Migo Berita - Banjarmasin - Masih tentang ACT dan PKS, MANULIFE hingga BUMN serta Dana CSR. Walaupun Hari Raya Kurban sudah berlalu, namun cerita Dana ACT ternyata masih FRESH untuk dibaca dan dipahami. Agar tidak gagal paham apalagi sampai terkait dengan HOAX, baca hingga tuntas berbagai artikel yang telah kita kumpulkan.
WASPADA!! Perusahaan Asuransi Berafiliasi dengan ACT
Jakarta, ARRAHMAHNEWS.COM – Lembaga
donasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang sedang hangat diperbincangkan
publik pada akhirnya membuat masyarakat was-was atas efek domino yang
ditimbulkan olehnya.
Amburadulnya manajemen ACT yang
terlanjur diketahui publik menjadi warning bagi pihak-pihak yang selama
ini menjalin kerjasama. Bahkan tidak menutup kemungkinan izin
operasional ACT akan dicabut terkait temuan PPATK yang mengindikasikan
ada aliran dana dari ACT untuk kegiatan terorisme.
Yang terbaru, jaringan kerjasama ACT
sudah menyasar ke perusahaan asuransi, salah satunya Manulife. Dengan
moto Manusya (Manulife Syariah) ACT menjalin kerjasama dengan nasabah
Manulife melalui produk asuransi syariah. Secara aturan main sepertinya
tidak ada masalah, sama seperti kerjasama lintas lembaga pada umumnya.
Acara Manulife dan ACT
Namun rekam jejak ACT yang baru terkuak
terang benderang seharusnya menjadi peringatan penting agar nasabah
Manulife tidak terjebak pada hidden agenda dikemudian hari.
Asuransi pada prinsipnya menjadi
aktifitas pengumpulan dana melalui skema kolektif. Dana nasabah yang
terkumpul dipercayakan kepada lembaga untuk dikelola dan kemudian
disalurkan sesuai aturan polis yang disepakati.
Dana yang mengendap sebelum disalurkan
menjadi potensi ekonomi, di tangan ACT dengan mengatasnamakan umat
muslim tidak mustahil dimanfaatkan menjadi tambahan logistik perjuangan
men-Syariahkan ekonomi dan ideologi negara.
Lembaga pengumpul donasi kini sedang
disorot tajam. Pengumpulan sumbangan yang melenceng penyalurannya
tetaplah sebuah pelanggaran aturan hukum. Masyarakat mesti waspada atas
modus oknum-oknum berkedok agama, memanfaatkan persatuan umat namun
justru bertujuan untuk kepentingan kelompok. (ARN)
Dina Sulaeman ‘Semprot’ Tempo Soal Donasi ACT ke Pemberontak Suriah
Jakarta, ARRAHMAHNEWS.COM – Dina Sulaeman
‘Semprot’ Tempo soal ACT. Thread twitter pengamat politik Internasional
untuk Timur Tengah, Dina Sulaeman mengkritisi informasi soal lembaga
donasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang dimuat Tempo tidak membahas detail
bahwa ACT kirim donasi ke pemberontak Suriah.
Berikut thread Dina Sulaeman yang dikutip di akun Twitternya oleh Arrahmahnews.com:
Dina Sulaeman
menukil tulisan Tempo “Fokus reportase Tempo adalah dana-dana yang
dipakai oleh elit ACT. Copas sebagian: **TEMPO ke Ibnu Khajar (Presiden
ACT saat ini): Presiden ACT kabarnya mendapat gaji lebih dari Rp 250
juta dan senior vice president sampai Rp 150 juta. Benarkah?.
Aksi Peduli Suriah
Jawab Ibnu Khajar: Angka-angka itu tidak semuanya benar. Kami tidak bisa menyampaikan angkanya berapa. Itu informasi privat.
TEMPO ke Ahyudin (eks Presiden ACT): Kami mendapat informasi bhw Anda menerima gaji lebih dari Rp 250 juta.
Jawab Ahyudin: Gaji di ACT tinggi. Saya
pasang tinggi gajinya. Saya paksa kerja habis-habisan supaya ACT bisa
mempersembahkan program yang baik. Tapi 25% gaji saya kembalikan ke
lembaga sebagai wakaf.
Dina Sulaeman
melanjutakan, pertanyaan saya: kok ga dibahas oleh Tempo, aliran dana
ACT ke Suriah?. Sejak awal konflik Suriah, ACT sudah aktif menggalang
donasi, masalahnya: mereka menebar narasi yang sejalan dengan para
“Mujahidin” alias Al-Qaida, ISIS, dll, yaitu REZIM JAHAT ASSAD membantai
rakyatnya sendiri.
Dalam penggalangan donasi, mereka pakai bendera pemberontak. Padahal Dubes Indonesia untuk Suriah sudah sangat jelas, konflik di Suriah itu pemerintah yang SAH Vs Al-Qaida dan afiliasinya.
Kalau ACT pro pemberontak, artinya, berlawanan dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Pada Tahun 2018, ACT menggalang donasi
untuk Ghouta, kata ACT: warga di sana “Berdarah-darah.” Padahal, yang
terjadi; Ghouta timur dikuasai teroris-terosis afiliasi Al-Qaida dan
menyandera warga. Militer Suriah melancarkan operasi pembebasan Ghouta.
Ada media yang mewawancarai ACT soal aliran dana.
Tidak mungkin masuk Ghouta kalo ACT
tidak ada izin resmi karena dari perbatasan Turki ke Ghouta sudah
dikuasai lagi oleh Damaskus (tidak lagi diduduki Al-Qaida dkk). ACT
mengklaim, bantuan untuk Ghouta tetap sampai, meski tak izin Damaskus.
Video 23 Maret 2018: warga Ghouta yang
lima (5) tahyn ditahan dan dijadikan “Tameng manusia” oleh teroris
(Jaysh al-Islam, Ahrar al-Sham, dll) happy karena sudah bebas. Tidak
seperti kata ACT, “warga menderita jadi korban rezim”.
Terakhir– untuk Anda yang ingin membaca lebih lengkap soal Suriah, 2 buku saya sudah dilepas e-booknya, silakan download gratis dan baca.
Di situ saya bahas juga bagaimana Tempo ikut menebar narasi anti pemerintah Suriah. (ARN)
Jakarta,ARRAHMAHNEWS.COM – Mendadak
Tempo menurunkan berita menghebohkan, kali ini tentang lumbung donasi
umat dalam bendera Aksi Cepat Tanggap (ACT). Tempo sengaja memisahkan
ACT menjadi 2 kubu, Ibnu Khajar sebagai Presiden ACT yang sedang
berkuasa dan Ahyudin mantan Presiden ACT sebelumnya.
Persoalannya diawali tuduhan Tempo atas
kelakuan besarnya gaji petinggi ACT Ibnu Khajar yang memancing sentimen
sosial. Ahyudin sebagai mantan Presiden membenarkan dan cenderung
meng-Amini kompensasi itu bagian dari manajemen internal.
Sentimen umat ACT semakin berkembang
dengan dibukanya fakta penyelewengan aliran donasi yang sudah terjadi
sebelumnya. Publik mempertanyakan dugaan kepentingan pribadi petinggi
ACT menjadi modus penilepan dana usaha pengepul donasi. Dalam waktu
singkat ACT dikeroyok masyarakat yang gerah persoalan dana masyarakat
yang dikelola dengan arogan.
Karikatur RIP ACT
DPR, Polri, BNPT hingga PPATK ikut
masuk melegitimasi kegaduhan. Data aliran dana dibuka, dugaan mendukung
pendanaan kelompok teroris bukan lagi menjadi dugaan. Kemensos sebagai
institusi pemberi legalitas operasional ACT tanpa waktu lama mencabut
izinnya.
Menyeruak di tengah kegaduhan, Ahyudin
melaunching lembaga filantropi baru berjudul Global Moeslem Charity
(GMC) sekaligus memproklamirkan sebagai Presidennya. Markas Filantropi
di Menara 165 ibarat sedang bermain catur, mengorbankan bidak dan
menterinya untuk menyelamatkan Raja. Permainan harus diakhiri dengan
remis lalu berganti papan catur baru.
ACT yang sudah amburadul dan puas
dikeruk potensi ekonominya, sudah waktunya berganti baju. Lalu meminjam
tangan Tempo untuk menggali kuburan untuk ACT. Bagi Tempo mengeruk 2
keuntungan omset dan sentimen positif dalam waktu bersamaan tidak ada
alasan untuk menolak.
Bagi yang paham skenario konspirasi
seharusnya tidak buru-buru menyematkan Tempo menjadi Pahlawan.
Menyatukan puzzle-puzzle yang sengaja dibuat berserakan butuh kepekaan.
Pertanyaan selanjutnya, apakah setelah ACT dimatikan, bisnis donasi ikut
terkubur atau menurun omsetnya. Secara matematika tidak, karena hanya
mengganti daster lusuh yang sudah compang camping dengan yang baru. Otak
dan jama’ahnya tetap sama.
Entah bagaimana nasib hewan qurban
hasil swakelola pembeliannya oleh ACT yang kini berstatus tanpa izin.
Atau milyaran saldo donasi yang masih menggendap di rekening belum
sempat tersalur. Kalau pemerintah hanya membekukan mesti punya dasar
hukum yang kuat. Tidak ada yang salah dengan proses pengumpulan dananya
dari jutaan umat, ketika penyalurannya salah apakah dana harus
dikembalikan ke umat?.
Merekapun sudah siap dengan rencana
pengusutan BNPT atas indikasi penyaluran dana ke rekening kelompok
teroris. Alibi salah alamat setidaknya bisa menyelamatkan mereka. Pasal
pidana pendanaan teroris pada akhirnya menyasar ke pion-pion. Sementara
para menteri, bidak dan rajanya sedang sibuk menyusun strategi jualan
empati kemanusiaan baru.
Menjelang suksesi 2024, segala cara
ditempuh untuk menimbun logistik dana sebesar mungkin. Jika tidak segera
dicegah, suatu saat Indonesia, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika
terbeli juga oleh mereka, lengkap dengan Presidennya. (ARN)
Jakarta, ARRAHMAHNEWS.COM – TERBONGKAR!
Organisasi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang sedang ramai
diperbincangkan publik karena diduga telah menyalahgunakan dana umat,
terafiliasi secara langsung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan
pada Selasa (05/7/2022), ACT terafiliasi secara langsung dengan PKS
melalui salah satu manajemennya yang bernama H. Sudarman, Lc.
Dalam struktur manajemen ACT, H.
Sudarman, Lc. menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas. Sedangkan dalam
struktur kepengurusan PKS, pemilik nama lengkap KH. Sudarman Ibnu
Murtadho, Lc. saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan (MPW)
PKS Banten periode 2020-2025.
Ketua
Dewan Pengawas Aksi Cepat Tanggap (ACT) sekaligus Ketua Majelis
Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Banten, KH. Sudarman Ibnu Murtadho, Lc.
(FB)
Hubungan antara Ketua Dewan Pengawas
ACT KH. Sudarman Ibnu Murtadho, Lc. dengan PKS juga terjalin melalui
Yayasan Rahmatan Lil’alamin. Laman Verifikasi dan Validasi Nomor Pokok
Yayasan Nasional Kementerian Pendidikan mencatat, Yayasan Rahmatan
Lil’alamin beralamat di Kampung Cikundur, Gunungsari, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten.
Yayasan Rahmatan Lil’alamin adalah
Pemilik Insan Cita Serang Boarding School yang terdiri dari SMPIT, SMAIT
dan Pondok Pesantren.
Dalam website resmi Insan Cita Serang
Boarding School, KH. Sudarman Ibnu Murtadho, Lc. menjabat sebagai Ketua
Yayasan sekaligus Pengasuh Pesantren. Sedangkan pada posisi Pembina
terdapat nama Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
Ketua Dewan Pengawas ACT, KH. Sudarman
Ibnu Murtadho, Lc. juga pernah menjadi Ketua Fraksi PKS DPRD Banten.
Padahal, ia berasal dari Gresik, Jawa Timur, dan istrinya dari Cilacap,
Jawa Tengah.
Sementara itu, Ibnu Khajar selaku
Presiden ACT ketika dimintai klarifikasi memberikan pernyataan yang
berbeda dengan data yang diperoleh. Ia membantah bahwa organisasinya
terafiliasi dengan PKS.
“Tidak betul, Pak!” Demikian jawab Ibnu Khajar melalui pesan WhatsApp, Selasa (5/7/2022).
Di lain pihak, Ketua Fraksi PKS DPR RI,
Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A. tidak membantah KH. Sudarman Ibnu
Murtadho, Lc. adalah kader PKS. Secara tidak langsung ia juga
membenarkan sama-sama di Yayasan Rahmatan Lil’alamin. Namun dirinya
mengaku baru mengetahui kalau KH. Sudarman Ibnu Murtadho Lc. juga
menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas ACT.
“Saya pun baru tahu dari ente ini kalau
Pak Sudarman di ACT,” kata Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dr. H. Jazuli
Juwaini, Lc., M.A. (ARN)
Terbongkar Sumber Dana Besar ACT dari BUMN Hingga Swasta
Jakarta, ARRAHMAHNEWS.COM – Terbongkar
sumber dana besar ACT dari BUMN hingga Swasta. Lembaga Filantropi ACT
kembali menyita perhatian menjelang hari raya Idul Qurban. Sebagai
lembaga penyalur donasi berbasis Islam, Idul Qurban adalah masa “panen”
sumbangan dari para donatur dan jamaahnya. Media Tempo kali ini justru
menurunkan laporan berita yang justru mendiskreditkan ACT, lengkap
dengan data investigasi dan wawancaranya.
Bukan lagi tentang dugaan penyaluran
dana untuk teroris, atau pemberontak Suriah. Bukan pula laporan berapa
fakir miskin yang sudah disantuni. Tapi tentang kelakuan petinggi ACT
yang ternyata digaji ratusan juta perbulan. Darimana asal sumber dana
ACT yang pada laporan keuangannya tercatat berhasil mengumpulkan dana
setengah triliun lebih tiap tahunnya.
Yang pertama bersumber dari donasi
individu melalui rekening khusus yang dipublikasikan lewat iklan,
spanduk, selebaran hingga website.
Tidak ketinggalan ribuan kotak amal
dengan nama yayasan yang terafiliasi dengan ACT. Dana tersebut mengalir
real-time 24 jam dan biasanya jumlahnya meningkat pada saat ACT
meluncurkan program “Save-save-an”: Save Palestina, Save Rohingya, Save
Ghouta, Save Palu, Save Lombok dll. Tidak ketinggalan program peduli
Alquran, sebar qurban, bantu Hafidz.
Logo ACT
Yang kedua dari jaringan anggota mereka
di lingkungan BUMN dan BUMD. Ceruk donasi ini disinyalir menjadi
pemasukan terbesar yang rutin mengalir tiap bulan. Skema CSR yang
menjadi kewajiban perusahaan plat merah untuk dikembalikan kepada
masyarakat bisa berwujud apa saja. Beberapa petinggi BUMN dalam jaringan
dakwah dan sedekah ACT diarahkan untuk mengalokasikan dana sosial
perusahaan ke rekening donasinya. Jumlahnya bisa 9 digit untuk satu
BUMN, dan 6 digit untuk kelas BUMD.
Yang ketiganya dari dana CSR perusahaan
swasta Nasional. Ada Mayora, Unilever, Danone yang setia berlangganan ke
ACT nyumbang dana dengan menyisihkan keuntungan perusahaan. Jumlahnya
juga bisa miliaran. Jaringan jamaah ACT yang berafiliasi fanatisme
tertentu menguasai internal SDM perusahaan. CSR yang ibarat uang setan
dimakan jin lembaga donasi.
ACT yang badan hukumnya berstatus
yayasan menjelma menjadi holding. Bukan lagi nirlaba, tapi untung rugi
diperhitungkan sampai pada upaya mensejahterakan pengurusnya. Gaji
ratusan juta per bulan hingga fasilitas kemewahan petingginya dari mana
sumber pendapatannya? Yang pasti dari uang jamaah masjid bersendal jepit
yang tergiur janji surga mengikhlaskan rizkinya atas bimbingan ACT.
(ARN)
Migo Berita - Banjarmasin - ACT (Aksi Cepat Tanggap) "TERBONGKAR" , VIRAL #JanganPercayaACT. Janganlah kita selalu tertipu dengan tampilan atau casing saja, namun harus benar-benar memahami dengan siapa kita mempunyai urusan. Bacalah hingga tuntas berbagai artikel yang telah kita kumpulkan agar tidak gagal paham.
untuk posisi kantor ACT di Banjarmasin cek di google maps klik saja di sini
Tilep Dana Umat, Netizen Desak Polri Periksa ACT
Jakarta, ARRAHMAHNEWS.COM – Tilep dana umat, netizen desak polri periksa ACT. Tagar Jangan Percaya ACT dan Aksi Cepat Tilap trending di Twitter, Senin (04/07/2022) pagi.
Trendingnya Tagar Jangan Percaya ACT
dan Aksi Capat Tila di Twitter berawal dari unggahan salah satu
warganet terkait pemberitaan media online Tempo yang membahas adanya
penyelewengan di tubuh lembaga donasi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Bahkan warganet itu mendesak Polri, Kemenkumham dan Kemendagri membongkar dugaan penyelewengan dana yang dilakukan ACT.
ACT juga diduga mengirim dana ke LSM teroris selain memperkaya pribadi petinggi di lembaga filantropi itu.
“Sering ditegaskan agar @DivHumas_Polri
@Kemenkumham_RI @kemendagri membongkar dana ZIS yg dikumpulkan Aksi
Cepat Tanggap yg diduga dikirim ke LSM teroris & u/memperkaya
pribadi-2. Cabut izin ACT, tangkap pengurusnya, & sita semua uang ZIS ACT:
kembalikan ke umat via @Kemenag_RI,” ujar Akun @Ayang_Utriza sembari
foto sampul majalah Tempo dengan judul utama ‘Kantong Bocor Dana Umat’.
“Kami sudah tegaskan berulang kali:
jangan kasih izin ke LSM/yayasan yg bukan Ormas u/menjadi pengumpul dana
ZIS umat. Mereka hanya jejaring 1 ideologi politik. BAZIS hanya boleh
u/ormas Islam yg punya massa & struktur pusat-desa di NKRI: NU, MD,
NW, JW, MA, Perti, Khoirot, dll,” cuit akun @Ayang_Utriza lagi.
“Gaji sebulan 250 juta. Presiden? Bukan
Menteri? Bukan Ketum PBNU atau PP Muhammadiyah? Bukan Tapi pimpinan
sebuah lembaga donasi. Duitnya dari umat. Memang enak ngurusi umat yg
modalnya percaya dan husnuz zhan. Entar kalau disenggol langsung pada
ngamuk bawa2 kitab suci,” tambah akun @na_dirs.
“Pengikutnya dilarang protes, nggak ada
yang perlu disesali,” cuit akun @amrudinnejad_ sembari kembali
menyematkan gambar sampul majalah tempo berjudul ‘Kantong Bocor Dana
Umat’.
Sebagai informasi, dilansir dari laman ACT, tanggal 21 April 2005, Aksi Cepat Tanggap (ACT) secara resmi diluncurkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan.
Sementara itu, Aksi Cepat Tanggap (ACT)
adalah organisasi nirlaba profesional yang memfokuskan kerja-kerja
kemanusiaan pada penanggulangan bencana mulai fase darurat sampai dengan
fase pemulihan pasca-bencana.
Organisasi ini pertama kali melakukan aksinya sejak tahun 1994 di Liwa, Lampung Barat dalam merespons bencana gempa bumi.
Banyak dari warganet memberikan kritikan dan sindiran dengan beragam kalimat yang tajam.
Bahkan pegiat media sosial Eko Kuntadhi juga menyindir gaji CEO Aksi Cepat Tanggap atau ACT sebesar Rp250 Juta per bulan.
Menurutnya gaji CEO ACT, yang merupakan lembaga filantropi itu itu jauh lebih besar dari gaji komisari dan dirut BUMN.
Bahkan menurut Eko, gaji petinggi ACT di level tengah bisa mencapai Rp80 Juta sebulan, berdasarkan laporan media Tempo.
Hal itu dikatakan Eko melalui akun Twitternya @_ekokuntadhi, Minggu (3/7/2022).
“Gaji CEO Rp250 juta sebulan. Level
tengah bisa Rp80 juta sebulan. Fasilitas kendaraan Alphard atau
Fortuner. Semua hasil mengepul sumbangan. Komisaris sama dirut BUMN mah,
lewat….,” kata Eko.
Ia juga menyertakan foto sampul majalah Tempo dengan judul utama ‘Kantong Bocor Dana Umat’.
Di sana juga tertulis kalimat yang menyebutkan ACT
tengah limbung lantaran pelbagai penyelewengan dana donasi masyarakat
yang ditenggarai dilakukan oleh pendiri dan pengelola lembaga filantropi
itu.
“Tempo menamainya Aksi Cepat Tilep!,”
ujar Eko di cuitan berikutnya sembari menyematkan tulisan laporan utama
tempo dengan judul Aksi Cepat Tilap.
Dibawahnya tertulis laporan Tempo yang menyebutkan para petinggi lembaga pengelola dana sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) diduga menyelewengkan donasi publik.
Duit sedekah itu diduga sebagian digunakan untuk memenuhi gaya hidup bos-bos ACT.
Mengutip isi laporan Tempo itu,
disebutkan bahwa gaji yang diterima petinggi Aksi Cepat Tanggap terlihat
jomplang bagaikan bumi dan langit jika dibandingkan dengan gaji di
lembaga filantropi lain.
“Kantong Bocor Dana Umat. Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap limbung karena pelbagai penyelewengan.
Pendiri dan pengelolanya ditenggarai
memakai dana donasi masyarakat untuk kepentingan pribadi,” demikian
narasi tertulis dalam sampul majalah Tempo tersebut.
Contohnya saja, gaji tertinggi di lembaga filantropi Indonesia yakni Dompet Dhuafa misalnya sebesar Rp 40 juta.
“Yang lain di bawah Rp 30 juta,” ungkap Direktur Komunikasi dan Aliansi Strategis Dompet Dhuafa, Bambang Suherman.
Sementara gaji petinggi di lembaga filantropi lainnya yakni Rumah Zakat lebih kecil lagi dibanding ACT dan Dompet Dhuafa.
“Gaji tertinggi di lembaga kami tidak lebih dari Rp 25 juta,” ujar Direktur Pemasaran Rumah Zakat, Irvan.
Berdasarkan laporan Tempo pula, donasi yang dihimpun ACT pada 2020 setidaknya mencapai Rp 462 miliar.
Sedangkan Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat masing-masing menghimpun dana donatur Rp 375 miliar dan Rp 224 miliar pada 2020.
Selain menerima gaji dan fasilitas tinggi, para petinggi ACT
ditengarai juga mendulang uang dari unit bisnis yang ada di bawah
lembaga itu. Salah satunya, berasal dari PT Hydro Perdana Retailindo.
Terkait hal ini tagar #JanganPercayaACT
sempat menjadi trending, hingga Minggu malam. Pantauan
Arrahmahnews.com, tagar ini mencapai 2.792 tweet Senin (4/7/2022)
dinihari pukul 06.50.(ARN)
Media India Sebut ACT Kirim Sumbangan untuk Biayai Kerusuhan SARA di New Delhi
Jakarta – Lembaga non-pemerintah (NGO) Aksi Cepat Tanggap (ACT)
dituduh mengirim sumbangan uang sebesar 2,5 juta Rupee (sekitar Rp 490
juta) yang digunakan untuk membiayai para pelaku kerusuhan SARA antara
pemeluk agama Islam dan Hindu di New Delhi, India, Februari lalu
terkait Undang-Undang Kewarganegaraan.
Dilansir dari India TV News, Kamis (12/3), sumbangan uang dari ACT disebut disampaikan melalui sebuah organisasi di New Delhi.
Di dalam laporan itu juga disebutkan ACT
disebut terhubung dengan organisasi Jama’at-ud-Da’wah yang dipimpin
oleh ulama Pakistan, Hafiz Muhammad Saeed. Salah satu organisasi binaan
Saeed, Lashkar-e-Taiba, disebut bertanggung jawab terkait serangan di
Mumbai, India, pada 2008 yang menewaskan 164 orang.
Selain itu, mereka menyebut ACT adalah
organisasi radikal dan juga terlibat dalam kerusuhan di Bangladesh.
Laporan-laporan juga mengungkapkan bahwa ACT sangat radikali, itu adalah
organisasi yang menyediakan uang atas nama bantuan kemanusiaan ke
banyak negara Muslim.
LSM ini juga dikatakan terlibat dalam
kerusuhan di Bangladesh. Mereka juga mendirikan kamp Rohingya di Cox’s
Bazar di Bangladesh.
ACT memang selama ini dikenal sebagai
salah satu lembaga yang rutin membantu etnis Rohingya yang diburu oleh
aparat dan kelompok radikal Myanmar, dan terpaksa tinggal di perbatasan
dengan Bangladesh. Namun, kegiatan mereka hanya sebatas relawan
kemanusiaan.
ACT akan memberikan konfirmasi ACT
terkait laporan tersebut. Mereka menyatakan akan memberikan pernyataan
resmi pada Jumat (13/3) besok, seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Kerusuhan di New Delhi pada 23 Februari lalu menewaskan 38 orang, dengan lebih dari 200 orang mengalami luka-luka.
UU kontroversial yang mengundang
pro-kontra itu mengizinkan India untuk memberi status kewarganegaraan
terhadap imigran yang menerima persekusi di negara asal seperti
Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan.
Beleid itu disahkan oleh pemerintahan
Narendra Modi yang beraliran sayap kanan. Partai pengusung, Bharatiya
Janata (BJP), dituduh bersikap diskriminatif terhadap umat Muslim.
UU itu hanya berlaku bagi imigran pemeluk agama Hindu, Kristen, dan agama minoritas lainnya selain Islam.
Para kritikus menilai undang-undang ini
dimanfaatkan oleh rezim Nahrendra Modi untuk mendorong India yang
sekuler menjadi negara Hindu. (ARN)
Dahono Prasetyo: ACT yang Dikejar, Bukalapak yang Bubar
Arrahmahnews.com, Jakarta – Akun FacebookDahono Prasetyo membuat sebuah tulisan yang membongkar apakah benar ada hubungan intim “Antara Bukalapak dengan ACT, HTI, Suriah dan Bachtiar Nasir“,
seperti kita ketahui bersama bahwa ACT ini adalah salah satu organisasi
kemanusiaan yang saat ini masih misterius donasinya disalurkan kemana
saja.
Menurut Dahono, bagi penggila belanja
online, nama Bukalapak sebagai icon marketplace lokal sedikit banyak
menyimpan beberapa “fenomena politik”. Bagaimana sebuah situs online
beromset trilyunan rupiah menjadi salah satu sisi gelap konspirasi
ideologi di Indonesia. ACT yang Dikejar Kenapa Bukalapak yang Bubar.
Usai PHK Karyawannya di beberapa daerah,
akhirnya Bukalapak (BL) kemarin raib dari toko aplikasi Playstore yang
berlanjut hingga hari ini. Apa gerangan yang terjadi?
Sebelumnya kontroversi postingan “Bukalapak Bukalah Topengmu”
yang sempat riuh, lalu mereda dengan sendirinya hanya dalam hitungan
hari, seperti halnya isu-isu yang lain. Postingan di medsos itu
pelan-pelan dilupakan orang. Bukalapak-pun tidak menganggapnya sebagai
“ancaman” bagi karir unicorn anak bangsa, usai klarifikasi oleh
Bukalapak bahwa postingan itu hanya hoax remahan chiki. Begitulah
celoteh di medsos, yang penting tidak dianggap penting-penting amat.
Pertanyaannya: Adakah hubungan “intim”
antara postingan itu dengan tutupnya lapak Bukalapak?. Secara teori
interaksi sosial jawabannya pasti tidak. Karena dalam postingan tersebut
jika mau mencermati sebenarnya sedang “nggosip” tentang lembaga donasi
ACT yang kebetulan pasang lapak di BL. Secara omset-pun juga demikian,
tidak ada tanda-tanda kebangkrutan marketplace bernilai 12 Trilyun itu.
Kondisi keuangannya sehat wal afiat.
Terlalu sederhana jika postingan
“Bukalah Topengmu” menjadi alasan “Tutupnya Lapakmu”. Niscaya ada hal
hal besar lain berkaitan dengan konsumen atau investornya yang mendasari
Ahmad Zaky CEO BL terpaksa pensiun dini di masa keemasannya. Hal apa
itu? Sabda netijen kadang paling pintar mencari jawaban maha benarnya
sendiri. Netijen yang sekaligus konsumen BL. Netijen yang kadang kompak
kadang berantem sendiri. Kita tunggu apa yang masih tersembunyi di
belakang lapak.
Kebenaran sabda netijen tidak harus
dibuktikan. Karena kebenaran=kebetulan, maka sewaktu waktu TempoNews
menyusul hilang dari Playstore, anggap saja sebuah kebetulan bersanding
kebenaran (…haduh, kenapa jadi nyasar ke Tempo juga? Sudah terlanjur,
sekalian sajalah.. ) Netijen memang gokil, bung?!. (ARN)
Sekjen Alsyami Komentari Perselingkuhan ‘Bukalapak dan ACT’ Soal Donasi Suriah
Arrahmahnews.com, Jakarta –
Bermula dari status sosial media salah satu warganet Dahono Prasetyo
yang mengungkap perselingkuhan ‘Bukalapak dan Aksi Cepat Tanggap (ACT)’,
publik kembali dibuka matanya terhadap fenomena penggalangan dana
berkedok kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok radikal-teroris.
Hal itu diperkuat oleh Sekjen Ikatan
Alumni Syam Indonesia (Alsyami), M. Najih ArromadIoni, menurut
keterangannya, isu-isu muslim global seperti Palestina, Rohingya,
Xinjiang, dan Suriah,
sangat rentan dieksploitasi oleh kelompok-kelompok radikal untuk
mengemis donasi digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya,
ujar Najih saat diwawancarai lewat telepon oleh Arrahmahnews.com (25/07/2019)
Najih yang menjadi saksi sejarah konflik
Suriah mencontohkan semasa dirinya di Suriah, hampir tidak ada lembaga
kemanusiaan dari Indonesia yang benar-benar menyampaikan bantuannya
untuk rakyat Suriah. “Hanya ada dua lembaga: MER-C dan Dompet Dhuafa”,
katanya, yang sempat menyumbangkan dua unit kendaraan ambulans melalui
KBRI Damaskus.
Selebihnya entah kemana, Najih
menyatakan, bahkan beberapa lembaga nyata-nyata berkolaborasi dengan
kelompok teroris yang berperang di Suriah, “Mereka menggunakan dana
kemanusiaan untuk menghancurkan kemanusiaan!”.
Untuk itu Najih berpesan agar masyarakat
mengutamakan donasi untuk tetangga dan lingkungan sekitar terlebih
dahulu. Jika berlebih, maka harus menyalurkannya melalui lembaga yang
punya reputasi moderat, seperti LAZISNU dan LazisMU. Karena jika sampai
jatuh ke tangan lembaga radikal seperti ACT dan IHR, maka akan menyuburkan radikalisme dan berarti menghancurkan kemanusiaan itu sendiri. (ARN)
Dina Sulaeman: Tentang Bukalapak dan ACT ‘Pro Pemberontak Suriah’
Arrahmahnews.com, Jakarta – Pengamat Timur Tengah Dina Sulaeman dalam akun facebooknya membongkar wajah busuk ACT yang salurkan bantuan kepada pemberontak Suriah. Berikut ulasannya:
Tentang Bukalapak dan ACT
Sejak kemarin dumay dihebohkan oleh tulisan facebooker bernama Dahono Prasetyo yang berjudul “Bukalapak Bukalah Topengmu”; dicopas di mana-mana.
Sebagai ‘martir’ untuk isu Suriah
(menulis soal Suriah sejak 2011, habis-habisan dibully, bahkan diancam
bunuh, tapi terbukti bahwa kemuliaan tidak akan tertukar; karma itu ada,
lihat siapa yang sekarang ketakutan dan tiarap), saya merasa perlu
menulis tanggapan.
Pertama, Poin
utama kasus ini adalah: BL (dan sangat banyak lembaga) lainnya
bekerjasama dengan ACT. Nah, masalahnya, untuk isu Suriah, ACT
selama ini secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada pemberontak
Suriah (oleh fans disebut “mujahidin”). Lihat di foto, bendera
pemberontak Suriah-lah yang dipakai saat penggalangan dana ACT (hijau-putih-hitam, bintang 3), bukan bendera resmi Suriah (merah-putih-hitam, bintang 2).
Kedua, Perlu
diketahui, ada ratusan kelompok teror di Suriah, mulai dari FSA, Jaish
al Islam, Faylaq ar Rahman, Harakat Nour al-Din al-Zenki, dan Harakat
Ahrar al-Sham al-Islamiyya, hingga ISIS. ISIS ini adalah “keturunan”
dari kelompok teroris yang berafiliasi dengan Al Qaida, namanya Al
Nusra. Jadi, di antara mereka ini berkoalisi, lalu pecah, lalu ganti
nama, dll. Kalau khilafah berdiri di Suriah, dipastikan mereka akan
saling bunuh satu sama lain, rebutan jabatan.
Al Nusra (Hizbut Tahrir pernah berbaiat
pada kelompok ini, sebagaimana diakui oleh Jubir HTI, Ismail Yusanto)
masuk list teroris oleh AS dan PBB, lalu ganti nama jadi Jabhah Fatah
al-Sham lalu ganti lagi jadi Hayat Tahrir al-Sham (HTS).
Mengapa harus ganti nama? Supaya mereka bebas menerima dana dari negara-negara lain, karena “bukan teroris lagi”.
Jadi, jangan pusing soal nama. Yang
penting dipahami adalah: ideologi mereka sama saja meski bendera beda,
yaitu ingin mendirikan khilafah di Suriah dengan menggunakan cara-cara
teror.
Ketiga, Yang juga perlu diketahui, HTS
pernah bercokol di Ghouta timur. Pada Feb 2018, tentara Suriah mulai
melakukan operasi militer untuk mengusir para cecurut teroris itu dari
Ghouta (bayangkan kalau ada milisi Al Qaida bersenjata super lengkap,
beserta anak-bini, bercokol di Bekasi; tiap hari kirim bom ke Jakarta,
apa yang akan dilakukan TNI?).
Nah, ACT pada Februari 2018 pun
meluncurkan aksi penggalangan dana untuk Ghouta, memasang spanduk
‘Selamatkan Ghouta’ di hampir seluruh wilayah Indonesia. Wartawan
Indopress.id (entah mengapa wartawan lain se-Indonesia tidak ada yang
kritis soal ini) mewawancarai langsung ke kantor ACT.
Poin utama: ACT mengaku untuk
menyalurkan donasi Indonesia (mereka berhasil menggalang dana lebih dari
11 miliar, untuk isu Ghouta per Maret 2018), bermitra dengan organisasi
kemanusiaan Turki, IHH.
Pertanyaan wartawan: trus GIMANA kalian
bisa masuk ke Ghouta, yang jaraknya 450-an km dari perbatasan Turki (dan
wilayah itu dikontrol penuh oleh tentara Suriah)? Jawab ACT: “Sangat
dirahasiakan polanya”.
Yang jelas, ACT mengaku tidak
bekerjasama dengan pemerintah Suriah untuk menyalurkan bantuan itu,
alasannya, “Bagaimana mungkin kami melapor ke Pemerintah Suriah ketika
mereka sendiri mengebom warganya”. Lihat Kabut Bantuan ‘Selamatkan Ghouta’
Ini jelas hoax. Mantan Dubes Indonesia
untuk Suriah pernah mengklarifikasi, tidak benar pemerintah Suriah
mengebom warganya; yang dilawan pemerintah Suriah adalah teroris ISIS
& AlQaida.
Ketika bulan Maret 2018 saya menulis
soal ini, ada 2400 lebih komentar, di antaranya begini: jangan asal
nuduh! tabayun dulu! ACT itu sudah kirim bantuan ke korban gempa di
sini, longsor di situ, bikin masjid, dst. Lho, apa hubungannya dengan
itu semua? Kan kita sedang bicara soal donasi rakyat Indonesia yang
dikirim ke Suriah?
Cara ngeles ini juga dilakukan pihak
Bachtiar Nasir ketika terungkap bahwa bantuan donasi rakyat Indonesia
(yang dikumpulkan BN) jatuh ke tangan Jaish Al Islam di Aleppo (2016).
Kasus ini sampai juga ke polisi. Kepada wartawan, klarifikasinya adalah :
kami difitnah.
Mengapa tidak ada satu wartawan pun yang
terpikir menanyakan pertanyaan krusial: itu kardus-kardus makanan
bertulisan Indonesia, kok bisa sampai ke gudang para teroris, Ustadz??
Lihat video kardus itu, di sini:
Keempat,
Sayangnya, teknik ngeles ini pula yang dipakai BL setelah kasus ini
heboh: “jangan percaya hoax!” Lho? Faktanya, BL kerjasama dengan ACT
kan?
Sebaiknya, BL buktikan saja kalau memang
cinta NKRI dan tidak pro radikalis, dengan cara meminta maaf: “Kami
tidak tahu kalau ACT terindikasi kuat berafiliasi dengan pemberontak
Suriah, kami minta maaf, dan sebagai bentuk penolakan kami pada
radikalisme, kami hentikan kerjasama dengan ACT.”
Kelima, Kasus
ini penting dicatat oleh publik dan berbagai lembaga lainnya, karena
pengepul donasi untuk Suriah yang rekam jejaknya terkait dengan
pemberontak Suriah sangat banyak.
Kalau Anda mengaku cinta NKRI dan
antiradikalisme, harusnya bersikap konsisten. Ada ratusan kelompok teror
lain di Suriah yang disebut “mujahidin” oleh fansnya di Indonesia.
Bukan pro ISIS tidak otomatis bukan pro “mujahidin”. ISIS dimaki-maki,
tapi radikalis lain didanai dan diajak kerjasama. Gimana sih??. (ARN)
Adakah Hubungan Intim ‘Antara Bukalapak dengan ACT, HTI, Suriah dan Bachtiar Nasir’?
Arrahmahnews.com, Jakarta – Akun Facebook Dahono Prasetyo membongkar apakah benar ada hubungan intim “Antara Bukalapak dengan ACT, HTI, Suriah dan Bachtiar Nasir“,
seperti kita ketahui bersama bahwa ACT ini adalah salah satu organisasi
kemanusiaan yang saat ini masih misterius donasinya disalurkan kemana
saja.
Menurut Dahono, bagi penggila belanja
online, nama Bukalapak sebagai icon marketplace lokal sedikit banyak
menyimpan beberapa “fenomena politik”. Bagaimana sebuah situs online
beromset trilyunan rupiah menjadi salah satu sisi gelap konspirasi
ideologi di Indonesia.
Kronologisnya barangkali bisa disimak:
Silahkan buka situs bukalapak, kemudian “pura-pura” lakukan pembelian
maka munculah format pembayaran yang harus dilakukan. Pada salah satu
pilihan tertera “Donasi Rp 500 melalui Lembaga ACT“. Jika kita menyetujui, maka total angka yang harus dibayarkan bertambah Rp 500.
Apakah ACT itu? ACT (Aksi Cepat Tanggap) adalah sebuah lembaga pengumpul Donasi kemanusiaan. Untuk lebih jauh menelusuri ACT
Silahkan Googling dengan kata kunci: “ACT dan ISIS” maka akan muncul
beberapa link berita yang mengupas keterkaitan lembaga donasi itu dengan
ISIS dan Suriah.
Di salah satu portal berita: Melacak Aliran Dana untuk Suriah dari 10 Lembaga Amal Indonesia
Meskipun bukan portal berita mainstream, tetapi liputanislamcom cukup
akurat memberitakan tentang dana sumbangan kemanusiaan. Salah satu fakta
menunjukkan ada foto sumbangan dari Indonesia berlabel IHR (Indonesia
Humanitarian Relief) berada di kota Allepo ditengah markas pemberontak
ISIS. IHR adalah proyek kemanusiaan yang menjadi sayap kanan dari ACT.
Berlanjut menelisik browsing dengan kata kunci IHR, maka kita akan menemukan beberapa berita keterkaitan IHR, ACT dan Bachtiar Nasir.
Sosok yang satu itu pernah menjadi tersangka penyalahgunaan penyaluran
dana kemanusiaan. Beliau salah satu aktivis HTI yang paling aktif
menggalang sekaligus menyalurkan dukungan. Bagi yang masih meragukan
silahkan Googling dengan keyword “Bachtiar Nasir dan HTI”.
Singkat kata, adakah “hubungan intim” antara Bukalapak dengan ACT, HTI, Suriah dan Bachtiar Nasir,
silahkan menganalisa sendiri. Yang bisa digaris bawahi adalah bukan
tentang 500 perak sumbangan donasi tanpa paksaan itu, atau Bukalapak
yang sudah meminta maaf pada Pakdhe gegara postingan “nyinyir” berujung
uninstalbukalapak.
Tetapi siapa berafiliasi dengan siapa
patut menjadi pertimbangan saat kita belanja di Bukalapak, ada sepeser
uang kita yang mengalir tanpa sadar mendukung perjuangan “pemberontakan”
atas nama kemanusiaan.
Satu catatan penting mengapa HTI dan Khilafahnya tak kunjung redup meski pemerintah sudah membubarkannya. Bukalapak, Bukalah Topengmu. (ARN)
Gimana Ini, Roy Suryo Bantah Akun Twitter Disita Dan Kasus Naik Ke Penyidikan
Ada kabar yang cukup membingungkan kita semua. Yang pertama adalah akun Twitter Roy disita polisi.
Adalah
Polda Metro Jaya yang menyebut telah menyita akun Twitter
@KRMTRoySuryo2, yang digunakan oleh Roy Suryo untuk mengunggah meme
patung Sang Budha di Candi Borobudur yang diedit menjadi mirip wajah
Jokowi.
"Benar
akun Twitter milik Roy Suryo @KRMTRoySuryo2 disita," ungkap Kabid Humas
Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan, Rabu kemarin.
Juga dikatakan bahwa penyidik menaikkan status penyidikan pada dua laporan di Polda dan Bareskrim Polri.
"Artinya
dua laporan polisi yang telah dipelajari dan juga dilakukan
pemeriksaan, dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan karena
telah memenuhi adanya unsur pidana di dalamnya," kata Zulpan.
Silakan
kalian Googling, pasti akan ketemu dua berita di atas. Tapi entah
kenapa Roy Suryo membantah jika kabar akun Twitter miliknya disita
polisi.
Roy Suryo juga menegaskan bahwa kasusnya belum naik ke penyidikan. "Itu hoaks," kata Roy di Polda Metro Jaya , Kamis lalu.
Roy
mengatakan, belum ada penyitaan akun Twitter miliknya. Hingga saat ini
akun miliknya itu masih bisa digunakannya secara normal. "Ya enggak
apa-apa saya sih senyum saja. Yang jelas saya sih akun saya masih ada,"
katanya.
"Saya
perlu tegaskan sampai saat ini status saya sebagai saksi dari pelapor.
Saya belum terima satu pun pemberitahuan soal itu, saya dengar saya
dilaporkan. Tapi saya belum terima yang lain. Saya belum terima apa pun
apalagi menjadi tersangka," ujar Roy.
Pengacara
Roy Suryo, Pitra Romadoni mengaku hingga saat ini pihaknya belum
menerima laporan soal penyitaan akun Twitter milik Roy. Pihaknya akan
berkoordinasi kembali dengan polisi perihal kabar tersebut.
"Mengenai
itu nanti kita koordinasi. Saat ini kita belum ada koordinasi mengenai
hal tersebut. Belum bisa kita komentar lebih jauh karena ini masalah
hukum. Tentunya kita hormati dan kita ikuti proses hukum ini dan kita
yakin Polri profesional," kata Pitra.
Jadi siapa yang bohong di sini?
Masa polisi berbohong?
Dan
kalau pun polisi benar soal ini, masa polisi mau diginiin oleh Roy
Suryo? Seolah polisi tidak ada wibawa dibantah sana sini oleh Roy Suryo.
Sejak
postingan Roy Suryo menjadi viral dan diprotes massal, ada sedikit rasa
ragu kalau dia akan ditindak tegas. Dia juga salah karena menyebarkan
meme tersebut sambil menambahkan tulisan yang bernada menyindir. Seolah
dia sangat menikmatinya.
Tapi sayang, kasusnya tidak secepat kasus Holywings, meskipun buktinya sudah kelihatan dan ada unsur yang cukup memberatkan.
Bahkan
saat ini Roy Suryo terlihat tenang dan tidak panik. Bahkan masih punya
waktu untuk membantah kalau akun Twitternya disita dan kasusnya sudah
naik ke tahap penyidikan.
Kalau
Roy Suryo bisa membantah pernyataan polisi (dengan asumsi pernyataan
polisi benar), maka secara tidak langsung mengatakan kepada publik bahwa
polisi berkata bohong, kan?
Kalau
polisi benar soal penyitaan akun dan penyidikan, mestinya bisa
membantah langsung atau merespon balik. Atau kalau mau lebih keras,
menegur Roy Suryo agar tidak banyak berspekulasi.
Yang
paling lucu adalah ada seorang bapak tua tak tahu diri, tak pernah
ngaca, tampangnya bikin mual, tapi ditunjuk sebagai perwakilan umat
Budha untuk membela Roy Suryo. Ini benar-benar sebuah lawakan basi
sekaligus sindiran bernada penghinaan.
Ada
sebagian netizen yang menyebut bahwa Roy Suryo sakti karena banyak yang
membandingkan kasusnya dengan kasus lain serta dalam hal kecepatan
pengusutan dengan kasus lainnya.
Roy
Suryo adalah mantan menteri, dan juga punya gelar kebangsawanan. Apakah
itu yang membuatnya disegani? Apakah itu yang membuatnya tidak takut
sehingga santai saja?
Hukum
seharusnya tidak boleh kalah oleh tekanan massa apalagi kalah oleh
mereka yang punya power. Masa sih harus ada demo berjilid-jilid dulu
baru kasusnya diusut secepat mungkin? Kita tunggu saja bagaimana polisi
menangani kasus ini dan siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka.
Lembaga ACT Dikuliti Habis-habisan, Nama SBY dan PKS Disebut-sebut: Mereka Berdiri di Era Berkuasanya...
NewsWorthy, Jakarta -Lembaga donasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) tengah menjadi perbincangan
lantaran uang donasi diketahui digunakan untuk menyokong kehidupan mewah
para petinggi lembaga tersebut.
Influencer sosial media di Twitter dengan akun @Platiwest mengungkap bahwa apa yang dilakukan lembaga ACT ini sangat luar biasa.
"Luar biasa memang lembaga donasi bernama ACT ini. Akhirnya dikorek
juga mewahnya hidup para petingginya," ucapnya dikutip dari Twitter,
Senin (4/7/2022).
Akun ini juga menyebut bahwa ACT berdiri ketika Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkuasa.
"Berdiri di era berkuasanya SBY dan PKS yang sampai saat ini jadi
lembaga donasi paling tidak akuntabel dan transparan," tambahnya.
Akun @Platiwest menyebut bahwa ACT menjadi inspirasi banyak orang untuk membuka donasi menolong orang dengan modus tertentu.
"Kelakuan ACT ini menjadi inspirasi banyak orang, baik perseorangan
atau berkelompok untuk membuka donasi menolong orang tapi juga modus
untuk memperkaya diri sendiri," tambahnya.
Donasi ACT ini biasanya dilakukan dengan membawa nama negara Palestina.
"Donasi untuk Palestina yang paling umum dijadikan kampanye donasi
mereka. Bahkan kalau boleh dibilang setiap mau Idul Fitri ada aja
kejadian di Palestina dan ACT jadi lembaga donasi yang paling banyak
spanduknya dimana-mana," tandasnya.
Menpan-Rb Kosong, Mardani Kasih Saran Ini Ke Jokowi. Padahal Masih Suasana Duka.
Entah
apa yang ada di benak politisi PKS Mardani, ketika memberi saran ke
Presiden, ia mengatakan kepada wartawan (2/7/2022 ), bahwa jabatan
Menpan RB jangan dibiarkan kosong selama lebih dari satu bulan.
Awalnya
Mardani mengucapkan ucapan duka atas meninggalnya alm Tjahjo Kumolo,
lalu Mardani meminta agar jajaran KemenPAN-RB tetap bekerja melayani
sepenuh hati dengan profesional, dan terakhir Mardani meminta agar
jabatan jangan dibiarkan kosong satu bulan.
Kalau menurut opini saya, Mengapa saran yang diberikan oleh Mardani terkesan ecek-ecek dan gak bermutu?
Pertama
kalau kita lihat, ini bukan pertama kalinya ada kekosongan jabatan di
kementerian, (saat ini jabatan MenPAN-RB dipegang oleh ad interim
Mahfud Md), sudah banyak peristiwa di masa lalu sebuah jajaran
kementerian kadang kosong jabatan, dan itu baik-baik saja, sampai
kemudian dicari penggatinya.
Selain
itu, kekosongan jabatan bukan berarti pekerjaan-pekerjaan di
Kementerian menjadi terhenti, sudah ada Menteri ad interim lain yang
mengurusi dan mengawasi hal itu.
Kedua,
Mardani meminta agar seluruh pekerja di Kementrian PAN-RB, bekerja
dengan profesional. Nah ini lebih aneh lagi, okelah kalau ini sekedar
saran, tapi saya rasa semua ASN disana sudah paham dan mengerti apa yang
harus dikerjakan.
Mereka
bukan orang kemarin sore yang kebingungan saat tidak ada pimpinan.
Selain itu apa domainnya Mardani kasih saran ke jajaran MenPan-Rb?.
Ketiga,
Mardani bukanlah penasihat Presiden, memang PKS adalah partai oposisi,
namun kadang kritik yang diberikan kurang tepat dan terkesan
sembarangan, atau asbun
Apalagi Posisi MenPAN-RB baru beberapa hari saja kosong selepas ditinggal oleh mendiang Tjahjo Kumolo.
Ini
tentunya membuat saya bertanya-tanya, apakah politisi PKS ini sekadar
mencari panggung saja, agar terkesan PKS peduli? Atau mau ditunjuk jadi
Menteri juga pak Mardani?
Selain
itu Mardani pastinya tahu, Jokowi paham apa yang harus dilakukan,
Jokowi pasti akan menemukan sosok pengganti yang tepat untuk mengisi
posisi MenPAN-RB, yang pasti bukan Mardani loh ya.
Sudah cukup PKS mengisi jajaran ASN bersama Demokrat selama 10 tahun
periode SBY.
Sebagai informasi, ad interim
Mahfud Md yang juga Menko Pohulkam, mengatakan kepada wartawan
(3/7/2022) bahwa Jokowi sudah kantongi nama yang tepat, namun karena
masih suasana duka belum diumumkan.
Nah Mahfud baru benar, masih suasana duka kok malah Mardani berbicara tentang posisi kekosongan Menteri.
Inilah perbedaan kepekaan Jokowi dan Mardani. Tidak elok jika Jokowi langsung mengumumkan pengganti alm Tjahjo Kumolo.
Kritik
dan saran sah-sah saja diberikan, namun sepertinya PKS kebingungan apa
yang mesti diberi saran, sehingga saran yang diberikan seolah menggarami
lautan alias tidak ada maknanya sama sekali.
Sebagai
Partai yang katanya oposisi, coba PKS berpikir lagi dan memberikan
saran-saran yang lebih bermutu. Apakah pemirsa setuju?
Kebijakan Politik Anies Menjelang Pilpres 2024, Nomor 1 Dinilai Blunder
Pemilu
Insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024. Partai politik
sudah melakukan berbagai manuver demi menemukan mitra politik dan
mewujudkan koalisi. Koalisi pertama yang terbentuk adalah Koalisi
Indonesia Bersatu (KIB) beranggotakan Partai Golkar, PAN dan PPP.
KIB
belum mempunyai Capres dan Cawapres. Konon mereka bisa saja mengusung
dari internal partai maupun dari luar, seperti mengusung Anies Baswedan
yang belum mempunyai partai pengusung.
Anies
Baswedan kini konsisten berada di tiga besar kandidat Capres. Salah
satu tantangan berat Anies adalah tetap menjaga elektabilitasnya.
Masalahnya masa jabatannya akan berakhir pada bulan Oktober 2022 nanti.
Biasanya
jika masa jabatan habis maka resiko penurunan elektabilitas sangat
besar. Sebagaimana yang terjadi pada seorang Jenderal Gatot Nurmantyo.
Ketika masih aktif menjabat elektabilitasnya lumayan, ketika pensiun
namanya seolah tenggelam.
Oleh
karena itu Anies berupaya untuk melakukan kebijakan yang lebih berarti
di masa aktif jabatannya. Agar jika habis masa jabatannya nanti
masyarakat masih bisa mengingat dirinya karena sudah melakukan kebijakan
super keren.
Anies
melakukan kebijakan yang menurut dirinya mampu menjaga nama baiknya dan
elektabilitasnya di mata masyarakat. Kebijakan pertama, Anies mengubah
22 nama jalan di Ibu Kota dengan nama tokoh Betawi. Kebijakan ini
tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 565 tahun 2022 tentang Penetapan
Nama Jalan, Gedung dan Zona Dengan Nama Tokoh Betawi dan Jakarta.
Kebijakan
ini niatnya untuk memuliakan dan mengabadikan nama tokoh betawi.
Sehingga orang Betawi yang banyak bermukim di Jakarta dan sekitarnya
merasa bahagia karena tokoh mereka dijadikan nama jalan di Jakarta.
Ternyata
kebijakan ini malah jadi blunder. Karena masyarakat Betawi bukannya
merasa senang, malah keberatan. Perubahan nama jalan dengan nama tokoh
Betawi ini berdampak terhadap perubahan nama jalan di kolom alamat di
KTP, KIA dan Kartu Keluarga.
Spanduk
penolakan terpampang di kawasan Jakarta Timur. Tulisannya bahwa warga
Jalan Budaya menolak perubahan nama menjadi Jalan Entong Gendut.
Sejumlah warga Batu Ampar, Jakarta Timur menolak pergantian nama
tersebut lantaran khawatir bakal ada biaya tambahan saat mengurus
perubahan identitas pribadi.
Anies
Baswedan memiliki kencenderungan mempunyai hubungan dengan suara
kelompok Islam. Image itu tidak hilang, penutupan Holywings ini justru
menunjukkan bahwa Anies afiliasi politiknya ke kelompok Islam.
Langkah
Anies menutup gerai Holywings memiliki tujuan untuk menyenangkan massa
pendukungnya. Keputusan Anies bisa disebut sebagai cara berkomunikasi
kepada massa pendukungnya bahwa dia masih berada dalam kelompok yang
sama seperti pada Pemilu 2019.
Nah apakah kebijakan ini bisa tetap menjaga nama baik dan elektabilitasnya setelah Anies pensiun nanti? Kita nantikan saja.
Wooeeyy Bocor Akhi!!! Aksi Cepat Transfer? Apa Aksi Cepat Tilep?
Nama
ACT sudah sangat dikenal di masyarakat, ini karena biaya iklan yang
sudah dikerahkan tidaklah sedikit termasuk biaya desain grafisnya, iya
kan? Sehingga dengan biaya yang tidak sedikit itu bisa maksimal dalam
hal menarik minat masyarakat agar mau menyumbangkan duitnya.
Tentu
saja sebuah iklan atau desain komunikasi visual itu ada ilmunya
khususnya, dari bagaimana menata kalimat bujukannya hingga penataan
gambar atau foto-foto yang mengguggah, belum lagi dengan tayangan video
yang berisi tema kemanusiaan yang mengiris hati, duh... nurani manusia
yang polos bisa langsung terguggah, maka tak heran jika lembaga
filantropia semacam ini berlomba-lomba menampilkan krisis kemanusiaan
dengan berbagai trik iklan yang menarik, meskipun biaya iklan yang
dikelola begitu sangat banyak namun donasi yang masuk bisa melebihi dari
biaya iklan itu sendiri. Bisa berkali-kali lipat.
Nah,
sampai disini, urusan duit itu pasti ada unsur bisnisnya, maka kalau
mengatakan bahwa semua ini dilakukan hanya semata-mata demi Allah, demi
mendapatkan ridho dari Allah dan demi misi Agama, maka itu sulit
dipercaya, atau bisa dibilang "Prettt Dah!"
Orang
jujur itu tak perlu mengatakan dirinya jujur. Orang adil itu tak perlu
berkoar-koar mengatakan dirinya adil. Dan orang yang peduli pada
kemanusiaan itu tak perlu mempromosikan dirinya sebagai orang yang
sangat peduli kemanusiaan, tetapi orang yang benar-benar peduli dengan
semua itu bisa bekerja senyap namun efeknya luar biasa, atau terlihat
bukti dari hasil kerjanya, bukan karena berharap mendapatkan gaji tinggi
dan fasilitas mewah yang sangat kontras dengan kehidupan sebagian besar
masyarakat.
Bagaimana
dengan lembaga ACT yang iklannya begitu gencar? Ternyata informasi
buruk sudah menimpa lembaga ini dari dulu. Dan kali ini Tempo berani
mengangkatnya dengan sangat menampar sekali. Makjelb. Wkwkwkwkw....
Tempo tempo, kali ini Ane senang deh, tidak kayak dulu waktu bikin
sampul dengan gambar Pak Jokowi dibuat hidungnya panjang.
Para
petinggi ACT baik yang masih menjabat ataupun yang sudah keluar atau
disingkirkan karena "Gontok-gontokkan" diberi ruang jawab atas semua apa
yang terjadi di lembaga ini, tetap saja publik sudah bisa menganalisa
dan menilainya sendiri. Artinya lembaga ini sangat tidak sehat, sangat
buruk, bukan begitu kan?
Maka
kalau masih ada yang antusias menyalurkan duitnya ke lembaga ini,
apakah orang tersebut belum tahu atau sudah menutup daya kritisnya? Atau
tidak mau membaca situasi? Atau karena malas mikir saja? Padahal begitu
terang-terangan berapa gaji yang diperoleh para petingginya serta
fasilitas yang diberikan, termasuk mobil mewah. Tidak masalah sih kalau
mobil itu dibeli dari duit sendiri, tapi kalau duit dari mengumpulkan
donasi, kan kebangetan buangsatnye.
Kasihan
sebagian besar orang Indonesia yang mudah sekali dimanfaatkan
kedermawanannya. Coba kita lihat bagaimana kotak-kotak amal berseliweran
tanpa diketahui pengelolahannya. Masyarakat merasa tak perlu cari tahu,
cukup Allah saja yang tahu, padahal dalam Alquran sudah diajarkan
"Tidakkah kamu berpikir" atau "Bacalah".
Maka
bacalah situasi kenapa banyak kotak amal berseliweran namun juga masalah
sosial umat semakin semrawut? Bacalah kenapa begitu banyak lembaga
filantropi yang bebas mengumpulkan dana dari masyarakat tetapi
permasalahan sosial di masyarakat justru semakin banyak dan kompleks?
Jadi
percuma saja ada lembaga Filantropi semacam ini jika hanya mengumpulkan
dana dari masyarakat, lantas para petingginya yang menikmati dana itu,
atau menggaji para petingginya. Masyarakat hidup dalam kesusahan, para
pejabat lembaga ini lancar hidup nyaman tanpa khawatir setiap bulan
berkekurangan. Cukup dengan jargon-jargon dan nasehat agama, para
petinggi lembaga ini adem ayem menikmati gaji yang tinggi karena
kebaikan umat yang polos.
Iblis mungkin tertawa-tawa melihat kenyataan ini "Huahahahahahahahahuahahahahaha..."
ACT
ini berdiri sejak tahun 2005, dan pada 2018-2020, lembaga ini telah
berhasil mengumpulkan fulus rata-rata Rp 540 Milyar per tahun donasi
masyarakat. Wow, efektif sekali iklannya, apalagi dibalut dengan
nilai-nilai agama.
"Jualan
agama" memang efektif sekali mendulang dana dari masyarakat. Maka tak
heran kalau banyak politisi dari tahun ke tahun masih senang menggunakan
tema agama untuk meraih tujuan kekuasaan. Bahkan dulu ada mantan
menteri agama yang terjerat korupsi uang dana haji. Kasihan umat ya?
Enak
juga ya jadi petinggi lembaga filantropi ini, digaji ratusan juta plus
fasilitas mewah. Bayangkan kalau anda dapat gaji 250 juta per bulan dari
donasi masyarakat. Dan di masyarakat sendiri masih banyak yang susah,
disini kadang saya bertanya sendiri, yang bodoh masyarakat atau para
petinggi lembaga ini yang sangat cerdik? Duh... lagi-lagi ane miris
melihat ketimpangan ini.
Pejabat
tinggi ACT dikabarkan mendapatkan kendaraan menengah ke atas, ada
Toyota Alphard, Honda CR-V, dan Pajero Sport, sedangkan masyarakat yang
berdonasi bisa saja naik kendaraan umum ketika berangkat kerja,
bermacet-macetan di dalam bus trans atau KRL. Sungguh sangat jomplang.
Dimana nih nilai-nilai kesederhanaan dalam agama?
Melihat kondisi ini, apa masyarakat yang sudah berdonasi itu tidak geleng-geleng kepala?
Entah
bagaimana tanggapan pemerintah melihat hal ini, apakah Undang-undang
yang terkait masalah ini masih belum memadai? Sehingga begitu banyak
lembaga model seperti ini leluasa beroperasi, namun persoalan sosial
kemasyarakatan malah makin semrawut.
Jadi
apa fungsinya lembaga donasi ini kalau donasi yang masuk hanya
memprioritaskan gaji tinggi pejabatnya? plus fasilitas mewah?
Media
Tempo kali ini menyampaikan laporan utama yang cukup mengejutkan banyak
pihak. ACT (Aksi Cepat Tanggap) sebagai lembaga nirlaba sedang dilanda
prahara manajemen.
Dana patungan dari umat (katanya) untuk kemanusiaan, di tangan manajemen
pengelola ditemukan indikasi penyimpangan. Yang paling terasa menyentak
persoalan gaji yang jadi bahan rebutan petingginya.
Hasil
laporan penelusuran Tempo : Ibnu Khajar (Presiden ACT saat ini)
mendapat gaji Rp 250 juta/bln. Petinggi lainnya sekelas Senior vice
president bergaji Rp 150 juta/bln. Klaim Tempo yang didapat dari
"bocoran" internal ACT sudah dipastikan dibantah Ibnu Khajar dkk. Kalau
sudah keluar di media, bantahan menjadi tidak penting lagi.
Hasil
wawancara Tempo dengan Ahyudin (mantan Presiden ACT, yang dulu pernah
bermain api dengan Bukalapak terkait sumbangan yang mengalir ke ISIS)
menyebutkan : "Gaji di ACT tinggi. Saya pasang tinggi gajinya. Saya
paksa kerja habis-habisan supaya ACT bisa mempersembahkan program yang
baik. Tapi 25 persen gaji saya kembalikan ke lembaga sebagai wakaf"
Kita
bisa mencium aroma ketidakharmonisan diantara para petingginya. Apapun
alasannya gaji ratusan juta untuk petinggi di sebuah lembaga donasi, itu
berasa menyakitkan. Mereka yang numpang hidup dari sumbangan umat,
tidak seharusnya demikian kan?
Ini
sebenarnya Lembaga Donasi atau Partai Politik sih? Lembaga Filantropi
atau Holding? Dana hasil menyisihkan sedikit demi sedikit rejeki umat,
diembat juga. Ratusan spanduk, iklan, selebaran bernuansa dramatis
disebar demi mengetuk pintu nurani umat, ternyata dipermainkan
petingginya. Kita jadi salah satu penyumbang yang sudah ikhlas sejak
dalam fikiran, sebagian kita juga berstatus penerima sumbangan dana
dengan berbagai syarat dan alasan.
Bagi
yang pernah membaca laporan keuangan ACT bahwa ada PULUHAN milyar dana
disalurkan ke fakir miskin, korban bencana alam, perang, kekeringan,
kelaparan silahkan analisa logikanya, bahwa sebenernya jumlahnya bukan
puluhan tetapi RATUSAN milyar? Sebagian mengalir ke kantong kantong
pengurus dan tingginya biaya operasional. Penerima sumbangan mustahil
protes karena "baik hatinya" lembaga donasi. Bagi para pemberi sumbangan
tetap diam mengatasnamakan keihklasan. Pamali mempertanyakan sesuatu
yang sudah ikhlas diberikan, khawatir mengurangi janji pahala?
Benar
juga kata seorang kawan : Kemiskinan, kelaparan itu obyek bisnis
kemanusiaan yang paling sexy. Mempertahankan kemiskinan berjalan seiring
dengan mempertahankan kelangsungan hidup lembaga donasi.
Kalau sudah begini masih ikhlas-kah kita menitipkan, mempercayakan sumbangan kemanusiaan melalui lembaga donasi swasta??
Uang Century Buat Membesarkan Partai? Bagaimana Tanggapan Sby Atas Tudingan Rizal Ramli?
Kalau
tidak salah ada 6,7 Trilyun kerugian negara dari kasus Century. Wow,
uang sebanyak ini ada berapa kontainer kalau dikumpulkan dengan pecahan
uang koin seribu perak? Atau berapa banyak warga Indonesia yang bisa
terbantu dengan duit itu?
Kalau
duit itu digunakan secara cerdas pasti bisa berkesinambungan
manfaatnya, tapi kalau digunakan hanya untuk membesarkan partai saja,
yang artinya hanya untuk kalangan yang punya partai saja, maka uang itu
hanya bermanfaat di sekitarnya saja, alias merobek keadilan sosial,
sehingga lagi-lagi mengkhianati nilai-nilai Pancasila.
Tapi
memang banyak oknum elit melakukan itu karena kekhawatirannya akan
tersingkir dari panggung kekuasaan. Padahal, mau tidak mau jabatan atau
kekuasaan itu ada batasnya. Coba saja perhatikan kerajaan Cikeas yang
sudah 10 tahun berkuasa akhirnya berakhir juga, meskipun saat ini masih
ada sisa-sisa perasaan berkuasa sehingga terus mencari cara agar bisa
bangkit lagi berkuasa, sampai-sampai mengerahkan mantan koruptor untuk
mengangkat partainya ini di sosial media, sebenarnya lebih tepatnya
disebut MALING orang kepercayaan kerajaan Cikeras itu, kalau koruptor
terlalu halus bahasanya, MALING adalah lebih tepat, karena menggarong
uang rakyat secara jelas tanpa malu.
Jangankan
SBY berkuasa 10 tahun yang berakhir juga, Soeharto yang lebih lama juga
mengalami masanya. Tiga puluh dua tahun berkuasa toh akhirnya harus
berakhir, dan lagi-lagi meski klan Cendana masih ada pengaruhnya sampai
saat ini, tapi toh sampai dimana akan bertahan jika Yang Maha Kuasa
telah menerapkan sunnatullahnya bahwa yang bukan Tuhan pasti akan
berakhir masanya.
Nah,
kasus Century itu sampai sekarang masih belum kelar, diduga keras pelaku
utamanya belum terjerat alias belum mempertanggungjawabkan
perbuatannya. Kasus Century ini terjadi di zaman SBY, yang pas banget
akan melanjutkan periode keduanya waktu itu, dan karena itulah Gubernur
BI pada saat itu tiba-tiba muncul namanya dalam bursa cawapres
mendampingi SBY, padahal sebelumnya ada 9 nama diluar dari nama Mantan
Gubernur BI itu, artinya waktu itu Budiono tidak masuk dalam daftar yang
9 itu, tapi detik-detik terakhir namanya pun muncul.
Lalu,
Abang Rizal Ramli pun menuding itu adalah gratifikasi jabatan. Nah, pas
ada acara obrolan tentang threshold presindential di kanal youtube para
kaum nyinyir, yang dihandiri oleh raja nyinyir Rocky, Rizal Ramli entah
keceplosan atau memang adalah kebenaran yang mau diungkapkannya
menyinggung bahwa uang century digunakan untuk pemilu.
Wow.
video rekamannya pun menyebar kemana-mana. Jika sampai ke hadapan SBY,
entah bagaimana reaksi SBY, apakah akan berkata "Aku Prihatin"? Lalu
mensomasi lagi Rizal Ramli? sebagaimana dulu pernah SBY lakukan?
Wkwkwkwkw... Menarik memang kasus ini dan tidak boleh dilupakan, kalau
perlu dibuatkan tugu Century untuk mengenang kasus talangan ini, kalau
Hambalang kan sudah ada artefaknya jadi masih teringat terus.
Jadi
mari dukung kembali Rizal Ramli kalau beliau memang benar untuk
mengungkap kembali kasus Century. Dan buat SBY, ayo bersuara dong,
jangan prihatin melulu sampai Tuhan tidak suka, ayo bicara dan jelaskan
secara gamblang apakah memang tuduhan Rizal Ramli itu benar adanya atau
kasusnya tidak seperti yang publik ketahui?
Mmmhhh...
atau jangan-jangan sampai lebaran kuda bapak Bambang yang mulia itu
tetap memilih diam saja? Atau semakin giat melukis menikmati
hari-harinya?
Tapi
berbahaya juga sih kalau Pak Bambang diam saja, karena dengan begitu
malah akan menggerus nama baik partainya, dan akhirnya pada tahun 2024
benar-benar gurem atau tenggelam.
Atau
jangan-jangan pak Bambang lagi bingung mau diapain si Abang Rizal Ramli
ini? wkwkwkw.. Atau masa bodoh saja, mau dituding Partai Penampung
Maling atau bukan, ah... tetap memetik gitar sambil bernyanyi dengan
judul lagu "Tiga puluh menit aku disini...." trennggg.. trenggg... atau
sekarang Pak Bambang sudah berubah aliran musiknya? Mungkin sekarang
beliau senang dengan lagu "Penguasa...Penguasa...berilah hambamu
uang...beri hamba uang..." Sebagaimana Iwan Fals pernah nyanyikan.
Wkwkwkwwk....semongko...
Jadi katakan tidak pada korupsi? Padahal Korupsi? atau katakan tidak pada para maling dan tenggelamkan partainya?
Sikap Ugal-ugalan Anies Dalam Memerintah Representasi Taliban Mini?
Ketika
Pak Jokowi baru pulang dari upaya mendamaikan negara yang sedang
perang, di Afghanistan malah terjadi hal yang bikin ngernyit.
Pemimpin
Taliban yang nyaris tidak pernah terlihat batang hidungnya, apalagi
jejak digitalnya, tiba-tiba mengeluarkan pernyataan: dunia harus
berhenti memberitahu mereka, Taliban, bagaimana cara menjalankan
Afghanistan.
Seruan
yang lucu mengingat belum lama ini mereka masih sibuk mengiba-iba
bantuan dari negara-negara lain, termasuk belum lama ini ketika mereka
mengalami gempa dengan korban tewas setidaknya seribu orang, dan korban
luka sedikitnya seribu lima ratus. Terakhir dikabarkan, jumlah ini masih
mungkin akan terus bertambah, baik yang tewas maupun yang luka.
Nah,
giliran begini, kalau yang waras, akan mempertimbangkan kemungkinan ini
adalah hukuman Tuhan, azab istilahnya. Tapi bagi kaum ‘sebelah sana’,
yang keluar dengan tanpa malu adalah “Ini cobaan Tuhan. Tuhan menguji
hambaNya yang disayangi.”
Yah, jawaban basi yang biasa.
Tapi
yang benar saja. Sejak kapan Tuhan menyayangi ‘hamba’ yang membunuhi
mereka yang tidak sepaham, memperlakukan wanita seperti barang seolah
lupa darimana mereka lahir, menjual opium yang dapat menghancurkan
generasi muda, dan berbagai macam hal buruk lainnya yang mereka lakukan
sejak berdekade lalu? Tuhan macam apa yang mereka maksud? Apa mereka
ngga sadar kalau itu lebih memperlihatkan bahwa mereka sesungguhnya
sedang menyembah contoh manusia beringas yang salah satu
representatifnya mereka kultuskan sampai disholati balihonya?
Lucunya,
para kadrun disini sering menghina China dan terinspirasi dari
bangkitnya Taliban, sementara Talibannya berterima kasih tuh sama
bantuan China, satu-satunya sejauh ini yang mau dekat-dekat mereka
karena ingin mengamankan kepentingannya sendiri.
Tapi kalau berita seperti ini sampai ke kuping mereka, langsung deh: “Oh, nggak! Itu hoaks!” Sekarepmu sajalah...
Lagipula,
negara mana juga yang mau dan punya waktu menggubris Taliban? Di saat
Taliban sedang sibuk mengacak-acak negerinya sendiri, dunia sibuk ingin
bangkit dari pandemi, termasuk bagaimana pulih dari efek perang Rusia
vs. Ukraina. Siapa juga yang tertarik menggubris pernyataan Akhunzada
yang berkeras halu dengan menyatakan bahwa hukum syariah adalah
satu-satunya model negara Islam yang sukses?
Memang
orang ini sepertinya kelamaan hidup di daerah pinggiran Afghanistan dan
sepertinya nggak pernah mau tahu tentang dunia walaupun sudah ada
internet, karena dia masih menganggap para penduduk Afghanistan banyak
yang lari dan dunia menyerukan agar Taliban berhenti mendomestifikasi
perempuan itu adalah contoh dari hukum yang sukses. Nggak usah begitu,
sepertinya dia juga nggak pernah belajar sejarah Nabinya sendiri, yang
nggak pernah mencontohkan apa yang dia, dan kalangan sejenis dia,
lakukan.
Tapi
kalau memanfaatkan internet untuk kepentingannya sih dia nggak nolak,
sama seperti yang dilakukan kaum kadrun dimana-mana. Salah satunya untuk
media penyebaran hoaks.
Dari Taliban, kita beranjak ke Indonesia.
Semakin
ke sini, semakin jelas bahwa Taliban ini memang nggak ada niat untuk
berubah. Tidak seperti kata bapak jubir Taliban yang mencoba meyakinkan
Indonesia bahwa Taliban ini sudah berubah, tidak seperti dulu.
Yakin,
Pak? Sudah lihat video gadis-gadis berusia belasan berbalut burka yang
dilelang? Bagaimana kalau itu terjadi sama keluarga Bapak? Atau memang
itu yang dimau untuk kaum kadrun yang fantasinya memang nggak pernah
jauh dari selangkangan?
Deklarasi
Afghanistan saja mereka lakukan dengan anggota sekitar empat ribuan
orang tanpa satupun terdapat perempuan di sana, apa yang mau diharapkan?
Kesewenang-wenangan
Taliban ini juga sadar tidak sadar, ditiru jagoan bapak jubir Taliban,
siapa lagi kalau bukan DKI 1, meskipun dengan skala yang masih jauuh
lebih kecil dan masih ada perhitungannya, perhitungan yang sayangnya
bukan didedikasikan untuk masyarakat Jakarta, tapi buat dia sendiri dan
teman-temannya, serta masih jauh lebih halus.
Penebangan
pohon di sekitar monas tidak tanya, apalagi cek aturan, main hajar.
Sekalinya dibilang kalau itu dilarang untuk Formula E, malah playing
victim dengan bilang pusat mencoba menjegal proyeknya. Mau
diinterpelasi, malah ngajak makan. Dipanggil rapat, kabur dengan
wakilnya jadi bemper.
Menjelang
lengser, dia makin seenaknya. Penggantian nama jalan yang dilakukan
tanpa memandang aturan yang ada, dan tanpa dibicarakan dengan warganya
sendiri. Akibatnya sekarang sedang menghadapi penolakan dimana-mana, dan
salah satu yang jadi sasaran malah walikota.
Contoh
terbaru, dia merevitalisasi Kampung Gembrong pakai dana infak yang
didapat ketika Shalat Ied di JIS. Lucunya, ketika Baznas DKI ngeles
kalau itu sesuai akad dan bahwa dana tersebut akan diperuntukkan untuk
membangun dua masjid yang terdampak kebakaran Pasar Gembrong, Anies
malah menyatakan kalau revitalisasi kampung itu menelan dana 7,8 miliar
dan dananya kolektif dari Baznas Bazis DKI terutama dana yang terkumpul
dari shalat di JIS itu.
Bapak-bapak ini lupa saling cek cerita ya?
Miris
memang, dana infak itu masih lebih berguna untuk membantu warga sekitar
yang lebih membutuhkan, sementara untuk revitalisasi kampung seharusnya
bisa pakai dana APBD Pemprov DKI. Tapi ke mana saja itu APBD sebesar
itu? Kebakaran Kampung Gembrong sudah dari April, kenapa baru sekarang
mau diurus?
Mau
coba menyaingi Ahok yang membangun Simpang Susun Semanggi tanpa
menyentuh APBD? Ahok itu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, bukan
dana infak hasil Shalat Ied yang jamaahnya saja sebagian terdiri dari
ASN yang dipaksa ke sana pakai surat keterangan segala.
Saya
nggak bisa membayangkan bagaimana jadinya kalau nanti orang ini
benar-benar menjadi RI 1. DKI dengan APBD terbesar saja warganya masih
dibiarkan tidak punya jamban yang layak, akses ke air bersih di sebagian
daerah masih tidak dipermudah, bahkan makan di warteg saja langsung
kabur belagak lupa bayar, bagaimana nanti ketika mengelola negara dengan
APBN sebesar itu?
Yang
paling mengerikan, apa jadinya kalau dia membiarkan kadrun meniru jejak
Taliban disini? Dia saja sudah menutup kupingnya dari protes banyak
orang sepanjang pemerintahannya dan sibuk ngeles serta nantang debat
dengan narasi ber-IQ jongkok persis pemimpin Taliban yang masih berkeras
halu, bagaimana para fansnya?
Hanya
Tuhan dan mereka sendiri yang tahu apa yang mereka mau lakukan ke
depannya pada negara ini. Saya sih nggak mau tahu, yang penting jangan
sampai kejadian.
