Migo Berita - Banjarmasin - BERSYUKUR kepada TUHAN SANG MAHA SEGALANYA

Pertemuan Kedua Orang ini Bisa Menghancurkan Koalisi yang Telah Ada

Koalisi merupakan suatu keniscayaan bagi partai politik yang ingin mengusung pasangan Capres dan Cawapres, kecuali partai politik yang raihan suaranya mampu memenuhi ambang batas 20% seperti PDI Perjuangan.

Berbagai strategi politik terus dilakukan agar bisa membentuk koalisi yang solid dan mampu mengantarkan kemenangan di Pemilu dan Pilpres yang akan datang. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) merupakan koalisi yang paling awal terbentuk. KIB beranggotakan Partai Golkar, PAN dan PPP.

Kemudian muncul Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB. Sedangkan poros Gondangdia yang terdiri dari Nasdem, Demokrat dan PKS masih melakukan pendekatan belum deklarasi resmi.

PDI Perjuangan sekarang ini sedang melakukan safari politik. Senin lalu Puan Maharani sebagai utusan khusus Megawati sudah bertemu dengan Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem. Pertemuan ini dinilai cukup berbahaya bagi poros Gondangdia yang memang belum terbentuk secara resmi.

Minggu kemarin Puan melanjutkan safari politiknya bertemu dengan Partai Gerindra. Pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bisa mengubah peta koalisi Pemilu dan Pilpres 2024 jika ditindaklanjuti dengan kesepakatan serius.

Inti dari pertemuan Puan dan Prabowo di Hambalang adalah koalisi PDIP dan Gerindra. Sangat mungkin kedua partai ini akan bersatu melenggang menuju Pilpres 2024. PDI Perjuangan dan Partai Gerindra mempunyai kader sendiri yang sangat layak maju Capres.

PDIP memiliki suara mayoritas, bahkan jauh sekali meninggalkan parpol-parpol lain. Jika nantinya PDIP dan Gerindra sepakat berkoalisi, mereka akan mengusung Prabowo dan Puan.

Pasalnya, selain nama Prabowo yang masih bertengger di tiga besar mayoritas lembaga survei, tingkat elektabilitas Puan pun mulai merangkak naik dari tahun-tahun sebelumnya.

Hampir pasti Partai Gerindra dengan Prabowo, kemudian PDIP dengan Puan Maharani. maka orientasi akhirnya adalah mengusung Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Koalisi ini akan sangat kuat, karena gabungan dua partai besar dan figur yang elektabilitasnya sangat memadai.

Di sisi lain, koalisi yang sudah terbentuk jauh hari seperti Koalisi Indonesia Bersatu masih sangat rapuh. Pembentukan koalisi ini seolah hanya untung-untungan sambil menunggu manuver yang dilakukan PDI Perjuangan.

Pendekatan PDIP ke poros/koalisi yang identik masih jadi bagian dari pemerintahan sekarang berpotensi mengubah komposisi anggota koalisi atau ada pula potensi merger koalisi dengan PDIP.

Menurut dia, safari politik Puan ini juga bisa dianggap sebagai upaya memecah sejumlah poros koalisi yang sudah terbentuk. Pasalnya, saat ini posisi PDIP merupakan partai dominan dan memegang kunci dalam hal pencapresan.

KIB yang sudah deklarasi resmi bisa saja hancur karena tergoda dengan manuver PDI Perjuangan. Apalagi poros lain yang hanya masih melakukan pendekatan tapi tak kunjung deklarasi. Poros Gondangdia bukan tidak mungkin gagal terbentuk, karena salah satu anggotanya, misalnya Nasdem malah bergabung dengan poros PDI Perjuangan.

Pertemuan Kedua Orang ini Bisa Menghancurkan Koalisi yang Telah Ada

Sumber Utama : https://seword.com/politik/pertemuan-kedua-orang-ini-bisa-menghancurkan-DvjyAvf0HF

Bagaimana Upaya Kita Antisipasi Generasi Penerus Ferdy Sambo?

Entah skenario apa yang dimainkan Putri Cendrawathi bersama Komnas HAM dan Komnas Perempuan dengan mengkondisikan dirinya sebagai korban kekerasan seksual oleh almarhum Brigadir Joshua. Adalah Wakil ketua LPSK yang membaca gelagat tak lazim dari cerita yang bersumber dari PC ini. Article Article

Sebagai ilustrasi tambahan, ahli psikologi forensic, Reza Indragiri, menyebutkan ada teori kuasa dalam tindak kekerasan seksual dari pelaku kepada korban.

Jika faktanya PC sebagai korban, justru tidak terkesan mengalami trauma luar biasa dan sempat berkomunikasi dengan Joshua yang nota bene adalah terduga pelaku kekerasan terhadap dirinya, suasana kejiwaan macam apa yang dirasakan PC saat itu? Apakah dia ingin menunjukkan dirinya wanita tangguh? Maka sangat logis jika LPSK menganggap ada yang tak masuk nalar di dalam dugaan kekerasan semacam itu. Pertanyaan selanjutnya mengenai rekomendasi Komnas HAM agar penyidik melakukan pemeriksaan ulang atas dugaan kekerasan seksual terhadap PC, apakah Komnas memiliki bukti empiris bahwa dugaan kekerasan seksual itu mengandung kebenaran?

Rasanya terlalu absurd jika Komnas HAM berpikir sesederhana itu. Yang paling mungkin diinginkan oleh Komnas HAM adalah hal sebaliknya, yakni memeriksa atas dugaan PC melakukan pengakuan palsu. Seperti diuraikan ahli psikologi forensik Reza Indragiri, dengan melihat indikasi PC tidak terguncang dengan kejadian yang dilaporkannya, kecil kemungkinannya seorang inferior seperti Brigadir Joshua melakukan tindak kekerasan kepada seorang superior seperti PC, kecuali jika sebaliknya, PC lah yang melakukan tindakan tersebut, atau kejadian itu dilakukan atas suka sama suka.

Bagaimanapun ngototnya Komnas HAM merekomendasikan pemeriksaan ulang terkait dugaan tak lazim ini, sesungguhnya ada hal yang jauh lebih penting, yakni pertanyaan tentang benar atau tidaknya temuan PPATK bahwa ada aliran dana dari rekening milik almarhum ke rekening salah satu tersangka, lebih jauh ada fakta lain, Joshua ternyata terdaftar sebagai tim Satgassus Merah Putih pimpinan Ferdy Sambo sejak seminggu sebelum kematiannya. Fakta ini diungkap Irma Hutabarat dengan harapan Polri menyelidiki kemungkinan big scandal yang dilakukan gerombolan oknum Polri pimpinan FS. Ketimbang mempersempit ruang pemeriksaan hanya urusan pelecehan yang terkesan sumir, fenomena Mafia di tubuh Polri ini rasanya sangat penting untuk menjadi entry point dalam upaya evaluasi integritas para terperiksa yang dilakukan Timsus Polri.

Imajinasi kitapun menerawang ke era masa lalu, ketika kekuasaan Orde Baru tak tersentuh oleh hukum positif. Jika kita ingin kasus-kasus misterius di masa Orde Baru tak terulang di era reformasi, maka setiap ada potensi ke arah yang sama, harus sekuat tenaga dieliminasi.

Jika fenomenanya terlanjur besar dan berurat berakar, bukan hal mustahil akan kembali lahir kekuatan ototitariat Orde Baru versi dua. Barangkali perlu juga dipikirkan, guna menghadapi aparatur hukum yang gemar mengkriminalisasi seseorang menggunakan otoritas kelompoknya, dibentuk institusi khusus. Bukankah KPK pada awalnya dimaksudkan mengatasi ketakberdayaan institusi hukum yang tumpul ke dalam?

Unit atau institusi khusus yang dimaksud di atas, mungkin perlu dibahas terlebih dulu di tingkat kementerian bersama legislative. Isu kerajaan Ferdy Sambo tidak boleh menancapkan kekuatannya lebih dalam, untuk maksud itulah institusi khusus itu dipikirkan. Syukur-syukur jika diilhami dari bagaimana dulu semasa Gus Dur dan dilanjutkan di era Megawati, KPK yang bertugas memerangi tindak pidana korupsi itu didirikan.

Selalu ada upaya ekstrim untuk menghadapi tantangan luar biasa, sebagaimana sebuah letusan gunung berapi menyemburkan lava yang berevolusi menjadi lahan subur, demikianlah perumpamaan yang bisa kita jadikan inspirasi. Bahwa upaya ekstrim berupa pembentukan institusi khusus guna melawan kekuatan Mafia di dalam institusi formal, agar mereka yang berpikir dirinya bisa bertindak di luar hukum positif untuk maksud melanggengkan kejahatan kaum kerah putih, mendapat lawan sepadan.

Namun sebelum berpikir terlalu jauh, kita pun perlu terlebih dulu mengevaluasi sistem pengawasan yang sudah ada. Efektifkah mekanisme pengawasan internal yang legacy ? Jika dinilai belum efektif, maka harus ada mekanisme penguatannya, seperti halnya KPK yang memiliki Dewan Pengawas. Institusi khusus yang dimaksudkan di atas, barangkali dibentuk dengan fungsi yang mirip Dewas di KPK.

Bagaimana Upaya Kita Antisipasi Generasi Penerus Ferdy Sambo?

Sumber Utama : https://seword.com/umum/bagaimana-upaya-kita-antisipasi-generasi-penerus-VDqV3T9KAK

Benarkah Mahasiswa WNI Meninggal Di Luar Negeri Bisa Pulang ke Tanah Air Free dengan SKTM?

Saya baru membaca tulisan kawan penulis Seword tentang mahalnya biaya pemulangan jenazah mahasiswa S3 yang meninggal di Korea Selatan. May he rests in peace. Kesimpulan dari tulisan tersebut adalah memohon bantuan pihak pemerintah, dalam hal ini kementerian Luar Negeri melalui kantor Kedutaan Besar RI di Seoul, agar dapat menyumbang atau meringankan biaya pengiriman jenazah tersebut ke Indonesia. Pada tulisan itu disebutkan bahwa media tirto.com pernah melansir berita tentang proses pemulangan jenazah yang ditanggung sepenuhnya oleh Kemlu melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) jika pihak keluarga menyatakan tidak mampu membiayai pemulangan jenazah. Dengan syarat, harus membuat surat pernyataan tidak mampu dan dikirimkan ke Kemenlu. Informasi ini bagi saya sangat tidak jelas, apakah yang dimaksud dengan surat pernyataan tidak mampu sama dengan surat keterangan tidak mampu atau SKTM?

Pernyataan di atas cukup menarik sebenarnya karena mampu memunculkan 1001 pertanyaan atas ketidakjelasan informasi yang disampaikan. Jika ternyata surat pernyataan tidak mampu yang dimaksud pada tulisan kawan saya itu sama dengan surat keterangan tidak mampu atau SKTM, pertanyaan yang muncul di kepala saya adalah, "Bilamana KBRI atau KJRI bisa menanggung penuh biaya pemulangan jenazah WNI ke Indonesia jika memiliki SKTM atau Surat Keterangan Tidak Mampu?".

Tentang Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM

Tahukah kalian berapa banyak skandal yang muncul di kepala orang-orang yang tidak jujur atas SKTM ini? Banyak! Di Indonesia ini, bisa dipastikan tidak ada satu pun aturan atau undang-undang yang tidak diakali oleh segelintir orang. Bahkan, undang-undang yang belum disahkan pun, segelintir orang sudah memikirkan bagaimana cara untuk melanggarnya. Termasuk aturan tentang SKTM ini.

Banyak video-video parodi yang dibuat untuk menyindir orang mampu yang berhasil memiliki SKTM hanya demi untuk mendapatkan bantuan pemerintah, yang sedianya diberikan bagi fakir miskin. Banyak orang mampu, baik secara finansial maupun secara akal, yang tidak malu untuk berpura-pura miskin untuk mengakali mendapatkan bantuan sosial. Dan kita tidak bisa mengatakan "ya pemerintah harusnya begini atau begitu untuk mencegah adanya SKTM palsu".

Well... perlu dicatat yah kawan-kawan bahwa sebuah pelanggaran atas undang-undang atau aturan, HANYA BISA DINYATAKAN PELANGGARAN jika dilaporkan ke polisi, disidangkan di pengadilan sampai Hakim memutus "bersalah". Artinya, 1000 pelanggaran atas undang-undang atau aturan yang terjadi tetapi tidak dilaporkan, hanya diributkan saja, maka pelanggaran itu bukan merupakan sebuah pelanggaran, tapi menjadi sebuah kebiasaan, bahkan bisa menjadi sebuah kebudayaan.

Mungkin pembaca Seword sudah sangat paham, bahwa sampai hari ini saya masih berkutat memperkarakan pemalsuan nilai mata pelajaran pada ijazah kelulusan yang dikeluarkan oleh satu-satunya sekolah SPK eks. sekolah internasional di Yogyakarta. Secara pidana, MA telah menyatakan bahwa pihak sekolah telah nyata bersalah. Pelaku bahkan sudah selesai menjalankan 6 bulan masa hukuman. Tapi pihak sekolah masih menyangkal dengan melakukan upaya Peninjauan Kembali atau PK karena katanya memiliki novum atau bukti baru. Tapi ya saya hormati, karena pengajuan PK adalah hak mereka. Lucunya, di dalam novum tersebut menyatakan bahwa kedua mata pelajaran itu baru diterapkan sejak tahun 2018 atau setelah anak saya tidak lagi menjadi siswa sekolah tersebut. Kasus ini sudah saya jalani lebih dari 4 tahun dan masih berjalan sampai hari ini!!! Upaya pihak sekolah untuk menghindar dari putusan "bersalah" betul-betul all out, karena jika pelanggaran yang mereka lakukan terbukti dan inkrah, sanksi yang digariskan oleh Negara atas aturan pendidikan yang dilanggar sekolah internasional di Yogyakarta tersebut adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mencabut ijin operasional sekolah tersebut.

Kasus saya di atas Itu contoh yang baik sekali bagaimana kita, rakyat jelata ini, harus mengeluarkan uang, waktu dan tenaga HANYA untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran atas aturan dan undang-undang. Membuktikan sebuah pelanggaran adalah pelanggaran, modalnya selain 3 hal yang saya sebut di atas, ada 1 lagi yang paling penting, yaitu niat kuat untuk istiqomah. Karenanya, saya menyatakan di atas, kita tidak bisa mengatakan "pemerintah harusnya begini atau begitu untuk mencegah adanya SKTM palsu". Penjahat itu selalu lebih pintar dari orang yang dijahati kecuali dia melakukan tindakan "bumerang".

Okay back to masalah SKTM....

SKTM adalah surat yang menjadi HAK rakyat miskin atau tidak mampu, yang bisa digunakan untuk keperluan keringanan biaya yang dibebankan oleh instansi pemerintah seperti misalnya biaya sekolah, biaya rumah sakit atau biaya lainnya. Pihak swasta juga mungkin ada yang memberikan keringanan biaya dengan syarat SKTM ini tapi saya tidak tahu pasti.

Arti rakyat miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah orang atau seorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) atau ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Solusi agar rakyat yang masuk ke dalam katagori miskin ini dapat memenuhi kebutuhannya, pemerintah membuat aturan pengadaan SKTM, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Surat pengantar dan keterangan RT/RW atau Kelurahan (untuk beberapa daerah ada juga yang meminta surat pengantar dilengkapi dengan keterangan dari 2 orang saksi)
Fotocopy KTP dan KK (termasuk fotocopy KTP 2 orang saksi)
Foto rumah yang bersangkutan dari posisi depan dan samping rumah masing-masing ukuran 5R
Tanda lunas PBB Pas (sepertinya yang nomor 4 ini optional, mohon dikoreksi)

Cara membuat SKTM inipun sangat mudah dan tidak berbayar alias gratis.

Now back to permasalahan pengiriman jenazah mahasiswa dari Korea balik ke Tanah Air, apakah situasi dan kondisi dari keluarga si jenazah bisa masuk ke dalam katagori rakyat miskin yang berhak atas SKTM untuk mendapatkan bantuan KBRI atau KJRI atas biaya pemulangan jenazah ke Tanah Air? Rasanya sulit untuk membayangkan jika KBRI atau KJRI menyediakan dana untuk hal-hal seperti biaya pemulangan jenazah ini. Karena kalau ada, ini akan memicu pemikiran jahat segelintir orang mampu untuk mendapatkan fasilitas negara, misalnya jema'ah haji sudah mengantongi SKTM sebelum berangkat naik haji hanya untuk berjaga-jaga, jika ajal menjemput mereka di tanah suci, dengan SKTM tersebut, jenazah bisa dipulangkan.

Saya pikir bantuan KBRI atau KJRI atas penanggungan biaya penuh pemulangan jenazah dari luar negeri ke Tanah Air diberikan pada Tenaga Kerja Indonesia yang meninggal karena akibat sebuah kejadian pembunuhan misalnya, dengan catatan keberangkatan TKI ini benar-benar melalui kantor resmi TKI. Berita seperti ini pernah saya baca. Atau pemulangan jenazah WNI yang tidak berhasil diselamatkan oleh KBRI dari hukuman mati negara setempat. Ini juga pernah saya baca beritanya. Tapi kalau untuk pemulangan jenazah mahasiswa Indonesia dari luar negeri ke Tanah Air, apalagi tanpa adanya keterangan apakah mahasiswa ini pergi ke Korea Selatan untuk kuliah S3 ini atas biaya negara (beasiswa) atau bukan, saya belum pernah membaca atau mendengar beritanya.

Saran saya untuk keluarga Mahasiswa yang meninggal di Korea Selatan yang tidak mampu membiayai pemulangan jenazah ke Tanah Air adalah mempertimbangkan untuk meminta KBRI atau KJRI untuk menfasilitasi penguburan jenazah di Korea Selatan sesuai dengan syari'at agama mereka. Karena mendo'akan orang yang sudah meninggal tidak harus di depan kuburannya, bukan?

Benarkah Mahasiswa WNI Meninggal Di Luar Negeri Bisa Pulang ke Tanah Air Free dengan SKTM?

Sumber Utama : https://seword.com/umum/benarkah-mahasiswa-wni-meninggal-di-luar-negeri-MPkugPjdTw

Puan dan Ganjar Sama-sama Berkuda, Adu Kuat dan Cepat Menuju Kursi Capres PDIP?

Ketua DPR RI Puan Maharani hari ini Minggu, 4 September 2022, berkunjung ke rumah Prabowo Subianto di Hambalang. Seperti biasa bila dikunjungi oleh tamu yang dipandang penting, Prabowo selalu menyodorkan agenda spesialnya: berkuda bersama sang tamu. Putri Megawati Soekarnoputri itu pun diberi kesempatan untuk naik kuda kesayangan Prabowo.

Sementara di ketinggian pegunungan Dieng sana, pada hari yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menghadiri Dieng Culture Festival (DCF) 2022 di Candi Arjuna untuk mengikuti Kirab Budaya-Memotong Rambut Anak Gimbal. Ganjar mengikuti prosesi jamasan atau penyucian diri dari hal-hal kotor yang diikuti oleh 15 anak berambut gimbal. Pada acara tersebut kader PDIP itu memakai blangkon dan berkuda.

Pada hari yang sama, dua orang yang digadang-gadang sebagai bakal capres PDIP sama-sama naik kuda. Dua buah peristiwa yang dilakukan oleh dua orang pejabat publik pada hari yang sama, berasal dari partai yang sama dan melakukan hal yang sama, meskipun di tempat yang tidak sama. Apakah hal ini sebuah kebetulan? Bisa jadi. Bisa juga bukan.

Kuda sendiri dikenal sebagai binatang yang bertenaga kuat. Tak heran tenaganya dipakai sebagai satuan daya atau tenaga, horse power (tenaga kuda). Selain kuat, kuda juga dinilai sebagai binatang yang mampu berlari dengan cepat. Maka dari itu ia dilombakan dalam balapan, balapan kuda. Bahkan lomba balap kuda atau berkuda sudah lama masuk dalam cabang olahraga baik bertaraf nasional seperti PON maupun internasional seperti Sea Games, Asian Games dan Olimpiade.

Kalau begitu, apakah Puan dan Ganjar saat ini mulai balapan berkuda menuju ke tempat tertentu? Tepatnya menuju kursi capres PDIP? (Karena keduanya mempunyai potensi dan peluang besar untuk memasuki gelanggang Pilpres 2024).

Baik Puan maupun Ganjar mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Puan menduduki posisi strategis dalam kepengurusan struktural partai (PDIP). Ia seorang Ketua DPP, putri Ketua Umum partai, cucu ideologis sekaligus cucu biologis Soekarno, sosok karismatik yang menjadi inspirator perjuangan partai berlambang banteng itu. Namun Puan sangat lemah dari sisi elektabilitas. Ia belum mampu beranjak dari posisi papan bawah klasemen survei capres.

Sementara Ganjar sangat kuat pada sisi elektabilitas. Ia selalu masuk tiga besar survei bersama Prabowo dan Anies. Bahkan tak jarang ia mampu bertengger di puncak survei. Namun Ganjar amat lemah pada sisi kekuatan parpol. Ia hanya seorang kader biasa, tidak mempunyai posisi strategis dalam kepengurusan struktural partai. Seperti halnya Jokowi, Ganjar datang dari kalangan rakyat jelata. Ia tidak mempunyai darah biru kepartaian.

Dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, menarik untuk ditunggu siapa yang akan diusung PDIP sebagai capres dalam Pilpres 2024 nanti. Puan atau Ganjar?

Puan dan Ganjar Sama-sama Berkuda, Adu Kuat dan Cepat Menuju Kursi Capres PDIP?

Sumber Utama : https://seword.com/politik/puan-dan-ganjar-sama-sama-berkuda-adu-kuat-dan-3tryV6eeQu

Data SIM Card Bocor, Menkominfo Malah Suruh Jaga NIK, Gimana Caranya?

Soal kebocoran data di dunia maya, sudah bukan hal yang mengagetkan kita lagi saat ini. Capek kita dengar data ini bocor, data itu bocor. Banyak banget yang bocor kayak pipa tua yang berlubang sana sini.

Yang terbaru ini cukup heboh. Ada kebocoran data pribadi dan sudah diperjualbelikan di salah satu situs hacker. Data tersebut adalah hasil registrasi ulang SIM Card yang diunggah oleh sebuah akun bernama Bjorka di forum breached.to.

Bjorka mengklaim memiliki lebih dari 1,3 miliar data registrasi kartu SIM atau sebanyak 87 GB yang berisi NIK, nomor telepon, operator seluler yang digunakan dan tanggal penggunaan. Dia juga membagikan 2 juta data sampel yang dikumpulkan dari 2017 hingga 2020. Ada nama beberapa operator seluler, yaitu Telkomsel, Indosat, Tri, XL, dan Smartfren.

Menurut pengamat keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, data nomor ponsel yang ada di dalam tangkapan layar tersebut valid, karena sudah mengecek ke beberapa nomor. Tapi data yang ada di sana hanyalah nomor ponsel dan NIK, tanpa KK.

Registrasi SIM Card yang dilakukan Kementerian Kominfo beberapa waktu lalu memerlukan data KK. Kemenkominfo juga bilang sumber kebocoran data tersebut bukan dari Kementerian tersebut. Mereka tidak memiliki aplikasi menampung data registrasi prabayar dan pascabayar.

Sedangkan menurut Pengamat Keamanan Siber, Pratama Persadha, kemungkinannya bukan dari operator. Data yang bocor tersebut berasal dari semua perusahaan operator seluler, bukan cuma satu operator saja

"Kalau dari operator sih sepertinya enggak ya, karena ini data dari semua operator. Yg punya data ini harusnya Kominfo, tapi sepertinya Kominfo barusan menyangkal," kata Pratama.

Aneh, bukan?

Memang kasus seperti ini sangat sensitif karena menyangkut data pribadi yang jumlahnya masif dengan file hingga 87 GB. Sudah pasti tidak akan ada yang mau mengaku kecuali sudah terjepit dan ada bukti kuat.

Ok, kita dengar dulu penjelasan dari Menkominfo Johnny G. Plate. Mohon yang masih kesal dengan menteri ini, silakan sabar dan jangan emosi.

Menteri ini malah mengimbau agar masyarakat menjaga data privasinya masing-masing, termasuk data NIK dan KK.

Caranya adalah dengan tidak sembarangan memberikan NIK kepada orang lain atau pihak ketiga. "Harus ada tanggung jawabnya. Jaga NIK kita sendiri," kata Johnny.

Sabar dulu yah. Belum selesai.

Menurut Johnny, masyarakat perlu memiliki kontrol akan data yang dimilikinya masing-masing. Tujuannya, agar NIK hanya digunakan untuk hal-hal yang dibutuhkan dan terpercaya. Jangan sampai persoalan itu manjadi ajang saling menyalahkan pihak satu sama lain.

Menteri satu ini memang luar biasa. Gimana caranya menjaga NIK? Satu-satunya cara hanyalah tidak berikan data ini ke siapa pun dengan alasan apa pun. Sedangkan sekarang ini, mau daftar nomor seluler saja harus pakai data NIK. Belum lagi aplikasi-aplikasi lain yang butuh KTP.

Kalau tidak berikan data NIK, tak bisa punya nomor seluler. Data diberikan, malah bocor. Jadi menkominfo yang terhormat, gimana caranya jaga NIK? Harus pakai brankas tahan api, atau KTP disimpan di brankas khusus di Bank Swiss?

Tapi kita fokus ke NIK saat daftarkan nomor seluler. Yang bocor saat ini adalah data NIK dan nomor ponsel saat registrasi. Pasti ada lembaga atau institusi besar yang menampung data sebesar ini.

Kalau data bocor dari aplikasi-aplikasi ponsel, boleh lah menkominfo ngomong seperti itu. Jangan sembarangan beri data pribadi.

Ini masalahnya data NIK untuk kartu SIM Card, yang mana data NIK adalah kewajiban. Jadi nanti kalau mau registrasi SIM Card, tidak usah berikan data KTP lagi? Asli, ini pernyataan yang tidak nyambung dan bikin bingung.

Logikanya simpel saja, kalau data yang bocor adalah NIK dan nomor seluler, maka sumber kebocorannya tidak jauh-jauh dari sistem di operator seluler atau lembaga lain yang terkait. Tak mungkin Kementerian Pariwisata atau Komnas HAM atau gerombolan 212 yang punya data sebesar ini. Gak nyambung.

Tinggal ditunggu saja hasil penelusurannya, apakah akan ketemu atau akan menguap seiring berjalannya waktu. Bocor lagi, bocor lagi.

Bagaimana menurut Anda?

Data SIM Card Bocor, Menkominfo Malah Suruh Jaga NIK, Gimana Caranya?

Sumber Utama : https://seword.com/politik/data-sim-card-bocor-menkominfo-malah-suruh-jaga-G63UTZzJI5

Sudah Bisa Diduga, Proyek Kalender DPR RI dengan Anggaran Selangit Akhirnya Dibatalkan

Proyek fantastis pengadaan kalender 2023 senilai Rp 955 juta akhirnya dibatalkan. Sekjen DPR Indra Iskandar, seperti dilansir laman Detikm.com akhirnya buka suara soal anggaran cetak kalender itu, yang rencana awalnya akan dicetak pada Desember 2024.

Sekadar info, semula DPR akan mencetak 5000 kalender meja dengan anggaran Rp 27.500 per eksemplar, sedangkan pengadaan kalender gantung senilai Rp 45.500 dengan jumlah 15 ribu eksemplar.

Tender yang diberi nama "Pencetakan Kalender DPR RI" dengan kode tender 739087 kalau dilihat di situs LPSE DPR RI itu mendapat reaksi keras dari netizen hingga sutradara dan komika Ernest Prakasa, yang dengan bahasa sindiran mengritik pengadaan kalender cetak di tengah hadirnya kalender digital yang biasanya ada di ponsel. Masa' ponsel anggota DPR nggak ada kalendernya? Hahahaha...!

Cuma, kalau mau mengulas pembatalan proyek semacam ini sebenarnya bisa dibilang "lagu lama" di kancah politik dan anggota parlemen kita yang (katanya) terhormat dan berpenghasilan melimpah itu. Siklusnya pun sudah jelas: bikin proyek tertentu, anggaran dikasih yang gede, trus kalau ketahuan publik dan diprotes, tinggal dibatalkan saja dengan alasan yang bisa dicari. Kalau tidak ketahuan bagaimana? Ya maju terus, gitu saja kok repot!

Sebenarnya kalau mau bikin kalender sebanyak itu ya buat apa, wong anggota DPR saja tidak sampai seribu orang. Kalau satu orang diberi sepasang kalender meja dan kalender dinding, ya buat apa juga seorang dijatah dua kalender. Kalau dilihat fungsinya kan sama saja. Apa salah satunya berisi tanggal merah yang lebih banyak, sambil diberi catatan khusus "Kalender Khusus DPR". Nggak begitu kan?

Jadi bagi saya sebenarnya nggak ada yang aneh sama keputusan pembatalan ini, karena sejak semula saya bisa menduganya. Justru yang aneh itu kalau mendadak anggota DPR meneruskan proyek ini, sambil menutup telinga mengabaikan keberatan suara rakyat yang (seharusnya) mereka wakili. Betul?

Ah, memikirkan proyek anggota DPR kita memang terkadang nggak habis pikir kok. Berulang kali kita dengar mereka bikin proyek dengan anggaran fantastis, tapi kinerja juga masih menjadi sorotan. Kehadiran saat rapat paripurna pun sampai periode yang sekarang masih belum maksimal. Apa nggak sekalian bikin proyek "Satu Kamar untuk Satu Anggota DPR" supaya kalau bekerja bisa maksimal karena pulangnya dekat? Hahaha...

Sudah Bisa Diduga, Proyek Kalender DPR RI dengan Anggaran Selangit Akhirnya Dibatalkan

Sumber Utama : https://seword.com/politik/sudah-bisa-diduga-proyek-kalender-dpr-ri-dengan-pv8vZayAmm

Aksi Mahasiswa yang Terasa Makin Menyedihkan, Nggak Bisa Lebih Elegan?

Semakin ke sini, aksi massa yang dilakukan oleh sebagian mahasiswa kita tampak semakin menyedihkan. Jauh dari kesan intelek, yang seharusnya melekat dalam diri mereka. Namanya saja mahasiswa, tapi terkadang perilaku sebagian dari mereka seolah menunjukkan bahwa percuma saja mereka kuliah dan menyandang status (ibaratnya) "simbah"-nya para murid sekolah itu.

Lihat saja aksi massa terakhir yang menyuarakan perihal kenaikan BBM, yang salah satunya diwarnai aksi orasi yang menyebut Presiden Jokowi dengan cara tidak pantas. Kalau beneran kapasitas mahasiswa, masa' sih sampai berani ngatain pemimpin negerinya seperti itu? Wong dia saja pasti tidak mau kalau misalnya disebut atau dipanggil:

"Hey, Yunus kooo..."

Jadi, kenapa pula dia seenaknya sebut Pak Jokowi begitu? Mau berdalih khilaf, kelepasan, spontan, atau kesurupan sekalipun, bagi saya sudah tidak pantas dia begitu. Kalau saya sebagai rektor kampus, sudah pasti akan saya keluarkan karena sudah bikin malu almamater kampus. Itu kalau Si Yunus masih punya malu. Kalau nggak punya, ya wis alias sudahlah..nggak bisa diharapkan lagi.

Kita juga masih ingat bagaimana beberapa kali aksi massa mengatasnamakan mahasiswa yang tidak substantif alias melenceng dari tujuan seharusnya. Belum lagi kalau kita bicara soal aķsi massa yang tak jarang malah bikin susah orang lain, karena sampai menutup jalan, sehingga masyarakat yang mau berangkat dan pulang kerja, atau anak-anak yang mau pergi ke sekolah, eh jadi terhambat jalannya.

Kalau sejak muda saja sekadar sampaikan aspirasi malah bikin susah orang lain, besok kalau kebetulan sudah menjabat trus duduk di kursi empuk, apakah akan amanah dalam memperjuangkan suara rakyat seperti yang katanya mereka perjuangkan saat ini? Sorry to say ... rasanya kok mustahil, ya!

Bicara soal mahasiswa, saya kok lebih mengapresiasi para intelektual muda yang berjuang di jalur yang seharusnya, yakni terkait intelektual dan kreativitas, juga yang berkaitan dengan hobi dalam bidang tertentu. Ada yang jago matematika, karya ilmiah, atau jago debat .. lalu bertanding dan menang. Itu baru keren!

Kalau jagonya turun ke jalan, teriak-teriak sambil bakar ban, sesekali lampiaskan emosi dengan robohkan gerbang atau pagar, trus sebagian lagi memaki-maki pemerintah dan Presiden RI, yaelah ... gitu amat kualitas kalian, adik-adik mahasiswaku. Semoga saja kalian segera sadar diri, berbenah, dan mulai berjuang dengan cara yang lebih elegan ya.

Aksi Mahasiswa yang Terasa Makin Menyedihkan, Nggak Bisa Lebih Elegan?

Sumber Utama : https://seword.com/politik/aksi-mahasiswa-yang-terasa-makin-menyedihkan-iBjgoZcdcK

Relawan, "Jokowi 3 Periode", dan Kebingungan Mereka

Apakah Pak Jokowi adalah presiden yang sempurna??

Jelas, tidak sulit untuk menjawabnya. Karena tentu saja jawabannya adalah: Tidak!

Apakah Pak Jokowi adalah presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia????

Entahlah!

Namun bila kemudian mendasarkan pada adanya aspirasi "Jokowi tiga periode", bisa jadi jawaban dari pertanyaan di atas adalah "Iya". Presiden Jokowi yang begitu merakyat dan seakan menjadi refleksi paling nyata dari rakyat, sejauh ini memang menjadi berkah bagi Indonesia.

Tapi masa iya yang sebenarnya adalah seperti itu? Jokowi Tiga Periode semata hanya menunjukkan kehebatan Pak Jokowi?? Tidak ada maksud lain dari para relawan tersebut???

Menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi, kebingungan sepertinya sedang menjalari sebagian besar dari rakyat Indonesia. Terutama bagi mereka yang sedari awal menjadi simpatisan setia dari Pak Jokowi, menjadi penikmat dari pemerintahan Presiden ke-7 RI ini, baik dari tataran yang rendah hingga ke level elit negara.

Presiden Jokowi memang istimewa. Pengakuan keistimewaannya itu bisa hanya dimaknai sebagai sebuah fanatisme ketika datang dari mereka yang sedari awal memang menjadi pendukung. Namun ketika pengakuan tersebut datang dari mantan rival terberatnya, hal itu adalah sebuah bukti nyata yang tentunya tidak bisa dikesampingkan begitu saja.

Terbaru dalam Musra Gabungan relawan Jokowi menghasilkan 10 nama bakal capres-cawapres yang mendapat perolehan suara tertinggi. Hasilnya Jokowi di urutan paling atas dengan jumlah 1.704 pemilih dari 5.721 orang. Sandiaga Uno di urutan kedua, disusul Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Sekilas terlihat begitu besar kecintaan mereka pada sosok Presiden Jokowi dari mereka. Bukti menjadi nama pilihan untuk presiden selanjutnya seakan begitu menggambarkan tingginya tingkat kepercayaan mereka itu.

Namun tunggu dulu, bisa jadi itu hanya merupakan perwujudan dari kebingungan mereka. Bingung akan eksistensi mereka ke depan pasca tanpa Pak Jokowi lagi.

Nah bisa jadi dari daftar nama pilihan mereka itu, sebenarnya ada maksud tersirat yang sedang mereka sampaikan. Atau jangan-jangan sebagian sudah ada yang tercapai maksudnya ya?

Yaitu maksud untuk mencari inang baru. Mencari 'emak' baru tempat 'menyusu'. Tuan baru sebagai tempat untuk bisa melanggengkan peran mereka.

Realistis saja, relawan jelas perlu kejelasan terkait kerelaannya nanti, selanjutnya harus diberikan kepada siapa. Relawan tetap perlu masa depan. Setidaknya kalau nanti harus ngambek lagi, ya ngambek-nya tetap tepat sasaran. Biar ada hasilnya, bukan hanya 'kerja bakti' saja.

Para relawan jelas bukan sekumpulan orang yang tidak tahu aturan. Juga bukan orang yang tidak up to date.

Setiap pihak kenegaraan yang terkait dengan kepemimpinan nasional sama sekali tidak ada gerakan untuk mengakomodasi keinginan 'Jokowi lagi' itu. Proses menuju suksesi juga berjalan sebagaimana mestinya.

Jadi….

Relawan, "Jokowi 3 Periode", dan Kebingungan Mereka

Sumber Utama : https://seword.com/politik/relawan-jokowi-3-periode-dan-kebingungan-iaBZWb67av

Reputasi Komnas Perempuan/Komnas HAM Dipertaruhkan dalam Isu Joshua Lecehkan Putri Sambo

Pengakuan Putri Cendrawathi tentang kekerasan seksual oleh almarhum Brigadir Joshua menjadi isu menarik. Seperti disampaikan Komnas HAM, ada dugaan kuat almarhum melakukan tindak kekerasan seksual terhadap PC sehingga memicu kemarahan FS sebagai motif pembunuhan.

Sementara itu LPSK menganggap pengakuan itu sulit dipahami. Alasannya karena setelah peristiwa itu, PC masih memanggil Joshua dan bahkan berbicara di kamar pribadinya. Menurut Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi, adalah hal unik bagi seorang korban seperti itu bukannya mengalami trauma dan bahkan depresi, tapi justru terkesan tidak membekas kepada suasana psikologisnya.

Article

Klik videonya disini https://youtu.be/56lNIjYuWBU

Keheranan Edwin Partogi sangat masuk akal karena dia masih menggunakan logika yang siapa pun akan merasakannya. Yang justru menjadi pertanyaan, kenapa Komnas HAM bersikap seakan-akan tindak kekerasan terhadap PC sangat meyakinkan?

Jangan-jangan Komnas HAM telah masuk ke perangkap yang dipasang para tersangka. Perangkap dimaksud ada kemungkinan berupa scenario mereka, atau berupa faktor X, sebagaimana sebelumnya komisioner LPSK mengaku dicoba diberi amplop (diduga berisi uang) setebal 1 cm oleh orang dekat Ferdy Sambo.

Kalau LPSK menolak amplop itu, kita tidak tahu bagaimana reaksi Komnas HAM untuk kejadian yang sama. Janggal bin ajaib saja, penyidik Bareskrim saja telah menyatakan tidak ditemukan tindak pidana kekerasan seksual, tiba-tiba Komnas HAM mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang.

Klik videonya disini https://youtu.be/AJ7pfrpxrsQ

Kritikan dan pengaduan tidak hanya dihadapi Komnas HAM, dalam acara televisi “Apa Kabar Malam/TVOne”, Komnas Perempuan dituding telah menjelma menjadi aliansi strategis Putri Cendrawathi, seperti tampak di tayangan video di atas.

Dalam teori disebutkan bahwa kekerasan seksual terdapat relasi kekuasaan. Si pelaku memiliki dominasi kepada korban. Jika dipaksakan bahwa Joshua melakukan tindakan itu, terhadap istri seorang jendral dan bahkan telah dianggap pengganti ibunya, usianya pun sudah 50 tahun, tentu saja sangat absurd untuk kita percayai.

Kecuali jika ceritanya dibalik, misalnya peran PC lah yang dominan, atau antara keduanya ada hubungan saling suka, sebagaimana diuraikan Reza Indragiri, ahli psikologi forensik pada acara yang sama.

Hiruk pikuknya cerita liar tentang hubungan Putri dengan Joshua sangat kontras jika dibandingkan dengan cerita versi pengacara keluarga Joshua, Kamaruddin Simanjuntak. Menurutnya ibu Putri senpat memotret Joshua sedang menyetrika pakaian anaknya dan foto itu dikirimkan via WA ke adik Joshua yang bernama Reza Hutabarat.

Sekali lagi kejanggalan itu muncul karena mana mungkin seorang korban tindak kekerasan seksual, memotret pelaku sedang menyetrika pakaian anak si korban. Itu pun jika kedua cerita yang cara pandangnya bertolak belakang ini dirangkai menjadi satu kesatuan.

Kenapa dirangkai menjadi satu? Karena kejadiannya digambarkan pada hari yang sama. Yang menjadi pembeda hanya pada aspek subjeknya. Versi PC megaku kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan terjadi tindak kekerasan oleh Joshua, sementara versi kedua, PC justru memuji-muji Joshua sebagai anak baik.

Guna memutus spekulasi liar tentang pengakuan PC yang diduga memanipulasi fakta, maka sangat logis jika mantan pengacara Eliezer, Deolipa Yumara mengadukan Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke Polres Jakarta Selatan karena dugaan penggiringan opini publik yang menyesatkan.

Hal yang tak kalah menariknya adalah pernyataan aktivis Irma Hutabarat, yang menduga kembali dimunculkannya isu kekerasan seksual, guna dijadikan alat mengaburkan esensi persoalan sesungguhnya. Menurut Irma, cerita versi dua Komnas ini berpotensi membuat publik lelah dan akhirnya melupakan begitu saja peristiwa yang sebenarnya, yakni pembunuhan berencana Joshua Hutabarat.

Imajinasi kita tentu akan melebar ke banyak arah, karena isu kekerasan seksual ini tak bisa dikonfrontir dengan almarhum, kecuali barangkali ada praktisi yang mampu menembus alam gaib dan berdialog dengan almarhum secara metafisik.

Keberadaan Joshua yang tidak mungkin dikonfirmasi itulah yang menjadi keleluasaan PC untuk membuat cerita itu sekehendak hati, minimal menurut analisis kita sebagai orang awam. Namun jangan pula diabaikan, ada sosok-sosok yang mampu mematahkan pengakuan PC berdasarkan sain dan ilmu psikologi.

Berangkat dari pemahaman di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa cerita versi PC ini barangkali hanya mampu meredakan kegelisahan dirinya yang menanti dengan waswas, konsekwensi hukum yang bakal diterimanya, karena terlibat kasus pembunhan berencana.

Reputasi Komnas Perempuan/Komnas HAM Dipertaruhkan dalam Isu Joshua Lecehkan Putri Sambo

Sumber Utama : https://seword.com/umum/reputasi-komnas-perempuankomnas-ham-dipertaruhkan-AOD2QbLDDV

Santri Gontor Tewas Diduga Penganiayaan: Upaya Internalisasi Dibuyarkan Hotman Paris?

Ponpes Gontor 1 Jatim diterpa masalah.

Salah seorang santrinya yaitu AM, berusia 17 tahun, meninggal tak wajar. Kematiannya yang tidak wajar itu diikuti perilaku tidak wajar dari ponpes Gontor yang dipercaya oleh orangtua AM sebagai tempat untuk menimba ilmu agama.

Kematian AM kemudian membawa sang ibu, Soimah, bertemu Hotman Paris di Palembang 4 September lalu, dan kepada sang pengacara kondang tersebut, Bu Soimah membongkar ketidakwajaran yang meliputi kematian anaknya.

Menurut Bu Soimah, kematian putranya terjadi pada tanggal 22 Agustus lalu pukul 06.45 WIB, namun pihak keluarga baru dikabari pada pukul 10.00 WIB. Waktu itupun, pihak ponpes meminta untuk bicara pada ayah korban.

Dugaan penganiayaan dapat dimengerti dari cerita Bu Soimah beserta kerabat. Dari kerabat beliau diketahui bahwa ketika hendak dimakamkan, kain kafan AM terdapat darah, dan sempat diganti dua kali.

Bu Soimah menyatakan belum berani untuk melaporkan kepada polisi karena kasus ini bersangkutan dengan lembaga besar.

Ketakutan dan kekhawatiran yang wajar, karena siapa sih yang hari gini nggak paham pengaruh institusi ketika berhadapan dengan hukum? Apalagi ini pesantren dengan reputasi seperti Gontor?

Mendengar pengaduan ini, Hotman pun segera bergerak cepat dan menghubungi Kapolda Jawa Timur secara terbuka. Hasilnya? Sesuai dugaan, Ponpes Gontor buka suara, dan minta maaf.

Saya pribadi nggak yakin kalau mereka akan buka mulut kalau bukan karena Hotman Paris sendiri yang menghubungi Kapolda Jawa Timur secara terbuka. Hal ini sudah bisa terbaca dari perilaku aneh mereka ketika korban tewas.

Dilansir dari omongan yang lebih terlihat seperti percobaan ngeles dibandingkan permohonan maaf itu, terdapat tiga poin yang diutarakan pihak ponpes. Pertama, mereka minta maaf kepada pihak orangtua bila proses pengantaran jenazah dianggap tidak jelas dan terbuka. Kedua, mereka mengambil tindakan sendiri berdasarkan temuan tim pengasuhan santri, mereka mengakui adanya dugaan penganiayaan, dan mereka langsung menindak para santri yang terlibat dengan mengeluarkan dan memulangkan mereka ke orangtua masing-masing. Ketiga, pihak ponpes menyatakan siap untuk mengikuti segala bentuk upaya dalam rangka penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya AM.

Terakhir, mereka menyatakan masih terus berusaha intens menjalin komunikasi dengan keluarga Almarhum AM untuk mendapatkan solusi-solusi terbaik dan untuk kemaslahatan bersama.

Sudah bisa terbaca keanehannya? Saya akan soroti beberapa poin baik dari pihak keluarga dan pernyataan ponpes sendiri. Dari awal, ketika mereka menunda sekitar 3 jam untuk menghubungi keluarga AM saja sudah terasa ada gelagat aneh. Yang kemudian dilanjutkan dengan pengantaran jenazah yang mereka akui sendiri tidak terbuka. Berikutnya adalah ke gercepan mereka yang menyelidiki sendiri dan langsung mengeluarkan sendiri para santri yang diduga terlibat tanpa melapor pada polisi. Kemudian, dari hari kejadian sampai sang ibu melapor pada Hotman Paris saja sudah berlangsung berapa lama? Yakin tuh tidak akan ada upaya pencemaran TKP dan penghilangan barang bukti?

Belum lagi yang membuat saya mengernyit heran, yaitu upaya penyelesaian secara damai seperti yang mereka ungkapkan secara tersirat di pernyataan mereka. Saya rasa semua sudah tahu apa arti dari “kami masih terus berusaha intens menjalin komunikasi dengan keluarga Almarhum AM untuk mendapatkan solusi-solusi terbaik dan untuk kemaslahatan bersama.”

Kok mereka masih punya muka untuk mencoba mencari ‘solusi-solusi terbaik untuk kemaslahatan bersama’ yang bisa ditebak sebenarnya untuk kemaslahatan mereka sendiri sebagai sebuah ponpes yang reputasinya dipertaruhkan dengan adanya kasus ini. Saya rasa masyarakat sudah banyak yang paham kalau berurusan dengan institusi dengan reputasi berpengaruh itu seperti apa.

Kalau mereka memang punya itikad baik, ketika penyelidikan internal sudah menemukan dugaan adanya penganiayaan yang menyebabkan nyawa melayang, harusnya mereka tahan santri terkait, hubungi pihak kepolisian dan para orangtua tanpa diminta. Saya kira, kalau sedari awal semua diproses terbuka, pihak ponpes akan terlihat lebih terhormat dan benar-benar terlihat menjunjung kejujuran, kebenaran, dan keadilan seperti dalam agama yang mereka ajarkan kalau tidak sembunyi-sembunyi seperti maling di tengah malam begitu.

Kembali lagi, saya tidak yakin mereka akan buka mulut kalau tidak berhadapan dengan nama besar Hotman Paris beserta para netizen yang dipastikan akan bereaksi dengan diangkatnya kasus ini oleh beliau.

Semakin hari, saya semakin merasa seolah semesta sedang berusaha membongkar hal-hal yang terjadi dibalik pintu-pintu yang tertutup dengan tidak berperasaan di depan ratapan para keluarga yang tidak berdaya ketika berurusan dengan sederet institusi dari pendidikan hingga keagamaan. Saya tidak mengatakan bahwa setiap institusi pendidikan baik agama maupun pendidikan formal lainnya dipastikan bermasalah semua, tapi adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri kalau berurusan dengan institusi berpengaruh, maka pihak yang tidak berdaya hanya dapat mengurut dada sementara institusi terkait bisa melenggang begitu saja.

Mungkin banyak yang menduga kasus ini akan dicoba untuk ditenggelamkan begitu saja. Tapi saya harap, kasus ini akan terus dikawal hingga tuntas. Tidak ada yang namanya kemaslahatan bersama ketika nyawa melayang. Kemaslahatan siapa yang dimaksud disini? Keluarga korban? Jelas tidak mungkin kan?

Bagi Polda Jawa Timur, Kemenag dan para pihak terkait beserta para netizen yang Budiman, tolong kawal kasus ini. Jangan sampai nyawa AM melayang sia-sia karena keadilan dipaksa bertekuk lutut dihadapan reputasi institusi pendidikan agama. Bu Soimah sudah memulai pencarian keadilan dengan membawa kasus ini kepada Hotman Paris yang kemudian segera merespon dengan terbuka. Jangan biarkan kasus ini tenggelam.

Santri Gontor Tewas Diduga Penganiayaan: Upaya Internalisasi Dibuyarkan Hotman Paris?

Sumber Utama : https://seword.com/umum/santri-gontor-tewas-diduga-penganiaayaan-upaya-msXnJDjbm8

Lebay! Anies Baswedan Disebut Bapak Kesetaraan Indonesia

Ketika Anies Baswedan meresmikan gereja, saya merasa biasa saja. Memang itu salah satu tugas gubernur maupun pejabat lainnya yakni meresmikan tempat ibadah di wilayahnya. Di tempat lain juga biasa jika ada pejabat meresmikan tempat ibadah. Tidak ada yang spesial dari berita Anies Baswedan meresmikan gereja.

Ketika berita Anies Baswedan meresmikan gereja itu diangkat terus oleh para pendukungnya untuk menunjukkan bahwa Anies adalah seorang pluralis, saya juga merasa biasa saja. Namanya saja pendukung. Pastilah mereka mencari jalan untuk meningkatkan popularitas yang didukungnya.

Kisah Anies di gereja itu tentunya menjadi bahan untuk menunjukkan bahwa Anies bukanlah bapak politik identitas. Selain itu, Anies digambarkan tidak hanya berpihak kepada orang Islam tetapi kepada seluruh umat beragama di Jakarta. Wajar-wajar saja sih kalau pendukung Anies melakukan itu. Mereka butuh berita seperti ini untuk “mencuci* Anies agar bersih dari isu berpolitik dengan menggunakan identitas salah satu agama.

Meski merasa biasa, saya penasaran dengan tanggapan para pentolan alumni 212. Tindakan pluralis seperti itu khan biasanya tidak mereka sukai. Menarik juga menunggu komentar Abdul Somad yang baru-baru ini bertemu Anies. Dia pernah mengatakan bahwa masuk tempat ibadah agama lain itu haram. Sampai sekarang saya masih belum mendengar komentar dari mereka.

Yang membuat saya merasa tidak nyaman adalah gelar yang diberikan kepada Anies sebagai Bapak Kesetaraan Indonesia. Gelar ini diberikan oleh jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Yordan Gading Griya Lestari, Cilincing, Jakarta Utara. Gelar itu diberikan dalam peresmian gereja jemaat tersebut pada hari Sabtu, 3 September 2022.

Gelar yang sangat lebay menurut saya. Gelar yang tidak mempunyai dasar sama sekali. Kesetaraan macam apa yang sudah diupayakan oleh Anies di Indonesia? Ingat lho, gelarnya itu Bapak Kesetaraan Indonesia, bukan hanya di Jakarta. Ini khan sebuah gelar yang terlalu dibuat-buat.

Apa tujuan adanya pemberian gelar itu? Katanya sih untuk menunjukkan rasa terima kasih. Kalau mau berterima kasih ya sewajarnya sajalah, tidak perlu memberikan gelar yang terlalu dibuat-buat dan lebay. Selain gelar, Anies juga diberi selempang berwarna putih bertuliskan “Gereja-gereja DKI Jakarta” di bagian kanan dan “Terima Kasih Pak Anies” di bagian kiri.

Tulisan yang menurut saya juga lebay. Sejak kapan satu jemaat gereja lalu mewakili seluruh gereja di DKI Jakarta? Selempang itu menyerupai stola yang biasa digunakan oleh pastor atau pendeta saat memimpin peribadatan secara Katolik maupun Kristen. Mengapa harus dibuat menyerupai stola? Bukankah stola itu sebuah simbol penting dalam peribadatan Katolik dan Kristen? Apa ya tidak ada hadiah bentuk lain sehingga harus membuat selempang mirip dengan stola?

Pertanyaan semacam itulah yang membuat saya merasa tidak biasa dengan pemberian gelar dan hadiah yang lebay kepada Anies. Saya jadi merasa bahwa semua itu demi kepentingan politik Anies Baswedan. Dia dan pendukungnya memang pintar untuk memanfaatkan situasi untuk mengangkat citra Anies.

Ya, seperti inilah cara-cara mereka untuk mendapatkan dukungan bagi Anies Baswedan. Celakanya, jemaat gereja nampaknya tidak sadar jika dimanfaatkan. Kalau sadar berarti ya mereka menggunakan gereja sebagai kampanye politik dan itu tidak bisa dibenarkan. Tempat ibadah bukanlah tempat untuk berpolitik praktis.

Silahkan Anies Baswedan meresmikan gereja. Saya tidak akan mempermasalahkan dan pastinya merasa biasa saja. Sekali lagi, itu memang sudah tugasnya sebagai gubernur Jakarta. Hanya saja tidak perlulah disertai gelar-gelar lebay yang ujung-ujungnya untuk meningkatkan citra politiknya.

Lebay! Anies Baswedan Disebut Bapak Kesetaraan Indonesia

Sumber Utama : https://seword.com/umum/lebay-anies-baswedan-disebut-bapak-kesetaraan-Yumc6R5X9f

Janggalnya HMI Demo Gibran Soal Kenaikan Harga BBM di Solo

Ada yang menarik dari demonstrasi yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang menentang kenaikan harga BBM di Solo Rabu (31/8/2022).

Sekali lagi demonstrasi sah-sah saja asal sesuai aturan yang berlaku, apalagi Indonesia merupakan negara demokrasi dimana setiap orang berhak menyuarakan pendapatnya.

Namun demonstrasi yang dilakukan oleh HMI di Solo beberapa waktu lalu terlihat janggal. Mengapa?

Mereka mendatangi Balai Kota untuk meyuarakan aspirasi kepada Walikota Solo, Gibran Rakabuming.

Mereka membawa spanduk antara lain bertuliskan "#GRUDUKANAKPresiden' dan 'BBM Naik Rakyat Tercekik'.

Ketua Umum HMI cabang Sukoharjo, Fierdha Abdullah Ali, mengatakan pihaknya sengaja berunjuk rasa di Balai Kota Solo sebagai simbol tempat yang pernah dipimpin Jokowi dan kini berlanjut kepada Gibran.

"Kenapa di sini karena kami ingin mengantar aspirasi langsung ke anak Jokowi. Solo mendapat privilege bahwa anak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia sudah menjadi wali kota. Kami melakukan aksi di sini simbolik di depan pelataran kantor yang didiami Jokowi, sekarang didiami anaknya," katanya usai aksi unjuk rasa.

Lah ini apa kaitannya bawa-bawa istilah anak Presiden, bukankah kebijakan menaikan harga bbm merupakan kebijakan pemerintah pusat. Lalu mengapa harus pakai istilah 'geruduk anak Presiden'?

Kenaikan harga bbm tidak ada kaitannya dengan pemerintah daerah, jadi bukankah demonstrasi itu tidak tepat sasaran. HMI menyampaikan itu semata karena Gibran anak Presiden yang kebetulan adalah Walikota Solo, lagipula selama ini Solo telah berhasil dipimpin oleh Gibran.

Sekali lagi motif dari demonstrasi ini terlihat janggal, apakah benar mereka menyuarakan suara rakyat Solo. Atau ada agenda politik tertentu.

Selain itu HMI tentu harus paham bahwa harga bbm di Indonesia ini masih termasuk paling murah jika dibandingkan dengan harga bbm di negara lain.

Lalu hampir secara berkala memang harga barang selalu naik. Itulah yang dinamakan inflasi, namun inflasi di jaman Jokowi masih relatif terkendali. Dibandingan meroketnya harga berbagai barang di sejumlah negara.

Selain itu jika memang harga bbm terus disubsidi pemerintah atau ditahan di harga saat ini. Mau sampai kapan? Rakyat sendiri yang nanti akan menerima akibatnya jika Pemerintah bangkrut. Apakah itu yang diinginkan oleh HMI?

Sekali lagi menyuarakan pendapat sah-sah saja. Tapi coba dilihat akar permasalahannya dan kemana itu ditujukan.

Mungkin silahkan saja HMI mau melakukan demo soal kenaikan harga bbm ini, tapi ngapain juga bawa-bawa Walikota Solo.

Coba apakah HMI juga akan mendemo Anies di Jakarta karena kenaikan harga bbm ini? Kan pasti tidak. Karena memang tidak ada urusannya pejabat daerah dengan kenaikan harga bbm ini.

Jika mau fair, ya mereka juga harus demo di seluruh balai kota di Indonesia juga dong kepada para pejabat daerah termasuk kepada Anies jika memang motifnya untuk menyuarakan suara rakyat. Coba, mau ga HMI demo Anies?

Dengan menguatnya isu kenaikan bbm nanti, patut diwaspadai adanya penunggang gelap yang mau membuat kericuhan.

Janggalnya HMI Demo Gibran Soal Kenaikan Harga BBM di Solo

Sumber Utama : https://seword.com/politik/janggalnya-hmi-demo-gibran-soal-kenaikan-harga-bbm-Y5JKQNX27H

Mahasiswa yang Memaki Jokowi Dianggap sebagai Aset Bangsa, Nggak Keliru Tuh?

Yunus Pasau, Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG), ternyata tidak ditahan. Ia dipulangkan usai menjalani pemeriksaan terkait ucapan tidak senonoh (yang bagi saya kurang ajar) terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat demo penolakan kenaikan harga BBM.

Menurut lansiran laman Detik.com, pihak kepolisian mengatakan bahwa Yunus tak ditahan karena proses belajarnya di kampus terganggu. Selain itu, polisi juga berkata bahwa Yunus ini sebagai aset bangsa.

"Kami tidak ingin menghambat proses belajar mengajar yang bersangkutan di kampus, karena yang bersangkutan ini kan aset bangsa. Jadi tidak ditahan," ungkap Kapolda Gorontalo Irjen Helmy Santika dalam keterangannya, Sabtu (4/9/2022).

Meski begitu, kabarnya proses hukum tetap berjalan, tetapi status Yunus Pasau masih sebatas sebagai saksi. Hasil pemeriksaan juga menyatakan bahwa si Yunus Pasau ini mengaku tindakannya hanya spontanitas saja ketika orasi menolak kenaikan BBM.

Spontan? Spontan dari mana, bro! Apa yang terucap dari mulut seseorang itu dipengaruhi kondisi atau isi hatinya. Ini poin yang bikin saya kurang bisa menerima alasan "spontan", padahal mengarah pada ucapan yang kurang ajar.

Soal aset bangsa, bagi saya ini juga sama sekali kurang pas. Aset itu sesuatu yang berharga, sehingga perlu dipelihara, dirawat dengan baik, dan kalau terkait manusia bisa dilatih sedemikian rupa sehingga kelak berguna bagi kebaikan negeri ini.

Kalau yang disebut aset adalah mahasiswa yang berprestasi di ajang olimpiade matematika, jadi pemain basket di kompetisi IBL, memperkuat Timnas Indonesia usia muda, bolehlah mereka diperhatikan dengan baik. Kalau perlu dipastikan agar kelak mereka dapat mengharumkan nama bangsa atau didorong agar menjadi sosok yang hebat dan membawa kemajuan bagi negeri ini.

Lha mahasiswa model begini, yang menyampaikan aspirasi dengan cara yang jauh dari kesopanan dan adat ketimuran ini, mau dilihat dari sisi mananya kok bisa dibilang aset bangsa? Dalam hal ini, sorry to say kalau saya anggap polisi masih terlalu lunak bersikap, yang bisa membuat mahasiswa model Yunus Pasau ini akan menyepelekan, bahkan akan mengulang aksi serupa karena tidak ada efek jera yang diberikan.

Bagusnya mahasiswa seperti Yunus ini dibina saja ala militer, kalau memang polisi dengan mata batin bisa melihatnya sebagai aset bangsa. Atau mungkin ada menteri yang tertarik jadikan Yunus Pasau sebagai "Duta Demonstrasi" karena sudah viral namanya? Bagaimana menurut Anda?

Mahasiswa yang Memaki Jokowi Dianggap sebagai Aset Bangsa, Nggak Keliru Tuh?