Migo Berita - Banjarmasin - Jejak Anies dan Intoleransi yang BERBAHAYA untuk Indonesia. Kita tidak hendak memojokkan diri seorang Anies yang sebentar lagi akan meninggalkan posisi jabatan Gubernur DKI Jakarta Oktober 2022 nanti. Kita sedang menginginkan pemimpin yang memang mempunyai kepedulian dan hadir serta bekerja untuk rakyat, ketika program Aksi Balap Mobil Listrik Formula E dibuat hanya untuk program satu hari seperti hanya kelas Layar Tancap sekali selesai acara, maka sudahlah tidak ada lagi gaungnya. Bayangkan saja duit hampir satu trilyun atau halusnya masih milyaran terbuang cuma dengan sekali pertunjukkan..wowww???!!! Bukankah bisa dipakai untuk kepentingan rakyat Jakarta yang lebih urgen/Penting/darurat...???!!! Namun agar tidak salah paham , bacalah hingga tuntas berbagai artikel yang telah kita kumpulkan.
Pengakuan Terbuka Dewi Septiyani, Istri Siri Bupati HSU Nonaktif Abdul Wahid
KEHADIRAN Dewi Septiyani menjadi menarik ketika jaksa KPK menempatkannya sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid.
DEWI Septiyani yang datang berkerudung hitam dengan setelan jas warna krem ini menjadi saksi ‘fakta’ atas aliran dana yang berasal dari terdakwa Wahid di PN Tipikor Banjarmasin, Senin (20/6/2022).
Hubungan Dewi Septiani dengan Wahid merupakan sepasang suami istri siri. Dewi merupakan Kasubag Kepegawaian RSUD Pambalah Batung Amuntai.
Pengakuan Dewi Septiani secara terbuka disampaikannya dalam sidang terbuka. Itu ketika, Hakim Ketua Yusriansyah mempertanyakan hubungannya dengan terdakwa Wahid. “Saya memohon maaf sama keluarga besar Pak Abdul Wahid dan istrinya. Sebab, saya merupakan istri siri Pak Wahid,” tegas Dewi Septiani, tenang usai memperkenalkan identitasnya menjadi saksi untuk sang suami siri, Wahid.
BACA : Ternyata Mobil Honda CRV Disita KPK Milik Pejabat RSUD Pambalah Batung Amuntai
Jaksa KPK Tito Jaelani pun menyela soal kapan pernikahan siri itu berlangsung antara Dewi dengan Wahid. Disebut Dewi pada tanggal 14 Januari 2020 silam.
Awal kenal dengan Abdul Wahid, Bupati HSU dua periode itu ketika Dewi bertugas di Puskesmas Amuntai Selatan. Kemudian, Dewi pun mengurus hendak pindah tugas ke RSUD Pambalah Batung Amuntai.
Nah, saat mengurus kepindahan itu, hubungan Dewi dengan Wahid pun makin intim. Hingga Dewi berhasil masuk jajaran ‘petinggi’ rumah sakit pelat merah milik Pemkab HSU sebagai Kasubag Kepegawaian dengan status PNS golongan III-c.
BACA JUGA : Diperiksa KPK, Rini Sebut Tak Punya Hubungan Dekat dengan Bupati HSU
Sebagai istri siri, Hakim Yusriansyah pun melanjutkan pertanyaan soal biaya hidup yang diberikan Wahid kepada Dewi Septiyani. “Sebesar Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per bulan. Tiap bulan saya dikasih Pak Wahid untuk biaya hidup,” ucap Dewi Septiani.
Penelusuran duit Wahid yang mengalir ke Dewi Septiani pun diungkap KPK dengan menghadirkan Ferry Riady. Sales mobil dari dealer Trio Motor ini pun mengaku sudah lama kenal dengan Dewi Septiyani. Ini karena, Dewi sudah ‘memborong’ 3 mobil tergolong ‘mewah.
“Dewi pernah beli mobil tiga buah. Masing-masing Rp Honda HRV seharga Rp 427 juta. Mobil serupa seharga Rp 527 juta dan terakhir beli lagi Honda CRV dengan harga Rp 550 juta,” ungkap Ferry Riady.
BACA JUGA : Aset Diduga Milik Wahid Disita, Kasubag Kepegawaian RSUD Pambalah Batung Ikut Dipanggil KPK
Dari 3 mobil yang dibeli di showroomnya, Ferry mengatakan masing-masing atas nama Rosidah, Baihaki dan baru yang ketiga atas nama Dewi Septiyani. Dikonfrontir majelis hakim, Dewi Septiyani tak membantahnya. Dirinya menyebut mobil Honda HRV untuk orangtuanya atas nama Rosidah.
“Mobil itu dibeli seharga Rp 427 juta dari uang orangtua saya sendiri. Sebab, bapak saya kerja di Badan Pertanahan Kabupaten HSU,” kata Dewi.
Sedangkan, Honda HRV seharga Rp 527 juta dibeli sang suami sirinya Abdul Wahid atas nama Baihaki. “Sedangkan, mobil ketiga Honda CRV atas nama saya sendiri,” ungkap Dewi.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/06/20/pengakuan-terbuka-dewi-septiyani-istri-siri-bupati-hsu-nonaktif-abdul-wahid/
Apresiasi Langkah Komnas HAM Soal Batuah, DPRD Banjarmasin Segera Panggil Kepala Disperdagin
KETUA Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Awan Subarkah mengapresiasi langkah yang diambil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadi mediator sengketa antara warga Kampung Batuah versus Pemkot Banjarmasin.
“DENGAN hadirnya Komnas HAM yang akan memediasi persoalan Pasar Batuah, semoga saja ada titik temu untuk menyelesaikan permasalah yang ada,” ucap Awan Subarkah kepada jejakrekam.com, Senin (20/6/2022).
Diakui anggota Fraksi PKS DPRD Kota Banjarmasin, permasalah antara pemerintah kota dengan warga Kampung Batuah sudah memasuki ranah pengadilan baik PTUN maupun Pengadilan Negeri Bnajarmasin.
“Makanya, kami menghormati upaya hukum yang dilakukan warga Kampung Batuah. Jadi, kita juga tak boleh mengintervensi proses peradilan yang sudah berjalan,” ucap mantan Sekretaris Umum DPW PKS Kalsel ini.
BACA : Gugat Walikota Ibnu Sina ke PN Banjarmasin, Warga Kampung Batuah Tuntut Ganti Rugi Rp 10 Miliar
Awan memastikan Komisi II DPRD Banjarmasin sebagai mitra kerja dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) yang menjadi leading sektor proyek revitalisasi Pasar Batuah akan segera diundang dalam rapat dengan pendapat (RDP).
“Secepatnya, kami akan agendakan untuk mengundang (memanggil) pejabat Pemkot Banjarmasin melalui Disperdagin guna mencari solusi-solusi permasalahan yang terjadi. Ini setelah upaya mediasi yang ditempuh Komnas HAM membuahkan hasil,” kata Awan.
Untuk diketahui pada 7 Februari 2022, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 109 Tahun 2022 tentang Program pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Tahun 2022.
BACA JUGA : Diminta Buka Data, Komnas HAM Siap Mediasi Sengketa Warga Batuah Vs Pemkot Banjarmasin
Dalam lampirannya disebutkan Program Sarana Perdagangan dengan Pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Batuah dengan sumber dana APBN dan APBD yang ditandatangi oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina.
Sebelumnya, DPRD Kota Banjarmasin pada Rabu (19/1/2022) pernah mempertemukan Aliansi Kerukunan Warga Batuah dengan Kepala Diperdagin Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar.
Audensi ini berakhir buntu, karena warga Kampung Batuah menolak proyek revitalisasi Pasar Batuah karena harus menggusur pemukiman warga di RT 11 dan RT 12 Kelurahan Kuripan, Banjarmasin Timur.
BACA JUGA : Pembongkaran Pasar Batuah Ditunda, Sekda Banjarmasin : Tunggu Hasil Mediasi Komnas HAM!
Versi warga, pemukiman itu dihuni sekitar 600 jiwa. Sedangkan, versi Pemkot Banjarmasin hanya ada 191 kepala keluarga (KK) dengan 317 jiwa yang terdampak demi menggolkan proyek revitalisasi berasal dari dana pembantuan Kementerian Perdagangan senilai Rp 3,5 miliar. Ini karena lahan yang jadi objek merupakan milik pemerintah kota berdasar Sertifikat Hak Pakai Nomor 98 Tahun 1995.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/06/20/apresiasi-langkah-komnas-ham-soal-batuah-dprd-banjarmasin-segera-panggil-kepala-disperdagin/
Dicegah ke Luar Negeri dan Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Mardani H Maming Membantah
BENDAHARA Umum PBNU Mardani H Maming hingga kini belum menerima surat pemberitahuan pencekalan maupun penetapan sebagai tersangka dari pihak Imigrasi dan KPK.
PENEGASAN ini dilontarkan kuasa hukumnya, Ahmad Irawan menanggapi pemberitaan KPK mencegah mantan Bupati Tanah Bumbu ini ke luar negeri. Pencegahan ini berdasar permohonan KPK ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, berlaku sejak 16 Juni hingga 16 Desember 2022. Bahkan, status Mardani disebut-sebut sebagai tersangka oleh KPK.
Dikutip dari Tempo.co, Senin (20/6/2022), Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pengajuan pencegahan ke luar negeri terhadap Mardani H Maming itu untuk keperluan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suatu hadiah atau janji oleh Mardani H Maming.
BACA : Mantan Kadis ESDM Tanbu Pastikan Mardani Tak Terima Gratifikasi Kasus Pengalihan Izin Tambang
Saat itu, Mardani menjabat Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018, terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di kabupaten itu di Provinsi Kalimantan Selatan.
Namun kabar itu dibantah Ahmad Irawan dalam keterangan pers di Jakarta, yang diterima jejakrekam.com, Senin (20/6/2022).
BACA JUGA : Mardani Disebut Terima Suap Rp 89 Miliar, Kuasa Hukum: Tidak Benar dan Tendensius
“Hingga saat ini, kami belum pernah menerima surat penetapan tersangka oleh KPK atas nama Mardani H Maming, surat keputusan, permintaan, dan atau salinan perintah pencegahan dari KPK kepada pihak imigrasi,” ucap Ahmad Irawan.
Dia mempertanyakan mengapa informasi semacam itu sudah tersebar di media massa. Sedangkan, kata Irwan, surat resmi tidak disampaikan terlebih dulu kepada kliennya, Mardani H Maming.
BACA JUGA : Diseret Jadi Saksi, Mardani Merasa Kasus Suap Pengalihan IUP di Tanbu “Settingan”
Untuk diketahui, nama Mardani H Maming disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi izin tambang dengan terdakwa Raden Dwidojo Putrohadi Sutopo. Mantan Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu ini menjalani persidangan di PN Tipikor Banjarmasin.
Namun dalam persidangan dan fakta persidangan di PN Tipikor Banjarmasin, terdakwa maupun bukti bukti menyebutkan bahwa tidak ada sepeser pun uang suap Rp 27,6 miliar mengalir ke Mardani H Maming.
“Demikian pula soal dugaan aliran dana Rp 89 miliar yang disebut saksi Christian Soetio, adik Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) almarhum Hendry Soetio, sudah dibantah kuasa hukum Mardani H Maming,” kata Irawan.
BACA JUGA : Mardani Buka Suara di Sidang Kasus Pengalihan Izin Tambang Tanbu, Kesaksiannya Dibantah Terdakwa
Dia menegaskan dana tersebut murni hubungan bisnis atau utang PT. PCN yang kini terancam bangkrut. PT PCN sendiri masih terutang Rp 106 miliar ke perusahaan keluarga Mardani H Maming.
Sebelumnya, Mardani sempat memberikan keterangan di KPK pada Kamis (2/6/2022) lalu. Usai pemeriksaan, Mardani H Maming menyebut bahwa persoalannya hingga ia diperiksa KPK karena ada masalah antara dia dengan pimpinan Jhonlin Group Syamsudin Arsyad alias Haji Isam.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/06/20/dicegah-ke-luar-negeri-dan-jadi-tersangka-kuasa-hukum-mardani-h-maming-membantah/
Taman Vertikal Jembatan Kembar Jalan Jenderal Sudirman Menghilang, Ada Apa?
KEBERADAAN taman vertikal di posisi tengah jembatan kembar penghubung Jalan Jenderal Sudirman, tiba-tiba menghilang. Ada apa?
SAAT ini, taman vertikal yang sempat menghiasi pusat kota di dekat kawasan Masjid Raya Sabilal Muhtadin, persisnya dekat SPBU dan berada di atas Sungai Tatas itu hanya tersisa kerangka besi yang sudah berkarat.
Taman vertikal berbasis jaring yang ditanami aneka tanaman hijau, merah dan lainnya tampak menghilang. Padahal, eksistensi taman itu sempat mempercantik kawasan pusat kota ini.
Kepala Bidang Pertamanan dan Sarana Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Wahidah mengakui taman vertikal di kawasan jembatan kembar Jenderal Sudirman itu sudah tidak ada lagi untuk sementara.
BACA : Tiap Tahun Dirikan Taman Vertikal, Pengamat Kota : Lebih Baik Bangun RTH
“Memang sengaja kami lepas, akibat pondasinya sudah keropos bahkan sudah ada yang patah. Takutnya, kalau roboh bisa membahayakan pengguna jalan,” ucap Wahidah kepada jejakrekam.com, Senin (20/6/2022).
Dia menjelaskan saat ini aneka tumbuhan yang sempat menghijau di kawasan itu telah diamankan ke RTH Kamboja, Jalan Anang Adenansi Banjarmasin. “Tanaman yang ada di taman vertikal itu telah dikarantina agar bisa terselamatkan sehingga tidak mati,” kata Wahidah.
BACA JUGA : Terbanyak Tumbuhan Taman Vertikal, Kota Banjarmasin Sabet Rekor MURI
Dia menjelaskan pondasi taman vertikal akan segera diperbaiki, sehingga bisa lebih kokoh dan terjamin keamanannya. “Saat ini, kami menunggu anggarannya dialokasikan di APBD Perubahan 2022. Sebab, untuk masuk ke APBD murni 2022 tidak dianggarkan sebelumnya. Sekarang, hanya untuk anggaran pemeliharaan saja,” ucap Wahidah.
Menurut dia, untuk memperkuat pondasi taman vertikal itu dibutuhkan dana sedikitnya Rp 100 juta. Wahidah pun menyebut dananya hampir setara dengan membuat taman vertikal yang baru. “Makanya, kami usulkan untuk dianggarkan dalam APBD Perubahan tahun 2022 mendatang,” pungkas Wahidah.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/06/20/taman-vertikal-jembatan-kembar-jalan-jenderal-sudirman-menghilang-ada-apa/
Saling Klaim Kepemilikan Lahan Seluas 7.300 m2 di Kampung Batuah Kuripan
KETUA LBH Ansor Kalsel Syaban Husin Mubarak yang menjadi kuasa hukum warga Kampung Batuah menegaskan program revitalisasi Pasar Batuah dengan titik konsentrasi di RT 11 dan RT 12 Kelurahan Kuripan, Banjarmasin Timur telah ditolak warga.
“ALASAN penolakan warga Kampung Batuah jelas karena ada upaya penggusuran rumah warga di Jalan Manggis dan Veteran Banjarmasin yang sudah berdiri sejak 1963 hingga sekarang,” tutur Syaban kepada jejakrekam.com, Minggu (19/6/2022).
Dia menjelaskan Kampung Batuah berdiri di atas lahan 7.300 m2 dengan komposisi 20 persen merupakan kawasan Pasar Batuah. Sisanya, 80 persen merupakan hunian warga sejak 1960.
“Warga Kampung Batuah membangun dan membeli rumah hunian itu justru aktif membayar pajak bumi bangunan (PBB) kepada Pemkot Banjarmasin,” kata Syaban.
BACA : Cerita Habib Fathur, Buyut Habib Basirih yang Konsen Berjuang Bersama Warga Kampung Batuah
Advokat muda ini menjelaskan warga juga membeli tanah dari Pemkot Banjarmasin dengan harga Rp 25 ribu pada 1963.
“Sebagian warga Kampung Batuah juga mendapatkan hak atas tanah dan bangunan dengan cara tukar guling dengan Pemkot Banjarmasin pada 1963,” bebernya.
Sedangkan, klaim Pemkot Banjarmasin bahwa lahan yang ditempati warga Kampung Batuah itu merupakan aset negara. Hal ini berdasar Sertifikat Hak Pakai Nomor 98 Tahun 1995, hingga dikucurkan dana tugas pembantuan APBN-Kemendag RI tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3,5 miliar dan APBD Banjarmasin tahun 2022.
BACA JUGA : Negosiasi Forkopimda dengan Warga Kampung Batuah Alot, Pengacara : Tunggu Putusan Pengadilan!
Atas dasar itu, Pemkot Banjarmasin pun menolak untuk membayar ganti rugi/untung kepada warga. Kemudian, kompensasi lainnya warga Kampung Batuah bisa pindah ke Rusunawa Ganda Maghfirah di Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan karena disiapkan ada 76 unit kamar.
Untuk rencana revitalisasi Pasar Batuah dari desain juga dirancang pemerintah kota. Berdasar keterangan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar mengungkapkan ada 124 kios yang akan diperbaiki.
BACA JUGA : Meski Dapat Pindah Ke Rumah Susun, Warga Kampung Batuah Masih Menerawang Nasib
Sebab, Pasar Batuah diklaim Disperdagin Banjarmasin merupakan milik pemerintah kota, termasuk 29 pasar yang ada. Dana pembantuan Kemendag itu pun dicairkan senilai Rp 3,5 miliar. Rinciannya, Rp 90 juta untuk administrasi dan pembangunan fisik senilai Rp 3,4 miliar untuk mengganti Pasar Batuah yang sudah berumur puluhan tahun itu.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/06/19/saling-klaim-kepemilikan-lahan-seluas-7-300-m2-di-kampung-batuah-kuripan/
Sempat Meminta Tolong, Hamdani Diduga Diterkam Buaya
ASYIK mandi di sungai ehhh… diterkam buaya, begitulah yang dialami Hamdani (32) warga Desa Maju Bersama, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.
INFORMASI ini disampaikan ayah korban Utur (60) yang saat peristiwa terjadi bersama korban yang saat itu lagi buang air besar, Minggu (19/6/2022) sekira pukul 16:30 WITA.
Menurut Ayah korban sebelum kejadian hilangnya di sungai, dirinya bersama korban berangkat kesungai sekira pukul 16.30 WITA. Saat asik mandi di pinggir sungai, tidak berapa lama tiba-tiba Utur mendengar suara terikan korban.
BACA: Berita Teror Buaya, Monster Air Sungai Barito dan Atraksi Paaliran Pukau Pejabat Hindia Belanda
“Kaget ada suara minta tolong, begitu di dekati dia sudah tenggelam,” ujar Utur.
Supian yang mendengar ada yang minta tolong, juga bergegas mendekat. Utur yang berencana menceburkan diri ke sungai untuk menyelamatkan korban, urung melakukan niatnya ketika melihat ada seekor buaya di sekitar lokasi korban tenggelam.
“Ada seekor buaya di sekitar tempat tenggelamnnya korban, jadi kami tidak berani masuk ke sungai,” kata Supian.
Setelah kejadian tersebut, keduanya segera meminta bantuan kepada warga sekitar dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Batulicin.
BACA JUGA: Warga Desa Sebamban Baru Diterkam Buaya
Setelah 6 jam akhirnya jasad Hamdani (32) ditemukan, sejauh 1.500 meter dari titik awal tenggelam dan sudah dalam keadaan meninggal dunia.
“Jasad korban telah ditemukan pada Minggu (19/6/2022), pukul 21.00 WITA di Sungai Kuranji, Desa Maju Bersama, Batulicin,” ujar Kasi Humas Polres Tanah Bumbu AKP I Made Rasa.
“Berdasarkan pengamatan terhadap jenazah korban, terdapat sejumlah luka bekas gigitan binatang buas (buaya) hampir disekujur tubuh,” ujarnya.
“Atas permintaan keluarga korban, jenazah langsung di bawa pulang ke kediaman orang tua korban tanpa harus dilakukan autopsi,” imbuhnya.
Adapun personil tim yang terlibat dalam pencarian diantaranya BPBD Tanah Bumbu Bumbu,Basarnas Tanah Bumbu,Polsek Batulicin,Koramil Simpang Empat/Batulicin ( Babinsa desa Maju Barsama ,PKJR Tanah Bumbu dibantu Perangkat Desa Maju Bersama.
Atas kejadian ini, petugas mengimbau warga masyarakat untuk mengurangi aktivitas di sekitar sungai, terutama tidak mandi di sungai demi menjaga keselamatan bersama.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/06/20/sempat-meminta-tolong-hamdani-diduga-diterkam-buaya/
NGopi Anang Rosadi Adenansi, Proyek Revitalisasi Kawasan Sekumpul, Mengapa Bermasalah?
ANANG Rosadi Adenansi Ngobol Pinggiran (NGopi) Akhir Pekan di jrektv Jalan Mahoni Komplek Banjar Indah, Kota Banjarmasin, 12 Juni 2022. Bertajuk “Revitalisasi Kawasan Sekumpul, Mengapa Bermasalah?” diulas secara gamblang oleh narasumber Anang Rosadi, yang dipandu Dr H Subhan Syarief, dan jangan lupa tonton di Youtube jrektv.
MENURUT Anang Rosadi Adenansi, pasti dirinya dinilai orang sebagai penghambat pembangunan. Sebab mengkritisi proyek revitalisasi wisata religi Sekumpul Martapura. “Kalau orang tak paham RAB, bisa saja saya dinilai menghambat pembangunan,” ucap mantan anggota DPRD Provinsi Kalsel ini.
Ia menilai proyek revitalisasi wisata religi Sekumpul Martapura terindikasi bermasalah. Apalagi, sebutnya, proyek tersebut telah menjadi sorotan publik, dan merupakan zonasi kebanggaan warga Kalsel dengan adanya pusara ulama berpengaruh, Abah Guru Sekumpul. “Memang awalnya saya menemukan drainase diduga bermasalah, yang dibuat dalam proyek revitalisasi ini,” tandasnya.
Temuan lainnya, soal adanya kerusakan dan diduga kualitas pedestrian buruk, diungkap Anang Rosadi Adenansi. Bahkan, guide block atau jalan pemandu bagi pengguna difabel tunanetra yang ternyata hanya dilem, bukan disemen permanen di jalur trotoar atau pedestrian.
BACA: Proyek Revitalisasi Sekumpul Disorot, Wakil Ketua V DPR RI : Jangan Kambing Hitamkan Warga Martapura
Proyek ini, jelas insinyur lulusan Univeritas Jayabaya Jakarta ini, didesain tahun jamak (multiyear) hingga awalnya dikabarkan ditaksir menelan dana Rp 200 miliar hingga Rp 250 miliar yang dibagi dalam tiga segmen atau tahapan sejak 2021, 2022 hingga 2023 mendatang
Kementerian PUPR menggarap sejak Pebruari 2021, dan menggelontorkan dana pembangunan infrastruktur pemukiman Sekumpul, Kabupaten Banjar, senilai Rp 38,2 miliar dari APBN 2021.
Dana itu ternyata bersumber dari loan (pinjaman) luar negeri untuk penggarapan segmen I dari Jalan A Yani Martapura hingga Jembatan Irigasi, mencakup pembangunan gerbang kawasan 1 penanda skala kota, gerbang kawasan 2 (pembangunan inti kawasan). “Ya, pinjaman dana itu kan berbunga,” sebutnya lagi.
Hingga direncanakan pada 2022 dan 2022 berlanjut pada segmen II dan III meliputi penataan jalur drainase dan pedestrian, gardu multifungsi untuk pusat informasi dan sumber air bersih, pembangunan jembatan pendestrian penghubung segmen 1 dan segmen 2 dan ruang terbuka hijau (RTH) koridor irigasi untuk penataan sebagai jalur hijau dan ruang publik dan terakhir kolam retensi untuk pengendali banjir dan ruang publik.
BACA: Ribut-Ribut Proyek Revitalisasi Sekumpul, Seperti Apa Menyikapinya?
Uang Rp250 miliar tidak sedikit, ujar Anang Rosadi, sebab bisa membuat parbrik sawit dan pertanian. “Saya akan menanyakan peran Badan Perencanaan Nasional (Bappenas). Utamanya uang proyek Rp250 miliar itu,” katanya.
Paling mendasar, kata Anang, perencana, kemudian pemerintah yang bertanggung jawab. “Saya ingin menyampaikan di sini. Kenapa memilih tempat-tempat wisata seperti ini. Ya, ini gampang dikorupsi?, karena tak ada standar,” tutur Anang Rosadi Adenansi.
Untuk itu, Anang Rosadi berharap, proyek ini tidak merusak tatanan, sesuai kaidah, apalagi sampai ada riba. “Dan mereka (warga) tidak tahu. Seandainya mereka tahu pasti akan marah. Jangan menganggap warga di sana, orang yang butuh pertolongan. Mereka orang kuat, ibadahnya kuat, ekonominya kuat, semuanya memberikan kontribusi. Sebab itu, dalam proyek revitalisasi ini jangan dimainkan,” kata Anang Rosadi Adenansi.
Subscribe dan klik jrektv di Youtube, IG, FB. Dan tontong lebih, agar lebih jelas dan paham hanya di jrektv.
Link youtube : https://youtu.be/fvHZ5iSwyuI
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/06/20/ngopi-anang-rosadi-adenansi-proyek-revitalisasi-kawasan-sekumpul-mengapa-bermasalah/
Ketika 2 Ormas Berbeda Pendapat Saat Demonstrasi di Depan PN Tipikor Banjarmasin
Oleh : H Dudung A Sani, SH MAg
OPINI yang berkembang saat ini di Banu akita adalah dua gerakan organisasi kemasyarakatan (ormas). Mereka berorasi dan berdemonstrasi di depan Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banjarmasin.
AKSI unjuk rasa ini terkait dengan proses persidangan atas dugaan gratifikasi dalam pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) yang menjerat mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Tanah Bumbu. Hingga, dalam kasus itu disebut-sebut ada tokoh Banua yang ikut terlibat di dalamnya.
Akibat muncul dugaan adanya keterlibatan tokoh Banua yang mengundang reaksi dari dua komponen ormas (LSM) itu. Bagi ormas yang pro dengan tokoh Banua itu, dalam orasi atau aspirasi meminta agar PN Tipikor Banjarmasin agar tidak mengkriminalisasi tokoh Banua yang disebut-sebut dalam kesaksian terdakwa atau saksi lainnya dalam persidangan.
BACA : Jelang Putusan Sidang Korupsi Pengalihan IUP, LSM Gelar Unjukrasa
Sedangkan, ormas lainnya yang berorasi di PN Tipikor Banjarmasin meminta agar penegakan hukum tidak tebang pilih. Jadi, siapa pun yang bersalah tetap harus dihukum, walau sekalipun melibatkan tokoh Banua.
Bagi penulis, dua orasi atau argumen yang dibanguna dua ormas itu bagian dari wujud kepedulian masyarakat terhadap tokoh Banua. Kepedulian dari masyarakat yang menginginkan agar Banua tetap kondusif dan hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih siapa pun orangnya yang melakukan pelanggaran hukum
Apalagi, masalah menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Hal ini ditegaskan bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia (HAM).
BACA JUGA : Gelar Aksi, LSM KAKI Ingatkan Para Penegak Hukum Untuk Bersikap Tegak Lurus
Berkenaan penyampaian pendapat ini aturan peraturan perundang – undangan menghendaki dalam suasana yang aman, tertib dan damai tanpa mengandung ujaran kebencian atau fitnah atau menuduh orang lain tanpa bukti dan fakta. Berkaitan dengan orasi atau menyampaikan pendapat dimuka pengadilan yang perlu diwaspadai adalah ucapan atau isi orasi jangan sampai berbenturan dengan aturan hukum
Berdasar Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ada lima perbuatan yang termasuk dalam penghinaan terhadap peradilan: perilaku tidak pantas di peradilan (misbehaving in court), tidak menaati perintah pengadilan (disobeying court orders), menyerang integritas pengadilan (scandal rising the court), menghalangi jalannya proses peradilan (obstructing justice), dan penghinaan pengadilan dalam bentuk publikasi (sub-judice rule).
BACA JUGA : Uang Fee Proyek Dinas PUPRP HSU Mengalir Kemana-mana, Saksi : Dikasih ke Jaksa, Polisi dan LSM
Sedangkan, penghinaan terhadap lembaga peradilan atau ‘contempt of court ‘ diatur dalam pelbagai peraturan. Misalnya, Pasal 207, 217, dan 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan umum – termasuk pengadilan, perbuatan yang menimbulkan kegaduhan dalam sidang, dan pihak yang mangkir saat dipanggil ke persidangan.
Sementara pada Pasal 218 Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mewajibkan semua orang menghormati pengadilan selama sidang. Nah, mengacu pada peraturan perundang – undangan tersebut di atas, jelas aparatur pengadilan dapat menuntut oknum yang dipersangkakan menghina lembaga pengadilan.(jejakrekam)
Penulis adalah Advokat dari Kantor D’Perfect Lawyer & Partner Kalimantan Selatan
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/06/20/ketika-2-ormas-berbeda-pendapat-saat-demonstrasi-di-depan-pn-tipikor-banjarmasin/
Pemindahan Ibukota Provinsi Kalsel ke Banjarbaru, Pazri: Ada Dugaan Oknum Tertentu?
NGOBROL Pinggiran (NGopi) Akhir Pekan jrektv menampilkan lawyer Dr Muhammad Pazri SH MH, di channel Youtube Jrektv, Sabtu 4 Juni 2022.
TEMA yang diusung, ‘Mengapa Dipersoalkan? Pemindahan Ibukota Provinsi Kalsel?’ yang dipandu Dr Ir H Subhan Syarief MT, pakar perkotaan dan arsitek.
Muhammad Pazri menilai ada pelanggaran konstitusi UUD 1945, sebab ada hak masyarakat yang diabaikan, berkaitan dengan partisipasi, keterlibatan, dan lainnya.
“Dari tataran eksekutif dan legislatif di daerah tidak dilibatkan secara menyeluruh. Nah, ini menjadi dasar harus ada pengujian Undang-Undang (UU),” papar Pazri.
BACA: Langgar Asas Pembentukan UU, BLF Yakin Status Banjarmasin Ibukota Kalsel Bisa Dipertahankan
“Memang ada,” jelasnya, “namun begitu minim informasi publik dan keterlibatannya. Berdasarkan website DPRRI, ternyata hanya dalam beberapa kali pembahasan, dan ketika diparipurnanya juga tidak ada yang dimasukkan dalam alasan. Ujung-ujungnya lalu disahkan menjadi UU,” tandas Direktur Borneo Law Firm ini.
“Lebih mengherankan, ada tiga versi naskah. Dan terakhir hanya disahkan delapan naskah. Yang harus disahkan itu seharusnya 58 pasal, sebab klausul pemindahan Ibukota Provinsi Kalsel sudah ada dalam pembahasan yang terakhir,” sambung alumni doktor Universitas Sultan Agung Semarang ini.
“Tetapi ketika kami bandingkan naskah akademiknya, maka klausul kedudukan Ibukota Provinsi Kalsel berada di Banjarbaru. Jadi tidak ada detail dengan ketentuannya. Kenapa harus pindah?,” tutur advokat muda yang juga Tim Hukum Forum Kota (Forkot) dan Warga Banjarmasin ini.
Pemindahan ibukota provinsi tidak harus dengan UU, tetapi dapat melalui PP. “Pemerintah harus menjawab, kenapa salah dalam pengaturan penetapan Ibukota Provinsi Kalsel. Berdasarkan UU No 23/2014, maka kedudukan Ibukota itu ketika memindah, jelas diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) saja,” ucap alumni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini.
BACA JUGA: NGopi Akhir Pekan, Berry : Saya Tak Dengar Adanya Pemindahan Ibukota Kalsel ke Banjarbaru
Dalam proses pembuatan UU, tidak hanya menyerap aspirasi, namun ada kehendak dari pemerintah atau legislatif. “Sebenarnya mereka paham, namun karena ada dugaan kepentingan politik hukum. Atau adanya dugaan oknum-oknum tertentu?, yang ingin menyisipkan ketentuan pasal, yang tidak memihak?” kata Pazri.
UU No 8/2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan itu, seharusnya kedudukan Ibukota Provinsi Kalsel di Banjarmasin, dengan tahapan mekanisme kajian. “Ya, harus melibatkan kampus, dan semua komponen. Jadi ada paripurna dulu, lalu di sana ada namanya persetujuan dan dukungan. Dengan kebijakan dari atas ke bawah oleh eksekutif dan legislative, sehingga yang di bawah harus mengikuti keinginan yang di atas,” ujarnya.
Yang unik di Kalsel, pusat pemerintahan di Banjarbaru, lalu Banjarmasin merupakan Ibukota Provinsi. Ini sangat menarik dibahas, apalagi sampai di tingkat Mahkamah Konstitusi. Tentu dibutuhkan contoh-contoh, apakah ada seperti Kalsel ini.
Kondisi perpolitikan di Kalsel, memang ada dugaan keterikatan dengan partai politik. “Ya, dugaannya seperti ini. tapi biasa saja itu, selama tidak ada effect,” pangkasnya.
BACA LAGI: Tebar Ribuan Spanduk Tolak Ibukota Kalsel di Banjarbaru, Forkot : Ini Langkah Politik Warga Banjarmasin
Politik hukum yang ada ini, menjadi serba salah bagi legislatif di Kota Banjarmasin, walaupun akhirnya mereka menolak. “Legal standingnya kan Walikota Banjarmasin dan Ketua DPRD Banjarmasin. Ini merupakan refresentatif Pemerintah Kota Banjarmasin, ketika dilakukan paripurna. Dan ini sudah masuk ke pokok perkara untuk perbaikan. Secara persyaratan sudah masuk dalam uji UU Pemindahan Ibukota Provinsi Kalsel ini,” ungkapnya.
Dari tiga gugatan yang diajukan formil dan materil ini, menjadi sebuah support atau saling mendukung.
Pazri meyakinkan, penolakan tidak hanya oleh Pemkot Banjarmasin melainkan masyarkatnya melalui Forum Kota (Forkot) Banjarmasin, dan tokoh-tokoh yang terlibat juga menolak.
Untuk lebih jelasnya, dapat menonton Youtube jrektv, IG jrektv, FB Youtube. Jangan lupa klik subscribe jrektv.
Sumber Youtube : https://youtu.be/5ay2768R29Y
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/06/06/pemindahan-ibukota-provinsi-kalsel-ke-banjarbaru-pazri-ada-dugaan-oknum-tertentu/
Nikita Mirzani Vs Dito Mahendra, Yang Kalah Polisi...
Di mata saya pribadi, Nikita Mirzani adalah sosok perempuan yang berani bahkan sangat berani. Satu dari keberanian Nikita yang cukup membuat saya salut adalah dia berani untuk menjadi tokoh publik yang jujur. Somehow, kita sering merasa lebih percaya pada omongan Nikita dibandingkan omongan yang lainnya tentang sesuatu yang terjadi. Selain seorang yang berani dan jujur, Nikita juga seorang yang pintar. Dia adalah contoh orang yang bodoh, lalu belajar dan setelah itu menjadi pintar. Tak hanya pintar saja, Nikita juga cerdas, karena dari hasil belajar Nikita kembangkan untuk meng-enriching pengetahuannya, misalnya dia bergaul dengan orang-orang yang menjadi ahli dari hal yang dia pelajari.
Sebagai seorang yang berani, tak satu dua kali Nikita harus berurusan dengan polisi. Dari pengalamannya berurusan dengan hukum, Nikita yang latar pendidikannya jauh dari hukum belajar memahami apa dan bagaimana hukum di Indonesia ini dijalankan dan ditegakkan. Untuk mempertajam pemahanan hukumnya, Nikita berkawan dekat dengan praktisi hukum sekelas Hotman Paris. Kejadian Nikita mengkritik Rizieq Shihab hingga dirinya diancam akan diserang ratusan laskar FPI, adalah satu bukti yang kita dan polisi akui bahwa Nikita adalah sosok yang jujur dan diancam hingga Polisi memandang bahwa Nikita harus dilindungi.
Ada Nikita di satu sisi, ada Dito Mahendra di sisi lain. Siapa Dito Mahendra? Saya tidak tahu. Dari pemberitaan saya hanya tahu kalau Dito Mahendra ini bukan orang sembarang. Dito Mahendro dikatakan sebagai salah satu pemilik Taman Mini Indonsia Indah (TMII) yang juga cucu seorang jenderal purnawiran. Penampakannya seperti apa orang yang bernama Dito Mahendra, saya juga tidak tahu. Yang pasti, hari ini media memberitakan bahwa Dito Mahendra mempolisikan Nikita Mirzani atas tuduhan pencemaran nama baik. Dan Nikita menuduh polisi telah melakukan reaksi yang berlebihan atas pelaporan Dito Mahendra.
Jika dunia menyatakan bahwa hukum itu tak lebih dari satu intrusment penguasa untuk menunjukkan kekuasaannya, itu tidak salah. Polisi yang menjadi garda terdepan dari barisan Yudikatif, memiliki posisi yang rentan jika sudah dihadapkan pada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Teori mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Well, teori itu bisa menjadi benar jika perangkat hukum yang diturunkan adalah robot dan bukan manusia. Namun ketika perangkat hukum itu manusia, jangankan polisi, hakim sekalipun tunduk pada yang punya kuasa. Karena sifat manusia tak bisa menghindarkan diri dari rasa takut dan serakah, teori yang sudah menjadi klausal undang-undangpun jadi dimainkan. Keberadaan perangkat hukum yang mampu berdiri secara mandiri, tak bisa dikadali oleh orang yang punya kuasa, biasanya dipandang pahlawan dan dijadikan panutan. Polisi Hoegeng misalnya.
Kasus Nikita Mirzani VS Dito Mahendra telah memposisikan polisi di tempat yang sangat sulit. Jika polisi tak berpegang pada prinsip hukum, bukan hal yang mustahil yang akan dikorbankan adalah integritas kesatuan atau lembaga kepolisian secara keseluruhan. Posisi Dito Mahendra yang dikenal bukan orang sembarangan karena cucu seorang jenderal yang walaupun purnawirawan namun jenderal tetaplah jenderal. Sementara cuitan Nikita Mirzani yang membuka borok cucu sang jenderal adalah satu fakta yang terjadi di lapangan yang selama ini tidak diketahui orang.
Namun jika kita melepaskan semua atribut yang menempel baik di diri Nikita Mirzani maupun Dito Mahendra, secara pribadi saya berpendapat bahwa Nikita Mirzani telah salah mencampuri urusan orang lain yang tidak ada relevansinya dengan dirinya. Saya berharap dari kasus pencemaran nama baik ini Nikita bisa belajar tentang 'legal standing'. Karena dalih bahwa si kapten dan crew pesawat jet yang bekerja untuk Dito Mahendra yang mengirimkan pesan pada Nikita tidak bisa membenarkan tindakan Nikita untuk membongkar borok Dito Mahendra. Pasalnya si kapten dan crew pesawat itu semuanya adalah orang-orang dewasa yang mampu untuk bertindak hukum sendiri. Dan soal tidak dibayarkan atau diberikannya hak si kapten dan para crew oleh Dito Mahendra itu bukan hal yang terjadi di ruang publik. Jadi ketika ada orang lain yang tak memiliki kepentingan atas permasalahan kemudian mengunggah kejadian di ruang publik seperti akun media sosial, maka itu sudah bisa dikatagorikan pencemaran nama baik.
Di sini kesalahan polisi adalah telah memfasilitasi kepentingan Dito Mahendra melebihi takaran normal dan polisi lupa kalau Nikita Mirzani adalah simbol keberanian bagi rakyat jelata. Nikita Mirzani dan Dito Mahendra adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang sama. Polisi sedianya tak memihak pada siapapun kecuali S.O.P kepolisian. Karena kalau polisi berpihak pada Dito Mahendra, Nikita Mirzani bisa berteriak dan teriakan wanita yang dipanggil "nyai" ini pasti didengarkan khalayak banyak. Apalagi teriakan tentang sikap kepolisian yang notabene masih belum berhasil mengangkat nama dan integritas kesatuan dari tuduhan "lembaga korup Indonesia". Sementara jika polisi berpihak pada Nikita Mirzani, kubu Dito Mahendra pun tak akan diam dengan jaringan koneksi yang dimiliki. Rasanya tidak lucu saja kalau yang berantem Nikita Mirzani VS Dito Mahendra, tapi yang kalah malah polisi....
Sumber Utama : https://seword.com/umum/nikita-mirzani-vs-dito-mahendra-yang-kalah-polisi-lYQIiRHyaK
Zulkifli Dan Strategi Adu ‘preman’ Ala Jokowi
Penunjukan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan ini agak mengejutkan banyak orang.
Kita semua mungkin sepakat, bahwa menteri perdagangan itu harus diganti. Karena gara-gara dia, terjadi kelangkaan minyak goreng dan ini sangat mencoreng wibawa pemerintah. Tapi kok ya Zulkifli? 😅
Zulkifli sebagai ketua PAN ini terkenal punya catatan buruk di masa SBY. Memberikan banyak izin lahan untuk perusahaan sawit. Lah kok sekarang malah jadi Menteri?
Bagi Presiden Jokowi, ini soal wibawa yang harus dijaga. Di akhir pemerintahannya, Jokowi pasti ingin semua berjalan sesempurna mungkin. Sehingga penunjukan ini pasti juga serius mempertimbangkan kebaikan bagi Indonesia. Bukan sekedar untuk mengakomodir menteri dari PAN.
Cuma kalau pertanyaannya kok ya Zulkifli?
Mungkin ini ada jawaban yang belum disadari banyak orang. Bahwa Zulkifli yang dicap negatif karena memberikan ijin lahan Bagi perusahaan sawit itu, bisa juga menjadi titik kekuatannya. Karena sangat berkaitan antara sawit dan minyak goreng.
Dalam bayangan saya, mungkin maksudnya ini adalah strategi preman di rumah makan. Kalau ada preman, maka yang jadi satpamnya adalah preman di kasta yang lebih kuat dan dihormati.
Dalam hal minyak goreng, mungkin memang yang bisa menaklukkan para mafia dan pengusaha adalah mafianya mafia. Kepalanya. Agar ke depan tidak ada lagi cerita malu-maluin minyak goreng langka karana pengusaha ga mau jual barangnya.
Seingat saya, ini bukan kali pertama Jokowi melakukan hal seperti ini.
Dulu Ketika Menteri Agama dijabat oleh purnawirawan Jenderal, banyak orang protes dan mempertanyakan. Mirip seperti Zulkifli Hasan sekarang. Kok ya ga nyambung?
Tapi belakangan setelah kita renungkan, ternyata memang lebih baik begitu. Untuk menghadapi orang-orang seperti FPI, emang perlu orang yang lebih gila. Tidak cukup dihadapi dengan orang yang paham agama dan santun. Karena nanti kesannya pemerintah kalah wibawa sama ormas.
Jadi soal Zulkifli ini mungkin adalah jalan terakhir Jokowi dalam rangka menyelamatkan marwah pemerintah.
Ke depan, hasilnya seperti apa, kita lihat nanti. Toh Presiden Jokowi masih akan melakukan reshufle lagi setelah ini. Mengingat calon Capres yang sekarang jadi menteri belum juga mengundurkan diri.
Kalau misal nanti resmi diumumkan, oleh partai koalisi, maka mungkin saat itulah para menteri itu mengundurkan diri. Tapi misal pun batal maju capres atau cawapres, toh masih ada 9 posisi wamen kosong yang bisa sekalian diumumkan dengan pergantian menteri.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/zulkifli-dan-strategi-adu-preman-ala-jokowi-SyVfQT7xeL
Ups, Ada yang Pansos dengan Spanduk Puan-Gibran?
Sepertinya ada yang salah tingkah. Jadi, mengambil langkah apapun malah terlihat salah dan makin salah
**
Gibran memang menarik. Muda, cerdas, dan penuh potensi. Umurnya memang masih pada tingkatan yang memungkinkannya untuk tetap belajar dan berkembang. Cerdas, karena sadar apa yang dibutuhkan dan kemudian membuat langkah yang diperlukan. Gabungan keduanya lah yang kemudian membuatnya potensial di kemudian hari.
Pribadi yang tidak "nyusu" pada status orang tuanya membuat walikota Surakarta itu menjadi role model anak muda kekinian. Tidak gaptek dan tepat kala bermedia sosial semakin membuatnya pas dengan zamannya. Gibran menasbihkan dirinya sebagai salah satu harapan untuk Indonesia ke depan.
Memang ada yang mengaitkan apa yang dipegangnya saat ini dengan kedudukan bapaknya, Presiden Jokowi. Ya wajar saja. Privilege memang ada padanya. Tapi tetap saja tidak bisa dipungkiri, untuk mendapatkan statusnya saat ini, untuk mendapatkan jabatannya saat ini, dan kemudahan untuk menjalankan keduanya tersebut, Gibran tetap harus bekerja keras. Gibran tetap perlu usaha lebih.
Biasa-biasa saja akan terkesan menjadi 'salah' bila mengingat dia adalah anak seorang presiden. Dan Gibran sadar akan hal itu.
Nah, agaknya ada yang mencoba pansos atas status Gibran ini. Ada pembonceng gelap yang ingin menumpang pada anak muda potensial ini. Ada yang mencoba memanfaatkan Gibran demi ambisi politiknya. Tersebar spanduk Puan-Gibran dan berlambang Projo di sekitaran Solo.
Atas beredarnya spanduk itu, Gibran merasa bingung dan kemudian tidak mempedulikannya. Sementara Projo, mengaku dicatut namanya. Projo menyebut logo yang dipakai di spanduk itupun logo tidak resmi.
Dua pihak sekaligus yang dijadikan "pijakan" pelaku pansos itu. Gibran dan Projo.
Projo sebagai relawan pendukung Pak Jokowi sudah menjelaskan ketidakterlibatannya atas spanduk tersebut. Sudah sangat diketahui bagaimana sikap Projo terkait dengan capres-cawapresan nanti. Mereka punya mekanismenya sendiri. Dan yang pasti, mereka menunggu arahan dari Pak Jokowi.
Sementara Gibran, bisa dikatakan masih hijau di bidang politik. Yang melakukan pansos dengan spanduk itu sungguh seperti tidak punya pikiran. Seakan memaksa sosok yang masih muda demi ambisi politiknya. Memanfaatkan keluguan Gibran demi menarik simpati tanpa memahami sedikit saja etika.
Dalam demokrasi, menyatakan pendapat jelas sah-sah saja. Menyatakan aspirasi juga boleh-boleh saja. Tapi etika, perhitungan, dan tata krama tetap yang utama. Jangan kemajon dan jangan keminter.
Ngene salah ngono salah….., rewel!
Sumber Utama : https://seword.com/politik/ups-ada-yang-pansos-dari-spanduk-puan-gibran-GTy7hOvPMe
(Analisa Politik) Kenapa Ganjar Begitu Sabar Dan Tetap PDIP??
Nasdem mengumumkan Ganjar dalam daftar nama yang akan diusung menjadi capres. Tapi Ganjar menolak secara halus, berterima kasih dan mengatakan "saya tetap PDIP".
Padahal cebong-cebong pro Ganjar sudah mulai banyak yang menyerang Puan, juga Megawati dengan PDIP-nya. Apa yang membuat Ganjar begitu tenang menghadapi gejolak persiapan pemilu 2024?
Perbedaan Ganjar dengan cebong pendukungnya bagi penulis hanya berarti satu hal. Bahwa tidak selalu sikap pendukung itu mencerminkan orang yang didukungnya.
Ganjar adalah kader unggul PDIP, yang bersama-sama berjuang saat Megawati mengambil keputusan untuk menjadi oposisi selama 10 Tahun. Jadi kesabaran Ganjar tidak perlu diragukan lagi, tidak seperti Anies yang mulai manuver ke sana ke mari, Ganjar terlihat seperti air sungai yang tenang.
Apakah Ganjar terganggu dengan kepak sayap Puan? Tidak!! Inilah bedanya pengamat politik yang berfikir pendek dengan politisi visioner seperti Ganjar Pranowo.
Pengamat politik kemaren sore hanya melihat kepak sayap Puan sebagai persiapan untuk 2024. Sedangkan Ganjar tahu kalau ini tidak melulu soal 2024.
Puan dengan pengalaman yang minim dan elektabilitas yang rendah, bagaimanapun harus mulai dipersiapkan oleh PDIP agar menjadi politisi berpengalaman seperti Ganjar, Jokowi, Budiman Sudjatmiko, Adian Napitupulu dan lain-lain. Jadi tidak melulu soal 2024.
Ganjar tahu hal ini, sehingga dia maklum. Memang ini bertepatan dengan persiapan pemilu 2024 yang kemungkinan akan menjadi pemilu paling panas sepanjang sejarah Indonesia sampai saat ini.
Penulis juga tidak menyalahkan cebong pro Ganjar. Mereka pasti panik takut-takut PDIP dan Megawati kekeuh memajukan Puan. Tapi percayalah wahai cebong, pada akhirnya Megawati dan PDIP akan memajukan calon yang paling layak, berpotensi menang tinggi dan elektabilitas teratas.
Tidak percaya? Hari ini PDIP akan mengumumkan nama-nama calon Presiden yang akan mereka pilih. Dari sini kita akan semakin jelas melihat ke mana arah PDIP pada pemilu 2024 nanti.
Megawati dan PDIP nya adalah partai yang bertahan dalam tekanan orde baru, bahkan akhirnya jadi pemenang. 10 tahun tidak takut menjadi oposisi hingga akhirnya menjadi pemenang. Sampai sekarang di bawah Megawati sebagai ketua umum, PDIP masih partai politik paling tinggi elektabilitasnya.
Yang berfikir kalau Megawati cuma bisa sebagai King Maker, maka penulis pastikan itu adalah pengamat politik kemarin sore. Yang ketika Megawati berjuang melawan orde baru kemungkinan belum lahir atau kencingnya belum lurus.
Jadi inilah yang membuat Ganjar tetap tenang dan tetap PDIP. Dia tahu siapa Megawati, dia paham seperti apa PDIP, dia berpegang pada data lembaga survei dimana namanya selalu menempati elektabilitas tertinggi.
Saran buat cebong pro Ganjar, ojo kesusu, jangan terburu-buru menyerang Puan dan PDIP. Nanti malu menjilat ludah sendiri saat Megawati dan PDIP pada akhirnya akan memajukan Ganjar. Selama, elektabilitas Ganjar memang stabil dan selalu teratas di berbagai lembaga survei.
Sumber Utama : https://seword.com/politik/analisa-politik-kenapa-ganjar-begitu-sabar-dan-RBxS784bPm
Menobatkan Babi Sebagai Hewan Paling Bermanfaat di Negeri Ini, Setuju?
Jika ada semacam kontes untuk mencari hewan apa yang paling berguna di muka bumi ini, khususnya di negeri kita, mungkin babi dapat menjadi salah satu kandidat pemenangnya. Yap, kabarnya hewan berkaki empat yang kata para penikmat kuliner "enaknya tiada tara" ini tak hanya berjasa untuk menggoyang lidah, tapi sampai menghadirkan keriuhan di medsos hingga menggoyang jagat politik di tanah air kita.
Kalau bicara soal kuliner, tak bisa disangkal bahwa daging ayam, daging kambing, atau daging sapi akan mendapat saingan ketat hingga mungkin terengah-engah kalau mau mengejar popularitas dan kenikmatan daging yang haram untuk dimakan oleh umat Islam ini.
Sebut saja menunya seperti bakso, sate, sup ... yang terbilang masih umum, lalu masih ada olahan khas dari masakan ala suku Batak seperti saksang atau bipang, meski harganya relatif mahal untuk sekali santap, tapi banyak yang bilang cukup layak dengan rasa yang sukar dilupakan karena saking nempelnya di lidah!
Namun, kalau bicara soal per-babi-an di negeri ini, rupanya juga memancing semacam iri hati, sehingga menarik minat buat digoreng sedemikian rupa agar menjadi isu hangat, viral, dan bila perlu bisa dipakai sebagai bahan keributan. Meski sebenarnya kawanan babi itu tak tahu apa-apa, juga nggak ada urusan dengan segala keriuhan dan keributan itu.
Kita ingat soal olahan rendang daging babi, lalu ada versi nasi uduknya juga, yang sukses bikin baper sebagian kaum yang entah gimana kok bisa ngamuk sama hasil kreasi kuliner yang harusnya disyukuri itu.
Masih ada pula politisasi dari isu olahan daging babi, yang sampai membuat seorang anggota parlemen turun tangan untuk (setidaknya) berkomentar soal rendang babi, yang sebenarnya tak perlu diributkan, terutama kalau nggak bisa hadirkan solusi terbaik bagi banyak kalangan. Kalau mau menang-menangan sendiri sih, gampang!
Ini belum soal cerita bisnis olahan kuliner daging babi, yang kadang mendapat gangguan serius dari sebagian orang yang seperti "punya negara" dan "punya hukum" sendiri, lalu melarang orang lain berjualan olahan menu babi, meski jelas sudah ada tulisan "Non-Halal" di sana. Ini sempat dialami pula oleh saudara saya beberapa tahun silam.
Jadi bagaimana dengan fenomena menarik yang mungkin susah ditemukan di luar negeri, bahkan di Timur Tengah sekalipun itu? Sudah pantaskah jika babi dinobatkan sebagai hewan paling berguna dan berpengaruh di negeri kita?
Sumber Utama : https://seword.com/politik/menobatkan-babi-sebagai-hewan-paling-bermanfaat-di-pnxgphVrWF
Sudahlah Cak Imin, Realistis Sajalah untuk Pilpres 2024
Peneliti senior dari LIPI, Siti Zuhro belum lama ini menyuarakan pendapatnya soal Muhaimin “Cak Imin” Iskandar, yang terlihat begitu berambisi untuk menjadi calon presiden pada ajang Pilpres 2024 nanti. Meski balihonya bertebaran di mana-mana, yang sebenarnya juga terjadi menjelang Pilpres 2019 lalu, Cak Imin dinilai masih belum mendapatkan animo yang memadai dari masyarakat.
“Cak Imin sesuai animo masyarakat yang tidak tinggi, ya sebagai calon wakil presiden saja,” kata Siti pada Minggu (19/6), merespons adanya pertemuan antara Ketum PKB itu dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sehari sebelumnya.
Menariknya, menurut peneliti senior LIPI tadi, kedua sosok ketua umum ini jika hendak maju pada Pilpres 2024 nanti, disarankan agar Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden, didampingi oleh Cak Imin sebagai calon wakil presiden.
Jujur saya secara pribadi mulai bosan dengan munculnya nama yang itu-itu saja, yang terlihat berambisi atau kadang masih didorong untuk menjadi kontestan pada PIlpres 2024 nanti. Kadang saya berpikir bahwa beberapa di antara nama yang santer disebut oleh media atau menurut hasil survei politik masih menempati peringkat bawah … kok ya tidak tahu diri itu lho!
Apakah mengabdi pada negeri ini hanya dengan menjadi presiden atau wakil presiden? Kan tidak! Masih ada puluhan hingga ratusan cara agar bisa mengabdi untuk negeri ini, dengan membawa dampak positif yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
Jangankan menjadi presiden atau wakil presiden, kalau dengan menjadi seorang bupati atau wali kota, tapi sukses menorehkan catatan positif yang menuju kebaikan bagi masyarakat, mengapa tidak dilakoni? Jika menjadi gubernur tapi berhasil membuat daerahnya lebih baik, misalkan dalam menurunkan angka kemiskinan dan membuat warganya mengalami peningkatan mutu SDM dan kondisi ekonomi, mengapa harus memaksa diri menjadi calon presiden atau wakil presiden?
Itu tadi sebagai contoh saja. Saya tidak hendak berkata bahwa Prabowo Subianto atau Cak Imin lebih cocok menjadi bupati, wali kota, atau gubernur saja. Namun faktanya, ada kok nama yang santer disebut dan sudah diumumkan untuk menjadi salah satu calon, tapi faktanya menjadi kepala daerah saja amburadul karena nggak bisa kerja. Ngapain memaksakan diri untuk bersedia dicalonkan, apalagi dengan berkata:
”Saya diminta untuk memikirkan negara, bukan hanya daerah tertentu.”
Yaelah, kalau cuma mikir negara, nggak harus jadi presiden atau wakil presiden kok. Jadilah seorang pemikir yang betul-betul brilian, lalu berikan sumbangsih pemikiran yang mengarah pada kepentingan nasional. Hasilnya akan sungguh luar biasa.
Kembali ke Cak Imin tadi …
Jika melihat elektabilitas yang masih mentok, benar nasihat peneliti senior LIPI tadi, bahwa Cak Imin sebaiknya tidak memaksakan diri untuk “Nyapres” atau “Nyawapres” pada 2024 nanti. Cukup jadikan PKB sebagai partai yang berdampak positif secara nasional, misalkan dengan menghasilkan sosok pemimpin daerah yang berkualitas, seperti dicontohkan oleh PDI Perjuangan selama ini. Itu sudah lebih dari cukup, Cak Imin!
Jangan boroskan uangmu dengan baliho, spanduk, bikin acara deklarasi, atau safari politik, jika nanti hasilnya tetap mentok. Mendingan uangnya dipakai untuk kegiatan lain yang lebih berguna, sehingga nama Cak Imin tetap bisa diingat orang banyak, tanpa harus menjadi presiden atau wakil presiden. Bukankah jauh lebih baik begini daripada diingat orang karena sering pasang baliho dan spanduk setiap kali menjelang Pilpres, tapi nampang di kertas suara Pilpres saja nggak pernah?
Sumber Utama : https://seword.com/politik/sudahlah-cak-imin-realistis-sajalah-untuk-pilpres-6t5qEoUsNw
Koplak! Sudah Jelas-jelas Roy Suryo Bersalah, Masih Juga Dibela oleh Lieus Sungkharisma
Nama Roy Suryo kembali mencuat ke publik meskipun ia sudah bukan lagi pejabat publik.
Kali ini yang membuatnya dibicarakan oleh banyak warga dunia maya dan dunia nyata adalah akibat ulahnya yang gak ada akhlak di Medsos.
Om Roy seperti tanpa bersalah mengunggah meme patung Buddha di candi Borobudur mirip wajah Presiden Jokowi di akun twitter miliknya @KRMTRoySuryo2.
Memang berdasarkan pengakuan Roy sendiri, ia bukan orang pertama yang menyebar meme patung Buddha mirip wajah Jokowi tersebut. Hanya saja, karena dia mantan pejabat publik yakni pernah menjabat sebagai Menpora dan anggota DPR-RI, unggahan dia yang paling menjadi sorotan.
Karena agak langka seorang mantan menteri kelakuannya kayak gitu.
Namun kalau melihat ke belakang, Roy melakukan hal tersebut gak heran juga sih. Sebelumnya ia juga pernah viral bukan karena prestasi tapi karena hal yang memalukan.
Yang mana kala itu ia nyolong aset milik Kemenpora.
Tidak tanggung-tanggung, ada 3.266 item barang milik negara yang digondol maling oleh Roy waktu itu. Mulai dari antena, pompa air, power bank, hingga jas hujan.
Memang sebagian barang yang dicurinya tersebut receh dan harganya hanya tidak seberapa. Tapi karena jumlahnya banyak, total kerugian negara mencapai angka miliaran rupiah juga.
Mungkin Kemenpora kala itu masih menghormati SBY sebagai mantan Presiden RI, sehingga tidak sampai mempolisikan Roy Suryo yang juga mantan kader Partai Demokrat tersebut.
Do'i hanya diminta untuk mengembalikan aset Kemenpora yang digondolnya saja.
Kembali ke meme patung Buddha di candi Borobudur tadi, Roy sudah tanpa sadar mengakui kesalahannya.
Pertama, ia menghapus cuitannya tersebut.
Itu artinya ada ketakutan di sana. Takut dijadikan baran bukti untuk memperkarakan dirinya.
Kedua, Roy melaporkan pengunggah pertama meme patung Buddha itu ke polisi.
Artinya apa? Ia mengakui kalau pengunggah pertama tersebut salah.
Jika pengunggah pertama salah, pengunggah kedua, ketiga dan seterusnya berarti salah juga dong.
Termasuk Roy yang turut mengunggah, ikutan salah.
Ketiga, Roy minta maaf kepada umat Buddha dan Presiden Jokowi.
Itu menunjukkan kalau politisi yang tidak hapal lagu 'Indonesia Raya' tersebut merasa perbuatannya telah menyinggung perasaan umat Buddha dan Presiden Jokowi sehingga ia mintaa maaf segala.
Karena, jarang-jarang ada orang yang benar kemudian minta maaf.
Nah, akibat ulahnya itu pun Roy Suryo menuai kecaman dari banyak pihak.
Tidak hanya umat Buddha dan pendukung Jokowi, tapi warga dunia maya juga banyak yang mengecamnya.
Termasuk ada yang sampai membully pakar telematika abal-abal itu.
Kemudian, puncaknya Roy Suryo dilaporkan ke polisi.
Diantaranya yang turut memperkarakannya adalah Herna Sutana.
"Jadi hari ini kami mewakili umat Buddha melaporkan terkait dugaan tindak pidana UU ITE terkait masalah simbol agama. Terlapor ini telah mengunggah satu unggahan Candi Borobudur," ujar perempuan yang berprofesi sebagai advokat itu.
Sekarang tinggal menunggu waktu saja kapan Roy dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya.
Harapannya sih, selain diperiksa, ia juga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
Biar kapok gitu.
Karena ini bukan yang pertama perbuatan tercela dilakukan si Roy di Medsos.
-o0o-
Koplaknya, sudah jelas-jelas Roy bersalah dan mengakui kesalahannya tapi masih juga dibela oleh Lieus Sungkharisma.
Awalnya Lieus mengaku sedih melihat Roy meminta maaf terkait cuitannya itu.
Pertanyaannya, kenapa dia sedih Roy minta maaf?
Karena menurut mantan pendukung Prabowo di Pilpres 2019 tersebut, Roy tidak bersalah.
Jadi ngapain juga harus minta maaf.
Hingga Lieus menebarkan ancaman untuk jangan coba-coba mempolitisasi kasus Roy Suryo.
Karena menurutnya kasus tersebut lebih kental nuansa politisnya daripada hukumnya.
Dan tidak lupa pula Lieus mengatakan, patung yang dijadikan meme tersebut tidak terlalu sakral bagi umat Buddha.
Pemilik nama asal Li Xue Xiung itu pun menuding Roy dilaporkan ke polisi karena sering mengkritik pemerintah. Bukan karena unggahannya.
"Jadi begitu ada bahan, dihantam supaya dia bisa masuk (penjara), jangan coba-coba," ujarnya dengan nada seperti tanpa bersalah.
Lha, yang melaporkan Roy ke polisi itu kan umat Buddha yang tersinggung dengan cuitan Roy. Di mana letak politisnya ferguso?
Lagian juga, selama ini Roy anteng-anteng saja mengkritik pemerintah. Gak ada tuh yang melaporkannya ke pihak berwajib.
Sekarang ini kan urusannya sudah bukan lagi siapa kritis terhadap pemerintah lalu dibungkam seperti di era Orba dulu. Tapi siapa yang melanggar hukum, dia yang mesti bertanggung jawab.
Sementara si Roy ini jelas-jelas menghina simbol agama orang lain yang itu merupakan tindak pidana.
Semestinya bertanggung jawab dong. Janga malah 'lempar batu sembunyi tangan'.
Itu sama saja dengan pria bermental panci.
Hanya saja, apapun pembelan dari Lieus Sungkharisma itu gak akan ngaruh apa-apa terhadap proses penegakan hukum yang ada.
Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo tetap saja akan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/koplak-sudah-jelas-jelas-roy-suryo-bersalah-KSLfQddltU
Krisis Pangan, Presiden Indonesia Dan Filipina Jangan Rakus!
Di hari yang sama, Jokowi, Presiden Indonesia dan Presiden terpilih Filipina, Ferdinand Marcos Jr. membicarakan antisipasi adanya krisis pangan global (20/6/2022).
Jokowi meminta seluruh Kementerian dan Lembaga melakukan efisiensi anggaran guna menjaga kelonggaran fiskal. Selain itu, dua BUMN di bidang energi, Pertamina dan PLN juga dituntut untuk menaikkan produksi. Sebagai langkah antisipasi nyata, Presiden Jokowi mengarahkan jajarannya untuk meningkatkan produksi pertanian dengan memanfaatkan tanah-tanah HGU yang terbengkalai. Secara infrastrukturpun pembangunan bendungan-bendungan juga diarahkan untuk ditingkatkan.
Sementara itu, Ferdinand Marcos Jr. di hadapan media juga menyampaikan keprihatinan yang sama. Langkah yang akan diambil juga sama dengan apa yang diungkapkan Presiden Jokowi, bahwa Presiden Marcos akan melakukan peningkatan produksi hasil pertanian guna menangkal kenaikan harga komoditas global. Uniknya, Presiden Marcos akan mengepalai sendiri Kementerian Pertanian di Filipina.
Di sini terlihatlah, bahwa ada dua pemimpin negara yang membicarakan issu yang sama, serta memikirkan langkah antisipasi yang sama, namun dengan dua metode pelaksanaan yang berbeda. Di seberang sana, Presiden Marcos harus turun tangan mengepalai Kementerian Pertaniannya, sedangkan di sini, Presiden Jokowi tinggal mengarahkan kabinet terkait.
Apakah Marcos lebih baik, karena mau turun langsung? Ohhh jangan salah. Marcos memang harus melakukannya, karena negara itu masih panas akibat warisan perpecahan politik baik oleh presiden sebelumnya maupun oleh ayahnya Marcos sendiri yang pernah berkuasa selama 20 tahun. Oke saya tidak membahas ini terlalu panjang.
Beralih kepada Jokowi. Kepemimpinan manajerial seorang Jokowi tampak matang. Pelimpahan wewenang kepada kabinetnya bukti bahwa Jokowi menaruh percaya pada orang-orang pilihannya untuk membantu mengeksekusi pemerintahannya. Biasanya menteri-menteri yang sedang ditugasi hal penting tidaklah dielu-elukan. Sebagai contoh bagaimana Prabowo, Menhan, dengan menurut terus melakukan diplomasi-diplomasi keamanan dengan negara-negara sahabat. Kali ini, dalam diam, Mentan sebetulnya sedang memiliki agenda besar dalam mengawal eksekusi langkah antisipasi krisis pangan global. Eh, lupa! dalam pidatonya, ada dua menteri yang terlupa oleh Jokowi: Menteri Perdaganan dan Menteri Pertanahan. Maklum, baru pekan lalu dilantik, masih belum banyak ngobrol/ngopi bareng.
Oke. Lanjut. Presiden Jokowi, tolong dong ingatkan juga Pemerintah Daerah untuk menggalakkan penanaman tanaman pangan secara masif di tanah-tanah desa. Tidak ada kelangkaan kalau ini menjadi gerakan bersama. Jangan sampai ketika terjadi surplus cadangan pangan, hanya perusahan pemilik HGU-lah yang menikmati keuntungan dengan melakukan ekspor, ketika hanya di sana saja yang menjadi fokus pemanfaatan lahan. Ajaklah masyarakat untuk mewujudkan gerakan menanam tanaman pangan ini sebagai pesta bersama seluruh lapisan masyarakat. Ingat, kata orang, tanah kita tanah surga...
Mari kita doakan, supaya langkah nyata dalam mengantisipasi krisis pangan global ini bisa menjadi kesadaran semua masyarakat sehingga terciptalah gerakan massal penanaman baik di tingkatan bawah maupun di tingkatan atas. Pangan adalah kebutuhan kita semua. Kita semua butuh pangan. Jangan rakus!
Sumber Utama : https://seword.com/ekonomi/krisis-pangan-presiden-indonesia-dan-filipina-fww0K6Sh8x
Pertanyakan Gelar Doktor Megawati, Otak Ade Armando Somplak Karena Digebuk Kadrun?
Sebelum mulai membuat artikel maka penulis berikan peringatan dulu. Artikel ini khusus untuk pembaca yang memiliki akal sehat, kalau tidak punya akal sehat? Skip aja!!
Kedatangan Ade Armando di demo mahasiswa tolak Jokowi 3 periode adalah pertanda bahwa Ade Armando mulai mencoba akrobat politik. Biar dapet kesan netral gitu loh!! Tapi di luar dugaan, ternyata Ade malah digebugin kadrun sehingga otaknya menjadi agak sedikit geser.
Buktinya? Ade Armando berkomentar soal gelar doktor yang akan diperoleh Megawati. Berikut komentarnya :
"Bu Mega yang benar aja dong Bu. Kok semudah itu dapat gelar doktor? Emang ibu ahli di semua bidang ya?" tulis Ade Armando dikutip VIVA, Senin (20/6).
Komentar penulis : ini Ade Armando pura-pura tidak tahu atau memang jadi bodoh setelah digebugin kadrun ya? Mustahil orang penuh logika tidak tahu apa gelar doktor yang dimaksud Megawati.
Sama seperti SBY, Megawati juga banyak mendapatkan gelar doktor. Tapi dokter di sini lebih tepatnya adalah doktor Honoris Causa. Mustahil Ade Armando yang penuh logika tidak paham apa itu doktor Honoris Causa?
Gelar Honoris Causa (H.C) / Gelar Kehormatan adalah sebuah gelar kesarjanaan yang diberikan oleh suatu perguruan tinggi/universitas yang memenuhi syarat kepada seseorang, tanpa orang tersebut perlu untuk mengikuti dan lulus dari pendidikan yang sesuai untuk mendapatkan gelar kesarjanaannya tersebut.
Yang menentukan kriteria layak atau tidak adalah perguruan/universitas yang memberikan gelar tersebut. Kok Ade Armando malah tanya Megawati? Ga sekalian tanya Rhoma Irama kenapa dapat gelar Doktor Honoris Causa (DR. H.C.) di bidang musik?
Silakan Ade suruh Rhoma Irama debat dengan Ahmad Dhani soal pengetahuan musik!! Taruhan demi apapun, si botak Dhani akan membantai Rhoma tanpa ampun soal pengetahuan musik. Tapi kenapa Rhoma yang dapat gelar doktor HC?
Karena gelar Honoris Causa dapat diberikan bila seseorang telah dianggap berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan (khusus Rhoma yaitu dalam hal musik). Dalam hal ini Rhoma Irama dengan sederet penghargaan raja dangdutnya dianggap lebih berkontribusi untuk dunia.
Siapa yang menilai? Yang menilai adalah Northern California Global University sebagai pemberi gelar tersebut!!
Jadi salah alamat kalau Ade Armando tanya Megawati kenapa mendapatkan gelar doktor Honoris Causa. Silakan tanya pada universitas yang memberikan gelar kehormatan tersebut. Sekalian titip tanya juga kenapa SBY bisa dapat 14 gelar doktor Honoris Causa ya!!
Ini logika dasarnya, tapi baiklah kita sedikit naik level berbicara soal fakta dan data. Karena di sini kita menghadapi seorang ahli logika dari tanah MINANG bernama Ade Armando dengan logika supernya.
Berikut salah satu gelar doktor Honoris Causa yang pernah Megawati dapatkan :
Pada 19 Oktober 2015, gelar doktor ketiga untuk Mega diterima dari Korea Maritime and Ocean University , Busan, Korea Selatan. Universitas ini menganugerahi Mega gelar doktor kehormatan di bidang politik.
Apakah Megawati layak mendapatkannya? Apakah Megawati semudah itu mendapatkannya seperti kata Ade Armando?
Maaf bang Ade, sampean dosen ahli ilmu komunikasi karena memang itu bidang anda. Tapi kalau sampai meragukan kapabilitas dan rekam jejak Megawati di bidang politik, maka anda sudah somplak karena digebugin kadrun.
Megawati sejak masih PDI, mendapatkan tekanan dari rezim super otoriter. Apakah Megawati tumbang? Malah Soeharto yang akhirnya tumbang, dimana PDIP akhirnya menjadi pemenang pemilu.
Megawati sekilas memang terlihat seperti seorang anak yang cuma bisa bawa-bawa bapanya. Tapi coba pikir, bapanya saja tumbang digantikan orde baru, tapi ini anaknya bisa bertahan dan menang pemilu.
Mohon maaf pembaca, penulis bukan membela Megawati berlebihan, tapi itu faktanya!! Dengan segala kekurangannya, tapi bagi penulis untuk bertahan dari Soeharto saja itu sudah prestasi. Nah ini tidak hanya bertahan, namun akhirnya menjadi pemenang pemilu. Justru aneh kalau tidak ada satu universitas pun yang memberikan gelar kehormatan.
Sekarang kita bandingkan dengan SBY yang juga sama mendapatkan gelar HC, sama-sama ketua partai dan sama-sama pernah presiden.
Megawati benar-benar dizolimi oleh orde baru, SBY acting dizholimi. Partai keduanya sama-sama menjadi penguasa akhirnya. Baiklah biarpun SBY dizholimi nya tidak separah ibu Mega, kita anggap saja keduanya sama hebat. Lalu kalau SBY layak mendapat gelar HC, kenapa heran jika Megawati dapat gelar yang sama?
Setelah menang pemilu, singkat cerita Mega kalah dari SBY dan menjadi oposisi. Setelah 10 tahun menjadi oposisi, akhirnya PDIP kembali berkuasa dimana Megawati memutuskan memilih Jokowi sebagai capres. Sementara SBY dengan demokratnya, apa yang terjadi setelah tidak berkuasa? Lihat saat ini!! Badut!!
Lalu siapa lagi? Profesor Amin Rais? PAN tidak pernah berkuasa, dan si bebek lumpuh malah ditikung oleh si Kipli. Gusdur? dengan segala hormat, selain ditusuk Amin Rais, Gusdur juga akhirnya ditikung si Imin.
Politisi Golkar? Golkar akhirnya pecah dan saat ini baik induk dan partai pecahannya seperti Nasdem hanya jadi partai oportunis yang merapat pada pihak yang dianggap berpotensi menang. Maka jangan aneh Nasdem dukung Anies dan si Edi Gubernur Sumut ya!!
Kesimpulannya : dengan segala kekurangannya, PDIP di bawah pimpinan Megawati sebagai pengambil keputusan akhir adalah partai yang : bertahan dari orde baru, lalu jadi pemenang pemilu demokratis pertama, 10 tahun jadi oposisi lalu akhirnya menjadi penguasa setelah Megawati menjadi King Maker memilih Jokowi.
Saat ini PDIP partai paling stabil dan selalu mendapat peringkat 1 di lembaga survei kredibel manapun. Megawati memang pernah dianggap salah karena memajukan Ahok dan Si Doel, tapi tidak ada gejolak yang berarti karena keputusan tersebut.
Sekarang gejolak muncul karena konon katanya Megawati lebih sayang anak daripada Ganjar? Tapi percayalah, dengan pengalaman puluhan tahun dalam bidang politik, pada akhirnya Megawati akan memilih kader yang berpotensi menang paling besar dan memiliki elektabilitas tertinggi.
Masih meragukan gelar doktor HC yang didapat Megawati? Berarti anda sudah mengabaikan peringatan penulis di awal, bahwa yang tidak punya logika lebih baik skip saja!!
Sumber Utama : https://seword.com/umum/pertanyakan-gelar-doktor-megawati-otak-ade-r2cckxc3dC
Jakpro Bohong! Ternyata Mereka Masih Harus Setor Rp. 90,7 M Untuk Commitment Fee
Gelaran ajang balap mobil listrik Formula E memang sudah selesai dan sukses dari segi jumlah penonton. Ya iyalah, kan ada aksi borong tiket dari sejumlah Partai Politik. Namun usainya gelaran itu, ternyata justru menyingkap banyak tabir baru yang cukup mencengangkan.
Salah satunya yang terbaru, adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa PT Jakpro, selaku penyelenggara harus menyerahkan uang tambahan yang dibayarkan sebagai commitment fee. Lha gimana? Sudah bayar Rp. 560 Miliar, kok masih harus bayar lagi?
Dalam Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2021, BPK menyebutkan, PT Jakpro melakukan renegosiasi dengan pihak Formula E Operation (FEO) sehingga total commitment fee yang harus dibayarkan sebesar 36 juta poundsterling.
Namun, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga sudah membayar commitment fee sebesar 31 juta poundsterling. Sementara sisa kewajiban commitment fee sebesar 5 juta poundsterling (setara Rp 90,7 miliar) akan dibayar oleh PT Jakpro di tahun ketiga dengan dana non-APBD.
Berarti selama ini PT Jakpro bohong!
Sebab temuan BPK tersebut berbeda dengan pengakuan PT Jakpro, yang menyebutkan tidak ada tambahan commitment fee selain biaya yang sudah disetorkan.
Managing Director Formula E Jakpro Gunung Kartiko mengatakan, angka pembiayaan commitment fee yang sebelumnya harus disetor sejumlah Rp 2,3 triliun berhasil dinegosiasi menjadi Rp 560 miliar saja.
Kurang hebat apa coba PT Jakpro ini. Hanya dalam waktu dua malam, mereka berhasil negosiasi pembayaran commitment fee tinggal 25% nya saja. Kewajiban membayar Rp 2,3 triliun hilang, digantikan Rp 560 miliar yang sudah disetor dan dijadikan untuk tiga tahun penyelenggaraan Formula E 2022, 2023, dan 2024. Kata Gunung, negosiasi berhasil diterima pihak FEO karena alasan pandemi Covid-19 yang sempat melanda Jakarta hingga dua gelombang.
Lalu timbul pertanyaan sekarang, kalau sisa Rp. 90,7 Miliar itu bukan dari APBD, mau pakai dana dari mana? Sponsor?
Prettt!
Sponsor mana lagi? Lha wong sponsor yang pas balapan tempo hari saja nggak jelas nyumbang dana berapa. Bahkan Jakpro sampai hari ini juga masih menghitung berapa keuntungan yang mereka dapat dari balapan ini. Kayaknya keuntungannya banyak banget, apalagi uangnya dalam bentuk recehan. Makanya ngitungnya lama.
Kalau memang ternyata dana yang digunakan adalah APBD, Pemrov DKI benar-benar keterlaluan. Jelas menghamburkan uang rakyat demi proyek ambisius Anies Baswedan. Apalagi penyelenggaraan Formula E ini juga sudah melanggar aturan. Sudah jelas tertulis, bahwa program kerja Kepala Daerah tak boleh melampaui masa jabatannya.
Lha ini, Anies akan lengser tahun ini tapi pembayaran commitment fee sudah dilakukan untuk 3 tahun gelaran balapan. Masih ada hutang lagi, kan koplak!
Seharusnya uang sebanyak itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Salah satunya pengentasan kemiskinan warga Jakarta, yang menurut data BPS angka kemiskinannya meningkat tajam sejak Anies Baswedan menjabat. Banyak yang bisa dilakukan dengan APBD itu untuk warganya.
Bukannya malah dibuang percuma, menggelar balapan yang nggak ada faedahnya sama sekali buat warga. Apa sih efek balapan mobil listrik buat warga DKI? Kampanye green energi? Omong kosong! Warga DKI banyak yang miskin, anak-anak menderita gizi buruk, kekurangan air bersih. Itu yang seharusnya dijadikan skala prioritas. Lalu dengan menggelar balapan semua itu bisa teratasi?
Halah, paling juga nanti semua diserahkan lagi ke pemerintah pusat. Menteri lagi yang ngurusin. Lalu Anies kerjanya apa?
Kerjanya bikin Jakarta tambah runyam.
Setuju?
Sumber Utama : https://seword.com/umum/jakpro-bohong-ternyata-mereka-masih-harus-setor-FH6Kr7xYNx
(Kocak) Adi Hidayat Minta Jangan Kecilkan Tradisi, Khalid Malah Suruh Musnahkan Wayang
Adi Hidayat terlihat sangat sewot ketika ada yang menanyakan apakah rendang punya agama. Adi Hidayat merasa orang-orang yang menanyakan hal demikian sebagai orang yang mengecilkan tradisi.
“Jadi jangan pernah mengecilkan apapun apalagi bila sudah menjadi tradisi,”
Demikian protes Adi Hidayat.
Adi Hidayat pura-pura lupa atau memang pikun beneran? Sebelum tradisi Minang menganut prinsip syariah ala Imam Bonjol seperti sekarang ini, masyarakat Minang sudah mempunyai tradisi sendiri.
Tidak hanya mengecilkan tradisi, Imam Bonjol bahkan menghancurkan tradisi tersebut dan memerangi rakyat Minang yang memegang tradisi tersebut. Dalam perang padri, Imam Bonjol menaklukan seluruh Sumatera Barat dan sebagian kecil wilayah Sumatera Utara yang diisi suku batak.
Ironis bukan? Adi Hidayat mendadak protes kepada orang yang dianggap mengecilkan tradisi Minang, padahal tradisi Minang saat ini adalah hasil dari Imam Bonjol menghancurkan tradisi Minang sebelumnya.
Inilah akibat dari dosa masa lalu Imam Bonjol yang memerangi kaum adat di tanah Minang. Kadrun macam Adi Hidayat begitu ketakutan karma akan menimpa kelompoknya, akhirnya dia menilai orang lain seperti kelompoknya yang hobi menghancurkan tradisi orang lain.
Padahal kalau dipikir dengan matang, bukan orang lain yang akan menghancurkan tradisi masyarakat Minang, tapi tradisi Minang itu sendiri yang sok eksklusif dan tidak bisa mengikuti kemajuan zaman. Contohnya adalah LGBT yang terbanyak ada di SUMBAR tanah Minang. Bagi penulis ini merupakan efek dari tradisi rakyat Minang itu sendiri.
Penulis pernah membahasnya pada artikel berikut ini..
Sampai sini mungkin masih ada beberapa pembaca yang berfikir kalau penulis mengada-ngada. Kalau begitu maka ingat-ingat lagi ceramah Ustad Khalid Basalamah soal memusnahkan wayang.
Sudah ingat? Maka seharusnya pembaca tidak kaget lagi kalau kelompok Adi Hidayat ini sebenarnya adalah kelompok yang tidak pernah menghargai tradisi kelompok lain.
Maka menjadi sangat lucu ketika Adi Hidayat meminta orang lain untuk tidak mengecilkan tradisi. Lah kelompoknya sendiri bukan hanya mengecilkan tradisi orang lain, perang padri menjadi bukti bahwa kelompok Adi Hidayat adalah penghancur tradisi itu sendiri.
Tapi jangan kuatir, hukum alam tetap akan berlaku di sini. Tradisi yang lahir dari mengancurkan tradisi lain, kalau tidak hancur, pada akhirnya hanya akan jadi bahan tertawaan seluruh dunia.
Tidak percaya? Silakan kalau ada pembaca yang punya teman orang luar negeri, ceritakan soal kasus rendang babi yang heboh saat ini!! Penulis yakin mereka akan tertawa sampai terkencing-kencing. Kalau mereka tidak ketawa tapi malah marah, maka dipastikan teman kalian itu sejenis dengan Adi Hidayat dan kadrun lainnya.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/kocak-adi-hidayat-minta-jangan-kecilkan-tradisi-NfStHPoAwt
Ustad Adi Hidayat Menjawab Soal Rendang Punya Agama, Sayang Otaknya Ga Nyampe
Setelah beberapa hari heboh masalah Nasi Padang Babi, penulis baru tergerak untuk membahasnya kali ini. Ada beberapa alasan kenapa penulis baru membahasnya kali ini. Pertama, memang penulis akhir-akhir sibuk dengan kegiatan di real life. Kedua, penulis menganggap ini masalah lucu-lucuan.
Karena alasan kedua inilah akhirnya penulis memutuskan untuk membahasnya. Kenapa? Karena ada seorang ustad yang lucu dan gemesin berkomentar berkaitan dengan kasus Nasi Padang Babi tersebut.
Ceritanya si Ustad menanggapi argumen pihak yang menanyakan apakah rendang punya agama. Entah kenapa si ustad sampai repot-repot menjawab pertanyaan tersebut saat ceramah? Sepertinya pertanyaan tersebut begitu mengganggu buat si ustad dan membuatnya sedikit terguncang?
Namun sayang beribu sayang, setelah susah payah menjawab pertanyaan tersebut, ternyata malah terbukti kalau logika si ustad tidak cukup alias tidak nyampe untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tidak percaya? Mari kita bahas satu persatu :
“Ada pertanyaan sejak kapan rendang itu punya agama, maka dijawab, apa jawabannya? Sejak batik, calung, angklung punya kewarganegaraan,” jawab UAH melalui channel youtube resminya Adi Hidayat Official dikutip Sabtu 18 Juni 2022.
Komentar penulis : ini yang namanya kesalahan logika "jump to conclusion". Berawal dari logika si ustad bahwa batik dan angklung adalah budaya Indonesia, lalu dengan jumawa si ustad langsung menyimpulkan kalau rendang punya agama.
Tunggu dulu tad!! Angklung dan batik jelas-jelas sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Sedangkan rendang padang sejak kapan didaftarkan sebagai hak paten milik warga Padang?
Jangan dulu loncat ke agama tad!! Karena andaikan sudah didaftarkan hak paten milik Warga Padang pun, tidak lantas otomatis rendang jadi punya agama. Karena di Padang itu ada banyak suku dan banyak agama. Maka ustad harus daftarkan dulu bahwa rendang padang itu hak paten suku Minang.
Apakah setelah didaftarkan menjadi hak paten suku Minang, lantas itu rendang jadi beragama Islam? Sayang sekali tad, jawabannya tidak!! Kenapa?
Ingat ucapan Khalid Basalamah tad, kalau Islam itu memang ada yang disebarkan melalui invasi, tapi kafir diberi 3 pilihan (masuk islam, bayar jizyah, diperangi).
Ustad jangan pura-pura lupa, kalau rendang itu sudah ada sebelum Imam Bonjol menang dalam perang Padri melawan kaum adat. Jadi rendang lahir sebelum rakyat Minang menggunakan falsafah ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH.
Karena itu tidak otomatis rendang jadi punya agama, apalagi agamanya Islam. Ada rangkaian panjang sebelum rendang menjadi hak paten umat Islam, dimana umat non muslim tidak boleh mengklaim apalagi merubah bahan rendang tersebut.
Kesimpulan sementara : batik dan angklung tidak diklaim milik agama Islam hanya karena Islam mayoritas di Indonesia. Jadi kenapa rendang yang sudah ada sebelum Imam Bonjol menang perang, tiba-tiba diklaim milik Islam?
Oke kita lanjut lagi ya :
“Kalau batik diklaim sama Malaysia mau tidak? tidak, orang Indonesia akan mengatakan batik itu budaya Indonesia, sudah melekat karena itu tidak ingin diklaim oleh negara-negara lain,” ucap UAH.
Komentar penulis : ternyata bukan cuma logika saja yang kacau, dalam memahami kasus saja otak Adi Hidayat tidak mampu. Memangnya ada yang mengklaim kalau Nasi Padang milik non Muslim atau non Minang?
Kan sudah jelas sang penjual saja menuliskan kalau jualannya adalah Nasi Padang. Dia tidak mengklaim Nasi Padang tersebut sebagai milik suku lain atau berasal dari kota lain.
Si penjual mengganti dagingnya dengan babi itu tidak sama dengan mengklaim Nasi Padang punya nenek moyang dia. Maka kalau mau membuat perbandingan, bandingkan dengan misalnya yang memodifikasi batik. Contoh : negara China membuat batik dengan sentuhan khas negaranya, Arab membuat batik dengan sentuhan kaligrafi khas negaranya.
Apakah Indonesia akan marah kalau ada yang melakukan hal demikian? Tidak pernah!! Indonesia baru marah kalau batik diklaim milik China, Malaysia, Arab, dll.
Kalaupun marah Indonesia tidak berhak melarang negara lain membuat batik dengan sentuhan khas negara tersebut, tidak bisa mereka diseret ke pengadilan internasional seperti si Abbas minta penjual Nasi Padang Babi diseret ke pengadilan.
Indonesia baru bisa marah dan menuntut kalau batik diklaim sebagai milik negara lain.
Demikian juga dengan angklung, tidak ada yang marah saat angklung dipadukan dengan alat musik modern, malah bangsa kita akan bangga karena alat musik tradisional kita bisa bersanding dengan alat musik modern.
Apalagi kalau menghasilkan musik yang megah dan ditampilkan di acara konser internasional. Indonesia baru marah jika angklung diklaim milik negara lain.
Gimana toh tad? Bikin perbandingan dan memahami masalah saja otak sampean tidak mampu.
“Pertanyaannya sejak kapan batik punya kewarganegaraan? Kan sama saja, artinya itu adalah pertanyaan yang tidak berfaedah karena itu sudah menjadi budaya yang melekat,” lanjut UAH.
Komentar penulis : sehat tad? Katanya pertanyaan tidak berfaedah, tapi kok sampean mau cape-cape buat menjawab walaupun sampai harus memaksakan otak.
Padahal yang membuat pertanyaan tersebut tujuannya adalah sarkasme dengan dibumbui candaan. Tampaknya ustad terguncang sekali dengan candaan tersebut sampai memamerkan keterbatasan logika ya? Oooo kamu ketahuan. Hahahaha
Belajar lagi tad, batik tidak diklaim milik agama Islam hanya karena Islam mayoritas di Indonesia. Jadi kenapa rendang yang sudah ada sebelum Imam Bonjol menang perang, tiba-tiba diklaim milik Islam? Hahaha
“Rendang itu produk masyarakat minang, budaya di minang falsafahnya berbunyi adat bersanding syarah, syarah bersanding kitabullah karena itu setiap yang keluar dari minang lekat dengan syariat walaupun produk makanan,” ucap UAH.
Komentar penulis : kesannya seperti menjaga dan mempertahankan adat ya? Padahal istilah ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH saja baru ada kemudian setelah Imam Bonjol menghancurkan kaum adat di tanah Minang.
Imam Bonjol dulu memerangi kaum adat, kelompok Adi Hidayat bahagia dan merasa bangga karena menang. Tapi ketika ada yang memakai nama Nasi Padang, memakai loh bukan mengklaim atau menghancurkan, si Adi Hidayat mencak mencak tidak rela.
Sudah jelas dimana munafiknya?
“Jadi jangan tanyakan tentang agamanya, kalau bertanya tentang agama pada makanan itu pertanyaan kurang kerjaan,” ujar UAH.
Komentar penulis : respon netizen menyesuaikan dengan masalah yang terjadi. Kalau sampai netizen menjawab dengan sarkasme dan pertanyaan kurang berfaedah, kira-kira permasalahan seperti apa yang sedang dibahas netizen? Permasalahan konyol untuk apa ditanggapi dengan serius?
“Jadi jangan pernah mengecilkan apapun apalagi bila sudah menjadi tradisi,” ujar UAH.
Komentar penulis : yang membuat orang mengecilkan masalah ya salah satunya Adi Hidayat ini. Sudah tidak paham masalah, tidak bisa membuat perbandingan yang apple to apple, lalu logikanya ngaco dan lompat lompat.
Tapi patut kita acungi jempul usaha beliau menjawab pertanyaan yang katanya kurang kerjaan. Tapi sayang beribu sayang, otak Ustad Adi Hidayat tidak sampai untuk menjawab pertanyaan kurang kerjaan tersebut.
Sumber Utama : https://seword.com/umum/ustad-adi-hidayat-menjawab-soal-rendang-punya-1goxpkdCDj
Bang Birgaldo, Kenapa Lae Pergi Saat Nasdem Paling Perlu Sosokmu?
Rasanya partai Nasdem butuh sosok bukan seperti anaknya Surya Paloh, melainkan sosok Birgaldo Sinaga yang sangat kami rindukan. Bang Bir… Kami rindu…
Birgaldo Sinaga adalah orang yang merupakan politisi dari partai Nasdem yang sudah pergi mendahului kita semua coronavirus yang mencemari tubuhnya dan membuat seluruh penyakit lamanya muncul pada saat yang bersamaan. Membuat tubuhnya tak mampu untuk bertahan dan ia harus berpulang ke rumah Bapa…
Beliau adalah orang yang mengedepankan nasionalisme dan akal sehat di dalam memberikan pandangan politik dan juga memberikan posisi terhadap kasus tertentu.
Sebagai pembela kaum minoritas, Birgaldo sangat konsisten di dalam menyatakan kekuatan dan kebenaran akan opini yang begitu menyentuh hati masyarakat. Ketika NasDem membutuhkan Abang, kenapa abang pergi?
Di saat partainya saat itu membela Anies Baswedan, Birgaldo Sinaga berdiri melakukan oposisi terhadap partainya. Ini adalah pandangan politik yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh politisi politisi saat Surya Paloh bisa saja mengatakan bahwa partai Nasdem akan keluar dari polarisasi politik identitas di tahun 2024.
Tapi itu kelihatannya hanya lip service alias pepesan kosong. Kita tahu bahwa Surya Paloh ini adalah orang-orang yang dekat dengan Jusuf Kalla yang pada saat politik ayat dan mayat terjadi di DKI Jakarta, dia jadi ketua dari rumah ibadat di Indonesia.
Kalau dia bicara mau melepaskan diri dari politik identitas, seharusnya partainya tidak mendukung Anies Baswedan yang adalah produk dari politik ayat dan mayat. Kembali kepada politisi yang saya hormati yakni Birgaldo Sinaga, saya yakin jika dia hidup sampai sekarang, dia akan dengan lantang menolak atas pilihan partainya.
Saya merindukan orang ini karena memang secara rekam jejak dia bukan hanya bicara namun dia memperjuangkan untuk matinya politik identitas saat dirinya hidup. Kepergiannya begitu menyedihkan karena di Nasdem praktis sudah berkurang satu orang dan itu adalah mayoritas bagi pejuang minoritas.
Masih ada seseorang politisi yang berasal dari Bali yakni Niluh jelantik yang masih ada untuk memperjuangkan politik anti radikalisme. Tapi secara pengaruh saya yakin bang bir jauh lebih berpengaruh ketimbang jelantik.
Perjuangannya untuk memberikan kepedulian terhadap Meliana yang merupakan korban politik ayat dan mayat di Sumatera Utara dan juga untuk Putri yang terluka bakar karena ledakan bom di gereja oleh ulah teroris ISIS yang juga merupakan pendukung radikalisme, masih dikenang sampai saat ini dan tidak pernah dilupakan oleh orang-orang yang pernah berjumpa dengannya.
Saya merindukan orang ini Karena tanpa dia Nasdem adalah tidak lebih dari partai pendukung Anies Baswedan yang oportunis. Semoga saja partai Nasdem melahirkan orang-orang seperti Birgaldo Sinaga.
Karena dia tidak hanya ngebacot di media sosial namun dia benar-benar datang ke lokasi untuk membela Basuki Tjahaja Purnama, Meiliana, putri cantik yang wajahnya harus dioperasi plastik karena bom gereja dan lain-lainnya.
Bangsa ini merindukan Birgaldo. Demi Birgaldo, kita harus guremkan NasDem! Jangan sampai perjuangan Birgaldo membunuh radikalisme, harus sia-sia karena NasDem dukung capres radikal!
Sumber Utama : https://seword.com/politik/bang-birgaldo-kenapa-lae-pergi-saat-nasdem-paling-hwm6croJ2b
Waspada Ragam Modus Begal Rekening, Ini Yang Terbaru
Jakarta, ARRAHMAHNEWS.COM – Begal rekening atau social engineering saat ini masih harus diwaspadai. Karena masih ada sejumlah korban yang mengalami kerugian akibat pencurian tersebut.
Nasabah dan masyarakat perlu waspada dengan beragam modus begal rekening ini. Berikut daftarnya:
Tawaran Nasabah Prioritas
Ada modus berkedok tawaran menjadi nasabah prioritas BCA, Selain itu ada juga yang meminta di media sosial seperti data pribadi kartu kredit, PIN sampai OTP.
BACA JUGA:
- Bobol ATM BCA, Keponakan Prabowo Ditangkap Polisi
- Mengerikan, PPATK Ungkap Pendanaan Terorisme Lewat Bank
Biaya Administrasi
Ada juga modus penipuan berkedok pendaftaran biaya administrasi bank. Seperti yang terjadi pada BRI. Dalam surat yang beredar di media sosial penipu meminta korban untuk mengisi tautan dengan PIN, OTP dan password.
Ilustrasi Begal Bank
Layanan Konsumen Bodong
Biasanya ini ramai di media sosial Twitter dan Instagram. Banyak akun-akun bodong yang mengatasnamakan bank. Mereka akan mengarahkan calon nasabah ke link palsu dan meminta mengisi dengan data-data pribadi.
Jangan Sampai Terjebak
Senior Vice President (SVP) Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi menjelaskan nasabah menyadari telah menjadi korban kejahatan modus social engineering, nasabah diimbau segera menghubungi contact center bank agar dapat dilakukan pemblokiran rekening pada kesempatan pertama.
“Paralel, nasabah juga diimbau untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian agar bisa dilakukan penyelidikan dan penanganan lebih lanjut atas kasus kejahatan yang dihadapi serta mencegah kerugian lebih besar,” kata dia saat dihubungi, Juni (20/6/2022).
Bank Mandiri telah dan terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait keamanan bertransaksi secara online, baik melalui ATM maupun mobile banking Livin’ by Mandiri. Edukasi dan sosialisasi kami lakukan melalui berbagai channel komunikasi, termasuk media sosial resmi Bank Mandiri, media konvensional, serta berbagai contact point, seperti di cabang dan contact center.
BACA JUGA:
- WADUH! Data KPAI dan Bank Jatim Bocor, Hacker Pesta Pora
- Terbongkar Sindikat Penipuan Berkedok Perumahan Syariah
Dalam edukasi tersebut, Bank Mandiri mengingatkan nasabah untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi, seperti nomor kartu debit/kredit, masa berlaku kartu, tanggal lahir, PIN, 6 angka untuk menjalankan transaksi yang diterima melalui SMS (OTP), 3 angka di belakang kartu/CVV, password dari pihak manapun termasuk yang mengatasnamakan Bank Mandiri.
“Tak hanya itu, nasabah juga perlu waspada terhadap modus penipuan yang sering terjadi misalnya dihubungi pihak yang mengaku perusahaan dan menawarkan hadiah/update data, dihubungi akun palsu setelah berkomentar di media sosial, serta memperoleh nomor kontak Bank Mandiri yang palsu dari internet,” jelasnya. (ARN)
Sumber Utama : https://arrahmahnews.com/2022/06/21/waspada-ragam-modus-begal-rekening-ini-yang-terbaru/
Bachtiar Nasir: 2024 Khilafah Islamiyah Akan Berdiri
Jakarta, ARRAHMAHNEWS.COM – Sebuah video yang memperlihatkan Bachtiar Nasir dalam pidatonya menyebut tahun 2024 akan lahir pemimpin baru dan Khilafah Islamiyah akan berdiri, viral di media sosial.
Video Bachtiar Nasir sebut 2024 akan lahir pemimpin baru dan Khilafah Islamiyah akan berdiri itu viral usai diunggah pengguna Twitter Cintada16, seperti dilihat pada Minggu 19 Juni 2022.
Bachtiar Nasir
Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyinggung Partai Nasdem diduga soal pilihan parpol tersebut mengusung calon kandidat Capres yakni Anies Baswedan.
BACA JUGA:
- BNPT: Khilafatul Muslimin Miliki 400 Cabang di Daerah
- Islah Bahrawi dan Denny Siregar Desak Pemerintah Tangkap Bachtiar Nasir
“Sudah jelas khan agenda mereka..? Sayang sekali nasdem menutup mata, entah demi apa,” cuit netizen Cintada16.
Dilihat dari video itu, tampak awalnya cuplikan Anies Baswedan dan Mantan Wapres RI Jusuf Kalla menghadiri pertemuan Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia JATTI yang belum lama ini berlangsung.
Pada pertemuan JATTI yang dihadiri oleh Anies Baswedan dan Jusuf Kalla itu juga ikut dihadiri Bachtiar Nasir yang pada momen tersebut terpilih menjadi Ketua Umum JATTI periode 2022-2025.
Selanjutnya, muncul cuplikan video pidato lawas Bachtiar Nasir yang menyinggung soal kemunculan sosok utusan Allah yang diutus sebagai pembaharu Islam. “Setiap di penghujung satu abad, Allah akan mengutus pembahru agamanya,” ujar Bachtiar Nasir dalam tayangan pidato lawasnya itu.
Ia pun menjelaskan, jika Khilafah Islamiyah Turki Ottoman runtuh pada tahun 1924 maka seratus tahun kemudian akan lahir pemimpin yang baru. Oleh karena itu, Bachtiar Nasir pun mengungkapkan kemungkinan di tahun 2024 Khilafah Islamiyah juga akan kembali lahir.
BACA JUGA:
- Kupas Tuntas Hubungan Teroris dengan IHH dan IHR Milik Bachtiar Nasir
- Rekam Jejak Kejahatan IHH dan IHR Bantu Teroris Suriah
“Maka kalau Turki Ottoman runtuh pada tahun 1924, maka seratus tahun kemudian akan lahir pemimpin baru. Kira-kira tahun berapa? 2024 kemungkinan akan lahir Khilafah Islamiyah,” ungkapnya.
Selain menyebut pemimpin baru akan lahir di 2024, Bachtiar Nasir juga membeberkan laporan Menteri Pertahanan Amerika Serikat kepada Presiden AS ketika itu yakni Barrack Obama yang menyebut Khilafah Islamiyah akan berdiri pada tahun 2025.
“Menteri Pertahanan Amerika Serikat memberikan laporan kepada Obama bahwa tahun 2025, tidak bisa tidak Khilafah Islamiyah akan berdiri pada 2025,” ujarnya. (ARN)
Sumber Utama : https://arrahmahnews.com/2022/06/19/bachtiar-nasir-2024-khilafah-islamiyah-akan-berdiri/
Ken Setiawan: NII Kini Pegang Senjata dan Susupi Perbakin
Jakarta, ARRAHMAHNEWS.COM – Pendiri
NII Crisis Center dan juga Mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII)
Ken Setiawan mengungkap modus gerakan anggota NII untuk mengembangkan
organisasi terlarang tersebut. Salah satunya menyusup ke Perbakin.
Ken mengatakan, tujuan anggota NII masuk Perbakin untuk mendapatkan izin penggunaan senjata api yang nantinya akan digunakan untuk rencana penyerangan atau aksi teror.
BACA JUGA:
- Hina Jokowi Dan Buddha, Roy Suryo Resmi Dipolisikan
- Bachtiar Nasir: 2024 Khilafah Islamiyah Akan Berdiri
“Mohon maaf sudah menggunakan senjata api dan mereka legal bergabung kepada organisasi Perbakin,” kata Ken dalam diskusi yang digelar BNPT bertajuk Fenomena ideologi kontemporer di Jakarta Pusat, Senin (20/6).
Pendiri NII Crisis Center ini berharap Perbakin mengevaluasi keanggotaannya agar terhindar dari penyusup seperti yang dilakukan anggota NII.
“Nah, ini juga menurut saya menjadi evaluasi agar penerimaan anggota-anggota nanti bisa dicegah,” ujar Ken.
Ken menyadari gerakan yang selama ini pernah diikutinya tersebut salah. Selain itu, banyak anggota NII memahami Pancasila dengan cara yang salah. Meski begitu, masih ada anggota NII yang mau berubah.
“Karena kami pada dasarnya bergabung karena memahami Pancasila dengan cara yang salah,” tandasnya. (ARN)
Sumber Utama : https://arrahmahnews.com/2022/06/20/ken-setiawan-nii-kini-pegang-senjata-dan-susupi-perbakin/
Hina Jokowi Dan Buddha, Roy Suryo Resmi Dipolisikan
Jakarta, ARRAHMAHNEWS.COM – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo, resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Roy Suryo dinilai melecehkan umat Buddha karena ikut menyebarkan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Jokowi.
Roy Suryo dilaporkan oleh Kevin Wu, Ketua Umum Dharmapala Nusantara, organisasi perkumpulan Buddhis Indonesia karena unggahannya terkait meme stupa Candi Borobudur.
BACA JUGA:
- Hina Jokowi Dan Buddha, Roy Suryo Resmi Dipolisikan
- Rekam Jejak Nyinyir Mantan Menteri ‘Panci’ Roy Suryo
Kevin Wu yang didampingi kuasa hukum dan juga ketua umum Aliansi Timur Indonesia atau ATI memastikan laporan terkait cuitan Roy Suryo telah diterima dengan nomor LP/B/0293/VI/2022/SPKT/Bareskrim Polri.
“Ketua Umum Aliansi Timur Indonesia beserta team pengacara memback up Sdr. Kevin Wu selaku pelapor Roy Suryo siang ini 20 Juni 2022,” cuitan akun @aliansi_timur pada Senin, 20 Juni 2022.
Roy Suryo dilaporkan atas tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA dan/atau penistaan agama Buddha.
“Hormat Buat Ketum ATI @manche_kota1, Bung Sekjen ATI @bobby_risakotta, Bung Andreas, Bung Polly & Om Lawyer Greg @27_gud yang sejak awal sudah concern masalah ini. Mudah2an dengan Sdr. Kevin Wu buat laporan ini, Sdr. Roy Suryo bisa segera di proses Hukum,” ujar @aliansi_timur.
BACA JUGA:
Roy Suryo bakal dijerat dengan pasal 45 (A) Jo pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang UU ITE. Sebelumnya ramai menjadi sorotan unggahan Roy Suryo mengenai meme stupa Candi Borobudur.
Melalui akun twitternya @KRMTRoySuryo2 dianggap ikut menyebarkan meme SARA terkait editan stupa Candi Borobudur dari beberapa Netizen.
Dalam unggahan tersebut Roy Suryo juga mengomentari meme yang melecehkan Candi Borobudur itu sebagai hal yang dianggapnya lucu.
Meski akhirnya Roy Suryo menghapus cuitannya dan mengungkapkan permintaan maafnya, Kevin Wu tetap melaporkannya ke Bareskrim. (ARN)
Sumber Utama : https://arrahmahnews.com/2022/06/20/hina-jokowi-dan-buddha-roy-suryo-resmi-dipolisikan/
Islah Bahrawi: Makelar Jual Agama di Pasar Gelap Politik
Jakarta, ARRAHMAHNEWS.COM – Islah Bahrawi dalam akun Instagramnya
menjelaskan bagaimana agama diperdagangkan dalam pasar gelap politik.
Islah Bahrawi menyarankan kepada kelompok ini “Berhentilah
memperdagangkan keluguan umat Islam untuk ditransaksikan dalam pasar
gelap politik. Kalian tipu umat untuk meneriakkan nama Tuhan hingga
pulang dengan tenggorokan serak, suaranya parau. Di saat para penipu
seperti kalian bersulang di hotel mewah dan sibuk menghitung laba”.
Ada banyak “Makelar” elektoral yang memainkan pengumpulan massa untuk tujuan transaksional. Ini ranah yang seksi. Meski kerumunan itu secara umum tak saling mengenal, tapi selalu sibuk mengadakan “Reuni”. Bahkan uniknya lagi, kadang reuni itu terjadi berdekatan; tanggal 2 Desember diadakan reuni, dua bulan kemudian pada 21 Februari reunian lagi. Padahal mereka baru lulus tahun 2017, dari “Universitas Pilkada” fakultas “Ayat dan Mayat”
BACA JUGA:
- Polisi Tangkap 2 Petinggi Khilafatul Muslimin
- 5 Strategi Licik Kelompok Radikal untuk Hancurkan Indonesia
Barbara Ehrenreich menulis dalam “Dancing in the Streets: A History of Collective Joy”, pengumpulan massa telah lama dipakai oleh para pemain politik untuk menunjukkan kekuatannya. Biasanya mereka menggunakan isu agama dan sosial dalam menyedot energi komunal dengan tujuan untuk mengglorifikasi kekuatannya.
Makelar Politik
Sistem politik berbasis elektoral selalu berupaya untuk menjinakkan pertemuan massal dengan momentum yang mereka ciptakan sendiri. Mengacu kepada antropolog Robin Dunbar, Ehrenreich menyebutkan praktik semacam ini sudah terjadi sejak era Zaman Batu.
Namun Russel Neuman menulis secara lebih kontekstual lagi dalam “The Paradox of Mass Politics”. Menurutnya, pengumpulan massa cenderung memanfaatkan orang-orang dengan pengetahuan politik rendah, memanipulasinya, dan mengerahkannya melalui anjuran kultus-kultus yang paradoksal dengan budaya demokrasi ideal. Kata Neuman, “Kelompok politik yang selalu berusaha menampilkan jumlah massa besar, adalah mereka yang cenderung memiliki elektabilitas rendah dan tidak yakin dengan daya pikat politik yang dimilikinya”.
Di Indonesia ini bukan sesuatu yang aneh. Dalam kerumunan yang diciptakan untuk tujuan politik, jumlah manusia yang hadir tidak pernah spesifik. Seringkali dilebih-lebihkan dan manipulatif.
BACA JUGA:
- Direktur Institut Studi Timur Tengah dan Afrika Utara : ISIS Terkait Langsung Dengan Doktrin Wahhabisme
- Siasat Baru Arab Saudi, ISIS dan PKS
Dampaknya kemudian, klaim jumlah massa berbanding terbalik dengan perolehan suara. Dalam dua kali Pemilu pada 2014 dan 2019, kelompok “Monaslimin” yang mengaku memiliki massa puluhan juta, ternyata menunjukkan sebaliknya dalam kotak suara.
Tapi politik memang penuh dengan kosmetik. Ada banyak “Makelar” elektoral yang memainkan pengumpulan massa untuk tujuan transaksional. Ini ranah yang seksi. Meski kerumunan itu secara umum tak saling mengenal, tapi selalu sibuk mengadakan “Reuni”. Bahkan uniknya lagi, kadang reuni itu terjadi berdekatan; tanggal 2 Desember diadakan reuni, dua bulan kemudian pada 21 Februari reunian lagi. Padahal mereka baru lulus tahun 2017, dari “Universitas Pilkada” fakultas “Ayat dan Mayat”. (ARN)
Sumber Utama : https://arrahmahnews.com/2021/12/06/islah-bahrawi-makelar-jual-agama-di-pasar-gelap-politik/
Rekam Jejak Nyinyir Mantan Menteri ‘Panci’ Roy Suryo
Jakarta, ARRAHMAHNEWS.COM – Drs. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo, M. Kes. Nama yang sangat gagah dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI di jaman Presiden SBY. Jika dilihat sepintas dari nama dan gelar bangsawannya, kita pasti membayangkan sosok bernama Roy Suryo tadi adalah orang yang terpelajar, beretika, bermoral dan hidupnya bersahaja menjadi bangsawan yang jadi panutan di tengah masyarakat.
Sayangnya bayangan sosok ideal tersebut ternyata salah besar. Faktanya kelakuan Roy justru sangat memalukan sekaligus menjijikkan. Kerjanya nyinyir mulu sejak dulu mencerminkan isi hati dan pikirannya yang penuh kebencian terutama kepada Presiden Jokowi. Simak rekam jejak kenyinyiran Roy Suryo:
BACA JUGA:
Asian Games 2018
Pada saat pembukaan Asian Games 2018 di mana Indonesia menjadi tuan rumah, Roy nyinyirin penampilan Jokowi yang menggunakan stuntman.
Screenshot @hops.id
Tak cukup hanya itu, saat closing ceremony Roy juga masih saja berkomentar nyinyir tentang Jokowi yang memberikan sambutan melalui video dari Lombok yang kala itu sedang ditimpa musibah bencana alam. Roy juga nyinyir terkait prestasi Indonesia yang berhasil meraih peringkat ke 4 disebut gara-gara faktor tuan rumah.
Kunjungan Jokowi ke Gedung Stargate SpaceX
Dalam cuitannya, Roy nyinyirin video Jokowi yang seolah ditinggal dan tidak dihargai Elon Musk gara-gara miliarder asal Amerika Serikat tersebut tak kunjung membuat cuitan di medsos terkait pertemuannya dengan Jokowi. Padahal Elon Musk akhirnya menulis di medsosnya dengan menyebut suatu kehormatan bertemu Presiden RI dan mendiskusikan proyek.
Ini jelas lucu. Roy pikir Elon Musk pengangguran ga punya kerjaan yang dikit-dikit curhat di medsos seperti dirinya gitu???
Kapal KRI Nanggala 402
Ketika Indonesia dilanda duka atas tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 di perairan Bali, Roy justru nyinyir di medsos menyamakan hilangnya kapal selam milik TNI itu dengan pencarian tersangka kasus korupsi Harun Masiku dan truk pengangkut barang bukti KPK.
BACA JUGA:
- GILA! Roy Suryo Akan Ahokkan Menteri Agama Yaqut
- NGAKAK! Denny Siregar Sindir Roy Suryo Sebagai Pakar Panci
Ini jelas nyinyir yang sangat jahat. Bukannya membantu setidaknya membantu doa pada 53 prajurit TNI yang sedang terancam bahaya di kedalaman lautan, Roy justru nyinyir menjadikan tragedi memilukan tersebut sebagai bahan gunjingan politik.
MotoGP Mandalika
Roy tercatat banyak menebar nyinyiran terkait ajang MotoGP yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB. Mulai dari pawang hujan, insiden kecelakaan pembalap Marc Marques, sampai soal tribun penonton yang kosong saat sesi latihan.
Padahal faktanya gelaran MotoGP tersebut sukses terlaksana dan mendapat rating A dari kritikus maupun pengamat otomotif dunia.
Liburan Jokowi ke Bali bersama keluarga
Saat Jokowi dan keluarganya berlibur ke Bali, Roy kembali nyinyir di medsos mempertanyakan apakah liburan yang dilakukan keluarga presiden juga bisa dinikmati oleh rakyat???
Menerangkan di bagian ini singkat saja. Jaka Sembung bawa golok, ga nyambung blooookkkk!!!
Menghina agama Buddha sekaligus melecehkan Jokowi
Nyinyiran Roy yang terbaru adalah mengunggah foto editan stupa Borobudur mirip Jokowi yang dibuat orang lain. Padahal Stupa dan Borobudur itu sendiri adalah salah satu objek pemujaan terhadap Sang Buddha yang dijunjung tinggi oleh umat Buddha sebagai salah satu agama yang sah di Indonesia.
BACA JUGA:
- Media Radikal PKS Piyungan dan Roy Suryo Fitnah Jokowi Soal Suku Anak Dalam
- Konpres Polda Metro: Khilafatul Muslimin Membangun Negara dalam Negara
Bukannya memposting himbauan agar pembuat meme itu menghapus postingan jahatnya, Roy justru ikut mengunggah memviralkan penghinaan itu sambil menyertakan emot tertawa menganggap penistaan terhadap agama lain tersebut adalah sesuatu yang lucu. Cuma orang jahat yang tega berbuat seperti ini. Belum lagi tentang pelecehan kepada Kepala Negara yang sudah seharusnya berhadapan dengan hukum pidana.
Dari sederet nyinyiran Roy Suryo yang jahat melewati batas peri kemanusiaan ini, saya yakin seyakin yakinnya Roy sedang menimbun bara di atas kepalanya sendiri. Ketika suatu saat alam semesta menganggap sudah cukup, semoga Roy Suryo masih punya waktu untuk minta ampun dan bertobat. Semoga tidak terlambat. Amin. (ARN)
Penulis: Jemima Mulyandari
Sumber Utama : https://arrahmahnews.com/2022/06/16/rekam-jejak-nyinyir-mantan-menteri-panci-roy-suryo/
Grace Natalie PSI: Anies Baswedan Tak Layak Jadi Penerus Jokowi Sebagai RI 1
TAGAR.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bermasalah dalam hal prinsip anti-intoleransi dan anti-korupsi. Dengan alasan ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terang-terangan tidak akan mendukungnya dalam kontestasi Pilpres 2024.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie dalam keterangan tertulis, Minggu, 19 Juni 2022.
Grace mengatakan sikap PSI sudah bulat, tidak mendukung kandidat yang bermasalah.
“Kami memeluk teguh prinsip anti-intoleransi dan anti-korupsi. Maka, tak mungkin kami mendukung kandidat yang bermasalah dalam dua atau salah satu prinsip tersebut,” ujar Grace Natalie.
Sikap PSI, kata Grace, tidak sekadar soal menang dan meraih kursi kekuasaan. Menurutnya, politik adalah mengutamakan soal perjuangan atas prinsip.
Sembilan nama hasil penjaringan teman-teman PSI di daerah itulah yang masuk dalam Rembuk Rakyat PSI. Nama Mas Anies tidak ada di sana.
“Prinsip harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya. PSI menolak untuk bersikap pragmatis dan oportunis,” kata Grace.
PSI, kata Grace, sudah membuat daftar 9 nama yang layak menjadi penerus Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Nama Anies Baswedan tak ada dalam daftar tersebut.
Daftar 9 nama merupakan penjaringan ke akar rumput kader PSI.
“Sembilan nama hasil penjaringan teman-teman PSI di daerah itulah yang masuk dalam Rembuk Rakyat PSI. Nama Mas Anies tidak ada di sana,” kata Grace.
Daftar 9 nama yang layak menjadi penerus Jokowi sebaga Presiden Indonesia menurut PSI adalah sebagai berikut:
1. Emil Dardak
2. Erick Thohir
3. Ganjar Pranowo
4. Mahfud M. D.
5. Muhammad Andika Perkasa
6. Mochamad Ridwan Kamil
7. Muhammad Tito Karnavian
8. Najwa Shihab
9. Sri Mulyani Indrawati
Ketua Umum PSI Giring Ganesha mengatakan susunan nama tersebut berdasarkan abjad.
“Ini susunan berdasarkan abjad. Mereka adalah kader-kader bangsa yang dianggap mampu melanjutkan politik kesejahteraan, politik bersih, dan politik keterbukaan,” kata Giring, Kamis, 24 Februari 2022.
Sampai pada 9 nama tersebut, kata Giring, PSI telah menemui tokoh-tokoh muda, guru, akademisi, dunia usaha, tokoh agama, tokoh adat, dan orang-orang yang dianggapnya mewakili suara rakyat.
Giring menyebut PSI telah menjalankan program bernama Rembuk Rakyat Mencari Penerus Jokowi.
Nama Anies Baswedan atau lengkapnya Anies Rasyid Baswedan, menempati papan atas elektabilitas dalam survei yang dibuat berbagai lembaga. Namanya bersaing ketat dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Terbaru, Anies Baswedan dijadikan bakal capres untuk Pilpres 2024 oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem). []
Sumber Utama : https://www.tagar.id/grace-natalie-psi-anies-baswedan-tak-layak-jadi-penerus-jokowi-sebagai-ri-1
SDR Laporkan Kasus Dugaan Korupsi Formula E ke KPK dan Bareskrim Polri
TAGAR.id, Jakarta - Studi Demokrasi Rakyat (SDR) secara resmi melaporkan kasus dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri terkait penyelenggaraan Formula E yang telah usai digelar pada 4 Juni 2022 yang lalu.
Direktur Eksekutif SDR, Hari Purwanto, mengatakan pihaknya memiliki alasan tersendiri atas langkah dan upaya hukum yang dilayangkan setelah helatan tersebut usai.
“Alasan utamanya adalah agar kami tidak dituding ingin menggagalkan proyek ini. Di sisi lain, agar memberi keleluasaan penegak hukum melakukan penanganan terhadap kasus ini,” ujarnya dalam keterangannya pada Jumat (10/6/2022).
Ditegaskan Hari Purwanto, dirinya melaporkan kasus dugaan korupsi ini ke dua institusi, sebab masing-masing institusi memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda dalam menangani kasus korupsi.
“Selain itu juga agak menjadi penyemangat bagi masing-masing institusi dalam menangani kasus ini. Kalau ada saingan kan biasanya kerja lebih tekun dan terukur,” katanya.
Dalam laporan yang dilayangkan pihak SDR, Hari Purwanto menitikberatkan pada pembayaran commitment fee (CF) Formula E Jakarta senilai Rp 560 milyar.
Menurut dia, hal tersebut merupakan upaya pintu masuk untuk mengungkap adanya dugaan unsur tindak pidana korupsi secara terang benderang.
“Pertama, duit ini tadinya untuk bayar 1 kali race saja, setelah rame, tiba-tiba jadi untuk 3 race. Persoalannya kemudian, untuk race 2-3 nya sudah bukan masa jabatan pak Anies lagi," katanya.
"Ini patut diduga telah melanggar PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 92 ayat (6) yang menyatakan jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan Tahun Jamak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir,” katanya.
Hari menegaskan, potensi kerugian negara akibat dugaan kasus tersebut mencapai Rp200 miliar. “Rinciannya adalah, total yang sudah dibayarkan Rp 560 miliar - Rp360 miliar nilai yang telah disetujui DPRD senagai pembayaran CF musim balap I,” ujarnya.
Sebelumnya, pada November 2021, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan pihaknya terus mendalami laporan dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E DKI Jakarta 2022.
"Sikap KPK kan sama, anda baca saja di media sudah ada. Sikap KPK sama. Kemarin yang beberapa lalu sudah ada jawabannya," kata Firli usai membuka Rakernas Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Semarang.[]
Sumber Utama : https://www.tagar.id/sdr-laporkan-kasus-dugaan-korupsi-formula-e-ke-kpk-dan-bareskrim-polri
Klik juga : Dunia HEBOH ... !!!
Silahkan klik Benturkan Agama !!! buat Cebong dan Kampret Berkelahi dan KADRUN Berjaya !!!
Klik RIBUT
klik juga "VIRAL" Film Lady Of Heaven dan VERSI LONDON (Syi'ah London, Sunni AS, HTI London Dll)
KELEBIHAN Bayar ?? VS Korupsi ... !!!
Klik juga Saatnya Pakai Akal SEHAT, Bukan Pake Kata DUNGU !!!!!!
Klik juga 2024 saatnya seluruh warga Banua Banjar KalSel turun memberikan suara !!!
Klik juga Politisisasi Agama menghasilkan HOAX yang Terpercaya !!!
Warga Banua Banjar 2024 pengen yang Baru di parlemen KalSel !!!!
Foto-foto BEM SI (Badan Executive Mahasiswa Seluruh Indonesia) dan simpatisannya ??!!??
DAYAK VIRAL : #MaafBolehSajaProsesHukumTetapBerjalan !!!!!
Benang Merah DEMO di KalSel !!!
Silahkan klik ini juga : "Operasi
Doktrin Terorisme ukhti FPI" : Muhammad Uhaib As’ad Ketua KAMI Kal-Sel
sebut Rezim Sekarang "Tidak Berbeda" dengan Rezim ORBA ?!!!
Sebagai pelengkap klik ini juga ya : Fraksi PKS & Demokrat "Jangan Buang Badan" - DEMO : Muhammad Uhaib As’ad , Ahdiat Zairullah hingga Rocky Gerung
Info tambahan Klik juga Ade Armando Doa Kebaikan Untukmu : Cuci Otak "Anak Muda" akhirnya apapun SALAH tanpa AKHLAK
yang ini klik Saatnya PERCAYA TUHAN dan Jokowi !!! Demo 11 April 2022, MAHASISWA atau MAHASEWA ??!!!
klik juga ini Demo 11 APRIL : Ustadz Ormas Terlarang HTI di "SANJUNG" di KalSel, ini buktinya !!! Benarkah kader Ormas Terlarang HTI !!!
klik juga ini #JanganMaudiWALUHi
juga ini Foto-foto BEM SI (Badan Executive Mahasiswa Seluruh Indonesia) dan simpatisannya ??!!??
yang ini juga klik #JokowiSelaluSALAH
Jangan lupa klik ini juga Mengenal Wakil Rakyat KALSEL dan Kota Banjarmasin 2019-2024
serta klik ini 2024 : Saatnya Partai baru SUKSES di KalSel hingga Indonesia !!!
https://gusdurian.net/pernyataan-sikap-jaringan-gusdurian-mengutuk-segala-bentuk-kekerasan/
Klik juga videonya dilink dibawah ini :
BONGKAR OTAK DALANG AKSI 11 APRIL
Di bantu share agar masyarakat tidak ikut ikutan🙏🙏 Salam Indonesia Damai
