uhaib As’ad Bikin Klarifikasi
BERADA di waktu dan tempat yang salah. Inilah yang membuat akademisi FISIP Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad AlBanjary Banjarmasin jadi sorotan publik.
INI setelah, Uhaib As’ad tampak bergabung dalam video unggahan Edy Mulyadi, usai pernyataan memancing reaksi keras khususnya dari warga Kalimantan.
Uhaib As’ad, pun angkat bicara soal tuduhannya terkait menemui Edy Mulyadi, sosok yang tengah viral karena menghina Kalimantan tersebut.
“Saya perlu memberikan klasifikasi soal ini, banyak orang salah persepsi dan salah pandangan terkait apa yang terjadi sesungguhnya. Saya doktor Uhaib, berangkat ke Jakarta pada hari Sabtu (22/1/2022) pagi bersama enam orang teman saya. Ada dua tujuan,” ucap Uhaib kepada jejakrekam.com, Rabu (26/1/2022).
BACA : Pimpin DPW ASIAN Kalsel, Uhaib As’ad : Beri Pemikiran Kritis dan Inovatif bagi Banua
Pertama, kata Uhaib, tujuan bertemu rekan atau sahabatnya bernama eks politisi PPP Ahmad Yani yang kini Ketua Umum Partai Masyumi. Sedangkan dirinya adalah Ketua Dewan Syura Partai Masyumi Kalsel.
“Saya membawa teman-teman dari Banjarmasin, supaya kenal sama mereka. Kedua, saya ingin bertemu teman lama saya yakni Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta,” ucap Uhaib.
Uhaib bilang, selama 20 tahun lebih tidak bertemu sosok pemimpin DKI Jakarta tersebut. Kenapa bertemu, ia mengakui bahwa dirinya adalah Ketua Timses Anies Baswedan di Kalimantan Selatan.
“Ketiga, saya ingin bertemu Gatot Nurmantyo (mantan Panglima TNI). Kenapa saya ingin ketemu dia, karena saya Ketua Kammi Kalsel. Maka, berangkatlah kami pada pukul enam ke Jakarta,” cerita Uhaib.
BACA JUGA : Buku Demokrasi Dan Predator Negara Karya Uhaib As’ad Dibedah, Walikota Banjarmasin: Ngeri-Ngeri Sedap
Sampai ke Jakarta, menurut Uhaib, pihaknya menuju ke kediaman Ahmad Yani tersebut yang juga Ketua Umum Partai Masyumi. Tuan rumah menyilahkan rombongan untuk beristirahat, mandi dan sebagainya.
“Jam tiga, menuju Bandung bersama Ketua Umum Masyumi Ahmad Yani. Tujuan apa? Ada acara DPW Partai Masyumi Jawa Barat,” bebernya.
Setelah dari acara itu, kata Uhaib, dirinya menghubungi sahabatnya di HMI yakni Tamsil Linrung, adalah politikus senior dan petinggi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Beliau adalah anggota DPD, memang sebelumnya bekas mantan anggota DPR selama tiga periode,” kata Uhaib.
BACA JUGA : Maaf Lewat Medsos Tak Cukup, Batamad Kalsel Minta Edy Mulyadi Datang ke Kalimantan
Kemudian, ia menyampaikan dengan Tamsil bahwa sepulang dari kota Bandung, dirinya ingin bertemu langsung di Jakarta. “Beliau bertanya? Kamu (Uhaib) kapan pulang ke Jakarta dan saya bilang besok,” katanya.
Kebetulan, menurut Uhaib, keesokkan harinya telah dilaksanakan meeting dan kelompoknya langsung menuju ke Jakarta. Namun, terhalng ng macet sehingga terlambat pada acara tersebut. Versi Uhaib, setelah memasuki ruangan rumah milik Tamsil dan ternyata, dirinya tidak mengenali orang-orang tersebut. “Saya tidak mengenali kecuali Pak Tamsil,” tegasnya.
Kemudian, Uhaib mengakui rombongannya duduk bersama yang mana tujuan pertemuan itu tidak diketahuinya. “Kami duduk seperti orang bodoh,” kata Uhaib. Uhaib cuma mendengarkan orang-orang tengah membicarakan soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan menjelang Magrib, pihaknya langsung balik pulang.
“Sebenarnya, dalam pertemuan itu saya tidak mengetahui agendanya apa? Dan tuduhan ke kami bahwa menemui Edy Mulyadi, tidak benar itu,” tandasnya.
BACA JUGA : Habib Fathurrahman Bahasyim Kritik Pernyataan Edy Mulyadi
Mengenai kehadiran Uhaib As’ad yang menyatakan diri sebagai seorang dosen di Uniska MAB, pihak kampus pun menegaskan hal itu tidak terkait dengan institusi.
“Pak Uhaib itu hadir sebagai personality, bukan membawa institusi. Kedatangan ke Jakarta juga bukan atas nama Uniska, tapi kepentingan pribadi,” kata Wakil Rektor I Uniska Dr Muhammad Zainul dalam keterangannya.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/01/27/bertemu-edy-mulyadi-di-jakarta-akademisi-uniska-m-uhaib-asad-bikin-klarifikasi/
Pilkada: Bos Lokal dan Arena Beternak Politik
Oleh: Muhammad Uhaib As’ad
JUDUL tulisan ini diinspirasi oleh tulisan Ryan Fans, 2012, Mobilizing Resources, Building Coalitions: Local Power in Indonesia, Edward Aspinall dan Fealy, 2003, Local Power in Indonesia, dan Mancure Olson, 1993, Dictatorship, Democracy, and Development.
TULISAN para peneliti dan pakar politik ini membantu memahami realitas sosiologi politik dan peta bumi (political geographi) dinamika politik lokal dan nasional. Argumen utama tulisan ini adalah mencari sebuah penjelasan teoritik mengenai pola relasi antara aktor dalam kontestasi demokrasi.
Kontestasi demokrasi yang terlibat bukan saja para kandidat dan partai politik (Parpol) pengusung para kandidat. Selain itu, keterlibatan aktor lainnya, misalnya aktor bisnis dan sejumah kelompok kepentingan lainnya turut terlibat dalam proses demokrasi.
Proses demokrasi atau pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah arena bertemunya kepantingan para aktor, aktor lokal dan pusat. Pengerahan atau mobilisasi sumber daya politik, ekonomi dan sosial, serta sumber daya lainnya tidak terhindari. Masing-masing kandidat saling menakar kekuatan dan kelemahan lawan.
BACA : Demokrasi dan Oligarki Lokal: Refleksi Kritis Menyongsong Pilkada di Kalsel
Pilkada adalah arena perang perebutan wilayah kekuasaan, kekuatan politik dan kekuasaan ekonomi. Pilkada adalah arena menakar loyalitas basis patronase dan klientelisme. Pilkada adalah instrumen transaksional dan peternakan politik yang didesain para aktor politik lokal dan pusat.
Seperti kita ketahui, kontestasi demokrasi di negeri ini sudah menjadi industri politik. Ya, desain demokrasi telah menjadi industri politik dan pertarungan Pilkada pun menjadi keras, melelahkan dan bahkan tidak jarang diwarnai cara-cara mafia, skandal, dan kriminal, demikian kata Prof, Mary Mcoy, 2019, dalam buku Scandal Democracy and Political Communication on Indonesia.
BACA JUGA : Pilkada di Tengah Pusaran Oligarki Lokal
Mary Mcoy adalah professor politik dari Wiscouncin University, Amerika Serikat, melakukan riset politik mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru. Mary Mcoy, secara umum menggambarkan bahwa proses demokrasi di Indonesia telah diwarnai cara-cara kriminal dan scandal yang melibat sejumlah aktor politik dan aktor bisnis.
Senada Mary Mcoy, Richard Robison dan Vedi R Hadiz, 2004, muncul scandal demokrasi atau kriminal demokrasi sesungguhnya tidak lepas dari struktur dan corak kekuasaan crony capitalism and patrimonial state (kroni kapitalisme dan negara bercorak patrimonial).
Oleh karena itu, dapat dipahami bila praktik demokrasi dan birokrasi dalam mengelola kebijakan negara sangat kental nuansa feodalisme struktur patronase sebagai dampak proses demokrasi atau Pilkada.
Benih-benih peternakan kekuasaan politik yang disemai para aktor atau orang-orang yang terlibat dalam proses demokrasi (Pilkada) akan tumbuh subur dalam pemerintahan.
BACA JUGA : Denny Indrayana Akui Politik Kalsel Masih Dikuasai Oligarki Lokal
Peternakan kekuasaan politik dan bahkan kekuasaan ekonomi tidak saja ada dalam kekuasaan pemerintahan bahkan juga terjadi di lembaga legislatif dan posisi-posisi kekuasaan lainnnya. Model beternak kekusaan politik dan ekonomi ini telah menyebar di daerah dan pusat.
Para penggambala itu menurut Profesor Jeffery Winters (2014) dalam bukunya Democracy and Oligarchy disebut sebagai oligarch. Para oligarch ini adalah sekelompok orang yang mengusai dan mengendalikan kekuatan politik dan ekonomi, menunggangi dan membajak demokrasi.
Demokrasi dibantai dan diamputasi sesuai selera para oligark dan salah satu arena pembantaian demomrasi ligal adalah Pilkada, ketika wajah Pilkada berlumuran politik uang dan diwarnai keculasan.
Pembamtaian yang paling kejam adalah ketika Octagon Pilkada (Pangwaslu, KPU dan instrumen demokrasi) lainnya diintervensi oleh kekuatan oligark atau kekuatan tertentu sehingga proses demokrasi menjadi absurd.
BACA JUGA : Demokratisasi Pilkada dalam Cengkeraman Oligarki Lokal
Semua itu bisa terjadi. Ryan Tans peneliti dari Emory Univerisy, Amerika Serikat, menemukan sejumlah fakta ketika melakukan penelitian di Sumatera. Temuan Ryan Tans memberikan konfirmasi akademik, para aktor politik telah memanfaatkan institusi kekuasaan, khususnya incumbent yang oleh Ryan Tans disebut sebagai mobilzing resources and building coalitions.
Seperti disebutkan diawali tulisan ini, Pilkada bukan saja para kandidat yang berlaga dalam perebutan wilayah kekuasaan, tetapi ada sejumlah kepentingan. Pilkada adalah pasar. Arena transaksional dan kerumunan orang yang memiliki berbagai kepentingan.
Wilayah kekuasaan politik adalah wilayah kerumunan, oleh Blank, 2006, disebut sebagai pasar, arena jual-beli barang dan jasa, demikian Blank dalam tulisannya, Is the Market Moral? Dalam ruang pasar perpolitikan tidak lagi bersifat individualitas, semua berubah menjadi kerumunan.
Boleh jadi kontestasi demokrasi (Pilkada) oleh Foud Anami, 2008, dari John Hopkins Univwraity, USA, disebut sebagai the political of crowd, sekadar kerumunan politik.
BACA JUGA : Buku Demokrasi Dan Predator Negara Karya Uhaib As’ad Dibedah, Walikota Banjarmasin: Ngeri-Ngeri Sedap
Deskripsi tulisan ini, saya ingin menjelaskan lebih fokus dalam kontek lokalistik, dinamika politik Kalimantan Selatan. Realitas peta bumi sosio politik di Kalimantan Selatan (Kalsel) dapat membagi dua klaster wilayah kekuasaan politik dan ekonomi. Yaitu klaster Banjar Pesisir dan Banjar Daratan (Benua Enam). Masing-masing klaster memiliki sumber daya politik dan ekonomi. Yaitu kawasan yang menjadi epicentrum tambang batubara.
Tetapi yang terpenting dari political resources dan economy resources adalah antara Banjar Pesisir (Kotabaru, Tanah Bumbu, Plaihari) dan Banjar Daratan, masing-masing memiliki Bos Lokal (local bosissm) meminjam istilah John Sidel, dan Orang Kuat Lokal (local strongmen), istilah yang dipopulerkan oleh Joel Migdal.
BACA JUGA : Pilkada Melodrama dan Lingkaran Setan Politik Uang
Para bos lokal kedua wilayah atau klaster ini adalah tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik lokal di Kalsel. Kehadirannya dalam kontestasi elektoral dapat dijelaskan dalam perspaktif teori ekonomi politik. Kehadiran para oligarki lokal itu sesungguhnya tidak lepas dari kepenitingan bisnis dan politik atau politics and business relationship.
Oleh karena itu ketika mendiskusikan soal politik lokal Kalsel sesunggunnya konstruksi analisisnya tidak dapat dilepaslan dari kekuatan oligarki lokal dan bahkan oligarki lokal ini pun memiliki jaringan dengan oligarki yang ada di Jakarta. Jaringan ini bisa terbangun melalui partai politik atau jaringan bisnis.
Para oligarki atau bos lokal itu berlomba-lomba dengan pola strategi masing-masing melakukan pertenakan kekuaasaan politik, yaitu menempatkan para loyalis di lembaga legislatif dan eksekutif, serta pos-pos kekuasaan lainnya.
Para oligarki dan lokal bos menjadikan kontestasi elektoral yang mempertemukan kepentingan bisnis dan politik. Pilkada, bagi para oligarki dan bos lokal adalah arena menguatan dan sekaligus arena ekspansi dan perebutan waliyah ekonomi. Siapa menguasai wilayah ekonomi, otomatis akan menguasai panggung politik lokal Kalsel.
Untuk memperkuat argumen ini, istilah roving bandit dan stationary bandit dari Mancur Olson, 1993, dalam Dictatorship, Democracy, and Development, dalam memahami fenomena oligaki lokal di Kalsel. Teori roving bandit dan stationary bandit dari Olson itu menggambarkan suatu realitas kekuasaan ekonomi dan politik yang dikendalikan oleh para oligarki dan kemudian menguras semberdaya ekonomi yang ada untuk kepentingan pribadi dan para kroni bisnis dan politik.
BACA JUGA : Terbukti Politik Uang, Komisi II DPR Minta Kontestan Pilkada Didiskualifikasi
Saya berpendapat para oligarki lokal atau bos lokal telah merefleksilkan roving bandit dan stationary bandit dari Mancur Olson itu. Bisa jadi Octagon Pilkada me jadi arena adu gensi, adu show force para oligarki atau bos-bos lokal yang ada di Klaster Banjar Pesisir dan Banjar Daratan (Benua Enam). Drama kolosal Pilkada melodrama bertabur bintang oligark. Bintang-binyang oligarki lokal itu akan menyaksikan indahnya permainan politik pada 9 Desember datang.
Ini adalah arena adu nyali, adu gensi para oligarki atau bos lokal. Strategi dan amunisi akan dikeluarkan dari gudang persembunyian. Tidak hanya para kandidat gubernur yang panas dingin, harap-harap cemas, orang-orang yang terlibat dalam pesta itu ikut meriang dalam suasana Covid-19 ini.
Sebagai leading argument tulisan ini; Pilkada bukan saja sebagai proses demokrasi tapi juga arena pertarungan gensi bos-bos lakal di balik Pilkada itu. Pilkada menjadi pertemuan kepentingan para aktor lokal untuk membangun koalisi dan persekongkolan para aktor.
Pilkada menjadi arena peternakan kekuasaan politik oleh para oligarki untuk memuluskan penguasaan sumberdaya ekonomi dan politik. Penguasa lokal pun akan menjadi sandera para oligarki dan Pilkada pun manjadi arena pasar gelap dalam aroma telenovelis.(jejakrekam)
Penulis adalah Ketua Pusat Studi Politik dan Kebijakan Banjarmasin
(Isi dari artikel ini sepenuhnya tanggungjawab penulis bukan tanggung jawab media)
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/09/11/pilkada-bos-lokal-dan-arena-beternak-politik/
Antara KAMI dan KITA : Perebutan Ruang Publik
Oleh: Muhammad Uhaib As’ad
DEKLARASI Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), 18 Agustus 2020 di Kawasan Tugu Proklamsi oleh sejumlah tokoh nasional, Prof Din Syamsuddin, Prof Rachmat Wahab, Gatot Nurmantiyo, Ahmad Yani, Syahganda Nainggolan, TB Mass Djafar, dan sejumlah tokoh lainnya.
KEHADIRAN KAMI telah membuat hiruk-pilikuk pelataran perpolitikan nasional. Pelataran perpolitikan nasional semakin riuh, ruang publik pun diwarnai optimisme dan kenyinyiran, pro dan kontra. Inilah alam demokrasi dan kebebasan merakit optimisme dan kenyinyiran sebebasnya pasca Orde Baru.
Di era demokratisasi saat, bangsa ini dengan political citizen menemukan habitat demokrasi setelah 32 tahun berada dalam sangkar besi otoritarianisme dan oligarki kekuasaan. Otoritarianisme dan oligarki kekuasan selama pemerintahan Orde Baru telah mendistorsi hak-hak politik rakyat (political citizen), kehidupan sosial, ekonomi dan politik berada dalam genggaman kekuasaan segelintar orang. Segelintir orang itu adalah instalator, komparador, dan patronase ekonomi-politik penguasa Orde Baru.
Realitas ini telah berdampak pada sistem pengelolaan negara dan kebijakan negara pun tersandera oleh kekuatan di luar negara. Para aktor dan kelompok oligarki berusaha menguasa kekuatan politik, akonomi, dan panggung demokrasi. Panggung demokrasi dikuasai segelintir orang, memangsa sumber daya ekonomi dan politik negara.
BACA : Ketika Partai Politik dalam Pusaran Lingkaran Setan Korupsi
Segelintir orang itu menjadi oligarki, predaror, penumpang gelap di tengah kekacauan demokrasi, di tengah konsolidasi demokrasi yang semakin gagap ini.
Kegagapan demokrasi yang melanda bangsa ini dapat diamati, bagaimana realitas politik dan ekonomi belum memberikan optimisme dan harapan masa depan.
Berkaca dari ketidak jelasan kehidupan ekonomi dan carut marut nya realitas demokrasi saat ini semakin meneguhkan ketidakpercayaan (distrust) pagi publik. Ketidakpercayaan (distrust) terhadap negara bukan tidak ada alasan rasional bagi publik. Salah satu alasan rasional publik adalah; betapa susahnya lapangan pekerjaan dan itu betul-betul dirasakan oleh rakyat, khususnya bagi rakyat berpenghasilan rendah.
Di sisi lain, para aktor politik semakin memperlihatkan ketidakjelasan keberpihakan bagi rakyat, justru institusi kekuasan atau lembaga-lembaga demokrasi menjadi instrumen persekongkolan, praktik korupsi, dan mafia demokrasi (Edward Aspinall, 2019, Mary Mac Coy, 2018, M. Uhaib As’ad, 2020).
BACA JUGA : Kontestasi Politik dan Perebutan Simpul Basis Patronase
Senja kala Demokrasi, kata yang menggambarkan realitas bangsa saat ini. Imaginary order publik dan kerinduan political citizen di era demokratisasi saat ini justru memupuskan harapan dan mimpi-mimpi anak bangsa. Antara harapan dan kenyataan dalam kehidupan ekonomi dan politik semakin semakin jauh.
Apa yang dirasakan rakyat saat ini adalah sebuah pengkhianatan imaginary order publik, stateless, dan keterasingan dari dalil- dalil ekonomi yang sering diucapkan para penguasa. Selama ini rakyat hanya sebatas mendengar, sebatas bermimpi, sebatas mendengar diksi kita yang keluar dari mulut penguasa bahwa ekonomi dan politik masih stabil, sementara logika rakyat berada di luar logika penguasa.
Di tengah ketidakjelasan pertumbuhan ekonomi dan praktek demokrasi politik saat ini, rakyat semakin kehilangan pengharapan untuk hidup layak dan bermartabat. Hak hidup layak dan bermartabat adalah hak yang paling substansi dari seluruh anak bangsa di negeri.
Institusi negara, institusi demokrasi, secar terotik dihadirkan untuk mewujudkan kehidupan kejahteran dan marwah bagi seluruh anak bangsa. Itulah cita-cita negara ini dihadirkan. Negara ini hadir bukan membela kepetingan segelintir orang saja seperi yang terjadi saat ini.
BACA JUGA : Antara Demokrasi Prosedural dan Demokrasi Substantive
Negara bukan menjadi fasilitator dan instalator bagi para mafia politik, mafia demokrasi, menjadi menjadi instrumen kesempatan bagi kelompok oligarki untuk merampok sumber daya ekonomi negara. Yang paling menyedihkan, justru menjadi predaror bagi rakyatnya sendiri yang mengatasnamakan regulasi negara dan kepentingan keselamatan negara di tengah kebisuan dan ketidak berdayaan rakyat (Muhammad Uhaib As’ad, 2020).
Antara KAMI dan KAMI
Demikian judul tulisan ini. Pada awal tulisan ini menjelaskan bahwa kehadiran KAMI di tangan carut-marut ekonomi dan perpolitikan nasional sebagai ekspesi dari keprihatinan dari komponen anak bangsa. Hadir di tengah kepengapan dan mengakarnya struktur oligarki. Struktur oligaki semakin menyebar bagaikan amuba, bagaikan Covid-19 meluluh lantakan kehidupan umat manusia di planit bumi ini. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), perburuan rente ekonomi, perselingkuhan terstruktur antara politik dan pebisnis, antara legislatif dan eksekutif adalan fenomena yang mendera bangsa saat ini.
BACA JUGA : Kutukan Demokrasi dan Politisasi Kebencian
Saya berkeyakinan bahwa kehadiran KAMI sebagai panggilan moral, panggilan sejarah di saat pelataran sosial, ekonomi, dan politik dikusai dan panggung demokrasi dibajak oleh kuasa uang. Seperti ditulis Prof Jeffery Winters (2011), Prof Vedi R Hadiz (2010), sumber daya ekonomi telah dikuasai oleh kolompok oligarki.
Kelompok oligarki itulah mendesain panggung politik dan demokrasi yang memiliki jaringan kekuasaan.
Menurut pendapat saya, kontestasi elektoral itu tidak lebih adalah pesta poranya para pemilik modal, para elite politik, dan partai politik. Sementara pesta poranya rakyat ketika saat berada dalam bolik suara, bersedekah suara dalam beberapa menit. Itu partisipasi politik semua dan rakyat terlupakan dalam perdebatan-perdebatan politik dan ekonomi di lembaga legislatif dan eksekutif. Itulah demokrasi semu, demokrasi formalitas-prosedural, kata Brian Smith dan William Case (2006).
Praktik politik uang dan persekongkolan politik semakin menegaskan Pasar Gelap Demokrasi (Black Market of Democracy), (Muhammd Uhaib As’ad, 2019).
Ya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), hadir bukan sebagai panasea yang bisa mengamputasi semua borok ekonomi dan politik di negeri ini. KAMI hadir setidaknya menjadi penawar dahaga di bagi anak bangsa yang sedang melakukan musafir (perjalanan) di gurung pasir demokrasi yang secara perlahan tapi mesti telah didera keletihan. Sungguh, 22 tahun perjalanan dan janji reformasi itu terasa jauh dan melelahkan.
BACA JUGA : Desak Pemerintah Jalankan Amanat UUD 1945, KAMI Kalsel Dideklarasikan
Persendian tulang-belulang anak bangsa ini semakin rapuh. Rapuh, hopeless, endless love, distrust, patamorgana. Ya, sang musafir tidak boleh berhenti. Langkah tegap dan maju terus. Petarungan di tengah kegersangan sembari sesekali berharap ada pohon kecil sekedar tempat bertedu, di tengah kegersangan dan kesendirian.
KAMI hadir di tengah keletihan, kegetiran, dan keputusasan para musafir. Ya Allah, Ya Malik Mulk, anak bangsa yang sedang mengembara, anak bangsa yang mencari tanah luluhur yang dijanjikan oleh para tuan-tuan reformasi, 22 tahun lalu. Sebagai anak bangsa petarung pantang mundur. We have move on forever.
KAMI VS KITA
Beberapa hari pasca deklaasi KAMI, muncul deklasi yang mengatasnamakan diri Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) yang dikomandani oleh KH Maman Inul Haq dan sejumlah tokoh mantan tim sukses Pilpres, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Tentu saja kehadiran KITA ini semakin menambah hiruk-pikuk perpolitikan nasional. Sebagai negara demokrasi tentu saja hal yang wajar dan tidak tidak pernah dibayangkan fenomena seperti terjadi di era Orde Baru.
KAMI dan KITA tentu saja masing-masing memiliki cara pandang atau perspektif dalam memahami realitas sosial, ekonomi, dan politik saat. Kehadiran KAMI dari orang-orang tim sukses Jokowi akan berbeda secara ideologis dalam merspon situasi saat ini. KITA tidak mungkin mumgkin mengambil sikap kritis terhadap rezim Jokowi.
KITA akan berada pada wilayah comfort Zone dan akan menjadi instalator penguasa. Kehadiran KAMI dari KITA yang sama-sama anak kandung negeri ini dalam perebutan wacana publik akan semakin menarik tinggal masing-masing mayakinkan publik. Akhirnya, pengadilan publik yang akan menilai di tengah situasi ekonomi dan politik semakin tidak menentuk, di tengah situasi Covid-19, entah kapan berakhir. Di sinilah adrenalin para penguasa akan diuji oleh publik, termasuk KAMI dan KITA.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/22/antara-kami-dan-kita-perebutan-ruang-publik/
Desak Pemerintah Jalankan Amanat UUD 1945, KAMI Kalsel Dideklarasikan
KOALISI Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Kalimantan Selatan resmi mendeklarasikan diri di Siring 0 Kilometer, Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin, Selasa (18/8/2020).
DI LEVEL nasional KAMI lebih dahulu dideklarasikan oleh sejumlah tokoh, intelektual, aktivis hingga pensiunan jenderal seperti Rocky Gerung, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Kemudian, ada pula mantan Sekretaris BUMN Said Didu, Jenderal TNI (Purn) Gatot Normantio, mantan Ketua Umum DPP PBB MS Ka’ban, Ketua Komite Kerja KAMI Ahmad Yani, pakar hukum tata negara Refly Harun dan ratusan deklarator lainnya di Tugu Proklamasi, Jakarta. Hal serupa KAMI juga mendeklarasikan di berbagai daerah di tanah air.
Deklarator KAMI Kalsel digawangi Muhammad Uhaib As’ad, Akhmad Husaini dan Muhammad Ramli serta deklarator dari kalangan aktivis dan advokat lainnya.
BACA : Denny Indrayana Akui Politik Kalsel Masih Dikuasai Oligarki Lokal
Sekretaris KAMI Kalsel, Akhmad Husaini mengungkapkan kehadiran koalisi sebagai tanggung jawab moral untuk menyelematkan Indonesia. Ia menyebut selama ini terkesan salah urus dan melenceng dari tujuan dasar bernegara.
“Penyelenggara negara dan tata kelola pemerintahan tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan pembukaan UUD 1945, sebagai dasar arah dan tujuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945,” ucap Husaini.
Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel ini mengatakan pembangunan Indonesia telah gagal membebaskan bangsa dari ketergantungan pada utang luar negeri, investasi asing, dan produk impor, serta telah gagal menciptakan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Tolak ukurnya adalah jumlah penduduk miskin dan rentan miskin tidak kurang dari 100 juta jiwa, terlebih pandemi Covid-19 semakin memperdalam jurang kemiskinan,” ucapnya.
BACA JUGA : Demokrasi dan Oligarki Lokal: Refleksi Kritis Menyongsong Pilkada di Kalsel
Senada itu, Wakil Ketua KAMI Kalsel Muhammad Ramli mengatakan saat ini politik Indonesia dalam situasi karut marut yang semakin sulit untuk diurai. Ia mengatakan para politikus tak lagi menjalankan amanah untuk menyejahterakan rakyat melalui kebijakan yang pro publik.
“Kebijakan penyelenggara negara tidak berkhidmat pada kepentingan rakyat, tetapi lebih condong pada kepentingan elit politik dan oligarki ekonomi,” tegas mantan anggota KPU Kalsel ini.
Dosen STIH Sultan Adam ini menjelaskan parpol dan lembaga perwakilan rakyat lebih hadir sebagai sekutu rezim penguasa dan pengusaha. Alih-alih sebagai lembaga yang mengawal kebijakan pemerintah agar tidak melenceng dari tujuan bernegara.
BACA JUGA : Didominasi Perusahaan Tambang, Pajak Kalselteng Sudah Terhimpun Rp 11,6 Triliun
Senada itu, Ketua KAMI Kalsel Dr Muhammad Uhaib As’ad menyebut demokrasi saat ini hanya sebatas demokrasi prosedural yang mengabdi terhadap kepentingan oligarki ekonomi.
“Demokrasi Indonesia termasuk Kalsel selama ini ditandai oleh praktik politik uang, politik dinasti, dan praktik saling menyandera dan memeras yang melibatkan pusat kekuasaan negara,” ujar akademisi FISIP Uniska ini.
Imbasnya, beber Uhaib, kekayaan alam hanya dinikmati oleh segelintir elite, rakyat hanya kebagian remah-remah roti.
“KAMI Kalsel mendesak pemerintah untuk menjalankan amanat UUD 1945, dan bersungguh-sungguh untuk menanggulangi pandemi Covid-19, sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk menyelamatkan rakyat,” ujar doktor lulusan Universitas Brawijaya (UB) Malang ini.
Uhaib mendesak penyelenggara negara harus menjalankan pemerintahan yang bersih dari praktek KKN dan bebas dari oligarki politik.
“Kami menuntut Presiden sebagai kepala negara untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia,” imbuh Uhaib.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/18/desak-pemerintah-jalankan-amanat-uud-1945-kami-kalsel-dideklarasikan/
Senator Kalsel Sepakat Hukuman Mati Koruptor Anggaran Penanganan Covid-19
PEMERINTAH mempercepat pencairan anggaran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak virus corona atau Covid-19. Upaya ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga daya beli khususnya di bulan Ramadhan.
LEMBAGA anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan bahwa menyelewengkan anggaran pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 dapat diancam dengan hukuman mati.
BACA: Harus Karantina Wilayah, Senator Kalsel Sarankan Pasien Covid-19 Dirawat RS Sambang Lihum dan Idaman
Memvonis hukuman mati bagi terdakwa korupsi dana penanganan Covid-19 mendapatkan dukungan dari senator Habib Abdurrahman Bahasyim.
“Korupsi dana bantuan untuk korban bencana nasional sangat pantas untuk di hukum mati. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) mengisyaratkan hukuman mati bagi koruptor yang menilep anggaran Covid-19,” kata Habib Banua, sapaan akrabnya kepada jejakrekam.com, Jumat (1/5/2020).
BACA JUGA: Uhaib As’ad : Momentum Corona Jangan Bikin Napi Koruptor Malah Tertawa
Bukan tanpa alasan, Habib Banua menyebut Pandemi Covid-19 sudah digolongkan ke dalam bencana nasional, sehingga siapapun pelakunya akan diancam pidana berat.
“Ketentuan pidana itu tertuang dalam pasal 2 ayat 3 UU 31 tahun 1999 Jo UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegas kandidat doktor University Putra Malaysia ini.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/05/01/senator-asal-kalsel-sepakat-hukuman-mati-koruptor-anggaran-penanganan-covid-19/
Buku Demokrasi dan Predator Negara Karya Uhaib As’ad Dibedah, Walikota Banjarmasin: Ngeri-Ngeri Sedap
KOALISI Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) Kalimantan Selatan menggelar bedah buku karya akademisi FISIP Uniska MAAB, Muhammad Uhaib As’ad, yang berjudul Demokrasi dan Predator Negara, di Kampung Buku, pada Sabtu (29/8/2020).
UHAIB mengatakan niatan awal untuk menulis buku tersebut sebagai bentuk keresahan dalam melihat berjalannya demokrasi di Kalsel.
“BAGI barat, Indonesia adalah negara (dengan sistem) demokrasi terbesar ketiga di dunia, itu hanya secara kuantitatif. Namun bagi saya demokrasi kita hanya prosedural,” tegasnya.
Presidium KAMI Kalsel ini mengatakan kacamata luar, demokrasi Indonesia berada di peringkat 64 dari 167 negara. Hal demikian, ungkapan yang menyebut Indonesia negara demokrasi terbesar ketiga tidak selaras dengan praktek bernegara di tanah air.
Dia pun tak ragu menyatakan demokrasi telah dibajak oleh oligarki, demi kepentingan merampas sumber daya alam.
BACA JUGA: Cerita Sopir Taksi, Pernah Ditolak Keluar Kota Karena Persyaratan Rapid Tes
Akademisi FH ULM, Daddy Fahmanadie, menjadi salah satu pembedah buku tulisan Uhaib. Ia menyatakan dalam buku ini, ada fakta kuat bubungan antara demokrasi dan menjalankan kepentingan oligarki, baik di level lokal maupun nasional.
Kepentingan oligarki, kata Daddy, dibuktikan dengan adanya penyimpangan di sektor privat di antaranya pengelolaan SDA, yang berujung adanya tindak pidana korupsi.
Ia menambahkan tak jarang korupsi berhubungan kuat dengan pengelolaan SDA, salah satunya adalah penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah, yang menerobos prosedur perizinan sesuai konstitusi.
BACA JUGA : Siring Tendean Ditutup, Pedagang : Kami Mati Bukan Karena Corona, Tapi Kelaparan
Pembedah lainnya ada Walikota Banjarmasin Ibnu Sina. Ia menilai buku ini ngeri-ngeri sedap. Karena mengulas hubungan demokrasi dan predator.
“Kalau demokrasinya tidak berjalan dengan baik maka demokrasi kita akan menjadi predator dan kita akan menjadi kanibal,” kata Ibnu.
Di tempat yang sama, akademisi dan advokat, Denny Indrayana, juga memberikan pendapatnya atas buku tulisan Uhaib. Ia setuju dengan apa yang dikatakan penulis, bahwa demokrasi telah dibajak, sehingga demokrasi bukan untuk menjalankan amanah UUD 1945 pasal 33 yaitu bumi, air dan kekayaan alam dikusai negara dan digunakan sebesar untuk kemakmuran raryat.
“Demokrasi bukan jalan untuk memakmurkan rakyat akan tetapi untuk kemakmuran segelintir oligarki,” ujarnya.
BACA JUGA : Menengok Kondisi Taman Satwa Banjarmasin Di Tengah Pandemi Covid-19
Dia menilai pembajakan demokrasi dimulai dari politik uang untuk merebut suara. Dengan menggunakan uang, oligarki bisa menempatkan jejaringnya untuk duduk di penyelenggara negara, baik kepala daerah, hingga anggota legislatif.
Denny mengajak tidak cukup hanya melalui diskusi, akan tetapi harus ada aksi nyata dari kelompok sipil society untuk menentang dominasi oligarki membajak demokrasi.
“Salah satunya adalah menolak politik uang, sehingga tidak terpilih pemimpin yang akan menyalahgunakan wewenangnya,” tutupnya.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/29/buku-demokrasi-dan-predator-negara-karya-uhaib-asad-dibedah-walikota-banjarmasin-ngeri-ngeri-sedap/
Negara dalam Cengkraman Oligarki dan Pengkhianatan terhadap Daulat Rakyat
Oleh : Muhammad Uhaib As’ad
APA itu oligarki? Oligarchy is a system’ of power relation hat enables the concentration of wealth and authority and it’s collective depend of dominant politico-bussiness aliace throught occuply the state institution (Winters, 2011).
SISTEM oligarki ini berhubungan dalam tatanan kapitalisme pada suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Sebab, sistem ini terbangun sebagai hasil dari pertemuan antara aliansi privat dengan state (negara). Selanjutnya, membajak institusi politik dan otoritas negara sejak era kekuasaan Orde Baru Suharto dan berlangsung sampai di era demokrasi.
Dalam konteks sejarah kekuasaan Orde Baru, metamorfosis kekuasaan mengambil corak predatoris menuju struktur oligarki demi kekuasaan negara yang menciptakan tatanan kapitalisme terbentuknya aliansi bisnis-politik birokrasi dengan lahirnya konglomerasi keluarga (Erlangga Pribadi Kusman, 2020).
Kemudian, usai jatuhnya pemerintahan Orde Baru, kekuatan sosial lama tidak ikut jatuh. Namun, tetap bertahan dan mereposisi serta bermetamorfosis dalam jaringan kekuaasaan baru dan memperluas aliansinya sampai pada level lokal. Hingga, partai politik (parpol) menjadi instrumen baru para oligarki untuk menguasai negara.
BACA : Pilgub Kalsel Dalam Cengkeraman Oligarki
Kemampuan adaptasi oligarki dalam bisnis-politik mengalami inkubasi pada era kekuasaan Suharto dan berlangsung sampai saat ini melalui pembajakan demokrasi atau institusi kekuasaan negara.
Pembajakan Demokrasi: Atas Nama Rakyat
Proses perubahan kelembagaan ekonomi maupun politik menuju demokrasi tidak serta merta merubah watak kekuasaan oligarki-predatoris yang telah berakar sejak kekuasaan Orde Baru.
Proses tranformasi kelembagaan negara dari sistem otoritarianisme menuju demokrasi dan ekonomi pasar tidak mendorong tranformasi sosial menuju ekonomi liberal yang bercirikan supremasi hukum, transparansi kekuasaan, dan perlindungan hak-hak warga oleh negara.
Relasi kuasa dan struktur kekuasaan pada rezim sebelumnya serta merta hilang seiring jatuhnya penguasa tersebut karena tekendala oleh lemahnya kekuatan sosial dalam menopang demokrasi akibat mengalami kekacauan (lack of democracy).
BACA JUGA : Oligarki dan Dinasti Politik dalam Pilkada
Perubahan pelembagaan ekonomi-politik menuju demokrasi dan governance. Justru institusi negara semakin jauh terperangkap dalam cengkraman oligarki sebagai pola telanjang pengkhianatan terhadap daulat rakyat.
Bertahannya agensi atau instalator rezim Orde Baru yang masih menguasai arena ekonomi dan politik di era demokrasi ini karena sudah terserap ke dalam aliansi binis-politik predatoris sebagai penumpang gelap (free rider).
Gurita Ekonomi Oligarki
Jumlah kekayaan orang terkaya di Indonesia berdasar data Forbes merekam USD 124,36 miliar. Kalau dibagi pendapatan bersih pertahun di antara mereka akan ketemu angka USD 3,1 miliar. Sementara kalau angka tersebut dibandingkan dengan pendapatan rata-rata GDP/ perkapita USD 3871, maka kekayaan rata-rata mereka 80,509 kali lipat.
Itu angka kekayaan dari 0.000.00015 % dari orang Indonesia (jumlah populasi kira-kira 267,7 juta). Sementara itu ada sekitar 93 juta rakyat (40%) yang hidup perhari di bawah 3.1000 rupiah.
Kemudian, Jeffery Winters (2013) merujuk pada data 2010 menunjukkan bahwa kekuasaan 40 orang terkaya 63.000 kali dari GDP perkapita Indonesia. Hal ini telah memperlihatkan kesenjangan terbesar di dunia.
Begitu pula, Oxfam (2017) mengatakan bahwa konsentrasi kekayaan di Indonesia sebagai hasil dari formulasi kebijakan negara yang berotak neo-leberalisme dan praktek rent-seeking dari era Orde Baru dan berlanjut di era demokrasi saat ini.(jejakrekam)
Penulis adalah Staf Pengajar FISIP Uniska MAB Banjarmasin
(Isi dari artikel ini sepenuhnya tanggungjawab penulis bukan tanggung jawab media)
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/02/12/negara-dalam-cengkraman-oligarki-dan-pengkhianatan-terhadap-daulat-rakyat/
Dukung Anies Baswedan Jadi RI 1, Sejumlah Tokoh Kalsel Bikin Jaringan Relawan Gebrak Banua
DEKLARASI pencalonan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 mulai digemakan di Kalimantan Selatan.
DIMOTORI sejumlah akademisi, tokoh agama, politisi dan elemen masyarakat Kalsel menamakan diri Relawan Anies RI-1 Gerakan Bersama Rakyat Kalimantan untuk Anies RI-1 (Gebrak Banua).
Beberapa tokoh tergabung seperti akademisi FISIP Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Arsyad Al Banjary, Muhammad Uhaib As’ad. Kemudian, Ketua Umum Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB-PII) Kalsel, Ustadz Chairani Idris, mantan senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI HM Sofwat Hadi dan beberapa tokoh lainnya turut tergabung dalam Relawan Anies RI-1 Gebrak Banua.
Organisasi relawan untuk mendukung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu maju mencalon dalam pemilihan Presiden-Wakil Presiden RI (Pilpres) 2024 telah dibentuk. Sebagai Ketua Relawan Anies RI-1 Gebrak Banua ditunjuk HM Rahman dan sekretarisnya, Sulaiman Halim.
BACA : Anies, Anak Guru yang Mengubah Guru
Penasihat Relawan Anies RI-1 Gebrak Banua, Muhammad Uhaib As’ad mengungkapkan rencananya pada Rabu (8/12/2021) di Banjarmasin akan dideklarasikan dukungan masyarakat Kalsel untuk pencalonan Anies Baswedan.
“Untuk tempat deklarasikan dukungan Relawan Anies RI-1 Gebrak Banua akan segera ditentukan nanti. Sebelumnya, kami sudah menggelar rapat koordinasi bersama para relawan di Kalsel,” ucap Uhaib As’ad kepada jejakrekam.com di Banjarmasin, Sabtu (4/12/2021).
Menurut Uhaib, sosok Anies Baswedan menjadi pilihan pihaknya untuk disokong sebagai calon Presiden RI lima tahun ke depan pada Pilpres 2024 berdasar banyak pertimbangan realistis.
“Walau Anies Baswedan yang saat ini menjabat Gubernur DKI Jakarta diserang sana-sini, namun figurnya tetap kokoh pada pendiriannya. Republik ini butuh sosok pemimpin yang berlatar belakang akademisi serta figur yang telah banyak menoreh prestasi. Bahkan, prestasi Anies Baswedan tak hanya diakui secara nasional tapi juga dunia internasional,” kata Uhaib.
BACA JUGA : Anies Motivasi Pemuda Harus Berpikir Kritis dan Cerdas
Doktor lulusan Universitas Brawijaya Malang ini mengatakan organisasi yang menghimpun para relawan Anies RI-1 Gebrak Banua juga menjalin komunikasi dengan jaringan relawan pusat dan berbagai daerah di Indonesia.
“Dalam kontestasi pemilihan Presiden RI tahun 2024, sosok Anies Baswedan memang patut didukung dan didorong. Apalagi di Kalsel sendiri, sosok Anies Baswedan juga turut menginspirasi banyak tokoh dalam menerapkan kebijakan seperti keberhasilannya memimpin DKI Jakarta,” tutur Uhaib.
BACA JUGA : Tarik Rem Darurat Cukup di DKI Jakarta, Banjarmasin Hanya Minta Ketatkan Pintu Masuk Bandara
Melalui gerakan Relawan Anies RI-1 Gebrak Banua, Uhaib hakkul yakin akan banyak orang bergabung dalam deklarasi sekaligus dukungan untuk mengantarkan Gubernur DKI Jakarta ini meraih posisi orang nomor satu di negeri ini.
“Kami juga telah menjalin komunikasi dengan beberapa tokoh baik akademisi, aktivis, politisi dan lainnya yang akan bergabung dalam Gebrak Banua untuk mendukung Anies Baswedan meraih RI 1,” pungkasnya.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/12/04/dukung-anies-baswedan-jadi-ri-1-sejumlah-tokoh-kalsel-bikin-jaringan-relawan-gebrak-banua/
Uhaib As'ad Sentil Penunggang Gelap Demokrasi Saat Deklerasi KAMI Kalsel
STARBANJAR - Momentum kemerdekaan, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi mendeklarasikan diri di Siring 0 Kilometer, Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin, Selasa (18/8/2020).
Deklarator KAMI Kalsel digawangi akademisi FISIP Uniska MAAB Muhammad Uhaib As’ad, direktur eksekutif Kaki Kalsel Akhmad Husaini dan Muhammad Ramli dan deklarator lainnya dari kalangan aktivis dan advokat.
Sekretaris presedium KAMI Kalsel Akhmad Khusaini menjelaskan saat ini pemerintah telah melenceng dari tujuan dasar bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
"KAMI hadir sebagai tanggung jawab moral untuk menyelamatkan Indonesia yang telah melenceng dari tujuan dasar berengara," tegas Khusaini.
Dia mengatakan penyelenggara negara dan tata kelola pemerintahan tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan pembukaan UUD 1945, sebagai dasar arah dan tujuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Bukan tanpa alasan, menurut Khusaini dengan kekayaan alam yang melimpah justru jumlah penduduk miskin di Indonesia tak kurang dari 100 juta jiwa, kemudian di perparah dengan Pandemi Covid-19 yang semakin memperdalam ketimpangan.Deklarator lainnya, Muhammad Med mengatakan saat ini politik Indonesia dalam situasi karut marut yang semakin sulit untuk diura, karena politikus tak lagi menjalankan amanah untuk menyejahterakan rakyat melalui kebijakan yang pro publik.
“Kebijakan penyelenggara negara tidak berkhidmat pada kepentingan rakyat, tetapi lebih condong pada kepentingan elit politik dan oligarki ekonomi,” kata Muhammad.
Sementara itu Ketua presedium KAMI Kalsel Dr Muhammad Uhaib As’ad menyentil penumpang gelap demokrasi, yang menjadikan demokrasi sebatas prosedural yang mengabdi terhadap kepentingan oligarki ekonomi.
“Demokrasi Indonesia termasuk Kalsel selama ini ditandai oleh praktik politik uang, politik dinasti, dan praktik saling menyandera dan memeras yang melibatkan pusat kekuasaan negara,” ujar akademisi FISIP Uniska ini.
Dia menyebut KAMI Kalsel mendesak pemerintah untuk menjalankan amanat UUD 1945, dan bersungguh-sungguh untuk menanggulangi pandemi Covid-19, sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk menyelamatkan rakyat.
Uhaib mendesak penyelenggara negara harus menjalankan pemerintahan yang bersih dari praktek KKN dan bebas dari oligarki politik.
“Kami menuntut Presiden sebagai kepala negara untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia,” tandasnya.
Sumber Utama : https://starbanjar.com/read/uhaib-asad-sentil-penunggang-gelap-demokrasi-saat-deklerasi-kami-kalsel
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menggandeng Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mendata Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Banjarmasin yang terindikasi bergabung dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Sejauh ini laporan yang saya terima belum ada. Apakah yang secara terang-terangan ataupun tidak sekalipun," katanya, Rabu (27/7).
Apabila ada, kata Ibnu, pihaknya akan melakukan tindakan terhadap ASN yang terindikasi bergabung dengan organisasi tersebut.
"Saat menghadiri Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) semalam juga terus diingatkan agar bertindak sesuai Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang undang) larangan itu," katanya.
Sementara itu, Kasman, Kepala Kesbangpol Kota Banjarmasin mengatakan, pihaknya melihat HTI di Kota Banjarmasin tak lagi menggunakan atributnya. "Sejauh ini kami lihat mereka ikuti keputusan yang ada, bahwa organisasi mereka dilarang. Sekretariat mereka pun sudah tidak lagi ada lambang HTI," katanya.
Pemerintah berencana mengatur ASN yang terdaftar dalam HTI. Aturan itu akan diterapkan terkait keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Perppu ini dijadikan dasar oleh pemerintah mencabut badan hukum HTI. Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya menyatakan, ASN yang bergabung dengan HTI diminta mengundurkan diri.
"Kalau PNS, saya sudah menginstruksikan untuk hati-hati. Pembubaran ormas kan yang bertentangan tidak menjalankan fungsi dan tugas ormasnya sesuai Pancasila. Ukuran simpatisan, ukuran pengikut, fungsionaris, pengurus maupun kader ormas harus dibedakan dengan baik," jelas politisi PDI Perjuangan, itu, kemarin.
Tjahjo menegaskan, harus ada bukti nyata baik video ataupun rekaman yang membuktikan oknum itu menjadi anggota organisasi yang anti-Pancasila.
"Misalnya di Depdagri kami bentuk tim, ketuanya Sekjen kalau nggak Irjen, oke inventaris ada bukti nggak dia mengucapkan, ada bukti nggak dia berdakwah, ada bukti nggak dia mengorganisir, ada bukti nggak dia menghimpun di lingkungan Depdagri memberikan pemahaman anti-Pancasila, itu harus detil aturannya ada UU-nya karena bagi PNS yang bersumpah harus setia pada Pancasila dan UUD 45 dan seterusnya," urainya.
Dia menambahkan, sanksi diberikan bertahap mulai teguran hingga pemberhentian. "Teguran disiplin sampai pemberhentian (untuk PNS yang terbukti tergabung organisasi anti-Pancasila). Pemberhentian harus hati-hati jangan nanti dimanfaatkan tim di PNS provinsi, di kota, kabupaten perebutan jabatan hanya karena ada isu ini. Jadi harus detil," tegas Tjahjo.
Sementara itu, Baihaqi Munawar, mantan pengurus HTI Kalsel berujar, ormas HTI di Kalsel sudah tidak ada, dan lagi pula kalau sanksi hukum itu diterapkan tidak akan berfungsi. "Kan HTI sudah tidak ada lagi, legal formalnya setelah dicabut maka tidak ada lagi. Mereka sudah bukan HTI lagi dan kembali ke masyarakat sesuai profesinya masing masing. Jadi tidak ada hubungannya dengan HTI lagi," ujarnya.
Ditegaskan dia, HTI Kalsel sudah tidak ada aktivfitas dan kegiatan.
Termasuk plang dan nama di sekretariat. "Sudah tidak ada lagi mas,"
cetusnya.
(rmd/lis/hid/elh/dtc/kompas.com)
Sumber Utama : https://banjarmasin.tribunnews.com/2017/07/27/wali-kota-banjarmasin-ibnu-sina-bakal-tindak-pns-pro-hti.
AMB Gelar Aksi Bela Kalimat Tauhid, Begini Respon Kapolda Kalsel
 |
| Aksi bela kalimat tauhid di Banjarmasin (Jum'at, 26/10/18)/beritabanjarmasin.com |
Kegiatan tersebut merespon insiden pembakaran bendera berkalimat Tauhid yang terjadi di Garut, Jawa Barat, pada peringatan Hari Santri Nasional, 22 Oktober 2018 lalu.
Sebelumnya, aksi ini direncanakan akan menggelar long march dari Mesjid Raya Sabilal Muhtadin menuju Mapolda Kalsel. Namun, urung dihelat, ketika Kapolda Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani bersedia menemui para pendemo di Jalan Merdeka.
Sebagai bentuk dukungan terhadap simbol-simbol kalimat Tauhid, massa pun mengibarkan bendera, serta mengenakan atribut.
Dalam orasinya, salah satu peserta aksi, Wahyudi Ibnu Yusuf menegaskan bendera yang dibakar oknum Banser di Garut, adalah bendera Rasulullah, bukan bendera HTI. “Sebab, dalam bendera itu tidak tercantum sama sekali tulisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),” kata Wahyudi Ibnu Yusuf.
Wahyudi menegaskan AMB menginginkan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya terhadap pelaku pembakaran. “Jika hukum tidak tegakkan, maka akan menyakiti hati umat Islam. Jangan salahkan umat akan bergerak membela agamanya tanpa harus menunggu komando,” ucap Wahyudi, dengan berapi-api. Ia mengkhawatirkan konflik akan terjadi di tengah umat Islam, jika hukum tidak ditegakkan.
Ia mengatakan sesama umat Islam tentu saling memaafkan. Namun, Wahyudi mendesak hukum harus tetap ditegakkan. “Sebab, Indonesia adalah negara hukum. Jadi, yang melanggar hukum harus diproses seadil-adilnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” kata Wahyudi.
Menanggapi Hal itu Kapolda Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani langsung merespon tuntutan massa. Ia mengimbau agar menjaga Kalsel tetap kondusif. “Sebab, kepolisian telah merespon kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat Tauhid itu. Kejadiannya pun tidak terjadi di Kalsel,” kata perwira tinggi dua bintang di pundaknya ini.
Mantan Kapolda Jambi ini mengingatkan agar masalah ini tidak memicu gesekan antar masyarakat dan pertentangan, hingga memicu konflik horizontal. (arum/sip)
Namun kenyataannya Ibnu Sina walikota Banjarmasin bahkan pejabat daerah lainnya di KalSel malah mehadiri bahkan "merasa nyaman" dengan simpatisan bahkan kader Ormas Terlarang HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yaitu UAS (Ustadz Abdul Somad) :
Banjarmasin,Rakyat-Demokrasi.Org, Organisasi persaudaraan Ikatan Masyarakat Madura (IKAMRA) bertandang ke Bumi Lambung Mangkurat dalam deklarasi memberikan dukungan pasangan calon Kepala Daerah (Cakada) Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.Dukungan ini diberikan kepada pasangan Cakada Kabupaten Banjar, Dr. Andin Sofyanoor, SH, MH (Andin) dan KH. Muhammad Syarif Busthomi (Guru Oton) dengan nomer urut 2.
Dalam deklarasi pemenangkan Dr. Andin Sofyanoor, SH, MH (Andin) dan
KH. Muhammad Syarif Busthomi (Guru Oton) ini tampak hadir tokoh-tokoh
muda suku Madura. Dimana acara diselenggarakan di sebuah restaurant di
Banjarmasin, Kamis (19/11/2020).
Abd. Rahman, SH., MH., Selaku Sekretaris Jenderal Ikatan Masyarakat
Madura (Ikamra) didampingi koleganya dari Madura Didi Ahmadi, S.H.,
M.H., Dr. H.M. Uhaib As’ad, M.Si dan sejumlah tokoh Madura lainnya,
menjelaskan bahwa kedatangannya ke Bumi Banjar ini hanya memberikan
dukungan terhadap pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Banjar, Dr.
Andin Sofyanoor, S.H., M.H. (Andin) dan K.H. Muhammad Syarif Busthomi
(Guru Oton). “Terimakasih teman-teman media, terutama media Banjar,
lokal dan nasional, kami atas nama Ikatan Masyarakat Madura dan
sekaligus saya Ketua Umum DPP Laskar Macan Asia (LMA) memantapkan
dukungan penuh kepada paslon 02. Yaitu Doktor Andin Sofyanoor selaku
Calon Bupati Banjar. Andin adalah atasan saya di Organisasi Advokat
P3HI, apapun alasannya saya wajib mendukung dan memenangkan beliau di
Pilkada Banjar mendatang ini,” kata pria yang biasa disapa Addur ini.
Advokat/Pengacara dari P3HI ini mengatakan, dirinya bersama teman dari suku Madura yang berKTP di wilayah Kabupaten Banjar, juga bergandengan tangan bersinergi dengan para relawan, pemuda dan kaum millenial untuk memenangkan Doktor Andin Sofyanoor SH MH sebagai Bupati Banjar. “Saya menghimbau kepada semua warga Madura yang berKTP di wilayah Kabupaten Banjar untuk mencoblos paslon nomor 2 pada 9 Desember 2020 mendatang ini. Mungkin dari teman-teman ada hal-hal yang dibicarakan, mari kita bersatu memenangkan Doktor Andin tersebut,” tegas Addur.
Senandung nada, Ketua IKAMRA Kabupaten Banjar, juga Ketua Kepemudaan Millienial Madura Bersatu, Didi Ahmadi, S.H., M.H. mengatakan, dengan tegas Suku Madura di Kabupaten Banjar bertekad memenangkan pasangan calon 02. “Yang perlu ditambahkan adalah dari Suku Madura bersedia memenangkan Doktor Andin,” itu saja, ucap Didi Ahmadi singkat kepada wartawan dalam jumpa Persnya di Banjarmasin, Kamis (19/11/2020).
Tampak Dr. H.M. Uhaib As’ad, M.Si turut hadir dalam deklarasi
memberikan dukungannya terhadap pasangan calon kepala daerah Banjar
paslon Nomor 02, Dr. Andin Sofyanoor, S.H., M.H. (Andin) dan K.H.
Muhammad Syarif Busthomi (Guru Oton). “Para warga suku Madura,
teman-teman dan para aktivis, mari kita bersatu untuk memenangkan
pasangan Doktor Andin dan Guru Oton di Pilkada Banjar mendatang ini,”
ucap tokoh Madura Kalsel ini.
Diketahui bahwa pasangan calon 02 Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar ini adalah merupakan paslon yang mendapatkan mandat dari Ulama dan Habaib serta tokoh Masyarakat Banjar untuk memcalonkan diri sebagai peserta kontestan di Pilkada, 9 Desember 2020. Pimpinan Umum Pondok Pesantren Darussalam Martapura, K.H. Hasanuddin Badaruddin merupakan Ketua Tim Penasehat Doktor Andin – Guru Oton di Pilkada Kabupaten Banjar 2020. Ulama Kharismatik Kalimantan Selatan ini adalah putera ulama ternama Kalsel K.H. Badaruddin, dan ia orang pertama yang memulai membubuhkan tanda tangan mandat rekomendasi untuk Doktor Andin – Guru Oton, disusul alim ulama lainnya mayoritas guru-guru agama Ponpes Darussalam Martapura dan tokoh-tokoh Kalsel lainnya.(Gus Din)
Sumber Utama : https://rakyatdemokrasi.org/baca-421-tekad-bulat-tokohtokoh-maduramenangkan-andinoton-di-pilkada-banjar
Silahkan klik ini juga : "Operasi Doktrin Terorisme ukhti FPI" : Muhammad Uhaib As’ad Ketua KAMI Kal-Sel sebut Rezim Sekarang "Tidak Berbeda" dengan Rezim ORBA ?!!!
Sebagai pelengkap klik ini juga ya : Fraksi PKS & Demokrat "Jangan Buang Badan" - DEMO : Muhammad Uhaib As’ad , Ahdiat Zairullah hingga Rocky Gerung
Info tambahan Klik juga Ade Armando Doa Kebaikan Untukmu : Cuci Otak "Anak Muda" akhirnya apapun SALAH tanpa AKHLAK
yang ini klik Saatnya PERCAYA TUHAN dan Jokowi !!! Demo 11 April 2022, MAHASISWA atau MAHASEWA ??!!!
klik juga ini Demo 11 APRIL : Ustadz Ormas Terlarang HTI di "SANJUNG" di KalSel, ini buktinya !!! Benarkah kader Ormas Terlarang HTI !!!
klik juga ini #JanganMaudiWALUHi
juga ini Foto-foto BEM SI (Badan Executive Mahasiswa Seluruh Indonesia) dan simpatisannya ??!!??
yang ini juga klik #JokowiSelaluSALAH
Jangan lupa klik ini juga Mengenal Wakil Rakyat KALSEL dan Kota Banjarmasin 2019-2024
serta klik ini 2024 : Saatnya Partai baru SUKSES di KalSel hingga Indonesia !!!
https://gusdurian.net/pernyataan-sikap-jaringan-gusdurian-mengutuk-segala-bentuk-kekerasan/
Klik juga videonya dilink dibawah ini :
BONGKAR OTAK DALANG AKSI 11 APRIL
Di bantu share agar masyarakat tidak ikut ikutan🙏🙏 Salam Indonesia Damai
Re-post by Migo Berita / Rabu/13042022/11.30Wita/Bjm
