BLK Prov Kalsel Resmi Buka Pelatihan di masa New Normal Tahun 2020

 

Migo Berita - Banjarmasin - BLK Prov Kalsel Resmi Buka Pelatihan di masa New Normal. Ditandai dengan kehadiran Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bapak  H.Siswansyah, SH.MH yang di dampingi Kasi Penyelenggara Diklat Ibu Dra, Mastur Manurung, MM dan Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalimantan Selatan Pak Suhirman yang bertajuk Pembukaan Pendidikan  Pelatihan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Institusional APBN T.A 2020 Angkatan Pertama pada hari Selasa 25 Agustus 2020.

 

Ada 4 Kejuruan, yaitu Otomotif, Menjahit , Administrasi Perkantoran dan Multimedia, dimana secara simbolis menerima Kartu Siswa kelas Multimedia diwakili oleh Nalarini Ismira, sedangkan dari Otomotif diwakili oleh Akhmad Najib. 

Untuk kelas Multimedia sendiri yang mendapatkan kesempatan ada 16 putra-putri terbaik KalSel, yaitu :

1.Ahmad Fauzi Rahman✅ call me Fauzi
2.Alfin Rahmat Putra✅ call me Alfin
3.Ahmad Shaufi✅ call me Shaufi
4.Ahmad Tantawi Jauhari✅ call me Awi
5.Muhamad Fauzi✅ Kiyau Ulun Muhamad atau Em Ha De
6.Dita Triana✅ call me Dita
7.Nalarini Ismira✅ call me Nala
8.Ryan Sabana Putra✅ call me Ryan
9.Ahmad Ridhani✅ call me Dhani
10.Siti Zulfa Laila✅ call me Zulfa
11.Milad Alzira Yenti✅ call me Yeyen
12.Chandra Adhi Saputra✅ call me Chandra
13.Muhammad Rizky Echrian noor ✅ call me Rizky
14.Muhammad Rama✅ call me Rama
15.Nurhaliza Azlina✅ call me Liza
16.Rahmah✅ call me Rahma

 

 

 

 

 

 

 

Kita dari Multimedia :
Dari Kiri kekanan berdiri :
Dani-Dita-Zulfa-Nala-Muhamad-Pak Kurmanto- Yeyen-Azlina-Rahma-Chandra-Shaufi
Dari kiri kekanan duduk :
Rama-Alfin-Rizky-Awi-Fauzi-Ryan

Dari Siswa/i Menjahit :
1. Halimah  biasa di panggil Halimah atau H5H
2. Muhammad sya'rani biasa di panggil Rani
3. Hayatus Solehah  biasa dipanggil Aya
4. Nor Inayah  biasa dipanggil Inayah atau Nayah
5.Raudatun Ni'mah  biasa dipanggil Raudah
6. Selvi Ahika Rohmania  biasa dipanggil Selvi
7. Suriyanie  dipanggil ani
8.Reftiani savia lauda  biasa di pnggl LAUDA
9. Ida widayanti biasa di pnggl ida
10.Ulfa Hidayati Rahman  biasa dipanggil ulfa
11. Halimah  biasa dipanggil Halimah
12. Risma Widiyanti  biasa d panggil Risma
13. Arie woulandari d panggil arie
14. Eka Megawaty  biasa d panggil eka
15. Indri Eka Wulandari  biasa di panggil indri
16. Fatimah  biasa dipanggil Fatim 

Kita dari Menjahit :
Dari Kiri kekanan berdiri :
Ulfa - arie - ani - fatimah - aya - indri - halimah/h5h - halimah - raudah - eka
Dari kiri kekanan duduk :
Selvi - hidayah - rani - risma - ida - lauda

Kita dari Siswa/i kelas otomotif
1.M.Haris
2.Muhammad Husin Qaderi
3.Akhmad Najib (NAJIB)
4.Hasfiani Hafiz
5.Nor halimah
6.Bahrudin
7.Muhlis
8.M.Arrieza(reza)
9.Ahmad Jubaidi (ubay)
10. Ahmad Syarifuddin( Udin)
11.Muhammad Nisfan Rahim
12.Ruslan Siddik
13. Arif
14. Muhammad Fauzan (Uzan)
15.Zebli
16.Muhammad Firdaus (Firda/Daus)

Kelas Otomotif 

dari kiri ke kanan berdiri                                                                                                                    Ruslan, Zebli, Reza, Arif, Udin, Nazib, Nisfan, Halimah
Dari kiri ke kanan duduk
Usin, Haris, Muhlis, Daus,  Hafiz, Fauzan.

Mereka bertekad berusaha giat untuk mendapatkan hasil maksimal dalam pelatihan.

Re-post by MigoBerita / Rabu/26082020/18.42Wita/Bjm

Ada apa dengan PILKADA Kalsel dan Gas LPG 3kg selalu "Langka Berulang"

Migo Berita - Banjarmasin - Ada apa dengan PILKADA Kalsel dan Gas LPG 3kg selalu "Langka Berulang". PILKADA 2020 Indonesia hingga Kal-sel semakin dekat, pertarungan Calon semakin terlihat baik di kota/kabupaten hingga provinsi. Belum lagi masalah Gas 3kg yang selalu "Langka Berulang", seperti tidak ada solusi. Padahal menurut pengamat Ekonomi asal Banjarmasin Pak Muhamad, kita sebagai rakyat biasa aja mudah memahami ini ada "Permainan Oknum Nakal", maksudnya kita kan tahu by data siapa aja yang berusaha di sektor migas di Kalsel ini, kemudian bisa dibuka by data per kecamatan, kelurahan hingga rw dan rt daerah mana saja yang mendapatkan jatah gas 3kg dan berapa keperluannya setiap bulan by data. Lalu kenapa bisa langka ujarnya ?? ... Hem..biarlah para pembaca sendiri yang menilainya, Otonomi Daerah (Kekuasaan Daerah lebih dominan dari pusat) seharusnya bisa memberi kebijakan yang lebih mengena buat rakyat banua Kalimantan Selatan. Silahkan pembaca Migo Berita yang berfikir, ada apa ini.. Kumpulan beberapa artikel sudah disiapkan untuk dibaca hari ini, don't miss its...

Gas Melon Langka, YLK Usul Kuota LPG 3 Kilogram untuk Wilayah Kalsel Ditambah

KETUA Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalimantan Selatan, Murjani, mendorong pemerintah agar melakukan penambahan kuota LPG bersubsidi 3 kilogram untuk wilayah Kalsel. Permintaan ini mengingat fenomena langkanya gas melon, khususnya di wilayah Kota Banjarmasin belakangan waktu terakhir.

MENURUT Murjani, untuk melakukan penambahan kuota ini Hiswana Migas dan Pertamina mesti menaruh perhatian khusus. Semisal, mengecek ketersediaan kuota LPG 3 kilogram yang dimaksud.

“Kuota Kalsel tidak pernah bertambah dibandingkan provinsi lain. Ini Hendaknya Hiswana Migas harus melobi pemerintah pusat dan juga pihak DPR RI Komisi VII untuk penambahan kuota tersebut. Sebab ini menyangkut APBN,juga pihak pertamina harus back up,” ujarnya.

Tak cuma itu, Murjani juga mendorong Pemprov Kalsel agar mendukung penuh agenda penambahan kuota ini. Sebab, jika tak ditambah, ia berasumsi masalah ini akan terus terulang.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Birhasani mengatakan, kelangkaan ini terletak pada kebijakan Pertamina. Masalah itu, urai Birhasani, terjadi lantaran cara penjualan LPG 3 kilo itu secara terbuka, mestinya harus tertutup, sehingga banyak yang mampu membeli LPG itu.

“LPG 3 kilogram bersubsidi itu hanya diperuntukan untuk orang yang tidak mampu dan juga para pedagang mikro. Akibat penjualannya sistem terbuka, siapapun bisa membeli, maka ini sistem distribusinya yang salah,” bebernya.

Adapun Birhasani tidak mempermasalahkan persoalan kuota LPG yang dinilai tidak merata. Sebab, pengaturan kuota untuk gas melon juga sudah diatur, hanya diperuntukkan untuk warga miskin.

“LPG 3 kilogram itu hanya diperuntukkan untuk orang miskin dan pengusaha mikro. Saya rasa untuk kuota tidak ada masalah kalau hanya untuk itu. Tetapi akibat sistem distribusi terbuka, maka banyak para ASN, restoran bahkan yang membelinya LPG,” kata Birhasani.

Dengan sistem distribusi terbuka ini, ia juga berasumsi maka akan terjadi penyimpangan. Terutama di pangkalan yang menjual bebas, sehingga masyarakat banyak membeli dan dijual lagi ke masyarakat.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/25/gas-melon-langka-ylk-usul-kuota-lpg-3-kilogram-untuk-wilayah-kalsel-ditambah/ 

Berebut Massa Nahdliyin di Banjarmasin, Apakah Ibnu Sina atau Haris Makkie yang Unggul?

DALAM tradisi Nahdlatul Ulama (NU) di Kalimantan Selatan, ketua ormas Islam selalu berbasis pesantren dan kalangan ulama ini. Namun, tradisi ini sepertinya telah bergeser.

ETNOGHRAPER Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Setia Budhi mengungkapkan saat ini justru tampuk pimpinan di dewan tanfizdiyah NU Kalsel diisi kalangan birokrat dan aktivis LSM atau parpol, khususnya dari PDI Perjuangan.

“Jadi, bagi saya, dalam membaca politik harus hati-hati klaim gerbong NU Banua Anam akan segaris lurus dengan figur ketua,” ucap Setia Budhi kepada jejakrekam.com di Banjarmasin, Senin (24/8/2020).

Dalam hipotesisnya, Setia Budhi menyebut bahwa Ketua NU Kalsel dalam hal ini Abdul Haris Makkie tidak berbanding lurus dengan arah dukungan basis warga Nahdliyin.

“Lalu, apakah PWNU Kalsel hasil Konferwil 2017, Abdul Haris Makkie sebagai ketua wilayah dan sekretarisnya, Berry Nahdian Furqon untuk masa khidmat 2018-2023 itu secara langsung akan mendapat dukungan warga NU?” cecar doktor lulusan University Kebangsaan Malaysia ini.

Menurut Setia Budhi, tampaknya perlu kerja keras bagi Haris Makkie yang akan berlaga di pemilihan Walikota Banjarmasin, maupun Berry Nahdian Forqan yang akan bertarung di pemilihan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) untuk menyakinan basis politiknya.

“Sebab, selama lima tahun ini, basis dukungan NU dan justru lebih banyak nampak bersilarurrahim dengan petahana (Walikota Ibnu Sina). Apalagi, Ibnu Sina masuk dalam jajaran penasihat ormas Islam ini,” paparnya.   

Nah, diakui Setia Budhi, jika awalnya Haris Makkie selaku Ketua PWNU Kalsel diharapkan bisa menggarap sokongan warga NU se-Banua Anam, maka ketika didorong maju ke Pilwali Banjarmasin, tentu basisdukungan akan berbeda.

“Basis warga NU se-Banua Anam bisa saja akan terpecah, disebabkan terhalangnya suara arus bawah yang mayoritas mengehendaki ketua NU itu berkompetisi pada level provinsi,” tuturnya.

Terbukti, menurut Setia Budhi, PKB yang identik dengan suara Nahdlyin, justru hari ini ikut dalam koalisi mendukung petahana.

Dosen FISIP ULM ini menyebut hal ini buah nyata bahwa model silaturrahim yang selama ini dibangun Ibnu Sina berjalan sangat efektif.

Apakah ada kaitan dengan Pilgub Kalsel dengan Pilwali Banjarmasin? Bagi Setia Budhi, jika melihat figur yang main di Pilwali Banjarmasin, tampaknya tidak ada kaitan atau pengaruh langsung.

“Sebab sampai hari ini, tidak nampak garis politik antara bakal calon gubernur dengan bakal calon walikota yang bertanding,” ucap pengamat politik senior ini.

Setia Budhi menganalogikan jika misalkan ada kaitan langsung antara Golkar yang mengusung Paman Birin (Gubernur Sahbirin Noor), maka seharunys Golkar mengusung Haji Yuni (H Yuni Nur Abdi Sulaiman) sebagai Ketua DPD Golkar Kota Banjarmasin.

“Atau jika misalnya PKS mau mengamankan suara gubernur, maka seharusnya mendukung sang petahana disebabkan secara kultural basis PKS Kota Banjarmasin tetap solid bergandengan tangan dengan petahana,” urai Setia Budhi.

Jika demikian, kata dia, secara hipotesis sang petahana masih lebih unggul dalam “model politik bacaruk” seperti ini. Sebab partai politik para pengusung tidak ada yang solid secara ideologis, bahkan soliditas itu hanya ditakar dari aspek pragmatis.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/24/berebut-massa-nahdliyin-di-banjarmasin-apakah-ibnu-sina-atau-haris-makkie-yang-unggul/ 

Beredar, Mardani Berduet dengan Syaifullah? Pengamat Politik : Wakili Banua Anam-Pesisir

JELANG masa injury time, penentuan peta politik bursa calon Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan masih mencair. Apalagi, kini dikabarkan arus kuat untuk terciptanya poros ketiga kian mengemuka.

INFORMASI yang dihimpun jejakrekam.com dari sumber di PPP menyebutkan saat ini, jajaran pengampu kebijakan baik di DPP PPP dan DPP PDI Perjuangan tengah merumuskan siapa yang akan dijagokan dalam Pilgub Kalsel 2020 mendatang.

Kabarnya, nama Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel yang juga mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming disebut-sebut masuk dalam satu kandidat untuk diusung partai banteng.

Sementara dari kubu PPP, disebutkan nama anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha bakal disandingkan dengan Mardani H Maming. Koalisi parpol nasionalis dan Islam ini, digadang-gadang bakal disokong Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ini dengan catatan, jika nama Mardani H Maming sebagai bakal calon Gubernur Kalsel diduetkan dengan politisi kawakan PPP, Syaifullah Tamliha sebagai bakal calon wakilnya.

Pengamat politik FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Dr Fahrianoor pun mengakui kans untuk terbangun poros ketiga sangat terbuka.

“Jadi, suguhan pilihan bagi rakyat lebih beragam di Pilgub Kalsel. Tidak hanya kubu petahana, Gubernur Sahbirin Noor (Paman Birin) yang bakal diduetkan dengan H Muhidin (eks Walikota Banjarmasin). Begitupula, kubu lainnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof Denny Indrayana bersama mantan Wabup Tanah Bumbu, Difriadi Darjat. Tapi, ada pilihan lain yang menarik,” tutur Fahrianoor kepada jejakrekam.com, Selasa (25/8/2020).

Menurut dia, mengemuka wacana untuk menduetkan Mardani H Maming-H Syaifullah Tamliha, jika keduanya diperintahkan elite partai di Jakarta untuk maju berlaga, tentu akan menambah dinamisasi politik di Kalsel.

“Tentu akan lebih bagus lagi. Sebab, publik bisa disodorkan kader dan figur terbaik partai. Pilihan masyarakat Kalsel pun akan beragam. Ini baik untuk pendidikan politik Banua,” cetus doktor komunikasi lulusan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung ini.

Fahri pun mengapresiasi jika dua parpol; PDIP dan PPP membangun kongsi politik dengan mengusung Mardani H Maming alias MHM yang kini Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan Syaifullah Tamliha (ST) sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat.

Menurut dia, jika hal itu terwujud, maka posisi petahana semakin berat memenangkan Pilgub Kalsel. Sebab, kata dia, secara modal politik kubu penantang Denny Indrayana-Difriadi dan Mardani-Syaitullah Tamliha sama-sama mumpuni dan memiliki basis massa di akar rumput kuat.

Dia menyebut duet Mardani-Syaifullah pun memiliki keunggulan dibandingkan pesaing, karena akan memadukan poros Banua Anam dan Banjar Pesisir. Mardani adalah Bupati Tanah Bumbu termuda. Sedangkan, Syaifullah Tamliha merupakan salah satu tokoh muda NU yang memiliki basis massa pendukung di wilayah Banua Anam dan Kabupaten Banjar.

“Bandingkan dengan figur Denny-Difriandi mungkin hanya akrab di wilayah pesisir Banua. Sementara, petahana H Sahbirin Noor belum menentukan figur wakil yang mampu menggarap konstituen di Banua Anam,” tuturnya.

Bahkan, Fahri pun tidak ragu mengunggulkan duet MHM dan ST, karena selain merepresentasikan poros Banua Anam dan Banjar pesisir, juga dikenal figur yang kenyang asam garam politik dan pemerintahan.

“Kapasitas dan kualitas masing-masing kandidat, pengalaman di politik pemerintahan MHM dan ST menarik untuk diunggulkan,” tandasnya

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/25/beredar-mardani-berduet-dengan-syaifullah-pengamat-politik-wakili-banua-anam-pesisir/ 

Tujuh Bakal Calon Independen Penuhi Syarat Ikut Pilkada Kalsel 2020, HST Terbanyak

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan sejumlah nama bakal pasangan calon independen dalam Pilkada Kalsel 2020. Daftar nama ini dirampungkan para komisioner usai melakukan tahapan verifikasi faktual belum lama tadi.

MENGACU data KPU, ada tujuh bapaslon yang berhak mendaftar sebagai peserta pilkada pada 4-6 September 2020 ini. Mereka dapat melenggang menjadi peserta pilkada lantaran syarat, khususnya dukungan KTP warga sudah terpenuhi.

Komisioner KPU Provinsi Kalsel, Hatmiati Masy’ud, merinci bapaslon yang berhak antara lain ada Aulia Oktafiandi-Mansyah Sabri, Akhmad Tamzil-M. Ilham Effendhy, serta Fakih Jarjani-Abu Yazid Bustami dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Di Tanah Bumbu, ada bapaslon Mila Karmila-Zainal Arifin. Sementara, di Kabupaten Kotabaru ada bapaslon Burhanudin-Bahrudin. Selain itu, ada pula bapaslon Andin Sofyanoor-M. Syarif Busthomi dari Kabupaten Banjar. Dan bapaslon Khairul Saleh-Habib Muhammad Ali Al Habsyi.

“Para bapaslon ini berhak mendaftarkan diri di KPUD peserta pilkada yang rencana di buka 4-6 september 2020 nanti,” imbuhnya.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/26/tujuh-bakal-calon-independen-penuhi-syarat-ikut-pilkada-kalsel-2020-hst-terbanyak/ 

Listiani Ajukan Pensiun Dini, Poros Ketiga Masih Terbuka di Pilkada Balangan

KESERIUSAN Hj Listiani untuk ikut berkompetisi dari perebutan kursi Bupati-Wakil Bupati Balangan pada 9 Desember 2020, kian kuat. Ini terbukti, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Balangan ini akan segera mengajukan pensiun dini.

LISTIANI mengungkapkan pengajuan surat pensiun dini sebagai aparatur sipil negara (ASN) serta melepas jabatan merupakan bentuk komitmen dan memenuhi persyaratan kontestan pilkada.

“Insya Allah saya positif akan maju mencalonkan diri sebagai calon Bupati Balangan,” ucap Listiani kepada awak media di Paringin, Selasa (25/8/2020).

Rencananya, Listiani mengatakan dirinya akan mulai cuti pada September 2020 mendatang. Sebab  surat pengajuan pensiun telah disetujui oleh Bupati Balangan, Ansharuddin.

Soal parpol yang akan mengusungnya maju menantang sang atasannya, Listiani mengaku sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah parpol. Terutama yang belum resmi mengeluarkan mandat dukungan kepada bakal calon lain.

“Kami sudah menjalin komunikasi erat dengan tiga parpol yakni PBB, Partai Gerindra dan PAN,” tegas Listiani.

Jika SK parpol pendukung sudah dikantongi, Listiani memastikan pihaknya akan mendeklarasikan diri dan mempublikasikan kepada khalayak ramai untuk menjadi peserta pilkada Balangan 2020.

“Soal siapa yang akan mendampingi saya, akan dideklarasikan nanti setelah mandat dukungan dari parpol pengusung,” katanya.

Terpisah, Bupati Balangan H Ansharuddin mengaku telah menyetujui permohonan pengajuan pensiun dini Listiani.

“Iya, sudah saya setujui dan tanda tangani, sekarang sudah masuk proses di Badan Kepegawaian Kabupaten Balangan,” bebernya.

Persoalan pensiun dan keinginan majunya Listiani untuk calon Bupati Balangan ini jika terwujud, tentu akan mewarnai pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Sanggam.

Hingga kini, hanya dua pasang kandidat yang muncul sebagai calon peserta pilkada. Yakni, dari kubu petahana  Bupati Balangan H Ansharuddin bersama M Nor Iswan dan Wakil Ketua DPRD Balangan dari PPP, H Abdul Hadi bersama H Supiani.

Di lain pihak, bakal pasangan calon dari jalur perseorangan, H Riza Jihadi yang merupakan mantan komisioner KPU Kalsel bersama M Arsyad oleh KPU Balangan dinyatakan tidak lulus verifikasi faktual.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/25/listiani-ajukan-pensiun-dini-poros-ketiga-masih-terbuka-di-pilkada-balangan/ 

Tak Punya Kursi di DPRD Banjarmasin, PSI Gabung Kubu Petahana Ibnu Sina

SANG petahana Walikota Ibnu Sina yang menggandeng Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin Arifin Noor, terus banjir dukungan untuk menatap suksesi 2020 mendatang.

IBNU Sina pun secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) dukungan DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI). SK itu pun langsung diserahkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha kepada Ibnu Sina di Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Lantaran tidak memiliki kursi di DPRD Kota Banjarmasin hasil Pemilu 2019, dukungan PSI tersebut seakan tak berpengaruh terhadap sang petahana yang saat ini punya modal 10 kursi untuk mempertahankan takhta.

Sepuluh kursi tersebut hasil dari dukungan Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa yang masing-masing punya 5 kursi di DPRD Kota Banjarmasin.

Adanya dukungan ini, Ibnu Sina juga mengucap terimakasih kepada Plt ketua umum PSI Giring Ganesha Djumaryo, yang telah menyerahkan dukungan kepadanya untuk maju dalam Pilwali Banjarmasin 2020 mendatang.

“Terimakasih kepada PSI yang telah ikut berkoalisi dan memberikan dukungan kepada kami, ujar Ibnu Sina, usai terima SK yang diserahkan di Jakarta.

Mantan Ketua DPW PKS Kalsel ini juga berkomitmen siap melanjutkan Banjarmasin Baiman (barasih wan nyaman) 2 bersama Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Arifin Noor.

“Untuk membangun Kota Banjarmasin lebih baik lagi ke depan bisa tercatat dalam sejarah kebersamaan kita,” ucapnya.

“Jadi saya kira kerjasama kita ini bukan hanya terbentuk disini tetapi bisa lebih berlanjut lagi, dan mudah-mudahan juga ada teman dari PSI di DPRD kota Banjarmasin,” tandas Ibnu Sina.

Sekadar diketahui, selain duet ini ada dua paslon lagi yang maju di Pilwali Banjarmasin 2020 lewat jalur parpol. Yakni Ananda dan Mushaffa Zakir, Abdul Haris Makkie berpasangan dengan Ilham Noor.

Disusul satu pasangan dari jalur perseorangan, Khairul Saleh dengan Habib Muhammad Ali Alhabsyi.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/25/tak-punya-kursi-di-dprd-banjarmasin-psi-gabung-kubu-petahana-ibnu-sina/

Banyak Dikritik, Pengamat Justru Nilai Proyek Trotoar Kayutangi Sudah Ideal

KETUA Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Intakindo) Kalimantan Selatan Nanda Febryan Pratamajaya menilai proyek trotoar kayutangi tidak akan memakan bahu jalan.

MENURUT Nanda, dalam konstruksi merupakan hal lumrah bila ada galian yang terkesan bakal memakan bahu jalan.

“Bahu jalan menyempit dianalogikan ruas jalan mengecil, padahal tidak. Itu menurut saya hal biasa dalam konstruksi, itu dampak lalu lintasnya yang sementara dirasakan,” jelasnya.

Planolog ini menilai desain proyek trotoar di Kayutangi itu hampir mirip dengan yang ada di kawasan Ahmad Yani. Jadi menurutnya, kemungkinan untuk memakan bahu jalan sangat kecil terjadi.

Nanda lantas menjelaskan bahwa pembangunan trotoar sebenarnya merupakan amanah dari Undang-Undang. Yang mana pembangunan itu bersifat wajib.

“Idealnya, dimana ada jalan disitu ada trotoar, karena pengguna jalan ini bukan hanya pengendara bermotor tapi jalan kaki juga. Namun disesuaikan dengan kapasitas jalannya,” tuturnya. 

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/25/banyak-dikritik-pengamat-justru-nilai-proyek-trotoar-kayutangi-sudah-ideal/ 

Trotoar Kayutangi Digarap, Warga Banjarmasin Minta Jangan Mempersempit Jalan

PEMKOT Banjarmasin terus berupaya meningkatkan citranya dengan mempermak wajah kota. Satu demi satu pembangunan dilaksanakan, mulai dari gedung sampai trotoar jalan.

TERAKHIR, di kawasan Jalan Brigjen H Hasan Basry, Kayutangi kembali dibuat trotoar ramah pengguna jalan untuk penyandang disabilitas. Di samping itu, Pemkot ingin agar pintu gerbang kota ini lebih tertata.

Namun, hal tersebut rupanya tak sejalan dengan kalangan warga. Yannor misalnya. Menurutnya, pembangunan trotoar di ibukota Kalsel ini hanya akan kembali mempersempit ruas jalan.

“Banyak trotoar di bahu jalan raya yang seakan tidak berguna. Justru hanya menyempitkan jalan saja. Ujung-ujungnya bikin macet,” ucap Yannor saat berbincang dengan jejakrekam.com, Selasa (25/8/2020).

Ia lantas membandingkan dengan kawasan Yogyakarta. Menurut Yannor, Banjarmasin harusnya meniru kawasan ramah pejalan kaki seperti di Malioboro.

“Tapi kita tahu Jogja itu totalitas. Bahkan hanya sedikit ruang untuk pengendara sepeda motor di kawasan Malioboro itu,” tambahnya.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin menyebut bahwa proyek tersebut sepenuhnya dipegang Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XI Banjarmasin.

Proyek ini pun sebenarnya sudah direncanakan sekitar awal tahun 2020 lalu. Untuk mempermak kawasan Kayutangi dibutuhkan dana tak sedikit, nominalnya mencapai angka Rp 10 miliar.

Dari pantauan jejakrekam.com, proyek trotoar tersebut rupanya sudah mulai dijalankan. Bahkan beberapa di antaranya terlihat telah rampung dan bisa dilalui oleh pejalan kaki.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/25/trotoar-kayutangi-digarap-warga-banjarmasin-minta-jangan-mempersempit-jalan/ 

Menengok Kondisi Taman Satwa Banjarmasin di Tengah Pandemi Covid-19

PANDEMI Covid-19 membuat kondisi Taman Satwa Banjarmasin kian sepi. Kebun binatang satu-satunya yang ada di kota berjuluk Seribu Sungai ini ditutup sejak April lalu untuk meminimalisasi penularan virus Corona.

SAAT dikunjungi jejakrekam.com, pada Selasa (25/8/2020), hanya terlihat para penjaga kebun binatang berkeliling, memberi makan lewat jeruji pagar dan membawa jerami baru ke kandang binatang.

Petugas kebun binatang Taman Satwa Banjarmasin, Alwan, mengaku prihatin dengan kondisi ini.

Kendati ditutup, namun Alwan mengatakan bahwa ada saja kadang-kadang warga dari luar kota yang berkunjung ke kebun binatang Jahri Saleh. Dan itu diperbolehkan oleh pihaknya untuk masuk.

“Kasian saja seperti kemarin itu ada dari Marabahan, ayah dan anaknya datang. Jadi kami perbolehkan dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Dan itu pun jumlahnya tidak banyak,” ujarnya.

Di sini, sedikitnya ada 20 jenis binatang dengan beberapa zona. Di antaranya seperti aves, poultry, primata, reptil.

Alwan menyatakan, saat ini kondisi semua binatang yang ada di Taman Satwa Banjarmasin dalam keadaan sehat. Tak ada yang sampai meninggal akibat kelaparan.

“Meski sepi pengunjung dan pemasukan minim, tapi syukurnya ada suntikan dana rutin dari Pemerintah Kota Banjarmasin,” ucap Alwan.

Perlu diketahui, Taman Satwa Banjarmasin yang berada di bawah Dinas Ketahanan Pangan Pertaninan dan Perikanan (DKP3) pun kini rutin melakukan penyemprotan disinfektan setiap bulannya.

Untuk penyemprotan, menggunakan hands sprayer yang berisikan cairan disinfektan. Maklum, di tengah kondisi yang rawan M saat ini, perlu adanya sterilisasi tempat-tempat benda mati.

Area yang menjadi sasaran penyemprotan tim DKP3 Banjarmasin yakni lorong-lorong di samping kandang hewan, pagar pembatas yang tersentuh tangan pengunjung, maupun pintu masuk dan keluar taman. 

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/25/menengok-kondisi-taman-satwa-banjarmasin-di-tengah-pandemi-covid-19/

Pantau Protokol Covid-19 di Duta Mall, Dinkes Banjarmasin Soroti Keran Air

RENTAN jadi wahana bergerombol dan terbuka potensi penyebaran virus Corona (Covid-19), Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan di Duta Mall Banjarmasin pada Selasa (25/8/2020).

KEPALA Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Machli Riyadi mengatakan dengan pemantauan ini, dapat dipastikan pusat perbelanjaan berada di tengah kota menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dengan benar.

“Dari pantauan di lapangan, mall sudah menerapkan standar pelayanan untuk mencegah terjadinya paparan virus Corona,” ujar Machli Riyadi, usai berkeliling Duta Mall.

Menurut dia, dari hasil pantauan, terbukti dari tempat cuci tangan dapat ditemukan di berbagai sudut tempat. Selain itu, Duta Mall juga menerapkan pendeteksi suhu tubuh guna mengecek pengunjung dengan menggunakan thermal scanner.

Pada thermal scanner ini, petugas tidak lagi menodongkan alat ke kepala pengunjung untuk di cek suhu tubuhnya. Namun, pengunjung cukup menengok monitor yang telah disediakan untuk mengetahui suhu badan.

“Setiap pintu masuk mall sudah ada tempat cuci tangan. Alat pendeteksi suhu tubuh menggunakan thermo scanner yang sudah canggih,” ucap mantan Wakil Direktur RSUD Ulin Banjarmasin ini.

Namun, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Banjarmasin ini tetap memberi catatan kecil terhadap pihak pengelola Duta Mall.

Misalnya, kata Machli, adanya beberapa keran air yang telah patah. Kondisi itu diminta Machli agar segera diperbaiki pihak manajemen atau pengelola pusat perbelanjaan milik Govindo Group ini.

Terlepas dari hal itu, Machli pun menilai keasadaran warga mall baik pengunjung maupun pegawai sudah sangat baik. Sebab, dari hasil pengamatan, tidak ada pengunjung tak bermasker.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/25/pantau-protokol-covid-19-di-duta-mall-dinkes-banjarmasin-soroti-keran-air/

Operasi Pasar LPG 3 Kilogram Pertamina Tak Bisa Atasi Kelangkaan

KELANGKAAN gas LPG tabung 3 kilogram, makin lama. Ini setelah di sejumlah pangkalan dan warung yang menjual eceran gas bersubsidi itu tampak memasang pengumuman kosong.

WARGA Teluk Tiram, Banjarmasin, Saniyati mengungkapkan saat ini, beberapa pangkalan dan warung yang biasanya menjual gas melon mengalami kekosongan.

Harga isi uang pun kian melambung dalam kisaran Rp 30 ribu hingga Rp 37 ribu per tabung.

“Harganya di luar ketentuan atau harga eceran tertinggi yang hanya Rp 17,5 ribu seperti dipatok pemerintah,” ucap Saniyati kepada jejakrekam.com, Rabu (26/8/2020).

Alasan pangkalan diakui Saniyati, kebanyakan LPG 3 kilogram ini belum disuplai pihak agen atau distributor yang telah mengantongi izin dari Pertamina.

“Hampir dua pekan ini, gas melon melambung tinggi. Akibat banyak pangkalan yang kosong, harga di tingkat eceran pun sangat tinggi dan beragam,” kata Saniyati.

Ironisnya, untuk membeli LPG 3 kilogram ke kelurahan lain, terkadang tidak dilayani. Karena, setiap pembeli harus membawa kartu keluarga dan bon yang dibagikan kelurahan melalui RT.

Kosongnya pasokan gas untuk masyarakat miskin itu juga dirasakan pemilik warung di Jalan Martapura Lama, kawasan Gudang Hirang, Sungai Lulut, Kabupaten Banjar.

Ia mengakui harga eceran bisa menembus angka Rp 37 ribu. “Sebelumnya, harga sudah berkisar Rp 30 ribu hingga Rp 35 ribu,” ucap Aida, pemilik warung di Jalan Martapura Lama.

Ia mengaku tidak bisa menjual gas melon ini dalam jumlah banyak. Sebab, pembelian untuk dijual lagi dibatasi.

“Kami beli dari pedagang lain seharga Rp 32 ribu per tabung. Jumlahnya pun dibatasi hanya tiga tabung,” kata Aida.

Menurut dia, gas melon memang langka dibanding gas untuk bahan bakar non bersubsidi yang cukup tersedia di pasaran.

“Kalau pun ada operasi pasar yang dilakukan Pertamina, kebanyakan tidak mencapai kawasan pelosok. Ya, seperti kami sekarang,” kata Aida lagi.

Beberapa pemilik kios di kawasan Jalan Dahlia Raya pun hanya bisa menjual LPG ukuran lima kilogram. Rata-rata mereka ketika didatangi, jawabnya kosong karena belum ada suplai dari pangkalan atau agen.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/26/operasi-pasar-lpg-3-kilogram-pertamina-tak-bisa-atasi-kelangkaan/

Tembus Rp 40 Ribu, Disperdagin Banjarmasin Nilai LPG 3 Kilogram Langka Dampak Penyalahgunaan

DALAM dua pekan terakhir, tabung gas LPG bersubsidi 3 kilogram di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sangat langka ditemui oleh warga.

INI dirasakan Mukti, salah satu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Kota Seribu Sungai. Ia mengakui, saat ini tabung gas elpiji sulit didapatkan, bahkan di agennya langsung.

“Hampir se-kota Banjarmasin sulit didapatkan. Nyari mulai dari pangkalan sampai ke agen,” kata Mukti saat berbincang dengan jejakrekam.com, di tokonya, Senin (24/8/2020).

Bukan hanya langka, Mukti juga mengakui bahwa tarif tabung gas berwarna oranye itu sangat melambung tinggi hingga dua kali lipat. Padahal, sebelumnya harganya hanya Rp17-20 ribu per tabung.

“Ada mendengar sampai 40 ribu rupiah satunya. Itu pun sangat langka didapatkan,” ujar pria berusia 26 tahun ini.

Informasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin) Kota Banjarmasin melalui Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bidang Penguatan Perdagangan, Dahliana menyebut kondisi ini lantaran sering terjadi penyalahgunaan tabung gas melon 3 kilogram tersebut.

Masih menurut Dahliana, warga berpenghasilan tetap yang justru seringkali  membeli gas LPG 3 kg, padahal gas melon tersebut hanya diperuntukkan bagi para rumah tangga kurang mampu.

“Lagian gas 3 kilogram ini untuk masyarakat miskin, kadang itu mungkin yang disalahgunakan. Itu salah peruntukannya karena maksud pemerintah untuk subsisdi masyarakat miskin,” ujarnya.

Menanggapi soal harga yang melambung, Dahliana justru mengaku terkejut dengan nominal mencapai Rp 40 ribu. Menurutnya, pihak distributor yang diambil masyarakat ke pangkalan hanya dalam kisaran Rp 17.500.

Ia menduga, ada sejumlah oknum yang sengaja memanfaatkan kondisi saat ini. Dalam hal ini, mungkin saja menurutnya pihak pengecer sengaja melambungkan harga.

“Jadi sampai 40 ribu itu mungkin di pengecer. Mungkin yang nakal dipengecernya. Kami ada dengar-dengar biasalah, tapi sampai mencapai 40 ribu belum ada mendengar,” ujarnya.

Jika hal tersebut terbukti benar, Dahliana mengancam bakal melaporkannya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan lantaran memanfaatkan situasi di tengah kondisi kelangkaan.

Pihak Pemkot Banjarmasin pun mengaku tak bisa berbuat banyak. Pasalnya, pemangku kebijakan di Kota Seribu Sungai ini hanya melakukan pemantauan saja. Sedangkan pengawasan berada di ranah Pemprov Kalsel dan pemerintah pusat.

“Kami memantau sampai ke pangkalan saja.Dan kita tidak punya pengawas. Kalau ada apa-apa, harus koordinasi dengan Pemprov Kalsel dulu,” pungkas Dahliana.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/24/tembus-rp-40-ribu-disperdagin-banjarmasin-nilai-lpg-3-kilogram-langka-dampak-penyalahgunaan/ 

Re-post by MigoBerita / Rabu/26082020/18.01Wita/Bjm

Siapa Penantang Ibnu Sina jadi walikota Banjarmasin !!!

Migo Berita - Banjarmasin - Siapa Penantang Ibnu Sina jadi walikota Banjarmasin !!! Kita tahu bersama, incumbent / petahana Walikota Banjarmasin pak Ibnu Sina akan maju kembali menjadi Calon Walikota Banjarmasin. Lalu, adakah putra terbaik lagi yang bisa menghadapi Ibnu Sina dalam ajang 5 tahunan ini. Kalau sampai Pak Ibnu Sina berhasil lagi menjadi Walikota Banjarmasin, maka ini akan menjadi prestasi tersendiri bagi Pak Ibnu Sina dan para partai pengusung beliau. Karena seperti mistis, setiap 5 tahuhan berganti dan terjadi pemilihan walikota kembali, maka petahana yang kembali mencalonkan diri di kota Banjarmasin pasti KALAH. Nah..apakah di tahun 2020 ini, pak Ibnu Sina mempunyai hoki tersendiri bagi warga kota Banjarmasin, tentunya kita lihat nanti.

(Pic take From Icon Pak Ibnu Sina memakai sepeda ontel didepan balai kota Banjarmasin, mirip dengan Icon Pak Jokowi menaiki sepeda ontel)

Walikota Ibnu Sina Tegaskan Corona Bukan Penghalang Masyarakat untuk Beraktivitas

WALIKOTA Banjarmasin, Ibnu Sina, terus mendorong masyarakat agar selalu produktif meski sedang dalam kondisi sulit Pandemi Virus Corona. Menurut dia, Covid-19 bukanlah penghalang utama untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

HAL demikian ditegaskan Ibnu ketika menjadi narasumber dalam Webinar Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD), Sabtu (22/8/2020). Dia bilang Covid-19 bisa dihindari asal masyarakat taat dan rajin menerapkan protokol kesehatan yang sudah diatur.

Melalui rumah dinas, hal lain juga disampaikannya dalam webinar yang diikuti oleh Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Siti Wasilah itu. Misalnya dengan dilaksanakannya seminar secara online yang bisa diikuti oleh seluruh warga Kota Banjarmasin, pemerintah merasa terbantu untuk membangkitkan kembali tiga aspek yang terdampak pandemi Covid-19, yaitu aspek Kesehatan, ekonomi dan sosial.

“Pemerintah kota juga merasa punya teman dan punya energi baru, energi positif yang bisa membangkitkan seluruh potensi yang ada di Kota Banjarmasin untuk bersama-sama melawan penyebaran covid-19 yang ada di Kota Banjarmasin, dan juga Kalimantan Selatan,” kata Ibnu.

Sementara itu, untuk mendukung pemerintah dalam mencegah penyebarluasan Covid-19 di Banjarmasin, dalam kesempatan yang sama Siti Wasilah menyampaikan bahwa TP PKK Kota Banjarmasin turut serta mendukung dalam Gerakan Jahit Masker yang sudah dilaksanakan sejak bulan Maret lalu.

“Untuk kita tetap terus beradaptasi dengan kebiasaan hidup baru di dalam pandemi covid ini, disertai dengan upaya-upaya untuk mendukung masyarakat kita yang tidak mampu terutama bantuan masker,” katanya.

Selain seminar, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pertemuan rutin Pengurus PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Banjarmasin.

 

Foto: Prokom Banjarmasin

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/22/walikota-ibnu-sina-tegaskan-corona-bukan-penghalang-masyarakat-untuk-beraktivitas/ 

Kumpulkan Ratusan Goweser di Balai Kota, Ibnu Sina Berdalih Olahraga Masih Diperkenankan

KEGIATAN peringatan hari lahir (Harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-22 yang melibatkan Walikota Ibnu Sina di Siring Balai Kota Banjarmasin, Jalan RE Martadinata, diikuti ratusan peserta, Minggu (23/8/2020) pagi.

PADAHAL, ada imbauan Walikota Banjarmasin untuk tidak menggelar kegiatan yang mengundang banyak orang. Belied inidikuatkan dalam Peraturan Walikota (Perwali) Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2020 soal protokol kesehatan.

Namun faktanya, dalam kegiatan yang dihadiri artis ibukota sekaligus anggota DPR RI fraksi PKB Tommy Kurniawan, sedikitnya ada 200 orang yang terlibat guna memeriahkan acara ini. Mulai dari gowes keliling ibukota Kalimantan Selatan, hingga pembagian doorprize.

Walikota Ibnu Sina berdalih kegiatan ini merupakan olahraga. Yang mana, menurutnya, dalam olahraga tidak ada larangan. Dengan catatan menerapkan protokol kesehatan.

“Olahraga kan masih diperkenankan, tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker,” ujar Ibnu Sina.

Orang nomor satu di Kota Banjarmasin ini juga tak menampik bahwa pada momentum 17 Agustus  kemarin, warga diimbau untuk tidak menggelar kegiatan yang bersifat mengundang banyak orang.

“Kalau yang kemarin itu memang kita ada imbauan, kalau pun yang melaksanakan itu secara virtual saja. Makanya, ada lomba lagu perjuangan secara online, kemarin juga ada lomba tujuhbelasan secara online juga,” tutur mantan anggota DPRD Kalsel asal PKS ini.

Sementara itu, Tommy Kurniawan mengakui, tujuan kegiatan gowes yang digelar PKB ini salah satu upaya kampanye kesehatan terhadap masyarakat.

Apalagi, di tengah pandemi saat ini, masyarakat dituntut untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan cara berolahraga.

“Kami ingin campaign (kampanye) masalah kesehatan di masa pandemi ini. Dari PKB bersama walikota care terhadap perlindungan kesehatan. Dimulai dari diri kita sendiri, dengan cara berolahraga,” ujar Tommy.

Dari pantauan jejakrekam.com di lapangan, semua peserta gowes diwajibkan memakai masker. Meski masih tampak beberapa yang hanya mengenakan masker di leher.

Terlebih lagi, areal yang sempit tidak sebanding dengan jumlah peserta mencapai ratusan orang, membuat goweser hampir sulit menerapkan jaga jarak atau physical distancing.

Sumber Berita : https://jejakrekam.com/2020/08/23/kumpulkan-ratusan-goweser-di-balai-kota-ibnu-sina-berdalih-olahraga-masih-diperkenankan/ 

Gedung DPRD Banjarmasin Didemo karena Polemik Tatib, Sukhrowardi: Ulun Minta Maaf

PULUHAN orang yang mengatasnamakan kelompok Pembela Kesatuan Tanah Air-Indonesia Bersatu (Pekat-IB) menggelar aksi di depan gedung DPRD Kota Banjarmasin, pada Senin (24/8/2020) siang tadi.

DALAM unjuk rasa ini, massa menuntut Ketua Fraksi Golkar DPRD Banjarmasin, Sukhrowardi, agar meminta maaf atas pernyataannya yang dinilai sempat bikin gaduh, belum lama tadi, karena terkesan menyamakan Alquran dan tata tertib (tatib) dewan.

Perwakilan Pekat-IB, Suriansyah, menyebut Alquran tidak bisa disamakan dengan ‘makhluk’ seperti tata tertib dewan. Oleh karena itu, ia menuntut Sukhro harus mengklarifkasi dan meminta maaf kepada publik secara luas.

“Alquran itu kalamullah tentu tidak bisa disamakan dengan makhluk seperti tata tertib dewan,” tegas kepala Pekat IB Banjarmasin.

Setelah berorasi, perwakilan massa aksi beraudiensi dengan unsur pimpinan dewan, yang didampingi Kapolresta dan Wakapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rachmat Hendriawan dan AKBP Sabana Atmodjo.

Di dalam ruang paripurna DPRD Kota Banjarmasin, perwakilan massa mendengar klarifikasi langsung dari Sukhrowardi yang didampingi Habib Zakaria Bahasyim.

Suriansyah mengakui bahwa pernyataan Sukhrowardi bermaksud bukan untuk menciderai nilai-nilai Al-Qur’an akan tetapi penafsiran masyarakat bisa saja berbeda.

“Kita tidak ingin masalah ini berlarut-larut, kita ingin Kalimantan Selatan wabil khusus Kota Banjarmasin aman, damai dan sejahtera,” ucapnya.

Adapun Sukhrowardi menjelaskan maksud dari pernyataan adalah sebagai bentuk saling mengingatkan sesama wakil rakyat di parlemen, untuk menjalankan tat tertib sebagai aturan main anggota DPRD Kota Banjarmasin.

“Ulun minta maaf, minta halal dan Ridha atas pernyataan Ulun,” kata Sukhro.

Dia mengucapkan terima kasih kepada massa atas koreksi dan Tabayyun saling mengingatkan atas kekeriluan yang ditimbulkan dari pernyataannya.

Anggota DPD Habib Zakaria Bahasyim menjelaskan bahwa memang anggota Dewan ada tata tertib yang harus dijalankan.

“Kita di DPD kalau tidak hadir enam kali berturut-turut tanpa kabar akan dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) karena melanggar tatib, BK lah yang akan menentukan sanksi kepada anggota Dewan tersebut,” kata Habib Zakaria Bahasyim.

Dia menghargai langkah Sukhrowardi yang meminta maaf dan mengklarifikasi langsung di depan massa. Habib Zakaria Bahasyim berpesan peristiwa ini menjadi hikmah dan pelajaran agar kejadian serupa tidak akan terjadi di kemudian hari.

Sementara, usai mendengar permintaan maaf, Ketua Pekat IB Banjarmasin Suriansyah mengaku bersyukur. Dia mengatakan kasus ini sudah selesai, dan masyarakat sudah merasa tenang, karena Sukhrowardi tidak bermaksud untuk menyamakan Al Qur’an dengan tata tertib dewan. 

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/24/gedung-dprd-banjarmasin-didemo-karena-polemik-tatib-sukhrowardi-ulun-minta-maaf/

Sempat Bikin Gaduh, Sukhrowardi Luruskan Pernyataan Di Sidang Parpurna

KEGADUHAN sempat terjadi pada sidang paripurna DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (12/8/2020), saat Ketua Fraksi Golkar Sukhrowardi yang menginterupsi jalannya sidang.

SUKHRO meminta wakil rakyat untuk benar-benar mentaati tata tertib sebagai aturan main, seperti menjalankan perintah Al Qur’an sebagai pedoman hidup. Pernyataan ini praktis membuat gaduh DPRD Kota Banjarmasin.

Sukhro mengklarifikasi pernyataan tersebut, tidak bermaksud untuk menyamakan kitab suci dengan tata tertib sidang.

“Saya tidak punya maksud untuk hal negatif, saya menyampaikan hal tersebut apa adanya, bisa saja orang lain memahami berbeda, oleh karena itu saya meminta maaf jika pernyataan saya keliru,” ucap Sukhro kepada jejakrekam.com , Kamis (13/8/2020).

Sukhro tidak bermaksud untuk menyamakan Alquran dan AD/ART dan tatib sidang DPRD Kota Banjarmasin, Subtansi utama yang ingin disampaikannya adalah ada aturan main yang harus dipegang dan digunakan dalam menjalankan aktivitas kehidupan,termasuk dalam agenda paripurna.

Dia menyebut apa yang dilakukannya murni untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, dan menginginkan rapat Paripurna sebaik-baiknya demi kepentingan yang lebih besar, salah satunya adalah memperjuangkan Banjarmasin bebas dari narkoba.

“Setelah hampir 1 tahun saya dapat amanah di dewan, saya bisa menarik hipothesis dan memahami mengapa DPRD Kota Banjarmasin belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang diamanatkan UU dan diamanatkan rakyat,” ucap aktivis aliansi muslim banua ini.

Bukan tanpa alasan, Sukhro menilai sebagian dari anggota DPRD yang belum memahami dan mentaati bagaimana mekanisme untuk menjalankan agenda sakral seperti rapat paripurna.

“Bagaimana saya lihat AD/ART ataupun tatib sidang kadang kala dikalahkan oleh adanya konflik kepentingan dan kesepakatan yang sebenarnya tidaklah sesuai aturan tatib dan bahkan UU,” tegasnya.

Dia menegaskan kehadirannya di DPRD Kota Banjarmasin untuk benar-benar berjuang mengembalikan fitrah dewan, untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan amanat konstitusi.

“Saya ingin jadikan lembaga parlemen ini sebagai lembaga terhormat bukan sebagai lembaga yang hanya mengiyakan dan manut saja dengan kebijakan eksekutif,” tandasnya.

 

Ahmad Husaini

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/13/sempat-bikin-gaduh-sukhrowardi-luruskan-pernyataan-di-sidang-parpurna/ 

Serukan Gerakan Shalat Subuh Berjamaah di Kabupaten Banjar, Sukhrowardi : Ini Soal Kemanusiaan

PROVINSI Kalimantan Selatan hingga kini sudah mencatat hampir 3 ribu kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Kondisi itu yang membuat Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Banjarmasin Sukhrowardi mengaku prihatin.

ANGKA tersebut diketahui didapat dari hasil tracking Gugus Tugas Provinsi atau Kabupaten/Kota yang sangat masif. Selain itu, masih banyaknya masyarakat yang belum disiplin protokol kesehatan juga membuat rentan penularan virus corona.

Hal itu yang membuat Sukhrowardi tergugah terjun ke lapangan memberi edukasi kepada masyarakat. Sebagai wakil rakyat, ia harus memastikan masyarakat mampu disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dengan baik saat ibadah shalat berjamaah.

BACA : 100 Hari Bertugas, Sukhrowardi Bicara Blak-blakan Ke Publik

Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin ini pun menyerukan masyarakat untuk melakukan shalat berjamaah. Ia menyebut kegiatan tersebut dengan ‘gerakan shalat subuh berjamaah’.

Namun menariknya, Sukhro menyerukan kegiatan tersebut bukan hanya dalam ruang lingkup Kota Banjarmasin, terkhusus Banjarmasin Utara yang menjadi dapil pemenangannya. Ia menggelar shalat subuh berjamaah di Langgar Darul Munir, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

BACA JUGA : Benahi Banjarmasin, Sukhrowardi : Perlu Sinergitas dengan DPRD Kalsel dan DPR RI

“Ini bukan lagi soal dapil atau ruang lingkup, tetapi ini soal kemanusiaan. Jadi di mana pun jika kita ingin berbuat baik itu sah-sah saja,” ucap Sukhro kepada jejakrekam.com, Jumat (26/6/2020).

• 

Selain itu, diketahui bahwa rumah ibadah tersebut dibangun oleh anggota DPR RI Desmond Junaidi Mahesa yang merupakan sahabat dekat Sukhrowardi.

Sukhro juga membagikan sedikitnya 500 masker kepada para jamaah Langgar Darul Munir yang menjalankan shalat subuh berjamaah. Ia mengatakan langgar yang berada di Sungai Tabuk itu harus menjadi rumah ibadah percontohan di Kabupaten Banjar.

“Kita harus pastikan bahwa masyarakat menerapkan protokol kesehatan dengan baik, ya minimal pakai masker dan jaga jarak satu meter,” ujarnya.

Ia berharap gerakan shalat subuh berjamaah yang bertepatan pada hari Jumat kemarin itu bisa mendapat banyak berkah dan cepat menuntaskan pandemi Corona.

 

Foto : M Syaiful Riki

DAERAH

Sumber Utama :  https://jejakrekam.com/2020/06/27/serukan-gerakan-shalat-subuh-berjamaah-di-kabupaten-banjar-sukhrowardi-ini-soal-kemanusiaan/

Ketua KNPI Banjarmasin Ingatkan Jangan Memancing di Air Keruh

KETUA Fraksi Golkar DPRD Banjarmasin Sukhrowardi sempat bikin gaduh di gedung dewan. Ini dipicu pernyataan yang dinilai kontroversial ketika melakoni interupsi rapat paripurna DPRD Banjarmasin yang terkesan mengabaikan tata tertib (tatib).

PADAHAL, tatib DPRD Banjarmasin merupakan pedoman atau dasar bagi para wakil rakyat itu berkegiatan dalam keseharian baik di rapat resmi maupun memperjuangkan aspirasi.

Sukhro berpendapat koleganya di dewan sepatutnya menjalankan tata tertib selayaknya mengamalkan ajaran dari Alquran yang menjadi pegangan seorang muslim.

Sontak pernyataan ini memantik gaduh di internal dewan. Sadar kekeliruan, Sukhro mengklarifikasi dan meminta maaf atas pernyataannya.

Ketua DPD KNPI Kota Banjarmasin Muhammad Imam Satria Jati berpandangan publik harus melihat secara utuh pernyataan dari Sukhrowardi, bukan hanya sepenggal.

“kita harusnya melihat kenapa yang bersangkutan mengeluarkan statement tersebut. Menurut saya, dalam sebuah persidangan merupakan dinamika yang biasa jika ada perdebatan,” ucap Imam Satria Jati kepada jejakrekam.com di Banjarmasin, Jum’at (21/8/2020).

Ia  menilai hal ini menjadi pelajaran semua pihak, agar berhati-hati dalam mengeluarkan argumentasi, sebab bisa saja tafsiran orang lain berbeda.

“Kami selaku kaum muda berharap jangan ada yang coba memancing di air keruh, tidak perlu diperpanjang lagi apalagi mengarahkan massa turun ke jalan,” ujar advokat muda ini.

Bukan tanpa alasan, Imam mengatakan pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda melandai, masyarakat memerlukan solusi yang membangun, agar tanah air terhindar dari ancaman resesi.

Imam mengajak masyarakat untuk mengawal pemerintah agar masyarakat bisa terhindar dari dampak Covid-19.

“Mari kita rumuskan bersama dengan pemerintah kota, dan DPRD untuk menghindari ancaman resesi ekonomi, ataupun jika tidak bisa dihindari, bagaimana jalan keluarnya,” tandas Imam.

Ketua KNPI Kota Banjarmasin Muhammad Iman Satria Jati

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/21/ketua-knpi-banjarmasin-ingatkan-jangan-memancing-di-air-keruh/ 

Ada Ratusan Korban Covid-19, Ternyata di Banjarmasin Baru Satu Ahli Waris Disantuni

PEMKOT Banjarmasin berupaya mengobati rasa pilu terhadap sejumlah warganya. Pihak keluarga dari korban yang meninggal akibat terpapar virus corona (Covid-19) diberikan santunan bersumber dari APBN.

NOMINALNYA, ahli waris dari korban Covid-19 yang meninggal dikasih santunan sebanyak Rp 15 juta per orang. Bantuan ini sendiri diketahui berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.

Di Kota Banjarmasin, dari data terakhir Jumat (21/8/2020) hari ini, tercatat ada sebanyak 149 orang yang meninggal dunia akibat virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok tersebut.

Jika ditotal, artinya bantuan dari Kemensos RI kepada warga Banjarmasin ada sebanyak Rp 223.500.000 yang sudah digelontorkan.

Ternyata, hal tersebut tidak sesuai dengan yang diungkapkan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto saat ditanya awak media usai memberikan bantuan terhadap korban kebakarandi Kelayan A, Jumat (21/8/2020).

Iwan mengakui, saat ini pihaknya baru memberikan santunan tersebut kepada satu warga Banjarmasin. Yakni warga Pekapuran yang diketahui merupakan korban pertama meninggal akibat keganasan dari Covid-19.

“Di Banjarmasin baru dicairkan kepada satu orang dan sudah ditransfer ke rekening ahli warisnya sebesar Rp 15 juta. Kasus yang meninggal pertama warga Pekapuran,” beber Iwan Ristianto.

Mengapa demikian? Menurut Iwan, minimnya warga Banjarmasin yang memanfaatkan bantuan ini lantaran banyak berkas administrasi yang belum dilengkapi dari para ahli waris.

Misalnya, tutur dia, dalam usulan yang diajukan, ahli waris tidak menyertakan surat pernyataan dari Dinas Kesehatan (Dinkes), rumah sakit dan puskesmas bahwa yang bersangkutan meninggal karena Covid-19.

“Banyak kami kembalikan berkasnya karena belum lengkap. Setelah kami verifikasi, lalu diserahkan ke Dinsos Provinsi Kalsel. Kemudian baru diajukan ke Kemensos di Jakarta,” tambahnya.

Iwan menegaskan pihaknya telah melakukan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat terkait bantuan tersebut. Menurut dia, tak ada lagi alasan ahli waris tidak mengetahui program bantuan ini.

“Sudah kami sampaikan secara berjenjang. Tim medis juga sudah banyak mengetahui,” pungkas Iwan.

Meski begitu, dari catatan Dinsos Banjarmasin sudah ada 25 ahli waris yang masuk dalam usulan calon penerima bantuan. Berkas mereka pun dikabarkan masih dalam proses pencairan santunan dari Kemensos.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/21/ada-ratusan-korban-covid-19-ternyata-di-banjarmasin-baru-satu-ahli-waris-disantuni/

Tunggu Sikap Politik PDIP, PPP Berhasrat Bikin Poros Baru di Pilgub Kalsel

MERASA tak dilibatkan koalisi besar yang dibangun Partai Golkar untuk kembali mendapuk petahana, Gubernur Sahbirin Noor (Paman Birin) di Pilgub Kalsel, ternyata Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah punya sikap politik sendiri.

KETUA DPP PPP Syaifullah Tamliha mengakui posisi partainya sangat dilematis antara mendukung petahana Paman Birin dengan membentuk poros baru, khususnya dari kubu penantang incumbent.

“Sampai sekarang, rekomendasi untuk calon Gubernur Kalsel yang diusung belum diterbitkan DPP PPP. Walau pun misalkan ada, tentu bisa dicabut sebelum masa pendaftaran bakal calon dibuka resmi KPU Kalsel,” ucap Syaifullah Tamliha kepada jejakrekam.com, Sabtu (22/8/2020).

Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan hingga kini, PPP masih menunggu sikap politik dari PDI Perjuangan. Ini sesuai dengan arah kebijakan partai Ka’bah untuk mengkawinkan figur calon pemimpin dari kalangan nasionalis dan religius.

“Karena PPP tidak diajak Golkar untuk membentuk koalisi mengusung Paman Birin, tentu ada pilihan merapat ke kubu Denny Indrayana. Tapi, peluang untuk membentuk poros baru di Pilgub Kalsel masih terbuka,” tegas mantan Sekretaris DPW PPP Kalsel ini.

Syaifullah menganalogikan dalam menentukan pilihan politik, semua bisa berubah kapan saja. Apalagi, PPP menginginkan sosok yang tidak monoton, nasionalis-nasionalis.

“Sebab, PPP menginginkan agar sosok calon pemimpin Kalsel itu harus usungan parpol nasionalis-religius. Ini berdasar pengalaman dari Pilkada Kalsel sebelumnya,” urainya.

Dalam clue politiknya, Syaifullah membeberkan arah politik PPP tentu menginginkan sosok pemimpin Kalsel ke depan yang pro rakyat dan didukung akar rumput.

“Catatan pentingnya, dalam proses pencalonannya tidak menggunakan oligarki politik,” cetusnya.

Karena tidak diajak Golkar membangun kongsi politik, Syaifullah menegaskan PPP sudah tidak punya pilihan lain selain menunggu arah politik PDI Perjuangan selaku parpol pemenang Pemilu 2019.

“Selama belum ada calon yang resmi mendaftar ke KPU, maka koalisi parpol masih cair. Bahkan, saat  injury time, bisa saja berubah. Politik di Kalsel masih cair,” tegas Syaifullah.

Ia tak memungkiri PPP sempat menawarkan agar sosok Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang didukung Demokrat, bisa menggandeng figur mantan anggota DPRD Kalsel Habib Ali Khaidir Alkaff.

Syaifullah merujuk pada pengalaman politik yang dialami koalisi PPP-PKB pada Pilgub Kalsel 2005 silam, ketika duet Rudy Ariffin-HM Rosehan Noor Bachri cukup kewalahan menandingi kepopuleran sosok Habib Aboebakar Alhabsyi yang pendamping Ismet Ahmad.

“Berdasar fakta politik dalam Pemilu 2019, khususnya pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kalsel, terbukti ada tiga habib yang lolos ke Senayan Jakarta. Ini membuktikan arah angin atau electoral politic masyarakat Banua masih kuat dengan simbol-simbol habib,” tutur Syaifullah.

Sesuai harapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa sosok pemimpin daerah adalah orang yang memiliki cukup modal pengetahuan dan pengalaman di roda pemerintahan serta politik.

“Di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, tentu gerak politik incumbent juga tidak mudah. Mau sosialisasi ke mana? Pakai media sosial, ternyata 31 persen wilayah Kalsel belum terjamah jaringan internet,” beber Syaifullah.

Bahkan, wakil rakyat asal dapil Kalsel 1 ini mencontohkan di wilayah Kabupaten Banjar justru ada blank spot, sehingga kemampuan masyarakat untuk bermain di media sosial juga terbatas.

“Nah, atas dasar itu, kami menunggu sikap politik PDIP. Sebab, nantinya, jelas KPU akan melakukan konfirmasi ke DPP partai masing-masing mengenai surat resmi usungan. Inilah mengapa DPP partai masing-masing yang menentukan peta politik di Banua,” tandas Syaifullah.

Sekadar mengingatkan, kursi raihan PDIP jika dikalkukasikan dengan PPP cukup memenuhi syarat sebagai parpol pengusung. Hitungnya, 8 kursi milik partai banteng digabung dengan 3 kursi raihan partai Ka’bah, praktis ada 11 kursi atau 20 persen untuk membangun kongsi politik baru.

Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha saat bertemu anggota DPRD Kalsel dari PDIP, HM Rosehan NB di dalam jamuan santap malam.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/22/tunggu-sikap-politik-pdip-ppp-berhasrat-bikin-poros-baru-di-pilgub-kalsel/

Habib Zakaria Minta Publik Jangan Terbawa Emosi soal Pernyataan Sukhrowadi di Gedung Dewan

KETUA Fraksi Golkar DPRD Banjarmasin, Sukhrowardi, sempat bikin gaduh di gedung dewan gara-gara pernyataan kontroversionalnya yang terkesan menyamakan tata tertib (tatib) parlemen dengan Alquran, pada rapat paripurna DPRD setempat, Rabu (12/8/2020) tadi.

KALA itu, Sukhro berpendapat terhadap koleganya di dewan agar sepatutnya menjalankan tata tertib dewan, seperti layaknya mengamalkan ajaran dari Alquran yang menjadi pegangan seorang Muslim.

Sontak saja pernyataan ini memantik gaduh internal parlemen karena ada yang menganggap ucapan itu terkesan menyamakan kitab suci dengan tatib. Sadar kekeliruan, Sukhro mengklarifikasi dan meminta maaf atas pernyataannya.

Menanggapi polemik ini, Anggota DPD RI Perwakilan Kalsel, Habib Zakaria Bahasyim, meminta agar publik maupun pihak terkait jangan membawa emosi terhadap pernyataan Sukhro tersebut.

“Pak Sukhro itu hanya menyamakan persepsi. Dan itu harus dipahami oleh masyarakat dan oleh anggota dewan itu sendiri,” ujar Habib Zakaria.

Ia juga menilai pernyataan tersebut tidak ada unsur pelecehan sama sekali. Kecuali yang bersangkutan menyamakan derajat keduanya.

“Baru itu pelecehan dan bisa murtad. Tetapi kalau dia hanya menyamakan dalam konteks sama sama harus ditaati, tidak ada masalah,” kata Habib Zakaria.

Ia juga menilai dalam kasus ini hanya terjadi perbedaan memaknai bahasa yang harusnya tidak perlu dipermasalahkan lebih jauh.

Sebagai seorang anggota parlemen di Senayan, Habib Zakaria pun memahami bahwa tatib dibuat agar anggota dewan bisa menjalankan tugasnya dengan lurus, tidak menyalahi jalan serta hal itu harus ditaati para wakil rakyat.

“Itu soal konteks (perbedaan) bahasa saja. Jadi tidak ada masalah,” tandasnya.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/22/habib-zakaria-minta-publik-jangan-terbawa-emosi-soal-pernyataan-sukhrowadi-di-gedung-dewan/ 

Tak Cukup Gerindra-PPP, Aditya Mufti Ariffin Incar Dukungan Parpol Pengusung Lain

BERMODAL 10 kursi parpol pengusung, Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Selatan HM Aditya Mufti Ariffin pun melakoni gerilya politik untuk mendekati beberapa parpol lain.

PUTRA mantan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin ini pun telah memastikan tiket maju mencalon dalam pemilihan Walikota-Wakil Walikota Banjarbaru 2020 mendatang, menggandeng mantan Sekdakot Banjarbaru Syahriani Syahran.

Didukung dua parpol, Partai Gerindra dengan 6 kursi plus 4 kursi milik PPP di DPRD Banjarbaru hasil Pemilu 2019 silam, kini Ovie-sapaan akrab HM Aditya Mufti Ariffin telah membidik dukungan parpol lain.

“Untuk sementara yang fix adalah Gerindra dan PPP. Mudah-mudahan tidak beberapa lama lagi, ada parpol lain yang bergabung dalam koalisi parpol pengusung kami,” ucap Aditya Mufti Ariffin kepada jejakrekam.com, Rabu (19/8/2020).

Mantan anggota Komisi III DPR RI ini mengakui hingga kini semua proses politik berlangsung lancar. Ia pun berharap doa dan dukungan dari seluruh elemen warga, khususnya masyarakat Banjarbaru.

“Saat ini, komunikasi dengan parpol lain juga terbilang lancar. Doakan saja, semoga banyak parpol yang bergabung di koalisi Gerindra-PPP,” ucap Aditya.

Maju kembali berlaga, usai sebelumnya menyatakan mengundur diri sebelum masa pendaftaran bakal calon walikota-wakil walikota dibuka KPU Banjarbaru dengan alasan kemanusiaan, Aditya pun resmi diduetkan Gerindra dengan Syahriani Syahran.

Syahriani sendiri merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Banjarbaru dengan mengusung tagline Banjarbaru Juara bersama AS, Maju, Agamis dan Sejahtera.

Menariknya, eks rekan duetnya, Ketua DPD Partai Golkar Banjarbaru AR Iwansyah justru kini dipasangkan beringin dengan kader senior, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah untuk bertarung di Pilwali Banjarbaru 2020 mendatang.

Pasca wafatnya Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani, sang partnernya pun tak tinggal diam. Wakil Walikota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan pun mengajak mantan Penjabat Walikota Martinus yang juga eks Kepala Kimpraswil Kalsel (PU) Kalsel diusung beberapa parpol.

Sementara itu, Syahriani bakal calon Wakil Walikota Banjarbaru yang diusung Partai Gerindra dalam sambutannya mengatakan, sebelumnya Gerindra mengusung patahana, tapi tiba tiba kenapa saya dan Ovi maju.

Sebelumnya, Syahriani menegaskan usai didukung Gerindra untuk berpasangan dengan Aditya Mufti Ariffin, mengaku awalnya Gerindra mendukung petahana, Walikota Nadjmi Adhani dengan segudang prestasinya.

“Karena beliau sudah tak ada (wafat), kami melihat justru Kota Banjarbaru mundur. Untuk itu, saya terpanggil untuk memberanikan diri maju mencalon di Pilwali Banjarbaru, karena juga diperintahkan partai,” ucap Syahriani.

Dengan dicabutnya dukungan Gerindra untuk pasangan Nadjmi-Jaya, Syahriani menegaskan dirinya bersama Aditya alias Ovie akan menjaga amanah yang diberikan Partai Gerindra.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/22/tak-cukup-gerindra-ppp-aditya-mufti-ariffin-incar-dukungan-parpol-pengusung-lain/ 

Ikuti Tes Swab Massal, 40 Warga Banjarmasin Dinyatakan Positif Corona

DUA pekan pasca menggelar tes swab masif di 26 Puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin, Dinas Kesehatan setempat memastikan kembali ada penambahan kasus terkonfirmasi positif virus corona (Covid-19) di ibukota Kalsel.

HAL itu lantaran, dari total 924 orang yang mengikuti uji pengambilan sampel lendir, tercatat ada 40 warga Banjarmasin yang terkonfirmasi positif Virus Corona.

“Dari 924 total sampel swab masif untuk Banjarmasin, yang dinyatakan positif ada 40 orang atau 4,33%,” ungkap Kepala Dinkes Kota Banjarmasin, Machli Riyadi kepada awak media, Senin (24/8/2020).

Dengan begitu, berdasar data Dinkes Provinsi Kalsel jumlah penderita positif Covid-19 di Kota Banjarmasin ada 2.694 per Minggu (23/8/2020) kemarin. Ada 2.036 sembuh dan 508 orang masih dirawat.

Di satu sisi, belakangan ini trend kasus Covid-19 di Kota Seribu Sungai cenderung mendatar. Fakta ini tentu sangat menggembirakan.

Kendati demikian, Machli tetap mewanti-wanti warga agar tak terlena. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Banjarmasin ini tak kembali mengingatkan tentang pentingnya protokol kesehatan.

“Jadi dengan demikian kita tetap meminta agar masyarakat itu selalu taat dengan menggunakan masker kemana-mana jika keluar rumah harus menggunakan masker dan tetap tidak berjabat tangan,” imbaunya.

Sekadar mengingatkan, sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan berencana melaksanakan tes swab masif yang ditargetkan sebanyak 10.000 spesimen di setiap Kabupaten/Kota.

Khusus di Kota Banjarmasin mendapat jatah dengan alokasi sebanyak 1.381 spesimen. Jumlah ini dipastikan paling banyak dari 12 Kabupaten/Kota lainnya.

Namun, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan hanya memprioritaskan sebanyak 443 orang saja. Dalam hal itu, kategori yang masuk dalam prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin yakni berstatus suspek dan juga probable.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/24/ikuti-tes-swab-massal-40-warga-banjarmasin-dinyatakan-positif-corona/ 

Bertemu BPK RI Kalsel, LSM Kaki Siap Lakukan Fungsi Pengawasan

LEMBAGA Swadaya Masyarakat Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel melakukan audensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalsel.

SELAIN bersilaturahmi, kedatangan LSM KAKI yang kerap melakukan aksi di KPK Jakarta ini, juga ingin menanyakan terkait dengan sering bocornya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI Perwakilan Kalsel yang disalahgunakan oknum-oknum tertentu.

Mengutip pernyataan Kasubag Humas BPK RI Perwakilan Kalsel, Eko Maulana, Ketua LSM KAKI,  H Husaini mengatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut memang terbuka untuk umum alias publik.

“LHP kami serahkan kepada DPR, baik itu provinsi atau kabupaten. Kalau ada LHP bocor ke masyarakat dan digunakan untuk kepentingan tertentu bukan menjadi ranah kami,” ucap Husaini mengutip pernyataan Eko Maulana.

Oleh karena itu, BPK RI Perwakilan Kalsel pun memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada publik atau LSM untuk meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) namun dengan syarat-syarat tertentu.

Bahkan, Kata Husaini, pihak BPK RI mempersilakan kepada public ataupun LSM KAKI untuk memberikan laporan kepada pihaknya jika ada kejanggalan terkait dengan proyek yang bersumber dari APBD dan BUMD.

“Tentu saja kami siap membantu dan memberikan laporan kepada BPK RI Perwakilan Kalsel jika ada melihat kejanggalan dalam proyek yang bersumber dari APBD dan BUMD,” pungkas H Husaini.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/24/bertemu-bpk-ri-kalsel-lsm-kaki-siap-lakukan-fungsi-pengawasan/

Dilalap Si Jago Merah, Lima Rumah di Kelayan A Ludes Terbakar

MUSIBAH kebakaran kembali terjadi di kawasan padat penduduk, tepatnya di Kelayan A Gang 12 RT 22 RW 01 Kecamatan Banjarmasin Selatan, pada Minggu (23/8/2020) sekitar pukul 18.50 Wita.

AKHMAD, salah satu warga di lokasi kejadian tak menyangka akan terjadi musibah kebakaran. Pasalnya, beberapa hari lalu juga telah terjadi kebakaran di wilayah Kelayan A yang menghanguskan beberapa buah rumah.

Untungnya, berkat kerja keras dari petugas pemadam kebakaran yang dibantu masyarakat dan relawan, kobaran api dapat dikuasai dalam waktu sekitar 45 menit dan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini.

Hingga saat ini penyebab utama kebakaran masih proses penyidikan pihak kepolisian Polsek Banjarmasin Selatan dan Polresta Banjarmasin. Mereka  langsung mengamankan tempat kejadian perkara TKP dengan memasang garis polisi untuk kepentingan penyidikan, dan minta beberapa orang warga atau saksi untuk dimintai keterangan.

Sementara itu, kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin HM.Hilmi membenarkan terjadi kebakaran di kawasan pada t penduduk, tepatnya di Kelayan A Gang 12.

“Untuk penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Ada lima buah  rumah warga yang terbakar dengan taksiran kerugian sekitar Rp 350 juta,” pungkasnya.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2020/08/23/dilalap-si-jago-merah-lima-rumah-di-kelayan-a-ludes-terbakar/ 

Wali Kota Banjarmasin yang Baru Dilantik Itu Ternyata Asli Orang Kalteng

Selasa, 23 Februari 2016 18:58

PROKAL.CO,SUKSES di kampung orang lain, tentu sebuah kebanggaan tersendiri.Salah satunya seperti diraih Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang baru terpilih.

Banyak yang tidak mengetahui sosok Ibnu Sina yang baru saja dilantik sebagai wali kota setelah ditetapkan sebagai pemenang pada Pilkada serentak serentak Desember 2015 lalu, ternyata merupakan putra asli Kota Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya (Mura), Kalimantan Tengah.

Perjalanan hidup Ibnu Sina menuju kursi nomor satu pemerintahan kota Banjarmasin, tentu bukanlah proses yang singkat. Banyak rintangan dan tantangan yang sudah dihadapinya, termasuk peran orang disekitarnya yang selalu mendukung Ibnu Sina menjadi orang sukses.

Sejak kecil bakat kepemimpinan Ibnu Sina sudah terlihat. Dia memang dikenal cerdas bahkan di bangku sekolah Ibnu Sina selalu tampil sebagai juara kelas, ya begitulah kalau anak yang cerdas.

Ibnu Sina dilahirkan di Puruk Cahu 41 tahun yang lalu dari pasangan H Panderi alias H Mali dan Hj Saprah. Ia dibesarkan di tengah keluarga yang taat beragama, terutama orang tuanya H Mali dikenal taat dan tokoh agama di Puruk Cahu.

"Sejak kecil memang sudah terlihat bakat kepemimpinan Ibnu Sina, itu dilihat dari kedisiplinan orang tuanya mendidik dalam ketaatan menjalankan agama," kata paman Ibnu Sina, Sirajul Rahman kepada Kalteng Pos di Puruk Cahu, Selasa (23/2).

Sirajul Rahman yang juga anggota DPRD Mura ini menyampaikan, sepengetahuannya, sejak sekolah dari SD sampai SMP di Puruk Cahu, Ibnu Sina selalu mendapat rangking yang terbaik di sekolahnya.

"Karena memang saya amati sejak kecil Ibnu Sina tergolong anak yang cerdas," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Hijrah ke Banjarmasin, setelah Ibnu Sina lulus SMP di Puruk Cahu lalu melanjutkan ke SMA di Banjarmasin, hingga sekarang sukses menjadi Walikota Banjarmasin. (ren/nto)

Sumber Utama :  https://kalteng.prokal.co/read/news/26724-wali-kota-banjarmasin-yang-baru-dilantik-itu-ternyata-asli-orang-kalteng/6

Re-post by Migo Berita / Senin/24082020/16.59Wita/Bjm

Siapa KAMI.. hemm... dan Siapa KITA... INDONESIA

 

Migo Berita - Banjarmasin - Siapa KAMI.. hemm... dan Siapa KITA... INDONESIA. Ternyata setelah ada ormas yang mengaku KAMI yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi sekarang ada yang mengaku ormas KITA yang mengaku sebagai pendukung pemerintahan Jokowi. Biar nggak gagal paham, ayo baca terus kumpulan artikel yang Migo Berita kumpulkan buat dibaca hingga tuntas. (pic by google image.)

Mungkin Ini Bisa Bungkam Mereka Yang Ingin Tegakkan Khilafah di Indonesia

Seorang pengamat terorisme yang bernama Al-Chaidar mendapat informasi terkini terkait kondisi para mantan ISIS asal Indonesia. Kondisi mereka sangat memprihatinkan dan sedang berada di kamp pengungsian di Suriah.

Ini adalah tanggapan mengenai pernyataan Danjen Kopassus Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa yang menyebut ada 686 anggota ISIS yang berasal dari Indonesia sedang berada di Timur Tengah dalam kondisi terdesak. "Saat ini mereka ditahan di kamp pengungsian Al Gol dan Ain Issa. Banyak di antara mereka yang ingin pulang ke Indonesia karena mereka merasa tertipu oleh ISIS. Kondisi mereka sangat menyedihkan," kata Al-Chaidar.

Beberapa waktu lalu juga ada berita sejenis yang mengulas tentang kesedihan mereka yang merasa tertipu oleh iming-iming yang terdengar sangat muluk. Dan setibanya di sana, semuanya hanyalah kamuflase, tidak sesuai harapan bahkan banyak yang syok dan ingin kembali ke Indonesia.

Banyak dari mereka yang berharap bisa kembali ke Indonesia dan sudah bertaubat karena salah memilih jalan bergabung dengan ISIS. Lucunya, tidak sedikit dari mereka yang takut pulang ke Indonesia. Sebab, doktrin ISIS mengajarkan bahwa jika mereka kembali pulang sama dengan murtad dari agamanya (murtadin).

Dari informasi yang didapat, ratusan simpatisan ISIS asal Indonesia yang tertahan di kamp pengungsian tidak diizinkan kembali ke Indonesia. Intinya Kondisi pengungsian sangat memprihatinkan.

Saya teringat dengan sebuah berita pada Februari 2020 lalu, di mana pemerintah sah menolak kepulangan 689 WNI eks ISIS ke tanah air. Tidak jelas apakah mereka kelompok yang sama.

Tapi yang jelas, mereka tidak perlu dipulangkan lagi. Mereka bisa dikatakan telah berkhianat. Mereka telah memutuskan, punya otak untuk berpikir dan membuat pilihan (kecuali anak-anak yang mungkin ikut karena dibawa orang tua). Bahkan ada yang nekat membakar paspor. Artinya mereka bukan lagi WNI. Mereka memilih untuk meninggalkan kewarganegaraan demi iming-iming surga.

Membawa pulang mereka sama saja bakal bikin masalah baru. Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di sana. Bisa jadi mereka telah dicuci otaknya dan siapa tahu ada maksud di balik ini semua. Deradikalisasi memakan waktu, tenaga dan anggaran. Jauh lebih mudah biarkan mereka di sana sambil membayangkan mimpi indah yang membuat mereka begitu naif dan bodoh untuk meninggalkan negeri ini.

Mereka ke sana atas dasar keinginan sendiri tanpa paksaan. Jadi stop narasi seolah mereka ini korban yang ditipu dengan janji-janji surga. Kondisi di sana memprihatinkan kek, itu urusan mereka. Jangan sampai ini dijadikan alasan untuk memulangkan mereka. Pemerintah sudah benar tolak kepulangan mereka. Jangan diganggu gugat lagi. Negara saat ini sedang sibuk memerangi wabah corona, jangan ditambah lagi dengan pusingnya memikirkan kondisi para simpatisan ISIS.

Mereka merasa tertipu itu mungkin karena apa yang mereka lihat dan rasakan tidak sesuai dengan gambaran di benak mereka. Tapi mereka ini di otaknya memang rindu yang beginian, makanya mereka nekat tinggalkan Indonesia. Mereka cuma kapok sesaat. Begitu ada yang menjanjikan sesuatu dan ternyata sesuai dengan harapan mereka ya pasti mereka bakal jadi kutu loncat lagi.

Mereka ingin pulang ke Indonesia, mungkin karena memang tidak ada pilihan lain lagi daripada hidup luntang lantung dan tidak ada kepastian masa depan di tempat lain. Begitu ada kesempatan lagi untuk mewujudkan harapan mereka ya pasti bakal diambil oleh para kutu loncat ini. Mau khilafah, kan? Ya nikmati aja konsekuensinya.

Mungkin para kadrun penggila khilafah bisa mempertimbangkan minggat dari Indonesia dan ikuti jejak mereka. Bila perlu pemerintah fasilitasi mereka untuk pergi dari sini, dan gabung dengan mereka biar mereka rasakan sendiri gimana hidup dalam khilafah ala ISIS. Di sini seenak jidat tegakkan khilafah, tapi mau gak minggat dari sini dan ikut jejak 686 tadi? Kalau mau, ini adalah berkah yang luar biasa buat kita semua. Lumayan kadrun berkurang drastis. Tapi mereka takkan berani, palingan sampai di sana langsung nangis terkencing-kencing dan merengek minta pulang.

Itulah liciknya mereka, sekaligus pecundang tak bernyali.

Bagaimana menurut Anda?

https://nasional.okezone.com/read/2020/08/18/337/2263640/kondisi-ratusan-eks-isis-asal-indonesia-memprihatinkan

Sumber Utama : https://seword.com/politik/mungkin-ini-bisa-bungkam-mereka-yang-ingin-UHZd5G9k1u

Gatot Masih Ngotot PKI Bangkit?

Isu PKI bangkit atau neo-komunis, menjadi jualan oknum atau pihak-pihak yang punya niat kurang baik terhadap pemerintahan saat ini. Isu ini mulai dimainkan kubu salah satu capres pada Pilpres 2014, lalu berlanjut pada 2019. Namun semua "gatot" alias gagal total.

Masuk akal, sebab PKI itu sudah lama mati, dan ditetapkan sebagai ormas terlarang. Bahkan komunisme ditegaskan sebagai paham yang haram di Indonesia. Lalu sejarah tentang PKI ditulis sedemikian rupa sehingga mengesankan kepahlawanan Soeharto yang memegang kendali atas negara pasca-G 30 S/PKI tersebut. Presiden RI kedua ini pun dikenang sebagai tokoh sentral dalam penumpasan PKI.

Tidak puas dengan penulisan sejarah yang oleh banyak pihak dinilai sebagai "tidak fair" itu, kekejaman PKI pun diabadikan lewat film "Pengkhianatan G 30 S/PKI". Banyak adegan dalam film itu yang dibuat untuk menggiring opini masyarakat tentang mengerikannya PKI tersebut. Singkatnya ada upaya untuk membuat masyarakat takut abadi terhadap PKI. Dan itu bagus-bagus saja.

Maka memori itu dicoba jual oleh salah satu kubu capres 2014 dan 2019 dengan gemar meniup-niupkan isu PKI telah bangkit, dan kini sedang melakukan konsolidasi. Untuk lebih mendramatisir, disebutkan pula bahwa jumlahnya kini sudah ada jutaan orang di seluruh Tanah Air. Supaya lebih klop, isu China atau Tiongkok pun dicampur-campur di sana. Namun semua itu bohong alias tipu-tipu. Rakyat tidak ada yang terkecoh. Lha, buktinya, capres penjual isu PKI selalu kalah telak dalam pilpres.

Meski sudah banyak pihak yang mengakui bahwa isu PKI memang sengaja dibikin, alias bohong belaka, namun isu tetap saja berusaha dijual oleh pihak-pihak tertentu, bahkan sampai kini. Sempat adem setelah proses Pilpres 2019 usai, isu itu kembali mengemuka ketika DPR mengajukan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Entah bagaimana sehingga ada tudingan bahwa RUU HIP sebagai upaya mengenyahkan Pancasila, dan menghidupkan paham komunis.

Merasa punya amunisi baru, para pihak-pihak yang sejak dulu ingin mengganti dan mengubah ideologi Pancasila menjadi sistem khilafah, memanfaatkan polemik itu untuk melakukan aksi demo memprotes DPR. Kadrun, demikian kelompok itu disebut, mendadak berubah "pancasilais", mengaku mencintai Pancasila. Tapi narasi yang mereka gaungkan adalah makzulkan Jokowi. Kaum ini memang sangat membenci Jokowi yang tidak memberikan peluang bagi perusak ideologi negara.

Tapi jangan pernah terkecoh dengan pengakuan "mendadak" mereka. Jangan percaya barang sedetik pun kepada mereka soal Pancasila. Mereka tidak pernah peduli dengan kebhinekaan dan keberagaman yang adalah takdir bangsa dan negara ini. Bagi mereka, keberagaman, terutama keberagaman agama itu sangat mengganggu jiwa mereka. Bahkan budaya Nusantara pun mereka perangi. Padahal Pancasila sangat mengagungkan nilai-nilai luhur yang diwariskan nenek moyang, termasuk ragam kebudayaan nasional yang sangat indah memesona itu.

Tapi sebagai golongan yang menghalalkan segala cara, perilaku mereka sudah biasa bertolak belakang dengan ucapan. Mulut mengaku sebagai pembela Pancasila, tetapi mendukung atau mendiamkan saja jika ada aksi-aksi intoleran atau anarkis yang bertentangan dengan ajaran Pancasila itu sendiri.

Isu soal ideologi negara yang terancam, poin itu pula yang antara lain diangkat oleh KAMI atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Salah satu pentolan KAMI, Gatot Nurmantyo, eks panglima TNI selalu rajin "jualan" isu PKI bangkit. Alasan dia antara lain selepas masa Orde Baru, tidak ada lagi pelajaran semacam Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah-sekolah.

Sama seperti pihak-pihak lain yang juga getol jualan isu PKI bangkit, neo-komunis, dll., Gatot menduga bahwa di balik "kebangkitan" itu ada upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain, yakni komunis. Bahkan dalam suatu kesempatan, Gatot bersumpah sebagai prajurit saptamarga, tidak akan membiarkan ideologi negara itu diganti dengan komunisme.

Gatot kontan menjadi bahan cibiran, karena tetap latah menjual isu PKI bangkit. Netizen di medsos bahkan menyindir dengan telak si Gatot. Kalau PKI benar-benar bangkit atau bersalin rupa menjadi neo-komunis, apakah selama menjadi Panglima TNI dia pernah menangkap seorang pun anggota PKI itu?

Yang pasti, jika PKI sudah bangkit dan kini memiliki jutaan anggota, proses itu pasti tidak terjadi hanya dalam semalam. Dengan kata lain, fenomena itu sudah menggeliat semenjak Gatot aktif sebagai panglima TNI. Tapi yang kita ingat dari Gatot di saat hendak lengser, adalah kecamannya soal soal pembelian alutsista (?) Sementara satu biji PKI pun tidak ada dia tunjukkan siapa dan di mana.

Kalau mau jujur, sejak dulu gerakan untuk mengganti Pancasila itu cukup marak dan bahkan terang-terangan. Para simpatisan dan deklaratornya pun sudah berani koar-koar akan menjadikan negeri ini berbasiskan ideologi khilafah. Anehnya, mengapa yang dituding sebagai hendak mengganti ideologi bangsa itu adalah komunisme, yang padahal sudah lama mati? Sementara gerakan-gerakan khilafah yang sudah terang-terangan tidak pernah disoal Gatot cs sebagai ancaman bagi ideologi negara?

Tantangan kita kepada Gatot cs tetap sama: Kalau komunisme itu nyata sedang bangkit dan mengancam ideologi negara, coba bawakan atau tunjukkan satu orang saja anggota PKI atau neo-komunis.

Rendah sekali harga diri orang, yang karena ambisi dan merasa punya peluang menjadi penguasa di negeri ini, tega saja menghalalkan segala cara, menipu rakyat dengan cara menyemburkan isu-isu bohong soal PKI bangkit, neo-komunis, dsb.

Isu PKI bangkit itu sudah jelas bohong, sementara neo-komunis itu disebut sebagai PKI beragama. Benarkah? Ini yang harus diwaspadai.

Sumber Utama : https://seword.com/umum/gatot-ngotot-pki-bangkit-LvSZTt87bo

Para Siswa Belajar Di Kuburan Demi Sinyal, Menkominfo Harus Di-Reshuffle!

Saat ini Mendikbud lagi kena serangan soal kinerjanya. Saya paham, urusan Mendikbud itu tak sendirian. Beliau itu harusnya bersinergi dan didukung oleh Kementrian terkait. Salah satunya untuk kebutuhan pembelajaran online yaitu siapa lagi? Menkominfo.

Tapi Pak Menkominfo si Johny Plate itu memang flat cara berpikirnya, pergerakannya juga flat aka datar dan datar. Tak ada dinamika atau gebrakan untuk memajukan teknologi informasi. Nggak usah jauh-jauh deh, tuh banyak anak sekolah nggak bisa belajar karena sinyal internet yang tak meng-cover area mereka. Terpaksa ada sekelompok siswa yang bela-belain belajar di kuburan demi sinyal. Miris banget, kan?

Ya, malaikat nggak bakal bisa menolong Menkoinfo kita yang terlihat sangat lambat dan pasif di tengah pesatnya kebutuhan pembelajaran online saat ini. Menkominfo kita itu bekerja dalam senyap meniru Anies sehingga tak terdengar juntrungnya.

Ujungnya si Pak Nadiem yang jadi bulan-bulanan. Orang tua komplain atau mengeluh soal kuota atau jaringan. Tapi Menkoinfo masih pasang reaksi datar, tak ada upaya untuk membantu mendukung Mendikbud yang kewalahan dengan pembelajaran online ini. Percepatan pembangunan internet di Indonesia sangat lambat.

Contoh nyata, dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang di Desa Pasuruan, Banjarnegara mereka bukan ke sekolah tapi di kuburan atau pemakaman. Mereka ngumpul di bawah pohon. Itu pilihan mereka. Awalnya takut tapi tak ada pilihan.

Ini kisah yang umum. Di Sulawesi Selatan ada 80 siswa belajar di makam karena problem yang sama. Tanggapan Menkoinfo? Hm, seperti sinyal yang tak kelihatan, begitulah responnya!

Mereka mengakui sedikit takut, tapi demi mendapatkan sinyal di dataran tinggi pilihannya hanya itu.. Belum lagi video yang diunggah media SCMP membahas soal dedikasi guru di daerah Jawa Tengah untuk menyambangi para siswanya karena ketiadaan sinyal. Gurunya mengunjungi rumah siswa dan belajar tanpa sinyal.

Mengharukan melihat semangat para siswa dan salut dengan dedikasi guru seperti ini. Bagus sih teladan dan dedikasi serta bakti guru itu. Tapi ketika video itu viral, anehnya Pemerintah khususnya Menkoinfo itu tak tanggap! Beda dengan kisah anak muda di Malaysia yang belajar di atas pohon mengerjakan ujian demi sinyal. Pemerintah setempat langsung merespon dan anak itu dapat bantuan serta sinyal internet ditingkatkan.

Tapi untuk menteri yang satu ini, luar biasa senyap cara kerjanya! Menkominfo memang tanpa hati!

Presiden harusnya marah dengan hal ini! Kalau perlu marah besar!

Pendidikan itu sangatlah penting dan utama. Dan kalau saya jadi Presiden Jokowi, saya akan segera mencarikan pengganti yang tepat dan tanggap serta punya visi teknologi untuk merespon situasi saat ini. Tak perlu menunggu lama!

Kondisi yang berbeda dengan keadaan sebelum pandemi saja sang Menkoinfo sangat pasif dan trak jelas program serta kebijakannya. Kedua menteri sebelumnnya sangat tidak mendukung program percepatan pembangunan teknologi yang diusung oleh Presiden.

Jeleknya karena orang partai dan konsekuensinya harus ditanggung oleh Presiden dan rakyat banyak. Salah memilih orang untuk menangani bidang teknologi informasi itu sangat beresiko besar. Salah menyerahkan tugas untuk menangani urusan digital maka akibatnya fatal!

Presiden Jokowi masih punya kesempatan memilih orang yang tepat untuk menebus dosa Menkoinfo yang di awal terpilihnya lebih tertarik untuk mengurusi soal masalah yang berhubungan dengan aurat.

Jadi kisahnya nama kementeriannya itu dicatut oleh seseorang untuk bikin akun di situs web porno. Menkominfo kita itu dengan polosnya mengaku sudah berkomunikasi dengan Pornhub, situs porno kondang, meminta meraka agar situsnya tidak bisa diakses melalui VPN.

Menkominfo kita itu mengaku sudah berkomunikasi dengan Pornhub, situs porno, meminta mereka agar situsnya tidak bisa diakses melalui VPN. Nah, kelihatan tak paham juga si Menkoinfo. Ya nggak bisa cara begitu juga, VPN itu juga banyak. Menyuruh tak bisa diakses via VPN sama saja menyuruh menutup websitenya, yang nota bene bakal ditertawakan dunia sejagat!

Percepatan internet dan 5 G saja sudah sangat melambat ketika ditangani oleh Menkoinfo ini. Nggak usah tinggi-tinggi deh, merespon kebutuhan para siswa yang sangat butuh kuota dan sinyal itu sama sekali tak kepikiran.

Presiden harus membuat keputusan secepatnya. Kalau beliau bilang bahwa di periode kedua ini tanpa beban maka seharusnya tak perlu lagi tersandera dengan titipan partai dong. Atau kalau mau, nego dengan partai asal dari sang Menkoinfo agar membuat perubahan dalam waktu yang seinstan-instannya. Kalau nggak ada perubahan, ya mbok sadar diri deh.

OK, kelupaan, kasih kritik harus ada solusinya dong. Kriterianya harus yang anak millenial dan punya wawasan teknologi yang maju serta berpengalaman di media. Ya sudah jelas Mas Alif.

Dukung yak sodara2. 

Sumber Utama : https://seword.com/umum/para-siswa-belajar-di-kuburan-demi-sinyal-29x5XuFilO

Krisis Singapore : Bisa apa mereka tanpa Indonesia?

Di sebuah warkop bertemulah 2 sahabat Udin Samudin dan Rofiq Berung. Mereka berdua asik membicarakan krisis ekonomi akibat pandemi Corona:

• Fiq, Menurutmu negara kita ini secara ekonomi dijajah oleh siapa?

• Oleh Amerika bos..

• Betul, tapi belum tepat. Kira kira negara mana lagi yang sedang menjajah ekonomi kita?

• Tiongkok juga bosqu.

• Betul, lalu menurutmu Amerika dan China lebih besar mana penguasaan ekonominya ke kita?

• Besar Amerika lah bos, kan sudah dari dulu. China baru 2 dekade ini intens investasi dan kasih utang ke kita.

• Ya betul juga sih, cuma penjajahan ekonomi tidak selalu diukur dari neraca utang piutangnya. Ada negara yang secara yang secara diam diam menjajah ekonomi kita. Negara itu investasi dan transaksi dengan kita tidak banyak. Bahkan di bawah 2 negara besar itu. Tetapi dialah yang mengelola asset manajemen negara kita.

• Jepang ya Sam?

• Bukan, Fiq, Jepang setara dengan Amerika sejajar dengan Tiongkok untuk neraca perdagangan dengan kita.

• Negara mana itu bos?

• Singapore!!

• Lha kok bisa Singapore negara kecil menjajah perekonomian kita?

• Dalam neraca perdagangan, ada yang lebih utama, yaitu kemana uang kita sebenarnya berada, bergerak tersedot kemana.

• Maksudnya?

• Begini Fiq.. Rofiq, ibaratnya negara kita sebuah pasar ada penjual dan pembeli, transaksi barang jasa hingga rugi laba. Keuntungan hasil jualan para pedagang tidak lantas disimpan di Bank, brangkas atau ATM yang ada di dalam pasar. Pedagangnya usai tutup lapak pasti bawa pulang keuntungannya. Begitu juga pembeli yang datang tidak hanya warga sekitar, ada yang dari luar kota membawa uang belanja dari luar daerah.

• Maksudmu uang beredar di pasar tapi keuntungannya disimpan di luar pasar? Apa kaitannya dengan Singapore?

• Begini deh, saya kasih daftar Perusahaan asal Singapore yang jualan barang dan jasanya di Indonesia :

1. Temasek (Telekomunikasi)
2. Petral (Migas)
3. UOB Bank (Perbankan) Ada lagi perusahaan Agribisnis (Perkebunan) Singapore yang menguasai lahan di Indonesia :

1. Bumitama Agri memiliki lahan sekitar 171.763 ha yang tersebar di Kalimatan Tengah, Kalimantan Barat dan Riau.
2. First Resources memiliki perkebunan seluas 208.064
3. Golden Agri-Resources (Grup Sinar Mas) menguasai 483.075 ha di sebagian besar Sumatra
4. Indofood Agri Resources (grup Salim) memiliki luas lahan 299.497 hektar
5. Wilmar International memiliki 166.457 ha pengelolaan lahan di Indonesia. Tambah lagi daftar perusahaan tambang batu bara yang kantornya di Singapore tapi lahannya di Indonesia :
6. Bayan Resources didirikan oleh taipan asal Singapura, Low Tuck Kwong yang menguasai 1/4 pertambangan batu bara di Kalimantan
7. Golden Energy and Resources Ltd berkantor pusat di Singapore namun punya pertambangan batu bara di 1/3 wilayah Sumatra
8. GEO Energy Resource juga berkantor di Singapore menguasai hampir separo pangsa pasar expor batu bara di Kalimantan.

• Valid itu data? Jangan ada hoax di antara kita lho sob.

• Kamu Googling aja kalau nggak percaya.

• Jadi Singapore negara kecil tapi paling tajir berbisnis di Indonesia?

• Begitulah yang terjadi. Artinya hasil keuntungan mereka berbisnis di Indonesia dikelola dan disimpan di Singapore. Itu hakikat penjajahan secara ekonomi. Bahkan seorang ahli ekonomi dari Jepang pernah mengatakan Perusahaan terbesar di dunia bukan Google, Microsoft, General Electric ataupun Amazon, tetapi PT Republik Of Singapore yang luasnya hanya setengah dari Kabupaten Gunungkidul.

• Ya baru paham saya, meski belum sepenuhnya yakin.

• Oke. Gak papa. Satu lagi untuk tambahan. Telkomsel yang "tanpa sengaja" membocorkan data rahasia DS sebenarnya sedang kecolongan. Saham 65% SingTel di Telkomsel menjadi semangat meng-Kadrunkan operator Seluler terbesar itu. Jadi ngapain belain perusahaan yang bukan milik kita lagi, mendingan hancurkan sekalian lalu kita rebut beli lagi tata ulang dari awal.

• Jadi yang melakukan pembocoran data itu orang yang mau menghancurkan perusahaan dari dalam.

• Bisa iya bisa tidak. Sekarang giliran aku tanya. Seringkali baca berita OTT KPK koruptor dengan barang bukti sejumlah uang dengan mata uang Dollar Singapore. Artinya apa?

• Banyak duit haram tersimpan di sana

• Hehehe... Belum 5 menit sudah tambah pinter kamu

• Baca berita malah sekarang Singapore lagi krisis moneter. Kabarnya sampai minus 40%. Gimana itu Sam?

• 80% sumber devisa Singapore berasal dari jasa keuangan. Kalau ekonomi dunia seret perputaran uang ikut melambat otomatis jasa keuangan tidak ada penghasilan. Apalagi keputusan lockdown Singapore sama halnya menutup lalu lintas orang untuk beraktifitas bisnis. Ibarat Bank teller dan Customer servisnya tutup, dari mana jasa pelayanan menghasilkan untung? Cuma mengandalkan transaksi digital paling nggak seberapa.

• Iya, padahal duit orang-orang kita banyak disimpan di sana. Hilang sih nggak, cuma nongkrong aja nggak bisa di apa-apain?

• Bagusnya sih tarik saja ke sini. Kali aja bisa buat biayain investasi politik apalagi sebentar lagi Pilkada.

• Hushh.. jangan kasih ide gila gitu ah. Ntar kualat kejadian bener lho.

 

Sumber Utama :   https://seword.com/umum/krisis-singapore-bisa-apa-mereka-tanpa-indonesia-9QWO6QGZWH

Dibom Usai Periksa Tomy Soeharto, Kejagung Lalai Tak Asuransikan Gedungnya. Perlu Digugat?

Ketika kita semua dilanda was-was akan ancaman resesi ekonomi, ketika kita masih berkutat dengan wabah yang tak kunjung reda, berita pilu itu hadir menyapa: Gedung Kejaksaan Agung terbakar.

Sejumlah kejanggalan mengemuka di seputar kejadian itu. Terutama, bagaimana mungkin api masih berkobar namun Pak Mahfud MD sudah buru-buru memberi pernyataan di akun twitter pribadinya bahwa tak ada berkas perkara yang terbakar.

Kita tidak hendak membahas tentang kejanggalan demi kejanggalan akan kejadian itu! Sebab, ada satu hal yang lebih krusial untuk kita bahas meski terlihat sepele yakni risiko APBN bakal tersedot untuk merenovasi gedung yang terbakar itu.

Kebakaran atau pun dibakar, gedung-gedung pemerintahan adalah deretan aset yang harusnya mendapat pengamanan tidak saja dari sisi material fisik gedungnya namun juga kerugian finansial. Kerugian finansial di sini adalah mengenai pembiayaan renovasi gedung tatkala uzur termakan usia, apalagi akibat bencana.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa kali tercatat di tahun 2018 dan 2019 memberi pernyataan bahwa sejumlah kementerian akan diwajibkan untuk mendaftarkan aset berupa gedung-gedung yang dimiliki untuk diasuransikan. Wacana ini tentunya sebuah langkah bijak guna mengantisipasi besarnya tanggungan yang akan dibebankan ke negara apabila sesuatu hal buruk menimpa gedung-gedung dimaksud.

Anda sekalian bisa simak di sini pernyataan Menteri Keuangan tersebut:

Sri Mulyani akan asuransikan seluruh gedung pemerintah mulai 2019

Apa hendak dikata, wacana itu belum rampung terlaksana, Kejaksaan Agung sudah terbakar. Di sinilah kita patut melihat abainya Jaksa Agung dan jajarannya dalam menjemput bola mengamankan aset.

Harusnya, begitu ada wacana dari Kemenkeu yang sudah sedemikian cerdas merancang langkah pengamanan terhadap aset-aset milik pemerintahan, semua lembaga pemerintahan berlomba proaktif mendaftarkan diri ikut masuk dalam program asuransi tersebut, tak terkecuali Kejagung.

Negara kita adalah negara yang rawan bencana, mengasuransikan gedung sepatutnya menjadi keharusan, walau belum ada payung hukum yang memadai untuk memungkinkan itu terwujud. Namun, bicara hukum hanyalah bicara langkah benar dan salah. Sementara untuk menjaga negeri, kita butuh juga langkah baik dan buruk/jahat secara moral.

Dibandingkan hukum, moral tidak butuh aturan tertulis dalam mewujudkan hal-hal baik untuk kebaikan bersama. Mengasuransikan gedung adalah sebuah langkah baik. Maka, tidak wajib butuh payung hukum sebab tujuan akhirnya demi kebaikan kita bersama. Apalagi sudah ada wacana seperti itu dari pihak kementerian keuangan.

Dari sekian lembaga pemerintahan yang ada, Kejagung adalah lembaga dengan urutan prioritas untuk diamankan dalam bentuk asuransi terhadap aset-aset fisiknya. Hal itu karena pertimbangan bahwa lembaga ini satu-satunya lembaga yang menentukan nasib seseorang bersalah atau tidak di muka hukum. Bisa saja karena tidak terima nasibnya jadi apes akibat tuntutan kejaksaan, seseorang lalu merancang kejahatan terhadap lembaga ini.

Contohnya sudah ada yakni tatkala Tommy Soeharto usai diperiksa. Beritanya bisa disimak di bawah ini.

Sejarah Mencatat, 20 Tahun Silam Kejagung Pernah Dibom, Usai Periksa Tommy Soeharto

Sekarang, tatkala gedung Kejagung sudah nyata mengalami kerugian tidak ringan akibat terbakar, sudah tentu anggaran dari negara lagi yang bakal disedot. Beda ceritanya apabila gedung ini sudah diasuransikan, keuangan negara tak bakal ada yang akan tersedot, semua ditanggung asuransi.

Cek faktanya di sini:

Tak Diasuransikan, Gedung Kejagung yang Terbakar Bakal Direnovasi Pakai APBN

Perlukah Kejagung Digugat?

Karena negeri kita adalah negeri yang rawan bencana, juga karena Kejaksaan adalah lembaga yang rawan dijahati, apalagi sudah ada kejadian di mana Kejaksaan Agung pernah dibom, ironisnya ternyata sampai terjadinya tragedi kemarin gedung milik Kejaksaan Agung belum juga diasuransikan.

Dengan rangkaian fakta-fakta yang terungkap di atas, langkah Kejaksaan Agung yang tidak mengasuransikan gedungnya selama ini patut dilihat sebagai sebuah kelalaian yang fatal. Akan digelontorkannya anggaran dari APBN untuk merenovasi gedung yang terbakar adalah kerugian yang bakal ditanggung renteng kita semua akibat kelalaian ini.

Pertanyaannya adalah apakah akibat kelalaian demikian pihak Kejaksaan Agung bisa kita gugat? Ini mungkin pertanyaan yang terlihat konyol sebab dasar hukum untuk melakukan itu tak ada. Namun, tak ada dasar hukumnya tak berarti pihak Kejaksaan Agung jadi benar tindakannya yang lalai tak mengasuransikan gedung dan aset-aset fisiknya selama ini.

Bagaimana pun kita semua tanpa kecuali menanggung kerugian akibat lalainya. Anggaran APBN pun bakal teralihkan sebagiannya ke sana. Tragisnya, itu terjadi saat bangsa kita butuh dana besar guna hadapai dua ancaman sekaligus: resesi ekonomi dan wabah Covid19 yang tak juga pergi-pergi. Sialan, kan?

Sumber Utama : https://seword.com/umum/dibom-usai-periksa-tomy-soeharto-kejagung-lalai-JVL3GGfG0H

Merasa Harga Dirinya Diinjak-injak oleh Zul, Amien Rais Tidak Datang di Acara Ultah PAN

Amien Rais adalah PAN dan PAN adalah Amien Rais. Begitu pepatah dari luar Jawa mengatakan.

Hal ini tentu tidak lepas dari kiprahnya yang luar biasa di partai itu.

Pertama, PAN turut didirikan oleh Amien Rais.

Kemudian, ia pula yang menjadi ketua umum pertama partai berlambang matahari itu.

Amien Rais juga pernah menjadi Capres yang diusung oleh PAN. Berpasangan dengan Siswono Yudo Husodo pada Pilpres 2004 lalu.

Selanjutnya, di periode pertama Zulkifli Hasan menjabat sebagai ketua umum, ia yang menjadi Ketua Dewan Kehormatan partai tersebut.

Selain itu, Ketua Umum PAN terpilih biasanya yang direstui Amien.

Jadi, dengan demikian, meskipun PAN didirikan bukan oleh Amien seorang, tapi juga oleh sejumlah tokoh lainnya, seperti Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Toety Heraty, Emil Salim, Zoemrotin, dll, tapi seolah-olah yang ada dibenak masyarakat Amien-lah pendiri utama partai itu.

Nah, karena dirinya dianggap penting dan dihormati di PAN inilah yang membuat Amien Rais tambah sombong.

Ia merasa seolah lebih berkuasa di PAN daripada sang Ketum saat ini Zulkifli Hasan. Sehingga ,kala itu muncul matahari kembar di partai berlambang matahari itu. PAN seakan-akan punya dua pemimpin, yakni Amien Rais dan Zulkifli Hasan.

Seperti saat PAN memutuskan untuk bergabung dengan koalisi pengusung Jokowi di periode pertama, oleh Amien Rais, partai itu dibelokkan lagi menjadi pendukung Prabowo.

Karena menghargai besannya sendiri tersebut, dan do’i juga tidak mau ribut, terpaksa Zul mengikuti kemauannya Amien. Hingga ia pun memutuskan mendukung Prabowo lagi di Pilpres 2019 lalu.

Celakanya, dua kali PAN mendukung Prabowo, dua kali pula Capres yang diusungnya itu kalah.

Karena PAN telah membelot, maka Presiden Jokowi tidak lagi menjadikan kader partai yang berdiri pada 1998 itu sebagai menteri.

Zul kemudian berencana membawa kembali PAN ke gerbong pendukung pemerintah pasca kekalahan Prabowo tersebut.

Tapi lagi-lagi terkendala oleh Amien Rais. Amien terus-terusan mempengaruhi kader partai itu agar tetap menjadi oposisi sembari lanjut menjelek-jelekkan Presiden Jokowi.

Hal inilah yang kemudian membuat Zul benar-benar jijik bin muak dengan eks Ketua MPR itu. Hingga ia secara frontal menantangnya.

Pertama, yang dilakukan oleh Zul adalah mencopot Amien Rais dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Kehormatan PAN. Dan menggantikannya dengan mantan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEIN) di era pemerintahan Jokowi, Soetrisno Bachir.

Nah, pasca dilengserkan ini status Amien sudah sama seperti kader PAN lainnya, alias non job. Hehehe

Kedudukannya saat ini di PAN, tidak lebih tinggi dari Faldo Maldini dulu, yang pernah menjabat sebagai Wasekjen PAN.

Kini giliran Amien Rais yang keki.

Siapa sih yang bisa terima? Dia yang mendirikan partai, pernah jadi ketua umumnya dan jadi ketua dewan kehormatan, eh tiba-tiba dilengserkan begitu saja.

Di mana letak harga diri itu ferguso?

Merasa harga dirinya diinjak-injak inilah yang membuat Amien sempat kepikiran bikin partai baru. Yang mana partai baru itu awalnya disekapati bernama PAN Reformasi.

Atau kuarng-lebih PAN tandingan-lah.

Tapi sepertinya, wacana Amien membentuk partai baru itu kurang diminati oleh kader PAN yang lain. Terbukti, sampai sekarang, wacana itu hanya sekedar wacana. Gak ada progres yang berarti.

Bahkan, nama PAN Reformasi itu masih diutak-atik, dengan harapan ada nama lain yang lebih keren. Seperti Anis Matta yang mendirikan partai Gelora. Partai barunya itu meskipun kadernya orang-orang PKS juga, tapi tetap tidak menggunakan nama PKS Reformasi.

Selain itu, Wan Amien juga melakukan playing victim dengan mengaku-ngaku kalau dirinya telah dipecat oleh Wan Zul lantaran ia tidak setuju PAN mendukung Jokowi.

Tidak pelak, karena apa yang disampaikan oleh ayahanda Mumtaz Rais itu tidak benar alias hoax, ia pun disanggah rame-rame oleh kader PAN.

“Jangankan mengeluarkan (memecat Amien Rais), berpikir ke sana saja sudah tidak berani,” ujar salah seorang kader PAN, Eddy Soeparno.

Kemudian, ini yang terbaru. Amien Rais tidak hadiri di acara perayaan Ultah PAN.

Padahal menurut Zul, semua pihak diundang di acara tersebut.

Jelas hal ini adalah sebuah ironi. Dia yang mendirikan dia pula yang tidak hadir di hari kebahagiaan yang didirikan tersebut. Ibarat si Amien Rais ini ibu rumah tangga yang melahirkan seorang anak. Dia yang turut membesarkan si anak tersebut, namun ketika yang dibesarkan itu menikah, ia absen untuk mendampinginya.

Sakitnya tuh di sini..........

Yang bikin tambah kesal lagi, ia yang paling sering mengkritik Jokowi. Bahkan sudah menyerang ranah pribadi orang nomor satu di Indonesia itu karena begitu bencinya, Jokowi malah diberi panggung untuk menyampaikan kata sambutan di acara Ultah PAN itu.

Bisa-bisa Wan Amien gak enak makan dan susah tidur melihat Presiden Jokowi diperlakukan secara hormat di partai yang ia dirikan tersebut.

Lantas, apa makna dari semua ini?

Betul kata Gus Dur bahwa Amien Rais adalah gelandangan politik.

Image : riausky.com

Sumber Utama : https://seword.com/politik/merasa-harga-dirinya-diinjak-injak-oleh-zul-amien-m1xxl7a3Ln

Jerit Tangis Nasabah Jiwasraya, Kemana Nurani Penegak Hukum Kita?

Di saat kondisi negara terpuruk akibat corona, diam-diam DPR dan kementrian BUMN malah sepakat menggelontorkan 20 triliun untuk menambal Jiwasraya. Padahal ada banyak bagian cerita di Jiwasraya yang sengaja ditutupi seperti keterlibatan mantan pejabat lama hingga yang masih aktif. Sementara dalam penegakan hukumnya, kasus ini tak lebih dari permainan elit yang dibawa ke pengadilan. Sampai kapan pengadilan yang isinya pepesan kosong diteruskan? Tak cukupkah membuat negara terpuruk hingga nasabah menjerit?

Dari banyak fakta persidangan diketahui kalau jaksa yang berkutat untuk mendakwa para direksi lama yang kesannya hanya tumbal. Andaikata ini bukan pidana korupsi tapi lebih ke kejahatan pasar modal, orang seperti Bakrie pasti akan terseret. Pengadilan yang menghadirkan ratusan saksi untuk menjerat 6 terdakwa dari ratusan pembobol Jiwasraya sesungguhnya sangat menginjak nurani dan akal sehat kita. Padahal nasabah sudah banyak yang jadi korban hingga meregang nyawa.

Seperti dilansir dari tempo.com, Forum Nasabah Korban Jiwasraya Saving Plan menyebutkan tak sedikit nasabah sakit dan akhirnya meninggal tanpa tahu kepastian pengembalian uang yang  telah disetor ke PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Sekitar 60 orang nasabah Jiwasraya meninggal, saking lamanya menunggu sampai mereka mendahului kita," kata KS Ho, anggota Forum Nasabah Korban Jiwasraya Saving Plan, dalam diskusi virtual, Kamis, 13 Agustus 2020.

"Ada lagi cerita dari salah satu nasabah bernama Wijiningsih yang memasukkan uang pensiun suaminya melalui JS Saving Plan akhirnya sangat terpukul setelah tahu kasus gagal bayar di Jiwasraya sejak Oktober 2018 itu. "Karena gagal bayar ini, suaminya (Wijiningsih) sampai stroke dan meninggal," ujar Erni Maria, dalam kolom komentar diskusi tersebut.

Sementara Erni Maria mengaku mendepositokan uangnya melalui BTN. Ia menilai pemerintah telah mempermalukan Indonesia dengan menunda pembayaran hak nasabah yang berinvestasi di Jiwasraya. "Apalagi ada WNA (warga negara asing)," kata dia.

Selain itu, ada nasabah lain bernama Gatot bercerita bahwa banyak nasabah yang jatuh sakit dan butuh uangnya dikembalikan. Ada juga nasabah yang sangat membutuhkan uang yang disetor ke Jiwasraya untuk membayar kredit kepemilikan rumah.

Menurut Gatot, setelah dua tahun kasus Jiwasraya bergulir, negara terkesan memberi teladan yang buruk. "Negara bukan enggak punya uang, tapi enggak punya niat (mengembalikan uang nasabah," katanya, nasabah yang mendepositokan uangnya melalui BRI itu.

Sebenarnya kasus ini sudah diamanahkan presiden pada kejaksaan untuk mengusut tuntas. Tapi kita tahu sendiri mereka malah sibuk pada penyitaan aset hingga kemarin ada berita gedungnya terbakar. Mungkin ini karma karena bermain-main dengan kasus yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kejaksaan yang dari awal melokalosir kasus hingga membawa masalah jiwasraya ke arah korupsi sejatinya ikut melindungi penjahat kakap. Siapa lagi kalau bukan Bakrie dkk yang licin bak belut. Kejaksaan yang menerima laporan dari Rini dan berdasarkan investigasi perusahaan USA, hingga kini belum memanggil mereka semua sebagai saksi. Jelas saja banyak dakwaan jaksa di pengadilan mentah karena pelapornya saja tak didalami oleh mereka.

Dari ratusan penjahat yang harusnya diadili, yang dijerat cuma 6 orang. Itupun harus mengerahkan ratusan saksi. Benar-benar permainan licik yang dimainkan penegak hukum kita. Dan setelah persidangan dan penyitaan yang berlangsung, ujung-ujungnya negara harus kelair 20 triliun untuk menambal jiwasraya. Lantas apa gunanya ada perisdangan hingga penyitaan aset 18 T?

Kini dengam terbakarnya salah satu gedung mereka dikabarkan media detik bahwa pembangunan gedung baru menggunakan APBN. Sudah tak ada hasil dalam bekerja, giliran susah ikut minta uang ke negara. Kalau jadi presiden, lembaga satu ini sebaiknya dibubarkan saja. Berikan kewenangan penyelidikan kasus pada kepolisian karena mereka juga divisi penyelidikan sendiri dan lebih berguna ketimbang kejaksaan.

Akhirnya kembali lagi pada nasib nasabah yang menjadi pertaruhan dalam skandal Jiwasraya ini. Jokowi tak bisa membiarkan mereka berlarut dalam kekecewaan dan ketidakpastian. Pengembalian hak mereka adalah lebih utama ketimbang membangun gedung. Untuk itu negara (bisa lewat menkeu) secepatnya menyusun skema pengembalian seperti halnya korban lapindo. Biarlah di akhirat Bakrie yang akan menanggung semua dosa atas kedzalimannya.

Begitulah kura-kura.

Referensi:

https://bisnis.tempo.co/read/1375556/60-nasabah-meninggal-tanpa-dapat-kejelasan-pengembalian-uang-dari-jiwasraya

Sumber Utama : https://seword.com/umum/jerit-tangis-nasabah-jiwasraya-kemana-nurani-MTP4fzC7a3

Formula E dan Kartu Pra Kerja Seperti Proyek Hura-hura di Tengah Duka Rakyat Jelata

Bagi kami rakyat jelata, bijak untuk menggunakan uang adalah hal paling penting. Kalau ada yang bilang kami kurang kerja keras untuk bisa sukses, hati kecil kami sulit untuk menerima. Atau jika ada yang memandang kami kurang bisa bekerja cerdas, itu pun bisa menyakiti hati kami. Rakyat jelata seperti kami, jika tidak bekerja keras, maka akan sulit bertahan hidup di tengah kejamnya zaman. Persaingan bertahan hidup yang kadang menghilangkan empati manusia. Jika rakyat jelata tak cerdas, maka kami akan sulit mencari celah untuk bisa bertahan hidup di tengah hiruk pikuk manusia yang cenderung mementingkan perut sendiri.

Kami rakyat jelata seperti dikorbankan segelintir elite di dunia pasar kapitalisme. Rakyat jelata terkadang harus terima ketika poros pasar dan negara bermain mata demi kejayaan keduanya. Saling sokong tak perduli keringat poros rakyat jelata bercucuran karena jadi pijakan untuk meraih puncak kejayaan dan kuasa. Celakanya, tak sedikit elite bermuka dua yang berada di ke duanya. Pasar iya, pemerintahan iya. Habislah sudah kita sebagai jelata jika tak kritis dan mengingat kembali bahwa manusia itu berpotensi memiliki dua yang berbeda. Sisi iblis dan malaikat.

Main proyek dan tender pengusaha rente sudah ada sejak dilu. Mengakar dan sulit untuk dimusnahkan. Suap-menyuap untuk meloloskan proyek. Anggaran siluman pun sudah menjadi rahasia umum. Lihatlah Ahok yang pernah ngmuk ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Para jelata yang kritis seperti kita kadang hanya bisa menangis. Menggerutu pada pemuja tokoh politik yang masih percaya ada orang suci di muka bumi ini. Orang yang tak pernah salah dalam berfikir dan bertindak. Apa lagi ketika kita melihat upaya pembodohan para elite yang kerap mengancam dengan sentiment SARA. Nama suci pun dibuat untuk berjualan dalam kuasa dunia.

Lihatlah di DKI Jakarta. Potensi uang ratusan triliun menghilang karena para rakyat jelata percaya bahwa ada pemimpin seiman yang menolak reklamasi demi keberpihakan pada dirinya. Lantas menghina orang tak seiman yang mengusahakan ratusan triliun untuk program rakyat ditambah 1 juta lapangan pekerjaan akan tercipta jika NJOP 15 persen yang diupayakannya bisa diterima wakil rakyat yang terhormat. Parahnya, setelah orang yang dulu menolak reklamasi ingin melakukan reklamasi, tetap aja masih ada yang memuja dalam survey dengan alasan religius dan dekat dengan ulama. Apakah mau disebut namanya? Anies.

Masih di DKI Jakarta. Masalah yang menyentuh rakyat seperti tak jadi prioritas. Namun uang komitmen fee formula E diglontorkan tanpa adanya kejelasan bagaimana kisah selanjutnya. Padagal, anggaran bansos DKI Jakarta pun harus ditanggung pemerintah pusat karena tak cukup dana.

Ah sudahlah. Kalau mau membahas DKI Jakarta, kita akan miris karena kualitas demokrasi yang buruk karena sentiment SARA. Adakah yang memungkiri itu? Saya rasa tidak, karena aromanya pun masih terasa di udara yang kita hirup di bumi Nusantara hingga detik ini.

Lalu kita mencoba berharap pada pemerintah pusat di bawah pimpinan Jokowi. Namun secara remang-remang kita pun seperti melihat banyak parasit di sekelilingnya, dia seperti menjerit dan marah sekaligus untuk menggugah hati nurani para pembantunya. Jokowi seperti tersudut di jurang bersama sekawanan anjing liar yang sulit diatur. Hal tersebut menimbulkan berbagai masalah di tengah pandemi yang membuyarkan fokus pengawasan Jokowi untuk banyak hal tetapi tak bisa seleluasa seperti biasa di masa normal.

Hal mencolok yang membuat hati saya miris dan menangis adalah program kartu pra kerja. Sejatinya, program tersebut bagus untuk upgrade skill. Berpotensi membuat banyak orang semakin produktif dan inovatif. Tetapi sialnya, dibalik niat suci itu, ada pemborosan yang membuat hati rakyat tersakiti di tengah pandemi.

Konten pelajaran berbayar di perusahaan startup yang bekerja sama dengan pemerintah dianggap sama dengan konten yang bisa didapat gratis di Youtube. Kalau sudah begitu, maka anggaran terlalu besar jika dibandingakan dengan kualitas konten. Uang triliunan di tengah pandemi berputar pada perusahaan yang besar. Meskipun seharusnya program seperti itu bisa dibuat lebih berkualitas dan lebih murah bekali-kali lipat penghematannya.

Sederhananya begini. Dari pada nebeng ruang guru dan sejenisnya. Lebih baik pemerintah membuat sendiri. Untuk membuat hasil menjadi berkualitas, pasang tender dengan terbuka. Maka orang pintar di pelosok desa pun mendapatkan peluang yang sama meskipun tidak menjabat menjadi stafsus seperti bosnya ruang guru.

Soal konten. Banyak orang pintar dan berkualitas kalah dengan akses dan modal. Kalah karena tak punya waktu dan dukungan orang tua untuk mengembangkan kemampuannya seperti Nadiem menteri kesehatan yang mendirikan Gojek. Atau sebut saja, kalah modal dan waktu yang habis untuk mencari sesuap nasi dalam bertahan hidup. Jadi lebih baik, supaya bekualitas, konten pun bisa dibuat lomba. Maka begitu banyak pilihan untuk mendapatkan yang terbaik. Baik itu dari konten maupun orang-orang pintar dari rakyat jelata yang tulus mengabdi untuk negeri. Bukan hanya mikirn tender dan proyek semata. Revolusi mental pun sudah ada di dalamnya. Udah ah, itu aja… Cak Anton

Sumber Utama : https://seword.com/politik/formula-e-dan-kartu-pra-kerja-seperti-proyek-hura-CsPt89AbVN

Ketika beberapa tokoh berkumpul dan berdeklarasi dengan menyebut diri mereka Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada awal Agustus lalu, mungkin ada lah beberapa warga masyarakat yang terkejoet. Namanya juga tiba-tiba ada sekelompok orang ngumpul terus masuk berita. Dikira ada apa gitu kan. Namun, begitu tahu siapa-siapa saja orangnya, ya sudah. Publik biasa-biasa saja menanggapinya. Soalnya dia lagi, dia lagi. Di antaranya: Din Syamsuddin, Rocky Gerung, Refly Harun, dan Said Didu. Berasa acara ILC dan Karni Ilyas pindah tempat ke kawasan Fatmawati, lokasi deklarasi KAMI yang pertama hehehe…

Tanpa basi basi, Ketua Umum Pernusa (Perjuangan Rakyat Nusantara), KP Norman Hadinegoro blak-blakan menyatakan bahwa KAMI adalah tempat berkumpulnya pengikut Orde Baru (Orba). Yang hendak mengamankan aset-aset keluarga Cendana. "Keluarga cendana berkali-kali bikin partai tetapi kurang penggemar walaupun uangnya tidak berseri tetap mensuplai gerakan-gerakan anti Jokowi,” kata Norman Sumber. Benarkah? Dalam deklarasi KAMI yang pertama, memang belum kelihatan batang hidungnya. Hanya disebut bahwa akan banyak lagi tokoh yang siap bergabung bersama KAMI. Belum disebut akan bikin acara lain dengan scope lebih besar. Namun, menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI, baru beredar selentingan bahwa akan ada acara KAMI yang lebih (maunya) heboh.

Benar juga, sehari sesudah perayaan HUT Kemerdekaan RI, KAMI bikin acara di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Yang hadir ratusan orang. Termasuk tokoh-tokoh dia lagi, dia lagi. Kali ini ditambah dengan, di antaranya: Amien Rais, Gatot Nurmantyo, dan Titiek Soeharto. Kehadiran Titiek ini seakan membenarkan dugaan yang dinyatakan oleh KP Norman Hadinegoro di atas. Apalagi selang beberapa hari sebelumnya, Tommy Soeharto “dilengserkan” di partainya sendiri, Partai Berkarya. Dan para kader partai yang “melengserkan” Tommy ini kemudian merubah haluan partai menjadi pro-Jokowi. Seperti kehilangan kendaraan, sehingga tampak sekali bahwa KAMI ini jadi kendaraan baru? Bisa jadi. Sebuah acara rame-rame sampai mengundang pihak media mestinya butuh modal kan? Mungkin ada juga semacam fee buat lokasinya. Jadi acara semacam ini pasti ada yang modalin. Daaaaan ternyataaaaa, nggak cuma soal venue, sewa tenda kursi, undang media, dan konsumsi yang hadir lho. Tersebar berita bahwa para peserta aksi yang bukan tokoh, yakni peserta dari masyarakat, mendapatkan bayaran.

(inisiatifnews.com)

Tahu Peserta KAMI Dibayar, Ferdinand: Hingga Titiek Darah Penghabisan, Hehehe!

Dilansir sebuah media online, inisiatifnews.com, ternyata peserta aksi deklarasi KAMI mengaku mendapatkan bayaran sebesar Rp 200.000. Adalah Bu Aminah yang sempat mendapat pertanyaan dari pihak media. Lucunya, Bu Aminah mengaku tidak tahu alasan dirinya datang ke Tugu Proklamasi. Tapi kok sampai datang ke sana? Bu Aminah mengaku hanya diundang karena dapat uang saja. “Tujuannya nggak tahu. Saya hanya datang ke sini dapat uang Rp 200.000, hanya transport dan snack aja tujuan saya ke sini,” kata Aminah kepada wartawan. Bu Aminah yang mengaku sebagai warga Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat itu datang ke acara deklarasi KAMI tersebut bersama dengan teman-temannya Sumber.

Loh, kok seperti mendengar lagu yang sama ya? Oh iya, tahun lalu di pertengahan bulan September ada demo besar di depan gedung KPK. Awak media cnnindonesia.com mengungkap adanya pendemo yang dibayar uang dan makanan tanpa tahu isi demo yang dia ikuti. Seorang perempuan mengaku diajak berdemo oleh seseorang bernama Mbak Sri. Bayarannya uang Rp 50.000 dan makanan ringan. Apakah dia tahu isi demo yang dia ikuti? "Enggak tahu apa-apa saya. Saya mah ikut meramaikan saja, diajak doang kan," ucapnya sembari tertawa malu Sumber.

Ya kalau dalam sebuah acara formal, di mana yang diundang mendapat bayaran atau istilahnya “uang lelah” wajar-wajar saja. Apalagi ini kan acaranya bukan demo anarkis. Dimulai dengan perayaan HUT Kemerdekaan RI. Anggap saja deklarasi itu adalah bagian dari hak warga negara yang bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Walaupun ada yang membawa poster “memakzulkan Jokowi” hehehe…. Tapi kalau kemudian yang dikasih bayaran ini nggak tahu isi acaranya? Ya jadi blunder lagi hahaha…

Benar kan kata saya, deklarasi KAMI akhirnya memang menarik perhatian publik. Namun, semata-mata karena berbagai blundernya. Bukan karena isi deklarasi mereka. Emang publik mau tahu isinya? Begitu tahu siapa saja yang hadir, publik sudah langsung bisa menebak isinya. Blunder demi blunder pun terbongkar. Dari soal kehadiran Dubes Palestina hingga ambisi buat pilpres 2024 sampai kemungkinan jadi klaster baru Covid-19. Dan sekarang nambah lagi. Peserta aksi ternyata dapat bayaran dan tidak tahu isi acaranya KAMI hehehe…

Menutup tulisan ini, saya ingin mengutip cuitan Ferdinand Hutahaean yang sangat telak “menembak” ke arah Cendana link. “kan kubilang kemarin, dulu waktu sy dijalanan, bandar sering duduk atau menyuruh orang untuk menghitung yg hadir, mencocokkan proposal dgn realita di lapangan. Hingga Titiek darah penghabisan..!!”. Merdeka!!! Hehehe….. Sekian dulu dari kura-kura!

Tulisan sebelumnya: Modyar! Serang Ganjar, Rizal Ramli Buka Boroknya Sendiri! Tulisan-tulisan saya yang lain bisa dibaca di sini : Ninanoor Credit foto : pikiran-rakyat.com/instagram.com, tribunnews.com

Sumber Utama : https://seword.com/politik/tahu-peserta-kami-dibayar-ferdinand-hingga-P4A0hWp7La

Cukup Logis Jika KPK Luluskan Permintaan ICW Dalam Kasus Gedung Kejagung

Kebakaran besar gedung Kejagung mengundang kecurigaan ICW, situasi ini merupakan konsekwensi logis karena pemerhati hukum tanah air sedang dibuat skeptis. Meskipun Menkopolhukam, Machfud MD meminta masyarakat tidak berspekulasi tentang penyebab kebaran tersebut, tak mudah kita mencegah kepenasaran publik, apalagi sekarang sudah ditiupkan oleh LSM sekaliber ICW.

Lalu bagaimana instansi-instansi penegak hukum menjawab tantangan ICW, bahwa KPK harus ikut turun tangan menyelidiki kasus kebakaran tersebut? Idealnya permintaan tersebut diluluskan saja, karena jika KPK atau polisi abai dengan desakan dari lembaga yang mewakili masyarakat, resikonya akan menghadapi rasa skeptis yang semakin tebal.

Masyarakat tidak mudah diyakinkan jika hanya pihak kepolisian yang diberi wewenang melakukan penyelidikan, sementara objek yang diselidiki adalah aset instansi penegak hukum lainnya, maka sebaiknya KPK pun diberi akses melakukan penyelidikan yang sama, semata-mata guna memperlihatkan itikad baik tentang aspek transparansi. Namun tentu saja di sini harus diyakinkan soal kapabilitas penyelidik yang berasal dari KPK. Karena kasusnya di luar kasus yang biasa ditangani KPK, maka mungkin KPK pun perlu mengundang tenaga tambahan sebagai perpanjangan tangannya.

Jika pemerintah atau pihak keamanan ingin mendapatkan rasa percaya dari publik, tentu permintaan ICW ini tidak bisa dianggap sepele. Karena isunya sudah digulirkan, dengan sendirinya masyarakat pun akan menilai bagaimana respon dari pihak penegak hukum atas tuntutan tersebut.

Hal yang perlu kita maklumi, kecurigaan ICW ini disebabkan kejadian yang terlalu kebetulan, yakni antara kasus yang ditangani Kejagung, dengan peristiwa nahas tersebut. Meskipun Jaksa Agung mengatakan bahwa berkas-berkas perkara tidak disimpan di gedung yang terbakar, tentu publik tidak akan mudah diyakinkan. Logikanya, di setiap ruang kerja para pejabat, tentu di sana pula tersimpan berkas-berkas yang diakses setiap hari.

Barangkali kecurigaan ICW bermula dari keyakinan, bahwa kasus yang melibatkan Jaksa Pinangki tidak hanya berhenti di sosok yang bersangkutan, melainkan bisa merembet ke pejabat di atas atau di sebelahnya. Ketika Pinangki telah diberikan status tersangka, tentu mengundang kekhawatiran dari sosok lain yang baik langsung maupun tidak, terlibat dalam persekongkolannya Pinangki.

Memang demikianlah tindak kejahatan memerlukan upaya menutup dengan kejahatan lainnya, dan jika peristiwa kebakaran ini menimbulkan dugaan terkait penghilangan barang bukti, kita harus menganggapnya sebagai hal yang logis. Baik Kemenkopolhukam maupun Kejaksaan, sekali lagi, tidak perlu menganggap desakan ICW ini sebagai bersifat spekulatif, melainkan sebagai sikap wajar yang menginginkan semua proses penyelidikan dibuka selebar-lebarnya.

Ditambah lagi, karena kejadiannya sudah kadung menjadi konsumsi publik, akses masyarakat kepada informasi ini pun menjadi hal yang sama pentingnya. Selain guna memberikan rasa keyakinan yang tinggi dari masyarakat, penyelidikan yang melibatkan baik KPK maupun pihak independen, akan menghadirkan respek dari masyarakat kepada para penegak hukum. Dalam hal ini, dengan memberikan akses seperti itu, ada aspek kesungguhan dari para penegak hukum untuk mengurangi skeptifisme masyarakat.

Selain jaminan keterbukaan bagi publik, barangkali kita pun dihadapkan kepada kemungkinan, bahwa hasil penyelidikan nanti berpotensi membenarkan kecurigaan ICW. Selain memberikan akses yang transparan kepada publik, perlu juga pemerintah memberikan jaminan, bahwa ketika kecurigaan ICW itu terbukti benar, perjalanan kasusnya juga tetap harus dibuka dan tanpa pengecualian, misalnya hanya ketika melibatkan oknum tertentu, kasusnya dibuat transparan, sementara untuk level di atasnya dibuat samar.

Barangkali publik masih mengingat kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi di masa lalu, yang hingga saat inipun kasusnya masih menggantung. Seandainya terbukti ada kesengajaan pada kebakaran gedung Kejagung, pengalaman di masa lalu itu tak bisa lagi diulangi. Kepercayaan publik saat ini terlanjur berada di titik sangat rendah, maka untuk memulihkannya harus memberikan mereka rasa percaya yang tinggi. Caranya tentu saja dengan memberikan akses sebesar-besarnya, terlepas resikonya adalah mengungkap pelanggaran pidana oleh oknum pejabat tertentu.

Sebagaimana diungkapkan oleh Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, jika kecurigaannya terbukti benar, si pelaku harus dijerat dengan pasal tentang obstruction of justice. Dan sangat mungkin sang pelaku akan berhadapan dengan pasal berlapis, karena selain pasal yang disebut pertama, diyakini sang pelaku juga terlibat dalam kasus yang dihalanginya. Hanya saja, dalam hal ini pihak penegak hukum pun perlu menyiapkan skenario, agar tidak menimbulkan kemarahan publik sebagai dampak kekecewaan mereka atas upaya pembakaran tersebut, seandainya terbukti ada kesengajaan.

Sumber Utama : https://seword.com/umum/cukup-logis-jika-kpk-luluskan-permintaan-icw-dalam-Ebsf2h95VS

2021 Ngebor di Blok Rokan, Jokowi Pebisnis Mebel Bikin Perusahaan Dunia Melotot

Siapa yang menyangka seorang Joko Widodo yang merupakan anak dari pengusaha mebel yang juga melanjutkan semangat usaha ayahnya sebagai bisnis mebel internasional bisa menjadi orang yang menggebrak perusahaan perusahaan energi di dunia ini?

Siapa yang menyangka seorang anak tukang kayu yang kehidupan masa kecilnya sudah pernah digusur dua kali bisa menjadi pemimpin bangsa ini dan sangat cemerlang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai poros terdepan dari perekonomian bangsa ini?

Jujur saja dari awal ketika dia menjabat dan juga berkampanye saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta, saya memandangnya sebelah mata. Karena memang saya belum mengenal orang ini dan yang saya tahu dia adalah walikota Solo yang memajukan Solo dengan kebijakannya yang humanis.

Saya tahunya ya begitu saja. Tapi beda Solo beda Jakarta tentunya. awalnya saya berpikir bahwa kompleksitas mengatur Jakarta dengan kompleksitas mengatur kota kecil bernama Surakarta tentu sangat berbeda. Berlatar belakang pebisnis, kok mau urus Jakarta?

Mengurus Jakarta tentu berbeda dengan mengurus Solo. Butuh pemimpin yang cerdas, mampu memahami situasi bisa bekerja dalam tekanan, dan gerak cepat. Awalnya saya tidak melihat presiden Joko Widodo pada saat menjadi penantang Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli sebagai pemimpin yang cekatan.

Waktu saya nonton debat pilgub DKI Jakarta apa mas saya melihat Jokowi ini tidak ada potongan menjadi gubernur DKI Jakarta. Ya saya sih mau lihat saja dari jauh dan saya kaget kalau dia bisa menang.

Bahkan di dalam kemenangannya bersama dengan Basuki Tjahaya Purnama yang saat itu di cap sebagai orang yang tidak baik. Sebenarnya isu SARA juga sudah dilakukan kepada pasangan Jokowi dan Ahok saat Pilkada DKI Jakarta. Tapi tidak separah apa yang dikerjakan oleh pendukung Anies Baswedan di Pilkada 2017.

Namun melihat 2 tahun Jakarta berubah dengan luar biasa oleh pasangan Jokowi dan Ahok pemakaian mulai jatuh cinta dengan kota ini. Sempat ada pemikiran untuk buka usaha di Jakarta setelah bertahun-tahun meninggalkannya dari kuliah. Namun apa daya belum kesampaian sampai sekarang.

Bikan sulap apalagi sihir, dalam waktu 2 tahun Jakarta berubah drastis sehingga meninggalkan rasa penasaran bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memilihnya sebagai presiden pada tahun 2014.

Dan akhirnya dengan bermodalkan menjual rasa penasaran warga negara Indonesia, Jokowi juga berhasil memenangkan kontes pilpres 2014 dengan angka yang sangat tinggi berbeda ketimbang Prabowo yang sudah kampanye selama bertahun-tahun lewat iklan.

Yang benar kau merasa penasaran publik terjawab lewat kepemimpinannya di tahun 2014 sampai 2019. Jokowi membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke dari pulau miangas sampai Pulau Rote.

Dan lewat kinerja menteri menterinya pada saat itu Indonesia maju dengan pesat masuk ke negara G30. Bukan G30 yang dibikin filmnya di zaman Soeharto ya film PKI itu. Hahaha.

Dan di periode pertamanya dia merebut Freeport, perusahaan Amerika yang bercokol dan diberikan izin oleh menteri-menteri yang ada di era Soeharto. Dia merebut mayoritas saham Freeport. Pembangunan bukan Jawa sentris lagi namun Indonesia sentris.

Di awal periode keduanya kelihatannya dia merasa kesulitan dan kewalahan menghadapi menteri-menterinya yang kebanyakan bengong-bengong dan tidak bisa bekerja itu. Namun saat ini saya melihat bahwa ada perubahan dan progres yang dikerjakan oleh pemerintah Indonesia dalam membangun bangsa ini.

Mungkin menteri-menteri di awal merupakan menteri-menteri yang diberikan kesempatan untuk menunjukkan kinerja nya meskipun datang dari partai oposisi seperti Gerindra. Gak enak gua mau ngomong janji kontrak politik. Hahaha.

Wacana reshuffle pun sudah diungkit oleh presiden Joko Widodo saat dia marah di hadapan menteri-menterinya karena tidak memiliki sense of crisis.

Sekarang saya melihat ada sedikit kemajuan setidaknya dalam membangun dan membentuk kepercayaan publik bahwa negara ini adalah milik rakyatnya bukan milik korporat. Juga kebanggaan yang dibangun perusahaan-perusahaan yang dibangun di Indonesia semakin lama semakin naik.

Meski tidak masuk lagi menjadi Top Global Fortune 500, Pertamina sebentar lagi akan mengambil blok Rokan untuk kilang minyak baru mereka. Pada tahun 2021, Pertamina akan mengebor di 44 tempat baru. dalam salah satunya yang paling keren adalah blok Rokan dengan ketersediaan bahan bakar mentah yang begitu banyak.

Sekarang saya agak males sih sebenarnya untuk membicarakan tentang Ahok tapi mau tidak mau dia harus dimasukkan ke dalam orang yang memikirkan akan hal tersebut. Saya takutnya nanti saya dicap sebagai orang yang memuja-muja Ahok. Tapi ya izinkan saya untuk mengatakan fakta saja ya.

Dan keberadaan Ahok di Pertamina tidak mungkin lepas dari pengaruh presiden Joko Widodo yang memposisikan Erick Thohir untuk memilih Ahok. jadi kalau mau dikata, presiden Joko Widodo memiliki mata elang yang bisa melihat dari jauh dan dari atas terhadap masa depan bangsa ini. nanti kalau ini saya tidak bicara tentang Ahok namun bicara tentang kejeniusan presiden Joko Widodo.

Bayangkan saja dalam sektor ekonomi dia bisa mengubah mata uang sebagai cinderamata. saat ini semua orang melirik uang rp75.000 yang dicetak secara terbatas bukan untuk diri alat tukar namun untuk kenang-kenangan.

Sehingga praktis uang negara jadi lebih banyak karena penerimaan uang yang begitu banyak dari rakyat yang bisa menukar uang rp70.000 dengan lembaran mata uang yang baru.

Jokowi itu jenius dalam berbisnis. jadi Saya sih tidak menyangka bahwa seorang pengusaha mebel bisa menjadi raksasa dan orang yang membuat guncang perusahaan-perusahaan besar dunia.

Memang secara penanganan covid 19 kita masih menunggu gebrakan presiden dalam pengadaan vaksin dan juga pelaksanaan terapi plasma konvalesen yang bisa dikerjakan selagi vaksin masih diteliti. Namun saya percaya Jokowi mampu mengatasi hal ini. Buat salah satu komentator Disqus, jangan bilang lagi kalau "mati aja pendukung Jokowi" ya.

Begitulah besar-besar.

Sumber Utama :  https://seword.com/umum/2021-ngebor-di-blok-rokan-jokowi-pebisnis-mebel-38emI5avhw

Postingan "Provokasi" Aksi Demo Dalam Grup WA KAMI 9 Milik Oposisi

Sebelumnya, penulis sudah membongkar kedok para admin di belakang dua buah grup WA milik oposisi.

Yang ingin mengetahui siapa saja para admin grup WA KAMI/Koalisi Penyelamat NKRI 9 yang berubah menjadi KAMI 9 (mungkin juga sekarang sudah berubah lagi namanya), silahkan klik di https://seword.com/politik/membongkar-kedok-admin-grup-wa-koalisi-aksi-UGsVLiYSAy

Dan bagi yang ingin mengetahui siapa saja para admin di belakang grup WA KAMI 2020, silahkan klik di https://seword.com/politik/membongkar-kedok-beberapa-admin-wa-kami-2020-milik-OTA3ekHvtv

Setelah penulis membaca komentar dalam dua tulisan di atas, ada seorang pembaca setia di Seword yang memberikan komentar berikut ini:

Dan dalam tulisan ini, penulis akan membahas salah satu anggota grup WA KAMI 9 yang ingin “terkenal” karena menyebarkan postingan "provokasi" untuk melakukan demo tanggal 28-29 Agustus nanti.

Berikut adalah postingannya tersebut…

Dalam postingan grup WA KAMI 9 milik oposisi tersebut, terlihat ada seorang anggota dengan nama Cici Lina membagikan postingan "provokasi" untuk melakukan aksi demo tanggal 28-29 Agutus nanti. Coba perhatikan kalimat-kalimat provokasi dalam postingan tersebut…

Seruan aksi tarik mandat Jokowi

Kembalikan kiblat bangsa!

Kembalikan UU Dasar 45!

Makzulkan atau mati!

Sungguh mengerikan bukan?

Ingin memakzulkan Presiden Jokowi atau mati???

Lalu, perhatikan kalimat penutup postingan "provokasi" tersebut…

Hormat Kami,

Komite Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI)

Inisiator aksi/ Penanggung Jawab Aksi

Muhammad Nurdin (Sekjen Komite Aksi Mahasiswa Indonesia)

Bergabunglah dengan organisasimu ke nomor kontak 08211263094x

Setelah melihat postingan "provokasi" dalam grup WA KAMI 9 milik oposisi tersebut, muncul 3 pertanyaan…

Siapakah Cici Lina yang membagikan postingan provokasi tersebut?

Siapakah Muhammad Nurdin yang merupakan Inisiator aksi/ Penanggung Jawab Aksi sekaligus yang mengklaim dirinya sebagai Sekjen Komite Aksi Mahasiswa Indonesia?

Nomor 08211263094x itu milik siapa?

Penasaran?

Yuk kita bongkar!

Akun Cici Lina

Penulis lalu membuka akun Cici Lina yang membagikan postingan "provokasi" dalam grup WA tersebut dan menemukan foto profilnya seperti ini:

Mungkin dia pikir dengan menggunakan foto cewek menggunakan cadar seperti itu maka kita tidak bisa melacaknya?

Bahluuuuul ente!

Kami tidak peduli foto apa pun yang kalian pakai, karena kami hanya perlu mengetahui nomor yang kalian pakai untuk membagikan postingan "provokasi" aksi demo nanti. Itu sudah cukup bagi kami!

Saat membagikan postingan "provokasi" tersebut, Cici Lina menggunakan nomor HP 08129393249x

Setelah ditelusuri, nomor tersebut juga terkait dengan nama “Kiki Revan”

Terserah deh mau pakai nama Cici Lina (atau “Kiki Revan”), yang jelas, nomor tersebut terkait dengan iklan jual beli batu mulia berikut ini:

Dalam iklan tersebut, jelas kelihatan alamat lengkap pemilik nomor HP 08129393249x yang terkait atas nama Cici Lina yang membagikan postingan "provokasi" untuk melakukan demo pada tanggal 28-29 Agustus nanti.

Mungkin Cici Lina (atau “Kiki Revan”) mau membantah bahwa itu bukan dirinya karena penulis sensor nomornya dan alamatnya secara lengkap?

Silahkan saja, toh data aslinya sudah ada di tangan penulis dan sudah penulis sampaikan ke pihak terkait. Wkwkwkwk

Muhammad Nurdin dan Nomor 08211263094x

Dalam postingan "provokasi" ajakan demo pada tanggal 28-29 Agustus yang dibagikan oleh Cici Lina dalam grup WA KAMI 9 milik oposisi tersebut terdapat nama Muhammad Nurdin dan Nomor HP 08211263094x.

Menurut info di atas, Muhammad Nurdin ini adalah Inisiator aksi/ penanggung jawab aksi sekaligus Sekjen Komite Aksi Mahasiswa) yang akan melakukan aksi demo pada tanggal 28-29 Agustus nanti.

Lalu, apa hubungan antara Muhammad Nurdin ini dengan nomor HP 08211263094x yang terdapat dalam postingan tersebut?

Setelah ditelusuri, ternyata nomor HP tersebut terkait atas nama M. Usman Nurdin.

Hmmmm…

Muhammad Nurdin adalah Inisiator aksi/ penanggung jawab aksi sekaligus Sekjen Komite Aksi Mahasiswa) yang akan melakukan aksi demo pada tanggal 28-29 Agustus nanti.

Nomor 08211263094x terkait dengan nama M. Usman Nurdin…

Apakah ini artinya 08211263094x adalah milik Muhammad Nurdin?

Apakah Muhammad Nurdin adalah orang yang sama dan memiliki nama lengkap M. Usman Nurdin?

Biarlah itu urusan pihak terkait untuk melakukan forensik data lebih lanjut, penulis tidak akan membahasnya secara panjang lebar karena semua informasi yang penulis sampaikan dalam tulisan ini sudah penulis sampaikan ke pihak terkait dan penulis tidak akan mengganggu proses penyelidikan mereka. Xixixixi

Oh iya, coba perhatikan tulisan dalam akun WA atas nama M. Usman Nurdin berikut ini:

Apa maksudnya M. Usman Nurdin membuat tulisan wajib berdarah dalam profil akun WA nya?

Mau membuat kerusuhan di Indonesia saat demo nanti???

Orang-orang seperti Cici Lina (atau “Kiki Revan”) yang menyebarkan postingan "provokasi" demo makzulkan Presiden Jokowi atau mati dan orang seperti Muhammad Nurdin yang akan menjadi Inisiator aksi/ penanggung jawab aksi sekaligus Sekjen Komite Aksi Mahasiswa) yang akan melakukan aksi demo pada tanggal 28-29 Agustus nanti, sudah selayaknya untuk diproses secara hukum!

Di tengah situasi pandemik virus Corona, malah mau ajak 5000 orang atau lebih untuk demo makzulkan Presiden Jokowi atau mati?

Orang-orang seperti itukah yang mau menyelamatkan Indonesia???

Wassalam,

Nafys Seword

Bagi yang ingin membaca tulisan penulis sebelumnya, silahkan mengikuti halaman fanpage facebook penulis di:

https://www.facebook.com/NafysSeword/

https://catatannafys.blogspot.com/2019/08/kumpulan-tulisan-seword.html

Sumber Utama : https://seword.com/politik/postingan-provokasi-aksi-demo-dalam-grup-wa-kami-4CQow8v62f

Mahfud MD Klaim Berkas Kejagung Aman, Buktikan Dong! Percepat Proses Hukum DjokTjan

Kejaksaan agung mengklaim bahwa berkas-berkas pidana penting yang ada, tetap aman meski seluruh gedung terbakar. Jaksa agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan bahwa bagian gedung yang terbakar adalah bagian pembinaan.

Di dalamnya ada Biro kepegawaian, biro keuangan dan perencanaan dan biro umum. Jaksa agung tersebut mengatakan bahwa berkas berkas kasus pidana dan para tersangka ataupun tahanan selamat dan tidak ikutan terbakar.

Saya sih awalnya mau percaya. Namun berikan saya keyakinan bahwa berkas-berkas tersebut tidak hilang dengan cara mempercepat seluruh proses hukum yang sudah direncanakan di depannya. Saya bersikukuh untuk memaksa para penegak hukum untuk bergerak lebih cepat sebelum semuanya hangus terbakar.

Bukannya tidak mungkin bagian gedung arsip bisa ikutan terbakar. Ini sebelum ada potensi itu sama saya berharap bahwa proses hukum terhadap orang-orang yang bermasalah termasuk Joko Tjandra, jaksa Pinangki, dan kasus-kasus lama era Soeharto dan SBY lainnya bisa segera dituntaskan.

Siapa yang tahu kedepannya apakah anda upaya-upaya sabotase dari gedung jaksa agung sehingga bagian dari berkas-berkas tersebut bisa terbakar? Jaksa agung harus memberikan prioritas bagi kasus-kasus besar yang sampai sekarang mengendap di gedung berkas tersebut.

Kalau Mahfud MD mengatakan bahwa berkas aman dan tahanan juga aman, saya minta pemerintah membuktikan bahwa berkas tersebut tetap ada dengan cara memproses hukum orang-orang yang terkait. Mudah sekali bagi jaksa agung untuk melakukannya kan?

Pertama-tama jaksa agung bisa memberikan bukti bahwa berkas Djoko Tjandra dan jaksa Pinangki masih ada dengan cara memproses mereka.

Per saat ini saya melihat bahwa jaksa agung sepertinya sudah mulai cemerlang menutupi kinerja KPK yang tidak bisa menangkap koruptor kelas kakap. Saat ini mata semua tertuju kepada kejaksaan agung untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang diduga dilanggar oleh para tersangka.

Djoko Tjandra ini Superman di era SBY karena selama memerintah, dia enak-enakan ada di luar negeri Padahal statusnya adalah buronan. Tapi setelah dia diciduk, jaksa Pinangki tidak lama kemudian gedung kejaksaan agung terbakar. Saya nggak mau suuzon terlebih dahulu.

Tapi bagi saya kebakaran di gedung kejaksaan agung di tengah-tengah polemik yang yang ada saat ini penuh kejanggalan. Sebelumnya gedung kejaksaan agung ini juga pernah dibom oleh teroris bertahun-tahun silam. 1979 dan 2003, adakah tahun di mana gedung tersebut pernah terbakar.

Kalau berbicara tentang keamanan gedung, saya rasanya tidak percaya bahwa kebakaran bisa sampai seluas itu. Mau saat libur panjang sekalipun kau masih yakin bahwa sistem pengamanan gedung otomatis tidak pernah libur.

Katanya ruangan yang terbakar bukan hanya yang disebutkan oleh jaksa yakni biro pelatihan, namun juga katanya ada ruang penyadapan yang terbakar juga.

Apakah benar bahwa dokumen-dokumen penyadapan tersebut juga hilang? Saya mendukung bahwa penyimpanan data bukan hanya sekadar penyimpanan offline, mainkan penyimpanan yang bisa diakses oleh orang-orang terkait lewat cloud. Saya yakin mereka tahu kok tentang hal ini dan sebagian mungkin sudah dikerjakan.

Sistem ini seperti menyimpan data di internet sehingga ketika harddisk rusak karena terbakar atau terkena cipratan air mereka masih bisa mendapatkan backup-nya.

Jadi bagi saya kalau bicara tentang arsip yang hilang memang agaknya mustahil. Tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut bisa terjadi, amit-amit. Jadi saran saya, bisa dilakukan oleh orang-orang khususnya dalam pemerintahan.

Intinya, apapun yang menjadi alasannya, jika Mahfud MD dan jaksa agung mengatakan bahwa berkas tidak hilang, silahkan dibuktikan. Pembuktiannya sederhana yakni memproses dulu prioritasnya yakni Djoko Tjandra dan jaksa Pinangki. Lebih cepat lebih baik.

Setelah itu Kejagung bisa memproses pelanggaran-pelanggaran hukum lama yang terjadi di era sebelum sebelumnya. Saya rasa hal ini cukup adil untuk menjadi asas pembuktian terbalik atas klaim berkas tidak hilang, bukan? Jangan tunggu hilang dulu baru dicari lagi nanti

Saya berharap proses penegakan hukum di Indonesia bisa segera di reformasi dan kalau perlu di revolusi agar lebih baik lagi dari sekarang. jangan sampai negara ini kalah oleh para mafia yang bermain-main dan berani-beraninya melanggar hukum.

Begitulah logis-logis.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/mahfud-md-klaim-berkas-kejagung-aman-buktikan-61LazAoeKi

Re-post by MigoBerita / Senin/24082020/12.54Wita/Bjm