Migo Berita - Banjarmasin - Imam Besar FPI KalSel pun dukung GAMBUT RAYA. Judul ini bukan dikarenakan FPI (Front Pembela Islam) sudah jadi organisasi terlarang seperti ormas terlarang HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), akan tetapi memberikan fakta kepada Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa jejak-jejak organisasi terlarang tersebut masih ada , bahkan bisa menyusup kemana saja. Jadi semua warga Banua Banjar harus waspada, jangan sampai KalSel yang Damai akan dikira menjadi "Pendukung" ormas terlarang di Tanah Air NKRI Harga Mati ini. Baca hingga tuntas kumpulan artikel ini , agar tidak gagal paham. (pic diatas ditake from : https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=FPI+KALSEL#cobssid=s)
Imam FPI Kalsel Habib Zakaria Berbagi Kebahagiaan Idul Adha Bersama Warga Gang Dua Sekawan
BANJARBARU, klikkalsel.com – Imam Front Pembela Islam (FPI) Kalimantan Selatan (Kalsel), Habib Zakaria Bahasyim melaksanakan ibadah kurban Idul Adha 1441 Hijriyah bersama warga Gang Dua Sekawan, bersama jemaah Majelis Taklim dan Dzikir Anwarul Mustofa Liang Anggang, Banjarbaru, Sabtu (1/8/2020).
Habib Zakaria mengatakan, sudah sepatutnya sesama umat muslim saling berbagi kebahagian terlebih di momentum hari raya kurban ini. Menurutnya, pemilihan tempat penyembelihan hewan kurban di pemukiman berdirinya majelis taklim dan dzikir yang ia pimpin sejak satu tahun lalu sudah sepantasnya digelar.
“Dan memang sekitar komplek ini tak ada yang berkurban pada tahun ini. Ada pun niatan untuk kurban sebenarnya dari tahun kemarin, cuman bisa dilaksanakan tahun ini dan tahun ini,” tuturnya.
Habib Zakaria menambahkan, daging penyembelihan satu ekor sapi dan kambing akan dibagi rata untuk warga sekitar majelis. Ia berharap, jumlah hewan kurban Idul Adha tahun depan lebih banyak sehingga pembagian daging dapat dilakukan lebih luas.
Salah satu tokoh warga setempat, Zainal Abidin mengatakan dengan hadirnya Majelis Taklim dan Dzikir Anwarul Mustofa sangat membawa manfaat baik dari ilmu agama yang didapat dan nilai Ukhuwah Islamiyah.
Ia pun juga berharap majelis yang digelar setiap Sabtu malam tersebut, semakin ramai dan berdampak pula terhadap pelaksanaan ibadah hewan kurban kedepannya.
“Alhamdulillah dengan adanya kurban di sini membuat masyarakat senang sekali. Mudah-mudahan tahun depan ada penyembelihan hewan kurban lagi,” pungkasnya.(rizqon)
Editor : Amran
Sumber Utama : https://klikkalsel.com/imam-fpi-kalsel-habib-zakaria-berbagi-kebahagiaan-idul-adha-bersama-warga-gang-dua-sekawan/
Jadi Senator Kalsel, Habib Zakaria Bahasyim Ingin Duduk di Komite III DPD RI
PELANTIKAN 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan serentak digelar pada 1 Oktober 2019 mendatang di Senayan, Jakarta. Ada empat senator Kalsel termasuk di dalamnya akan turut dilantik mengisi kursi parlemen nasional.
ADA tiga petahana yang menyabet kursi senator mewakili Kalsel, yakni Habib Abdurrahman Bahasyim alias Habib Banua selaku peraih suara terbanyak. Kemudian, Gusti Farid Hasan Aman dan Habib Hamid Abdullah, yang sebelumnya juga terpilih di Pemilu 2014.
Satu kursi diisi pendatang baru, Habib Zakaria Bahasyim yang mampu mengoleksi 249.982 suara dalam laga perebutan kursi senator Kalsel di Pemilu 2019 lalu.
“Saat maju mencalon jadi anggota DPD RI, saya tidak pesimis namun juga tidak pula optimistis. Ya, mengalir begitu saja, kalau dipilih masyarakat Kalsel, alhamdulillah, jika tidak ya tidak apa-apa,” ucap anggota DPD RI terpilih Habib Zakaria Bahasyim kepada jejakrekam.com di Banjarmasin, Kamis (12/9/2019).
Imam Daerah Front Pembela Islam (FPI) Kalsel ini mengakui saat ini tengah menunggu masa pelantikan bersama 135 anggota DPD terpilih hasil Pemilu 2019 pada 1 Oktober mendatang di Jakarta.“Jika nanti sudah dilantik resmi, saya berencana duduk di Komite III DPD RI. Ini sesuai dengan misi saya di lembaga DPD RI yang membidangi pendidikan, agama, kebudayaan dan lainnya,” kata Habib Zakaria Bahasyim.
Dia mengemuka tertarik berjuang di DPD RI untuk agama yang dianutnya serta penguatan syariat Islam agar Banua lebih maju lagi dan berkah. Bagi Habib Zakaria Bahasyim, sinyalemen keberadaan lembaga DPD hanya ban serep DPR RI itu harus bisa dipatahkan dengan menguatkan fungsinya sebagai penyeimbang di sistem tata negara Indonesia.“Sekarang itu bisa ditanyakan kepada pemerintah, maunya apa? Kalau suara DPD RI tidak didengarkan atau tidak berfungsi? Lebih baik dibubarkan saja, karena pemilihan para senator ini tentu tak sedikit dana yang dikucurkan pemerintah untuk membiayainya dalam Pemilu 2019 lalu,” tutur Habib Zakaria Bahasyim.
Menariknya, Habib Zakaria Bahasyim yang kesehariannya mengenakan busana gamis tetap dipertahankan. Namun, saat pelantikan, Habib Zakaria memastikan tetap mengenakan stelan jas nasional, namun akan dibalut dengan kopiah haji atau putih.
“Kalau seadainya tidak dibolehkan, saya akan lepas dan tidak akan mengenakan songkok. Sebab, kopiah haji juga menjadi bagian dari kultur yang ada di Indonesia,” kata Habib Zakaria.
Apakah Anda akan mengundurkan diri sebagai Imam Daerah FPI Kalsel? Habib Zakaria mengatakan semua tergantung keputusan Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab, karena dirinya langsung diangkat sang pemimpin tertinggi ormas Islam ini.“Sebenarnya, ada kans dari Habib Mahdi Bin Yahya (Ketua FPI Kalsel) bisa menggantikan saya. Tapi, ya itu tadi, Habib Mahdi juga sekarang menjadi anggota DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS) dari Gerindra. Makanya, semua saya serahkan kepada Imam Besar FPI,” pungkasnya.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2019/09/08/jadi-senator-kalsel-habib-zakaria-bahasyim-ingin-duduk-di-komite-iii-dpd-ri/
Senator Kalsel Habib Zakaria Bahasyim Dukung Gambut Raya Jadi Kabupaten Baru
SENATOR Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Kalimantan Selatan, Habib Zakaria Bahasyim mendukung pemekaran Gambut Raya terpisah dari Kabupaten Banjar menjadi daerah otonomi baru (DOB).
“LUAS wilayah Kabupaten Banjar itu memang pantas dan layak untuk dimekarkan lagi. Saya rasa tidak ada masalah jika nanti enam kecamatan bergabung ke Kabupaten Gambut Raya menjadi daerah otonomi baru,” ucap anggota Komite III DPD RI, Habib Zakaria Bahasyim kepada jejakrekam.com, Kamis (6/1/2022) malam.
Menurut Zakaria, keinginan masyarakat di enam kecamatan untuk bergabung membentuk Kabupaten Gambut Raya yakni Beruntung Baru, Tatah Makmur, Kertak Hanyar, Aluh-Aluh, Sungai Tambuk dan Gambut, patut diperhatikan kabupaten induk. Nah, jika nanti gol terbentuk menjadi kabupaten baru terdiri dari 6 kecamatan, 84 desa dan 6 kelurahan.
“Kalau tidak mau dimekarkan, berarti Pemerintah Kabuapten Banjar itu terlalu serakah. Kenapa juga harus dipertahankan dengan cakupan wilayah yang terlalu luas seperti itu,” kata Imam Daerah Front Pembela Islam (FPI) Kalsel ini.Sebagai senator Banua yang duduk di komite bidang pendidikan, agama, kebudayaan, kesehatan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, ekonomi kreatif, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk mengakui pernah mengalami kondisi yang dialami warga di pinggiran Kabupaten Banjar.
“Dari hasil reses ke Aluh-Aluh, termasuk Kuin Kecil, saya mendengar langsung keluhan masyarakat karena terlalu jauh untuk berurusan ke Martapura, ibukota Kabupaten Banjar. Mestinya orang-orang di atas (elite) terutama di pemerintahan daerah dan DPRD harus berpikir jernih. Khususnya Bupati Banjar (Saidi Mansyur) dan semuanya,” beber Zakaria.
Dia mengingatkan jangan sampai ada kesan keinginan lebih menguasai wilayah. “Janganlah seperti itu, lepaskan saja jika lebih bagus. Walau ada unsur elite di dalamnya tidak ada masalah. Itu bagus kok, demi kemajuan masyarakat untuk memekarkan wilayah,” kata Zakaria.Dalam pandangan Zakaria, memang ada unsur elite politik dan lainnya yang justru bisa lebih bagus untuk daerah pemekaran baru. Utamanya, dalam tahap lobi dan langkah politik lainnya bisa menjadi bagus. “Bagi saya, tidak ada masalah jika ada elite politik yang mengusulkan itu. Tidak perlu dipermasalahkan,” ucapnya.
Zakaria mengatakan fungsi DPD RI memang dilibatkan dalam menggodok usulan pemekaran DOB, meski pun kewenangan ada di Komite I membidangi otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah serta pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah.“Saat ini, saya memang duduk di Komite III DPD RI mewakili Kalimantan Selatan. Namun, secara pribadi saya setuju dan mendukung pemekaran wilayah Gambut Raya,” tegas Zakaria.
Mengenai pernyataan Ketua DPRD Banjar dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rofiqi yang mengaitkan setiap keputusan penting harus melibatkan kalangan ulama di Kota Serambi Mekkah, Habib Zakaria Bahasyim angkat bicara.“Untuk melibatkan para alim ulama lebih baik setelah pemekaran (Gambut Raya) itu berhasil. Baru kita melibatkan ulama terkhusus di Martapura. Tentu kita memohon doa para alim ulama agar kabupaten baru itu bisa berkembang dan maju,” tandas Zakaria.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/01/08/senator-kalsel-habib-zakaria-bahasyim-dukung-gambut-raya-jadi-kabupaten-baru/
Golkan Gambut Raya, Ketua DPRD Kalsel Supian HK Sebut Sudah Kontak Pejabat Kemendagri
MANTAN Penjabat Gubernur Kalimantan periode 18 Februari-25 Agustus 2021, Syafrizal ZA yang merupakan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dikabarkan juga menyetujui pemekaran Gambut Raya.
FAKTA itu diungkap Ketua Umum Panitia Penuntutan Pemekaran Gambut Raya, H Supian HK kepada jejakrekam.com, Minggu (9/1/2022). Bahkan, Ketua DPRD Kalsel ini mengklaim Gubernur Sahbirin Noor alias Paman Birin sebenarnya juga telah merestui pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Gambut Raya terpisah dari induknya, Kabupaten Banjar.
“Untuk keputusan politik di tingkat Provinsi Kalsel, saya rasa tidak ada masalah. Paman Birin juga sudah menyetujuinya,” kata Supian HK.
Sekretaris DPD Partai Golkar Kalsel ini memastikan jika nantinya dokumen pengusulan pemekaran Gambut Raya menjadi DOB di Provinsi Kalsel telah lengkap, akan segera diajukan ke Jakarta.
“Saya juga telah mengontak Pak Safrizal ZA yang siap membantu untuk usulan pemekaran DOB Gambut Raya. Nah, jika dokumennya lengkap pada Januari 2022 ini, akan kami serahkan ke Kemendagri,” ucap Supian.
Mengenai sumber dana untuk menggolkan pembentukan Kabupaten Gambut Raya terdiri dari enam kecamatan yakni Tatah Makmur, Kertak Hanyar, Beruntung Baru, Aluh-Aluh, Sungai Tambuk dan Gambut, lagi-lagi diklaim Supian telah direspon Pemprov Kalsel.“Pemprov Kalsel sudah membuka tangan, bahkan ikut menganggarkan dana riset. Terbukti, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalsel juga telah melakukan penelitian mengenai kelayakan pembentukan DOB Gambut Raya,” papar Supian.
Menurut dia, dua kali penelitian yang dilakukan para akademisi tergabung dalam Pusat Studi Kebijakan Publik dimotori Dr Taufik Arbain bersama tim peneliti merupakan olah kerjasama antara Pemprov Kalsel bersama Panitia Penuntutan Pembentukan Gambut Raya, hingga dialokasikan dalam APBD murni 2021 lalu.
“Biaya untuk dua kali penelitian itu merupakan dana patungan. Berbeda dengan usulan DOB Tanah Kambatanglima di Kabupaten Kotabaru baru melakukan kajian. Dana untuk riset pemekaran usulan kabupaten baru di Kotabaru itu akan dianggarkan Pemprov Kalsel pada APBD Perubahan 2022 mendatang,” urai Supian.Dengan diserahkan hasil penelitian dari tim akademisi ULM ke Bupati Banjar Saidi Mansyur di Martapura, beberapa waktu lalu, Supian mengatakan pihaknya hakkul yakin langkah untuk pembentukan Gambut Raya sebagai kabupaten baru bisa gol.
“Sangat jelas dari hasil kajian itu dengan adanya pemekaran Gambut Raya terpisah dari Kabupaten Banjar berdampak positif baik bagi daerah otonomi baru maupun kabupaten induknya. Jadi, tidak akan membenani kabupaten induk,” tegas Supian.Berdasar data usulan DOB per 5 April 2021 di Kemendagri, dari rekapitulasi ada 15 usulan provinsi, 140 usulan kabupaten dan 23 kota. Menariknya, dalam data itu, justru di Kalimantan Selatan tidak ada usulan baik pemekaran provinsi, kabupaten maupun kota dari 178 usulan.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/01/10/golkan-gambut-raya-ketua-dprd-kalsel-supian-hk-sebut-sudah-kontak-pejabat-kemendagri/
Dipegang Plt, Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin Nilai Kinerja Pemkot Terkesan Amburadul
KETUA Komisi III DPRD Banjarmasin Muhammad Isnaini mengakui gara-gara banyak posisi lowong khususnya pejabat eselon II yang menduduki posisi kepala dinas, membuat kinerja dewan turut terpengaruh.
“BAYANGKAN saja, setiap kali rapat dengar pendapat, rapat kerja hingga rapat anggaran yang melibatkan pihak pemerintah kota, selalu menjadi kendala saat pengambilan keputusan strategis,” ucap Muhammad Isnaini dalam Refleksi Akhir Tahun 2021 dan Menyongsong Asa Baru gelaran jejakrekam.com di Kafe 99 Trisakti, Banjarmasin, Sabtu (1/1/2022).
Dia mencontohkan mitra kerja komisi yang membidangi infrastruktur dan pembangunan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub) serta jabatan yang berhubungan dengan belanja langsung, masih lowong akibat ditinggal pejabat yang pensiun.
“Tiap kali yang datang ke RDP atau rapat kerja, hanya diwakili kepala bidang atau pelaksana tugas kepala dinas. Ini jelas repot, ketika ada keputusan strategis yang ingin diambil bersama DPRD Banjarmasin,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Banjarmasin ini.
Padahal, menurut Isnaini, porsi anggaran belanja langsung dalam APBD Banjarmasin tiap tahun cukup besar yang dikelola Dinas PUPR, DLH, Dishub dan lainnya.“Ambil contoh, saya membahas soal rencana normalisasi sungai, gara-gara tak ada pejabat definitif, membuat keputusan untuk anggaran menjadi kendala. Apalagi, pejabat yang hadir dalam rapat di dewan tak berani mengambil keputusan dengan dalih masih pelaksana tugas atau pejabat sementara,” tutur Isnaini.
Dengan kondisi itu, legislator kawakan ini mengatakan akhirnya arah pembangunan Banjarmasin yang berbasis kota menjadi bias. Tak jelas bahkan ketika banjir besar hingga banjir rob melanda, belum dihasilkan keputusan yang berpihak kepada publik.
“Kita tahu saat banjir pada awal Januari 2021 lalu, turut meluluhlantakkan infrastruktur di Banjarmasin, bahkan kota mengalami kemunduran. Buru-buru bicara konsep untuk menghidupkan kanal-kanal yang menjadikan warisan kolonial Belanda di Banjarmasin,” tutur Isnaini.Menurut dia, sebenarnya kota ini sudah punya masterplan atau rencana induk dalam mengatasi banjir yang telah diakomodir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Banjarmasin periode 2021-2041, termasuk sistem jaringan drainase.
“Saat ini, Banjarmasin memang paling dibutuhkan adalah program normalisasi atau restorasi sungai. Anehnya, saat itu, malah kebijakan Walikota Ibnu Sina lebih ngotot menurunkan baliho bando. Jelas, kami di DPRD Banjarmasin, tersinggung bukan membela pengusaha, tapi ada program prioritas yang harus dituntaskan,” cetus Isnaini.
Dalam pengamatan Isnaini, selama ini kebijakan yang dihasilkan para kepala dinas khususnya jadi mitra Komisi III DPRD Banjarmasin terkesan hanya copy paste (copas), bahkan hanya cenderung proyek dikejar bukan berbasis program terukur.“Inilah mengapa saya katakan penting jika Walikota Ibnu Sina menerapkan konsep reward dan punishment (penghargaan dan hukuman) bagi pejabat yang tak menjalankan program. Jangan sampai perencanaan bagus, tapi implementasi atau pada tingkat pelaksanaannya terkesan amburadul. Contohnya adalah Jembatan HKSN yang harusnya dua tahun selesai, sekarang sudah memasuki tahun ketiga belum juga rampung,” kritik Isnaini.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/01/10/dipegang-plt-ketua-komisi-iii-dprd-banjarmasin-nilai-kinerja-pemkot-terkesan-amburadul/
Kapolda Kalsel Kunjungi Habib Banua dan Ketua FPI Kalsel
Wartaniaga.com,Banjarmasin- Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si bersilaturahmi dengan tokoh agama yakni Habib Abdurrahman Bahasyim (Habib Banua) dan Habib Zakaria Bahasyim yang merupakan Imam Front Pembela Islam (FPI) Kalimantan Selatan, pada Minggu (19/5)
Pada kesempatan itu Kapolda mengajak menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama agar kondisi keamanan di Kalsel selalu kondusif .
Jenderal Bintang Dua ini juga berpesan bahwa dengan dilaksanakan kegiatan silaturahmi ini, agar dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam memelihara Kamtibmas, serta mempererat tali silaturrahmi antara pihak Kepolisian dengan Masyarakat dan Tokoh Agama“ini adalah bukti bahwasannya diantara para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta elemen masyarakat lainnya telah bersinergi dengan aparat keamanan, dengan demikian apabila ada suatu permasalahan yang ada ditengah tengah masyarakat akan bisa segera dicarikan solusi secara bersama sama” katanya.
Sementara itu, Habib Abdurrahman Bahasyim dan Habib Zakaria Bahasyim mengatakan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut telah usai dengan berjalan sukses, jujur, adil, transparan dan demokratis serta tinggal menunggu Penetapan oleh KPU RI pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang.
“Kami menghimbau kepada tokoh agama dan seluruh Masyarakat khususnya Provinsi Kalsel agar bersama-sama menjaga kondusifitas kamtibmas dan menolak aksi People Power pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang atau tepatnya saat penetapan oleh KPU yang dapat mengganggu situasi Kamtibmas Republik Indonesia,” ucap Habib Abdurrahman Bahasyim didampingi Habib Zakaria Bahasyim.Kedua Habib ini mengajak masyarakat berdoa agar hasil Pemilu mendapatkan pimpinan yang terbaik.
“Sama-sama kita berdoa agar hasil Pemilu 2019 dapat memberikan manfaat
terbaik bagi bangsa Indonesia” tandas Habib Banua yang juga anggota DPD
RI ini.
Reporter : Fathur Rahman
Editor : Y Erwanda
Foto : Humas Polda Kalsel
Kapolda kalsel, Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si (tengah) diapit Habib
Habib Abdurrahman Bahasyim (Habib Banua) dan Habib Zakaria Bahasyim
Sumber Utama : https://wartaniaga.com/2019/05/kapolda-kalsel-kunjungi-habib-banua-dan-ketua-fpi-kalsel/
SOAL PEOPLE POWER, INILAH PERNYATAAN IMAM FPI KALSEL
BANJARMASIN,KORANBANJAR.NET – Terkait dengan gerakan kedaulatan
rakyat atau people power yang rencananya berlangsung pada 22 Mei 2019 di
Jakarta, Imam FPI Kalsel, Habib Zakaria Bahasyim membantah telah
mengeluarkan pernyataan melarang dan menolak aksi pengerahan massa yang
dianggap makar beberapa tokoh politik di Indonesia kepada 2 media online
di Banjarmasin.
Habib Zakaria Bahasyim langsung menyodorkan
klarifikasi melalui video yang diunggah lewat pesan singkat yang dikirim
di WhatsApp, Senin(20/05) pukul 01.40 wita dinihari.
Dalam video
yang berdurasi 1 menit 40 detik tersebut, Habib Zakaria yang merupakan
Imam Daerah Front Pembela Islam Kalimantan Selatan membantah terhadap
pemberitaan tersebut.
“Assalamuallaikum warahmatullahi wa barrakatuh
pada kaum muslimin di manapun berada, khususnya di Kalimantan Selatan
Banjarmasin. Saya hanya mengklarifikasi terhadap berita yang beredar,
semua itu tidak benar karena hanya satu sisi bukan dari saya atau hasil
wawancara kepada saya. Enggak tahu mengapa, entah darimana mereka
mengambil, yang jelas itu hanyalah narasi mereka bikin sendiri,”papar
Habib dalam video tersebut.
Adapun mengenai pertemuannya dengan Kapolda Kalimantan Selatan,Irjen Polisi Yazid Fanani,Habib Zakaria membenarkan.
“Tetapi
bukan di rumah Habib Abdurrahman atau di rumah saya. Pertemuan itu
berlangsung di kediaman Pak Syukrowardi,”bantah Zakaria.
Anggota DPD RI yang diusung dari Independen ini menyebut berita yang di muat di kedua media online tersebut tidak benar.
Zakaria mengaku pertemuan itu hanya ngobrol biasa, tidak ada membicarakan People Power secara khusus.
“Ana
malam itu aja tidak ketemu sama mereka (wartawan dua media), ana hanya
menyampaikan kalau Kalsel tidak melakukan gerakan sampai tanggal 22
nanti, itu saja selebihnya tidak ada bicara apa-apa,”jelasnya.
“Saya tidak mau ambil pusing, saya hanya ingin klarifikasi,” tukasnya kepada koranbanjar.net
Satu
hari yang lalu beredar link berita di beberapa media online yang memuat
tentang pernyataan Imam Daerah FPI Kalsel Habib Zakaria Bahasyim yang
menolak adanya People Power atau aksi kedaulatan rakyat yang rencananya
berlangsung di Jakarta.
“Jangan sampai hal semacam itu mengganggu situasi kamtibmas negeri ini,” ucapnya di media tersebut.
Sumber Utama : https://koranbanjar.net/soal-people-power-inilah-pernyataan-imam-fpi-kalsel/
FPI dibubarkan, DPW Kalsel: Jangan Sampai Kita Diadu Domba
Banjarmasin, kalselpos.com – Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Front Pembela Islam (FPI) Kalimantan Selatan, menunggu arahan dari DPP FPI untuk menyikapi kebijakan pemerintah yang membubarkan ormas tersebut.
Humas DPW FPI Kalsel, Anangtony mengatakan, masih menunggu arahan dari pengurus pusat terkait kebijakan pemerintah tersebut agar semua langkah dan tindakan satu komando dari pusat sesuai instruksi Imam Besar Habib Rizieq Shihab.
“Karena dibubarkan baru kemarin, sampai hari ini belum ada instruksi pusat ke daerah, yang jelas karena kita ini negara hukum, kita legowo saja,” ujar Anang kepada Kalsel Pos, Kamis (31/12/2020).Intinya, papar Anangtony, FPI Kalsel tidak bisa bicara banyak dulu terkait pembubaran ormas yang bermarkas di Petamburan Jakarta Pusat itu.
Anangtony mengharapkan kepada seluruh anggota FPI Kalsel agar tetap menjaga ketertiban, keamanan dan kedamaian di Banua.
“Jangan terprovokasi oleh kabar yang tidak jelas, jangan sampai kita diadu domba,” tegasnya.
Untuk jumlah anggota FPI Kalsel saat ini, beber Anangtony, lebih dari 800 orang yang tersebar di 10 kabupaten/kota.
Dalam merayakan malam pergantian tahun, Anangtony mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kalsel merayakannya dengan sederhana.
“Jangan malam tahun baru dijadikan sebagai ajang hura – hura. Rayakan di rumah saja. Apalagi saat ini pandemi Covid-19 kasusnya makin meningkat, kalau keluar rumah juga, jangan lupa menjalankan protokol kesehatan,” cetusnya.
Seperti diketahui, pemerintah resmi melarang semua kegiatan Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia. FPI telah dianggap ilegal karena tak lagi terdaftar sebagai ormas.
Status FPI tersebut tertuang dalam keputusan bersama Nomor 220-4780 tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 tahun 2020, Nomor 690 tahun 2020, Nomor 264 tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 tahun 2020 tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.
Keputusan bersama tersebut ditandatangani oleh Mendagri M Tito Karnavian, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, Jaksa Agung St Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Menkominfo Jhonny G Plate.
Pasalnya, organisasi yang dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab tersebut tak memperpanjang izin yang telah habis sejak 21 Juni 2019.
“FPI sejak 21 Juni 2019 secara de jure telah hilang sebagai ormas,” kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12/2020).
Mahfud mengemukakan, organisasi yang dipimpin Habib Rizieq Shihab itu dilarang berkegiatan dan beraktivitas karena tidak memiliki legal standing.
Dia mengimbau aparat di tingkat pusat maupun daerah menolak segala kegiatan FPI. Apalagi selama ini, FPI telah melakukan kegiatan dan aktivitas yang melanggar hukum, mengganggu ketertiban umum serta keamanan meski sudah tidak terdaftar sebagai ormas. Seperti sweeping sepihak, provokasi, dan lain-lain.
“Kepada pemerintah pusat dan daerah agar menolak segala kegiatan yang mengatasnamakan FPI karena organisasi itu tidak ada,” ujar Mahfud MD.
Dalam konferensi pers itu Mahfud MD didampingi sejumlah menteri dan kepala lembaga negara terkait, yaitu Kepala Badan Inteljen Negara (BIN) Jenderal Polisi Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Penglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjajanto dan Jaksa Agung St Burhanuddin.
Hadir juga Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dan Kepala PPATK.
Sumber Utama : https://kalselpos.com/2020/12/31/fpi-dibubarkan-dpw-kalsel-jangan-sampai-kita-diadu-domba/
HILMI – Front Persaudaraan Islam dan RAPEKAS Kalsel Bagikan Sembako ke Lokasi Bencana di Martapura
Sayap juang Front Persaudaraan Islam (FPI) Kalimantan Selatan yaitu HILMI hingga saat ini masih terus aktif melakukan kegiatan sosial kemanusiaan membantu korban bencana alam dan warga masyarakat yang membutuhkan bantuan.
HILMI – Front Persaudaraan Islam Kalsel dan Rapekas (Relawan Peduli Kemanusiaan) Kalsel kembali melakukan kegiatan Bakti Sosial (BAKSOS) Peduli Dhufa pasca banjir. Ahad (21/03/2021).
Bertempat di Desa Pematang Baru, kecamatan Martapura Timur, kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Relawan HILMI FPI dan Rapekas menyalurkan sedikitnya 90 paket sembako yang telah dikemas dengan rapih yang diantaranya berisikan, biskuit untuk ibu hamil, selimut, mukena serta baju koko.
Air yang masih menggenang di sebagian rumah warga membuat warga kesulitan untuk beraktivitas. Lahan pertanian juga tidak bisa digarap karena ketinggian air.
“Sungguh banjir tahun ini membuat ekonomi warga makin memprihatinkan. Semoga apa yang kita salurkan dapat mengurangi beban warga dan juga rasa kepedulian ini terhadap sesama menambah ikatan silaturahmi yang kuat. Insha Allah kegiatan kemanusiaan dan Baksos akan kembali kita lanjutkan“, ujan KAI Fathan selaku korlap HILMI FPI.
“Rasa Terimakasih kepada Relawan dan juga para donatur yang telah memberi kepercayaan kepada kami, hingga kegiatan peduli Dhuafa ini bisa terlaksana,” tutup pak Masrani ketua Rapekas.
Hilal Merah Indonesia
Pelayan Ummat, Pembela Agama
Kontak : +62 812-1999-4070 (HILMI CARE CENTER)
Email : support@hilalmerahindonesia.com
Office : HILMI Container Office, Kalibata Office Park, Jl. Raya Pasar Minggu No. 21, Kalibata, Jakarta 12740.
Sumber Utama : https://www.hilalmerahindonesia.com/2021/03/22/hilmi-fpi-dan-rapekas-kalsel-bagikan-sembako-ke-lokasi-bencana-di-martapura/
Sumber Utama :
https://www.jpnn.com/news/siapa-saja-pengurus-front-persaudaraan-islam-atau-fpi-versi-baru
Surat Terbuka untuk Media Online jejakrekam.com
terkait tentang opini Wati Umi Diwanti yang seolah "MENDIKTE" Presiden Republik Indonesia yang SAH
info lengkap klik disini
Ternyata HTI yang "Dibubarkan" Pemerintah NKRI ada dan menggurita di Kalimantan Selatan ini buktinya !!!
Mereka "Mencuci Otak" Warga Banua Banjar ..!!!
AYO Rapatkan Barisan Warga Banua Banjar, Usir mereka dari Indonesia ... NKRI Harga Mati.. !!!!
Lengkapnya disini
Pergerakan Ideologi Wahabi Salafi Takfiri Kerajaan Arab Saudi , Sang Penebar Kebencian Sesama ummat Manusia
dan Ummat Islam di Kalimantan Selatan "Kuasai" Masjid, Mushola, Pesantren, Majelis Taklim dan
PASTI BENCI MAULID, HAUL, ZIARAH KUBUR dan TAWASSUL
dan selalu berlindung dengan AHLI SUNNAH, padahal Bukan SUNNI tapi WAHABI TAKFIRI ..
Waspadalah PANCASILA mau diganti dan NKRI akan di Syariahkan versi TAKFIRI !!!!
klik lengkapnya disini
Koq bisa, Koran sekelas B.Post dalam Tajuk Edisi Senin 17 April 2017 "Menggiring"
Opini Massa untuk "Salahkan" AHOK ??!!?? KAMI MUSLIM KAMI TETAP PILIH AHOK-DJAROT.. Salam DUA JARI !!!!
lengkapnya klik disini
Ideologi Wahabi (Salafi Takfiri Kerajaan Arab Saudi) dan Pemuja serta Pengikutnya sudah sampai
dan pasang pengaruh di Kalimantan Selatan lewat Masjid, Yayasan bahkan Radio dan TV
(Media Cetak, Media Elektronik hingga Media Online)...
mereka menjelma sesuai konsep dan keinginan ideologi takfiri ckckckckc... waspadalah..!!!??!!!
lengkapnya klik disini
'HEBOH" Jejak Ideologi wahabi salafi takfiri kerajaan arab saudi
"Sang Penebar Kebencian sesama ummat manusia dan ummat islam" di Kalimantan Selatan
Lengkapnya klik disini
Mamah Dedeh, Bahchtiar Nasir, Amin Rais, Abu Jibril dan Yusuf Mansur hingga MUI adalah
"Corong" Wahabi salafi takfiri Sang "Penebar Kebencian" sesama ummat manusia dan ummat islam.. !!!
That's RIGHT or NO ?!!!.. Up to You ...
lengkapnya klik disini
HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dibubarkan Gema Pembebasan "Menentang" dengan Trik merasa dizalimi Pemerintah ???
bahkan pengikutnya RELA bikin web tandingan versi PENDUKUNG Jokowi dengan web PENENTANG Jokowi !!!!
klik lengkapnya disini
=> New Joker asal Indonesia, emang Ada ??!!??!! Trus ini kata-kata VIRAL Habib Kribo
=> Adakah di KalSel ???!!! 5 tahun baru terungkap, AKSI BEJAT Ustadz pro Wahabi Salafi Takfiri !!!
=> Miss Yunani Rafaela Plastira BELA PALESTINA, masa INDONESIA "Berdamai" dengan Zionis Israel
=> Surga Dunia itu INDONESIA bukan yang lain..!!!
=> Jangan Mau di Cuci Otak 212 : TERNYATA , Ormas Terlarang FPI dan HTI itu Nyata ada di KalSel
=> OPINI : Gus Mus, Gus Baha dan Buya Syafii Maarif
=> PERILAKU BEJAD : Apa itu OMICRON, tetap jaga PROKES ya !!! TIMNAS INDONESIA JUARA !!!
=> "Menjebak" Presiden Jokowi, eh malah begini....
=> Otonomi Daerah : Inilah Partai Penguasa di KalSel
=> UMP Demo Buruh, JANGAN Salahkan ANIES : Edisi Melawan Lupa
=> Kalimantan Beranda Ibukota NKRI : Jokowi DiBenci Jokowi DiCinta.. Terimakasih Pak Jokowi !!!
=> 212 mengingatkan #HariAhokNasional
=> ACT, Bukalapak, Teroris ISIS dan Mengapa Kotak Amal jadi "Modal" Terorisme??
=> Saatnya Warga Banua Banjar BERSUARA !!!
=> Bongkar Habis Aksi Demo yg mengatasnamakan mahasiswa & bilang Covid HOAX !!!
=> WASPADA Generasi Teroris "Berbaju Agama" .. !!!!!
=> BONGKAR Fakta Farid Okbah Ustadz Radikal yang "Menyusup" di MUI
=> Koq bisa MUI disusupi paham RADIKAL "TandaTanya"
=> Berita Lama, tapi Tokoh ini jadi Terduga Teroris asal Indonesia...
Re-post by MigoBerita / Senin/10012022/12.38Wita/Bjm
