Migo Berita - Banjarmasin - 2024 saatnya seluruh warga Banua Banjar KalSel turun memberikan suara !!! Karena kita tahu bersama , ada pernyataan secara tidak langsung dari warga Banua Banjar, bahwa pemilih yang terdaftar dan jumlah penduduk sangat jauh perbedaannya, maksudnya seperti ini ketika terjadi Pemilihan di KalSel warga yang mencoblos hanya antara 1,8 juta hingga 2 juta an, padahal warga Banua Banjar Kalimantan Selatan ini ada sekitar 4 juta an lebih. Artinya , diprediksi bahwa ketika warga Banua Banjar Kalimantan Selatan tidak semua turun MENCOBLOS, maka terindikasi kuat bahwa Suara tersebut bukan mewakili Penduduk Kalimantan Selatan sesungguhnya. Jadi agar praduga tersebut menjadi terabaikan sudah saatnya Warga Banua Banjar Kalimantan Selatan pada PILKADA, PILPRES,PILEG di tahun 2024 diharapkan warga Banua Banjar yang sekitar 4 juta an lebih tersebut bisa hadir semua, sehingga dapat dirasakan bahwa itu adalah memang Suara Warga KalSel sesungguhnya..!!! Kenapa Warga KalSel Banua Banjar banyak yang tidak hadir dalam pencoblosan, mungkin salah satunya "Malas Membaca hingga Habis sesuatu artikel dan membandingkan nya dengan tulisan lainnya yang sejenis". Contoh ketika pemerintah mengumumkan bahwa ada kenaikan ticket masuk candi Borobudur hingga 750 ribu, maka diotak orang NAIK, bahkan tidak ada lagi bahkan MALAS untuk mencari tahu apa saja alasan kenaikan dan apakah warga Indonesia masih harga dulu, apalagi ketika dikaitkan dengan politik dan dibumbui oleh BUZZER ANTI PEMERINTAH maka yang disalahkan kemudin Opung LUHUT BINSAR PANJAITAN yang disebut Menteri semua urusan bahkan disebut yang Presiden sebenarnya Bukan Jokowidodo tapi Luhut B.P (ini sudah dibantah beliau dengan mengatakan beliau tunduk akan perintah Presiden Jokowidodo), kalau berfikir NORMAL tanpa tendensi apapun, kan yang pantas mengumumkan kan sebenarnya Menteri Pariwisata si Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, namun mungkin karena nanti bakal menganggu pencalonan beliau pada PILPRES 2024 atau hal lainnya , maka beliau cuma SKIP aja pengumuman tersebut...!!! Agar tidak gagal paham, hendaknya sampai tuntas membaca berbagai artikel yang telah kita kumpulkan.
Lagi Trend di Banjarmasin, Sepeda Listrik Dibanderol Jutaan Rupiah Laris Manis
BISNIS rental sepeda listrik yang menjanjikan membawa berkah bagi penjual moda transportasi bertenaga aki baterai itu. Buktinya, dalam beberapa bulan ini produk impor asal China dan lokal itu laris manis.
TOKO sepeda ABC di Jalan Kolonel Soegiono, Banjarmasin misalkan telah menikmati tingginya angka penjualan sepeda listrik. Keunggulan sepeda listrik yang menggunakan dua tenaga bisa dikayuh dan listrik membuat para pengguna lebih mudah mengoperasikan.
Sepeda listrik juga bisa dipakai untuk kegiatan rutin dengan jarak dekat serta ramah lingkungan. Sebab, dalam satu kali rechange, sepeda listrik ini bisa menempuh jarak sekitar 40 hingga 50 kilometer.
Sales Toko ABC, Amir mengakui dalam beberapa bulan ini permintaan sepeda listrik cukup meningkat tajam di Banjarmasin.
BACA : Ada Jalur Khusus, Walikota Ibnu Sina Warning Pengendara Skuter-Sepeda Listrik Tak Rambah Jalan Raya
“Apalagi, sekarang tengah marak usaha penyewaan atau rental sepeda listrik, sehingga kebanyakan yang beli adalah para pemilik rental. Apalagi penyewaan sepeda listrik terbilang murah, cukup bayar Rp 15 ribu bisa menikmatinya selama 20-30 menit. Sebagian besar lagi adalah perseorangan atau keluarga,” kata Amir kepada jejakrekam.com, Kamis (9/6/2022).
Menurut dia, untuk produk sepeda listrik Antelope City Rider dibanderol seharga Rp 5,5 juta, karena memiliki keunggulan dibanding produk sejenis. Seperti ada bagasi hingga sistem digitalisasi bagi speedmeter dan lainnya.
“Sedangkan, produk sepeda listrik lainnya, kami tawarkan seharga Rp 4,9 juta. Tiap bulan pasti ada unit yang dibeli orang,” ucap Amir.
BACA JUGA : Incar Animo Tinggi Warga Urban, Berburu Cuan dari Rental Skuter Listrik
Dengan kapasitas baterai sebesar 48 volt 12 Ah, sepeda listrik ini bisa dipacu mencapai kecepatan 30-40 km/jam. Bahkan jika di-charge selama 8 jam, sepeda listrik ini bisa full dua hari untuk dipakai. Umur ekonomis baterai ini mampu bertahan selama dua tahun.
Menurut Amir, pilihan warga Banjarmasin untuk menggunakan sepeda listrik menggantikan sepeda konvensional sudah terasa, ketika bisnis rental moda transportasi makin marak.
“Memang kebanyakan produk ini kami datangkan dari Surabaya dan Jakarta. Karena lagi trend di Banjarmasin, maka sepeda listrik ini cukup laris manis,” pungkasnya.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/06/09/lagi-trend-di-banjarmasin-sepeda-listrik-dibanderol-jutaan-rupiah-laris-manis/
Ada 5.600 Honorer Terdampak, Walikota Ibnu Sina : Lagi Dipilah Masuk outsourcing!
PARA tenaga honorer yang selama ini mengabdi di Pemkot Banjarmasin mulai was-was. Mereka khawatir bakal jadi pengganguran, usai nanti diberlakukan penghapusan tenaga honorer pada 2023.
“PADA tahun 2023, tidak ada lagi yang namanya tenaga honorer. Jadi yang sekarang menjadi honorer di Pemkot Banjarmasin, nasibnya seperti apa,” kata seorang honorer di Pemkot Banjarmasin minta tak diungkap jati dirinya kepada jejakrekam.com, Jumat (10/6/2022).
Apakah nanti para honorer akan diberlakukan outsourcing (alih daya) dialihkan kepada pihak ketiga? Berapa gaji atau honor yang diterima? Ini belum menyangkut nasib honorer hanya berbekal ijazah SMA sederajat, termasuk bertitel sarjana (S1) apakah akan dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)?
BACA : Rencana Penghapusan Honorer, Gubernur Kalsel: Kaji Dengan Cermat, Teliti Dan Hati-Hati
Apa jawaban Walikota Banjarmasin Ibnu Sina? Dalam menyikapi terbitnya belied Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo lewat suratnya bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 pada 31 Mei 2022, ada beberapa opsi yang akan diambil Pemkot Banjarmasin.
“Soal keberadaan tenaga honorer memang jadi perbincangan hangat seluruh pemerintah daerah. Untuk di Banjarmasin, kami akan mengantisipasinya,” kata Ibnu Sina kepada awak media saat berada di PDAM Bandarmasih, Banjarmasin, Jumat (10/6/2022).
BACA JUGA : Honorer Dihapus Pemerintah Pusat, Sebagian Sekolah Di Tanah Laut Tidak Ada Guru
Ibnu Sina menyebut saat ini di Pemkot Banjarmasin tercatat ada 5.600 tenaga honorer yang dipekerjakan membantu pemerintah kota. Sementara dari data berdasar LKPj Walikota tahun 2021, tercatat ada 4.969 pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di SKPD Pemkot Banjarmasin.
“Memang banyak ASN di Pemkot Banjarmasin, tapi untuk beberapa jenis pekerjaan, kita masih butuh tenaga honorer. Saat ini, opsi yang akan diambil tengah dikaji oleh Sekda Kota Banjarmasin,” beber Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel.
Sebab, menurut dia, kewajiban untuk mempekerjakan tenaga honorer dibatasi waktu hingga November 2023 atau masih ada tempo 1,5 tahun untuk penyesuaian.
BACA JUGA : 1.600 Guru Honorer Banjarmasin Belum Terima Insentif Selama Dua Bulan
“Artinya, kita pilah-pilah nanti, yang mana bisa di-outsourcing-kan dan mana yang tidak. Ini sedang dalam kajian. Semoga saja tidak semua tenaga honorer dialihdayakan menjadi tenaga outsourcing,” tegas Ibnu Sina.
Ambil contoh, beber dia, tugas dasar seperti guru, tenaga medis atau kesehatan yang tidak bisa di-outsourcing-kan. Berbeda dengan petugas kebersihan seperti cleaning service, office boy, sekuriti dan tenaga teknis gedung masih berpeluang diserahkan ke pihak ketiga sebagai penyedia pekerja outsourcing.
“Jadi, masih dalam kajian dan masih punay waktu untuk menyesuaikan. Jangan sampai menimbulkan kegamangan di antara honorer yang akan mempertanyakan nasib mereka ke depan,” tutur Ibnu Sina.
BACA JUGA : Seleksi Pegawai P3K, Komisi IV DPRD Banjarmasin Minta Prioritaskan Guru Honorer
Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel ini mengatakan sebelumnya pemerintah kota bisa menuntaskan masalah PPPK. Namun, dengan adanya belied baru dari Menpan-RB itu, maka harus segera disikapi pemerintah daerah.
“Sebab, secara hierarki pemerintah daerah memang harus menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat. Mana yang wajib, pasti kita ikuti, namun yang mana masih bisa dibijaksanai, ya kita sesuaikan,” tegas Ibnu Sina.
Ia menekankan bahwa kebijakan menjalankan perintah dari sang menteri tetap berada di tangan kepala daerah. Khusus di Banjarmasin adalah walikota. “Sebab, ada kewenangan diberikan kepada kepala daerah untuk mengangkat tenaga honorer,” pungkas Ibnu Sina.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/06/11/ada-5-600-honorer-terdampak-walikota-ibnu-sina-lagi-dipilah-masuk-outsourcing/
Meski Digugat, Walikota Ibnu Sina Ngotot Bongkar Bangunan Warga Kampung Batuah pada 16 Juni 2022
WARGA Kampung Batuah yang bermukim di area Pasar Batuah di RT 11 dan RT 12, Jalan Manggis dan Jalan Veteran Kelurahan Kuripan, siap-siap untuk dibongkar paksa oleh Pemkot Banjarmasin.
DITENGGAT pada Kamis (16/6/2022), rencana penertiban atau pembongkaran bangunan rumah, kios dan lainnya yang masuk lokasi proyek revitalisasi Pasar Batuah segera dilakukan pemerintah kota. Keputusan ini diambil usai Walikota Ibnu Sina menggelar rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarmasin di Balai Kota, Banjarmasin, Kamis (9/6/2022).
“Sesuai keputusan rapat koordinasi Forkopimda Banjarmasin, rencana penertiban di kawasan Pasar Batuah ditetapkan pada 16 Juni 2022,” ucap Walikota Ibnu Sina.
Ia menegaskan program revitalisasi Pasar Batuah yang mendapat dana pembantuan dari Kementerian Perdagangan sudah direncanakan sejak awal, sehingga akan dijalankan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Kami sudah menjalankan prosesnya secara persuasif dengan memberi tenggat waktu yang sudah disampaikan kepada warga Pasar Batuah,” tegas mantan anggota DPRD Kalsel ini.
BACA : Satpol PP Banjarmasin Layangkan SP3, Warga Kampung Batuah : Tunggu Putusan Pengadilan!
Dia memastikan tidak ada satu pihak pun yang bisa menunda pelaksanaan penertiban atau pembongkaran paksa ratusan rumah warga Kampung Batuah. “Kami memberi waktu sesuai tenggat yang sudah disampaikan. Tidak ada satu pun yang bisa menunda pelaksanaan ini,” cetus Ibnu Sina.
Pendekatan persuasif yang dimaksud Ibnu Sina adalah tawaran bagi warga Kampung Batuah untuk tinggal di rumah susun. Persisnya, Rusunawa Ganda Maghfirah di Jalan Tembus Mantuil, Kelayan Selatan.
“Kami juga memberi waktu untuk warga membongkar secara mandiri. Untuk pedagang di Pasar Batuah juga disiapkan kios-kios maupun lapak berjualan di semua pasar milik pemerintah kota,” urai Ibnu Sina.
Tak cukup itu. Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel ini menyebut pemerintah kota juga siap menerjunkan personel Satpol PP dan Linmas untuk membantu warga membongkar bangunannya. Termasuk, penyediaan moda transportasi untuk memindahkan barang-barang milik warga Batuah.
BACA JUGA : Hadapi Gugatan Warga Kampung Batuah, Pemkot Banjarmasin Turunkan Jaksa Pengacara Negara
Ibnu Sina memastikan Pemkot Banjarmasin tetap menghormati proses hukum karena ada dua gugatan secara tata usaha negara di PTUN Banjarmasin dan gugatan perdata di PN Banjarmasin.
Soal tuntutan ganti rugi maupun tali asih, Ibnu Sina menyebut tidak mungkin dilaksanakan, karena lahan yang didiami warga Kampung Batuah merupakan milik Pemkot Banjarmasin.
BACA JUGA : Gugat Walikota Ibnu Sina ke PN Banjarmasin, Warga Kampung Batuah Tuntut Ganti Rugi Rp 10 Miliar
Untuk diketahui, lahan seluas 7.320 m2 itu diklaim merupakan milik Pemkot Banjarmasin berdasarSertifikat Hak Pakai Nomor 98 Tahun 1995, diterbitkan berdasar Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalsel tanggal 6 Juli 1995 Nomor 153/1696/P-2/BN/BPN.
Sedangkan, saat ini terdata ada 191 kepala keluarga (KK) terdiri dari 317 jiwa yang bermukim di kawasan Kampung Batuah terbagi di RT 11 dan RT 12 Kelurahan Kuripan. Mereka akan direlokasi ke Rusunawa Ganda Maghfirah yang disiapkan ada 75 unit atau petak.
BACA JUGA : Dilema Revitalisasi Pasar Batuah, Habib Fathur Ingatkan Walikota Ibnu Sina Utamakan Sisi Kemanusiaan
Bagi 116 KK Kampung Batuah akan dijadikan pedagang binaan Pemkot Banjarmasin. Mereka ditempatkan di Pasar Pandu tersedia 40 kios, Pasar Gedang ada 42 kios, Pasar Telawang ditawarkan menempati 32 kios dan 12 kios di Pasar Teluk Dalam Banjarmasin.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/06/09/meski-digugat-walikota-ibnu-sina-ngotot-bongkar-bangunan-warga-kampung-batuah-pada-16-juni-2022/
Jelang Pemilu 2024 yang Aman dan Damai, PGK Kalsel Siap Memberikan Dukungan
DEWAN Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kalsel siap menciptakan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 yang aman dan damai.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPW Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Kalsel Abdan Syakura MPD saat acara Silaturahmi DPW PGK Kalsel dengan tema ” Guna mendukung Pemilu dan Pilkada 2024 yang aman dan damai di Provinsi Kalsel”.
“Adanya kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif pada Pemilu dan Pilkada 2024 aman serta damai,” ungkapnya, Jumat (10/6/2022), di Hotel Summer Banjarmasin.
Dirinya mengatakan saat ini KPU telah menetapkan tahun 2022 ini tahapan pemilu sudah dimulai, artinya partai politik mulai bersiap Pemilu 2024.
“Kita berharap semua komponen bangsa terkhusus di Kalsel baik tokoh agama, masyarakat, pemuda dan semua unsur PGK menjadi lokomotif dan teladan dalam mewujudkan Pemilu aman dan damai,”jelasnya.
Kegiatan ini sendiri menghadirkan Kasubdid Politik Dit Intelkam Polda Kalsel Kompol Reinaldo S Kom M.AP dan puluhan peserta mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB).
Menurutnya, sebagai upaya mewujudkan Pemilu aman dan damai, PGK banyak membina kepada anak muda agar lebih dewasa dalam melihat dinamika perpolitikan di nasional maupun lokal di Kalsel.
“Oleh sebab itu, pendidikan politik sangat penting diberikan, agar mereka melek terhadap politik untuk bisa membedakan mana yang hoaks dan fakta serta adanya kampanye hitam. Maka tugas PGK bisa merajut tali persatuan dan kesatuan di Bumi Kalsel ini,” pungkasnya.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/06/10/jelang-pemilu-2024-yang-aman-dan-damai-pgk-kalsel-siap-memberikan-dukungan/
Yusna Irawan Resmi Jabat Kepala Dinas Dukcapil Banjarmasin
YUSNA Irawan telah resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Banjarmasin, setelah dilantik oleh Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, Jumat (10/6/2022).
DIRINYA mengaku, bahwa akan siap bertanggung jawab dan amanah atas tupoksi-tupoksinya sebagai Kepala Dinas Dukcapil, meskipun ia perlu beradaptasi dengan jabatan yang telah diembannya ini.
Beberapa hal yang sudah Yusna bayangkan ke depannya untuk tugas Dinas Dukcapil adalah mengenai pelayanan yang harus ditingkatkan. Selain itu, apa saja yang harus diperbaiki dan apa yang bagus akan terus dilanjutkan.
“Seperti yang disampaikan Pak Wali, yang pasti terkait pelayanan harus ditingkatkan, itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan kita belum masuk ke dalam Dinas Dukcapil karena baru dilantik, mungkin nanti akan ada yang diperbaiki, jika ada. Yang bagus, kita lanjutkan,” ujar Yusna kepada awak media.
BACA: Sampai 6 Tahun E-KTP Tak Ada Kabar, Puluhan Warga Demo Disdukcapil Banjarmasin
Sementara itu, mengingat bahwa tidak berapa lama lagi akan digelar pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024. Yusna mengungkapkan bahwa dirinya telah mendapatkan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan integrasi terhadap data-data yang ada di Dukcapil dengan sistem informasi administrasi kependudukan yang ada pada Kemendagri. Sehingga hal tersebut akan segera dilaksanakan oleh Dukcapil Kota Banjarmasin.
“Nanti ke depannya ini harus kita laksanakan karena berkaitan dengan data-data untuk kegiatan pilpres, pilkada, dan pileg. Itu mungkin yang nanti kita coba untuk lakukan,” ungkapnya.
Sebelumnya, seperti yang dikatakan oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, pelantikan Kepala Dinas Dukcapil ini sempat tertunda karena karena proses lelang jabatannya cukup panjang karena adanya perlakuan khusus, seperti harus melalui rekomendasi dari Kemendagri dan mengikuti fit and proper test bersama Dirjen Dukcapil.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/06/10/yusna-irawan-resmi-jabat-kepala-dinas-dukcapil/
Sempat Tertunda, Rencana Pembangunan Jembatan Sulawesi Segera Direalisasikan
JEMBATAN Sulawesi 2 atau biasa juga dikenal dengan nama Jembatan Kembar di Jalan Sulawesi, Pasar Lama, Banjarmasin Tengah akan mendapatkan rencana pembangunan pada tahun 2022 ini.
KEPALA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Suri Sudarmadiyah mengungkapkan bahwa rencana pembangunan akan dilakukan pada bulan Juli mendatang.
“Jadi harapannya memang Juli, semoga saja proses pengadaannya bisa selesai tepat waktu agar sesuai masa pelaksaannya harus selesai tahun ini,” ungkap Suri Sudarmadiyah kepada awak media di Balai Kota Banjarmasin, Jumat (10/6/2022).
Selain itu, Suri menyampaikan bahwa pada dasarnya rencana pembangunan Jembatan Sulawesi 2 ini sudah melewati tahap proses lelang pada awal pandemi Covid-19 dan telah ada pemenangnya.
BACA: Jangan Gagal Lelang Lagi, Proyek Penggantian Jembatan Sulawesi 2 Dikucur Dana Rp 16 Miliar
Namun, adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan dana pembangunan tersebut ditarik untuk digunakan dalam penanganan Covid-19, sehingga proyek pembangunan Jembatan Sulawesi 2 ditunda. “Pada awal itu memang sudah ada pemenangnya, tapi tidak dapat berkontrak karena dananya ditarik untuk penanganan Covid-19,” ujarnya
Mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan jembatan tersebut, Suri mengaku bahwa ia tidak mengingatnya.
“Coba nanti lihat lagi atau mungkin bisa lihat di ULP (Unit Layanan Pengadaan) karena memang setelah masuk itu ada kaji ulang, seperti apa penilaian dan perhitungan kami. Ada kaji ulang dari Pokja,” ujarnya.
“Mohon doanya ini untuk bisa terlaksana agar kita bisa mengurai kemacetan di lokasi tersebut,” tambah Yayah, sapaan akrab pejabat perempuan ini.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/06/10/sempat-tertunda-rencana-pembangunan-jembatan-sulawesi-segera-direalisasikan/
Bicarakan Soal IKN hingga DAK Pendidikan, DPRD Kalsel Sambangi Bappenas RI
DALAM rangka persiapan penyelenggaraan Kalsel menjadi pintu gerbang IKN, terkait upaya peningkatan mutu dan kualitas layanan RSUD Ulin serta Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA/SMK dan Pendidikan Khusus, Komisi IV DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI), Jumat (10/6/2022).
KEDATANGAN Komisi IV DPRD Kalsel disambut Kepala Bappenas RI yang diwakili Direktur Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Amich Al Humami beserta Direktur Regional 2 M Roudo beserta jajarannya.
Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Amich Al Himami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kedatangan Komisi IV DPRD Kalsel di Bappenas RI.
“Pertemuan resmi ini, disamping untuk kita saling mempererat hubungan silaturrahmi yang baik, juga untuk mendapatkan gagasan pemikiran konstruktif sebagai bentuk koordinasi dan menjalin kerjasama antara pemerintahan pusat dan daerah,” ujar Amich Al Himami.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Syaifuddin mengungkapkan, kedatangan pihaknya ke Bappenas RI untuk mengupayakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kalsel terutama dibidang Kesehatan dan pendidikan.”
“Alhamdulillah sudah mendapatkan jawaban yang positif. Terutama harapan kita untuk adanya penambahan pembangunan sarana dan prasarana unit sekolah baru,” ucap Lutfi.
Insya Allah, lanjutnya, untuk tahun 2023 yang akan datang kita akan berhasil mendapatkan. Khususnya di 3 (tiga) wilayah Kabupaten Kota yakni kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tapin dan kabupaten Banjar karena wilayah tersebut sudah bisa mempengaruhi indikator angka harapan sekolah pada IPM Kalsel. Sehingga Bappenas RI sudah bisa menentukan kabupaten mana yang bisa mendapatkan Unit Bangunan Sekolah baru pada tahun 2023 yang akan datang.
“Kami akan segera berkoordinasi kepada teman-teman di 3 (tiga) wilayah kabupaten/kota tersebut, sehingga bisa terwujud untuk pemenuhan pemerataan di bidang pendidikan di Kalsel agar lebih baik,”ujarnya lagi.
Selain itu pula M. Lutfi Sayaifuddin menjelaskan terkait diibidang kesehatan, khususnya keberadan RSUD Ulin yang saat ini sudah paripurna. Seperti dalam pelayanan jantung akan ditingkatkan pelayanan.
Diantaranya, kata dia, dengan beberapa peralatan-peralatan yang akĂ n ditambah dengan peralatan yang diperlukan dan ini sudah dipastikan akan mendapatkan dukungan di tahun 2023, sehingga hanya beberapa yang mungkin masih memerlukan anggaran dari APBD. “Kita berharap dengan adanya DAK dari pusat dan APBD Kalsel di tahun 2023 sesegeranya sudah memiliki fasilitas jantung yang paripurna dan komplit bisa terwujud,” pungkasnya.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/06/10/bicarakan-soal-ikn-hingga-dak-pendidikan-dprd-kalsel-sambangi-bappenas-ri/
Kolaborasi Pembangunan, Pemkot Banjarmasin dan IAI TAZKIA Teken MoU
WALIKOTA Banjarmasin H Ibnu Sina menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Institut Agama Islam (IAI) Tazkia Bogor, Kamis (9/6/2022).
MoU yang dilakukan di Ruang Baiman Balaikota Banjarmasin ini, juga dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Machli Riyadi dan Rektor Institut Tazkia Bogor Murniati Mukhlisin, serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemkot Banjarmasin.
Dalam kesempatan itu, H Ibnu Sina menyampaikan visi dan misi Kota Banjarmasin Baiman dan Lebih Bermartabat dengan 3 Program Prioritas, yaitu revitalisasi sungai dan melahirkan Wira Usaha Baru (WUB) berbasis UMKM serta pelayanan publik yang cepat dan mudah berbasis Smart City.
“Jadi, ini 3 program prioritas, yaitu nyaman beurusan di birokrasi dan pelayanan publik. Kemudian, nyaman sekolah, nyaman berobat di kesehatan, dan nyaman berusaha serta program Wira Usaha Baru di Kota Banjarmasin,” ucap Ibnu Sina.
BACA: Pemkot Banjarmasin-Uniska Teken MoU, Walikota: Peran Akademisi Penting untuk Pembangunan Kota
Sementara, Murniati mengungkapkan bahwa pihaknya siap mendukung dan membantu visi misi itu. Pasalnya MoU itu adalah rancangan yang sudah sejak lama ingin dikolaborasi maksimal dengan Pemkot Banjarmasin.
“Hari ini kita sudah menandatangani kerjasama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin. Memang sudah kami rancang belasan tahun. Namun, bukan berarti tidak ada kerja sama yang berjalan sampai saat ini,” ungkap Murniati.
“Kami tentunya mendukung visi misi pak walikota dengan Banjarmasin Baiman dan tentunya kami insyaallah apapun yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan syariah, kami berada di garda depan,” tambahnya.
Muniarti juga menyampaikan bahwa dengan MoU tersebut bisa memulai lebih banyak lagi kolaborasi dalam bentuk pemberdayaan ekonomi syariah untuk yatim dhuafa atau pedagang kecil di Kota Banjarmasin. Kemudian, diharapkan pula terdapat pemberian beasiswa untuk yatim dhuafa, dengan dua institusi sama-sama memberikan bantuan tersebut.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/06/10/kolaborasi-pembangunan-pemkot-banjarmasin-dan-iai-tazkia-teken-mou/
Evaluasi HGU Korporasi Sawit di Desa Jambu dan Jambu Baru, Ini Catatan bagi DPRD Batola
PERNYATAAN Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) dari Fraksi Golkar, Saleh untuk segera mengevaluasi keberadaan hak guna usaha (HGU) korporasi sawit, usai ditolak warga Desa Jambu dan Desa Jambu Baru, Kecamatan Kuripan, membuka asa baru.
AKADEMISI Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Nasrullah mengingatkan agar evaluasi terhadap HGU kebun sawit itu disertai kesediaan Pemkab Batola untuk merealisasikanya.
Nasrullah berpendapat ada beberapa hal yang harus dilihat. Pertama, terhadap masyarakat yang menolak PT Tasnadi Agro Lestasi (TAL) terutama Desa Jambu dan Jambu yang berarti daerah itu mestinya bebas dari areal operasional PT TAL atau perusahaan sawit lainnya.
BACA : Gerakan Laung Bahenda, Sebuah Perlawanan Simbolik dan Kearifan Dayak
“Sebaliknya, bagi desa yang masyarakatnya menerima kehadiran PT TAL atau pihak perkebunan sawit lainnya, maka tempat itu sebagai bukti simbiosis mutualisme perusahaan sawit sebagai investor yang juga memberikan keuntungan ekonomi atau dampak positif lainnya bagi warga dan desa bersangkutan,” beber Nasrullah kepada jejakrekam.com, Jumat (10/6/2022).
Kedua, kata dia, evaluasi itu mesti mengikat para pihak terutama warga desa dan perusahaan sawit untuk tidak mencaplok atau mampu mengantisipasi oknum mafia tanah yang melakukan jual-beli lahan warga demi kepentingan perusahaan sawit.
BACA JUGA : Warga Serahkan Proposal, Bupati Batola Janji Tuntaskan Tapal Batas Desa Jambu Baru-Balukung
“Artinya jangan sampai pihak perusahaan come back ke desa yang menjadi lokasi restricted area,” ucap warga Desa Jambu Baru ini.
Ketiga, menurut Nasrullah, ke depan terutama Kecamatan Kuripan khususnya Desa Jambu Baru dan Jambu, pihak DPRD Batola perlu memproteksi dua desa tersebut dengan mengunci melalui perda masyarakat adat.
BACA JUGA : Warga Desa Jambu dan Jambu Baru Menolak Sawit, DPRD Batola Segera Terbitkan Rekomendasi
“Saat ini, mudah saja mengklaim tanah milik negara, tapi mestinya perlu ada pengakuan terhadap masyarakat melalui perda masyakat adat atau perda lain, yang secara regulasi melindungi warga dan ekosistem lingkungan alam di desa bersangkutan,” imbuh penulis buku Laung Bahenda ini.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/06/10/evaluasi-hgu-korporasi-sawit-di-desa-jambu-dan-jambu-baru-ini-catatan-bagi-dprd-batola/
H Nadalsyah Pimpin Mediasi Terakhir Antara Batamad Dengan PT MPG
BUPATI Barito Utara H Nadalsyah kembali memimpin rapat mediasi antara Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) dan PT Multi Persada Gatramegah (MPG) yang dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Bupati, Jumat (10/6/2022).
MEDIASI terakhir ini dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Ketua DAD dan jajarannya, Komandan Batamad dan jajarannya, manajemen PT MPG, dan undangan.
Bupati H Nadalsyah meminta kepada kedua belah pihak untuk mengesampingkan ego masing-masing, akan tetapi mencari solusi damai dengan cara memenuhi seluruh putusan peradilan adat.
BACA: Bupati Nadalsyah Pimpin Mediasi Antara Batamad Dan PT MPG
Dari mediasi tersebut, perwakilan pimpinan PT MPG menyampaikan dengan disetujuinya hasil mediasi ini tidak akan ada tuntutan hukum adat/positif. Sementara Ketua Brigade Batamad menyampaikan kesanggupan PT MPG memenuhi putusan peradilan hukum adat terkait jumlah bahanoi yakni sebesar 3.016 bahanoi.
Sedangkan Ketua DAD menyampaikan, kesepakatan bahwa tidak ada tuntutan dalam bentuk apapun. Mewakili lembaga adat, Ketua DAD sangat mengapresiasi Bupati Barito Utara dan jajaran untuk memfasilitasi mediasi terakhir antara kedua belah pihak.
Bupati Nadalsyah menyampaikan bahwa dengan telah disepakati oleh kedua belah pihak, diharapkan tidak ada lagi tuntutan dalam bentuk apapun dalam permasalahan ini. Sehingga suasana di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan tetap sejuk, aman dan kondusif.
Akhirnya dengan mediasi yang panjang selama ini, permasalahan antara Batamad dan PT MPG dinyatakan sepakat damai, dan tidak ada lagi tuntutan dalam bentuk apapun.
“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengucapkan terimakasih kepada kedua belah pihak yang telah menyepakati hasil mediasi terakhir ini,” kata H Nadalsyah.
Bupati juga berpesan kepada pihak Lembaga Adat, Batamad dan ormas yang ada di Barito Utara untuk mendukung segala bentuk investasi pihak perusahaan di Barito Utara untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/06/10/h-nadalsyah-pimpin-mediasi-terakhir-antara-batamad-dengan-pt-mpg/
Cek Proyek Revitalisasi Sekumpul, Komisi V DPR RI Bakal Boyong Itjen Cipta Karya PUPR
AGENDA kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi V DPR RI guna meninjau infrastruktur dan transportasi akan dipusatkan di dua daerah di Kalimantan Selatan. Salah satunya mengecek proyek revitalisasi kawasan religi Sekumpul Martapura.
BERDASAR agenda kunker spesifik komisi bidang infrastruktur, perhubungan dan lainnya dipimpin pimpinan Komisi V DPR RI, termasuk dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha pada 16-18 Juni 2022.
Dua daerah yang jadi tujuan kunker spesifik di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Untuk di Banjarbaru, titik yang jadi pengecek para wakil rakyat Senayan Jakarta adalah akses jalan strategis nasional di Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru pada Kamis (16/6/2022) pukul 10.00 Wita.
Berlanjut Komisi V DPR RI bertemu dengan Walikota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin dan jajaran pemerintah kota, dengan menghadirkan Ditjen Bina Marga, Ditjen SDA dan Cipta Karya Kementerian PUPR dan Ditjen Darat dan Ditjen Udara Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura.
BACA : Wakil Ketua Komisi V DPR RI Desak Itjen PUPR Audit Proyek Revitalisasi Sekumpul
Usai dari Banjarbaru, rombongan Komisi V DPR RI akan meninjau lokasi proyek revitalisasi kawasan religi Sekumpul Martapura dengan mengajak Itjen dan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Pemkab Banjar hingga Pemprov Kalsel pada Kamis (16/6/2022) pukul 13.00-14.00 Wita.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Banjar Muhammad Rofiqi juga mengambil sikap atas hebohnya soal dugaan proyek revitalisasi Sekumpul Martapura tak sesuai dengan perencanaan.
“Apalagi ternyata dari informasi Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha menyebut sumber dana proyek revitalisasi Sekumpul Martapura adalah loan atau pinjaman luar negeri. Ini harus jadi atensi bersama,” ucap Rofiqi.
BACA JUGA : Dana dari Utang Luar Negeri, Anang Rosadi Minta Publik Awasi Proyek revitalisasi Sekumpul
Menurut dia, walau itu bersumber dari loan yang masuk dalam item APBN 2021, proyek revitalisasi Sekumpul jangan berdasar pada kepentingan oligarki, sehingga hasilnya tak maksimal.
“Kalau menggunakan APBD Kabupaten Banjar tentu akan sangat berat. Saya kemarin dapat tugas sebagaiketua pembebasan lahan untuk proyek pembangunan di kawasan Sekumpul, karena itu sangat berharap pengerjaan proyeknya maksimal,” kata politisi Gerindra ini.
BACA JUGA : DPRD Kalsel Menilai Revitalisasi Bahu Jalan Kawasan Sekumpul Tak Sesuai Perencanaan
Adanya sorotan publik soal proyek revitalisasi Sekumpul Martapura tahap pertama karena didesain tahun jamak (multiyear), Rofiqi pun berpendapat jangan sampai persoalan itu terulang pada tahap kedua dan ketiga.
“Patut dicatat, Sekumpul merupakan kawasan sakral bagi masyarakat Kabupaten Banjar. Makanya, pengawasan ketat harus segera diberlakukan,” tegas Rofiqi.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/06/10/cek-proyek-revitalisasi-sekumpul-komisi-v-dpr-ri-bakal-boyong-itjen-cipta-karya-pupr/
Negara Tidak Berbisnis dengan Rakyat
Oleh: Kadarisman
PUBLIK lagi-lagi ramai. Kebijakan kontroversial kembali dilontarkan pemerintah. Pangkal sebabnya, rencana kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur naik 1,500 persen.
SEMULA masuk candi dapat diakses dengan bermodal Rp 50 ribu, maka kelak bila ditetapkan aturan baru akan menjadi Rp 750 ribu. Itu kebijakan keren kelewatan. Terlalu! Pengenaan tarif baru sebesar Rp 750 ribu dilakuakn untuk membatasi pengunjung. Candi Borobudur hanya dibolehkan dinaiki 1.200 orang per harinya, supaya eksistensinya tetap dapat terpelihara.
Jika itu yang menjadi dasar kebijakan, maka menaikan tarif itu solusi yang tidak nyambung. Karena kalau semua orang mampu membayar Rp 750 ribu, bukankah tujuan itu hanya omong kosong?
Kebijakan ini sejatinya hanya memisahkan, yang miskin tak boleh, orang kaya boleh. Aturan ini merendahkan filosofis kebijakan untuk memberikan pelayanan publik tanpa kasta, dimana akses publik menjadi hilang berubah menjadi akses yang private.
BACA : Demokrasi Indonesia Dibajak Oligarki, Ketum Partai Ummat : Kita Lawan dan Basmi!
Pemerintah tentu memiliki data orang miskin di Indonesia, saat ini di angka berapa. Ukuran angka kemiskinan ini dijadikan jurus tidak elok melakukan pembatasan dengan variabel harga tiket. Sudah pasti rakyat kelas akar rumput tereleminasi secara otomatis. Pemerintah tidak memihak rakyat kecuali kelompok kecil tertentu.
Konsep Negara sebagai rumah bagi rakyatnya sendiri acapkali dikadali oleh operator kekuasaan. Kian bertambah hari, penguasa semakin congkak dan percaya diri untuk terang-terngan mengkastakan rakyat yang sejatinya pemilik mandat kekuasaan. Penguasa kini lakskana pohon yang tumbuh meninggi tetapi congkak. Dia lupa asal tumbuhnya adalah pada keputsan politik akar rumput rakyat yang tereleminasi oleh banyak kebijakan saat ini.
BACA JUGA : Hanya Simbol Kedaulatan Rakyat, Demokrasi Indonesia Kini ‘Dibajak’ Oligarki
Maka apapun yang meninggi tapi lupa “tanah kerendahan” yang muncul kemudian wujud eksistensi. Wujud “aku” kerap membuat lupa kesejatian diri. Wujud Tuhan kemudian ditepiskan karena ego menjadi kiblatnya mengatur-ngatur sekalipun menentang Tuhan. Menentang rakyat yang suara mereka adalah suara Tuhan.
Kekuasaan dapat diukur dari meta analisis kebijakan. Bagaimana input dari satu unsur mekanisme dalam perumusan kebijakan telah dilakukan sebelum out kebijakan itu ada. Lalu apa yang menjadi outcome dari kebijakan itu sendiri
Orang boleh saja berkuasalah setinggi-tingginya tapi tetaplah benamkan ego kekuasaan di tanah kerendahan, hati rakyat. Dengan begitu setidaknya produk kebijakan publik benar-benar berorientasi untuk kepentingan publik, bukan kepentingan elit, oligarki, dan kelompok orang tertentu.
BACA JUGA : Oligarki Kian Kuat Picu Konflik Sosial, Para Pakar di Dunia Suarakan Keprihatinan Bersama
Sekalipun kekuasaan diemban oleh para oligarki, namun mengelola negara tidak sama dengan mengelola bisnis. Karena negara bukan tempat membisniskan pelayanan kepada rakyat! Kelompok oligarki atau elemen dari anak bangsa manapun punya kesempatan yang sama dalam mengambil bagian kekuasaan politik praktis.
Infrastruktur politik yang diatur oleh negara menjadikan partai politik sebagai pintu masuk bagi siapa saja anak bangsa untuk berperan dan terlibat berpemerintahan. Hanya saja, syarat bagi seorang aktor kekuasaan haruslah berjiwa negarawan. Oligarki haruslah sebagai oligarki negarawan. Kalangan dan elemen entitas masuarakat manapun wajib hukumnya menjadi negarawan ketika memutuskan berpolitik.
Oligarki mesti mampu menanggalkan semangat bisnisnya dalam kekuasaan. Akan sangat rentan kekuasaan di tangan oligarki yang bisa saja bersiasat mengambil ruang keuntungan bagi konglomerasi. Oligarki mestinya menjajdikan kesempatan berkuasa untuk menjawab tantangan yang dihadapi rakyat sekarang ini. Semangat untuk berpihak kepada rakyat dan melepaskan unsur kepentinagn sempit, lalu menebarkan kebaikan universalitas yang rahmatan lil’alamin, bukan untuk kemaslahatan satu golongan umat, tapi untuk seluruh rakyat.
BACA JUGA : Pertegas Wilayah Kelola Rakyat, Robohkan Oligarki Kapitalistik
Menjadi negarawan adalah syarat mutlak masuk ke dalam politik praktis. Jika tidak, sampai kapanpun negara selalu tersandera oleh kepentingan kelompok elit kekuasaan yang mengkhianati mandat rakyat. Kekuasaan politik juga bukan tempat sekadar penopang ekonomi dan sandaran hidup dari para pengangguran intelektual. Kontestasi politik bukan layaknya lowongan kerja yang menawarkan dasi dan jas sebagai orang gedungan. Tapi ia adalah jalan pengabdian yang siap memimpin dengan jalan penderitaan sekalipun. Negara memberikan amanah actor kekuasaan sebagai pelayan rakyat, bukan membisniskan pelayanan negara dengan rakyat! (jejakrekam)
Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebijakan Banua
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/06/08/negara-tidak-berbisnis-dengan-rakyat/
Klik juga Politisisasi Agama menghasilkan HOAX yang Terpercaya !!!
Warga Banua Banjar 2024 pengen yang Baru di parlemen KalSel !!!!
Foto-foto BEM SI (Badan Executive Mahasiswa Seluruh Indonesia) dan simpatisannya ??!!??
DAYAK VIRAL : #MaafBolehSajaProsesHukumTetapBerjalan !!!!!
Benang Merah DEMO di KalSel !!!
Silahkan klik ini juga : "Operasi
Doktrin Terorisme ukhti FPI" : Muhammad Uhaib As’ad Ketua KAMI Kal-Sel
sebut Rezim Sekarang "Tidak Berbeda" dengan Rezim ORBA ?!!!
Sebagai pelengkap klik ini juga ya : Fraksi PKS & Demokrat "Jangan Buang Badan" - DEMO : Muhammad Uhaib As’ad , Ahdiat Zairullah hingga Rocky Gerung
Info tambahan Klik juga Ade Armando Doa Kebaikan Untukmu : Cuci Otak "Anak Muda" akhirnya apapun SALAH tanpa AKHLAK
yang ini klik Saatnya PERCAYA TUHAN dan Jokowi !!! Demo 11 April 2022, MAHASISWA atau MAHASEWA ??!!!
klik juga ini Demo 11 APRIL : Ustadz Ormas Terlarang HTI di "SANJUNG" di KalSel, ini buktinya !!! Benarkah kader Ormas Terlarang HTI !!!
klik juga ini #JanganMaudiWALUHi
juga ini Foto-foto BEM SI (Badan Executive Mahasiswa Seluruh Indonesia) dan simpatisannya ??!!??
yang ini juga klik #JokowiSelaluSALAH
Jangan lupa klik ini juga Mengenal Wakil Rakyat KALSEL dan Kota Banjarmasin 2019-2024
serta klik ini 2024 : Saatnya Partai baru SUKSES di KalSel hingga Indonesia !!!
https://gusdurian.net/pernyataan-sikap-jaringan-gusdurian-mengutuk-segala-bentuk-kekerasan/
Klik juga videonya dilink dibawah ini :
BONGKAR OTAK DALANG AKSI 11 APRIL
Di bantu share agar masyarakat tidak ikut ikutan🙏🙏 Salam Indonesia Damai
