Migo Berita - Banjarmasin - Dukung Aparat Keamanan atau Dukung Kordinator BEM se Kalsel Ahdiat Zairullah ?!!! Sekedar mengingatkan saja, bahwa mungkin hanya Presiden NKRI ke-7 Pak Jokowi selalu di Demo tiap tahunnya, tahukah Anda kenapa mereka "Suka Demo" Presiden Jokowi karena apa ? Yahhh..mungkin karena Pak Jokowi Benar, Benar-benar mendukung Pembubaran Ormas Terlarang Berbaju Agama Islam HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) pendukung KHILAFAH versi mereka atau bisa juga karena Pak Jokowi Salah, Salah karena mendukung Rakyat Kecil warga negara Indonesia yang memang wajib dibela. Intinya kalau mau berubah dalam mengurus bangsa ini, bukan hanya Demo, tetapi berikan Solusi, bukan hanya Kritik tapi berikan ide/jalan keluar terbaik bagi bangsa dan negara. Karena dengan Demo bisa menimbulkan "Uang Rakyat Terbuang", loh bagaimana bisa. Ya iyalah bisa, karena dalam mengamankan setiap Aksi Demo, perlu uang yang tidak sedikit untuk mengamankan Demo buat aparat Keamanan dan jajaran yang terlibat didalamnya, bahkan dikatakan Pak Jokowi hingga Milyaran, bukankah lebih baik duit pengamanan buat demo tersebut diberikan buat rakyat????? Kemudian Mahasiswa sekelas Ketua BEM Ahdiat Zairullah mengeluarkan statement yang di rilis jejakrekam.com bahwa Mahasiswa tidak ingin mengajukan banding atau mahasiswa tidak akan pernah mengajukan yudisial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) karena "Tidak Percaya" Lembaga tersebut, lalu bagaimana kita sebagai masyarakat mengetahui KUALITAS para Mahasiswa sekarang , sedangkan untuk beradu argumen dipersidangan aza Langsung mencap "Tidak Percaya"?? Apalagi sekarang zaman keterbukaan informasi, bisa saja kalau memang argumen para mahasiswa tepat dan meyakinkan bahkan diliput secara online dan offline oleh media dalam negeri dan luar negeri akhirnya semua orang jadi mengakui argumen para mahasiswa tersebut. Kalau sekelas Mahasiswa saja sudah Tidak Percaya tanpa mau mengajukan banding atas ketidak percayaan tersebut, patut jadi pemikiran bahwa mahasiswa tersebut bisa jadi sudah disusupi paham khilafah versi ormas terlarang HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang mengatakan solusi kehidupan khususnya solusi buat Indonesia adalah KHILAFAH versi mereka. Sudah saatnya, anak muda Jangan hanya siap untuk berubah dan membawa perubahan, akan tetapi juga belajar dari sejarah masa lalu dari berbagai sumber, sehingga tidak bertaklid buta kepada satu sumber sejarah dan akhirnya "Mengkhianati" NKRI yang berideologi PANCASILA. Akan tetapi titik akhirnya, terserah pembaca Migo Berita untuk menilai sendiri dan Jangan Lupa untuk selalu Membaca hingga akhir artikel-artikel yang kami kumpulkan dan hadirkan, sehingga tidak gagal paham. #SalamPersatuanIndonesia #NKRIHargaMati #JanganMauDiAduDomba #KitaSemuaBersaudaraSesamaUmmatManusia #JanganLupaBahagia #TerimakasihALLAHSWTselaluMelindungiNKRI #BanuaBanjarPINTAR #Pemuda/iHarapanBanuaBanjar
Desak Pemerintah Jalankan Amanat UUD 1945, KAMI Kalsel Dideklarasikan
KOALISI Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Kalimantan Selatan resmi mendeklarasikan diri di Siring 0 Kilometer, Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin, Selasa (18/8/2020).
DI LEVEL nasional KAMI lebih dahulu dideklarasikan oleh sejumlah tokoh, intelektual, aktivis hingga pensiunan jenderal seperti Rocky Gerung, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Kemudian, ada pula mantan Sekretaris BUMN Said Didu, Jenderal TNI (Purn) Gatot Normantio, mantan Ketua Umum DPP PBB MS Ka’ban, Ketua Komite Kerja KAMI Ahmad Yani, pakar hukum tata negara Refly Harun dan ratusan deklarator lainnya di Tugu Proklamasi, Jakarta. Hal serupa KAMI juga mendeklarasikan di berbagai daerah di tanah air.
Deklarator KAMI Kalsel digawangi Muhammad Uhaib As’ad, Akhmad Husaini dan Muhammad Ramli serta deklarator dari kalangan aktivis dan advokat lainnya.
Sekretaris KAMI Kalsel, Akhmad Husaini mengungkapkan kehadiran koalisi sebagai tanggung jawab moral untuk menyelematkan Indonesia. Ia menyebut selama ini terkesan salah urus dan melenceng dari tujuan dasar bernegara.“Penyelenggara negara dan tata kelola pemerintahan tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan pembukaan UUD 1945, sebagai dasar arah dan tujuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945,” ucap Husaini.
Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel ini mengatakan pembangunan Indonesia telah gagal membebaskan bangsa dari ketergantungan pada utang luar negeri, investasi asing, dan produk impor, serta telah gagal menciptakan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Tolak ukurnya adalah jumlah penduduk miskin dan rentan miskin tidak kurang dari 100 juta jiwa, terlebih pandemi Covid-19 semakin memperdalam jurang kemiskinan,” ucapnya.
Senada itu, Wakil Ketua KAMI Kalsel Muhammad Ramli mengatakan saat ini politik Indonesia dalam situasi karut marut yang semakin sulit untuk diurai. Ia mengatakan para politikus tak lagi menjalankan amanah untuk menyejahterakan rakyat melalui kebijakan yang pro publik.“Kebijakan penyelenggara negara tidak berkhidmat pada kepentingan rakyat, tetapi lebih condong pada kepentingan elit politik dan oligarki ekonomi,” tegas mantan anggota KPU Kalsel ini.
Dosen STIH Sultan Adam ini menjelaskan parpol dan lembaga perwakilan rakyat lebih hadir sebagai sekutu rezim penguasa dan pengusaha. Alih-alih sebagai lembaga yang mengawal kebijakan pemerintah agar tidak melenceng dari tujuan bernegara.
Senada itu, Ketua KAMI Kalsel Dr Muhammad Uhaib As’ad menyebut demokrasi saat ini hanya sebatas demokrasi prosedural yang mengabdi terhadap kepentingan oligarki ekonomi.“Demokrasi Indonesia termasuk Kalsel selama ini ditandai oleh praktik politik uang, politik dinasti, dan praktik saling menyandera dan memeras yang melibatkan pusat kekuasaan negara,” ujar akademisi FISIP Uniska ini.
Imbasnya, beber Uhaib, kekayaan alam hanya dinikmati oleh segelintir elite, rakyat hanya kebagian remah-remah roti.
“KAMI Kalsel mendesak pemerintah untuk menjalankan amanat UUD 1945, dan bersungguh-sungguh untuk menanggulangi pandemi Covid-19, sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk menyelamatkan rakyat,” ujar doktor lulusan Universitas Brawijaya (UB) Malang ini.
Uhaib mendesak penyelenggara negara harus menjalankan pemerintahan yang bersih dari praktek KKN dan bebas dari oligarki politik.
“Kami menuntut Presiden sebagai kepala negara untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia,” imbuh Uhaib.
Sumber Berita : https://jejakrekam.com/2020/08/18/desak-pemerintah-jalankan-amanat-uud-1945-kami-kalsel-dideklarasikan/
Dilarang Pemerintah, HTI Kalsel Berdakwah Tanpa Membawa Nama HTI
Banjarhits.id, Banjarmasin - Pegiat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Provinsi Kalimantan Selatan tetap melakukan dakwah, meskipun PTUN Jakarta telah menolak gugatan HTI terhadap Surat Keputusan (SK) Menkumham terkait pembubaran organisasi tersebut.
Bagaimana
menurut Pembaca Migo Berita, adakah kaitannya dengan Kepemimpinan Pak
Jokowi selama ini, silahkan menarik benang merah sendiri.
Silahkan klik link yang terkait dengan artikel diatas :
"Operasi
Doktrin Terorisme ukhti FPI" : Muhammad Uhaib As’ad Ketua KAMI Kal-Sel
sebut Rezim Sekarang "Tidak Berbeda" dengan Rezim ORBA ?!!!
Demo "Boleh", tapi "Gugat di MK" Lebih baik #JanganMauDiaduDomba
Pro dan Kontra UU Omnibus law serta Rancangan UU Cipta Kerja (FAKTA & HOAX)
Demo di Banjarmasin tentang Omnibus law dan Rancangan UU Cipta Kerja yang disahkan DPR
"Operasi
Doktrin Terorisme ukhti FPI" : Muhammad Uhaib As’ad Ketua KAMI Kal-Sel
sebut Rezim Sekarang "Tidak Berbeda" dengan Rezim ORBA ?!!!
Damailah
Indonesia KITA, Damailah DUNIA ... (“Cintamu membuatku
Kuat..Kebencianmu membuatku tak terbendung untuk INDONESIA DAMAI”
Serba-serbi Demo di Banjarmasin "Hujan Berkah", TERIMAKASIH TNI-POLRI dan aparat gabungan lainnya
SEPI PEMINAT : Aksi Demo di Banjarmasin bikin warga Banua Banjar tambah paham "Politik"
Secara Dramatis, Puluhan Demonstran Tolak Omnibus Law di Banjarmasin Terpaksa Bubar
MASSA aksi tolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di Banjarmasin yang tinggal berjumlah puluhan orang, dengan terpaksa harus membubarkan diri pada Jumat (16/10/2020) dinihari.
PEMBUBARAN ini tidak lama setelah adanya pernyataan kekeuh dari para demonstran untuk tetap bertahan hingga Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Namun, tepat pada Kamis (15/10/2020) pukul 24.00 Wita, aparat kepolisian harus menaikkan tensi ketegasan untuk membubarkan puluhan demonstran.
Dengan negosiasi yang sangat alot, tanpa ada kekerasan, massa akhirnya membubarkan diri secara kondusif dengan meninggalkan ruas Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Meski suasana sudah sangat larut, semangat demonstran seolah tak surut. Sambil menyanyikan lagu perjuangan, puluhan massa perlahan meninggalkan kawasan pusat ibu kota Kalsel itu.
Sebelumnya, para demonstran tetap memilih berdiam diri di ruas Jalan Lambung Mangkurat. Padahal, petugas kepolisian telah membuka satu jalur ruas jalan untuk lalu lintas kendaraan.
Selain itu, ajakan untuk membubarkan diri secara kondusif sempat disuarakan oleh petinggi kampus masing-masing. Bahkan seruan pembubaran itu juga disuarakan oleh aparat keamanan.
Koordinator Wilayah BEM se-Kalimantan, Ahdiat Zairullah menyatakan bahwa massa tetap akan bertahan di ruas jalan yang berdampingan dengan lokasi Bank Indonesia itu.
Massa, kata dia, masih terus mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
“Sampai tuntutan kita terpenuhi. Sampai presiden Jokowi datang. Sampai Perppu itu dikeluarkan. Kemungkinan besar kita akan menginap disini,” kata Ahdiat.
Di samping itu, Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini juga menegaskan, mahasiswa tidak akan pernah mengajukan yudisial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
“Karena kita tidak percaya sama Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Karena bila MK sudah menetapkan dan sebagainya, DPR maupun Presiden sudah tidak apa-apa lagi,” pungkasnya.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/10/16/secara-dramatis-puluhan-demonstran-tolak-omnibus-law-di-banjarmasin-terpaksa-bubar/
Sebagai Saksi, Wakil Rektor Juga Dipanggil Polda Kalsel terkait Demo Omnibus Law
AKSI menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Banjarmasin pada Kamis (15/10/2020) lalu, benar-benar berbuntut panjang. Sejumlah mahasiswa dipanggil Ditreskrimum Polda Kalsel atas dugaan pelanggaran pasal 218 KUHPidana. Elit kampus pun ikut terseret.
MEREKA yang dipanggil berasal dari perwakilan kampus Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.
Dikonfirmasi, Wakil Rektor III ULM, Muhammad Fauzi Makki, membenarkan pemanggilan dirinya oleh Ditreskrimum Polda Kalsel pada Senin (26/10/2020) hari ini.
“Ya. Bapak dipanggil tertulis sebagai saksi,” ujarnya saat dihubungi jejakrekam.com, melalui sambungan telepon.
Fauzi juga mengakui, saat pemanggilan oleh polisi tadi, dirinya tak dapat berhadir. Sebab, kata dia, ada kegiatan lain yang sudah terjadwal dari jauh-jauh hari.“Tapi bapak minta ditunda esok (27/10/2020) siang jam 14.00, karena hari ini ada kegiatan yang sudah terjadwal beberapa hari yang lalu,” terangnya.
Lebih jauh, Fauzi tak mempermasalahkan pemanggilan dirinya dan sejumlah mahasiswa ULM. Sebab, pemanggilan tersebut hanya diminta keterangan sebagai saksi, atas perkara pasal 218 KUHP.Ia juga mengaku, tak bisa melarang mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan kebebasan berpendapat di muka umum. Namun, Fauzi mewanti-wanti agar mahasiswa tetap menaati aturan yang berlaku.
“Kebebasan pendapat itu dilindungi undang-undang. Tetapi pada sisi lain, itu ada kewajiban untuk tertib dan mematuhi aturan. Misalnya jangan sampai malam,” pungkasnya.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/10/26/sebagai-saksi-wakil-rektor-juga-dipanggil-polda-kalsel-terkait-demo-omnibus-law/
Dipanggil Polisi, Belasan Mahasiswa Lakukan Long March Datangi Polda Kalsel
BELASAN mahasiswa melakukan long march dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Jalan Brigjend Hasan Basry, Banjarmasin menuju Mako Polda Kalsel di Jalan S Parman pada Senin (26/10/2020) pagi.
AKSI long march ini dilakukan lantaran Koordinator Wilayah BEM se-Kalimantan Selatan, Ahdiat Zairullah, mendapat surat panggilan Ditreskrimum Polda Kalsel.
Dalam surat bernomor S.Pgl/525-1/X/2020/Ditreskrimum, Ahdiat dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana kejahatan dengan sengaja mengumpulkan massa.
Dikonfirmasi, Ahdiat membenarkan pemanggilan dirinya. Namun, Ketua BEM ULM ini pun masih belum mengetahui jelas perihal pemanggilan dirinya oleh Polisi.
“Kami belum tahu jelas apa yang akan dibahas nanti, yang jelas kami kooperatif saja untuk memenuhi panggilan dari kepolisian,” ucapnya, Senin (26/10/2020).
Ahdiat juga membeberkan, aksi long march sebagai bentuk solidaritas kawan-kawan mahasiswa, khususnya BEM se-Kalimantan. Ia mengatakan, aksi ini sebagai bagian dari perjuangan untuk melawan pembungkaman.Untuk mengingatkan, pada hari Kamis (15/10/2020) lalu, BEM se-Kalimantan menggelar aksi demo menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja jilid II.
Saat itu, massa mulai berdatangan memenuhi ruas Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin sekitar pukul 15.00 Wita. Sebelum pukul 18.00 Wita, massa sudah diingatkan untuk bubar.
Mengingat, dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012, ada aturan waktu yang ditentukan saat demo di ruang terbuka: pukul 06.00-18.00 waktu setempat.
Namun, ketika demo jilid II waktu itu, massa baru membubarkan diri pada Kamis (15/10/2020) pukul 24.00 Wita. Sebelum itu sempat terjadi negosiasi yang cukup alot, yang berujung isak tangis Ahdiat.
Hingga diturunkannya berita ini, belum diketahui pasti ihwal pemanggilan para pentolan massa aksi demo menolak omnibus law UU Cipta Kerja dari BEM se-Kalimantan tersebut. Jejakrekam.com masih melakukan upaya konfirmasi kepada pihak kepolisian.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/10/26/dipanggil-polisi-belasan-mahasiswa-lakukan-long-march-datangi-polda-kalsel/
Diperiksa Polisi Jelang Momen Sumpah Pemuda, Korwil BEM se-Kalsel: Biar Publik Menilai
KOORDINATOR Wilayah BEM se-Kalimantan Selatan, Ahdiat Zairullah, menyayangkan pemanggilan dirinya dan rekan Ahmad Renaldi oleh Ditreskrimum Polda Kalsel pada Senin (26/10/2020) hari ini.
MENURUTNYA, polisi dapat menempuh jalan lain tanpa mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan polemik yang baru ditindaklanjuti ini.
“Kita sangat menyayangkan, harusnya ini bisa diselesaikan di diskusi atau mediasi-mediasi lainnya, tanpa harus melalui proses hukum,” ucap Ahdiat, usai diperiksa.
Ia mengaku, atas perkara ini pergerakan mahasiswa Kalsel dalam menyampaikan aspirasi dan kebebasan berpendapat di muka umum akan terhambat.
Terlebih, pada Rabu (28/10/2020) lusa, rencananya bakal kembali terjadi aksi besar secara nasional. Mengingat, momentum tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
“Ini menghambat aksi kita, karena seharusnya sudah berkonsolidasi dan sebagainya harus memenuhi panggilan,” ujarnya.Kendati demikian, aktivis mahasiswa asal Universitas Lambung Mangkurat ini menegaskan, aksi perlawanan dari BEM se-Kalimantan tak terhenti sampai disini.
Dia memastikan, mahasiswa Kalsel tetap akan menggelar aksi dalam momen peringatan hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober nanti. Bahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan kembali menggelar konsolidasi.
“Saya pastikan gerakan mahasiswa Kalimantan Selatan tidak akan berhenti sampai di sini,” tegasnya.Meski kejadian tersebut boleh dibilang sudah hampir dua pekan lalu dan baru diproses jelang peringatan hari Sumpah Pemuda, Ahdiat juga tak ingin buruk sangka. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada publik untuk menilai.
“Apakah ini pembungkaman dan sebagainya? Biarlah publik yang menilai,” tutupnya.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/10/26/diperiksa-polisi-jelang-momen-sumpah-pemuda-korwil-bem-se-kalsel-biar-publik-menilai/
Atas Pasal 218 KUHP, Ahdiat Dipanggil Ditreskrimum Polda Kalsel Sebagai Saksi
KEPALA Bidang Humas Polda Kalsel, Kombes Mochmmad Rifa’i,
membenarkan perihal pemanggilan Koordinator Wilayah BEM se-Kalsel,
Ahdiat Zairullah oleh kepolisian pada Senin (26/10/2020) pagi.
RIFA’I
menerangkan, pemanggilan Ahdiat dimaksudkan untuk dimintai keterangan,
sebagaimana dalam isi surat pemanggilan bernomor
S.Pgl/525-1/X/2020/Ditreskrimum.
“Untuk dimintai keterangan,” katanya kepada jejakrekam.com, melalui pesan singkat Whatsapp, Senin (26/10/2020) pagi.
Surat
itu menyebut, Ahdiat dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan
tindak pidana kejahatan dengan sengaja mengumpulkan massa, sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 218 KUHPidana.
“Barang siapa pada waktu
rakyat datang dan berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah
di perintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang,”
tulis surat itu.
Isi surat tersebut belum usai, di dalamnya juga
ada ancaman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda
paling banyak Rp 9000, bagi yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
Untuk
mengingatkan, pada hari Kamis (15/10/2020) lalu, BEM se-Kalimantan
menggelar aksi demo menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja jilid
II.
Saat
itu, massa mulai berdatangan memenuhi ruas Jalan Lambung Mangkurat
Banjarmasin sekitar pukul 15.00 Wita. Sebelum pukul 18.00 Wita, massa
sudah diingatkan untuk bubar.
Mengingat, dalam Peraturan Kapolri
Nomor 7 Tahun 2012, ada aturan waktu yang ditentukan saat demo di ruang
terbuka: pukul 06.00-18.00 waktu setempat.
Namun, ketika demo
jilid II waktu itu, massa baru membubarkan diri pada Kamis (15/10/2020)
pukul 24.00 Wita. Sebelum itu sempat terjadi negosiasi yang cukup alot,
yang berujung isak tangis Ahdiat.
Diwartakan sebelumnya, belasan
mahasiswa melakukan long march dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM)
di Jalan Brigjend Hasan Basry, Banjarmasin menuju Mako Polda Kalsel di
Jalan S Parman pada Senin (26/10/2020) pagi.
Ihwal
perjalanan panjang mahasiswa ini lantaran Koordinator Wilayah BEM
se-Kalimantan Selatan, Ahdiat Zairullah, mendapat surat panggilan
Ditreskrimum Polda Kalsel.
Di surat bernomor
S.Pgl/525-1/X/2020/Ditreskrimum, Ahdiat dipanggil sebagai saksi dalam
perkara dugaan tindak pidana kejahatan dengan sengaja mengumpulkan
massa.
Dikonfirmasi, Ahdiat membenarkan pemanggilan dirinya.
Namun, Ketua BEM ULM ini pun masih belum mengetahui jelas perihal
pemanggilan dirinya oleh Polisi.
“Kami belum tahu jelas apa yang
akan dibahas nanti, yang jelas kami kooperatif saja untuk memenuhi
panggilan dari kepolisian,” ucapnya, Senin (26/10/2020).
Ahdiat
membeberkan, aksi long march sebagai bentuk solidaritas kawan-kawan
mahasiswa, khususnya BEM se-Kalimantan. Ia mengatakan, aksi ini sebagai
bagian dari perjuangan untuk melawan pembungkaman.
Ahdiat juga
mengungkapkan, bukan hanya dirinya yang menghadap polisi, “Dua orang.
Saya bersama Renaldi (Departemen Kebijakan BEM ULM),” ujarnya.
Hingga
diturunkannya berita ini, Ahdiat bersama Renaldi masih berada di
Ditreskrimum Polda Kalsel untuk diminta keterangan. Mereka didampingi
kuasa hukum dari Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Kota Banjarmasin,
Muhammad Pazri.
Sumber Utama:https://jejakrekam.com/2020/10/26/atas-pasal-218-kuhp-ahdiat-dipanggil-ditreskrimum-polda-kalsel-sebagai-saksi/
Dipanggil Polisi soal Demo, Korwil BEM Se-Kalsel Dicecar 20 Pertanyaan
KOORDINATOR Wilayah BEM se-Kalimantan Selatan, Ahdiat Zairullah bersama rekannya, Renaldi, akhirnya keluar dari ruangan Ditreskrimum Polda Kalsel, Senin (26/10/2020) siang.
SELAMA lebih dari dua jam, mereka dicecar 20 pertanyaan oleh polisi. Kuasa Hukum, Muhammad Pazri yang mendampingi dua mahasiswa tersebut menyebut pertanyaan yang diajukan masih bersifat umum.
“Berawal dari identitas dan sebagainya. Jumlah massa aksi, tanggal dan tempat sampai tidak atau adanya peringatan yang diberikan oleh pihak berwenang,” ungkapnya, usai keluar dari ruangan Ditreskrimum.
Advokat muda dari Borneo Law Firm itu menilai, sejumlah pertanyaan yang dicecar kepolisian atas dugaan pelanggaran pasal 218 KUHPidana tersebut masih tidak sesuai.
“Secara umum memang dari pertanyaan-pertanyaan itu masih kabur, substansi yang dituduhkan kepada kawan-kawan mahasiswa,” ujarnya.
Sebagai contoh, lanjut dia, peringatan yang diterima mahasiswa saat aksi pada Kamis (15/10/2020) lalu pun tak diterima secara langsung oleh mereka.“Kalau peringatan itu kan dapat bentuk lisan atau tertulis kan. Lisannya pun kalau dibahasakan di lapangan itu bentuknya hanya sebatas membujuk, baik dari Kapolda atau Danrem,” tutur Pazri.
Lebih jauh, Pazri membeberkan, dari dua mahasiswa yang dipanggil, hanya Ahdiat yang mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Artinya, perkara tersebut bakal diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Kalsel.
Dia juga berharap, polisi dapat lebih bijak dan selektif dalam mendalami penyidikan kasus dugaan pelanggaran pasal 218 KUHP tersebut.Untuk mengingatkan, pada hari Kamis (15/10/2020) lalu, BEM se-Kalimantan menggelar aksi demo menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja jilid II.
Saat
itu, massa mulai berdatangan memenuhi ruas Jalan Lambung Mangkurat
Banjarmasin sekitar pukul 15.00 Wita. Sebelum pukul 18.00 Wita, massa
sudah diingatkan untuk bubar.
Mengingat, dalam Peraturan Kapolri
Nomor 7 Tahun 2012, ada aturan waktu yang ditentukan saat demo di ruang
terbuka: pukul 06.00-18.00 waktu setempat.
Namun, ketika demo
jilid II waktu itu, massa baru membubarkan diri pada Kamis (15/10/2020)
pukul 24.00 Wita. Sebelum itu sempat terjadi negosiasi yang cukup alot,
yang berujung isak tangis Ahdiat.
Di surat bernomor
S.Pgl/525-1/X/2020/Ditreskrimum, Ahdiat dipanggil sebagai saksi dalam
perkara dugaan tindak pidana kejahatan dengan sengaja mengumpulkan
massa.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/10/26/dipanggil-polisi-soal-demo-korwil-bem-se-kalsel-dicecar-20-pertanyaan/
Polisi Sebut Panggilan Korwil BEM Se-Kalsel ke Polda Berasal dari Laporan Masyarakat
AKSI protes menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di Banjarmasin pada Kamis (15/10/2020) lalu, berbuntut panjang hingga berujung perkara di Ditreskrimum Polda Kalsel.
KEPALA Bidang Humas Polda Kalsel, Kombes Mochmmad Rifa’i menyebut, ada 16 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang dipanggil pihak kepolisian.
“Ini baru diambil keterangan, terkait dengan kegiatan mereka kemarin,” ucapnya kepada wartawan, Senin (26/10/2020).
Rifa’i membeberkan, alasan mereka dipanggil untuk diminta keterangan sebagai saksi atas dugaan pelanggaran pasal 218 KUHPidana. Polisi, kata dia, menerima laporan dari kelompok masyarakat atas aksi demo mahasiswa hingga larut malam tersebut.
“Terkait dengan adanya komplain dari kelompok masyarakat yang merasa terganggu dan terugikan dengan aktivitas mereka yang sampai mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.
Di samping itu, menurutnya, aksi menolak omnibus law jilid II yang telah digelar hampir dua pekan lalu itu telah melanggar ketentuan. Yang mana, aksi seharusnya telah usai pada pukul 18.00 waktu setempat, sesuai Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2012.Lantas, mengapa perkara ini baru mencuat jelang peringatan hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober lusa?
“Kita butuh waktu, pekerjaan kita kan bukan untuk meriksa mahasiswa aja. Jadi baru hari ini bisa melaksanakan itu,” tuturnya.
Ia juga membantah pemanggilan tersebut sebagai upaya menghambat aksi Sumpah Pemuda dari mahasiswa. “Tidak ada,” tambahnya.Lebih jauh, Rifa’i menjelaskan bahwa saat ini mahasiswa hanya dijadikan sebagai saksi. Polisi, lanjutnya, akan terus melakukan penyidikan lebih dalam.
“Kita dalami dulu. Apakah nanti ada unsur pidana ya nanti kita lanjutkan,” pungkasnya.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/10/26/polisi-sebut-panggilan-korwil-bem-se-kalsel-ke-polda-berasal-dari-laporan-masyarakat/
Penuh Rekor!! Toyib Prank Pulang 7x, Bahar Masuk Penjara 3x
Habib Rizieq Shihab kembali dikabarkan akan pulang ke Indonesia dalam waktu dekat yakni akhir Oktober atau awal November 2020.
"Benar (kembali ke Indonesia pada momen Maulid Nabi)," kata Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (26/10/2020).
Sudah 7x Bibib dikabarkan akan pulang, namun kepulangan sang Imam besar belum terjadi hingga hari ini. Mari kita saksikan apakah beliau kali ini akan benar-benar pulang. Penulis sih yakin, bibib kali ini tidak akan pulang lagi.
Hanya keledai yang berulangkali jatuh di lubang yang sama. Jika masih ada yang berharap kali ini bibib akan pulang, setelah 7 kali sebelumnya selalu tidak terjadi, maka bisa dipastikan orang tersebut lebih bodoh dari keledai, mungkin setingkat otak udang.Selain kebohongan soal kepulangan, kepergian "umroh" bibib juga menyisakan berbagai macam kebohongan yang lainnya. Contohnya : kebohongan visa unlimited, lalu kebohongan tamu kehormatan raja Salman dan banyak kebohongan lainnya.
Itu alasan sederhananya, nah alasan sebenarnya kenapa penulis yakin Bibib tidak akan pulang adalah karena sudah banyak kasus hukum yang menunggu beliau. Tercatat ada 9 kasus Bibib yang laporannya sudah masuk ke kepolisian, dan satu kasus yang statusnya adalah tersangka, yaitu kasus penodaan terhadap simbol negara, Pancasila, yang diproses Polda Jawa Barat.
Bibib wajar saja takut akan kasus-kasus hukum tersebut, apalagi Bahar Smith sebagai anggota yang digadang-gadang menggantikan beliau sebentar lagi akan mendapatkan piring cantik, dengan melakukan hattrick masuk penjara untuk ketiga kalinya.
Diberitakan oleh detik.com :
Habib Bahar bin Smith kembali ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan. Tim pengacara Bahar menjelaskan duduk perkara kasus itu.
Kasus itu diketahui dilaporkan seseorang bernama Andriansyah pada 2018. Kasus itu bergulir hingga Bahar ditetapkan tersangka oleh Polda Jabar, beberapa hari lalu.
Ini adalah bukti keseriusan pemerintah untuk memproses kasus-kasus petinggi FPI yang banyak masalah. Jadi menurut penulis, Bibib akan pulang jika terjadi dua hal. Pertama, kasusnya sudah kadaluarsa dan kedua, ada pihak yang melakukan pemutihan terhadap kasus-kasus beliau.
Itu sebabnya Bibib pernah berjanji akan pulang jika Prabowo menang, tapi sayang seribu sayang Prabowo ternyata kalah. Sekarang malah ada di barisan Jokowi, yang akhirnya membuat para "kadrun" FPI beralih dukungan kepada Anies Baswedan.
Jadi tampaknya Bibib akan kembali mencetak rekor ke delapan kalinya, prank mau pulang tapi tidak pulang-pulang. Jika rekor 3x Bahar Smith mendapatkan hadiah piring cantik, maka untuk Bibib hadiahnya bukan lagi piring cantik, tapi kompor gas.
Benar-benar FPI ini sebagai sebuah organisasi, petinggi-petingginya banyak menorehkan prestasi. Seharusnya mereka segera menghubungi Jaya Suprana, adik dari "kadrun aseng" bernama Lieus Sungkharisma, yang juga pernah berjanji akan menjemput Bibib untuk pulang ke negara Indonesia. Syukur-syukur bisa masuk Guiness Book Of Record sebagai prank terbesar sepanjang massa.
Tapi hal ini membuat penulis kadang takut juga, kalau Bibib bisa menjadi presiden Indonesia. Karena setelah kebohongannya yang begitu banyak, masih banyak pengikutnya yang percaya dan membelanya mati-matian. Kalau menurut survei, itu artinya tingkat kepercayaan kepada Bibib sangat tinggi, maka jangan aneh jika Anies Baswedan malah ditempatkan oleh "kadrun" sebagai calon wakil presiden, di bawah Bibib sebagai presiden.
Entah rekor apa lagi yang akan ditorehkan oleh petinggi-petinggi FPI, yang pasti jika Bibib tidak pulang karena alasan yang penulis sebutkan, maka dipastikan Bibib adalah seorang pengecut yang tidak berani menghadapi kasus hukumnya?
Jika menghadapi kasus hukum saja Bibib tidak berani, maka jangan aneh jika seruan untuk revolusi, berubah menjadi seruan untuk "revolusi ahlak", dimana sebenarnya ahlak mereka lah yang harus dibenahi.
Melihat fenomena ini, penulis menjadi heran, kok ada ya pendukung FPI yang kuat diprank berkali-kali. Ini ibarat orang (maaf) "masturbasi otak", tapi tidak pernah mencapai klimaks dan selalu "kentang". Pantas di media sosial mereka bawaanya selalu emosi, habis apa yang mereka bayang-bayangkan tidak pernah menjadi kenyataan.
Bagaimanapun juga kita harus mengapresiasi rekor-rekor yang sudah ditorehkan Bibib dan Bahar Smith. Kita juga patut bersyukur, ketika melihat pendukung FPI, kita diperlihatkan bukti nyata dari kebodohan yang tiada batasnya, bahkan melampauinya. Begitulah kura-kura.
Sumber :
Sumber Utama : https://seword.com/politik/penuh-rekor-toyib-prank-pulang-7x-bahar-masuk-VmAKkQn1Au
JK Ke Arab Saudi, Buat Rizieq Atau Buat Anies?
Di tengah-tengah ramainya pemberitaan tentang kepulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi, tiba-tiba ada berita soal kepergian mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) ke Arab Saudi. Sementara menurut JK sendiri, tujuannya ke Arab Saudi adalah dalam rangka tindak lanjut pendirian museum internasional di Jakarta. Museum yang dimaksud adalah museum internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam, yang groundbreaking-nya telah dilaksanakan pada 26 Februari 2020 lalu Sumber.
Timbul lah pertanyaan di atas itu. Karena menurut saya, dalam kondisi pandemi Covid-19 yang masih merajalela ini, perjalanan jauh bagi seseorang yang sudah berumur seperti JK akan sangat beresiko buat dirinya. Kan bisa saja mengutus perwakilan yang lebih muda, sedangkan JK bisa memantau dan ikut dalam kegiatan follow up via teleconference, betul? Tidak perlu mengambil resiko terlalu tinggi. Toh JK tidak sedang mengemban tugas negara. Tidak ada kewajiban, tidak ada urusan hidup mati. Sementara lokasi bakal didirikannya museum itu kan di kawasan reklamasi Ancol yang kontroversial itu. Belum lagi misteri yang meliputi perpindahan lokasi museum yang awalnya akan didirikan di Depok. Hingga bulan Januari 2020, beritanya adalah museum itu akan dibangun di Depok Sumber. Lalu kenapa mendadak pada bulan Februari 2020, malah pindah ke Jakarta dan langsung groundbreaking? Hmmm, sebuah misteri…
Misteri ini sedikit terungkap di ujung-ujungnya, karena di waktu yang sama sudah tercium kegagalan penyelenggaraan Formula E di Jakarta, seperti yang direncanakan oleh Anies. Anies memang sedang merencanakan satu dua legacy (peninggalan/warisan) yang akan selalu mengingatkan orang akan dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Padahal kalau dikerjakan dengan benar, konsep/program naturalisasi miliknya juga bisa jadi legacy. Namun Anies memang mau tampil beda. Soal naturalisasi dan pencegahan banjir itu dia harus bersaing dengan peninggalan milik Jokowi/Ahok. Sementara kalau legacy-nya adalah Formula E, itu akan sangat berbeda. Bahkan rencananya, ajang balap itu terus berlangsung sesudah masa jabatan Anies habis. Tapi nggak jadi, apalagi dengan adanya pandemi Covid-19. Pupuslah rencana Anies.
Plan B, adalah pendirian museum internasional di kawasan reklamasi Ancol. Walaupun soal reklamasi Ancol itu penuh dengan kontroversi dan ngelas ngeles ala Anies. Dari yang dinilai sebagai cacat hukum, lalu ketahuan belum ada analisa dampak lingkungannya, sampai ditentang oleh pendukung Anies sendiri. Anies bilang bahwa reklamasi Ancol itu sekalian buat mencegah banjir, padahal dulu waktu kampanye dia bilang reklamasi menyebabkan banjir. Anies bilang reklamasi Ancol buat kepentingan publik, padahal lokasi itu merupakan perluasan Ancol yang sebagian adalah milik swasta dan museum internasional itu tadi. Apa masuk Ancol gratis? Masuk museum gratis? Pastinya bayar dong. Jadi kepentingan publik apa yang diwakili? Sumber Sumber SumberNah, Anies juga menyediakan Plan C, buat membangun proyek mercusuar yang bakal menyumbangkan legacy pada namanya, yakni pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dan hotel di Taman Ismail Marzuki (TIM). Koplaknya, dana pembangunan kedua proyek itu diambil dari dana Corona hasil utangan dari pemerintah pusat. Soal ini sudah saya ulas di tulisan sebelumnya : https://seword.com/umum/wanjay-diutangin-dana-pen-anies-pakainya-ngasal-S5gnMeNWH2Kalau melihat kedekatan JK dengan Anies sih, maka soal kunjungan JK ke Arab Saudi ini jadi terang benderang. Bahkan JK dengan blak-blakan menyebut bahwa Museum Sejarah Rasulullah SAW dan Peradaban Islam itu akan menjadi ikon baru bagi Jakarta, seperti halnya bangunan-bangunan penanda kota-kota besar di dunia. Penandatanganan perjanjian kerja sama pendirian dan pembangunan museum tersebut telah dilakukan pada Sabtu malam lalu (24/10) waktu Riyadh, Arab Saudi. Penandatanganan dilakukan oleh Komjen Pol. (Purn) H Syafruddin selaku Ketua Yayasan Sejarah Nabi Muhammad Saw dan Abdul Rahman bin Muhammad Al Mathar selaku Deputi Eksekutif Liga Dunia Islam dan disaksikan oleh Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla bersama Sekjen Rabithah Alam Islamiyah (Liga Dunia Islam) Mohammad Abdul Karim Al Issa. Acara itu juga dihadiri Anies melalui fasilitas konferensi jarak jauh Sumber.
Tu kan, lewat jarak jauh juga sebenarnya masih bisa kok. Menurut saya pihak Arab Saudi pastinya paham soal kondisi pandemi sekarang. Tidak mungkin kalau mereka keberatan jika JK tidak hadir langsung. Toh yang tanda tangan ternyata bukan JK kan? Jadi kenapa JK mesti datang ke Arab Saudi?
Pertanyaan ini lah yang membuat saya curiga akan adanya keterkaitan antara kunjungan JK dengan rencana kepulangan Rizieq Shihab. Entah itu terkait urusan dana buat membayar denda overstay? Atau terkait urusan administrasi yang perlu bantuan JK buat mengurusnya, tanpa bantuan Dubes RI untuk Arab Saudi? Dari sudut pandang politik, kepulangan Rizieq akan berkaitan pula dengan niatan Anies nyapres di 2024. Anies butuh dukungan kuat dari Rizieq cs dong. Secara kalau dari prestasi, ya pastinya akan kalah oleh capres lain misalnya Ganjar Pranowo atau pun Prabowo sendiri. Jadi semuanya ini saya duga saling berkaitan: JK, Anies dan Rizieq. Gimana menurut pembaca?
20 Oktober, Bisa Jadi Hari Kesaktian Jokowi
Melihat perkembangan pasca demo besar-besaran terhadap UU Cipta Kerja kita bisa melihat bahwa ada dua kekuatan yang berusaha untuk merongrong negara. Saya mempertimbangkan pandangan Prabowo yang begitu mencurigai bahwa satu kekuatan yang sedang memainkan peran adalah pihak luar, sementara kita semua masih berkeyakinan kekuatan yang sedang memainkan peran adalah pihak dalam. Baik pihak dalam maupun pihak luar, keduanya memainkan peran mereka hanya sebagai "dalang" dan menyandang dana. Siapa pihak-pihak yang dibicarakan, semuanya hanya dibicarakan sebatas praduga. Tak ada bukti nyata atas keterlibatan pihak yang kita tuduh sebagai bandar dan dalang demo. Hanya kelompok K.A.M.I. yang tertangkap basah, hingga 8 pentolannya ditangkap dan terbukalah apa yang selama ini mereka obrolkan sebagai "upaya untuk menyelamatkan Indonesia", yaitu membuat rancangan untuk mengulang aksi pengrusakan dan penjarahan yang terjadi pada demo tahun 1998.
Setelah beberapa demo yang dilakukan untuk mendepak Jokowi dari kuri kepresidenan gagal, semua "musuh" Jokowi seperti sedang menunggu momentum yang tepat untuk membuat demo yang lebih besar dan dahsyat. Dan Undang-undang Cipta kerja yang sudah dirancang dari sejak awal tahun 2020, pun menjadi sasaran. Sampai-sampai mereka menyewa seseorang khusus untuk memalsukan "draft" rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan disebarkan mendahului "draft" RUU yang asli. Hebat sekali bukan, bagaimana lawan Jokowi ini terpikir untuk membuat draft palsu RUU Cipta Kerja yang tebalnya lebih dari 1000 halaman!!
But it works gaes!!
Bermula dari draft palsu ini, kalangan buruhpun "seakan-akan" terpancing dan bergolak. Lalu viral di media sosial "catatan" 12 pasal UU Cipta Kerja yang katanya kontroversial dan sangat merugikan pihak pekerja. Pernahkan kita bertanya, mengapa hanya UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang disoroti? Karena kelompok besar yang bisa digerakkan untuk turun ke jalan adalah kelompok buruh. Apalagi di sana mereka tanam "Said Iqbal" yang berperan seperti "Kapten Amerika".
Berapa puluh ribu buruh turun ke jalan dan apa tuntutan mereka? Membatalkan UU Cipta Kerja, Padahal UU tersebut baru disahkan pada bulan yang sama, tepatnya tanggal 5. Kalau para pendemo bicara soal UU, seharusnya mereka tahu bahwa UU yang sudah disahkan hanya bisa dirubah atau bahkan dibatalkan melalui uji materi di MK. Tapi ya memang pada dasarnya, mereka hanya sekelompok pendemo bayaran, yang dibayar entah oleh pihak yang mana, yang pasti aksi demo berubah brutal yang menjadi pengrusakan. Apakah Keamanan Nasional Indonesia terguncang? Tidak!! Karena rakyat Indonesia sudah paham bahwa demo yang dilakukan, hanya upaya menggoyang negara. Terlebih banyaknya temuan pihak kepolisian yang cukup membuktikan tak ada seorang pendemopun yang tahu nama UU yang mereka demokan. Kelompok besar pertama, yaitu buruh, mengaku kalah dengan adanya pernyataan dari Said Iqbal yang katanya akan mengajukan gugatan Uji Materi ke MK.
Jokowi menang! Rencana demo buruh yang direncanakan akan dilakukan selama 3 hari, hanya bertahan 1 hari. itupun dengan bantuan mahasiswa dan pelajar.
Ronde kedua dimulai. Mereka menurunkan kelompok besar kedua, yaitu umat Islam FPI, yang pada tahun 2017 berhasil dikumpulkan hingga 7 juta umat di Jakarta. Agenda yang dipesankan lebih tidak masuk akal. Karena dilihat dari sudut pandang manapun, kelompok umat Islam FPI ini tak memiliki kepentingan apapun dengan UU Cipta Kerja, namun mereka tetap melakukan unjuk rasa. Agenda yang dibawa adalah "melengserkan Jokowi" dan menggaungkan revolusi, "JIKA dan HANYA JIKA" si Imam Besar pulang. Sayangnya, kedua agenda yang dibawa FPI justru malah jadi bumerang yang berhasil menyabet leher mereka sendiri. Demo kelompok besar kedua pun gagal!
Jokowi menang lagi! FPI tertelanjangi. Kebohongan tentang kepulangan si Iman Besar terbongkar. Bahkan kemudian bermunculan pandangan dan pendapat para tokoh yang membenarkan bahwa UU Cipta Kerja adalah UU yang bagus membawa manfaat dan keuntungan bagi rakyat Indonesia. Mulai dari Bank Dunia, Ahli Hukum Pidana Hotman Paris Hutapea, hingga Gatot Nurmantyo!!
Namun, kemaren saya baca berita, katanya akan ada demo susulan tanggal 20, 21, dan 22 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan aliansi rakyat lainnya. Tanggal itu dipilih karena bertepatan dengan setahun dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin. Pertanyaannya adalah "Akankah demo susulan berhasil setelah mereka kalah K.O dari Jokowi, setelah dunia juga menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bagus dan menguntungkan?? Atau Demo susulan ini akan menjadi ajang balas dendam karena dua kali kekalahan? Kalau dugaan kedua yang terjadi, sebaiknya pihak aparat mulai waspada, memperketat pengawasan dan mempertegas penegakan aturan dan undang-undang atas setiap aksi pengrusakan dan anarkis. Dan jika dugaan pertama yang terjadi bahwa demo susulan ini justru mempertegas kesaktian Jokowi, maka sebaiknya kita menambahkan pada kalendar masing-masingg satu tanggal peringatan hari nasional "Kesaktian Jokowi", dan kita akan merayakannya setiap tanggal 20 Oktober.
Hhhmm..... asyik juga yah, kalau benar kejadian ada hari nasional "Kesaktian Jokowi". Anies Baswedan pasti iri....
Sumber Utama : https://seword.com/politik/20-oktober-bisa-jadi-hari-kesaktian-jokowi-GRfH4mGDzp
Ngoceh Omnibus Law dan Komodo, Bintang Emon Jatuh Dua Kali di Lubang yang Sama! Wkwk
Penyakit Bintang Emon ini sama saja dari waktu menolak Omnibus Law dan juga waktu menolak penggusuran Komodo di Pulau Rinca. Kesalahannya sama. Dari kedua hal ini, kita bisa melihat bagaimana kualitas seseorang. Jumlah followers tidak berbanding lurus dengan kadar otaknya.
Dari kedua kasus, yakni penolakan Omnibus Law dan pembangunan infrastruktur Pulau Rinca, salah satu pulau konservasi alam Komodo yang dibangun oleh pemerintah Jokowi, Bintang Emon lebih parah dari peribahasa keledai.
Peribahasa Indonesia yang diserap dari bangsa lain menuliskan bahwa seekor keledai bodoh saja tidak jatuh di lubang yang sama. Tapi seorang Bintang Emon, bisa jatuh di lubang yang sama. Lubangnya apa? Eh kalau ngomongin “lubang” sepertinya terlalu vulgar. Haha. So, kesalahannya apa? Berikut…
Sebelum saya menjawab. Saya akan menceritakan pandangan saya terkait orang-orang yang saya kategorikan sebagai SJW. Bukan Su Ji Wo Tejo. Bukan juga Sijayat Jur Wahid. Bukan juga Sang Joko Widodo. Kebagusan kali? Bintang Emon adalah salah seorang SJW yang merangkap lelucon.Dia bukan lagi pembawa lelucon, tapi dia sendiri adalah lelucon buat saya. Kalimat-kalimatnya belakangan ini berbau politik. Sangat politis. Bahkan ketika diejek “bocah”, dia bawa-bawa anak “penguasa” yang dititipkan dan dijadikan calon kepala daerah. Makin kelihatan bocah bukan?
Dari kedua penolakan SJW bernama Bintang Emon terkait Omnibus Law dan Pulau Rinca, kesalahannya satu saja. Lubangnya cuman satu. Tidak baca. Ya. Tidak baca.
Dengan follower yang masuk di angka jutaan, Bintang Emon merasa nyaman dan santuy bisa bicara apa aja. Banyak yang mendengar, ibarat Rizieq, orang ini diaminkan. Pembawaannya katanya lucu. Tapi ketika saya lihat videonya, ya benar sih. Lucu. Eksistensi dari dirinya sendiri adalah LUCU.
Bermodalkan follower yang sangat banyak, dia bisa bicara apa saja. Menjadi trend setter. Pembentuk opini. Arus atas bawah kiri kanan depan belakang. Apa yang keluar dari mulutnya, menjadi bahan pembicaraan. Salah satunya adalah penolakan Omnibus Law. Lalu berikutnya adalah komentar pedasnya terkait Pulau Rinca.
Untuk Omnibus Law, tentu kita paham bahwa tidak ada satu pun SJW yang membaca habis draft tersebut. Dan apa yang dikerjakan Si Bintang Emon? Dia malah koar-koar selayaknya Hotman Paris terkait pemahaman gak jelasnya. Lalu, ketika ditanya mau demo di mana oleh salah seorang follower-nya, dia bilang ke depan kantor polisi.
Saya nggak tahu apakah pembakaran kantor polisi, karena ada cuitan dari dirinya atau nggak. Tapi dengan jelas, dia mendukung demonstrasi di depan kantor polisi saat UU Ciptaker ditolak oleh mahasiswa yang nggak baca.
Dan gerakan anti literasi didukung juga oleh salah seorang rekannya. Saya sebut saja WNI asal Singapura. Wkwkwk. Heboh tuh di Twitter oleh mereka. Judul saya dijadikan lelucon karena menyebut “WNI Singapura”.
Kembali ke Pulau Rinca yang akan dijadikan pulau konservasi di daerah NTT. Bintang Emon gak baca sama sekali apa yang terjadi. Buzzer buodoh. Begini ceritanya.
Diskusi Pak Yori Antar di Instagram Kawanbaikkomodo menjadi dasarnya. Pak Yori adalah arsitek yang melakukan design dari proyek ini. Dia dikenal sebagai arsitek yang memahami lingkungan dan memperjuangkan nilai adat dan kelokalan dalam setiap designnya. Isu yang dijawab adalah isu tentang Komodo yang katanya akan dikandangkan seperti di kebun binatang. Kebun binatang, bukan kebun bintang.
Komodo bebas berkeliaran di tempatnya. Komodo adalah hewan bebas menurut Pak Yori. Pemerintah beruntung mendapatkan Pak Yori sebagai arsiteknya. Pembangunan Pulau Rinca adalah untuk Komodo dan warga lokal. Pendekatan pemerintah adalah bottom top. Dari bawah ke atas. Semua aspirasi diterima dari bawah. Tidak top down seperti era Orde Baru, lihat orang seperti Bintang, bisa ilang dia.
Pak Yori juga mengatakan bahwa konstruksi memakai semua material lokal. Memberdayakan semua yang lokal, tidak impor. Gak kayak Veronica Koman yang diekspor ke Australia dan Rizieq yang nyangkut di Arab.
Lalu komodo yang dikurung, tentu bebas berkeliaran. Dan memang ada pemisah antara jalur komodo dan jalur turis untuk menghindari bahaya. Lagi-lagi mirip Omnibus Law. Yang dibahas yang lalu-lalu dan belum direvisi.
Yori Antar membawa pemahaman bahwa dalam Kementerian PUPR, ada program pembangunan 500 unit rumah yang akan berada di zona pariwisata. Sehingga ada fasilitas baik seperti home stay, warung kopi, tempat tenun, toko souvenir, dan berbagai hal baik lainnya. Masyarakat pun diberdayakan.
Jadi pemahaman ini, sepertinya tak akan efek ke Bintang Emon. Karena setelah saya melihat kesalahannya yang sama, yakni ga baca, saya berkesimpulan bahwa orang ini memang gak bakalan ngerti apapun. Otaknya gak tahu nyampe atau nggak. Semoga aja sampe.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/ngoceh-omnibus-law-dan-komodo-bintang-emon-jatuh-fl79xeDNlc
Guru SMA Yang Imbau Tak Pilih Ketua OSIS Non-Muslim Harus Ditindak Tegas
Barusan beberapa hari lalu, ada sebuah survei yang menyebut sekitar 63 persen guru terdekteksi memiliki opini intoleran (secara eksplisit/menggunakan kuesioner) terhadap pemeluk agama lain. Sedangkan kalau diukur secara implisit, sebanyak 56,9 persen guru memiliki opini intoleran terhadap pemeluk agama lain. Saya tidak tahu, apakah survei ini kredibel atau tidak, tapi yang jelas, pengajar yang intoleran pasti ada. Baik dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi. Kita sudah sering melihat mereka yang diciduk akibat postingan yang mengarah ke intoleransi.
Bukti lainnya adalah, baru-baru ini seorang guru SMA Negeri di Jakarta Timur memberikan imbauan bernada SARA kepada murid-muridnya terkait pemilihan ketua OSIS (Organsasi Siswa Intra Sekolah).
Guru berinisial TS itu meminta murid-muridnya untuk tak memilih ketua OSIS yang non-muslim. Foto permintaan bernada SARA guru itu di grup WhatsApp pun viral di media sosial. Guru ini adalah guru pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri tersebut.
Saya sudah tahu akan hal ini di media sosial, cuma masih ragu menuliskannya karena masih menunggu validitas isu ini. Dan ternyata media mainstream pun sudah memberitakan, yang artinya isu ini adalah benar dan bukan hoax.Sang guru intoleran ini sudah diperiksa dan diberi pembinaan oleh pihak sekolah serta Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Isi pesannya adalah sebagai berikut.
"Assalamualaikum…hati2 memilih ketua OSIS Paslon 1 dan 2 Calon non Islam…jd ttp walau bagaimana kita mayoritas hrs punya ketua yg se Aqidah dgn kita."
"Mohon doa dan dukungannya utk Paslon 3."
"Awas Rohis jgn ada yg jd pengkhianat ya," demikian isi pesan pelaku di grup tersebut.
Sanksinya apa? Bagusnya sih ditindak tegas atau diberhentikan saja. Guru tidak bener ini. Gimana kualitas muridnya kalau gurunya aja mengajar sesuatu yang tidak pantas dan menjijikkan. Dan ini bukan hanya satu orang. Bayangkan, 1 persen saja dari keseluruhan guru seperti ini, sudah gawat dan sangat memprihatinkan.Kabarnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang akan menentukan dan memberikan sanksi terhadap pelaku. Saat ini, belum bisa memastikan apakah pelaku masih aktif mengajar atau tidak.
Seperti yang tadi dikatakan, kalau mau bikin efek jera yang bergetar-getar, silakan berhentikan saja langsung. Yang lebih lucunya lagi, guru ini ngajarin budi pekerti kepada para siswanya. Luar biasa.
Budi pekerti sang guru aja amburadul dan tidak layak dicontoh. Guru intoleran tapi ngajarin budi pekerti. Harusnya guru ini yang diajari budi pekerti dan etika. Otaknya diberesi dulu. Milih ketua OSIS ya harus sesuai kompetensi dan kemampuan, bukan karena agama. Jangan apa-apa harus seiman dan seakidah. Nanti yang tidak layak (atau bahkan bodoh) malah terpilih hanya karena masalah seiman. Guru ini kayaknya masih buta dengan apa yang terjadi saat pilkada DKI 3 tahun lalu.
Mungkin, kalau bisa, Mendikbud harus melakukan revolusi besar-besaran di bidang pendidikan. Salah satunya adalah memperbaiki kualitas pengajar yang bermental NKRI, bukan yang otaknya hanya memikirkan agama sampai mabuk agama. Yang tidak bisa dibina, silakan disingkirkan saja. Generasi muda yang diajar oleh guru seperti ini hanya akan menjadi bom waktu di masa mendatang. Kompetensi guru harus dievaluasi ulang.
Kalau tidak, akan ada penilaian yang subjektif dalam hal apa pun. Bahkan akan muncul diskriminasi berdasarkan SARA. Bodoh tidak masalah, yang penting seiman. Yang seiman lebih dihargai. Yang seiman akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Yang seiman lebih diprioritaskan dalam bidang apa pun. Yang seiman lebih disayang guru, sedangkan yang tidak seiman dicuekin. Yang seiman lebih dibela.
Apakah hal seperti ini harus dibiarkan begitu saja? Lihat pilkada DKI, pemimpin seperti apa yang dihasilkan? Yang tidak becus bekerja, tidak visioner, wacana banyak yang tidak terkesekusi dengan baik, lebih fokus pada hal-hal receh yang tidak begitu penting bagi kemajuan DKI.
Intinya guru ini gak bener. Sangat tidak layak jadi guru. Guru pilih kasih, diskriminatif, pakai sentimen agama pula. Sungguh tindakan yang tak termaafkan.
Bagaimana menurut Anda?
Sumber Utama : https://seword.com/politik/guru-sma-yang-imbau-tak-pilih-ketua-osis-non-NhV9ojNKEb
Sri Mulyani Bongkar Borok Orba, Cendana Gempa?
Duit, duit dan duit. Permasalahan negara kita tercinta ini semuanya berasal dari duit. Negara yang sangat luas, yang kaya akan sumber alam, lautnya kaya, tanahnya subur, di dalam tanahnya mengandung lebih banyak lagi kekayaan alam. Lalu kenapa hanya di era pemerintahan Presiden Jokowi saja, pembangunan infrastruktur digerakkan secara masif di seluruh pelosok tanah air? Sesudah negara ini merdeka selama 70 tahun (dihitung per 2015), baru rakyat merasakan duit negara “dihamburkan” buat kepentingan rakyat. Rakyat dapat jalan, jalan tol, jembatan, pos perbatasan, bandara, pelabuhan, bahkan perumahan bersubsidi.
Pada jaman Bung Karno, negara baru merdeka, transportasi masih susah, jadi masih wajar kalau pembangunan masih terpusat di Jakarta/Jawa. Kekayaan alam Indonesia pun belum dieksplorasi. Butuh waktu lama untuk konsolidasi. Namun di era presiden pertama itu, Bung Karno sudah bisa membangun Tugu Monas, stadion besar di Jakarta (Gelora Bung Karno), Hotel Indonesia, Sarinah, kawasan Senayan dan Semanggi.
Harusnya, ketika kekuasaan berganti dan jaman pun sudah mulai modern, kemampuan Indonesia untuk membangun juga makin besar. Logikanya kan begitu? Apalagi Soeharto sebagai presiden berkuasa selama 32 tahun. Lalu kenapa pelosok Indonesia minim sama pembangunan? Ke mana aja hasil kekayaan bumi Indonesia? Ke mana saja duit hasil minyak bumi, hasil tambang emas, dan hasil laut Indonesia?
Dari logika saja kan sudah terasa ada yang tidak beres di sana. Jadi aneh sekali jika sekarang ini ada yang mengaku rindu Orba dan benci Jokowi. Kenapa benci sama Jokowi? Padahal Presiden Jokowi sangat tegas menjaga duit rakyat. Hasilnya kelihatan, gede-gede, dan bisa dirasakan di seluruh pelosok negara ini. Kalaupun ada elit yang tidak suka Jokowi, patut dipertanyakan alasannya. Ingat, semua berasal dari duit. Apakah pemasukannya terganggu? Apakah tidak siap bersaing secara jujur di pasar? Maunya monopoli terus sampai Lebaran Kuda?Lalu apa yang diungkap oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani? Kalau bicara tentang Kementrian Keuangan, maka kita bicara soal pengelolaan keuangan negara. Seperti sebuah perusahaan, keuangan negara harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan praktek dan standar akuntansi yang benar. Sebuah perusahaan saja wajib hukumnya mengelola keuangan secara benar, apalagi sebuah negara. Ini lah yang diungkap oleh Sri Mulyani, soal pengelolaan keuangan negara di masa Orba.
Sebuah video diunggah oleh jubir Presiden RI, Fadjroel Rachman di akun Instagramnya. Video itu berisi cuplikan kuliah umum oleh Sri Mulyani (SM) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM, bertajuk Optimalisasi Manajemen Barang Milik Negara (BMN) Dalam Pengelolaan Kebijakan Fiskal. SM menjelaskan bahwa aset dan properti penting milik negara sebelumnya tidak pernah dicatat dengan baik. “Mulainya Republik Indonesia enggak punya neraca… Jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak di-record,” ujar SM. "Kita asal bangun. Waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, enggak ada pembukuannya," ungkapnya. Jederrrr!! Nah kan. Waktu baru merdeka, ok lah masih bisa dipahami. Tetapi sejak tahun 60-an, sudah merdeka lebih dari 20 tahun, dan jamanpun sudah mulai modern. Masak pembukuan negara begitu-begitu aja?
"Jadi waktu terjadi krisis (tahun 98) kemudian kita punya Undang-undang Keuangan dan Perbendaharaan Negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan," lanjut SM. Hal pertama yang dilakukan adalah mencatat aset-aset negara. Dulu banyak aset negara yang diperjualbelikan dengan mudah karena tidak tercatat kepemilikannya. "Belum lagi tanah-tanah. Kalau menterinya lagi senang, saya kepengin jual tanah, saya jual tanah saja," kata SM. Nahh, makin terbongkar!
Akibatnya, banyak aset penting yang hilang begitu saja. "Karena dulu enggak pernah ada pengadministrasian, sehingga banyak sekali republik itu kehilangan cukup banyak aset strategis," kata Menkeu. Contohnya kompleks Senayan yang dibangun pada era Presiden Soekarno, dari kompleks Manggala Wana Bakti, TVRI, Hotel Hilton, GBK, hingga Plaza Senayan. Negara kehilangan status kepemilikannya karena tidak pernah tercatat dalam administrasi, contohnya kasus Hotel Hilton yang sekarang namanya jadi Hotel Sultan. "Karena tidak pernah dibukukan, suatu saat terjadi kerja sama, tiba-tiba swasta sudah punya titel… Sehingga waktu kita membuat pembukuan, Hotel Hilton itu sudah tidak ada di dalam titelnya. Kita hilang," ungkap SM Sumber. Video lengkapnya saya taruh di bagian akhir tulisan ini ya. Masih banyak contoh yang diberikan oleh SM. Soal ini ada di menit ke 38:28. Versi pendeknya bisa dilihat di link Instagram ini
Saya yakin para peserta Olimpiade APBN itu dan para mahasiswa FEB yang mendengarkan kuliah umum itu pasti tidak ikut demo-demo penolakan Omnibus Law, apalagi sampai bilang “rindu Orba”. Setidaknya mayoritas dari mereka. Hal-hal semacam ini harus pula disebarluaskan, diviralkan. Biar matanya kebuka semua. Terus terang, ketika saya melihat di media sosial ada netizen yang menulis “rindu Soeharto” sembari memaki-maki Presiden Jokowi, ingin rasanya saya bilang ke mereka : juanc^k, matamu picek! hehehe… Selalu dari kura-kura!
Sumber Utama : https://seword.com/politik/sri-mulyani-bongkar-borok-orba-cendana-gempa-Qr5ylgywZ8
Macron Presiden Prancis Bijak, Erdogan Dan "Kadrun" Yang Perlu Perawatan Mental!!
Sebenarnya penulis bukan orang yang senang memutar-mutar istilah dan merangkai kata seperti layaknya Rocky Gerung dan Anies Baswedan.
Terkait pemenggalan kepala Samuel Paty, bagi penulis mau disebut "radikal", "taat", "rahmat bagi alam semesta", "pembela agama" dan sebutan lainnya, tetap saja tidak mengubah fakta bahwa perbuatan pelaku adalah biadab dan pemaksaan kehendak di negara yang menerapkan nilai-nilai kebebasan berpendapat, dan kritik terhadap suatu agama.
Jika ada yang bertanya "Apakah atas dasar kebebasan berpendapat, lalu Samuel Paty bebas menghina agama lain?", maka jawabannya iya!! Prancis mengizinkan warganya untuk mengkritisi agama manapun, jika itu dirasa sebagai hinaan, maka pilihannya hanya dua, silakan minggat, atau lakukan protes dengan cara berdebat tanpa melakukan kekerasan.
Jika meminjam istilah kadrun, maka penulis katakan "dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung!!" Jika boleh meminjam kata-kata Silviany Pasaribu kepada negara Vanuattu, maka penulis katakan "Stop kadrun bermimpi menjadi warga negara Prancis".
Terdengar arogan? Seharusnya tidak ya, karena penulis hanya meminjam kalimat-kalimat kadrun ketika mereka membela penindasan terhadap minoritas di Indonesia. Oh iya hampir lupa, silakan laporkan jika ada warga Prancis yang menyinggung kadrun di sana. Ini juga meminjam kata-kata kadrun, ketika mereka membela pelaku yang menghalangi pembangunan rumah ibadah agama lain.
Bagi muslim menggambar Nabi adalah perbuatan yang dilarang, tapi bagi Samuel Paty hal tersebut tidak dilarang. Dua perbedaan pendapat, lalu bagaimana menyelesaikannya? Prancis mengizinkan debat bagi siapapun yang mau membela paham dan keyakinan tertentu, tapi jika sampai terjadi pemenggalan? Maka itu adalah tindakan bar-bar dan melawan hukum.
Sama halnya dengan umat Kristiani yang menganggap Yesus sebagai Tuhan, tapi bagi muslim Yesus hanya nabi. Dua perbedaan pendapat, lalu bagaimana menyelesaikannya? Prancis mengizinkan debat bagi umat kristiani untuk membela keyakinannya, tapi jika sampai memenggal lawan debatnya? Maka itu adalah tindakan bar-bar dan melawan hukum.
Adil tidak? Bagi penulis jelas adil, banyak agama yang disindir oleh karikatur Charlie Hebdo, dan perlakuan Prancis tetap sama, mengizinkan warganya untuk melakukan kritik melalui cara tersebut.
Ahmad Deedat dan Zakir Naik saja bebas mengkritik kekristenan di Eropa kok, apa kepala mereka dipenggal karena mengkritik kekristenan, yang tentunya bagi umat kristiani itu bisa merupakan penghinaan?
Lalu dimana bijaknya Macron? Pemilihan kata "radikal" menurut penulis adalah kata yang bijak, untuk membedakan yang radikal dan tidak radikal. Toh mudah saja bagi kadal gurun membantahnya kan? Tinggal bilang saja, jangan salahkan agamanya, tapi salahkan manusianya. Beres kan? Ini penulis sampai hafal lho argumen-argumen kadrun ketika berdebat di media sosial. hahahaha
Bayangkan, jika Macron memakai frasa "muslim taat"!! Tentu kadrun akan lebih marah lagi, seorang yang taat agama adalah pelaku pemenggalan, bukankah ini suatu penghinaan? Bayangkan jika Macron memakai frasa "muslim rahmatan lil alamin", wah kalau ini jelas ngamuk besar, masa rahmatan lil alamin main penggal-penggal.
Lalu bagaimana kalau cukup kata "radikalis saja"? Jelas kadrun akan marah juga, giliran Samuel Paty pelaku disebut radikalis, giliran yang kena Syekh Ali Jaber, disebutnya orang gila. Intinya, kalau pada dasarnya sumbu pendek, maka apapun kata yang dipakai Macron, akan menuai kecaman. Kadrun kan maunya, Prancis memaklumi kenapa pelaku main penggal. Bukankah begitu?
Dan lagi ini era keterbukaan informasi gitu lho, perlu disebutkan supaya dunia tahu akar masalahnya dimana? Toh yang tersinggung tinggal menyangkal, kalau itu bukan salah agamanya, tapi manusianya, lalu jika bijak memperbaiki semuanya dari dalam, jangan bisanya menyalahkan pihak luar saja.
Jika tidak disebutkan secara langsung, hanya menggunakan kata "radikalis" saja. Maka tidak akan ada introspeksi dari pihak terkait, jika di Indonesia mungkin bisa diplintir pelakunya adalah PKI seperti kasus penusukan seorang pemuka agama, padahal jelas KTP-nya apa, atau seperti biasa yang disalahkan atheis yang tidak tahu apa-apa?
Terkait ucapan Erdogan, penulis hanya menganggap itu sebagai pencitraan saja. Turki dan Prancis sama-sama anggota NATO, Rusia juga mulai mengancam terkait keterlibatan Turki dalam perang Armenia dan Azerbaijan. Penulis meragukan jika Erdogan berani mengambil resiko digencet oleh dua kekuatan tersebut.
Erdogan ini bercita-cita jadi penguasa dunia, namun sayang eropa saja tidak menerima, dan negara Arab juga setengah-setengah menerima mereka, apalagi Arab Saudi. Bagi Arab Saudi lebih baik menghamba pada Donald Trump daripada kepada pemimpin Turki. Akhirnya Turki ekspor ideologinya ke Indonesia dan Malaysia yang banyak diisi bangsa melayu.
Jadi ucapan Erdogan hanyalah ucapan orang yang perlu perawatan mental, karena bermimpi menjadi penguasa dunia, sehingga cari perhatian kemana-mana. Begitulah kura-kura.
Sumber Utama : https://seword.com/luar-negeri/macron-presiden-prancis-bijak-erdogan-dan-kadrun-aMURKyTGZ6
Perang Pemikiran Pada Veronica Koman dan Bintang Emon Terkait Pulau Komodo!
Momen kontroversi terkait UU omnibus law memang ditunggu-tunggu para SJW. Mereka-mereka ini memang tak pernah punya rasa malu menyerang pemerintah. Veronica Koman yang selalu mengambil posisi sok membela pribumi nyatanya lebih memilih tinggal di liar negeri ketimbang Indonesia. Sudah kuliah dan hidupnya ditanggung beasiswa LPDP, giliran ada isu konflik dalam negeri bukannya bersikap netral malah mengompori. Apalagi kini ada isu proyek Jurasic Park di Pulau Komodo. Bak menemukan durian runtuh, Veronica dan Bintang Emon langsung gercep menuding pemerintah kita.
Kita sepakat kalau setiap kebijakan yang keluar selalu ada sisi positif dan negatif. Termasuk pembangunan Jurasic Park di salah satu kepulauan komodo (Pulau Rinca). Dengan logika yang sama, satu pabrik yang dibangun di pulau Jawapun akan membawa dampak negatif. Tentunya kerusakan alam, polusi udara tak terelakkan lagi. Tapi kenapa pembangunan harus tetap berjalan? Pernahkah para SWJ inu memikirkan para buruh yang akhirnya mendapat makan dan penghasilan dari bekerja di suatu pabrik? Apakah dengan hanya memperhatikan lingkungan bisa mencukupi permintaan lapangan pekerjaan yang selalu bertambah?
Sebagai gambaran lain adalah pelebaran jalan di kota-kota besar. Tengoklah Surabaya yang kini dipuja dunia karena pembangunan infrastuktur yang elok. Berapa rumah, ruko yang digusur untuk memperlebar jalan dan membangun selokan di sepanjang jalan? Apakah Risma hanya mementingkan investor? Tentu saja bagi SWJ tindakannya yang menggusur banyak rumah akan dihadapkan pada isu kemanusiaan. Untungnya Risma tinggal di Surabaya bukan di Jakarta yang banyak ormas premannya. Tapi kini lihat, Surabaya begitu tertata rapi dengan penghijauan di sepanjang jalan.
Pembangunan Jokowi selama 6 tahun ke belakang juga begitu, termasuk rencana pemindahan Ibukota baru. Mereka yang tak senang tentunya akan bilang pemerintah kita pro investor asing, merusak lingkungan, dan sebagainya. Apakah mereka memikirkan kemajuan daerah terpelosok atau liar pulau yang tak tersentuh pembangunan atau listrik? Justru adanya proyek-proyek tol dan pembukaan perusahaan menjadi tempat bagi penduduk terpencil untuk mendapat pekerjaan dan juga membantu mengkoneksikan daerah mereka ke tempat lain.
Makanya yang teriak-teriak kontra kebijakan pemerintah justru datang dari luar daerah yang tersentuh pembangunan. Pembangunan pulau Rinca yang menjadi habitat komodo mendapat apresiasi dari kepala daerah setempat karena berpotensi menghidupkan sektor wisata dan membuka banyak lapangan kerja. Tapi ironisnya di tangan para SJW, penyerapan tenaga kerja lokal dan menghidupkan ekonomi daerah tak pernah diangkat ke permukaan. Di mata mereka hanya ada aib pemerintah yang harus diumbar ke masyarakat luas.
Coba tanya Bintang Emon, kenapa Anies yang akhirnya meneruskan reklamasi hingga mengalihkan pinjaman pusat untuk Covid ke pembangunan stadiun tak dikritik olehnya? Apakah karena merasa orang Jakarta baik-baik saja lantas kenapa orang luar malah sok menghakimi? Kini dengan argumen yang sama, kenapa orang-prang Pulau Rinca yang baik-baik saja dengan pembangunan Jurasic Park yang membantu mengangkat ekonomi lokal malah diprovokasi penolakan dari orang laur pulau? Coba tanyakan ini ke Emon dan para SJW yang kini menggila di twitter.
Termasuk pada Veronica yang nyalinya pengecut sedunia. Berani teriak pembebasan Papua, tapi dianya sendiri ngumpet di Australia. Apa kabar permintaan mengembalikan dana beasiswa LPDP karena yak mau kembali ke Indonesia. Harusnya sebagai rakyat yang waras, Veronica dikaterogikan pengkhianat bangsa yang lebih rendah ketimbang penjajah. Kalau pahlawan kita berjuang untuk kemerdekaan dengan memerangi penjajah asing. Veronica berjuang mengadu domba rakyat Papua dengan negara agar akhirnya Papua lepas dan menjadi negara terisolir (seperti Timor Leste) serta kekayaannya bisa jadi bancaan banyak negara.
Termasuk Tempo yang garang menyerang isu ini padahal ketahuan tak membayar pesangon karyawannya yang di PHK. Kita yakin bahwa pembangunan tetap memperhatikan lingkungan dan habitat komodo seperti rilis kementrian PUPR. Mereka yang nyinyir belum tentu bisa bijak setelah duduk di pemerintahan. Lebih baik dicaci yang penting ada kemajuan ketimbang dieluhkan tapi tak membaea manfaat bagi rakyat banyak. Semoga Tuhan melindungi negara kita dari pengkhianat bangsa berkedok SWJ.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/perang-pemikiran-pada-veronica-koman-dan-bintang-LxuqcxlivK
Pesan SBY Jadi Buktikan Demo Omnibus Law Untuk Kepentingan Cikeas!
Di antara semua fraksi dan politisi, hanya Demokrat dan gembong Cikeas yang selalu konsisten kontra pemerintah. Sejak awal adanya pandemi mereka teriak lockdown dengan lantang. Padahal belakangan WHO sendiri menyatakan bahwa lockdown tak efektif memutus virus, apalagi dampaknya bisa memukul sektor ekonomi. Kini setelah isu pandemi berkurang, Cikeas memainkan isu baru terkait UU omnibus law. Sama seperti kasus Ahok, mereka jadi politisi pertama yang mengompori orang-orang dan media massa untuk berdemo menolak UU ini.
Entah baper atau merasa tak dianggap, SBY dan kroninya ingin sekali melakukan hal-hal kontroversial hingga menarik perhatian pusat. Awalnya isu Cikeas dalang demo beredar di dunia maya oleh akun twitter digeeembok. Tapi oleh kader mereka diarahkan seolah-olah isu ini pesanan orang-orang lingkaran istana. Telak saja argumen tersebut dibantah dan diklarifikasi Mahfud MD. Adalah Andi Arief yang mengunggah kebaperan SBY hingga memaksa berbagai pihak untuk mengklarifikasi.
Seperti diberitakan kompas.com, Menko Polhukam menegaskan bahwa pemerintah tak pernah menuduh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono beserta dengan AHY sebagai dalang penggerak demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berujung rusuh pada Kamis, 8 Oktober 2020 lalu.
Hal ini disampaikan Mahfud MD menjawab cuitan politikus Partai Demokrat Andi Arief di Twitter (14/10/2020).
"Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras," cuit Mahfud MD
"Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yg tak jelas," ungkap Mahfud.
berikut:
"Pak Airlangga Hartarto, Pak Luhut Panjaitan dan Pak Prof @mohmahfudmd dan BIN, diminta Pak SBY untuk menjelaskan ke publik soal penunggang aksi Omnibus law jika ada. Agar pemerintah tidak dianggap membuat hoak ke masyarakat," tulis Andi Arief.
“Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," tambahnya.
Memang di antara semua mantan presiden RI, hanya SBY yang konsisten memiliki kebaperan tingkat dewa. Bahkan setelah tak menjabatpun, dia ingin dianggap orang penting. Makanya tak heran kalau Gubernur Jatim dititipi proyek pembangunan museum SBY-Ani. Padahal para kepala daerah harusnya fokus membenahi perokonomian di daerahnya imbas pandemi, bukannya diganggu untuk urusan kepentingan keluarga. Dan kini kebaperan SBY sukses diturunkan ke semua kadernya. Bukan hanya meminta klarifikasi, tapi juga menjadikan objek demo untuk kepentingannya.
Seperti dilansir kompas.com, Kepala badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Demokrat, Ossy Dermawan menyampaikan pesan SBY untuk kader di partai Demokrat, pada Minggu (25/10/2020). Pesan kepada kader parpol tersebut terkait omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.
Meskipun kita kalah dalam memperjuangkan hadirnya undang-undang yang lebih baik dan mendapatkan dukungan rakyat yang lebih luas, saya harap para kader Demokrat tidak patah dan tidak menyerah.
Yang penting Fraksi Partai Demokrat sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab konstitusionalnya di parlemen. Kalah itu biasa dalam sebuah perjuangan.
Seringkali pula, kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda. Teruslah secara gigih memperjuangkan kepentingan rakyat, dengan cara-cara yang baik dan tepat, serta sesuai dengan konstitusi.
"Selamat berjuang, insya Allah Tuhan akan membimbing dan memberikan kekuatan kepada kita semua.” Tulis Ossy dalam video yang menyampaikan isi pesan SBY.
Cara-cara licik SBY yang membawa nama Tuhan untuk kepentingannya benar-benar tak bisa didiamkan. Makanya ormas-ormas radikal semacam FPI dan HTI justru menjamur di eranya dan menyisahkan beban berat hingga kini. Banyak sekali desakan pada Jokowi hingga menjulukinya lembek pada kaum ekstrimis, tapi banyak yang luput menyalahkan SBY. Padahal dialah yang membuat benih radikalisme tumbuh subur. Yayasan-yayasan majelis yang ia dirikan hingga isu pemberangaktan umrkh di eranya mengkonfirmasi itu semua. Dan kini era Jokowi kena getahnya. Tak hanya warisan pembangunan mangkrak, birokrasi berbelit-belit hingga radikalisme yang sukar ditumpas.
Saat ada pembangunan infrastruktur besar-besaran di era Jokowi, geng Cikeas sebagai bapak mangkrak tak terima itu semua. Iri hatinya pada Jokowi diwariskan ke anak cucu hingga semua kader. Termasuk menuduh pemerintah kita anti demokrasi ketika melakukan penangkapan pada kelompok radikal. Kini setelah UU omnibus law disahkan yang bertujuan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, gembong Cikeas kembali berulah.
Karena tak ada satupun manfaat kepemimpinannya, maka menumbangkan prestasi penggantinya adalah satu-satunya cara menjaga eksistansi. Tentunya SBY tak ingin kehilangan muka lagi setelah kemajuan pesat yang dibawa Jokowi diperiode pertama. Saat ini mereka totalitas menghancurkan semua agenda pemerintah yang bertujuan memajukan Indonesia. Biarkan merek terus memprovokasi dan merusak negara karena kita yakin Tuhan bersama kita bukan mereka. Kita doakan kekuatan untuk pemerintah Jokowi dalam membabat habis benalu dalam negeri untuk perubahan negeri ini ke arah yang jauh lebuh baik.
Begitulah kura-kura
Referensi:
https://www.kompas.tv/amp/article/118744/videos/isi-pesan-sby-untuk-kader-demokrat?
Sumber Utama : https://seword.com/politik/pesan-sby-jadi-buktikan-demo-omnibus-law-untuk-wniUEeybeM
Penangkapan Sugi Nur, Refly Harun Apa Kabar? Denny Siregar Dan Abu Janda Kapan?
Penangkapan Sugi Nur, memang termasuk sebuah proses hukum yang lumayan cepat. Antara tanggal pelaporan dan aksi penangkapan, waktu yang diperlukan tak lebih dari seminggu. Kecepatan tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian, memang cukup mengagumkan, tapi juga mulai memancing pikiran-pikiran negatif dari pihak penggemar Sugi Nur sendiri. Buat masyarakat kita, pikiran negatif penggemar Sugi Nur itu sudah menjadi pola biasa. Bagi mereka, tanpa melihat apa kasus dan perkaranya, ketika ulamanya ditangkap, yang muncul pasti tuduhan "kriminalisasi ulama". Padahal sedianya, setiap tindakan hukum itu memiliki dasar dan pertimbangan dari pihak Kepolisian. Terutama pertimbangan sosial seperti aspek sosial dan efek sosial.
Pada peristiwa penangkapan Sugi Nur, Polisi jelas mempertimbangkan aspek dan efek sosialnya, jika tindakan tidak dilakukan dengan cepat. Pasalnya kontek dari video yang dijadikan bukti memiliki potensi yang membahayakan secara nasional. Terlebih, Sugi Nur Raharja atau yang diberi julukan Gus Nur ini bisa dibilang pendakwah kondang, selebriti nasional, yang memiliki pengikut cukup banyak dan ucapan-ucapannya cukup didengarkan oleh penggemarnya. Jadi, ketika Sugi Nur mengatakan bahwa dirinya seperti sedang bersaksi atas perubahan Nahdatul Ulama atau NU dulu dan sekarang, orang bisa menganggap ucapan dia itu benar dan menelannya bulat-bulat tanpa proses kunyah.
Jujur saja, saya yang bukan penggemar Sugi Nur dan bukan anggota NU melihat semua ucapan Sugi Nur itu sudah sangat keluar dari batas kewajaran dan full of defamition tanpa bukti-bukti atas apa yang dia ucapkan, benar-benar sebuah pernyataan penghinaan yang jika dikenakan pasal-pasal pidana, unsur pidananya langsung terpenuhi :
"Tapi setelah rezim ini lahir, tiba-tiba 180 derajat NU berubah. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis, supirnya mabuk, kondekturnya teler, keneknya ugal-ugalan, Dan penumpangnya itu kurang ajar semua. Merokok juga, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dangdutan juga. Kesucian NU yang selama ini saya kenal itu seakan-akan ngga ada sekarang ini. Hanya itu saja, bang. Sekulit ari itu saja. Jadi saya pusing di bis yang namanya NU ini, kan. Ya tadi itu, bisa jadi keneknya abu janda, bisa jadi kondekturnya Gus Yaqult, supirnya K.H. Aqil Sirajd, Nah penumpangnya liberal, sekuler, PKI, numplek. Selama ini ngga ada ngerokok, minum. Pusing... akhirnya saya turun"
Sampai disini saja, saya jadi berpikir, Sepertinya Sugi Nur ini salah masuk bis. Niatnya mau masuk bis NU, tapi dia malah masuk bis lain yang punya karateristik seperti yang dia sebutkan. Apalagi kemudian dalam mengungkapkan siapa kenek, kondektur dan supir bis itu, Sugi Nur mengatakan "Bisa Jadi..." artinya, dia sendiri tidak yakin siapa kenek kondektur dan supir dari bis yang dia naiki selama ini. Daaaan kalau kita melihat "cara dan gaya" Sugi Nur berceramah yang selalu mengumbar bahasa-bahasa yang vulgar dan brutal, "BISA JADI" itu karena dia adalah memang penumpang dari bis yang dia uraikan pada Refly Harun, yang sebenarnya bukan bis NU.
Memang seharusnya jangan dijadikan kaget kalimat-kalimat yang diucapkan Sugi Nur terhadap NU. Selama ini, reputasi Sugi Nur memang hanya sebatas itu. Namun, karena NU dan anggota NU baik sebagai sebuah institusi, maupun sebagai pribadi, memiliki hak penuh untuk tidak menerima hinaan tersebut. Dan jika polisi bertindak cepat menangkap Sugi Nur, seperti yang saya tulis di atas, itu karena pertimbangan sosial, mengingat NU adalah kelompok keagamaan yang memiliki pengikut militan yag sangat banyak, sementara Sugi Nur sendiri mendapatkan dukungan dari kelompok yang bersebrangan dengan NU. Apalagi sekarang ini Sugi Nur meminta bantuan hukum dari FPI. Aspek sosial dan efek sosial sangat berbicara di pada kasus ini. Jika Polisi tidak segera bertindak, dikhawatirkan akan terjadi ledakan polemik antar kelompok beragama. Dan itu sangat berbahaya.
Lucunya, saya membayangkan Refly Harus pasti di dalam hatinya kaget, kalau tidak mau dibilang shock, mendengar ucapan Sugi Nur ini. Sebagai seorang Pakar Hukum, jika script wawancara dengan Sugi Nur dikonsep terlebih dahulu, Refly pasti sudah jauh mengetahui kalau seluruh kalimat yang akan diucapkan Sugi Nur itu mengandung muatan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Terlebih kemudian wawancara itu divideokan dan akan di-up-load di youtube, maka UU ITE akan langsung berbicara. Tapi sepertinya, Refly Harun sekongkol dengan Sugi Nur. Karena wawancara itu tidak "live" atau disiarkan langsung seperti acara piala dunia. Untuk di up-load ke youtube itu, bisa diedit dulu dan Refly Harun tak melakukan pencegahan itu, seolah-olah dirinya pun mendukung akan kalimat yang diucapkan Sugi Nur. Sebagai seorang Pakar Hukum, Refly Harun justru seperti "memanfaatkan" aspek sosial dan efek sosial dari ucapan Sugi Nur atas NU.
Lalu sekarang ini, muncul lagi pertanyaan di media tentang kasus pelaporan terhadap Deny Siregar dan Abu Janda. Kok Deny Siregar dan Abu Janda masih melenggang bebas tak langsung ditangkap seperti Sugi Nur? Ya itu tadi, selain pertimbangan aspek sosial dan efek sosial. Kasus Denny Siregar itu adalah tentang foto yang dia unggah di akun facebooknya dengan caption "Adek-adekku calon teroris yang abang sayangi". Unsur penghinaannya dimana, jelas harus diselidiki, karena kata "calon" di depan kata "teroris" tidak menunjukkan bahwa si anak-anak itu teroris atau akan menjadi teroris. Kedua, apakah pihak pelapor memiliki bukti kedua sebagai persyaratan pelaporan? Kalau tidak, bagaimana mereka mengharapkan kasus diproses cepat? Sampai hari ini, proses penyidikian kasus Deny Siregar masih berjalan.
Sementara kasus Abu Janda adalah laporan polisi atas pernyataan yang diunggah di media sosialnya bahwa Teroris punya agama dan agamanya Islam. Kasus ini malah jauh lebih kabur lagi. Si pelapor melaporkan dengan modal dirinya beragama Islam. Tapi apakah kalimat Abu Janda ditujukan pada si pelapor? Kan tidak! Jikapun dibuktikan, katakan Abu Janda membuat daftar nama-nama orang yang sudah divonis, dicap dan dikenal sebagai teroris dunia maupun teroris di Indonesia, apakah ada yang beragama Kristen, hindu, budha atau konghucu? Ousama Ben Laden, beragama Islam. Dia meledaknya 2 gedung pencakar langit dan menewaskan ribuan orang. CNN melansir berita daftar teroris yang dihukum mati oleh Negara, di antaranya Abu Sulaiman yang terbukti salah mengebom Sarinah. ngebom gereja dan menusuk seorang polisi. Agama dia apa? Atau Amrozi bin Nurhasyim yang ngebom Bali tahun 2002, agama dia apa?
Apakah kemudian kalimat Abu Janda salah jika dia melihat fakta lapangan seperti yang dia tuliskan? Lalu bagaimana Polisi tiba-tiba harus menangkap Abu janda, proses hukumnya saja belum tentu naik ke penyidikan.
Di sini kita benar-benar dituntut harus cerdas menyikapi penangkapan Sugi Nur yang dilakukan dalam waktu yang begitu singkat oleh Kepolisian. Tak ada itu kriminalisasi ulama, semuanya dilakukan atas dasar pertimbangan sosial dan secara prosedural. Dan seperti saya tulis di atas, jika polisi tidak segera bertindak "mengamankan" Sugi Nur, bukan hal yang mustahil, Netizen +62 yang maha benar, maha tahu, maha segalanya akan mulai bergoyang dengan irama lagu kesukaan.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/penangkapan-sugi-nur-refly-harun-apa-kabar-denny-suSLBjPmgM
Satu Saran Untuk Dua Pemimpin, Presiden Jokowi dan Anies Baswedan, Atas Covid-19
Pandemi Covid-19 benar-benar telah menghantam hebat dunia. Dari sisi waktu, mungkin virus corona ini yang terlama bertahan menyerang peradaban manusia di jaman milenial. Sepuluh bulan bukan waktu yang sebentar. Bahkan beberapa negara telah menyatakan kondisi darurat Covid-19 ini hingga pertengahan tahun depan. Sementara Indonesia, sudah 7 bulan dalam masa pandemi corona, rakyatnya masih tertatih-tatih untuk memahami bahayanya virus yang menyerang sistem pernapasan ini.
Mengapa saya mengatakan "tertatih-tatih untuk memahami bahaya virus corona"? Karena kalau kita membandingkan antara rakyat yang mentalnya dewasa dan rakyat yang mentalnya kanak-kanak, jumlahnya masih banyak rakyat yang bermental kanak-kanak. Bagaimana kita tahu seseorang itu bermental dewasa atau bermental kanak-kanak dalam menghadapi pandemi corona ini?
Begini yah...
Di dunia ini, tidak ada satu negara pun yang sudah dalam keadaan siap, secara fasilitas dan SDM, menghadapi pandemi covid-19. Namun, ada beberapa negara yang berhasil dengan cepat melepaskan diri dari masalah pandemi. Namun, keberhasilan mereka bukan karena pemerintahnya yang tanggap dan cepat dalam penanganan serangan virus corona, tetapi karena rakyat dari negara tersebut sudah bermental dewasa. Sehingga ketika pemerintah mengumumkan "Negara dalam status darurat nasional", dengan serta merta rakyatnya mendengarkan, memahami dan mematuhi apapun yang diperintahkan atau disarankan oleh pemerintah tanpa ada rasa curiga, menyangsikan, apalagi menuduh pemerintah hanya membuat kebohongan. Bahkan, negara Taiwan itu, rakyatnya sudah bergerak sendiri dalam menyikapi "berita" pandemi corona sebelum pemerintahnya bergerak. Dan ketika pandemi ini mulai menggilas roda ekonomi, rakyat yang bermental dewasa ini pun tak kemudian mengeluh karena harus menutup usahanya, atau karena pendapatannya jadi berkurang. Karena mereka sangat memahami semua orang dari semua lini ekonomi terdampak.
Nah, rakyat yang bermental kanak-kanak, ya tidak beda dengan anak-anak yang kalau dilarang-larang suka membantah. Saya sering melihat anak-anak nangis meraung-raung di pusat perbelanjaan cuma karena orangtuanya tidak membolehkan dia membeli permen atau mainan. Atau anak yang nangis kalau disuruh makan sayuran. Oh ya, saya juga sering melihat anak yang dikuntit sama ibu atau baby sitternya untuk disuapi makan.
Dulu, saya sama anak menerapkan aturan makan, seperti misalnya makan siang itu jam 12, makan malam jam 7 malam dan anak harus datang ke meja makan. Kalau anak nolak, saya suruh sampai dua kali, kalau dia ga datang-datang, saya masukan semua makanan ke dalam lemari. Nah pas anak datang jam 3 sore untuk makan siang, atau jam 9 malam untuk makan malam, saya bilang "Restaurantnya sudah tutup!". Anak saya merayu, tapi saya berkeras tidak memberi dia makan di luar jam makan yang sudah saya tetapkan. Saya ga takut anak kelaparan, karena ga ada istilahnya anak (yang dalam pengasuhan orang tua ya) mati kelaparan. Dan setelah dua tiga kali seperti itu, anak paham kalau dia hanya bisa makan di jam makan yang sudah saya tentukan. Dan itu saya lakukan sejak anak usia dua tahun. Alhamdulillah, dari sejak anak usia 2 tahun lebih, dia makan siang dan makan malam teratur tanpa harus saya kejar-kejar.Nah, melihat fenomena banyaknya rakyat di Indonesia yang suka menolak, mengeluh, merasa keberatan, merasa dibuat lebih susah dengan adanya kebijakan pemerintah terkait penanganan covid-19, sampai akhirnya polemik antara kubu pro dan kontra terjadi dimana-mana. Bahkan ajakan untuk melakukan pembangkangan sipil sudah digaungkan, hingga tuntutan pencabutan darurat nasional covid-19 pun sudah terdengar, saya memandang itulah rakyat yang bermental kanak-kanak.
Mungkin, ada baiknya juga pemerintah pusat sesekali menyatakan "Restaurant sudah tutup". Silahkan kalian melakukan yang kalian mau! Namun, resiko tanggung sendiri dan jangan lagi menyalah-nyalahkan pemerintah kalau sampai pemerintah "memenuhi" apa yang dikeluhkan!"
Dari apa yang sekarang ramai disuarakan di media dan media sosial, kemudian melihat angka data covid-19 secara nasional terus bertambah, artinya bahwa apa yang diupayakan pemerintah untuk memerangi covid-19 tidak mendapatkan dukungan dari rakyat. Padahal, pemerintah kurang apa membantu rakyatnya? Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar diterapkan dengan "something in return" yaitu disediakannya segala hal yang dibutuhkan terkait pandemi covid-19. Pemerintah sudah membuat anjuran tentang protokol kesehatan, sudah menunjuk dan menyediakan rumah sakit-rumah sakit rujukan dan tempat-tempat karantina dan isolasi bagi rakyat yang terinfeksi covid-19 hampir di seluruh kota di Indoensia, bantuan sosial dan stimulus keuangan juga sudah dilakukan, pengobatan bagi pasien covid-19 kritis seperti Terapi Plasma Kovalense, sudah ditemukan dan bisa diakses dengan mudah. Bahkan upaya pemerintah mencari vaksin secepat mungkin, seperti ditertawakan. Dan itu pemandangan yang menyedihkan.
Melihat semua itu, saya jadi berpikir untuk menyarankan kepada Presiden Indoensia dan Anies Baswedan, sebagai Gubernur Jakarta, sebaiknya membuat kebijakan baru yang intinya sama dengan kebijakan "Restaurant sudah tutup". Biarkan rakyat "mendapatkan" pengalamannya sendiri untuk membuktikan bahwa virus corona masih cukup berjaya hidup di antara kita dan bisa menginfeksi siapapun tanpa pandang bulu. Dari pada pemerintah cape-cape tapi tetap saja upaya yang dilakukan dipandang tidak berguna. Buatlah pengumuman pencabutan status darurat nasional, yang diikuti dengan pencabutan seluruh bantual sosial dan stimulus keuangan, yang dulu diluncurkan berkaitan dengan penanganan covid-19. Artinya, virus corona sudah diperlakukan seperti virus flue biasa, Dan pastikan rakyat paham bahwa kebijakan baru ini adalah langkah pemerintah untuk mendengarkan permintaan rakyat yang menuntut dicabutnya darurat nasional, tanggapan atas ajakan aksi pembangkangan sosial. Buatlah pemberitahuan bahwa Indonesia "100% kembali menjalani kehidupan normal sesuai dengan permintaan dan harapan rakyat". Vaksin akan ada sesuai dengan kesediaan vaksin yang ada, pemerintah tidak lagi mengejar-ngejar pabrik vaksin untuk membuat vaksin siap dalam waktu sangat dekat, seperti sekarang. Artinya karena kehidupan sudah dianggap normal, maka tempat-tempat umum bisa kembali dibuka. Siapa tahu, dengan cara seperti itu, akhirnya virus corona bisa mendidik dan merubah pola pikir rakyat secara langsung menjadi rakyat yang bermental dewasa. Karena sekarang ini, ibaratnya pemerintah harus menguntit dan mengejar-ngejar rakyat untuk patuh, seperti seorang ibu atau baby sitter yang nguntut atau ngejar-ngejar untuk nyuapi anak makan. Pemerintah tidak perlu takut menghadapi akibat dari kebijakan baru, seperti saya tidak takut melihat anak kelaparan, karena tidak ada istilah anak yang dalam pengasuhan orangtua akan mati kelaparan. Sedianya Tuhan memberi manusia itu hanya dengan SATU kewajiban, yaitu menyelamatkan kehidupannya.
Bagaimana? Mau seperti itu?
Oh ya, mengapa saran ini hanya untuk Presiden Jokowi dan Anies Baswedan? Karena jakarta adalah zona terparah dari Covid-19, sementara daerah lain bisa dibawahi oleh Presiden Jokowi.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/satu-saran-untuk-dua-pemimpin-presiden-jokowi-dan-qBCLvbdjbc
Menghina Nabi Muhammad Sama dengan Menghina Semua Agama
Menghina keyakinan apapun yang dianut oleh sesama manusia berupa agama, aliran atau budaya, bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat dan bukan HAM, justru kontranya. Charlie Hebdo, karena berulang kali menerbitkan karikatur yang menghina Nabi SAW dan berulang kali dikecam karena menyebarkan sentimen kebencian sektarian, tidak layak dianggap sekadar memburu rating tapi harus dianggap sebagai bagian dari agenda propaganda anti Islam. Penghinaan terhadap sosok yang paling diagungkan umat Muslim ini pada bulan kelahirannya terlalu mudah untuk dipahami sebagai konsipirasi jorok dan keji.
Menghina Nabi Muhammad SAW yang diagungkan oleh umat Muslim dan dihormati oleh umat Kristiani serta umat beragama di seluruh dunia dapat dianggap sebagai pelecehan terhadap semua agama. Bila Charlie menghina Sidharta Gautama dan Jesus, umat Islam pun patut mengecamnya.
Bersikap toleran tak sama dengan bersikap permisif. Menentang tak berarti intoleran. Karena itu, menyikapi secara proporsional fenomena islamphobia yang melanda Perancis dan Eropa saat ini justru merupakan cermin komitmen kepada toleransi dan moderasi. Karena itu, umat Islam tidak sepatutnya menganggap Charlie Hebdo sebagai representasi dari Kristen dan sebagai cermin sikap masyarakat Barat terhadap Islam.
Pemenggalan kepala guru yang menghina Nabi SAW oleh pemuda berasal dari Chencnya memang salah, meski penghinaan itu juga salah. Tapi respon Macron atas pembunuhan itu dengan pernyataan agitatif (mencemooh Islam) dan aksi provokatif (menutup puluhan masjid dan lembaga Islam) yang memicu gelombang islamphobia di seantero Perancis (dengan pemasangan sampul majalah pemuat karikatur penghinaan kepada Nabi SAW di banyak tempat dan pemberian bintang penghargaan kepada guru penghina yang terbunuh) dan mendorong aksi kekerasan, termasuk penusukan dua muslimah, jelaslah arogansi yang patut dikecam dan direspon dengan tindakan sepadan.
Sebagian Non Muslim Bersikap Intoleran
Sebagian non Muslim menyamaratakan Islam sebagai agama dengan islamisme sebagai ideologi politik yang sebagiannya menjadikan kekerasan sebagai prinsipnya.
Sebagian non Muslim konsisten menuduh seluruh penganut Islam mendukung pandangan dan gerakan kekerasan (buatan AS dan Saudi) yang mengaku sebagai gerakan Islam.
Sebagian non Muslim bersikap intoleran dan menuduh Islam sebagai agama penganjur kebencian seraya mengatasnamakan agama-agama selain Islam karena malas berpkir kritis dan memilah-milah ragam pespesi dan interpretasi terhadap teks-teks dalam Islam.
Sebagian non Muslim mengira seluruh Muslim membenci selain Muslim karena tak mau membedakan Islam sebagai ajaran yang menjadi pilar utama peradaban dunia dengan perilaku sebagian penganut Islam yang dibentuk dengan doktrin skriptualisme oleh para teolog Muslim anti logika.
Sebagian non Muslim mengira sikap para pemimpin negara-negara Barat mewakili iman dan pandangan agamanya dan menganggap sikap para pemimpin negara-negara di Timur Tengah dan Dunia Islam sebagai represenrasi dari Islam. Sebagian non Muslim, karena phobia dan mindset stereotipe, mengira seluruh Muslim mendukung ide khilafah, menolak demokrasi, membenci sains dan menganggap seluruh non Muslim sebagai kandidat penghuni neraka.
Sebagian non Muslim, karena trauma terhadap sikap intoleran sebagian Muslim dan aksi kekerasan kelompok yang mengatasnamakan Islam melakukan aksi balas dengan mendukung rezim penjajah Palestina.
Keburukan, termasuk intoleransi, bukan penyakit khusus masyarakat keyakinan dan bukan pula penyakit keyakinan tertentu, tapi penyakit yang menjangkiti siapapun dan penganut keyakinan apapun, karena pemicunya adalah disfungsi nalar intelektual.
Toleransi Bukan Mencemooh Agama Sendiri
Sebagian Muslim, karena merasa moderat dan melihat banyak Muslim bersikap intoleran dan membenci setiap non Muslim, menahan diri untuk mengecam intoleransi dan pandangan negatif sebagian non Muslim terhadap Islam, bahkan kadang berusaha menjustifikasinya.
Sebagian Muslim, karena merasa moderat yang semula membela Islam moderat sebagai reaksi kehilangan sikap moderat karena terbiasa mencemooh apapun yang berlabel Islam bahkan kadang dengan kalimat tak senonoh tanpa berusaha bersikap proporsional.
Sebagian Muslim, karena krisis percaya diri dengan identitas keagamaannya atau kehilangan komitmen teologis, bersikap ultra toleran menerjang batas penghormatan kepada agamanya sendiri dengan dalih pro toleransi, bahkan kadang melebihi sikap non Muslim terhadapnya.
Sebagian Muslim, karena mengira menyalahkan keyakinan dan ajaran sendiri sebagai sikap moderat dan indikator kecerdasan, membenarkan dan mendukung pernyataan serampangan seseorang atau sebagian kecil non Muslim tentang Islam.
Toleransi adalah sikap proporsional yang dibangun di atas kesadaran epistemik dengan aksioma logis, bukan sekadar atraksi verbal dan retorika hiperbolik mencemooh keyakinan dan orang-orang sekeyakinan seolah mengkuduskan semua yang tak sekeyakinan.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/menghina-nabi-muhammad-sama-dengan-menghina-semua-cFbggMcDga
Apa Salah Macron?
Pandemi yang melanda, tidak membuat Perancis sepi dari berita heboh. Dari data terakhir, negerinya si Paul Pogba ini berada di urutan ke-5 soal jumlah warga yang terpapar covid-19. Tepatnya, per 27 Oktober 2020, ada sejumlah 1.165,278 kasus, 35.018 meninggal, dan yang sembuh sebanyak 111.347 orang.
Jadi secara jumlah dan persentase, Perancis kalah jauh dari Indonesia soal penanganan covid-19.
Minggu-minggu ini negeri Perancis sedang berduka, karena seorang guru bernama Sam Paty (48 tahun), dipenggal oleh seorang murid yang berlatar belakang imigran. Penyebabnya karena di dalam kelas, si guru memperlihatkan gambar karikatur yang katanya wujud Nabi.
Mungkin saja si Sam Pety tidak bijak karena tindakannya itu tidak bisa berterima di hati sebagian murid yang beragama Islam. Agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ini memang tidak menolerir visualisasi nabi dan Tuhan. Sementara di Perancis saat ini cukup banyak warga yang beragama Islam.
Tapi Perancis adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Konstitusi menjamin hal itu. Dan itu bukan sesuatu yang didapat secara ujug-ujug, namun sudah melalui sejarah yang panjang. Revolusi Perancis (1789–1799) telah mengubah negeri ini menjadi negara yang mengusung semangat: liberte, egalite, fraternite, yang berarti kebebasan, keadilan, dan persaudaraan.
Bukan omong kosong. Negeri yang saat ini tergolong makmur di Eropa dan dunia ini, sangat ramah terhadap imigran. Sejak berabad-abad silam, negeri ini dengan tangan terbuka menerima orang-orang dari Asia dan Afrika yang datang untuk menyelamatkan diri dari konflik, atau pun yang tujuannya mencari kehidupan yang lebih baik.
Sebagai warga Benua Asia, kita tidak perlu malu jika banyak negara di benua kita ini yang dari tahun ke tahun selalu dilanda konflik berkepanjangan, terutama yang berbau sektarian, bahkan hingga kini. Gara-gara politikus yang gila kuasa dan gemar memainkan agama -- khas politikus Asia -- sejumlah negara kisruh dan chaos. Rakyat dihasut untuk saling memusuhi. Perang berkepanjangan pun berlangsung.
Pastilah banyak penduduk yang tidak betah dengan situasi dan kondisi semacam ini. Mereka pun melarikan diri dari negaranya untuk mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih baik di negeri lain. Dan negara-negara Eropa yang stabil aman damai makmur dan toleran, adalah tujuan utama mereka.
Sekalipun harus bertaruh nyawa, para pencari kehidupan itu nekat naik kapal atau perahu sederhana mengarungi samudera ganas dan luas demi sampai di tanah impian. Banyak yang berhasil tiba di pantai. Namun tidak sedikit yang tenggelam dan terkubur di dasar samudera!
Hati siapa yang tidak trenyuh jika membaca berita atau melihat foto tentang pasukan Angkatan Laut Italia menyelamatkan ratusan manusia yang terombang-ambing di lautan? Para manusia perahu ini, yang sudah berhari-hari di lautan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, dibawa ke daratan. Ditempatkan di permukiman yang layak, dikarantina, menanti tindakan selanjutnya. Kelak, bisa saja mereka dideportasi atau diterima menjadi warga negara.Perancis dikenal sebagai negara maju Eropa, yang paling terbuka terhadap kaum imigran dari Asia dan Afrika, khususnya dari negara bekas jajahan Perancis. Lihat saja personil timnas Perancis yang didominasi warga berkulit hitam. Bahkan Perancis menjadi negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di Eropa.
Kini negeri yang sedang dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron ini sedang mengalami ancaman boikot oleh sejumlah negara gara-gara statemennya soal tragedi yang menimpa Sam Paty. Aksi pemenggalan yang disebut Macron dilakukan seorang "radikal muslim" itu, tidak akan mengubah Perancis sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi.
Tapi di Turki, Presiden Erdogan sepertinya kebakaran jenggot oleh ucapan Macron ini, dan menyarankan Presiden Macron memeriksa kesehatan jiwanya. Sindiran pedas Pak Erdogan ini disambut gegap gempita oleh muslim, khususnya yang ada di Indonesia. Mereka mengelu-elukan Erdogan sebagai pemimpin dunia Islam. Sindiran berlanjut menjadi seruan boikot atas produk Perancis yang ada di negara-negara muslim.
Pertanyaannya, apa salah Macron sehingga koleganya Erdogan menyindir dia untuk memeriksa kesehatan jiwa? Sebagai presiden bukankah Macron berhak mengawal dan menjamin hak-hak warga negara sesuai amanat UU?
Perancis sejak berabad-abad lalu dikenal menghargai kekebebasan berekspresi. Republik Perancis adalah surganya kebebasan dalam berekspresi. Semua agama pernah diperlakukan "tidak senonoh" oleh warga iseng semacam Charlie Hebdo di sini.
Maka semua orang sebelum masuk negeri ini, apalagi ingin menjadi warga negara, harusnya paham tentang hal ini. Pepatah "di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung", pasti berlaku sama di seluruh dunia. Bila berada di Arab Saudi, pakailah penutup kepala. Di AS, berjalan-jalan dengan cuma berpakaian dalam, mungkin bukan jadi masalah.
Atau kalau tidak betah dengan atmosfir di Perancis, dipersilakan untuk mencari dunia lain yang sesuai. Toh dunia ini tidak selebar daun kelor. Ini era internet. Tidak ada lagi hal yang sekalipun katanya "sakral" bisa dilingkupi misterinya, termasuk agama.
Yang namanya perdebatan agama, dan sering berujung pada penistaan dan penghinaan agama, itu sudah menjadi menu sehari-hari di dunia maya, termasuk di kalangan netizen +62. Maka warga dunia harus siap-siap berbenah diri, atau terkucil sendirian di padang pasir?
Dan soal Erdogan yang menyarankan Macron untuk memeriksa kondisi jiwanya, bagaimana dengan Erdogan ketika mengubah Hagia Sophia menjadi masjid? Bukankah tindakan itu telah pula melukai hati banyak orang di dunia? Tapi tak ada orang yang menyarankan dia periksa kejiwaan, kan?
Sumber Utama : https://seword.com/umum/apa-salah-macron-u9luQqNkZD
Uang Tak Berseri di Pilkada Surabaya, Hasil Jual Nama Jokowi?
Pilkada Surabaya mungkin akan menjadi Pilkada paling seru di 2020 ini. Karena dua kubu seperti air dan minyak, berbeda dalam karakter dan cara. Tapi juga akan menjadi Pilkada paling buruk dalam hal pelanggaran politik uang.
Bulan lalu, kalau kalian ke Surabaya, pasti akan sulit sekali menemukan banner atau baliho milik Mahfud Mujiaman. Sebaliknya, hampir sejauh mata memandang, banner atau baliho Eri Armuji begitu mendominasi. Seolah Pilkada Surabaya ini dihelat untuk calon tunggal.
Di media atau pemberitaan, Eri sangat aktif tampil memberikan janji kampanye. Sementara Mafhud dan Mujiaman, nyaris tak ada pemberitaan. Satu-satunya berita yang membuat Mujiaman cukup dibicarakan adalah soal berita bahwa mereka positif covid dan dilakukan isolasi. Selebihnya, tidak ada. Selebihnya, praktis pemberitaan sangat didominasi Eri Cahyadi.
Tapi yang menjadikan Pilkada ini seru sekaligus mengkhawatirkan, karena anggaran logistik kubu Mahfud Mujiaman nampak tak berseri.
Meski kalah di pemberitaan media dan janji kampanye, tapi pembagian sembako dan sarung yang dilakukan kubu Mahfud Mujiaman sudah sangat-sangat massif. Merata tanpa pandang lokasi. Bahkan relawan atau basis pemilih Eri Armuji pun diberi sembako dan sarung.
Memang, pelanggaran tersebut dinyatakan tak cukup bukti oleh Bawaslu. Dengan alasan pemberian sembako dan sarung itu tidak melibatkan alat peraga kampanye seperti logo partai, nomer urut dan nama pasangan. Bukti yang menunjukkan bahwa ada foto Mahfud dalam kegiatan sebar sembako dan sarung dianggap tidak cukup bukti, karena tidak berpasangan. Hanya satu foto.
Bagi kita, pelaporan terhadap Bawaslu terkait adanya pelanggaran politik uang sejatinya hanya sekedar catatan. Karena modus dan trik di lapangan bisa sangat beragam dan hampir mustahil bisa dibuktikan bersalah. Tak akan bisa membatalkan pencalonan.
Tapi yang menarik adalah sebuah pertunjukan bahwa Mahfud Mujiaman memilih perang terbuka dengan dana tak terbatas.
Jika melihat pola kampanye Mahfud Mujiaman, nampaknya ada ambisi besar untuk memberikan sarung dan sembako ke semua daftar pemilih tetep berjumlah sekitar 2 juta orang.
Bagi warga Surabaya, jelas senang-senang saja menerima sarung dan sembako. Apalagi kondisi ekonomi kita belum sepenuhnya pulih karena pandemi.
Namun bagi kita, ini agak membingungkan. Di saat mayoritas kita sedang kesulitan ekonomi, mengalami krisis karena terdampak covid, tapi Mahfud Mujiaman menunjukkan kekuatan logistik yang luar biasa besarnya. Ini jelas anomali.
Selain itu, Mahfud Arifin hanyalah mantan Kapolda Jatim. Bukan pengusaha atau konglomerat. Bagaimana mungkin jenderal bintang dua punya kekuatan logistik sebegitu besarnya? Bahkan seolah tak terpengaruh pandemi.
Jika dana sarung dan sembako yang disebar secara massif ini bukan dari kantong pribadi, lalu investor macam apa yang begitu berani menghambur-hamburkan dana di tengah krisis ekonomi?
Saya jadi teringat dengan masa kampanye 2019 lalu. Kebetulan saya ikut terlibat aktif dalam setiap kegiatan pasangan Jokowi Amien.
Waktu itu Jokowi yang direncanakan hadir di Surabaya, tiba-tiba batal hadir. Dan itu menjadi satu-satunya acara kampanye yang dilakukan oleh TKD dan mendadak batal dihadiri Jokowi.
Satu alasan fundamental yang tidak bisa ditolerir oleh Jokowi adalah adanya informasi penggalangan dana dan pemanfaatan pengusaha oleh TKD Jatim, Mahfud atau calon Walikota Surabaya sekarang.
Kursi tempat duduk dan meja dijual dengan harga fantastis. Makin depan, makin dekat dengan panggung dan Jokowi, maka harganya semakin mahal.
Setelah kejadian tersebut, isu negatif soal adanya penggalangan dana memanfaatkan nama Jokowi menjadi sangat liar. Sementara relawan di Jatim sangat kesulitan mendapatkan alat peraga kampanye. Tidak sesuai dengan begitu besarnya jumlah donasi yang masuk.
Pertanyaannya apakah penggalangan dana di Pilpres 2019 itu memang sengaja dikumpukan untuk tujuan Pilkada 2020? Ataukah ada pemanfaatan nama Jokowi untuk kepentingan dan ambisi pribadi?
Pertanyaan ini mungkin tak akan menemukan jawaban pasti. Namun melihat jumlah logistik tak terbatas yang disebar merata, itu sudah sangat cukup untuk menunjukkan betapa Pilkada Surabaya kali ini sangat menakutkan.
Jika Mahfud Mujiaman menang, bagaimana cara mengembalikan ongkos politik yang begitu besar? Sementara gaji dan tunjangan Walikota tidak seberapa. Bisa-bisa Surabaya menjadi lebih buruk seperti Jakarta, akihat massifnya korupsi untuk mengembalikan investasi politik masa kampanye.
Dan bila kalah, ini juga mengkhawatirkan. Karena semakin besar dana yang dikeluarkan atau diinvestasikan, semakin besar pula dampak psikologisnya. Seperti Prabowo yang dalam dua kali Pilpres selalu marah-marah.
Tapi bagi saya, bila dihadapkan dengan dua pilihan tersebut, maka sebaiknya Surabaya memenangkan Eri Armuji. Karena hasil Pilkada ini akan bertahan selama bertahun-tahun dengan anggaran daerah sebesar 10 triliun rupiah. Jangan sampai anggaran yang fantastis itu kemudian jadi tambang korupsi dengan dalih mengembalikan ongkos politik.
1 komentar:
semua berkat nyonya karina roland
Nama saya annisa logan, saya dari indonesia, saya ingin menggunakan media ini untuk memberitahu seluruh WNI yang sedang mencari pinjaman di internet agar berhati-hati karena internet penuh dengan penipu, beberapa bulan yang lalu saya benar-benar membutuhkan pinjaman, untuk memperbaiki salon rias rambut saya, tetapi saya jatuh ke tangan pemberi pinjaman palsu, yang hampir membebani hidup saya, sampai seorang teman merujuk saya ke salah satu pemberi pinjaman bernama Ibu. karina, pemilik karina roland perusahaan pinjaman, yang saya hubungi dan dia memberi tahu saya bahwa jika saya dapat memenuhi syarat dan ketentuan mereka, pinjaman saya akan diberikan kepada saya dalam waktu kurang dari 24 jam yang saya lakukan, setelah itu Saya mengajukan pinjaman 450 juta rupiah setelah detail saya diverifikasi dalam waktu kurang dari 24 jam rekening bank saya dikreditkan. sekarang saya sangat senang atas pekerjaan baik ibu. karina dalam hidup saya dan keluarga saya, saya memutuskan untuk membagikan kesaksian saya tentang Ibu. karina, agar orang-orang dari negara saya dan kota saya bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman dalam bentuk apa pun, silakan hubungi Ibu. karina melalui email: karinarolandloancompany@gmail.com, atau hanya whatsapp +1 (585) -708-3478 Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: annisalogan@gmail.com untuk pekerjaan baiknya dalam hidup saya dan keluarga saya.