Arsip Migo Berita

Semoga Langkah Kebaikan & Kebenaran trus bersama Indonesia

 


Migo Berita - Banjarmasin - Semoga Langkah Kebaikan & Kebenaran trus bersama Indonesia. Entah apa yang dihati para pembenci pak Jokowidodo presiden SAH NKRI, saking jahatnya mereka tidak ada satupun dimata mereka kebaikan pada diri Pak Jokowi. Semoga Indonesia terus dijaga Tuhan YME agar tidak bisa dipecah-belah oleh siapapun....illahi amin.

Jokowi Kembali Gelisah

Sekarang ini Presiden Jokowi sedang berada di Roma Italia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20. Foto dan video yang sedang menghadiri secara resmi KTT G-20 beredar di internet. Bagaimana keakraban Presiden Jokowi dengan para pemimpin dunia. Bahkan kejadian Jokowi kaget disapa oleh Ratu Maxima dari Belanda videonya viral.

Ternyata sekarang ini Presiden Jokowi sedang gelisah. Bukan gelisah karena banyak yang mengkritik, bukan karena jabatan Presidennya tinggal 3 tahun lagi, tapi karena potensi Indonesia kembali diserang COVID-19 gelombang ketiga.

Kejadian lonjakan penderita positif COVID-19 bulan Juli lalu sungguh menakutkan. Karena lonjakan begitu tinggi, rumah sakit mengalami overload, beberapa pasien kehabisan tabung oksigen, bahkan banyak pasien yang terpaksa harus dirawat di selasar bahkan di luar Rumah Sakit.

Kejadian seperti ini menjadi perhatian Presiden Jokowi agar tidak terulang kembali. Untuk itu segala upaya dilakukan demi mencegah kejadian Juli lalu. Upaya ini akan sukses jika masyarakat turut berpartisipasi dengan penuh kesadaran.

Sekarang ini secara nasional, perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan. Saat ini (update 30/10/2021), terdapat 12 ribu kasus aktif dengan persentase sebesar 0,29 persen. Sangat jauh menurun dari total kasus tertinggi di bulan Juli lalu, yaitu mencapai 574 ribu.

Namun sayangnya masih terdapat beberapa daerah yang malah alami tren peningkatan kasus Covid-19. Kita harapankan, daerah-daerah ini, masyarakatnya bisa meningkatkan kewaspadaan dengan menaati protokol kesehatan.

Terpantau 20 daerah alami tren peningkatan kasus positif Covid-19 selama 7 minggu terakhir. Hal ini menjadi alarm bersama, karena mengingat pengalaman sebelumnya, saat adanya libur panjang seperti di akhir tahun akan meningkatkan mobilitas masyarakat dan menyumbangkan lonjakan kasus.

Melihat kenaikan kasus tersebut, Presiden Jokowi mengungkapkan kekhawatirannya jika terjadi lonjakan kasus kembali (Gelombang III). Mengingat beberapa daerah juga dilaporkan memiliki tingkat kepatuhan prokes yang rendah.

Momen sekarang ini memang tepat dan sangat berpotensi terjadinya gelombang ketiga. Sekarang merupakan bulan Rabiul Awal, di beberapa daerah ada budaya muludan. Dimana diselenggarakan pengajian yang menghadirkan jemaah yang banyak.

Bila berkaitan dengan agama memang sangat sensitif. Semoga saja pengajian ini tidak sampai menjadi cluster penularan COVID-19.

Bulan Desember nanti merupakan momen berbahaya bagi penyebaran COVID-19. Karena ada libur panjang yaitu libur Natal dan Tahun Baru. Untuk itu pemerintah dengan cepat dan tegas mengambil kebijakan pencegahan.

Pemerintah kembali menegaskan tidak ada cuti bersama untuk hari raya Natal 2021 dan tahun baru 2022. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Efendy mengumumkan bahwa pemerintah resmi meniadakan cuti bersama Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021.

Peniadaan atau penghapusan cuti bersama Nataru ini karena pemerintah ingin menekan sedikit kemungkinan pergerakan masyarakat pada akhir tahun. Pergerakan masyarakat di akhir tahun dikhawatirkan akan memicu gelombang ketiga Covid-19 menyusul adanya libur Nataru.

Selain itu, peniadaan cuti bersama Nataru juga dilakukan guna mencegah peningkatan kasus Covid-19 yang dikhawatirkan merebak pada akhir tahun. Pemerintah mengupayakan menekan sedikit mungkin yang akan berpergian. Ini sudah diberi pagar-pagar pembatasan. Mulai dari tidak adanya libur cuti bersama, kemudian pelarangan mereka untuk mengambil cuti dan sebagainya.

Penetapan penghapusan cuti bersama Nataru ini juga tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021.

Seperti biasa kebijakan pemerintah ini akan mendapat protes, tentangan dari beberapa pihak. Khususnya mereka yang merasa di halangi keinginanya untuk berlibur. Mungkin saja beberapa orang sudah merencanakan jauh-jauh hari ingin berwisata ke tempat-tempat yang indah.

Eh setelah direncanakan sedemikian rupa, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakan penghapusan libur dan cuti Natal dan tahun baru. Tentu saja mereka akan marah, kesal dan sejenisnya.

Tapi kita sebagai masyarakat yang taat aturan, harus berprasangka baik kepada pemerintah. Kebijakan pemerintah ini demi kebaikan, demi kesehatan masyarakat sendiri. Karena COVID-19 kembali melanda (gelombang ke 3) maka kita sendiri yang repot.

Sebagaimana yang terjadi di Singapura, Inggris dan negara-negara lain yang kembali diterjang COVID-19. Semoga COVID-19 ini bisa segera musnah dari muka bumi. Amien.

Jokowi Kembali Gelisah

Sumber Utama : https://seword.com/politik/jokowi-kembali-gelisah-aKIRiZyn9R

Sukmawati Pindah Agama, Rocky Gerung Salahkan Jokowi

Rasanya aneh dan lucu ketika seseorang yang pindah agama, lalu Presiden dipersalahkan. Mungkin fenomena ini hanya satu-satunya di Indonesia.

Profesor gadungan yang juga kader Demokrat, Rocky Gerung mempermasalahkan soal Sukmawati Soekarnoputri yang berpindah agama menjadi Hindu. Rocky sangat meyakini bahwa pindahnya Sukmawati yang beragama Islam ke Hindu dan semua orang jadi ribut, karena kegagalan Jokowi.

Menurut Rocky, Presiden Jokowi telah gagal dalam membangun kesetaraan kewarganegaraan lantaran masih ada masyarakat masih meributkan masalah keyakinan orang lain.

Rocky menitikberatkan soal Sukmawati yang kini menjadi seorang yang beragama Hindu dalam benang merah makna Sumpah Pemuda. Ia merasakan bahwa bangsa Indonesia tidak lagi memiliki rasa satu bangsa tetapi bangsa yang terpecah.

“Sukmawati jadi Hindu, semua orang ribut. Ada urusan apa, urusan privat dia. Artinya pemerintah gagal menghasilkan kesetaraan berargumen di dalam situasi citizenship, yang ada citizenshit. Artinya Presiden Jokowi gagal menghasilkan the idea of citizenship,” ujar Rocky dalam Indonesia Lawyers Club di kanal Youtube.

Ternyata bener ya, no Rocky no party. Masih ada saja wartawan maupun stasiun TV memakai manusia ini sebagai narasumber. Pernyataan yang keluar dari mulut sampah Rocky adalah rating bagi mereka.

Pertanyaannya sekarang, apa hubungannya si Rocky menanyakan Sukmawati pindah agama adalah kegagalannya seorang Jokowi? Kenapa Rocky tidak mempermasalahkan dirinya tidak kawin sampai jomblo akut, karena ulah Jokowi?

Jujur saja, saya tidak mengerti pernyataan Rocky tentang kesetaraan kewarganegaraan lalu semuanya merupakan tanggung jawab Jokowi jika ada yang gagal. Pernyataan dungu Rocky benar-benar sudah tak ada logikanya lagi dan merupakan sampah peradaban.

Yang cukup aneh bagi saya, apakah dalam melontarkan pernyataan Rocky sedang dalam keadaan sadar atau mabuk? Bagi saya ini sudah over limit bagi orang yang mengaku filsuf, namun sampai dua hal yang tidak ada korelasinya dipaksa untuk terkoneksi. Urusan kepercayaan Sukmawati kok jadi Jokowi yang dikambinghitamkan.

Rocky menilai bahwa jika hubungan antar individu merupakan hubungan kewarganegaraan, tentunya orang tidak mempermasalahkan agama seseorang. Ia pun menegaskan jika seseorang ribut lantaran persoalan pindah agama, artinya ada masalah di situ.

Kenapa gak menanyakan masalah ini ke teman-teman ente yang kadrun, Rung? Kan yang mempermasalahkan soal Sukmawati pindah agama diributkan oleh gerombolan sebelah? Kenapa juga harus Jokowi yang disalahkan. Salahkan kadrun yang tak mau ada umat murtad!

Kemudian kita tahu, Rocky yang beragama Islam tetapi belum bersyahadat apakah itu juga kesalahan Jokowi? Jadi yang membuat saya takjub terhadap Jokowi adalah: kaum sebelah sudah semakin hilang akal sehatnya karena semua ini gara-gara Jokowi. Ini berarti bahwa sebelum Jokowi jadi Presiden, Rocky Gerung dan kawan-kawan tidak bodoh separah ini.

Sudah jelas di mata kita bahwa agama adalah dagangan kaum sebelah untuk menarik simpati dan perhatian masyarakat. Maksudnya, yang paling senang meributkan masalah agama adalah sekutu Gerung sendiri namun Jokowi selalu diseret-seret dalam persoalan ini.

Jika saja Gerung jeli dengan pendapatnya yang mengatakan Jokowi gagal dalam membentuk kesetaraan di masyarakat, seharusnya ditujukan bagi para pemuka agama kaleng-kaleng.

Apabila pemerintahan Jokowi gagal membangun kesetaraan dalam masyarakat, berarti perilaku UAS, Anwar Abbas, Fadli Zon, dan ulama serta politisi busuk lainnya harus di benahi. Ini bertujuan supaya bangsa ini aman dari keributan dan kegaduhan. Bahkan mulut Gerung sendiri juga termasuk yang harus dibenahi agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Dan mengapa ketika Rocky Gerung yang memiliki tanah sengketa tidak menyalahkan Jokowi? Itu artinya Gerung telah menyalahkan diri sendiri karena kedunguannya dan mudah ditipu oleh mafia tanah.

Jadi kesimpulan Gerung mengenai the idea of citizenship merupakan bentuk tanggung jawab Jokowi. Sehingga orang yang pindah agama lalu masuk neraka, itu salah Jokowi. Rocky Gerung belum kawin, salah Jokowi. Kadrun jadi bodoh juga salah Jokowi. Semua Salawi alias Salah Jokowi!

Indonesia Lawyers Club adalah acara komedi politik yang diisi oleh para pembenci Jokowi. Para barisan sakit hati yang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah akhirnya membentuk komunitas. Dan akhirnya, komunitas atau kelompok ini dimanfaatkan oleh wartawan dan stasiun TV demi rating.

Jadi tidak usah heran jika Rocky Gerung sebagai anjing peliharaan SBY menggerung-gerung makin keras ke Jokowi akhir-akhir ini. Dan jangan heran pula kalau dirinya sudah mendekati ODGJ.

Di saat Jokowi sedang sibuk dalam pertemuan G-20, Rocky dan kawan-kawan masih mempermasalahkan satu orang yang berpindah agama.

Karena satu orang murtad, satu Indonesia jadi ribut lantaran para kadrun tidak terima. Dan ironisnya, Rocky dkk menyalahkan Jokowi yang bukan persoalan pribadinya. Sehingga mereka makin memperlihatkan kedunguan mereka yang hakiki.

Sukmawati Pindah Agama, Rocky Gerung Salahkan Jokowi

Sumber Utama : https://seword.com/umum/sukmawati-pindah-agama-rocky-gerung-salahkan-LhSy8Rhvgu

Jokowi Ke Italia Bawa Indonesia Naik Level, Rocky Gerung dan Amien Rais Nyungsep

Seperti yang kalian ketahui, Jokowi berangkat ke Roma, Italia untuk mengukuhkan Indonesia yang sedang mencetak sejarah.

Jokowi akan memulai kunjungan kerja ke tiga negara pada Mulai Jumat kemarin. Rencananya ada tiga negara yang akan didatangi Jokowi yaitu Italia, Inggris, dan UEA.

Kunjungan ke Italia adalah untuk berpartisipasi pada KTT G-20 di Roma Italia pada 30-31 Oktober 2021.

Di akhir KTT nanti, Indonesia akan mencetak sejarah yaitu menerima tahta ketua presidensi G-20 dari Italia. Keketuaan Indonesia ini akan dimulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Artinya, kegiatan G20 di bawah kepemimpinan Indonesia sudah akan dimulai Desember ini. Jokowi mengatakan ini adalah sebuah kehormatan bagi Indonesia, sekaligus tanggung jawab yang besar yang harus dijalankan dengan baik.

Agenda selanjutnya adalah menghadiri KTT perubahan iklim COP-26 di Glasgow Skotlandia pada 1-2 November 2021. KTT ini akan dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan akan dihadiri sekitar 120 kepala negara dan kepala pemerintahan.

Pada 3-4 November 2021, Jokowi akan berkunjung ke UEA. Jokowi dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bisnis, termasuk dengan putra Mahkota dan pemimpin Dubai.

Entah kenapa saya jadi teringat dengan dua orang, yaitu Rocky Gerung dan Amien Rais karena membaca sebuah berita lama yang rasanya cukup menarik untuk diungkit kembali. Berita Mei lalu.

Saat itu Amien Rais mengaku khawatir jika Presiden Jokowi tidak bisa bertahan hingga akhir masa jabatannya. Alasannya adalah kondisi negara sudah dikuasai oleh oligarki, dan KKN yang tumbuh subur.

“Jadi, sekarang saya gak berlebihan kalo mengatakan bahwa kekuasaan politik itu sudah dipegang, digenggam oleh kekuasaan bisnis, dan kemudian politik itu menurut apa kemamuan bisnis itu, para oligarki yang sontoloyo itu,” katanya.

Selain itu, Rocky Gerung juga berpendapat mirip. Dia mengaku ragu kalau pemerintahan Jokowi tidak bisa bertahan sampai Pemilu 2024 yang akan datang.

“Kondisi kita hari ini, hutang 10 ribu triliun sebentar lagi tercapai, pembelahan sosial, korupsi makin brutal. Tax ratio mengkhawatirkan. Jadi apa yang harus diyakini kalau rezim ini bisa bertahan sampai 2024,” kata Rocky, dalam sebuah acara yang sama dengan Amien Rais.

Dia merasa khawatir terhadap pemimpin Indonesia selanjutnya, yang akan sangat terbebani oleh beban yang diberikan Presiden Jokowi selama selama dua periode kepemimpinannya.

“Bila perubahan politik terjadi tidak di 2024, apa yang harus dilakukan. Semoga Partai Ummat bisa membaca tanda-tanda alam,” katanya.

Dua orang sakit hati yang sedang bermimpi di siang bolong. Entah apa dasar yang mereka pakai untuk mengatakan kepemimpinan Jokowi tidak akan bertahan sampai akhir. Tanda alam apaan?

Nyatanya Partai Ummat yang hampir karam karena banyak pengurus dan kader mengundurkan diri secara massal.

Harusnya kita bangga Indonesia dipercaya menjadi Presidensi G-20. Ini pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan Indonesia dalam G-20. Bukankah ini luar biasa, dipercaya oleh 19 negara ekonomi raksasa menjadi presidensi?

Kepercayaan internasional terhadap pemerintahan Jokowi terlihat jelas di sini. Sedangkan Rocky Gerung dan Amien Rais hanya kelihatan jelas sakit hatinya, dengan koar-koar level amatiran kelas teri.

Tak perlu khawatir dengan jabatan Jokowi deh, bilang saja ngarep Jokowi lengser, gitu kan? Khawatirkan saja partai Ummat yang sedang dilanda masalah internal. Kita juga khawatir, partai ini sudah jadi nama saja sebelum 2024. Kita juga khawatir, Amien Rais tak sanggup menerima kenyataan pahit kalah dalam politik dengan cara yang mengenaskan.

Rocky Gerung khawatirkan saja lahan yang sengketa itu. Kita juga khawatir, sakit hati makin akut dan tidak tersembuhkan. Sakit hati berbanding lurus dengan ngawurnya bicara. Biasanya orang yang makin sakit hati, cara bicaranya makin tak nyambung. Nalar seolah hilang, diganti dengan kekonyolan dan cocoklogi yang kacau balau.

Intinya, mari kita tunggu oleh-oleh apa yang dibawa Jokowi dari kunjungan ke tiga negara tadi. Biasanya, Jokowi banyak membawa kabar baik tiap kali berkunjung ke sebuah negara.

Sedangkan barisan sakit hati hanya bisa berkumpul, lalu topik bicaranya selalu sama. Kapan presiden tumbang.

Bagaimana menurut Anda?

Jokowi Ke Italia Bawa Indonesia Naik Level, Rocky Gerung dan Amien Rais Nyungsep

Sumber Utama : https://seword.com/politik/jokowi-ke-italia-bawa-indonesia-naik-level-rocky-bh8fGtKLFw

Denny Siregar Bongkar Motif Terselubung PKS Dukung Ganjar

Entah bagaimana awal ceritanya. Tidak ada angin tidak ada hujan, politisi PKS yang juga penggagas gerakan #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera tiba-tiba mengajak kader PKS beserta simpatisannya mendukung Ganjar pada Pilpres 2024 mendatang.

"Saya mendorong pemilih PKS memilih Ganjar," ujar Mardani dengan nada seperti tanpa bersalah dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, (27/10).

Sebagaimana kita ketahui bahwa Ganjar merupakan kader PDIP. Jadi gubernur Jateng dua periode diusung oleh PDIP. Dan sebelumnya, menjabat sebagai anggota DPR-RI juga dari fraksi PDIP.

Pokoknya Ganjar ini PDIP banget dah. Dan kalau seandainya tangannya disayat, pasti akan keluar darah berwarna merah yang sama dengan warna PDIP.

Saat mahasiswa dulu ia sudah menjadi pengagum Soekarno. Ganjar pun aktif di GMNI yang alumni organisasi ini banyak menjadi kader PDIP.

Jangan salah-salah, Megawati, Taufiq Kiemas, Ahmad Basarah, Djarot Saiful Hidayat hingga Eva Kusuma Sundari merupakan alumni GMNI lho.

Sedangkan Mardani, kita tahu sendiri, merupakan kader PKS tulen.

Ia mulai menjadi anggota DPR menggantikan Arifinto. Yang Arifinto si politisi PKS ini mengundurkan diri jabatannya sebagai wakil rakyat lantaran ketahuan nonton bo*ep saat sidang paripurna dewan.

Kemudian, pada Pemilu 2019 lalu ia mencalonkan diri lagi sebagai anggota DPR-RI lewat PKS. Dan berhasil terpilih.

Bahkan, sejak PKS berdiri yang kala itu namanya masih Partai Keadilan (PK), Mardani sudah menjabat sebagai anggota Pusat Informasi Partai (PIP) PK di Johor Baru, Malaysia.

Jadi, kalau masih ada yang bertanya, apakah si Mardani ini kader PKS benaran?

Perlu belajar sejarah lagi tentang berdirinya partai yang menurut Somad merupakan Partai Ikhwanul Muslimin di Indonesia itu.

Nah, sudah menjadi rahasia umum kalau PDIP dan PKS ini tidak sejalan dari dulu sampai sekarang. Keduanya ibarat minyak dan air yang memang ditakdirkan untuk tidak bersatu.

Hal ini tentu tidak lepas dari perbedaan ideologi yang begitu kentara diantara keduanya, serta ulah PKS yang kerap memainkan politik identitas. Sedangkan PDIP merupakan partai yang nasionalis serta merangkul semua golongan tanpa memandang suku, agama dan ras (SARA).

Di samping itu, PDIP juga sudah mewanti-wanti tidak akan berkoalisi dengan PKS pada Pilpres 2024 mendatang.

"Ya koalisi bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu basisnya harus ideologi. PDI Perjuangan berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, (28/5).

Jadi, pernyataan Mardani mau mendukung kader PDIP tersebut merupakan pernyataan yang anomali. Alias sulit untuk diterima akal. Karena bagaimanapun juga mendukung Ganjar itu artinya siap berkoalisi dengan PDIP.

Kecuali kalau Ganjar pindah partai. Misal ke NasDem atau ke Partai Demokrat. Itu akan lain ceritanya.

Sedangkan sekarang, ia masih kader PDIP kok.

Lantas, apa tujuan sebenarnya Mardani mendorong pemilih PKS memenangkan Ganjar tersebut?

Ternyata eh ternyata ada niat buruk di balik itu semua.

Yang hal ini diungkap oleh pendukung Jokowi yang juga pendukung Ganjar, Denny Siregar.

Melalui akun Twitternya @Dennysiregar7, sahabat Eko Kuntadhi itu mengungkapkan tujuan Mardani mengajak pemilih PKS mendukung Ganjar supaya pemilih Ganjar menurun secara drastis.

"Bisa langsung drop suara Ganjar," ujar Denny, (29/10).

Menurut hemat penulis sih, pernyataan Denny Siregar tersebut ada benarnya juga. Karena pemilih PDIP banyak yang tidak suka dengan PKS. Tidak suka dengan cara partai itu yang doyan memiankan isu SARA. Dan tidak suka dengan klaimnya sebagai partai dakwah tapi eks presidennya, Luthfi Hasan Ishaaq malah korupsi sapi.

Jadi, dengan PKS mendukung Ganjar maka orang-orang yang kontra dengan partai yang dikomandoi oleh Ahmad Syaikhu tersebut secara tidak langsung juga antipati sama Ganjar.

Belum lagi kalau nanti Ganjar pindah partai. Sudah dipastikan ia akan benar-benar ditinggalkan oleh pemilih PDIP.

Bahkan, tidak hanya itu. Tapi turut dibully.

Dan pasca ditinggal oleh pendukungnya tersebut, Partai Keadilan Sejahtea mengusung Capres lain.

Begitulah kura-kura politik. Membunuh tapi tidak tidak melukai. Menusuk tapi tidak pakai pisau / benda tajam.

Denny Siregar Bongkar Motif Terselubung PKS Dukung Ganjar

Sumber Utama : https://seword.com/umum/denny-siregar-bongkar-motif-terselubung-pks-dukung-XYhEJVgAjH

Anwar Abbas kok Ngurusin Garuda Indonesia, Urus Saja Sertifikat Halal!

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas selalu membuat pernyataan yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Apa yang dikatakan Anwar Abbas hanya berdasarkan kebencian yang bisa saja berpotensi menjadi gaduh.

Bahkan Anwar Abbas dinilai sebagai cerminan sosok Islam fundamental karena suka sekali membenci dan menyerang pemerintah tanpa menggunakan logika dan akal sehatnya.

Ini sangat mengherankan publik di tanah air, dimana ormas seperti MUI selalu memakai juru bicara yang radikal seperti Anwar. Padahal, masih banyak pengurus MUI yang memiliki ulama moderat dan berintelektual yang memiliki akal sehat dan logika.

Banyak kalangan yang menganggap bahwa Wakil Ketua MUI ini jika mengeluarkan pendapatnya cenderung provokatif, menghakimi, dan memecah belah. Padahal kita berharap dengan kepengurusan MUI yang baru akan terjadi reformasi menuju ke arah yang lebih baik. Namun, tetap saja MUI dengan kepengurusan yang baru setali tiga uang dengan MUI yang dulu.

Bagi saya, duduknya Anwar Abbas sebagai Wakil Ketua MUI menunjukkan organisasi ini sebagai wadah berkumpulnya ulama yang tidak suka kedamaian dan cenderung ingin menunjukkan tampilan Islam garis keras. Karena Anwar Abbas terlalu keras dalam menyerang ataupun menyindir kebijakan pemerintah tanpa mengerti pokok permasalahannya.

Sebelumnya, Anwar Abbas mengungkapkan kekhawatirannya terkait perusahaan penerbangan nasional, Garuda Indonesia yang akhir-akhir ini mengalami kebangkrutan.

Anwar yang juga dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta menyebut Indonesia tidak bisa lagi dibanggakan jika Garuda Indonesia benar-benar pailit. Menurut Anwar, perusahaan penerbangan ini dianggap sebagai aset penting, namun kekhawatirannya menjadi besar setelah ia tahu kondisi keuangan yang dihadapi perusahaan tersebut.

“Kalau sampai perusahaan Garuda Indonesia bangkrut dan ditutup, pertanyaannya apalagi yang bisa dibanggakan sebagai bangsa dalam dunia penerbangan di negeri ini,” tutur Anwar yang dilansir Tempo.

Tidak ada kebanggaan yang dapat apabila perusahaan Garuda sering merugi. Perusahaan yang hampir bangkrut karena begitu banyak permasalahan tentunya tidak membanggakan!

Saya menilai bahwa perilaku Anwar Abbas sama persis dengan Rocky Gerung yang terlihat lebih ahli dan tahu segalanya. Ada urusan apa ormas sekelas MUI mengurusi persoalan di tubuh Garuda Indonesia? Memangnya pesawat-pesawat Garuda Indonesia perlu sertifikasi halal, sehingga Anwar Abbas repot sendiri dibuatnya?

Lama kelamaan ormas MUI ini semakin keluar pagar karena mengurusi persoalan yang bukan wewenangnya. Urusan Garuda Indonesia adalah urusan pemerintah bukan urusan mengenai agama.

Tentunya kita yang memiliki akal sehat sangat senang ketika Tengah Zul tidak lagi menjabat di MUI. Tetapi ketika Anwar Abbas menjabat, MUI semakin ngaco dan masih terlihat sebagai organisasi yang selalu membenci pemerintah.

Menurut Anwar, apabila Garuda tidak mendapatkan suntikan dana segar, maka perusahaan tersebut terancam tutup. Pasalnya, pendapatan perusahaan menurun akibat penurunan jumlah penumpang karena situasi pandemi.

Situasi buruk yang dihadapi Garuda, menurut Abbas, tak lepas dari faktor internal dan eksternal. Bisnis maskapai nasional tertekan karena krisis pandemi Covid-19 pada sisi eksternal, dan masalah utang piutang merupakan faktor dari sisi internal.

“Sementara pengeluarannya masih besar dan banyak. Setiap bulan perusahaan tentu harus berusaha menutup ketekoran dengan berutang atau jual aset dan atau mendapatkan subsidi dari pemerintah,” ucap Anwar.

Lalu dengan pernyataan seperti itu, apakah Anwar bisa memberikan solusi yang tepat agar Garuda bisa terselamatkan? Jangan hanya bisa mengeluarkan kritikan tetapi tidak bisa memberikan jalan keluar. Itu sama saja memperkeruh persoalan menjadi ruwet.

Lagi pula Presiden Jokowi sudah berkomitmen bahwa tidak ada lagi suntikan dana bagi perusahaan milik negara yang tidak menguntungkan negara. Buat apa memberikan bantuan dana terus menerus namun pada akhirnya tetap merugi.

Untuk Anwar Abbas tolong hentikan ikut campur Anda dalam mengurus pemerintahan. Ormas seperti MUI tidak ada urusannya mengatur negara. Urus saja pekerjaan yang sudah menjadi wewenang MUI sebagai ormas agama. Memang sudah saatnya urusan agama dan politik harus dipisahkan agar tidak terjadi kegaduhan karena potensi keributan di tengah masyarakat.

Anwar lupa bahwa organisasi yang sekarang ia jabat masih disuntik dananya oleh pemerintah. Dirinya begitu munafik karena selalu berseberangan dengan pemerintah. Entahlah, dendam apa yang membuat Anwar begitu membenci dengan pemerintah.

Ilmu agama yang dimilikinya tidak bisa mengubah pola pikirnya sebagai orang yang masuk dalam kelompok barisan sakit hati.

Karena bagi saya, manusia macam Anwar Abbas bisa dikatakan orang yang mengerti agama, tetapi karena aura kebencian yang bersemayam dalam dirinya tidak mengenal lagi kebenaran. Semua yang pemerintahan lakukan akan selalu salah di mata Anwar.

Anwar Abbas kok Ngurusin Garuda Indonesia, Urus Saja Sertifikat Halal!

Sumber Utama : https://seword.com/umum/anwar-abbas-kok-ngurusin-garuda-indonesia-urus-NwBaLurL2I

Era Maju Ketum Tak Laku, Jalur Gubernur Lebih Diminati Rakyat Jadi Presiden

Di era digital sekarang ini orang dengan mudah dapat melihat, membaca dan menonton apa saja di dunia maya. Mereka bisa tenggelam berjam-jam di depan laptop atau gadget. Untuk mencari atau riset rekam jejak seorang tokoh pun mudah cukup dengan sentuhan lembut ujung jari.

Bagaimana kekuatan fantastis industri digital di Indonesia? Sebagai gambaran, berdasarkan riset yang dilakukan "Hootsuite dan We Are Social" data per Januari 2021, Senin (15/2/2021), pengguna internet berusia 16-24 tahun paling banyak menghabiskan waktunya menonton video online di perangkat mereka..

  1. YouTube dinobatkan sebagai media sosial terpopuler untuk masyarakat Indonesia. YouTube berhasil menjaring 170 juta pengguna atau 93,8 persen dari total keseluruhan populasi 181,9 juta pengguna internet berusia 16-64 tahun.
  1. Posisi dua ditempati oleh WhatsApp dengan persentase 87,7 persen atau 159,5 juta orang.

  2. Kemudian ada Instagram dengan jumlah pengguna mencapai 86,6 persen atau 157,5 juta orang.

  3. Keempat, Facebook dengan persentase 85,5 persen atau 155,5 juta orang.

  4. Sementara posisi lima ditempati media sosial Twitter dengan raihan 63,6 persen atau 115,6 juta pengguna.

Lantas apa kaitannya dengan politik atau dalam hal ini seorang figure politik? Di atas adalah gambaran nyata dan betapa besar pengaruhnya.

Jika ditanya apa hubungannya, sudah pasti terkait. Melalui sosial media seseorang dengan mudah dapat dikenal. Bisa melalui berbagai macam cara, jika kebetulan sosok itu seorang kepala daerah maka jauh lebih mudah mendapat tempat. Kata kuncinya kreatif.

Analoginya sederhana, seorang kepala daerah akan meliput kegiatannya setiap saat ketika berhubungan dengan masyarakat atau kegiatan yang lainnya. Tergantung tim kreatifnya yang meramu sang figure.

Inilah enaknya jalur kepala daerah. Mereka sudah pasti tak akan kering akan stok konten dari hasil kegiatan setiap harinya. Hal ini tentu berbeda dengan Ketua Umum sebuah partai. Dari sisi ini saja sudah kalah telak. Kalau kita kaitkan dengan era digital.

Selama ini kepala daerah yang memanfaatkan industri digital ada banyak yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara pemimpin di daerahnya dengan warganya. Melalui ceruk ini kepala daerah dapat memanfaatkan sebagai bukti kepedulian kepada warga di wilayahnya masing-masing.

Sehingga secara psikologis dari sana terjalin sebuah hubungan yang hangat antara pemimpin dan rakyat, tanpa dibatasi jarak, sekat, ruang dan waktu.

Succes story seorang Jokowi mungkin memperkuat analisis di atas jika seorang kepala daerah lebih berpotensi menjadi seorang presiden dibandingkan dengan latar belakang seorang menteri apalagi ketua umum. Jokowi berangkat dari Wali Kota, Gubernur kemudian Presiden.

Bisa jadi succes story Jokowi akan ditiru putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi Wali Kota Solo. Terlebih Gibran terlihat cerdas memanfaatkan dunia digital.

Seorang menteri yang masih aktif, semisal bikin acara secara pribadi di channel YouTube barangkali tidak sesuai dengan aturan dan jelas akan menimbulkan perang kepentingan di dalamnya.

Apa iya seorang menteri aktif jadi host? Begitu pula tak ada bedanya seorang ketua umum partai. Barangkali ini lebih kepada sisi kesakralan seorang ketum yang biasanya dimaknai wow sekali. Contoh AHY yang tiba-tiba jadi host di channel YouTube nya.

Nah, hal ini tentu berbeda semisal seorang Gubernur jauh lebin cair, bisa saja ia live streaming di malam hari di luar jam kantornya berdialog dengan para TKI/TKW di luar negeri yang berasal dari daerahnya. Siapa yang mau melarangnya? Toh itu baik, di mana sang kepala daerah terlihat concern terhadap warganya yang sedang merantau. Bisa jadi dari sana ada persoalan-persoalan yang bisa dibantu solusinya oleh kepala daerahnya

Di atas hanyalah contoh, bagaimana seorang kepala daerah lebih luwes dibanding figure yang lain.

Maka tidak heran jika jalur kepala daerah dari berbagai lembaga survei mereka terbukti mendominasi di top of mind disusul latar belakang menteri dan ketua umum partai.

Di jalur kepala daerah ada Ganjar Pranowo Gubernur Jateng, Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat dan Khofifah Gubernur Jawa Timur. Sementara jalur menteri ada Prabowo yang juga ketum partai, Sandiaga Uno, Risma, Erick Thohir.

Sedangkan dari jalur ketua umum partai ada Prabowo, Airlangga, AHY dan Cak Imin. Sementara kalau Puan dari kader partai.

Pemilihan langsung plus di masa era digital membuat seorang tokoh dengan latar belakang apapun berpotensi menjadi presiden. Jika rakyat menghendaki maka sudah barang tentu partai politik memberikan karpet merah sebagai sarana untuk meraih tempat. Pada akhirnya akan terjadi win-win solution.

Pasalnya coat tail effect yang datang dari seorang figure dapat membawa dampak positif bagi suara partai. Dan tentu saja ini menaikkan tingkat kepercayaan tinggi bagi para caleg mereka di daerah-daerah.

Saya rasa trend jalur kepala daerah tidak saja terjadi di era Jokowi atau nanti tahun 2024. Tapi akan berlanjut di pemilu-pemilu yang akan datang. Masyarakat sekarang jauh lebih smart, ogah melihat tokoh yang hanya pandai berteori tapi prakteknya nol.

Era sudah bergeser, sebaiknya para ketua umum mending mencalonkan diri dulu jadi Bupati, Wali Kota atau Gubernur, buktikan kemampuan dan kapasitas Anda memimpin dan berhubungan dengan rakyat setiap saat.

Jangan mimpi jadi presiden Indonesia tanpa pengalaman yang mumpuni, kemampuan birokrasi serta sudah terbiasa nglesot bareng rakyat di pinggir jalan atau tengah sawah dan juga tanpa drama, hanya karena ada maunya saja.

Demikian, salam

Era Maju Ketum Tak Laku, Jalur Gubernur Lebih Diminati Rakyat Jadi Presiden

Sumber Utama : https://seword.com/politik/era-maju-ketum-tak-laku-jalur-gubernur-lebih-xn3LDLMZJC

Disaat Rakyat Hopeless, Only God Knows

Setelah tarif tes PCR diturunkan menjadi Rp300 ribu sebagai syarat naik pesawat itu diprotes keras oleh semua lapisan masyarakat, pemerintah kembali menurunkan tarif tes PCR menjadi Rp275 ribu.

Sekalipun tarif tes PCR sudah diturunkan, namun tetap tidak menyelesaikan masalah. Sebab, masih banyak golongan masyarakat yang tetap terbeban berat dengan persyaratan test PCR sekalipun tarif tes PCR sudah turun.

Itu belum tiket pesawat, makan minum dalam perjalanan, bayar ini itu, dan lain sebagainya. Bayangkan saja kalau sekeluarga berjumlah lima sampai enam orang, berapa biaya yang harus dikeluarkan?

Orang bepergian naik pesawat itu jangan dikira mau jalan-jalan atau senang-senang plesiran ke Bali, tapi bisa saja karena keperluan mendesak, misalkan ada keluarga atau orang tua yang meninggal di kampung.

Sangat terasa sekali Pandemi COVID-19 ini benar-benar bikin rakyat babak belur dan sangat menyengsarakan. Kok ya tega-teganya pemerintah tetap keras kepala sekalipun melihat rakyat yang protes karena menderita.

Vaksin sudah, pakai masker sudah, ikuti aturan prokes sudah, kasus COVID-19 menurun juga sudah, lantas mengapa masih harus tes PCR lagi? Mau sampai kapan aturan aneh yang tidak masuk akal itu terus berlaku?

Sekalipun tarif tes PCR sudah diturunkan sampai Rp275 ribu, tapi jumlah orang yang tes PCR karena persyaratan itu akan quantity-nya bertambah banyak, maka margin keuntungan bagi para mafia tes PCR itu tetap untung banyak.

Jangan dipikir rakyat bodoh dan senang dengan tarif tes PCR yang terus diturunkan harganya itu, karena tetap saja harus bayar. Pemerintah kok sudah macam kapitalis saja. Kok bisa tidak ada rasa iba sama sekali terhadap golongan masyarakat yang hidupnya pas-passan.

Dan juga tidak ada jaminan sama sekali setelah PCR, maka penumpang pesawat tidak akan terpapar virus Corona. Sebab, proses PCR memerlukan waktu yang cukup lama. Jeda antara waktu PCR dengan saat saat berangkat naik pesawat kemungkinan besar akan berpotensi bisa terpapar juga.

Jika tujuan pemerintah untuk membatasi arus perjalanan, ya sudah tutup saja atau larang sekalian semua transportasi beroperasi saat hari libur panjang atau hari raya. Kan beres. Daripada berisiko menimbulkan mosi tidak percaya rakyat terhadap pemerintah seolah-olah negara berbisnis untuk meraup cuan dari rakyatnya sendiri.

Yang lebih konyol lagi, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan gampang-nya ngeles bahwa harga tes PCR turun lantaran adanya oversupply di sejumlah negara produsen yang memasok bahan baku Reagen PCR. Namun kasus COVID-19 di sejumlah negara termasuk Indonesia sudah melandai, sehingga stok melimpah.

Katanya lagi kenapa dulu PCR mahal, karena pada diawal pandemi, mayoritas seluruh negara produsen bahan baku PCR tidak siap menghadapi permintaan bahan baku PCR yang tinggi dari negara-negara konsumen. Sehingga mengakibatkan over demand dan harga bahan baku PCR seperti Reagen pun melambung tinggi.

Mau diputar-putar, di-pelintir, di-sodok, disundul, dibanting, tetap saja selama hampir dua tahun ini monopoli harga tes PCR itu untungnya sudah ribuan kali lipat. Sangat tidak masuk di akal sehat, masa harga PCR diturunkan tunggu Presiden Jokowi perintah dulu.

Perintah Presiden itu pun setelah ada gelombang protes dari seluruh lapisan masyarakat. Kalau masyarakat tidak teriak dan tidak ada perintah menurunkan harga tes PCR dari Presiden Jokowi, maka harga tes PCR masih Rp900 ribu, bukan? Enak saja ngeles.

Kalau memang bahan baku Reagen sudah diproduksi massal di negara-negara produsen, sehingga adanya oversupply, termasuk namun tidak terbatas turunnya kasus COVID di berbagai negara-negara di dunia, sehingga secara otomatis harga tes PCR pun ikut turun, harusnya tanpa diteriaki masyarakat dan diperintah oleh Presiden Jokowi, harga tes PCR harusnya sudah diturunkan sejak dulu, bukan? Pertanyaannya, kenapa baru sekarang diturunkan harganya?

Masyarakat sudah bonyok dan produsen tes PCR tambah kaya raya, baru sekarang omong itu karena sekarang harga bahan bakunya sudah turun. Dasar bangke.

Sungguh saya tidak habis pikir, roh jahat jenis apa yang merasuki otak mereka. Entah siapa menipu siapa, yang jelas fakta membuktikan mereka sudah meraup untung yang sangat besar dan menjadi tambah kaya raya dari kewajiban tes PCR itu.

Sulit bagi saya untuk mengatakan bahwa mereka adalah manusia. Sebab, yang namanya mansuai itu punya empati. Mereka itu bagaikan makhluk lain yang berbadan manusia, namun tidak memiliki hati dan rasa.

Mau berlogika panjang kali lebar kali luas macam apapun dengan narasi yang seolah-olah logis, tetap saja pada hakikatnya bagi mereka adalah hal yang wajar melakukan pemerasan melalui aturan yang memberatkan golongan masyarakat kecil.

Dalam hidup ini manusia berbeda dengan binatang. Memang banyak kesamaan antara manusia dan binatang. Keduanya memiliki insting, namun manusia berbeda karena memiliki akal sehat dan hati nurani. Tetapi ketika hati nurani dan akal ini sudah mati, masihkah pantaskah mereka disebut manusia?

Binatang saja masih berbela rasa di saat salah satu kawanan mereka mengalami penderitaan. Saat seekor gajah berada dalam keadaan sakit dan akan mati, kawanan gajah yang lain akan berada di sekelilingnya untuk menolong gajah itu agar tetap hidup.

Tapi manusia Indon tidak begitu. Mereka tetap bersukacita dan berpesta pora di atas penderitaan orang lain. Apakah mereka lebih baik dari seekor gajah? Kalau tidak lebih baik dari seekor gajah, apakah mereka masih lebih baik dari manusia lain?

Sedih sekali melihat kondisi negara yang kini mulai kehilangan nuraninya. Saya tidak menggeneralisasi. Tetapi ketika ada segelintir golongan yang hidupnya bergelimang harta diatas penderitaan orang lain, haruskah diam saja?

Saya, dan mayoritas masyarakat yang masih waras lainnya, yang percaya dan menggantungkan asa kepada pemerintah dengan keyakinan pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan mungkin dan tidak akan pernah memainkan cara-cara murahan seperti itu, namun faktanya kini berkata lain.

Jadi sudahlah hapus saja syarat PCR untuk perjalanan daripada bolak-balik menurunkan taris tes PCR. Alangkah bijaknya jika pemerintah merubah aturan wajib tes PCR sebagai syarat penerbangan yang memberatkan itu dengan aturan baru.

Aturan tersebut yaitu, bagi yang sudah vaksin dua kali tidak perlu PCR lagi. Yang masih vaksin pertama cukup tes Antigen saja. Wajib PCR hanya diberlakukan kepada golongan masyarakat yang tidak mau vaksin.

Tapi kalau pemerintah tetap bersikukuh dengan aturan wajib PCR itu, ya sudah mau bilang apalagi. Kami ini hanya rakyat jelata. Ketika rakyat hopeless, only God knows. Suka-suka lah pemerintah mau apakan kami. Namun satu hal yang patut diingat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Sudah itu saja.

Disaat Rakyat Hopeless, Only God Knows

Sumber Utama : https://seword.com/umum/ketika-rakyat-hopeless-only-god-knows-suka-suka-klYrWAmPso

Standar Ganda Mardani Yang Ajak Pemilih PKS Pilih Ganjar

Di awal-awal nama Ganjar Pranowo muncul sebagai kandidat kuat capres 2024, terjadi polemik di dalam internal PDIP. Ada kubu pendukung dan kontra. Ada Puan yang dianggap juga ingin menjadi capres. Di tengah sedikit kericuhan tersebut, muncul saran agar Ganjar nyapres melalui partai lain jika tidak ada jalan lain.

Gayung bersambut, PKS dulu sempat membuka peluang mengusung Ganjar di pilpres 2024. Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi mengatakan Munas PKS mengamanatkan prioritas capres dari internal. Meskipun begitu, PKS tak menutup peluang mengusung politikus yang berasal dari luar PKS. Selain Ganjar, juga ada nama Anies dan AHY.

Sebenarnya, dari rencana tersebut terlihat jelas bahwa PKS sebenarnya tidak pede dengan kadernya sendiri. Tidak ada sosok yang populer dan dapat menjadi magnet kuat seperti nama-nama di atas. Sebenarnya ini salah PKS sendiri, yang sok tampil beda tapi punya agenda lain, yang membuat partai ini seolah terkucilkan secara alami.

Baru-baru ini, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ingin agar politik identitas tak terjadi pada pilpres 2024. Demi mencegah itu terjadi, dia mendorong para pemilih partainya untuk memilih Ganjar.

"Saya mendorong pemilih PKS memilih Ganjar, bagus buat saya. Pemilih PDIP memilih saya, misalkan bagus, asalkan ada dasarnya," kata Mardani.

Menurutnya, langkah tersebut dapat memperkecil potensi timbulnya politik identitas dalam Pilpres 2024. Alasannya sebuah kelompok tertentu memilih seorang pemimpin memang benar-benar berasal dari kompetensi dan integritasnya, bukan karena dia berasal dari kelompoknya.

"Sebetulnya kalau orang Jawa memilih orang Jawa, dan orang Padang memilih orang Padang misalnya, itu sih sesuatu yang tidak masalah. Tetapi politik identitas yang saya maksudkan ketika kita mulai membuat garis, menimbulkan kebencian, bahkan menghilangkan keadilan," ujar Mardani.

Alah, munafik. Hari gini baru ngomongin memilih pemimpin dari integritas bukan dari kelompok. Kemarin ke mana aja pak saat pilkada DKI Jakarta 2017 lalu? Banyak yang teriak memilih pemimpin harus seiman. Kalau tidak, maka akan diancam pakai neraka dan azab. Haram memilih pemimpin yang tidak seiman. Mayatnya tidak akan disalatkan. Yang memilih dijanjikan surga dengan harga obral besar-besaran.

Kenapa Mardani tidak ngomong saat itu bahwa pemimpin harus dipilih dari kinerjanya, bukan karena agamanya? Kenapa diam saja dan hari ini baru berlagak sok bijak?

PKS memiliki prinsip untuk bekerja sama dengan sosok-sosok yang memiliki integritas tanpa memandang ras, agama, ataupun sukunya. "Kalau selama punya integritas kita bisa kerja sama, tapi kalau anda tidak punya integritas, kita menolak untuk kerja sama," kata Mardani.

Kemarin-kemarin dan hari ini bicaranya bisa beda, artinya ucapan Mardani ini kurang bisa dipercaya. Entah ada maksud politik atau nggak, silakan nilai sendiri. Meskipun saya yakin pembaca di sini sudah tahu siapa PKS sebenarnya.

Dan satu hal penting yang harus diperhatikan oleh Ganjar. Sebaiknya bantah saja usulan dari PKS ini. Atau bikin pengumuman menolak diusung apalagi didukung oleh PKS. Atau minimal jangan terlalu dekat dengan PKS.

Benar politik identitas itu buruk. Tapi jangan lupa siapa yang pertama kali memulai ini semua. PKS sudah keburu dicap sebagai partai yang layak dijauhi dan punya agenda politik lain di negeri ini. Berafiliasi dengan PKS membuat kelompok nasionalis menjauh.

Lihat saja kalau tidak percaya. Kalau benar Ganjar berlabuh di PKS, namanya akan meredup. Dia akan ditinggalkan. Sebagian besar akan mengganti pilihannya ke sosok lain. Ini adalah indikasi betapa PKS ini sangat spesial di mana ada anggapan apa yang mereka lakukan dan ucapkan, maka yang benar adalah sebaliknya. Kata netizen, pilihlah apa yang berseberangan dengan PKS, hehehe.

Hati-hati aja deh kalau berurusan dengan PKS. Apalagi kalau sudah menyangkut PKS, waspada saja. Tak mungkin PKS langsung meminta pendukungnya mendukung Ganjar begitu saja. Apa maksud dari semua ini. Apakah mau menggembosi Ganjar lewat kedok dukungan?

Lebih baik PKS usung saja Anies. Kan, sejak pilkada juga PKS mendukung Anies. Sekalian pasangkan dengan Novel Bamukmin. Dijamin PKS akan mendulang suara masif.

Standar Ganda Mardani Yang Ajak Pemilih PKS Pilih Ganjar

Sumber Utama : https://seword.com/politik/standar-ganda-mardani-yang-ajak-pemilih-pks-pilih-Lx6JzLowuQ

Salah Gus Menteri Dimana?

Belakangan heboh pernyataan Menteri Agama, Gus Yaqut yang momenyebut Kementerian Agama merupakan 'hadiah negara' untuk  NU. Pernyataan Gus Yaqut ini disampaikan dalam acara Webinar Internasional yang digelar RMI-PBNU dan diunggah di akun YouTube TVNU pada Rabu (20/10/2021).

Sontak pernyataan ini menuai polemik dan menjadi kontroversi. Petinggi salah satu ormas besar sampai turun gunung mengkritisi pernyataan tersebut. Bahkan Ketua Umum Tim Pembela Ulama & Aktivis, Eggi Sudjana sampai meminta kepada Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menangkap Gus Yaqut karena melontarkan pernyataan seperti ini.

Pada akhirnya, Gus Yaqut akhirnya memberikan klarifikasi terkait pernyataannya soal Kementerian Agama merupakan hadiah negara untuk NU. Beliau mengatakan bahwa pernyataan itu disampaikannya di forum internal yang seharusnya tidak menjadi masalah.

Kembali ke pertanyaan yang tertera di judul, salah Gus Yaqut dimana?

Dalam hal ini saya kurang tertarik membahas salah dan benar dari pernyataan Gus Yaqut. Saya lebih tertarik membahas kenapa Gus Yaqut melontarkan pernyataan seperti itu serta apakah wajar dilontarkan oleh seseorang yang menjadi bagian dari salah satu ormas besar.

Pertama, kenapa Gus Yaqut melontarkan pernyataan seperti itu?

Saya kira jawabannya karena jabatan Menteri Agama dari awal sampai sekarang mayoritas diisi oleh tokoh-tokoh NU sehingga akhirnya muncul semacam klaim bahwa seolah-olah Kementerian Agama memang diperuntukkan untuk tokoh-tokoh NU.

Selain untuk tujuan memotivasi para santri agar bisa berkiprah dan memberikan kontribusi besar untuk bangsa Indonesia. Beliau juga melontarkan pernyataan tersebut dalam acara internal NU. Kapasitas beliau juga sebagai ketua umum GP Ansor, bukan sebagai Menteri Agama. Dari sini sebenarnya sah-sah saja.

Hanya saja, di era keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi yang begitu masif seperti sekarang ini membuat sesuatu yang harusnya menjadi konsumsi internal bisa keluar dan menjadi konsumsi publik. Mungkin hal ini yang kurang disadari oleh Gus Yaqut.

Soal klaim seperti ini, saya kira bukan cuma warga NU yang merasa bahwa Kementerian Agama adalah jatah untuk mereka. Ormas lain pun saya kira sama, mengklaim kementerian tertentu merupakan jatah untuk mereka karena merasa pakar di kementerian tersebut dan dalam sejarahnya banyak tokoh-tokoh dari ormas itu yang mengisi pos kementerian tertentu. Mereka pun kadang 'ngambek' jika kebetulan kementerian yang menjadi langganan tokoh-tokoh mereka diberikan ke tokoh di luar ormas tersebut.

Hanya saja, klaim dari ormas lain mungkin saja tidak sampai terucap secara terang-terangan. Atau bisa jadi terucap, namun hanya dikonsumsi kalangan internal, tidak sampai keluar menjadi konsumsi publik.

Kedua, apakah pernyataan tersebut wajar dilontarkan oleh seseorang yang menjadi bagian dari salah satu ormas besar?

Setiap anggota ormas sudah pasti memiliki fanatisme terhadap ormasnya. Justru aneh ketika ada anggota ormas tapi tidak memiliki fanatisme terhadap ormasnya.

Sudah lumrah dan bahkan mungkin menjadi tradisi di ormas-ormas besar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah untuk lebih pro dan mengakomodir kepentingan ormas. Tidak perlu merasa sebagai ormas paling suci.

Politik identitas, terutama identitas ormas masih sangat kuat di Indonesia. Memilih orang untuk mengisi jabatan tertentu berdasarkan pertimbangan ormas masih menjadi budaya yang sepertinya sulit dihilangkan. Lebih-lebih jabatan di kementerian yang sudah menjadi langganan ormas tertentu.

Pernyataan Gus Yaqut saya anggap sebagai sebuah konsekuensi logis dari keputusan Presiden Jokowi memilih menteri agama dari ormas NU. Saya meyakini sangat sulit melepas jiwa organisasi yang sudah begitu melekat pada dirinya.

Saya berani bertaruh, hal yang sama juga bisa terjadi jika ada tokoh ormas yang dipilih mengisi pos kementerian tertentu, yang kebetulan dalam sejarahnya banyak tokoh ormas tersebut yang mengisi pos kementerian tersebut. Terlepas apakah hanya menjadi konsumsi kalangan internal, atau keluar menjadi konsumsi publik.

Menurut saya pernyataan Gus Yaqut tidak perlu dikhawatirkan oleh ormas lain atau siapapun yang mengincar posisi Menteri Agama. Sebab semua kembali ke Presiden Indonesia. Siapapun presiden Indonesia di masa depan, sangat mudah untuk tidak memilih tokoh NU mengisi pos Kementetian agama. Meskipun mungkin ada sedikit ekecewaan dari warga NU, namun saya menjamin NU tidak akan protes.

(SA)

Salah Gus Menteri Dimana?

Sumber Utama : https://seword.com/umum/salah-gus-menteri-dimana-pHjeLHnVDG

Karakter 'Cowboy' Gibran Tantang Media On Line Minta Maaf

Gibran Rakabuming Raka nampaknya berbeda dengan bapaknya Presiden Jokowi yang kalem. Sedang Gibran memiliki karakter sedikit lebih ngoboy. Barangkali karena juga faktor usia yang masih relative muda.

Jika dalam posisi benar ia tak segan menghajar, tapi dengan cara yang elegan, jika salah tak segan meminta maaf. Bahkan untuk sebuah kesalahan yang tak pernah ia lakukan atau bukan datang dari dirinya.

Gibran kerap memberi contoh di mana seorang pemimpin berani meminta maaf. Saya kira ini sebuah tauladan yang bagus. Hal itu sudah sering ia lakukan ke warganya. Saat kasus pungli Lurah Gajahan, perusakan makam umum, PPKM, dan yang terakhir soal kematian mahasiswa UNS yang jadi korban saat Diksar Menwa. Selama ada di wilayahnya ia tak segan minta maaf

Dan terkait polemik catut plat Solo oleh media on line republika. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka agak menyesalkan adanya pemberitaan yang menyebut mobil dinas Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yang menghalangi ambulans di Klaten.

Putra sulung Presiden Jokowi ini pun menunggu permintaan maafnya terkait masalah ini.

"Saya tunggu ucapan maafnya. Kalau cuma hapus saja anak kecil bisa. Posting, dan hapus kayak anak kecil saja," terang Gibran saat ditemui, Minggu (31/10/2021).

Menurut Gibran, sudah ada klarifikasi dari Pemerintah Daerah (Pemda) Klaten jika kendaraan dinas yang diduga menghalangi ambulance merupakan kendaraan OPD Pemkab Klaten.

Itu tidak menghalangi mobil ambulance, mau masuk ke kantor. Tapi berita yang keluar serta narasi yang beredar di sosial media sudah terlanjur liar.

"Yang jelas sudah ada klarifikasi jika itu mobil OPD Klaten bukan Solo. Ya, agak menyesalkan saja adanya pemberitaan ini," tegas Gibran.

Gibran mengatakan, sudah tidak melihat lagi berita di salah satu media online nasional yang menayangkan judul "Mobil Dinas Plat Solo Halangi Ambulans yang Bawa Pasien".

"Wis dihapus nuk. Iya (komen-komennya) agak menyudutkan. Nggak apa, penting wis dihapus," kata Gibran di depan media saat ditanya.

Seperti diketahui, sebuah mobil berplat merah AD 9502 OL menjadi viral tidak mau mengalah dan menghalangi sebuah ambulance yang sedang membawa pasien di Kota Klaten, belum lama ini.

Tantangan Gibran kepada media on line Republika ini cukup menarik. Ini jelas menggambarkan sebuah pesan kuat seakan jangan main-main dengan berita yang menyesatkan rakyat.

Bahkan Gibran melalui akun sosial medianya meminta media tersebut untuk riset dulu.

Memang tak dapat dipungkiri, media on line sekarang ini kerap membuat berita atau judul berita yang bombastis. Tujuannya jelas agar mendapat views tinggi dan share yang mengikuti.

Nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming memang salah satu sumber berita yang menarik dan mematik pembaca. Karena bagaimanapun Gibran terkait dengan nama besar bapaknya Presiden Jokowi. Segala gerak-gerik Gibran menjadi sorotan.

Apalagi berita yang terkesan menyudutkan atau negatif provokatif maka akan cepat mendapat feedback dari para pembaca atau masyarakat

Nah, sekarang pertanyaannya apakah media on line republika akan mengklarifikasi dan kemudian meminta maaf?

Pasalnya akibat pemberitaan itu tidak sedikit warganet yang menyalahkan Gibran dan diminta tanggungjawabnya atas kelakuan anak buahnya.

Menanggapi hal itu, Gibran pun memberikan sanggahan di akun instagram pribadi @gibran_rakabuming.

Ada tiga tema unggahan foto yang dilakukan Gibran pada Sabtu (30/10) tengah malam.

Ketiga foto tersebut bertuliskan "Tidak Semua Plat AD itu Solo" dan judul berita media online nasional serta kolom tanggapan warganet.

"Pertama, plat AD tak hanya Solo. Kedua, mobil dinas tersebut bukan milik Pemkot Solo. Ketiga, selaku pelayan rakyat, apabila ada jajaran saya yang berbuat demikian, maka tak hanya teguran keras, namun upaya tindak lanjut yang lebih serius kami layangkan" unggahan diakun Gibran.

Dalam unggahannya, Gibran juga meminta media online nasional yang mengunggah berita tersebut untuk melakukan pengecekan informasi yang akurat.

"Teruntuk media @re********** alangkah baiknya, selaku media nasional, terlebih dahulu mengecek informasi yang akurat sebelum disebarkan pada publik. Sehingga publik mendapat informasi yang mencerahkan," katanya tegas.

Sejauh ini setidaknya sejak artikel ini saya tulis, belum nampak ada postingan berita atau klarifikasi permohonan maaf dari media on line yang dimaksudkan.

Gibran yang artinya Gigih dan Berani nampaknya memang lebih ngoboy dan frontal jika itu sebuah kebenaran. Suka suka ....

Bagaimana menurut Anda?

Demikian, salam

Karakter 'Cowboy' Gibran Tantang Media On Line Minta Maaf

Sumber Utama : https://seword.com/umum/karakter-cowboy-gibran-tantang-media-on-line-n402YhOj9z

Sah! Jokowi adalah Presiden Para Pemimpin Dunia

Suatu kebanggaan tersendiri bagi negeri ini bahwa Indonesia sudah sah memegang Presidensi G-20 yang akan dimulai pada 1 Desember 2021 hingga November 2022.

Untuk pertama kalinya Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20.

Indonesia akan meneruskan estafet Presidensi G20 dari Italia. Perdana Menteri Italia, Mario Draghi secara simbolis menyerahkan palu kepada Presiden Jokowi yang akan diketuk tanda peralihan Presidensi G-20 ke tangan Indonesia. Jokowi mengucapkan apresiasinya terhadap Italia yang telah berhasil memegang Presidensi G-20 tahun ini. Penyerahan sesi penutupan KTT G-20 berlangsung di La Nuvola, Roma, Italia hari Minggu kemarin (31/10).

Pada Presidensi G-20 Indonesia akan mendorong bersama-sama dalam pemulihan ekonomi dunia dengan tema yang sangat membanggakan yakni “Recover Together, Recover Stronger.” Lebih lanjut, Presidensi G-20 akan mengusung pertumbuhan yang inklusif, people-centered serta ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal tersebut merupakan komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G-20 nanti.

I’m speechless. Begitu bermaknanya tema yang diusung Jokowi dan jajarannya untuk menyukseskan kepemimpinan Indonesia di forum G-20. Kerjasama antara negara maju dan berkembang untuk kepentingan bersama.

Bagi saya Jokowi telah memberikan standar yang tinggi bagi presiden Indonesia berikutnya untuk berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya.

Kalau boleh jujur, saya begitu merasakan bangga menjadi orang Indonesia semenjak era kepemimpinan Jokowi. Kita tahu bahwa di dalam negeri betapa kerasnya Jokowi dihina, dihujat, dicari maki, difitnah, dan seterusnya oleh orang-orang yang khufur nikmat. Sementara di luar negeri, Jokowi adalah sang fajar dari Timur yang begitu disegani dan dihormati.

Tidak mengherankan bagi saya jika ada seorang Profesor dari negara lain begitu mengagumi kejeniusan Jokowi sebagai pemimpin negeri ini. Ya, saya tidak meragukan kejeniusan Jokowi membawa bahtera besar yang bernama Indonesia ini menuju negara maju.

Sementara pihak oposan yang selalu melecehkan kepemimpinan Jokowi, menutup hati nuraninya untuk mengakui bahwa beliau memiliki niat baik membangun bangsa ini. Rasa benci dan dendam terhadap Jokowi yang berkecamuk telah menampar keras wajah mereka bahwa Jokowi sangat diperhitungkan oleh negara-negara maju.

Nobody’s perfect, tetapi setidaknya Jokowi lebih baik dibanding dengan presiden yang terdahulu. Meskipun ada kekurangan di sana sini, setidaknya Jokowi sudah berusaha dan berupaya membuat negara ini tidak terpuruk sampai jauh.

Pada kesempatan di acara pertemuan tersebut, Jokowi secara langsung mengundang para pemimpin dunia yang hadir melanjutkan diskusi pada KTT G-20 di Bali yang rencananya diadakan pada 30-31 Oktohari 2022.

"Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak, Ibu, di ruang terbuka, di hamparan pantai Bali yang indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G-20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia. Terima kasih," tutur Jokowi.

Mantap! Berharap para kepala negara yang menghadiri acara tersebut akan menikmati seluruh keindahan alam Indonesia khususnya Bali. Biarkan para pemimpin dunia juga merasakan kemajuan yang telah dicapai oleh kepemimpinan Jokowi.

Dipilihnya Indonesia menjadi Presidensi G-20 bukanlah seperti mengharapkan durian runtuh. Begitu luar biasanya Indonesia dipercaya dan terpilih sebagai tuan rumah dalam forum yang paling bergengsi ini. Dan tentunya ini merupakan momen yang bersejarah yang patut kita banggakan.

Jujur saja, banyak negara anggota G-20 seperti negara maju lainnya sangat layak menjadi tuan rumah. Tetapi Indonesia yang adalah negeri ber-flower ternyata mampu untuk mengadakan pertemuan para pemimpin dunia yang berpengaruh dalam perekonomian dunia.

Ini seharusnya menjadi catatan bagi kaum oposan yang selalu merendahkan dan nyinyir terhadap pencapaian pemerintahan Jokowi selama ini. Mereka sepertinya enggan untuk mengakui hasil pembangunan dan ekonomi yang mereka nikmati selama ini. Seharusnya mereka malu bahwa Jokowi sangat disegani oleh para pemimpin dunia.

Begitulah kelompok barisan sakit hati yang selalu denial dengan pencapaian Jokowi selama beliau menjabat. Mereka tidak melihat proses dari kinerja Jokowi untuk membangun negara ini menjadi lebih baik. Yang mereka lakukan hanya menyerang, mengeluh, unjuk rasa, dan membuat kegaduhan.

Sekali lagi saya bangga tetapi tidak overproud dengan terpilihnya Jokowi untuk Presidensi G-20. Semoga Jokowi dan jajarannya selalu diberikan kesehatan agar terus membangun negeri ini tanpa lelah.

Terima kasih Pak Jokowi atas kejeniusan memimpin bangsa ini. Terima kasih karena telah mengharumkah nama Indonesia di forum Internasional. Ini merupakan kehormatan bagi Indonesia karena Jokowi adalah Presiden dari para pemimpin dunia. Selamat dan sukses!

Sah! Jokowi adalah Presiden Para Pemimpin Dunia

Sumber Utama : https://seword.com/politik/sah-jokowi-adalah-presiden-para-pemimpin-dunia-CiSOWlv3iH

Re-post by MigoBerita / Senin/01112021/13.02Wita/Bjm

Bicara Banua Banjar !!!

Migo Berita - Banjarmasin - Bicara Banua Banjar !!! Kalau Baik saja Belum Tentu BENAR, akan tetapi ketika BENAR sudah pasti BAIK. Agar tidak gagal paham, baca artikel yang kita kumpulkan hingga tuntas.

Langgar Al-Hinduan, Kiprah Guru Tuha Dan Saudagar Banjar Di Muktamar NU Banjarmasin 1936

KEHADIRAN KH Abdul Wahab Chasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus pencipta syair Ya Lal Wathon ke ajang Muktamar XI NU menjadi catatan sejarah begitu kuatnya pengaruh ormas Islam ini di Kalimantan Selatan.

PERHELATAN akbar para ulama, pengurus dan warga Nahdliyin itu pun berlangsung di masa kolonial Belanda. Tepatnya pada 19 Rabiul Awwal 1355 Hijriyah atau bertepatan 9 Juni 1936 Masehi di Banjaramsin.

Utusan-utusan dari ormas Islam itu pun berdatangan ke ibukota Borneo, ketika itu. Tak hanya dari tuan rumah, tapi juga datang dari luar Kalimantan. Ada lagi, pimpinan majelis konsul dan beberapa cabang, majelis wakil cabang, ranting NU wilayah Kalimantan sendiri.

“Saat itu yang hadir ke Muktamar XI NU dipusatkan di rumah Haji Saal adalah KH Abdul Wahab Chasbullah sekaligus membuka muktamar, bukan KH Hasyim Asy’ari (Rais Akbar) seperti yang selama ini ditulis sejumlah sejarawan,” ucap Katib Syuriah PWNU Kalsel, HM Syarbani Haira kepada jejakrekam.com, Kamis (14/10/2021).

Sementara, utusan muktamar, terutama dari luar Kalimantan, ditempatkan di rumah Haji Gusti Umar berlokasi di Sungai Mesa yang pada waktu itu berfungsi sebagai kantor NU cabang Banjarmasin.

Ia menjelaskan sosok Haji Gusti Umar dan Haji Saal merupakan tokoh berpengaruh di Banjarmasin dan sekitarnya masa kolonial. Bahkan, Haji Gusti Umar dan Haji Saal merupakan seorang saudagar, sehingga rumah besarnya menjadi arena para ulama, pengurus dan perwakilan NU di muktamar itu.

“Sedangkan, posisi Langgar Al Hinduan itu memang berada bersebelahan, tapi bukan tempat utama muktamar. Tempat itu hanya untuk shalat peserta muktamar ketika itu,” kata Syarbani.

Dosen UNU Kalimantan Selatan ini tak memungkiri Langgar Al-Hinduan yang didirikan pada 1916 oleh Habib Salim bin Abubakar al-Kaff atas tanah wakaf istrinya, Syarifah Salmah Al-Hinduan, sangat berkontribusi dalam suksesnya muktamar di era penjajahan itu.

Saksi bisu Muktamar NU 1936 di Banjarmasin yang tersisa, Langgar AL Hinduan di Jalan Piere Tendean. (Foto Didi GS)

Mantan Ketua PWNU Kalsel ini mengungkap catatan sejarahnya, ketika itu sebenarnya suksesnya Muktamar XI berskala nasional dengan hadirnya banyak utusan, tak terlepas dari pengaruh ulama besar Madura, KH Muhammad Kholil atau Mbah Kholil Bangkalan.

“Nah, ketika ada restu dari Mbah Kholil, warga Madura yang ada di Banjarmasin bergotong royong dengan warga Banjar menyediakan rumahnya untuk penginapan peserta muktamar. Ketika itu, banyak peserta muktamar ditampung di rumah-rumah warga Madura di Sungai Baru dan perkampungan lainnya. Karena berdekatan dengan lokasi muktamar, bisa jalan kaki ya sekitar satu kilometer saja,” beber mantan wartawan ini.

Syarbani menegaskan posisi Langgar Al-Hinduan ketika Muktamar XI NU di Kalimantan Selatan, bukan tempat rapat merumuskan keputusan. Kata Syarbani, Langgar Al-Hinduan yang awalnya berkonstruksi kayu telah berubah beton batu merupakan bangunan tempo dulu.

“Ya, umurnya sudah ratusan tahun. Bahkan, berdiri sebelum Indonesia merdeka. Ini nilai sejarahnya, kalau terkait Muktamar XI NU, tidak ada. Nah, kalau misalkan diusulkan masuk cagar budaya, hanya memenuhi bangunan tempo dulu yang menjadi saksi perkembangan Kota Banjarmasin, karena sudah ada di era kolonial Belanda,” papar Syarbani.

Tokoh NU di Kalimantan Selatan (Foto Berita Banjarmasin)

Sayangnya, menurut Syarbani, justru rumah kayu bertingkat dua dalam berita Nahdlatoel Oelama, disebut “Gedung Congres” Sungai Messa 23 milik Haji Saal di Jalan Piere Tendean (Pecinan Laut) persis di samping Langgar Al-Hinduan yang menjadi saksi bisu Muktamar NU di era kolonial, telah digusur. Rata dengan tanah.

Ini akibat proyek pembangunan wahana permainan Banjarmasin Park di era Walikota Sofyan Arpan periode 1999-2004, hingga di bekas lokasi proyek itu dilanjutkan dengan pembangunan siring Sungai Martapura bernama Siring Tendean.

Diakui Syarbani, mengapa NU di Kalsel begitu kuat dan menjadi poros kedua setelah Jawa Timur. Ini karena banyak tokoh ulama berpengaruh asal Tanah Banjar, ketika itu. Sebut saja, KH Abdul Qadir Hasan atau Guru Tuha. Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, Martapura periode keempat (1940-1959), yang membawa NU ke Banua.

Ini setelah, Guru Tuha mendapat restu dari Hadratusy Syekh Hasyim Asy’ari, Guru Tuha pun dipercaya untuk mendirikan NU pertama di luar Pulau Jawa yaitu di Martapura, Kalimantan Selatan, usai mengikuti Muktamar NU pertama pada 21 Oktober 1926 di Surabaya.

“Ya, karena Guru Tuha juga berguru kepada KH Cholil (Bangkalan, Madura) dan KH. Hasyim Asy’ari (Tebuireng, Jombang). Ini mengapa hubungannya erat dengan Guru Tuha sebagai pendiri awal NU di Kalimantan,” beber Syarbani.

Tokoh NU di era KH Idham Chalid di Kalimantan Selatan. (Foto FB Santri)

Mantan dosen IAIN (UIN) Antasari ini mengungkap kebesaran NU di Kalimantan Selatan, saat itu bisa merambah hingga ke Ampah, Sampit dan Kuala Kapuas yang kini masuk wilayah Kalimantan Tengah.

“NU Itu dibentuk berdasar aliran sungai. Makanya, ada cabang-cabang NU itu berdiri hampir di seluruh aliran sungai. Ya, seperti Alabio dan Kelua. Semua jaringan itu terkoneksi karena ketika masih menggunakan moda transportasi sungai, sehingga dari DAS Barito, DAS Martapura, sampai ke Kalimantan Tengah berdiri cabang-cabang NU,” ungkap Syarbani.

Ia mengungkap kesuksesan gelaran ‘kongres’ juga tak terlepas dari pengorbanan para pedagang dan saudagar tergabung ke NU maupun yang simpati dengan perjuangan ormas Islam. Terutama, pedagang-pedagang kain yang ada di Pasar Baru dan Pasar Ujung Murung.

“Makanya, ketika itu ada anggapan memperjuangkan NU adalah jihad. Bukan itu saja, bendera NU wajib dijaga, karena merupakan bagian dari jihad. Ini yang dipegang warga Nahdliyin sampai sekarang. Apalagi bagi generasi di bawah tahun 1960 dan 1970-an, terlebih  generasi awal NU di Kalsel,” ceritanya.  

Berdasar catatan sejarah, Muktamar XI NU di Banjarmasin pun menghasilkan keputusan pendapat ormas Islam bahwa Indonesia (ketika masih dijajah Belanda) adalah dar al-islam sebagaimana diputuskan dalam Muktamar. Pada kemudian hari menjadi suatu keputusan yang kelak menjadi landasan para ulama mencetuskan Resolusi Jihad menghadapi Belanda dan sekutunya yang hendak menjajah kembali Indonesia pada 1945-1949.

Muktamar NU

Muktamar NU di masa Presiden Soekarno.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/10/14/langgar-al-hinduan-kiprah-guru-tuha-dan-saudagar-banjar-di-muktamar-nu-banjarmasin-1936/

Langgar Al-Hinduan, Muktamar NU Dan Potensi Bangunan Cagar Budaya

Oleh : Mansyur ‘Sammy’

LANGGAR Al-Hinduan adalah sebuah bangunan langgar berlantai dua, terletak tepi Jalan Piere Tendean, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Dengan luas sekitar 150 meter per segi berdiri mentereng di pinggir jalan, menghadap ke Sungai Martapura. Didominasi cat warna hijau dan putih pada bagian depan dan dinding. Pada bagian atas pintu, tertulis Al Hinduan dalam Aksara Arab.

PADA Selasa (12/10/2021) lalu diadakan pertemuan dari pihak Pemerintah Kota Banjarmasin Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin (TACB) serta perwakilan Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah hingga RT. Satu di antaranya membahas tentang kemungkinan dan potensi Langgar Al Hinduan menjadi bangunan cagar budaya tingkat Kota Banjarmasin.

Apakah Langgar Al-Hinduan memenuhi syarat sebagai Bangunan Cagar Budaya? Tentunya harus melihat syarat dan kriteria suatu bangunan atau kawasan menjadi cagar budaya sudah ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kalau berdasar atas undang undang ini hal pertama bahwa berusia 50 tahun atau lebih.

Langgar Al-Hinduan memenuhi syarat ini. Langgar ini sudah berusia lebih dari satu abad, tepatnya sekitar 106 tahun sejak dibangun pada 1915. Dari sumber tertulis maupun wawancara, langgar ini didirikan Habib Salim bin Abubakar al-Kaff atas tanah wakaf istrinya, Syarifah Salmah Al-Hinduan. Dari marga istrinya tersebut, akhirnya diabadikan menjadi nama tempat ibadah ini.

Darimana asal kata Al-Hinduan? Gelar Al-Hinduan pertama kali disematkan pada Waliyyullah Umar bin Ahmad bin Hasan bin Ali bin Muhammad Mauladdawilah. Badan dan Iman Beliau sungguh sangat kuat sekali bagaikan pedang yang tajam terbuat dari besi baja berasal dari India. Pedang yang terbuat dari besi baja buatan India itu dalam bahasa Arab disebut “Hinduan”. Keturunan beliau menyebar di Nusantara melalui Nasab Alawiyyin.

Tulisan angka Arab tanda tahun berdirinya Langgar Al-Hinduan (Foto FB Kabar Banjarmasin)

Tentunya bukan hanya persoalan usia bangunan. Berikutnya mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun. Untuk syarat ini bisa diperdalam lewat kajian arsitekturnya. Sepintas, nuansa masa lalu hadir lewat arsitekturnya. Memang terdapat pada beberapa sisi bangunan mengalami perbaikan. Tetapi tidak menghilangkan ciri khasnya. Secara tersirat tempat ibadah ini memang banyak memiliki nilai historis.

Berikutnya, hal yang paling utama bahwa harus dikaji lebih mendalam apakah keberadaan langgar ini memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Selain itu, hal utama lainnya bahwa memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Khusus poin penting mengenai arti khusus bagi sejarah ilmu pengetahuan, dans sebagainya, dapat ditelusuri kembali catatan sejarah Langgar Al Hinduan. Langgar yang juga mendapat sebutan Langgar Batu ini juga menjadi saksi bisu perkembangan Nahdlatul (NU) Ulama Cabang Banjarmasin pada 1931 silam. Diketuai H Gusti Umar, dengan dibantu oleh Said Ali Alkaf, H. Achmad Nawawi, dan H Hasyim yang berkantor tidak jauh dari Langgar Al Hinduan, persisnya di Jalan Sungai Mesa, Banjarmasin.

Tokoh Said Ali Al Kaff dari Banjarmasin menjadi satu di antara tokoh sentral. Sebelum berdiri di Banjarmasin NU didirikan H Abdul Qadir Hasan bersama Habib Alwi Al Kaff, Habib Hamid Hasria (keduanya dari Banjarmasin) dan lainnya mendirikan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama di Martapura pada 1927.

Model bangunan tempo dulu di Pecinan Laut satu jalan dengan Langgar Al Hinduan. (Foto Traveljilbab.com)

Iqbal (2021) mengemukakan sejak dibentuk cabang Banjarmasin guna mengembangkan organisasi ini lebih maju, para elite NU tidak henti- hentinya melakukan safari politik untuk mendirikan cabang di seluruh Kalimantan Selatan. Lima tahun setelah berdirinya cabang Nahdlatul Ulama Banjarmasin (1931) atau delapan tahun setelah berdirinya NU yang pertama kali di Kalimantan Selatan (1927), tepatnya pad 1936 ketika digelar Muktamar NU ke-11 di kota ini.

Pada 19 Rabiul Awwal 1355 H/9 Juni 1936 M diadakan Mukatamar NU-11 di Banjarmasin (Juni 1936) dengan susunan kepanitiaan terdiri dari Mansyur Amin (Ketua), Bachtiar (Sekretaris), Said Abdurrahman (Sekretaris I merangkap Bendahara), Jampirus (Sekretaris II) dan Arthum Arta (Bagian Upacara). Pada versi lain, tanggal 9 Juni adalah puncak Muktamar, secara keseluruhan muktamar ini dilaksanakan lima hari; sejak 8-13 Juni 1936. Terdapat juga sumber menuliskan pelaksanaan muktamar adalah 9-11 Juni 1936.

Terlepas dari perbedaan tersebut, hal ini adalah kebanggaan bagi warga Kota Banjarmasin, khususnya NU. Pasalnya sebelumnya, sejak NU berdiri dan diadakan muktamar I sampai muktamar X selalu digelar di Jawa. Terjadi hal berbeda dengan Muktamar XI, baru pertama kalinya di luar jawa (Banjarmasin).

Selain dihadiri dan dibuka oleh pimpinan Hoop Bestuur NU (KH Wahab Chasbullah), muktamar ini juga diikuti oleh utusan-utusan NU dari luar Kalimantan dan pimpinan majelis konsul dan beberapa cabang/majelis wakil cabang/ranting NU wilayah Kalimantan sendiri. Utusan muktamar, terutama yang berasal dari luar Kalimantan, ditempatkan di rumah Haji Gusti Umar (berlokasi di Sungai Mesa) yang pada waktu itu berfungsi sebagai kantor NU cabang Banjarmasin.

Bangunan Langgar Al-Hinduan sebelum dicat hijau dan aksi penolakan pendirian Masjid Cengho di lokasi itu. (Foto Migoberita)

Dari beberapa sumber beredar di media online bahwa Muktamar (Congres) ini diadakan di bangunan Langgar Al Hinduan. Seperti catatan Founder Komunitas Pegon, Ayung Notonegoro yang pernah menapaktilasi tempat pelaksanaan Muktamar ke-11 NU pada 1936 itu. Berdasar informasi yang dikumpulkan Ayung, muktamar tersebut bertempat di sebuah Gedung Congres Sungai Messa 23, sebagaimana yang dimuat di Berita Nahdlatoel Oelema. Gedung Congres ini tidak lain adalah Langgar Al Hinduan.

Pendapat tersebut tentunya perlu perbandingan sumber. Dari beberapa sumber lisan maupun tertulis, jika dibandingkan beberapa sumber, sebenarnya muktamar diadakan bukan di bangunan langgar-nya. Muktamar NU -11 ini bertempat di sebuah rumah bertingkat dua di tepian sungai Martapura milik Haji Saal.

Persisnya di samping kiri Langgar al-Hinduan sekarang, Jalan Piere Tendean). Masyarakat dahulu sering menyebutnya rumah bertingkat di Jalan Sungai Mesa. Rumah bertingkat dua (di samping langgar Al Hinduan) tersebut lah yang di dalam Berita Nahdlatoel Oelama, disebut “Gedung Congres” Sungai Messa 23.

Utusan muktamar, terutama yang berasal dari luar Kalimantan, ditempatkan di rumah Haji Gusti Umar yang pada waktu itu berfungsi sebagai kantor NU Cabang Banjarmasin. Rumah yang dijadikan area kongres tersebut menurut Makmur (1999) adalah rumah Haji Saal. Tidak dijelaskan secara pasti nama lengkap tokoh pemilik rumah. Diduga Saal adalah singkatan dari nama dari tokoh pendiri NU Banjarmasin, Said Ali Al-kaff. Said Ali Al-Kaff pada 1936 adalah pimpinan NU Banjarmasin. 

Hal ini diperkuat fakta lainnya bahwa setelah muktamar, Kantor NU Cabang Banjarmasin yang semula di rumah Haji Gusti Umar (Sungai mesa), kemudian dipindahkan ke rumah Haji Saal di samping Langgar Al- Hinduan. PWNU berkantor di sana sampai awal kepemimpinan M Arthum Husein, tahun 1957.

Berdasarkan Ahkamul Fuqaha Nomor 192 Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-11 di Banjarmasin, menghasilkan keputusan pendapat NU bahwa Indonesia (ketika masih dijajah Belanda) adalah dār al-islām sebagaimana diputuskan dalam Muktamar. Kata dār al-islām di situ bukanlah sistem politik ketatanegaraan, tetapi sepenuhnya istilah keagamaan (Islam), lebih tepat diterjemahkan wilayah Islam.

Kondisi bangunan terbaru Langgar Al Hinduan yang kini berubah dan bercat mayoritas hijau di Jalan Piere Tendean. (Foto Didi GS)

Masyhuri (1997) juga menuliskan Darul Islam oleh NU ketika menggambarkan wilayah Nusantara sebelum dan saat dalam penjajahan Belanda bukanlah Daulah Islamiyah atau Negara Islam. Kedudukan Hindia Belanda (Indonesia) sebagai Dār al-Islām, yang menegaskan keterikatan NU dengan nusa-bangsa

Dalam Muktamar ke-11 itu muncul pertanyaan “Apakah nama negara kita menurut syara agama Islam?” Keputusan Muktamar menyatakan: “Sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan negara Islam karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir, tetapi nama negara Islam tetap selamanya.” Argumen fiqhnya diambilkan dari Kitab Bughyatul Mustarsyidin, pada Bab Hudnah wal Imâmah. 

Pada kemudian hari menjadi suatu keputusan yang kelak menjadi landasan para ulama mencetuskan resolusi jihad menghadapi Belanda dan sekutunya yang hendak menjajah kembali Indonesia pada 1945-1949. Hasil dari pembahasan ini adalah adanya tekanan-tekanan dari politik kolonial Belanda membuat Nahdlatul Ulama yang pada awalnya menitikberatkan pada bidang keagamaan, pendidikan, dan perekonomian ikut ambil bagian dalam menentang penjajahan.

Diawali dari Muktamar ke-11 di Banjarmasin tahun 1936. NU bersikap kooperatif terhadap pemerintah Belanda dengan adanya penolakan terhadap kebijakan Milisi, menentang ordonansi-ordonansi.

Muktamar itu juga menghasilkan beberapa keputusan diantaranya yang terpenting adalah penyampaian Mosi kepada Pemerintah Hindia Belanda yang berisi penolakan dan permintaan pembatalan peraturan Kawin Bercatat (Houwelijke Ordonnantie). Selain masalah agama, keputusan yang juga di ambil ialah yang menyangkut masalah sosial dan pendirian cabang baru pasca Muktamar itu antara lain NU di Kelua, Alabio, dan di Ampah.

Berita NU yang mencatat semua peristiwa dan kejadian penting di organisasi ini. (Foto nu,.online)

Catatan Founder Komunitas Pegon, Ayung Notonegoro menuliskan bahwa penutupan Muktamar tersebut tidak dilakukan di Banjarmasin. Akan tetapi digelar di Martapura. Sebuah kota yang berjarak sekitar 40 kilometer dari Banjarmasin. Kemungkinan besar untuk memberikan suasana baru bagi peserta muktamar. Sekaligus memperkenalkan wilayah Banjarmasin hingga Martapura. Sebagaimana ditulis Abu Bakar Atjeh dalam biografi KH. Wahid Hasyim, bahwa semua peserta muktamar diangkut perahu. Menyisir sungai di depan Langgar Al-Hinduan tersebut, menuju ke lokasi penutupan di wilayah Kota Serambi Mekkah.

Apakah Muktamar XI NU KH Abdul Wahab Chasbullah yang membuka muktamar, bukan KH Hasyim Asy’ari (Rais Akbar)? Perlu penelusuran kembali. Banyak versi pendapat. Dalam literatur “Kyai Haji Hasyim Asy’ari: Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri“ hanya dituliskan bahwa ada petelah pertemuan Kyai Haji Hasyim Asy’ari: dengan Soekarno dan Muso di Pasar Kapu, Pagu, Kediri pada awal 1936 untuk membincang gagasan negara ideal yang dicita-citakan.

Yakni, gagasan Negara ideal yang dimunculkan dalam Muktamar Nahdlatoel Oelama ke-11 di Banjarmasin pada 9 Juni 1936 yang salah satu keputusannya menetapkan cita-cita membentuk Negara Daro eslam atau Darusalam.

Sementara dari sumber gufrondotcom menuliskan bahwa terdapat nasehat yang disampaikan oleh KH. Hasyim Asy’ari dalam Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin 1936 dan Muktamar NU ke-15 di Surabaya 1940. Menurut sumbernya, pidato nasehat ini sudah sulit ditemukan walaupun di rak buku kaum nahdliyyin sendiri.

Soekarno bertemu dengan jajaran ulama dan elit NU. (Foto Hidayatuna)

Ada yang mengatakan sengaja disimpan tidak diedarkan dan ada yang mengatakan dibakar. Untungnya, pidato ini masih disimpan dengan baik oleh KH. Muhammad Jazuli Hanafi, salah seorang santri Hadlrat al-Syaikh mulim di Malang. Teks asli berbahasa Arab, ditulis ulang dan diterjemahkan oleh Ibnu Hasan Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-guluk Sumenep Madura.

Selain itu, Ketua Umum PB-NU Prof Dr KH Said Aqiel Siradj, ketika berceramah di Masjid An-Noor Banjarmasin 12 Rabiul Awwal 1436 H menyatakan, ulama NU di bawah KH Hasyim Asyari melalui Kongres NU di Banjarmasin 1936 tersebut sudah menggagas bentuk negara yang akan didirikan ketika Indonesia merdeka. Apakah ini mengindikasikan bahwa KH Hasyim Asy’ari hadir dalam Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin 1936? Perlu kajian data kembali.

Terlepas apakah Langgar Al Hindua memiliki hubungan dengan sejarah perkembangan NU di Kalimantan Selatan, dari segi bangunan dan masa gaya dianggap memiliki potensi cagar budaya. Mengenai nilai sejarah, memang masih perlu pendalaman lewat kajian kembali. Tentunya dalam penentuan status cagar budaya, bukan hanya nilai sejarahnya yang menjadi dasar utama, tetapi nilai yang lain yakni ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, serta kebudayaan umumnya. Selain itu, apakah memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.(jejakrekam)

Penulis adalah Ketua Lembaga Kajian Sejarah, Sosial dan Budaya (LKS2B) Kalimantan.

Anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Banjarmasin

Dosen Pendidikan Sejarah FKIP ULM

Langgar Al-Hinduan

Bangunan Langgar Al-Hinduan tempo dulu saat para habaib dan pengurusnya berfoto bersama. 
(Foto Dokumentasi Nur Putra)

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/10/16/langgar-al-hinduan-muktamar-nu-dan-potensi-bangunan-cagar-budaya/

Bogem Mentah Warnai Aksi Pembongkaran Baliho Bando Di A Yani

KERICUHAN mewarnai aksi penertiban sejumlah baliho bando di ruas Jalan Achmad Yani Banjarmasin, Jumat (29/10/2021) malam. Ada 10 titik baliho yang melintang di atas jalan bakal dibereskan dalam tempo 10 hari ke depan.

BENTROK fisik ini terjadi karena oknum mencegah pembongkaran baliho bando. Sementara, petugas yang diterjunkan pihak Pemkot Banjarmasin, merasa dihalangi tugasnya.

Bogem mentah pun bersarang ke wajah Ferdi, karyawan salah satu perusahaan advertising pemilik baliho bando. Diduga sang pemukul adalah ‘orang bayaran’ dari Satpol PP Kota Banjarmasin. Ini versi yang disebut Winardi Sethiono, salah satu pemilik baliho bando di Jalan A Yani Banjarmasin.

Nah, untuk membongkar 10 titik baliho bando di ruas jalan protokol itu, Pemkot Banjarmasin menerjunkan ratusan personel gabungan. Pemerintah kota menurunkan personel Satpol PP pun dibackup personel dari Polresta Banjarmasin, Kodim 1007/Banjarmasin serta Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarmasin, hingga perwakilan dari pihak Kejari Banjarmasin ikut memantau proses penertiban media reklame raksasa.

Untuk membongkar baliho bando yang berstruktur pipa baja dan besi kokoh, Pemkot Banjarmasin terpaksa menurunkan alat berat, dibantu para tukang terampil yang kabarnya melibatkan pihak ketiga berpengalaman dan bersertifikat keahlian.

“Pembongkaran baliho bando ini sudah sesuai dengan peraturan. Kami pun dibackup personel gabungan dari Polresta dan Kodim 1007/Banjarmasin, serta dari Kejari Banjarmasin,” ucap Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakot Banjarmasin, Doyo Pudjadi kepada awak media, Jumat (29/10/2021) malam.

Personel gabungan Satpol PP, polisi dan tentara menjaga kawasan tempat pembongkaran 
baliho bando di Jalan A Yani.(foto Asyikin)

Ia menyebut ada 10 titik baliho bando yang akan dibongkar dengan tempo 10 hari ke depan. Untuk mengawali disasar baliho bando di Jalan A Yani Km 2, persis di persimpangan Jalan Kuripan atau dekat kantor PDAM Bandarmasih.

Doyo menjelaskan sejak 2018 hingga 2021, keberadaan baliho bando itu sebenarnya tak berizin alias ilegal. Ini ditambah, putusan PTUN Banjarmasin menguatkan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin yang tak mengeluarkan izin reklame bando di Jalan A Yani.

“Putusan PTUN Banjarmasin itu sudah inkracht atau berkuatan hukum tetap yang menjadi salah satu dasar penertiban baliho bando,” ucap Doyo.

Dia mengatakan  dasar hukum lainnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010, Perda Penyelenggaraan Reklame Nomor  6 Tahun 2016 serta Peraturan Walikota (Perwali) Banjarmasin Nomor 54 Tahun 2021 yang merupakan pembaruan dari Perwali Nomor 23 Tahun 2016.

“Juga berdasar keputusan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel yang menyatakan tidak ada tindak pidana dalam penertiban pertama yang dilakukan pemerintah kota,” tegas Doyo.

Petugas yang mengelas sambungan baliho bando A Yani untuk diturunkan. (Foto Asyikin)

Mantan Dinas Pertanian Kota Banjarmasin ini mengatakan para pemilik baliho bando yang melintang di atas jalan besar juga telah diberi surat peringatan (SP-3) atau teguran dari pertama, kedua hingga SP-3 yang berisi tindakan pembongkaran paksa.

“Sudah diberi SP-1 dan SP-2 hingga berujung SP-2, para pemilik baliho bando tetap saja tak mau membongkar sendiri. Ya, terpaksa kami ambil tindakan dengan membongkar paksa apalagi juga didukung semua Forkopimda Kota Banjarmasin,” cetus Doyo.

Agar tak menggangu akses lalu lintas serta membahayakan, Doyo mengakui pihaknya juga menerjunkan para tukang ahli bersertifikat untuk membongkar sisa-sisa baliho bando yang telah dibongkar sebelumnya itu.

“Jadi, material baliho bando tidak rusak ketika diturunkan atau dibongkar. Sisa materialnya, silakan pihak pemilik baliho bando untuk mengambil, karena disimpan di tempat yang aman,” ucapnya.

Bogem

Wajah Fadli tampak merah usai ditinjau salah satu petugas pembongkaran baliho bando, 
saat diamankan petugas gabungan.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/10/30/aksi-bogem-warnai-aksi-pembongkaran-baliho-bando-di-a-yani/

Mengadu Ke PTUN Dan DPRD Banjarmasin, Wins Sebut Pemukul Anak Buahnya Seperti ‘Preman’

PROTES keras disuarakan Winardi Sethiono. Pemilik baliho bando di Jalan A Yani yang dibongkar Pemkot Banjarmasin tak terima dengan aksi penertiban oleh aparat gabungan pada Jumat (29/10/2021) malam.

WINARDI yang akrab disapa Wins ini merupakan Ketua Asosiasi Pengusaha Periklanan Seluruh Indonesia (APPSI) Kalimantan Selatan pun datang bersama kolega serta karyawan.

Mereka memprotes penertiban baliho bando yang dianggap sepihak, karena tidak memiliki dasar hukum kuat. Insiden kecil pun sempat mewarnai, ketika anak buah Wins sempat menghalang-halangi petugas untuk membongkar, hingga dihadiahi bogem mentah di wajah.

Wins menegaskan saat ini masalah keberadaan baliho bando masih berada di kewenangan pengadilan. Khususnya, PTUN Banjarmasin.

“Sebab, kami ajukan gugatan ke PTUN Banjamasin. Makanya, objek gugatan yang dibongkar segera kami laporkan ke pengadilan,” ucap Wins kepada awak media.

Ia juga menyesalkan justru anak buahnya jadi korban aksi pemukulan di wajah, ketika hendak menghalangi penertiban baliho bando itu.

“Sepertinya dari pihak luar ya semacam preman. Kami keberatan dalam penertiban ini, kami duga pihak Satpol PP Kota Banjarmasin seperti mendatangkan preman atau orang luar,” cetus Wins.

Dijaga ketat alat berat dan para tukang untuk membongkar baliho bando di Jalan A Yani. (foto Asyikin)

Meski mengakui telah mendapat surat peringatan (SP) dari pertama, kedua hingga ketiga yang berisi tindakan pembongkaran paksa, Wins menegaskan APPSI Kalsel tetap berpegangan pada notulensi rapat dengan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, beberapa waktu lalu.

“Dalam rapat dengan Walikota Banjarmasin itu tercapai kesepakatan untuk penundaan pembongkaran baliho bando. Masalah ini pun akan segera kami laporkan ke DPRD Banjarmasin, agar wakil rakyat bisa menyikapi masalah ini,” kata Wins.

Ia menjelaskan mengenai sikap PTUN Banjarmasin itu bukan putusan pengadilan, tapi memang saat pengajuan izin perpanjangan baliho bando justru ditolak pemeritah kota.

“Dalam putusan PTUN Banjarmasin juga tidak ada pihak yang menang dan kalah. Langkah atas pembongkaran baliho bando ini, segera kami layangkan kembali gugatan ke pengadilan,” tegas Wins.

Mengenai anak buahnya yang kena bogem mentah di bagian pipi, Wins memastikan juga akan mengambil langkah hukum. “Kami akan laporkan peristiwa pemukulan ini ke polisi,” tandas Wins.

APPSI Kalsel

Ketua APPSI Kalsel Winardi Sethiono alias Wins saat protes pembongkaran baliho bando A Yani.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/10/30/mengadu-ke-ptun-dan-dprd-banjarmasin-wins-sebut-pemukul-anak-buahnya-seperti-preman/

ULM Resmi Beri Gubernur Kalsel Gelar Doktor Honoris Causa

UNIVERSITAS Lambung Mangkurat (ULM) resmi memberikan gelar Doktor Honoris Causa (Dr HC) kepada Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Kamis (28/10/2021), di Auditorium ULM di Kota Banjarbaru.

PEMBERIAN gelar Dr HC dihadiri Isteri Hj Raudatul Jannah bersama kerabat, Anggota DPR RI Rifqi Karsayuda, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, Sekda Prov Kalsel Roy Rizali Anwar, dan seluruh Kepala Dinas di Lingkungan Pemprov Kalsel. Turut hadir pula Guru Wildan, dan tamu undangan lainnya.

Penetapan gelar Dr (HC) kepada Sahbirin dilakukan Rektor ULM Prof Sutarto Hadi melalui sidang terbuka senat ULM dengan memasangkan jubah dan toga gelar kehormatan. “Pemberian gelar Dr HC bidang pertanian kepada Sahbirin melalui proses panjang dan tak mudah,” tutur Rektor ULM Prof Sutarto Hadi.

Ia mengakui perlu penguasaan di bidang pertanian dan tindakan yang membawa kemajuan pertanian. “Bahkan dengan upaya yang ada, Kalsel bisa surplus beras. Tindakan Gubernur yang mengonversi lahan rawa menjadi lahan pertanian, bukan hal mudah,” jelas guru besar FKIP ULM ini.

Sutarto menyebutkan, terobosan yang dilakukan oleh yang bersangkutan pada bidang pertanian sangat besar di saat masih bertopangnya di sektor pertambangan. “Sebagai daerah yang kaya dengan sumber daya alam, Kalsel sangat bergantung dengan sektor pertambangan. Namun, kebijakan Sahbirin di sektor pertanian membuat Kalsel tak lagi bergantung dengan pertambangan, beliau cukup berhasil selama ini,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Sahbirin Noor Sahbirin Noor menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Kalsel masa depan penyangga pangan nasional dan Ibu Kota Negara (IKN) baru. “Ada dua alasan mendasar kenapa mengangkat tema ini karena masa depan semua negara di dunia bukan hanya soal ketersediaan energi tetapi juga ketersedian pangan,” ungkap gubernur dua periode ini.

Menurutnya, pada tahun 2024 diperkirakan ada sekitar 205.000 penduduk pindah ke IKN dari kalangan ASN, Legislatif, Esksutif Yudikatif , TNI/Polri. “ Kalsel mempunyai posisi strategis bukan hanya sebagai penyangga pangan tingkat nasional namun juga sekaligus sebagai penyangga pangan IKN baru,” imbuhnya.

ULM

Rektor ULM Prof Sutarto Hadi dan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor saat pemberian gelar Doktor Honoris causa di ULM Banjarbaru. (foto:Asyikin/Humas Pemprov Kalsel)

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/10/28/ulm-resmi-beri-gubernur-kalsel-gelar-doktor-honoris-causa/

Protes Gelar Doktor Kehormatan Paman Birin, Mahasiswa Aksi Di Gerbang Kampus ULM

LANGKAH Universitas Lambung (ULM) Mangkurat memberi gelar doktor kehormatan untuk Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, terus mendapat protes dari para aktivis mahasiswa.

JUMAT (29/10/2021) malam, para mahasiswa yang terhimpun dalam gabungan BEM se-ULM menghelat unjuk rasa di depan gerbang kampus. Peserta aksi serentak memakai pakaian serba hitam, menyalakan lilin, dan membawa kertas dengan tulisan “Stop Obral Gelar” dan “Jaga Marwah ULM”.

Ahmad Rinaldi, Ketua BEM ULM, dalam aksi menyampaikan sikap mereka yang tegas menolak pemberian gelar doktor honoris causa kepada Sahbirin Noor.

“Karya ilmiah Paman Birin belum dipublikasikan sama sekali ke khalayak ramai. Kami membingungkan kenapa bisa seseorang yang mendapatkan gelar kehormatan karya ilmiahnya belum dipublish,” ujar Rinaldi.

Dalam aksi ini, mereka juga menuntut Senat ULM agar tetap menjaga marwah dan otonomi universitas agar tidak dimasuki kepentingan-kepentingan lain.

“Aksi ini terbuka untuk siapa saja, baik mahasiswa, dosen, mau pun alumni. Sebelumnya sudah ada petisi yang dibuat oleh alumni mengenai hal ini,” kata Rinaldi.

Sebelumnya, pemberian gelar doktor kehormatan ini dihelat di Auditorium ULM di Banjarbaru, Kamis (28/10/2021).

Rektor ULM Prof Sutarto Hadi melalui sidang terbuka senat ULM dengan memasangkan jubah dan toga gelar kehormatan. “Pemberian gelar Dr HC bidang pertanian kepada Sahbirin melalui proses panjang dan tak mudah,” tutur Rektor ULM Prof Sutarto Hadi.

Ia mengakui perlu penguasaan di bidang pertanian dan tindakan yang membawa kemajuan pertanian. “Bahkan dengan upaya yang ada, Kalsel bisa surplus beras. Tindakan Gubernur yang mengonversi lahan rawa menjadi lahan pertanian, bukan hal mudah,” jelas guru besar FKIP ULM ini.

Sutarto menyebutkan, terobosan yang dilakukan oleh yang bersangkutan pada bidang pertanian sangat besar di saat masih bertopangnya di sektor pertambangan. “Sebagai daerah yang kaya dengan sumber daya alam, Kalsel sangat bergantung dengan sektor pertambangan. Namun, kebijakan Sahbirin di sektor pertanian membuat Kalsel tak lagi bergantung dengan pertambangan, beliau cukup berhasil selama ini,” tambahnya. 

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/10/29/protes-gelar-doktor-kehormatan-paman-birin-mahasiswa-aksi-di-gerbang-kampus-ulm/

Kumpulkan Pengurus Cabang NU Se-Kalsel, Nasrullah Tuding Kemenag Manfaatkan Kesempatan

AKSI menggalang dukungan untuk calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) jelang Muktamar ke-34 di Lampung pada 23-25 Desember 2021 mendatang, makin menguat.

INI setelah, tim sukses calon Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staqut atau Gus Yahya yang merupakan Katib Aam Syuriah dikabarkan mengumpulkan pengurus NU di Kalimantan Selatan di sebuah hotel berbintang.

Wakil Ketua PWNU Kalsel Nasrullah AR mengungkapkan upaya pengumpulan pengurus NU di Kalsel itu justru dilakoni pejabat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalsel.

“Kegiatan yang berlangsung di hotel mewah itu diinisiasi Kanwil Kemenag Provinsi Kalsel. Ini ada apa? Mengapa harus mengumpulkan pengurus NU saja, sepatutnya ormas lainnya seperti Muhammadiyah dan LDII pun diberlakukan hal sama,” ucap Nasrullah  AR kepada jejakrekam.com, Jumat (29/10/2021).

Bertajuk dengan dialog kerukunan internal umat beragama di Hotel Aria Barito pada 28-29 Oktober 2021 dinilai Nasrullah justru menunjukkan Kanwil Kemenag Provinsi Kalsel memiliki agenda terselubung. Ini karena, jaringan Kemenag diduga dimanfaatkan untuk mengakomodir para pendukung salah satu kandidat ketua umum.

“Saya heran secara pribadi kenapa itu dilakukan oleh Kemenag di tengah kodisi masyarakat yang lagi sulit. Ini jelas tidak etis,” cecar Sekretaris Umum MUI Kalsel ini.

Menurut dia, acara semacam itu bukan hanya sekali atau dua kali dihelat, tapi sudah sering dengan memanfaatkan fasilitas hotel berbintang. Sebelumnya, Nasrullah, pelaksanaan acara berskala Kalsel digelar di Hotel Rattan Inn Banjarmasin.

“Sangat jelas, kebijakan Kanwil Kemenag Provinsi Kalsel inis angat kontra dengan kondisi pembatasan kegiatan masyarakat yang masih diberlakukan di tengan pandemi Covid-19,” beber Nasrullah.

Mantan anggota DPRD Kalsel ini mengaku telah menelusuri apa hajat dari Kanwil Kemenag Kalsel hingga mengundang para ketua cabang NU kabupaten dan kota. Menurut dia, dirinya sebenarnya senang ketika Kanwil Kemenag Kalsel bisa menghimpun para pengurus NU dalam sebuah forum resmi.

“Namun, yang mencuat justru diduga pertemuan itu digunakan untuk kepentingan mobilisasi dukungan di Muktamar NU. Apalagi, kalau ada intervensi secara struktural, maka patut dikritisi apakah boleh program  Kemenag digunakan untuk kepentingan suksesi atau pergantian kepemimpinan ormas Islam?” kata Nasrullah.

Nah, kata dia, jika itu diperbolehkan, maka Kemenag Kalselpun harus memberi kesempatan serupa kepada ormas Islam lainnya. Ini agar NU tidak dituding memperalat Kemenag untuk kepentingan kelompok saja.

“Jika ini yang terjadi maka NU malah dirugikan dalam konteks pandangan masyarakat di ruang publik. Lebih-lebih kalau ada dugaan unsur melanggar hukum tentunya akan menjadi preseden buruk bagi NU. Untuk itu, jika ada, ya kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menelisiknya,” kata Nasrullah.

Nasrullah AR

Wakil Ketua PWNU Kalsel Nasrullah AR

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/10/29/kumpulkan-pengurus-cabang-nu-se-kalsel-nasrullah-tuding-kemenag-manfaatkan-kesempatan/

Usai Dilantik Walikota Banjarmasin, Staf Muda Bicara Pembangunan Kota Berbasis Budaya

SEMBILAN staf ahli dari kalangan muda atau generasi milenial Walikota Ibnu Sina telah dilantik saat perayaan Hari Sumpah Pemuda ke-93 di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin, Kamis (28/10/2021).

WALIKOTA Ibnu Sina menyebut dasar pembentukan dan pelantikan staf muda itu mengacu ke SK Walikota Banjarmasin Nomor 576 Tahun 2021 tentang penunjukan tenaga ahli staf ahli bidang hukum politik dan pemerintahan, bidang investasi dan kerjasama, bidang ekonomi dan pembangunan tahun 2021.

“Salah satu tugas pokok mereka adalah melaksanakan percepatan pencapaian visi dan misi Pemkot Banjarmasin. Tenaga ahli ini untuk sembilan bidang kerja sesuai dengan SK yang sudah diperwalikan dengan peraturan walikota, terkait tenaga ahli untuk percepatan pencapaian visi-misi Banjarmasin Baiman dan Lebih Bermartabat,” papar mantan anggota DPRD Kalsel dari Fraksi PKS ini.

Dengan keberadaan staf ahli, Ibnu berharap denyut pembangunan di ibukota Kalimantan Selatan dapat berjalan sesuai visi dan misi serta rencana yang telah dibuat.

“Jadi mereka akan menjadi mitra SKPD. Sehingga apapun yang kemudian diprogramkan bisa berjalan lancar. Intinya, tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan di Kota Banjarmasin,” tutur walikota dua periode ini.

Staf Muda Bidang Pendidikan, Seni dan Kebudayaan, Muhammad Budi Zakia Sani menyampaikan langkah strategis terkait pembangunan kota berjuluk seribu sungai ini.

Pelantikan staf ahli dari kalangan muda oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina di Hari Sumpah Pemuda. 
(Foto Rahim Arza)

Ia mengupayakan agar bersinergi dengan SKPD terkait secara kontinyu dan memberikan masukan-masukan positif terhadap program-program yang sudah ada. “Melakukan usulan-usulan program berdasar pada visi-misi Baiman 2,” ujar Zaki.

Zaki bilang, penguatan nilai budaya Banjar pada kehidupan masyarakat sangat perlu ditengah kemajuan kota saat ini.

“Merangkul seluruh aspek kalangan seniman lintas bidang, tanpa terkecuali membuka ruang bersama untuk saling bahu membahu mewujudkan Kota Banjarmasin yang berbudaya,” ucap Zaki kepada jejakrekam.com, Jum’at (29/10/2021).

Menurutnya, seni adalah identitas, serta kearifan lokal Banjar harus menjadi tuan rumah di tanah banyu Banjar sendiri. Sehingga, kata dia, masyarakat yang berbudaya akan memberikan sumbangan pembangunan yang positif bagi sebuah kota.

“Membangun sebuah kota yang berkerangka kebudayaan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, dan paling tidak ini adalah upaya lanjutan yang dapat dipercepat dengan keterbukaan semua untuk memiliki kesadaran budaya,” jelasnya.

Bagi Zaki, budaya Banjar saat ini harus lebih diperkuat sebagai identitas masyarakatnya. “Seribu sungai memiliki makna yang luas kekayaan seni budaya Banjar,” ucapnya.

Zaki berharap besar agar budaya saat ini terbangun baik, serta mampu melekat pada sendi-sendi ruang kehidupan masyarakat.

Staf Muda Walikota Banjarmasin

Staf Muda Walikota Banjarmasin saat berfoto bersama usai dilantik.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/10/29/usai-dilantik-walikota-banjarmasin-staf-muda-bicara-pembangunan-kota-berbasis-budaya/

Bongkar Kasus Pinjol Ilegal Di Kotabaru, Halaman Mapolda Kalsel Dihiasi Karangan Bunga

BELASAN karangan bunga menghiasi halaman Markas Polda Kalsel di Jalan S Parman, Kota Banjarmasin, Jum’at (29/10/2021).

KARANGAN bunga itu bentuk apresiasi sejumlah organisasi masyarakat, tokoh agama, perbankan, perusahaan swasta, hingga tokoh warga, atas pencapaian kepolisian yang berhasil membongkar kasus pinjaman online (pinjol) ilegal di Kabupaten Kotabaru.

Sebelumnya, pinjol ilegal di bawah PT Jasa Mudah Colletindo (JMC) digeledah Polres Kotabaru. Tiga tersangka diamankan, salah satunya warga negara asing (WNA) dan dua orang berstatus WNI.

Perusahaan ini mempekerjakan 35 operator yang menggunakan 90 unit komputer sebagai media bisnisnya. Modus yang digunakan perusahaan pinjol ini dengan memasang aplikasi. Berikutnya, calon nasabah digiring untuk melakukan pinjaman secara online.

Caranya, dengan memasukan empat nomor ponsel atau handphone (HP) orang terdekat. Nah, ketika pinjaman disetujui, maka uang yang diterima korban langsung dipotong 40 persen.  Sedangkan, utang tetap utuh 100 persen harus dibayar korbannya.

Dalam tempo waktu satu minggu lama pinjaman, korban sudah dikenakan bunga lima persen. Begitu pula selanjutnya. Ketika korban tidak bisa mengembalikan uang pinjaman, dari sini berawal teror. Para operator pun terus meneror para korban melalui empat nomor HP yang sudah diberikan sewaktu terjerat aplikasi pinjol.

Tak sedikit perusahaan Pinjol dan jaringannya menggunakan berbagai cara provokatif bahkan ilegal, dan melawan hukum demi mencari keuntungan dari masyarakat awam. 

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikhwanto mengatakan akan memberikan penghargaan kepada Kapolres Kotabaru AKBP Gafur Aditya Harisada Siregar, dan anggota yang berhasil mengungkap kasus yang meresahkan warga ini.

“Kalau perlu kami akan memberi masukan kepada pimpinan Polri di Jakarta untuk memberi penghargaan secara nasional. Saya sendiri akan memberikan penghargaan kepada mereka,” paparnya saat konferensi pers di Aula Bhayangkara Polda Kalsel, Jum’at.

Karangan bunga menghiasi halaman Mapolda Kalsel, Jum'at (29/10/2021).

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/10/29/bongkar-pinjol-ilegal-di-kotabaru-halaman-mapolda-kalsel-dihiasi-karangan-bunga/

KPK Cekal Bupati HSU Ke Luar Negeri, KAKI Nilai Ada Kemajuan Penyidikan Kasus OTT

TERHITUNG tiga kali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid resmi masuk pejabat yang dicegah tangkal (cekal) untuk berpergian ke luar negeri.

PENGAJUAN cekal terhadap bupati dua periode itu dimaksud untuk mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan suap dua proyek irigasi Banjang dan Kayakah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten HSU.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan komisi antirasuah telah melayangkan surat permintaan cekal untuk Bupati HSU Abdul Wahid ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI pada Kamis (7/10/2021) lalu.

“Benar, KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kumham RI untuk melakukan pelarangan ke luar negeri bagi Bupati HSU Abdul Wahid,” ucap Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (27/10/2021).

Jaksa KPK ini mengatakan pencekalan diberlakukan untuk tindakan pencegahan bagi Bupati HSU agar tak bisa ke luar negeri, sehingga lebih memudahkan proses pemeriksaannya. Saat ini, dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT), Abdul Wahid masih berstatus saksi untuk tiga tersangka.

“Jadi, ketika Bupati HSU ini masih berada di Indonesia akan lebih mudah untuk memeriksa dan bisa lebih kooperatif dalam proses penyelidikan,” kata Ali Fikri.

Sementara itu, Direktur Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel, Achmad Husaini menyambut langkah KPK memberi status cekal bagi Bupati HSU Abdul Wahid.

Menurut dia, pencekalan merupakan bagian dari proses penyelidikan sebuah perkara tindak pidana korupsi baik untuk saksi maupun tersangka.

Berdasar catatan Husaini, Bupati Abdul Wahid dalam kasus OTT Dinas PUPR HSU tercatat sudah tiga kali diperiksa. Pertama usai penggeledahan di ruang kerja kantor Bupati HSU hingga rumah jabatan di Amuntai.

Berikutnya, Abdul Wahid juga dipanggil sebagai saksi bersama puluhan saksi lainnya di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalsel di Banjarbaru. Terakhir, Wahid juga dipanggil menghadap penyidik KPK di Gedung Merah Putih Jakarta.

“Tentu saja, ini berkenaan dengan barang bukti yang ditemukan penyidik KPK  saat penggeledahan di Amuntai. Termasuk, fakta-fakta hukum hasil penyelidikan dan penyidikan kasus rasuah di proyek irigasi Dinas PUPR HSU,” kata alumni STIH Sultan Adam ini.

Seperti diwartakan, dalam operasi senyap bersandi Merah Putih pada Rabu (15/9/2021), KPK mengamankan 7 orang di lokasi. Mereka yang diamankan adalah Maliki (Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan HSU), Direktur CV Hanamas Marhaini dan Direktur CV Kalpataru Fachriadi. Termasuk, PPTK Dinas PU HSU, mantan ajudan Bupati HSU, Kasi di Dinas PUP HSU, serta orang kepercayaan Marhaini dan Fachriadi.

Bahkan, lima orang diboyong KPK ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan. Berdasar hasil OTT itu, diamankan dokumen beserta uang tunai sebesar Rp 345 juta. Perkara ini pun diawali dari perencanaan lelang dua proyek irigasi. Yakni, rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi rawa (DIR) Kayakah, Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan dengan HPS senilai Rp 1,9 miliar dan proyek rehabilitasi jaringan irigasi DIR Banjang, Desa Karias Dalam, Kecamatan Banjang senilai Rp 1,5 miliar.

Proyek milik Dinas PUPRP ini sempat dilelang dan ditayangkan di LPSE.  Namun, sebelum lelang, Maliki yang merupakan Plt Kepala Dinas PU HSU ini memberi syarat kepada Marhaini dan Fachriadi agar menyetor komitmen fee sebesar 15 persen.

Dalam proses lelang, proyek DIR Kayakah diikuti 8 perusahaan. Namun, hanya satu perusahaan yang menawar yakni CV Hanamas, hingga ditetapkan sebagai pemenang. Sedangkan, proyek satunya di DIR Banjang, terdapat 12 perusahaan yang mendaftar. Berikutnya, hanya dua perusahaan yang mengajukan tawaran, yakni CV Kalpataru dan CV Gemilang Rizki.

Hingga, proyek itu dimenangkan CV Kalpataru dengan nilai kontrak Rp 1,9 miliar. Begitu, seluruh proses administrasi selesai, diterbitkan surat perintah membayar (SPM) untuk pencairan uang muka. Nah, sebagian uang muka diduga diberikan Marhaini dan Fachriadi kepada Maliki.  Dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 170 juta dan Rp 175 juta, hingga KPK menggelar OTT.

Atas perbuatan itu, Marhaini dan Fachriadi selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 KUHP.

Sementara, sebagai penerima, Maliki ditetapkan tersangka melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Tipikor Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2021 jo Pasal 64 KUHP jo Pasal 65 KUHP. Demi keperluan penyidikan, Maliki pun ditahan di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan, Marhaini disel di Rutan KPK Gedung Merah Putih dan Fachriadi di Rutan KPK Kavling C1.

Bupati HSU Abdul Wahid

Bupati HSU Abdul Wahid usai diperiksa di KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/10/27/kpk-cekal-bupati-hsu-ke-luar-negeri-kaki-nilai-ada-kemajuan-penyidikan-kasus/

Wacana Reduksi SIP, Karpet Merah Oleh Regulator Menjadi Kenyataan?

Oleh: Abd. Halim,dr.SpPD.SH.MH. MM. FINASIM.CMed.CLA.cAdv.CMCHt.

WACANA mereduksi surat izin praktik (SIP) dokter dan tenaga kesehatan (nakes) menjadi satu, terus bergulir dan mendapatkan tanggapan yang beragam. Baik pro maupun yang kontra. Berbagai sudut pandang terhadap wacana ini disampaikan dan mengkristal.

INI menyusul sikap penolakan dokter sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) seperti disampaikan dalam acara diskusi mingguan pada 24 Oktober 2021, berkenaan 71 HUT IDI oleh Forkom IDI Wilayah dan cabng seluruh Indonesia yang diiniasi oleh IDI Wilayah Riau. Acara ini diikuti lebih dari 1.000 partisipan.

Karpet Merah Regulasi

Sesuai dengan regulasi yang masih berlaku sampai sekarang baik dalam tingkat UU dan peraturan dibawahnya yaitu UU 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang merupakan lex specialis bagi dokter dan dokter gigi dan juga PMK Nomor 2052 Tahun 2011 bahwa setiap dokter dan dokter gigi berhak memiliki maksimal SIP di 3 tempat praktek dan apabila diperlukan oleh Dinkes provinsi dapat diberikan Surat Tugas yang berfungsi sebagai SIP tempat keempat dan atau seterusnya sesuai kebutuhan pelayanan terhadap spesialisasinya.

Namum wacana mereduksi jumlah SIP telah dilakukan kajian dan diskusi yang mendalam dari pemangku kebijakan yaitu Kemenkes dan salah satu pusat pendidikan hukum kesehatan. 

Dari diskusi awal dipaparkan beberapa alasan antara lain adalah maldistribusi dokter baik dokter umum maupun dokter Spesialis, terkonsentrasi dokter spesialis di kota kota besar dan sedang, ketimpangan kualitas layanan oleh dokter dokter di RS Pemerintah yang merupakan tugas utama bagi dokter PNS di RS tersebut dimana dokter PNS lebih mengutamakan dan lebih terkenal pelayanan di RS Swasta yang merupakan SIP kedua dan atau ketiga.

Juga telah menjadi rahasia umum pada daerah tertentu terjadi moratorium dan sulit masuknya dokter spesialis yunior atau pindahan dari daerah ke kota tersebut karena sudah diisi dan dikavling dengan tiga SIP dokter terdahulu dan atau senior.

Ada juga analisis liar dari adanya wacana ini adalah untuk memuluskan program rezim ini untuk mempermudah masuknya dokter asing bisa menjalankan praktik kedokteran dan kemudahan pendirian RS dan FK asing di Indonesia serta mewujudkan wisata medis.

Dengan alasan alasan di atas maka para pengusung wacana tersebut sebenarnya sudah terlihat beberapa tahun yang lalu. Yaitu, ketika mulai diobok-oboknya UU 29 Tahun 2004 pada pasal-pasal yang berkenaan dengan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yaitu polimik penetapan dan pengangkatan anggota KKI yang dinilai IDI melanggar UU tersebut.

Bahkan, sampai digugat Keppresnya di PTUN namun akhirnya kandas. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang juga menyasar UU Rumah Sakit sehingga diterbitkan PP Nomor 47 Tahun 2021 tentang perumahsakitan.

Pada pasal tentang persyaratan pendirian rumah sakit bahwa sumber daya manusia (SDM) dokter wajib berstatus tenaga tetap dan bekerja purnawaktu. Pada kondisi tertentu bisa mengangkat dokter tidak tetap tapi dengan perjanjian antara para pihak dengan isi kontrak yang mengikat secara hukum.

Bagi dokter ASN juga telah diterbitkan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang ASN  dan PP Nomor 17 Tahun  2020 tentang Manajemen ASN dan PP Nomor  94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Disebutkan bahwa seorang ASN (dokter) wajib mematuhi aturan tersebut termasuk jam kerja ASN dan kesedian ditempatkan dimanapun di seluruh Indonesia.

Aturan-aturan di atas bisa sebagai karpet merah untuk memaksakan pemberian SIP satu tempat bagi dokter ASN yang bekerja dan ditempatkan di RS atau fasilitas kesehatan (faskes) pemerintah.  Sedangkan bagi dokter yang bekerja di RS atau faskes swasta bisa dipaksakan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dan Perjanjian Kontrak Kerja para pihak.

Saat ini, di DPR telah disiapkan RUU Praktik Kedokteran (Pradok) sebagai pengganti UU Nomor 29 Tahun 2004. Kalau membaca draf yang beredar dari hasil pembahasan pada September dan Oktober 2020, terutama di Pasal 37 tentang SIP masih tertera seorang dokter maksinal mempunyai tiga SIP termasuk di dalamnya untuk praktik telemedicine dan SIP tidak berbasis tempat praktik lagi, tapi berbasis wilayah kota/kabupaten dimana SIP itu diterbitkan oleh pemda bukan oleh kepala dinas kesehatan.

Namun kita IDI tetap harus waspada dan mencermati pembahasan RUU Pradok ini selanjutnya. Dan, tidak menutup kemungkian dan tidak mustahil akan ada perubahan mendasar dari regulasi SIP ini apalagi adanya indikasi kekuatan luar dan kuat yang menghendaki reduksi SIP menjadi satu tempat.

Pengurus Besar IDI pun perlu membentuk tim ad hoc yang khusus mengawal ini dan juga menyampaikan sikap resmi penolakan wacana reduksi ini.

Filosofi  Diberikan SIP Dokter Lebih dari Satu untuk Pelayanan atau Kesejahteraan Dokter?

Sebelum UU 29 Tahun 2004 dan PMK 542 Tahun 2007, jumlah SIP maksimal yang bisa diterbitkan seorang dokter adalah lima SIP. Nah, setelah diundangkanya UU 29 Tahun 2004, maka batas maksimal SIP yang bisa diterbitkan oleh dinas kesehatan adalah tiga SIP. Apabila diperlukan layanan spesialisasi tertentu masih diperlukan di tempat lain bisa diterbitkan Surat Penugasan dari Kadinkes Provinsi sebagai pengganti SIP dan berlaku untuk satu tahun.

Dinas Kesehatan memiliki kewenangan yang diberikan oleh Permenkes 2052/2011 untuk memberikan SIP atau tidak memberikan SIP kepada dokter. Kebutuhan pelayanan kesehatan ditentukan berdasarkan rasio-rasio keseimbangan yang meliputi :

                1.            Rasio jumlah fasilitas kesehatan berbanding jumlah penduduk

                2.            Rasio tenaga dokter berbanding jumlah penduduk

Penjelasan dari Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perumahsakitan ” Penyediaan Rumah Sakit didasarkan pada perhitungan rasio tempat tidur dan jumlah penduduk” Dan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 tahun 2016 terdapat rasio-rasio yang digunakan sebagai berikut :

                1.            Rasio Tenaga Dokter per penduduk adalah 1 : 2500

                2.            Rasio Tenaga Dokter Spesialis per penduduk adalah 1 : 16.000

                3.            Rasio Puskesmas terhadap penduduk adalah 1 : 16.000

                4.            Rasio Puskesmas Pembantu terhadap penduduk adalah 1 : 1.500

                5.            Rasio ketersediaan tempat tidr Rumah sakit per satuan penduduk adalah 1 : 1000

                6.            Rasio tenaga dokter per satuan penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga dokter berbanding jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, rasio idealnya adalah 1 : 2.500

                7.            Rasio tenaga Dokter Spesialis per satuan penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga dokter spesialis berbanding jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, rasio idealnya adalah 1 : 16.000.

Kebutuhan dokter untuk setiap rumah sakit berbeda-beda. Itu tergantung tipe atau kelas dari masing-masing rumah sakit. Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan juga dalam PP 47 Tahun 2021 yang merupakan PP dari UU No 11 tahun 2020 Cipta Kerja (OBL). ada empat tipe rumah sakit yakni tipe A, B, C, dan D.

Rumah sakit tipe C, misalnya, butuh minimal 9 dokter umum untuk pelayanan medis dasar. Selain itu, perlu minimal 2 dokter gigi umum, 2 dokter spesialis pelayanan medis dasar, 1 dokter spesialis pelayanan medis penunjang, dan 1 dokter gigi spesialis. Sementara, untuk rumah sakit tipe B, butuh minimal 12 dokter umum, 3 dokter gigi umum, 3 dokter spesialis pelayanan dasar, 2 dokter spesialis pelayanan medis penunjang, 1 dokter spesialis pelayanan medis spesialis, 1 dokter spesialis pelayanan medis subspesialis, dan 1 dokter gigi spesialis.

Secara filisofi penerbitan SIP dokter / dokter gigi oleh pejabat yang berwewenang adalah berbasis kebutuhan pelayanan dokter kepada masyarakat yang mana masih timpangnya ratio dokter di daerah daerah baik di pulau jawa yang jumlah penduduknya banyak dan padat.

Apalagi di luar Pulau Jawa yang pada saat diundangkan UU Pradok, pendidikan dokter dan dokter spesialis terpusat di Jawa dan hanya beberapa di Sumatera dan Sulawesi. Begitu pula, jumlah Fakultas Kedokteran (FK) masih terbatas.

Adapun kondisi saat ini, menurut Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kemenkes Usman Sumantri mengatakan Indonesia saat ini mengalami surplus tenaga kesehatan khususnya profesi dokter. Sementara di sisi lain, ia mengaku ada persoalan pada pendistribusiannya dokter di Indonesia.

Oleh sebab itu sebagai langkah yang tepat, ia mengaku Kemenkes bersama Kemenristekdikti sudah sepakat untuk mengendalikan lulusan dokter pada Fakultas Kedokteran yang ada saat ini.

“Tahun ini lulusan FK saja sudah 12.000, jadi Kemenristekdikti sudah membatasi jumlah lulusan dari FK, FK jadi dikuotakan,” ujarnya di Jakarta Selatan, Jumat (5/4/2019).

Menurutnya, total 12.000 dokter lulusan FK tersebut berasal dari 78 FK yang ada, dari total 89 FK yang ada di Indonesia.

“Kalau semuanya memproduksi, bayangkan jumlahnya. Makanya dikuotakan supaya tidak terlalu banyak dan kualitasnya semakin bagus,” ujarnya. Sementara itu, untuk mengatasi pendistribusian tenaga kesehatan (nakes) yang tidak proprosional karena hanya menumpuk di satu titik saja.

Padahal sebelumnya, pada saat HUT IDI ke 62 (sembila tahun yang lalu ) dr Slamet Budiarto SH MHkes selaku Sekjen PB IDI saat itu pernah menyatakan bahwa program pemerintah untuk membatasi pendirian Fakultas Kedokteran didukung Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Bahkan tidak hanya membatasi pendirian Fakultas Kedokteran baru, IDI memandang bila perlu Fakultas Kedokteran yang sudah ada dan tidak berkualitas ditutup saja.

”Sekarang banyak Fakultas Kedokteran yang akreditasi C. Mau tidak mau bukan hanya dibatasi tetapi yang sudah berdiri kalau tidak berkualitas ditutup saja,” kata dr Slamet Budiarto SH M.Kes, Sekjen PB IDI kepada Lombok Post (Grup JPNN), Minggu (14/10) di Mataram.

Menurut dr Slamet, perbandingan jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah dokter anggota IDI sebenarnya sudah memadai. Munculnya fakultas-fakultas kedokteran yang baru dikhawatirkan hanya menambah jumlah lulusan tetapi mutunya kurang terjamin. Jumlah dokter anggota IDI saat ini sudah mencapai 110.000 orang. Terdiri dari 85 ribu dokter umum dan 25 ribu dokter spesialis. Ratio kebutuhan dokter terhadap jumlah penduduk adalah 1:3.000. Artinya satu dokter melayani 3.000 penduduk.

”Kalau penduduk Indonesia 230 juta jiwa, berarti kebutuhan dokter sudah cukup. Cuma penyebarannya yang belum merata,” kata dr Slamet. Ia mengharapkan pemerintah untuk memperhatikan tenaga dokter dengan memberi reward dan penghargaan. Memperhatikan jenjang karier mereka yang bertugas di daerah terpencil atau di desa-desa. Kalau tidak, dokter akan tetap enggan ke desa, karena dari segi financial tinggal di kota jauh lebih menjanjikan.

Seperti dikutip tirto.id tanggal 14 maret 2019 Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Daeng Mohammad Faqih mengatakan persoalan pemerataan tenaga medis khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masih menjadi persoalan sampai dengan saat ini.

Terutama di wilayah seperti NTT, Papua, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. Padahal menurutnya, jika menggunakan rasio perhitungan dari World Health Organization yakni 1:2500 (1 dokter untuk 2500 jiwa), dengan jumlah dokter yang berada dalam catatan IDI sebanyak 172 ribu, dan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 265 jiwa per 2018 lalu. Menurutnya sudah terpenuhi kebutuhan dokter yang ada hingga wilayah-wilayah terpencil sekalipun.

“Tapi persoalannya terletak didistribusinya yang tidak rata. Banyak menumpuk di kota besar, Jakarta, Medan, dan lainnya,” ujarnya kepada Tirto, Kamis (14/3/2019).

Melihat jumlah tenaga medisnya sudah tercukupi namun masih adanya wilayah yang belum terjangkau tangan dokter, Faqih menilai masalah ini karena belum terjaminnya insentif bagi para dokter tersebut, agar mau bekerja di daerah-daerah. Dalam konteks ini, menurutnya pemerintah daerah dengan otonomi yang ada sebetulnya berkewajiban menjaga ketersediaan dokter di masing-masing daerahnya.

Selain insentif gaji, menurut Faqih, ada hal yang perlu diperhatikan lagi. Terkait dengan jaminan rasa aman, jaminan kesehatan, dan jaminan pengembangan bagi keluarga dokter. Faqih juga menjelaskan, ada kekhawatiran para dokter yang bekerja di daerah dengan insfrastuktur pendidikan yang belum memadai, bagaimana nasib anak-anak mereka.

Hal semacam ini yang menurut Faqih perlu diperhitungkan, memang caranya tidak dengan pemerintah membangun sekolah yang sesuai dengan kualitas kota, sebab hal tersebut memakan waktu proses yang panjang.

“Tapi bisa juga dijamin dengan insentif transportasi untuk aktifitas pendidikan keluarga si dokter, Kalau tidak dipikirkan, dokter akan terbebani dan akhirnya memutuskan untuk kembali, tidak bekerja di wilayah terluar itu lagi. Bagi saya itu manusiawi,” pungkasnya.

Penulis mengingat kembali bahwa secara autran perundangan tentang penertiban SIP saat ini seorang dokter berhak mendapatkan maksimal 3 SIP di 3 tempat praktek . Yang filisofi awalnya adalah untuk memberikan maksimal pelayanan kesehatan dan keahliannya kepada masyarakat di tiga titik pelayanan dan ini pun secara ekonomi akan meningkatkan penghasilan dan kesejahteran dokter.

Pengusung reduksi SIP satu tempat dalam bentuk monoloyalitas dokter terhadap RS atau faskes bahwa dengan menjamin  pemberian gaji dan insintif serta jasa medis dokter besaran sudah memenuhi harapan dokter yang bersangkutan sehingga dokter tersebut fokus memberikan pelayanan terbaik bagi masyararakat yang berobat ke RS atau faskes tersebut dan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan dokter dan hidupnya RS.

Penulis adalah Dokter Ahli Utama RSDI Banjarbaru/ KUHM

Candidat Doktor Ilmu Hukum UNISSULA

Mediator Non Hakim Bersertifikat MA

Anggota Kongres Advokat Indonesia dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Ketua Bidang Advokasi Medikolegal PAPDI Cabang Kalsel. Anggata Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) dan Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia  (APDHI).

Wakil Ketua Komite Etik dan Hukum RSDI Banjarabru

Pengurus Pusat PERDAHUKKI Bidang Ilmiah, Diklat dan Pengembangan SDM

Anggota Perhimpuman Profesi Mediator Indonesia

Ketua Harian Perkumpulan Profesional Hypnoterapy Indonesia

Paktik

ilustrasi alat kedokteran

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/10/30/wacana-reduksi-sip-karpet-merah-oleh-regulator-menjadi-kenyataan/

Dari Renang Hingga Futsal, Forum OSIS Banjarmasin Gelar Pekan Olahraga

PROGRAM kerja (Proker), Departemen Minat dan Bakat Organisasi Tingkat Pelajar, Forum Osis Banjarmasin (FOB) menyelenggarakan pekan olahraga bulanan, di Borneo Indoor Futsal Banjarmasin, Minggu (24/10/21).

UNTUK ragam atau cabang olahraga sendiri bebas tetapi juga meliat dan menyesuaikan situasinya.  Terlaksana sejak bulan lalu, ada renang, dan rencananya untuk bulan ini bulu tangkis dan futsal.

Karena untuk hari Minggu kondisi lapangan bulu tangkis padat oleh masyarakat umum yang berolahraga maka, untuk cabang bulu tangkis ini ditiadakan dan difokuskan ke olagraga futsal saja.

“Mungkin bulan depan maunya badminton, terus kalau bulan depanya lagi bisa basket dan seterusnya bebas,” kata Ketua Umum Forum Osis Banjarmasin, Azizah disela kegiatan.

Kegiatan ini lanjut dia, dipelopori bidang minat bakat dan kewirausahaan dengan tujuan mempererat tali silaturahmi antar Osis di Banjarmasin.

Pesertanya pun memang dari anggota internal Forum Osis Banjarmasin sendiri, mengingat sebelumnya FOB adalah organisasi yang mengumpulkan OSIS  Banjarmasin, di tingkat SMA/sederajat.

Tak hanya itu, pihaknya pun sempat mengundang OSIS disekolah lain, juga pengurus ekskul terkait.

Kemudian, turut berpartisipasi  diantaranya, SMKN 1 Banjarmasin dan SMKN 5 Banjarmasin, termasuk sebelumnya juga sempat mengundang SMAN 2 Banjarmasin. Tetapi dikarenakan beberapa kendala mengharuskan sekolah terkait tidak dapat berhadir.

“Kemarin juga sempat mengundang SMAN 2 Banjarmasin, mungkin karena berhalangan hadir jadi hanya ada 2 sekolah saja” jelas Azizah.  

Siswi SMKN 1 Kelas 12 ini membeberkan bahwa kegiatan berpatok pada agenda bulanan.

Pekan olahraga ini juga diusahakan digelar ditiap bulan. Kecuali jika FOB ada kegiatan lain maka bisa digelar 2 bulan sekali termasuk menyesuaikan anggaran.

Selain untuk meningkatkan imunitas tubuh disituasi pandemi sekarang,  Bendahara Osis SMKN 1 ini juga menambahkan, pihaknya turut memanfaatkan momen yang jarang ini untuk sekolah memiliki hubungan yang dekat, akrab dan nyaman supaya bermanfaat buat kemudian hari dalam hubungan berinteraksi sesama sekolah sekolah terlibat.

“Sekiranya setiap sekolah memiliki hubungan yang dekat, akrab dan nyaman ketika ingin mengadakan kegiatan, sharingg atau bertemu dan menambah relasi disekolah lain,” pungkasnya.

Usai Kegiatan Futsal, Forum Osis Banjarmasin Melakukan Foto Bersama

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2021/10/25/dari-renang-hingga-futsal-forum-osis-banjarmasin-gelar-pekan-olahraga/

Re-post by MigoBerita / Sabtu/30102021/10.41Wita/Bjm