"Pander Wara" (Ngomong Doang), gugat ibukota ke Banjarbaru, malah Gugatan dicabut duluan ??!!??

Migo Berita - Banjarmasin - "Pander Wara" (Ngomong Doang), gugat ibukota ke Banjarbaru, malah Gugatan dicabut duluan ??!!?? Kita tahu bersama Walikota Banjarmasin Ibnusina yang merupakan mantan kader terbaik PKS dan sekarang menjadi pimpinan di Elit partai Demokrat (AHY-SBY) di Kalimantan Selatan  dan segenap pimpinan DPRD kota Banjarmasin hingga "katanya" masyarakat telah "Menggugat" perpindahan ibukota provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin menjadi pindah menjadi kota Banjarbaru ke MK (Mahkamah Konstitusi), namun setelah "Perjuangan" yang "mungkin" telah juga melibatkan "Uang Rakyat" kota Banjarmasin ternyata sebelum ketuk Palu MK, permohonannya dicabut sendiri oleh Walikota.... Apakah ini pertanda Sang Walikota yang sering disebut masyarakat Banjarmasin yang suka kegiatan "MAWARUNG" dengan sebutan "MAHAWALI" (mungkin karena buat padanan dengan MAHASEWA) yang suka ngomong politik di kegiatan mawarung adalah "Pertanda Buruk" jelang PILKADA tahun 2024 dimana dikabarkan sang walikota terkesan "Ngebet" ingin menjadi orang nomor satu di Kalimantan Selatan. Inikah tanda-tanda PKS dan DEMOKRAT di Kalsel bakal DITINGGALKAN masyarakat Banua Banjar..??!!?? Tentu pembuktiannya di tahun 2024 nanti. Kita tunggu Saja..!!! Demikian juga tentang TOLERANSI, seakan para pejabat atau pimpinan daerah di KalSel "Tak Bergeming", dimana setiap even daerah baik itu di Banjarbaru (waktu masih Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani didampingi Wakil Walikota, Banjarbaru Dermawan Jaya Setiawan), Rantau (Bupati Tapin HM Arifin Arpan ), di Barito Kuala (Hasanuddin Murad Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel,Bupati Batola Hj Noormiliyani AS, Wakil Bupati H Rahmadian Noor, Ketua DPRD Saleh) hingga di Kota Banjarmasin, selalu saja mengundang "Ustadz KONTROVERSIAL" UAS ustadz abdul somad, padahal seluruh Indonesia tau bahwa beliau terliat jelas sangat PRO dengan KHILAFAH versi ormas terlarang HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang videonya hingga kini masih beredar di dunia maya, apalagi tentang "PENGHINAANnya" terhadap simbol-simbol yang sangat di hormati oleh ummat kristiani yang mempercayainya, bukankah para pemimpin daerah ini mengetahui bahwa warga masyarakatnya bukan hanya beragama Islam dan tentu banyak agama lain, tentu kasihan juga kalau ada ummat Islam dibegitukan juga didaerah lain yang Islam disana minoritas... intinya TOLERANSI adalah watak bangsa kita INDONESIA yang berazaskan PANCASILA dan taat pada UUD 45 yang ber BHINNEKA TUNGGAL IKA, kata Cak Lontong MIKIR..... Pemimpin koq malah tak peduli ada warganya yang "TERSAKITI" walau hanya bisa diam sejuta bahasa.... Saatnya Pilih Pemimpin Baru tahun 2024, Jangan DIAM teruslah mengambil bagian untuk Banua Banjar yang lebih baik...!!!

Kado Pahit Harjad Banjarmasin ke-496, Walikota-Ketua DPRD Cabut Gugatan UU Kalsel di MK

TAK ada hujan dan angin, tiba-tiba Walikota Ibnu Sina bersama Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya mencabut gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

HAL ini terekam dalam laman MK pada tracking perkara bernomor 60/PUU-XX/2022 dengan pokok perkara pengujian formil dan materiil UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel.

Perkara itu dimohonkan Walikota Ibnu Sina dan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya sebagai pemohon dengan kuasa hukumnya; Dr Lukman Fadlun, Jefrie Fransyah dan Untung Eko Laksono.

BACA : Bukan Sengketa Banjarmasin-Banjarbaru, Walikota Ibnu Sina Ogah Cabut Gugatan di MK

Permohonan pencabutan gugatan perkara ini tertuang dalam surat tanggal 22 September 2022 yang diserahkan satu rangkap. Berkas pencabutan itu diterima via Biro Umum-Mailing Room MK pada Rabu, 28 September 2022 pukul 10.55 WIB.

Pencabutan berkas perkara gugatan ini bukan kabar mengejutkan lagi. Sebab, dari informasi dihimpun jejakrekam.com, usai rapat paripurna di DPRD Kota Banjarmasin, Walikota Ibnu Sina sudah bertemu dengan Ketua DPRD Harry Wijaya bersama unsur pimpinan serta lintas fraksi membahas adanya ‘perintah’ dari Mendagri Tito Karnavian.

BACA JUGA : Abaikan Perintah Mendagri, 2 Akademisi ULM Sebut Walikota Banjarmasin Tak Langgar Aturan

Kemudian, utusan Pemkot Banjarmasin juga sempat dipanggil oleh MK dan pernah menghadap ke Kemendagri di Jakarta. Informasinya, hal ini terkait pencabutan gugatan UU Provinsi Kalsel, karena jalan judicial review di MK bakal diganti dengan excutive review. Yakni, pengujian peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan oleh lembaga yang termasuk ke dalam lingkup kekuasaan eksekutif.

BACA JUGA : Perintahkan Cabut Gugatan UU Provinsi Kalsel, Mendagri Intervensi Walikota Banjarmasin?

Hal ini membuat perkara gugatan yang telah melewati tahapan pembuktian dengan keterangan saksi dan ahli sejak 19 April 2022 hingga 29 September 2022 dengan agenda pengucapan putusan acara; sidang/pengucapan putusan atau penetapan, menjadi buyar dengan sendirinya.

BACA JUGA : Sikapi Surat Perintah Mendagri, Syaifullah Tamliha Minta Walikota Banjarmasin Cermat

Tak hanya itu, pihak terkait dalam hal ini Walikota Banjarbaru juga mengajukan saksi untuk membantah dalil-dalil yang diajukan para pemohon dari Forum Kota (Forkot) dan Kadin Kota Banjarmasin. Termasuk, pihak Walikota dan Ketua DPRD Kota Banjarmasin.

BACA JUGA : 8 Fraksi DPRD Banjarmasin Dukung Judicial Review UU Provinsi Kalsel ke Mahkamah Konstitusi

Jejakrekam.com, beberapa kali mencoba mengontak Sekda Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman yang menjadi penanggung jawab pencabutan berkas perkara gugatan judicial review di MK, enggan berkomentar. Dikirim pesan via chat WA, tak dibalas.

Gara-gara gugatan untuk menguji pemindahan ibukota Provinsi Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru lewat penetapan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel, kehebohan terjadi di tubuh DPRD Kota Banjarmasin.

BACA JUGA : Resmi! UU Provinsi Kalsel Bermuatan Pemindahan Ibukota Dikasih Nomor 8 Tahun 2022

“Inilah kado pahit di Hari Jadi (Harjad) Kota Banjarmasin ke-496, sehari sebelum pembacaan putusan oleh MK. Ternyata, permohonan perkara gugatan UU Kalsel dengan nomor perkara 60/PUU-XX/2022 telah dicabut oleh Walikota dan Ketua DPRD Kota Banjarmasin. Padahal, keputusan untuk menggugat UU Kalsel ini berdasar hasil rapat paripurna yang disahkan oleh mayoritas fraksi di DPRD Kota Banjarmasin. Sepatutnya, mencabut gugatan itu harus diputuskan dalam rapat paripurna pula,” komentar Direktur Borneo Law Firm (BLF), Dr Muhamad Pazri kepada jejakrekam.com, Kamis (29/9/2022)

Walikota Ibnu Sina bersama Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya yang menjadi pemohon sekaligus pencabut gugatan UU Provinsi Kalsel.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/09/29/kado-pahit-harjad-banjarmasin-ke-496-walikota-ketua-dprd-cabut-gugatan-uu-kalsel-di-mk/

Tok! Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Gugatan Judicial Review UU Provinsi Kalsel

KETUA Majelis Konstitusi (MK) Anwar Usman bersama 8 hakim konstitusi dalam sidang pleno pengucapan putusan perkara Nomor 58/PUU-XX/2022, menolak seluruhnya gugatan UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan.

PEMBACAAN amar putusan ini dalam sidang secara daring oleh 9 hakim konstitusi pada Kamis (29/9/2022) pukul 13.03 WIB. Cukup panjang lebar secara bergantian majelis hakim konstitusi membacakan dalil-dalil dari para pemohon gugatan perkara bernomor 58/PUU-XX/2022 perihal pengujian formil UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel.

BACA : Kado Pahit Harjad Banjarmasin ke-496, Walikota-Ketua DPRD Cabut Gugatan UU Kalsel di MK

Meski legal standing para pemohon perkara yakni perwakilan warga Banjarmasin tergabung dalam Forum Kota (Forkot) dan Kadin Kota Banjarmasin diwakili kuasa hukumnya, Borneo Law Firm (BLF) memenuhi persyaratan sebagai pemohon gugatan judicial review.

Dalil-dalil dari pihak termohon DPR RI dan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Hukum dan HAM, serta pihak terkait Walikota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin turut pula dibacakan oleh hakim konstitusi secara bergantian.

BACA JUGA : Siap Adu Argumentasi, Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy : Akhiri Polemik Ibukota Provinsi!

Hakim konstitusi berpendapat Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi Kalsel menggantikan Banjarmasin termaktub dalam UU Nomor 8 Tahun 2022 memberi dasar hukum atas dinamika dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat Kalsel. Dalam artian, status ibukota Provinsi Kalsel berkedudukan di Kota Banjarbaru adalah sah secara hukum.

BACA JUGA : Walikota Ibnu Sina Gugat UU Provinsi Kalsel? PPP : Ditunggu di MK, Bakal Sia-Sia dan Rontok!

Secara faktual, kantor-kantor pemerintahan (Pemprov Kalsel) juga telah dibangun dan beraktivitas di Banjarbaru sebagai ‘ibukota baru’ sebelum pembentukan UU Nomor 8 Tahun 2022. Dasar hakim konstitusi pada aspek historis serta dokumen peraturan daerah dan lainnya.

Menariknya, dalam pertimbangan hukum lainnya justru hakim konstitusi justru berpendapat bahwa pemindahan ibukota Provinsi Kalsel yang diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2022 tidak beralasan menurut hukum.

BACA JUGA : Ahli dan Hakim Konstitusi MK Berdebat, Pemindahan Ibukota Kalsel Disebut Kudeta Konstitusional

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2022 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah memberikan perlindungan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945,” begitu salah satu petitum putusan MK bernomor 58/PU-XX/2022.

BACA JUGA : Bandingkan Bukittinggi-Padang, Ahli ULM Sebut UU Provinsi Kalsel Langgar Dokumen Terukur

Bahkan, MK juga berpendapat UU Provinsi Kalsel Nomor 8 Tahun 2022 yang menjadi dasar pemindahan ibukota provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru tidak cacat formil.

“Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman, membaca amar putusannya, sembali mengetuk palu sidang.

Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan gugatan judicial review UU Provinsi Kalsel.

Sumber Utama :  https://jejakrekam.com/2022/09/29/tok-mahkamah-konstitusi-tolak-seluruh-gugatan-judicial-review-uu-provinsi-kalsel/

Festival Jukung Hias Tanglong, Ribuan Penonton Padati Siring Menara Pandang

FESTIVAL Bungas Jukung Hias dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Banjarmasin Ke-496, di Siring Menara Pandang, diikuti seluruh SKPD, serta lima kecamatan di Banjarmasin.

TURUT memeriahkan beberapa BUMN dan perusahaan swasta, diantaranya Angkasapura, BRI Cabang Banjarmasin, dan Bank BJB, menampilkan tanglong dengan berbagai bentuk karakter sehingga menghiasi malam di Sungai Martapura, Rabu (28/9/2022).

Jukung hias tanglong yang menampilkan aneka ragam hiasan kreatif, hilir mudik menyusuri Sungai Martapura, menampilkan lebih dekat konsep yang mereka usung di hadapan ribuan pasang mata yang membanjiri Siring Menara Pandang.

Pemenang pertama lomba hias jukung kelotok jatuh kepada Dela peserta dengan nomor urut 1. Sementara untuk kategori jukung juara pertama diraih nomor urut 22 milik pedagang jukung Pasar Terapung asal Sungai Jingah, yang menghiasi jukungnya dengan ornamen petani dan Rumah Banjar.

Kepada awak media, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina memanjatkan rasa syukurnya perhelatan rangkaian Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-496. “Mari kita bersama-sama menjaga sungai agar selalu bersih tanpa sampah,” ujarnya.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/09/29/festival-jukung-hias-tanglong-ribuan-penonton-padati-siring-menara-pandang/

Bisakah Pelaku LGBT Dipidana?

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggantikan frasa komunitas gay. Istilah ini telah digunakan sejak tahun 90-an. Akronim ini biasa disematkan kepada mereka yang memiliki orientasi seksual diluar heteroseksual (ketertarikan seksual kepada lawan jenis) seperti biseksual ( ketertarikan seksual kepada pria dan wanita) maupun homoseksual (ketertarikan seksual sesama jenis).

Keberadaan pelaku LGBT ini sudah ada sejak lama, bahkan dibeberapa kitab suci agama keberadaan mereka dikabarkan sudah ada sejak jaman nabi-nabi.

Meskipun dibeberapa negara barat sikap ini bukan dianggap sebagai sebuah penyimpangan, namun di Indonesia hingga saat ini mayoritas masyarakat masih menganggap perilaku ini adalah sesuatu yang menyalahi aturan moral serta agama.

Yang masih menjadi pertanyaan besar bagi sebagian besar masyarakat, apakah kaum “Bendera Pelangi” ini bisa dipidanakan atas perilaku disorientasi seks mereka?

Angga D Saputra SH MH, seorang praktisi hukum di Banjarmasin menjelaskan di Indonesia hingga saat ini tidak ada aturan hukum secara spesifik yang mengatur terkait perilaku tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini dipakai di Indonesia ujarnya belum mengakomodir adanya pidana bagi pelaku LGBT.

“Kalo aturan secara spesifik saat ini di KUHP memang belum ada. Yang ada di RUUKUHP, rencananya akan ada aturan pidana terkait itu,” ucapnya pria yang menjabat sebagai Direktur Kantor Hukum A.P & Associates , Kamis (29/9/20220)

Namun ujarnya, RUUKHP hingga saat ini masih belum di sahkan sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum bagi penegakan hukum di Indonesia.

Ujarnya ada ketentuan hukum yang dapat dikenakan jika perbuatan menyimpang tersebut dilakukan di area publik atau aksi mesum mereka dibagikan ke media sosia. Jika hal itu dilakukan akan ada pasal atau aturan yang dapat menjerat dan mempidanakan mereka.

Baca Juga : Polisi Terus Melakukan Penyelidikan Viralnya Video Sesama Jenis di Banjarmasin

Baca Juga : Kembali Beredar Video Mesum Sesama Jenis di Banjarmasin, Pelaku Diduga Mahasiswa

“Misal di media sosial, mereka dapat dijerat dengan UU ITE atau pornografi,” jelasnya.

Sebenarnya ada aturan yang bisa menjerat kaum homoseksual, yakni pasal 292 KUHP; “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”. Namun ujarnya jelas dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa korban atau pelakunya harus anak di bawah umur.

“Jadi sebenarnya tidak terlalu efektif juga, karena kalau di bawah umur UU perlindungan anak juga bisa digunakan untuk (menjerat) mereka,” ucapnya.

Untuk itu ia berharap agar penegak hukum untuk memberikan hukuman maksimal kepada para pelaku LGBT maupun yang menyebarkan aksi mesum mereka. Karena itu lah yang saat ini bisa dilakukan untuk memberikan efek jera sehingga tidak ada yang mengikuti jejak mereka.

Ia pun berharap kepada pihak kepolisian untuk lebih proaktif menyikapi setiap laporan maupun informasi terkait eksistensi para pelaku LGBT, baik di media sosial maupun platform lain. Sehingga mereka yang ingin bergabung dengan kaum tersebut menjadi takut dan mengurungkan niatnya. Sejauh ini menjamurnya sifat abnormal itu ujarnya akibat bebasnya kaum LGBT memamerkan hubungan mesranya di media sosial.

Selain itu, ia pun berharap kepada stasiun televisi dan agent talent tidak memberikan ruang kepada artis atau mereka yang ‘dicap’ sebagai pelaku LGBT.

“Supaya para kaum muda tidak meniru perbuatan public figure yang menyimpang tersebut,” tegasnya.

Senada dengan Angga D Saputra, Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Thomas Afrian juga menyebut sejauh ini tidak ada peraturan undang-undang yang dapat memenjarakan pelaku LGBT selama mereka tidak melakukan perbuatan mesumnya di ruang publik atau membagikannya ke media sosial.

Ia juga menyebut keberadaan Pasal 292 KUHP hanya dapat diterapkan jika salah satu pelakunya adalah anak di bawah umur. “Itu contohnya seperti kasus sodomi anak di bawah umur,” jelasnya.

Ia menyebut sejauh ini hukum tidak dapat menyentuh mereka jika perilaku menyimpang tersebut dilakukan di ruang-ruang privat. “Jika mereka melakukannya sembunyi-sembunyi di dalam kamar, kita tidak bisa apa-apa. Karena tidak ada undang-undang yang mengatur itu,” jelasnya.

Sehingga, yang saat ini penting dilakukan adalah sikap sosial yang tidak memberikan ruang bagi mereka agar tidak merasa keberadaannya ‘direstui’ oleh masyarakat. Ia pun mengajak seluruh masyarakat agar peduli dengan hal-hal yang menyimpang ini dengan cara memberikan edukasi dan pemahaman kepada kaum muda yang rentan terjerumus terhadap lingkungan tersebut.

“Mari kita bersama, baik itu pemerintah daerah, tokoh agama dan stakeholder yang lain kita berikan kepedulian sosial kepada hal ini dengan cara bersama-sama mengedukasi agar hal seperti ini tidak dianggap lazim di tengah masyarakat,” ajaknya.
Di sisi lain saat ini pihaknya telah menerima satu laporan terkait adanya penyebaran video tak senonoh sesame jenis dan masih melakukan penyelidikan terkait itu. (David)

Editor: Abadi 

Sumber Utama : https://klikkalsel.com/bisakah-pelaku-lgbt-dipidana/

Kenapa LGBT Makin Menjamur dan Apakah Perilaku Tersebut Bisa Disembuhkan?

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) adalah sebuah istilah yang disematkan kepada mereka yang memiliki orientasi seksual diluar heteroseksual (ketertarikan seksual kepada lawan jenis) seperti biseksual ( ketertarikan seksual kepada pria dan wanita) maupun homoseksual (ketertarikan seksual sesama jenis).

Kelompok ini menurut sejarah dan catatan beberapa kitab suci telah ada sejak jaman nabi. Dan dicap sebagai sebuah penyimpangan yang diharamkan oleh agama, khususnya Islam.

Perkembangan jaman telah membuat sikap ini mulai diterima di beberapa negara barat, bahkan ada beberapa negara yang melegalkan pernikahan kaum ‘bendera Pelangi’ ini. Keberadaan dan eksitensi mereka diterima di negara-negara tersebut.

Hingga kini perilaku ‘nyleneh’ itu masih tabu dan menyimpang di Indonesia, karena dianggap menyalahi aturan agama dan kodrat sebagai manusia yang diciptakan secara berpasangan, yakni lelaki dan perempuan.

Meski demikian tidak membuat keberadaan mereka ‘punah’ di Indonesia, malahan belakangan mereka sudah tak malu-malu untuk ‘unjuk gigi’ ke publik. Kenapa hal yang dianggap salah makin ramai diikuti?

Sabit Tohari, M. Si. Psikolog, seorang psikolog di Banjarmasin saat dihubungi klikkalsel.com menyebut fenomena ini terjadi karena kemungkinan para pelaku LGBT sudah mulai mengadopsi kehidupan masyarakat barat. Dimana ujarnya, disana gaya hidup LGBT sudah dianggap sesuatu yang wajar dan sudah menjadi bagian dinamika kehidupan masyarakat.

Baca Juga : Bisakah Pelaku LGBT Dipidana?

Baca Juga ; Video Tidak Senonoh Sesama Jenis Viral, Diduga Mahasiswa di Banjarmasin

“Saat ini mungkin sudah banyak dari mereka yang telah membuat klub-klub komunitas tersebut . Hal itu mungkin yang membuat mereka berani unjuk gigi,” ujarnya, Kamis (29/9/2022).

Akses media sosial juga membuat mereka semakin mudah dan berani menunjukan eksistensinya di ruang-ruang publik. Munculnya public figure atau selebgram yang bertingkah gemulai dan disinyalir sebagai pelaku LGBT juga membuat mereka tak malu-malu lagi untuk tampil mengikuti ‘trend’.

“Selain bermunculannya public figure yang bertingkat gemulai, salah pola asuh anak sejak dini juga menjadi pemicu muculnya perilaku tersebut,” lanjutnya.

Sikap salah asuh orang tua dan lingkungan ujarnya juga sangat mempengaruhi mental anak dalam menghadapi pengaruh buruk dari pergaulannya. Ia mencontohkan, seorang anak yang tidak diterima dilingkungannya, ia akan mencari sebuah lingkungan baru dan beradaptasi di dalamnya. Yang jadi masalah ketika ia masuk dalam lingkungan yang salah dan terjerumus di dalamnya.

“Bisa juga sikap itu muncul karena kekecewaan dan jengkel terhadap lawan jenis,” jelasnya.

Ia pun menampik dengan tegas jika perilaku menyimpang itu dikatakankan merupakan gen bawaan dan menurun. Karena menurutnya persepsi itu hanya sebuah pembenaran dan cara mempermudah agar bisa diterima masyarakat.

Ditanya apakah perilaku menyimpang itu dapat disembuhkan, pria yang menjadi dosen di Prodi Bimbingan Konseling FKIP Uniska Banjarmasin ini meyakini hal itu dapat dilakukan. Meski ia belum pernah secara langsung menanganii konseling dan psiko terapi terhadap mereka, namun dari apa yang dipahaminya perilaku menyimpang ini jika ditangani dengan benar maka akan hilang.

“Keinginan yang kuat, ada yang memfasilitasi, ada yang mendukung dan mengarahkan kepada hal yang benar agar tidak kembali ke lingkungan itu lagi. Maka (perilaku) akan hilang, karena ini merupakan habit atau kebiasaan,’ jelasnya lagi.

Menanggapi perilaku menyimpang yang kini cukup banyak diadapopsi kalangan mahasiswa dan pelajar jika mengacu dari dua video yang disinyalir dilakukan oleh oknum mahasiswa, ia menyebut berpengetahuan tidak menjamin terlepas dari jerat tingkah ‘nyeleh’ itu. Tanpa didasari oleh Pendidikan moral dan agama yang bagus, semua kalangan bisa saja terjerumus didalamnya.

Untuk itu ia menyarankan agar dunia pendidikan tidak hanya menekankan pola didik pengajaran kepada intelektualitas semata, namun juga lebih menyentuh moralitas si anak didik. Jika moralitas tidak disentuh, maka tidak menutup kemungkinan perilaku LGBT makin menjamur di massa yang akan dating. (David) 

Sabit Tohari M.Si.Psikolog Dosen prodi Bimbingan Konseling FKIP Uniska Banjarmasin

Sumber Utama : https://klikkalsel.com/kenapa-lgbt-makin-menjamur-dan-apakah-perilaku-tersebut-bisa-disembuhkan/

Kado Harjad Banjarmasin dan Rakerwil APEKSI, Ibnu Sina Cabut Gugatan Perpindahan Ibukota Kalsel

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Gugatan terkait perpindahan Ibukota Provinsi Kalsel di Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya berakhir setelah pihak Pemko Banjarmasin mencabut gugatannya.

Perpindahan Ibukota Provinsi Kalsel dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru ini tertuang dalam pengujian Undang-Undang Provinsi Kalsel nomor 8 Tahun 2022 di MK.

Namun setelah sekian lama prosesnya berjalan, pada hari Kamis (29/9/2022) MK membacakan putusan bahwa gugatan perkara nomor 60 tersebut telah di cabut oleh Pemko Banjarmasin.

Bahkan tidak hanya itu, Gugatan terkait hal yang sama yakni perkara nomor 58 dan 59 yang diajukan oleh Forum Kota (Forkot) juga harus kandas karenanya.

Meski sebelumnya Pemko Banjarmasin telah mendapatkan surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar Pemko Banjarmasin bisa mencabut gugatannya tersebut di MK.

Namun Walikota Banjarmasin menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mencabut keputusan tersebut lantaran sudah berjalan separuh jalan.

“Saat ini kan sudah sidang ke lima. Dan bulan Agustus ini mendengarkan keterangan dari para ahli,” ucapnya, saat menerima surat dari Mendagri bulan Agustus 2022 lalu.

Baca Juga : Tak Ada Rencana Cabut Tuntutan, Proses Sidang Perpindahan Ibukota Provinsi Kalsel Terus Berjalan

Baca Juga : Judicial Review ke MK, Pemindahan Ibukota Akan di Serahkan Besok Hari

“Jadi tersisa empat kali sidang lagi. Ya kita minta hormati lah proses hukum ini,” sambungnya.

Tapi nyatanya Pemko Banjarmasin bak menjilat ludahnya sendiri dengan mencabut gugatan terkait pengujian Undang-Undang Provinsi Kalsel nomor 8 Tahun 2022 itu.

Terlebih pencabutan gugatan tersebut bertepatan dengan Hari Jadi Kota Banjarmasin ke 496 dan Rapat Kerja Wilayah Asosiasi pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat wilayah V Regional Kalimantan yang berlangsung di Banjarmasin.

Berkenaan hal tersebut, Kuasa Hukum Forkot dari Borneo Law Firm, Muhammad Pazri mengatakan bahwa ini merupakan kado pahit di Harjad Kota Banjarmasin ke 496, sehari sebelum pembacaan putusan oleh MK.

“Ternyata, permohonan perkara gugatan UU Kalsel dengan nomor perkara 60/PUU-XX/2022 ternyata dicabut oleh Walikota dan Ketua DPRD Kota Banjarmasin,” ujarnya.

Padahal menurutnya keputusan untuk menggugat UU Kalsel ini berdasar hasil rapat paripurna yang disahkan oleh mayoritas fraksi di DPRD Kota Banjarmasin.

“Sepatutnya, mencabut gugatan itu harus diputuskan dalam rapat paripurna pula,” pungkasnya.(fachrul)

Editor : Amran 

Walikota Banjarmasin saat menaiki Perahu Wisata Banjarmasin Bungasi dalam rangkaian kegiatan Harjad Kota Banjarmasin ke 496 dan APEKSI Wilayah V Regional Kalimantan

Sumber Utama : https://klikkalsel.com/kado-harjad-banjarmasin-dan-rakerwil-apeksi-ibnu-sina-cabut-gugatan-perpindahan-ibukota-kalsel/

Sempat Berkoar Tolak Ibu Kota Kalsel Dipindah, Wali Kota-Ketua DPRD Banjarmasin Ternyata Sudah Cabut Gugatan

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Nasib kandas dialami para pemohon gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Mahkamah Konstitusi (MK) tak hanya memutus perkara 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022. atas pertimbangan bahwa gugatan tersebut tak beralasan secara hukum.

Namun, dalam putusan sidang yang diketuk, Kamis (29/9/2022) siang, Hakim Konstitusi menyebut mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon dalam perkara nomor 60/PUU-XX/2022.

Yang artinya para pemohon dalam hal ini Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya mencabut permohonan gugatan judicial review itu ke MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui sidang putusan menolak seluruh permohonan perkara 

Nomor 58/PUU-XX/2022 perihal Permohonan Judicial Review UU Nomor 8 Tahun 2022 

tentang Provinsi Kalimantan Selatan. Foto: tangkapan layar

Baca juga : Tok! MK Putuskan Ibu Kota Kalsel Sah Pindah ke Banjarbaru

Setelah ditelusuri, ternyata memang benar adanya surat pencabutan itu dimohonkan para pemohon pada tanggal 22 September 2022, kemudian diterima via Biro Umum-Mailing Room MK pada Rabu 28 September 2022 pukul 10.55 WIB.

Dalam sidang putusan, Ketua MK Anwar Usman menyebutkan alasan para pemohon mencabut permohonan perkara ialah bahwa dalam upaya mempertahankan Banjarmasin sebagai Ibu kota Provinsi Kalsel bukan melalui judicial review, tetapi dengan executive review.

Hal tersebut mendasar pada Permendagri nomor 30 tahun 2012 dalam pasal 7 – 11 yang mengatur mekanisme pemindahan Ibu Kota Provinsi.

Hakim Konstitusi pun menilai alasan tersebut benar menurut hukum dan mengabulkan pencabutan permohonan perkara tersebut, sehingga para pemohon selanjutnya tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.

 

Baca juga  : Bawaslu HSU Rakor Penyelesaian Sengketa Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Parpol

Alasan itupun senada dengan surat perintah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang sebelumnya yang telah meminta Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina untuk mencabut permohonan JR melalui Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan apabila permasalahan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintahan, maka wajib diselesaikan secara administrasi kedinasan pemerintahan. Hal itu demi menjaga wibawa pemerintahan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Borneo Law Firm (BLF), Dr Muhamad Pazri menyayangkan dari pencabutan permohonan gugatan judicial review yang telah bergulir sejak 25 Mei 2022 tersebut tidak diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel.

“Padahal, keputusan untuk menggugat UU Kalsel ini berdasar hasil rapat paripurna yang disahkan oleh mayoritas fraksi di DPRD Kota Banjarmasin. Sepatutnya, mencabut gugatan itu harus diputuskan dalam rapat paripurna pula,” ujar Direktur Borneo Law Firm (BLF), Dr Muhamad Pazri saat dimintai keterangan, Kamis (29/9/2022) siang.

Baca juga : Soal Pemindahan Ibu Kota Kalsel, Penggugat Yakin Banjarmasin Menang!

Meski begitu, Pazri tetap menghormati putusan Majelis Hakim Konstitusi karena putusan MK merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (inter parties) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (erga omnes).

“Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta sifat berlakunya sesuai dengan asas erga omnes,” imbuhnya.

Asas erga omes tercermin dari ketentuan yang menyatakan bawa putusan MK langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.

“Sebenarnya banyak dalil yang bisa dirajut MK untuk pertimbangan untuk memenangkan DPR dan Pemerintah. Tapi di sisi lain legal standing kita diterima dan dipertimbangkan sampai pokok perkara, setidaknya kita sudah berikhtiar dan berdo’a,” tandasnya. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Wali Kota Ibnu Sina dan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya sebagai pemohon dalam perkara nomor 60/PUU-XX/2022 yang mencabut permohonan gugatan judicial review ke MK. Foto: wanda

Sumber Utama : https://www.kanalkalimantan.com/sempat-berkoar-tolak-ibu-kota-kalsel-dipindah-wali-kota-ketua-dprd-banjarmasin-ternyata-sudah-cabut-gugatan/ 

Tok! MK Putuskan Ibu Kota Kalsel Sah Pindah ke Banjarbaru

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Mahkamah Konstitusi (MK) melalui sidang putusan menolak seluruh permohonan perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 perihal Permohonan Judicial Review UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga Ibu kota Kalsel dari Kota Banjarmasin telah sah berpindah ke Kota Banjarbaru.

Putusan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 58/PU-XX/2022 dan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bersama 8 anggota hakim lainnya, Kamis (29/9/2022) pukul 13:15 WIB.

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat pembacaan putusan.

Dengan ditolaknya seluruh permohonan gugatan tersebut maka Ibu Kota Kalimantan Selatan telah sah secara hukum berpindah dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui sidang putusan menolak seluruh permohonan perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 perihal Permohonan Judicial Review UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan. Foto: tangkapan layar

Baca juga : Saksi Berkata Banjarmasin Harga Mati Ibu Kota Provinsi, Hakim MK: Berarti Saudara Sudah Mengancam Itu, Itu Dicabut Ya Pak!

Meskipun demikian secara legal standing para pemohon menurut Majelis Hakim memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a qou.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi mengatakan pemindahan ibu kota merupakan bagian dari penataan daerah berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Penataan daerah pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daerah, serat memelihara kunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah, yang terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah,” katanya.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga mengatakan sejak tanggal 14 Agustus 2011, sebagian aktivitas Pemerintah Provinsi Kalsel telah berpindah ke Kota Banjarbaru maka menurut mahkamah rencana pemindahan ibu kota Kalsel ke Banjarbaru bukanlah hal yang baru.

Baca juga  : Sidang Gugatan Pemindahan Ibu Kota Kalsel, Penggugat: dari Banjarmasin ke Banjarbaru Itu Kudeta Konstitusional!

Bahkan secara historis, gagasan untuk memindahkan ibu kota Kalimantan Selatan ke Kota Banjarbaru menurut MK telah diinisiasi oleh dr Murdjani, Gubernur ke-2 Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1950-an.

“Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dalil para pemohon pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yang diatur dalam pasal 4 UU 8/2022 bertentangan dengan UUD adalah tidak beralasan menurut hukum,” kata Anggota Majelis Said Isra yang membacakan pertimbangan putusan.

Majelis Hakim MK juga berpendapat Undang-Undang Provinsi Kalsel Nomor 8 Tahun 2022 yang dibentuk oleh DPR bersama Pemerintah yang menjadi dasar pemindahan ibu kota Provinsi Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru tidak cacat formil.

Sebagaimana diketahui putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 Pasal 24C ayat 1 adalah bersifat final dan mengikat (final ADN banding) sehingga setiap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum atau banding.

Pada sidang putusan tersebut kuasa hukum pemohon mengikuti persidangan secara daring dan termohon serta para pihak terkait lainnya juga berhadir secara daring.
(Kanalkalimantan.com/rizki)

Reporter : rizki
Editor : bie

Sah menjadi ibu kota Provinsi Kalsel, tugu bundaran simpang empat ikon kota Banjarbaru. Foto: dok.kanalkalimantan

Sumber Utama : https://www.kanalkalimantan.com/tok-mk-putuskan-ibu-kota-kalsel-sah-pindah-ke-banjarbaru/  

Bukti UAS selalu di Undang di birokrasi KalSel :

- https://apahabar.com/2020/03/tablig-akbar-di-hari-jadi-banjarbaru-pemkot-undang-uas-dan-guru-zuhdi/

- https://apahabar.com/2022/09/uas-ke-banjarmasin-harapan-harjad-ke-496/ 

- https://kalsel.antaranews.com/berita/323021/jamaah-padati-dakwah-subuh-uas-di-masjid-agung-al-anwar-marabahan

- https://www.beritapembaruan.id/2021/11/tiga-tahun-penantian-akhirnya-dai.html 

- Video Ustadz Abdul Somad Anti NKRI & Dukung Khilafah, Pengurus HTI Riau

- Ustadz Abdul Somad hina salib kristen

Klik Politik Lagi ???!!! 

Juga klik MUSUH Republik Islam Iran & Republik Indonesia "Sama", yaitu "HOAX"

Klik Fokus untuk Daerah Sendiri, karena daerah menjadi Baik dan Benar maka Negarapun menjadi BENAR 

KLIK juga Belum 2024 "Sudah Panas", Rakyat Indonesia wajib "MIKIR"

Klik Memahami "Masalah" di KalSel

Juga Klik Turun Gunung atau ???

Klik BJORKA dianggap "PAHLAWAN" atau "PENJAHAT" ..???!!!

Klik juga Koq Tarif PDAM BISA NAIK ??? padahal dari 52 Kelurahan, cuma 8 Kelurahan yang SETUJU itupun "Bersyarat"

Klik 12 September 2022 DEMO bawa-bawa nama Rakyat ???!!!

Juga Klik DEMO bela Rakyat atau BELA para MAFIA ???!!!

Klik juga Indonesia kembali "BERJAYA", masa Jokowi lagi ??

Klik Tuntutan RAKYAT ??? atau Tuntutan yang ditunggangi para MAFIA !!!!!

Juga Klik Pengertian Istilah Baby boomers, X, Y, Z, dan Alpha

Klik juga BERSYUKUR kepada TUHAN SANG MAHA SEGALANYA, Emang yang DEMO sudah BERSYUKUR ???!!!

Klik PAHAMI baru EKSEKUSI !!!!!

Klik juga KACAU atau Apa ??!!

Klik Sayap-Sayap Patah pro DENSUS 88 atau Anda Bela Teroris berbaju Agama !!?? 

Klik Mahasiswa DEMO terus ??!!! Memang punya SOLUSI?? atau Malah bikin rakyat tambah sengsara !!!!!

KLIK Ustadz Abdul Somad sang "Ustadz Kontroversial" kembali diundang Kepala Daerah di KalSel WARNING!! Politik Identitas Bermain, Benarkah??!! 

KLIK juga KalSel dalam Berita

Juga KLIK Kadrun itu Susah "Move On", Joget pun "SALAH" 

Klik ISTANA NEGARA 17an "Ojo dibandingke" VIRAL 

Klik Jangan BACA !!! 

KLIK di Amien Rais bilang "Gangguan Kejiwaan", ternyata Anaknya "Gangguan Jiwa", benarkah ??!!

Juga Klik Citayam Fashion Weeks : Koperasi 212 "penampung" Dana ACT..!!! Benar kah ini ???!!! Pendukung Anies & JIS gimana??

Klik Kenapa Pilih Ganjar ?!!!?

Klik Masih tentang ACT dan PKS, MANULIFE hingga BUMN serta Dana CSR

Klik juga ACT & PKS, Ustadz Bechi dan Gubernur Rasa Presiden !!!

Klik juga Mahasiswa "Bela Rakyat" atau "Bela Cukong yang membacking Mahasiswa" ..??!!!

Klik ACT (Aksi Cepat Tanggap) "TERBONGKAR" , VIRAL #JanganPercayaACT 

Klik juga VIRAL : Gabung PKS "HARAM" bagi GP Ansor !!!

Klik Super Hero Indonesia "Damaikan Dunia" !!!

Klik LITERASI , apa sih artinya ?? 

Klik Indonesia & Ukraina : Pertemuan tete-a-tete atau empat mata  

Silahkan klik Warga KalSel di "Waluhi OLIGARKI Daerah" atau Oligarki Pusat ?!!!

Klik Jejak Anies dan Intoleransi yang BERBAHAYA untuk Indonesia

Klik juga : Dunia HEBOH ... !!!

Silahkan klik Benturkan Agama !!! buat Cebong dan Kampret Berkelahi dan KADRUN Berjaya !!!

Klik RIBUT

klik juga "VIRAL" Film Lady Of Heaven dan VERSI LONDON (Syi'ah London, Sunni AS, HTI London Dll)

KELEBIHAN Bayar ?? VS Korupsi ... !!! 

Klik juga Saatnya Pakai Akal SEHAT, Bukan Pake Kata DUNGU !!!!!! 

Klik juga 2024 saatnya seluruh warga Banua Banjar KalSel turun memberikan suara !!!

Klik juga Politisisasi Agama menghasilkan HOAX yang Terpercaya !!! 

Warga Banua Banjar 2024 pengen yang Baru di parlemen KalSel !!!!

Dosen UNISKA yang terkesan Bela Edy Mulyadi dkk "Hina Kalimantan" bukan mewakili Anak Kalimantan dan DAYAK !!! 

Foto-foto BEM SI (Badan Executive Mahasiswa Seluruh Indonesia) dan simpatisannya ??!!??

DAYAK VIRAL : #MaafBolehSajaProsesHukumTetapBerjalan !!!!! 

Benang Merah DEMO di KalSel !!!

Silahkan klik ini juga : "Operasi Doktrin Terorisme ukhti FPI" : Muhammad Uhaib As’ad Ketua KAMI Kal-Sel sebut Rezim Sekarang "Tidak Berbeda" dengan Rezim ORBA ?!!!

Sebagai pelengkap klik ini juga ya : Fraksi PKS & Demokrat "Jangan Buang Badan" - DEMO : Muhammad Uhaib As’ad , Ahdiat Zairullah hingga Rocky Gerung

Info tambahan Klik juga Ade Armando Doa Kebaikan Untukmu : Cuci Otak "Anak Muda" akhirnya apapun SALAH tanpa AKHLAK

yang ini klik Saatnya PERCAYA TUHAN dan Jokowi !!! Demo 11 April 2022, MAHASISWA atau MAHASEWA ??!!! 

klik juga ini Demo 11 APRIL : Ustadz Ormas Terlarang HTI di "SANJUNG" di KalSel, ini buktinya !!! Benarkah kader Ormas Terlarang HTI !!!

klik ini Yang Batu Siapa ? Yang Tangan Siapa ? Apakah ormas Terlarang HTI dan FPI masih menggurita & "Mencuci otak" warga KalSel 

klik juga ini #JanganMaudiWALUHi

juga ini  Foto-foto BEM SI (Badan Executive Mahasiswa Seluruh Indonesia) dan simpatisannya ??!!??

yang ini juga klik #JokowiSelaluSALAH 

Jangan lupa klik ini juga  Mengenal Wakil Rakyat KALSEL dan Kota Banjarmasin 2019-2024

serta klik ini 2024 : Saatnya Partai baru SUKSES di KalSel hingga Indonesia !!!

klik juga Kalau PKS (Partai Keadilan Sejahtera) "Tumbang" dalam PEMILU 2019 akankah GARBI menjadi "Penggantinya" ??!!  

https://news.detik.com/berita/d-6028229/jenguk-ke-rs-grace-natalie-ungkap-kondisi-terkini-ade-armando

https://gusdurian.net/pernyataan-sikap-jaringan-gusdurian-mengutuk-segala-bentuk-kekerasan/

https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/03/27/la-nyalla-mattalitti-dinilai-habib-banua-layak-jadi-presiden-ini-pertimbangannya  

Klik juga videonya dilink dibawah ini :

BONGKAR OTAK DALANG AKSI 11 APRIL

Di bantu share agar masyarakat tidak ikut ikutan🙏🙏 Salam Indonesia Damai

Re-post by MigoBerita / Jum'at / 30092022/10.14Wita/Bjm

Politik Lagi ???!!!

Migo Berita - Banjarmasin - Politik Lagi ???!!!

Ngakak, Lukas Enambe Skakmat Jargon 'Katakan Tidak Pada Korupsi' Milik Partai Demokrat

Lukas Enambe merupakan salah satu kader terbaik Partai Demokrat yang kini menjabat sebagai Gubernur Papua.

Keberadaannya menjadi orang nomor satu di provinsi yang dulu bernama Irian Jaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan perolehan suara partai berlambang bintang Mercy pada Pemilu 2024 mendatang.

Eh ternyata, yang dilakukan Lukas malah sebalikanya. Bikin AHY, Pepo, Ibas dan kader Partai Demokrat yang lain kecewa, serta bikin orang semakin benci sama partai besutan Esbeye tersebut yakni ia seperti tanpa bersalah men-skakmat jargon Partai Demokrat 'Katakan Tidak Pada Korupsi'.

Pertanyaannya dengan cara apa?

Ya sudah pasti dengan cara melakukan korupsi.

Lukas disebut oleh KPK menerima gratifikasi sebesar Rp 1 miliar terkait APBD Pemprov Papua.

Di samping itu, juga turut ditemukan aliran dana tidak wajar dari anak buah AHY tersebut mencapai Rp 560 miliar.

Jadi kalau temuan PPATK itu nanti terbukti kebenarannya maka secara otomatis kader Partai Demokrat dapat dua rekor sekaligus.

Pertama, koruptor termuda. Yang ini dipegang oleh Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis. Ia dicyduk KPK ketika berusia 24 tahun.

Dan kedua, kepala daerah paling korup sepanjang sejarah yang ini dipegang oleh -mantan Ketua DPD Partai Demokrat Papua, si Lukas Enambe.

Ternyata, sekorup-korupnya Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh serta Sutan Batugana, ada yang berpotensi menyaingi mereka yaitu Gubernur Papua.

Mirisnya selain korup, si Lukas ini juga ternyata doyan main judi serta pengecut.

Pertanyaannya, kenapa pengecut?

Karena bukannya mempertanggungjawabkan perbuatannya, ia malah mengerahkan massa agar tidak dicyduk oleh KPK.

Sekarang pun Lukas masih menghirup udara bebas meskipun ia sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Alasannya tidak memenuhi panggilan KPK juga klasik banget, yakni sakit. Persis seperti alasan yang dikemukakan oleh mantan kader Partai Demokra, Roy Suryo beberapa waktu yang lalu, supaya tidak ditahan.

Hanya saja dramanya gak sempurna. Lantaran di tengah mengaku menderita sakit itu, Lukas malah ketahuan main judi di Singapura.

Mana ada orang yang benaran sakit tapi masih sempat main judi? Karena jangankan mau berjudi, menggauli istri saja gak doyan ketika sedang gak enak body.

Ini memang gubernur koplak dan gak layak dicontoh kelakuannya.

Masa dipanggil KPK dia gak datang tapi malah sibuk main judi?

Ini apa lagi namanya kalau bukan merendahkan proses penegakan hukum di Indonesia?

Dan lucunya, terkait kasus Enambe ini, ia secara tidak langsung turut menyindir iklan Partai Demokrat yang amat terkenal itu.

Tentu masih segar di ingatan kita bagaimana iklannya. Meskipun sudah lama tidak nongol di TV.

Kalau pun sudah lupa, masih ada videonya kok di YouTube.

Gelengkan kepala dan katakan, "TIDAK," ujar Ibas dalam ikan itu.

Abaikan rayuannya dan katakan, "TIDAK," lanjut Anas Urbaningrum.

Tutup telinga dan katakan, "TIDAK," tutur Angelina Sondakh.

Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi

Bergabunglah bersama kami.

Yang dilanjutkan dengan munculnya Andi Mallarangeng sambil tersenyum mengangkat tangan dan menyatukannya di atas kepala sambil membentuk lambang bintang Mercy.

Asik. Hehehe

Asli iklan itu keren banget.

Walaupun iklan Perindo sering nongol di TV tapi iklan Partai Demokrat itulah yang paling ikonik sepanjang masa.

Karena heroik banget gitu lho. Katakan tidak pada korupsi.

Iklan itu juga yang kemudian turut mengantarkan SBY terpilih jadi presiden dua periode serta bikin Partai Demokrat menjadi partai pemenang Pemilu 2009.

Namun tidak lama kemudian, ketahuan deh. Katakan tidak pada korupsi tapi boong. Kwkwkwk

Tidak tanggung-tanggung, tiga orang bintang iklan Partai Demokrat tersebut dicyduk KPK. Mulai dari Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng hingga Angelina Sondakh.

Semunya masuk penjara gara-gara korupsi.

Mirisnya, jelas-jelas Andi Mallarangeng maling duit rakyat. Eh pasca keluar dari penjara ia malah diangkat menjadi Sekretaris Majelis Tinggi partai itu. Kwkwkwk

Hanya partai yang 'katakan tidak pada (hal) korupsi' saja yang mau merekrut koruptor sebagai pengurus partai. Karena masih banyak yang lain kok kader Partai Demokrat yang bisa menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai. Seperti si gagap Cipta Panca Laksana atau Rachland Nashidik.

Hanya saja, kalau Panca yang jadi Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, jangan suruh tampil di TV. Dikhawatirkan nanti gagapnya kambuh lagi. Hehehe

Eh sekarang, slogan 'Katakan Tidak Pada (hal) Korupsi' itu ternyata masih berlaku juga di di Partai Demokrat. Yang hal ini bisa dilihat dari kelakuan kadernya Lukas Enambe.

Ini partai kelihatannya memang sebentar lagi mau tamat atau jadi partai gurem. Karena di saat partai lain sibuk berlomba-lomba membangun citra, kader Partai Demokrat malah berlomba-lomba melakukan korupsi.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/ngakak-lukas-enambe-skakmat-jargon-katakan-tidak-nhnRiIzCbR

Anies Baswedan Mau Tidak Mau Harus Didukung Oligarki Walaupun Tetap Susah Dapat Tiket

Penulis melihat banyak kadrun yang sudah start saat ini untuk sosialisasi nama Anies Baswedan. Hal ini wajar karena sudah berbulan-bulan hasil survei tidak menunjukan adanya perubahan. Tiga besar nama capres selalu sama dan suaranya pun cuma beda-beda tipis masih di dalam margin error.

Penulis sih tidak masalah mau kadrun memuji Anies setinggi langit, karena memang sosialisasi untuk Capres 2024 itu tidak akan cukup hanya di masa kampanye resmi yang cuma sekitar 75 hari.

Salah satu framing yang dibangun adalah "Anies simbol perlawanan terhadap oligarki". Benarkah demikian?

Sebelum ngomong anti oligarki, maka sebaiknya pikirkan dulu kira-kira partai mana saja yang akan mendukung Anies? Karena semua kehebatan-kehebatan Anies tidak akan ada artinya kalau tidak dapat tiket Capres.

Ini ibarat timnas Zimbambwe yang memuji-muji penampilan timnas mereka jika ikut piala dunia. Selain memuji-muji, mereka juga sudah mulai latihan untuk piala dunia. Padahal masuk piala dunia saja belum, dan mungkin tidak akan pernah masuk. Seperti inilah pendukung Anies (juga Ganjar) saat ini.

Saat ini sudah ada 2 koalisi terbentuk dan stabil. Mereka sudah punya nama Capres dan sudah sewa konsultan politik untuk mulai sosialisasi dan menaikan elektabilitas calon mereka. PDIP dipastikan tidak akan mengusung Anies sebagai capres.

Gerindra + PKB dengan Capresnya Prabowo, dan KIB (Golkar + PPP + PAN) yang Capresnya PASTI bukan Anies. Apakah koalisi ini akan ada yang berkhianat dan akhirnya mengusung Anies? Silakan berkhayal seperti ini, tapi kenyataan nya malah partai yang tersisa (PKS, Demokrat, NASDEM) yang sekarang sedang aktif PDKT pada 2 koalisi ini.

PKS melalui sekjennya sudah menyatakan kalau mereka sedang menjajaki komunikasi dengan koalisi yang sudah ada karena komunikasi dengan Demokrat dan NASDEM alot. Wajar karena posisi ketiganya sama kuat, salah satu ngambek maka tidak akan jadi koalisi karena tidak memenuhi PT. Ini PKS loh, yang merupakan die hard Anies.

Pertanyaannya tetap sama, sebutkan partai yang akan mengusung Anies?. Sementara saat ini 6 partai lain (Gerindra, PKB, Golkar, PAN, PPP, PDIP) sudah membentuk koalisi, Capresnya sudah ada dan itu bukan Anies. Otomatis tersisa 3 partai yaitu PKS, Demokrat, Nasdem.

Jadi ini tidak ada hubungannya dengan cebong atau hater Anies. Kalau 3 partai ini tidak kompak usung Anies, maka cebong dan musuh Anies tinggal cuci kaki, mimi cucu, lalu bobo dan esok pagi bangun dengan penuh tawa. Hahahaha

Untuk bisa membungkus 3 partai ini, maka Anies harus punya "kardus" yang cukup untuk mahar, membiayai sosialisasi dan kampanye dirinya sebagai Capres. Maka mau tidak mau Anies butuh pendana yang punya duit banyak, karena kalau mengharapkan kadrun patungan buat biaya kampanye hampir mustahil, malah kadrun yang akan minta nasi bungkus sama Anies.

Oh tenang ada Cikeas, Chaplin dan Brewok. Nah 3 nama yang penulis sebutkan ini adalah oligarki, jadi Anies mau tidak mau harus didukung Oligarki. Tapi ngomong-ngomong, kadrun paham tidak apa itu oligarki? Jangan munafik, kalau dukung lawan Anies disebut oligarki, begitu dukung Anies disebutnya donatur yang ingin Indonesia maju. Prett!!

Sumber Utama : https://seword.com/umum/anies-baswedan-mau-tidak-mau-harus-didukung-D852GJ4Zru

Seperti Jokowi itu Memang Berat Bu Puan

Menjelang Pemilu dan Pilpres 2024 telah muncul beberapa tokoh yang digadang-gadang bakal jadi Capres. Mereka adalah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.

Masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir pada Oktober 2024. Karena Joko Widodo sudah 2 periode jadi Presiden maka Pilpres 2024 nanti Jokowi tidak akan mentas. Program kerja, kerja nyata dan kedekatan Presiden Jokowi dengan masyarakat tidak usah diragukan lagi.

Masyarakat merasa kerja Jokowi begitu nyata, ide-ide pembangunan membuat masyarakat kembali semangat. Seperti penanaman sorgum di daerah NTT yang sempat dilupakan kini ditanam besar-besaran. Menurut Jokowi dunia sedang mengalami krisis pangan global jadi ketahanan pangan kita harus kuat.

Setiap kunjungan kerja Presiden Jokowi ke daerah-daerah seluruh Indonesia, pasti ada proyek besar sedang dikerjakan. Seperti penanaman sorgum, pabrik aspal, peresmian jalan tol, bendungan dan lain-lain.

Kemanapun Jokowi datang, masyarakat selalu menyambut dengan histeris suka cita. Jokowi pun walaupun sangat lelah dan banyak hal yang harus dikerjakan tetapi tetap tersenyum menghadapi perilaku masyarakat yang bermacam-macam.

Ketika berkunjung ke Buton pun Jokowi tetap menebar tersenyum. Bahkan ketika ada remaja berseragam sekolah bertemu Jokowi malah marah-marah karena terjatuh dan telepon genggamnya rusak.

Presiden Jokowi tetap tersenyum menyikapinya, bahkan remaja tersebut dibelikan telepon genggam yang baru. Menjaga sikap tetap ramah, senyum di segala situasi tidaklah mudah.

PDI Perjuangan sampai saat ini belum memutuskan siapa Capres yang akan diusung. Walaupun Ganjar Pranowo mempunyai elektabilitas jauh lebih tinggi, tapi sepertinya Megawati lebih menyukai Puan.

Sungguh sayang elektabilitas Puan sangat rendah. Untuk itu disarankan Puan melakukan hal-hal yang bisa menaikan elektabilitasnya, salah satunya sering bertemu dengan rakyat secara langsung sepertinya halnya yang dilakukan Presiden Jokowi.

Puan pastinya tahu itu, dan memang melakukannya. Tapi sayang baru beberapa kali bertemu dan menyapa masyarakat Puan sudah melakukan kesalahan. Beredar video wajah Puan yang terlihat kesal ketika membagi-bagikan kaus kepada masyarakat.

Memang muncul pembelaan dari kader PDI Perjuangan lainnya. Tetapi publik terlanjur melihat kejadian tersebut. Memang tidak mudah seperti Jokowi yang selalu tersenyum ramah dengan masyarakat dalam situasi apapun.

Jokowi mempunyai karakter alami ramah dan murah senyum dan senang dekat dengan masyarakat. Walaupun terkadang ada masyarakat yang bertindak agak berlebihan ketika bertemu dengan Presiden.

Berdesakan, histeris, berebut bahkan seperti memaksa. Tapi semua perilaku masyarakat tersebut dapat Jokowi sikapi dengan elegan. Untuk seperti Jokowi memang sulit Bu Puan. Membutuhkan energi positif yang kuat untuk melakukannya.

Saya setuju dengan yang dikatakan Prabowo bahwa sulit untuk bekerja sebaik Presiden Jokowi. Begitu juga bagi seorang Puan Maharani.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/seperti-jokowi-itu-memang-berat-bu-puan-lCua42lg6z

Pasca Puan Cemberut Bagikan Kaos, Prabowo Akhirnya Pilih Cak Imin Sebagai Cawapres

Meskipun pernah kalah berkali-kali bertarung di Pilpres, Prabowo masih juga berniat untuk turun gunung dan bertarung lagi pada 2024 mendatang.

Hal ini diungkapkannya di acara Rapimnas Partai Gerindra pada 12 Agustus 2022 lalu.

Lantas, apa yang menjadi penyebab Prabowo mau nyapres lagi itu?

Bukankah hattrick gagal di Pilpres sudah cukup untuk membuatnya sadar kalau dirinya sebenarnya tidak diinginkan oleh masyarakat memimpin bangsa ini?

Di samping itu, usianya juga sudah tua yakni mendekati angka 71 tahun. Menurut Kemenkes, orang di usia itu beresiko tinggi dengan masalah kesehatan.

Sebenarnya ada 3 poin kenapa Prabowo mau nyapres lagi.

Pertama, Jokowi yang pernah mengalahkannya dua kali di Pilpres sudah tidak bisa ikut bertarung.

Kedua, elektabilitasnya selama ini selalu menunjukkan tren positif.

Prabowo selalu menduduki posisi 3 besar sebagai Capres dengan elektabilitas tertinggi.

Beda dengan Novel Bamukmin yang mengklaim didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia tapi elektabilitasnya gak jelas.

Dan ketiga, Prabowo ingin menyelamatkan Partai Gerindra.

Oke-lah selama ini ketua umum partai berlambang burung Garuda itu belum beruntung. Tapi secara tidak langsung pencapresannya selama ini ikut mendongkrak perolehan suara Partai Gerindra.

Terhitung selama dua kali Pemilu (2014 dan 2019), Partai Gerindra selalu berada di posisi 3 besar perolehan suara terbanyak.

Nah, bisa jadi perolehan suara Gerindra sama seperti perolehan suara PKS atau NasDem kalau seandainya Prabowo tidak nyapres pada 2019 silam.

Artinya apa? Seandainya ia kalah lagi pada Pilpres 2024, setidaknya perolehan suara Partai Gerindra masih di atas NasDem.

Jadi sederhananya begini yang ada di benak Prabowo, bagaimanapun caranya jangan sampai partainya bernasib buruk seperti Partai Demokrat. Dari yang awalnya menjadi partai pemenang Pemilu menjadi partai nyaris gurem lantaran tidak ada kadernya yang diusung di Pilpres 2014 dan 2019.

-o0o-

Hanya saja, yang namanya jadi Capres wajib punya wakil supaya disahkan oleh KPU.

Seorang Capres bisa saja tidak punya pasangan atau istri tapi kalau tidak punya wakil atau Cawapres, siap-siap saja GEGANA. Gelisah galau merana. Lantaran pencapresannya itu tidak diloloskan oleh KPU.

Dan ini yang menarik, siapakah yang akan menjadi penerus Hatta Rajasa serta Sandiaga Uno berikutnya?

Apakah kader PAN lagi, kader Gerindra lagi atau justru dari kalangan FPI?

Ternyata tidak semuanya ferguso.

Hubungan Gerindra dengan PAN saat ini bisa dibilang erat tidak, renggang juga tidak.

Sementara, Sandiaga Uno justru menjadi ancaman bagi Prabowo karena juga berniat pengen jadi Capres.

Sedangkan hubungan Gerindra dengan FPI rada mirip dengan hubungan pemain bulu tangkis Kevin Sanjaya dengan pelatihnya Herry IP yakni sedang tidak baik-baik saja.

Kalau tidak semua, lalu siapa?

Sungguh tidak ada yang menduga kalau pada akhirnya Prabowo memilih Cak Imin sebagai partnernya bertarung di Pilpres 2024 mendatang.

Yang mana hal ini diungkapkan oleh Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

"Yang paling potensial Muhaimin Iskandar," ujar mantan penyiar radio itu.

Lalu kenapa Cak Imin yang dipilih? Bukankah masih ada Cak Dodo dan Cak Lontong?

Berikut alasannya,

Pertama, PKB yang notabene partainya Cak Imin telah membangun koalisi dengan Gerindra cukup lama.

Dan kedua, ada permintaan dari ulama seperti saat Prabowo berkunjung ke Ponpes Api Asri Syubbanul Wathon di Tegalrejo, Magelang beberapa waktu yang lalu agar mengangkat Cak Imin sebagai Cawapres.

Nah, yang namanya keputusan tentu ada dampak positif dan dampak negatifnya.

Keputusan Gerindra menunjuk Cak Imin sebagai Cawapres Prabowo itu tentu berdampak positif bagi PKB karena pada akhirnya ada juga kadernya yang jadi Cawapres.

Tapi tidak bagi Ketua DPR-RI Puan maharani.

Kenapa tidak?

Karena keinginannya untuk jadi Cawapres Prabowo terancam gagal.

Atau dengan kata lain masa depan putri Megawati itu semakin suram pasca Gerindra lebih memilih Cak Imin dibandingkan dirinya.

Padahal selama ini Puan sudah wara-wiri lho berusaha menaikkan elektabilitasnya. Ia sudah berusaha membangun citra sebagai politisi yang pro terhadap petani. Seperti turut menanam padi dan memborong sayur di Bali, turut menanam singkong di Kabupaten Tulang Bawang Lampung, turut menanam padi pada saat hujan di Sleman dan ikut menanam mangga dan ngobrol dengan petani di Kecamatan Muara, Tapanuli Utara.

Serta yang paling viral Puan turut membagikan kaos di Jawa Barat.

Lalu, kenapa bagikan kaos malah yang terviral si-Indonesia?

Ada apa gerangan?

Hal ini tentu bukan karena aksinya yang mau berbagi tersebut. Karena menjelang Pemilu, politisi berbagi itu adalah hal yang biasa.

Tapi ekspresinya saat membagikan kaos tersebut yang gak nahan dan menarik perhatian orang.

CEMBERUT ferguso. Alias tidak ada sedikitpun senyum yang terpancar dari wajah Puan. Kwkwkwk

-o0o-

Memang untuk terlihat merakyat seperti Pak Jokowi itu tidak gampang. Hanya orang-orang yang ikhlas saja yang bisa melakukannya.

Atau dengan kata lain tidak ada udang di balik bakwan.

Kalau pas mau jadi Cawapres doang baru turun ke masyarakat, ya pasti kelihatan pura-puranya.

Puan yang tidak ramah terhadap masyarakat serta gagal melakukan pencitraan ini juga yang pada akhirnya turut menguatkan niat dan hati Prabowo untuk lebih memilih Cak Imin daripada dirinya.

Sumber Utama : https://seword.com/politik/pasca-puan-cemberut-bagikan-kaos-akhirnya-prabowo-T0TabzjzCN

Sebab “Adil” Inilah Kebijakan Anies untuk Orang Kaya Tampaknya

Jelang lengser (akhirnya) Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta mendadak rajin luarbiasa. Bahkan tetiba bicara keadilan, seolah hanya dirinya yang paham. Menurutnya Jakarta merupakan kota yang 'menampung' berbagai elemen masyarakat, dari ekonomi bawah hingga masyarakat ekonomi atas. Dia mengatakan keadilan perlu ditegakkan.

"Saya perlu sampaikan soal keadilan nih. Jakarta itu kota yang ada yang paling atas, ada yang paling bawah. Miskin-miskinnya republik ini ada di Jakarta, tapi kaya-kayanya orang republik ini juga ada di Jakarta," kata Anies saat membuka acara Jakarta Innovation Days di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2022). Dikutip dari: detik.com

Begitu pahamnya Anies arti kata keadilan hingga disempatkannya menyenggol kebijakan pelarangan pemotor melewati Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin di era Ahok.

"Jangan sampai, misalnya, dulu ada gagasan Jalan Sudirman-Thamrin dihentikan dari sepeda motor," tutur Anies. Dikutip dari: detik.com

"Kebijakan ndak boleh lagi, ndak boleh seperti itu. Ingat, keadilan harus diterapkan pada semuanya," sambungnya. Dikutip dari: detik.co

Sebab adil juga mungkin, Anies pun menyinggung transportasi umum sebagai alat pemersatu bangsa. Menurutnya, semua orang mendapat perlakuan sama saat menggunakan transportasi umum. Bahkan Anies mencontohkan presiden hingga pengangguran juga harus antre saat naik MRT.

Hahahah….. sudah bukan rahasia lagi, bahwa menata kata adalah kepiawaian Anies Baswedan. Sekilas kita tersanjung merasa terperhatikan karena memperoleh hak yang sama atau adil. Tetapi, apakah demikian adanya? Silahkan dijawab sendiri, karena keadilan yang dimaksudkan Anies menurut opini saya tidak lain untuk dirinya sendiri.

Ambillah contoh kebijakan Ahok, mungkin sebelumnya bahkan tidak terpikirkan oleh masyarakat bahwa Ahok mendiskreditkan para pemotor. Rekam digital pun mencatat selama era Ahok, seluruh kebijakan yang terkesan menyakitkan tidak lain untuk kebaikan warga Jakarta. Termasuk larangan motor di jalan protokol ketika itu yang nyatanya telah dipersiapkan gantinya dengan moda transportasi lain. Buktinya lihat saja MRT yang dirintis Ahok dan Jokowi, meski gunting pitanya yah…jatahnya Anies Baswedan. Uuupss…

Tetapi, inilah cikal bakal moda transportasi di Jakarta yang terus dibangun. Jangan pula mengarang bebas seolah pembangunan infrastruktur tidak penting, dan melihatnya dari kacamata di transportasi umum semua berkedudukan sama, tidak peduli status. Lha…jangankan transportasi umum, di keseharian saja apa iya diperbolehkan melihat orang dari statusnya?

Perlu kesabaran tingkat dewa untuk mencerna logika Anies. Seperti halnya tetiba Anies mengizinkan pembangunan rumah di Jakarta hingga empat lantai. Anies berdalih kebijakannya untuk optimalisasi lahan di Ibu Kota. Ehhhmmm…terus terang nggak nyambung sih. Jujurnya lebih ke tumben. Alias udang di balik bakwan karena Anies hendak menarik hati masyarakat menengah ke atas.

Aroma tak sedap ini tercium penuh curiga oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah. Menyusul keluarnya aturan tersebut dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta.

"Bukan saya mau meremehkan orang ya, tapi kita tahu bahwa rumah empat lantai kan (yang mampu membangun adalah warga) menengah ke atas," tuturnya kepada awak media, Selasa (27/9/2022). Dikutip dari: kompas.com

"Mungkin Pak Anies sedang mengambil hati kalangan menengah atas," sambung dia. Dikutip dari: kompas.com

Maha benar Anies jika meminjam celoteh netizen. Bukan sekali ataupun dua kali Anies melakukan terjun bebas demi mencapai “adil” versi dirinya. Terlebih sekarang saat kejar tayang sebentar lagi lengser, sementara diri kebelet nyapres. Mau tidak mau, habis-habisan memberikan keadilan asalkan everybody happy, lalu panen untuk Anies. Hahah…halus aroma adil Anies tercium tumben.

"Rumah warga kita ini selama ini hanya boleh 1 lantai (atau) 2 lantai. Sekarang, untuk rumah tinggal, akan dibolehkan sampai dengan empat lantai di rumah-rumah tangga di Jakarta," papar Anies saat menyosialisasikan Pergub Nomor 31 Tahun 2022 di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022). Dikutip dari: kompas.com

Mikir deh baik-baik, apakah mungkin (maaf) menengah ke bawah berkemampuan membangun rumah empat lantai? Sedangkan satu lantai saja masih menunggu DP nol rupiah Anies yang kelihatannya berujung galau akut.

Kemudian, pastinya Jakarta sudah babak belur sejak bersama Anies. Bahkan banjir di era Anies semakin mengerikan! Begitupun, lima tahun era Anies tidak ada solusi mengatasi banjir selain bonus sumur resapan yang juntrungannya pun tidak jelas. Bukannya meresap air tetapi memakan korban warga! Kebayang apa jadinya Jakarta jika izin bangunan empat lantai tidak dihentikan. Lha apa iya kita mau kompak tenggelam?

Berikut dampak negatif yang mungkin terjadi di Jakarta, yaitu:

1. Mempercepat penurunan permukaan tanah di ibu kota yang akan semakin membuat Jakarta terancam tenggelam.
2. Pertimbangan ekologis, di mana kepadatan dan ketinggian bangunan rumah tinggal yang akan menambah beban tanah.
3. Pemompaan air rumah tangga yang tidak terkendali akan mempercepat penurunan muka tanah

Halu berharap Anies memikirkan dampak negatif hingga sejauh ini. Lima tahun saja dibiarkannya Jakarta terpuruk karena memang ambisinya mengejar kursi presiden. Baginya, nggak penting prestasi, kalau warga Jakarta bisa diakali dengan narasi. Apalagi kalau ternyata menjual keadilan bisa laris manis semanis senyuman Anies. Dubraak….

Sumber Utama : https://seword.com/umum/sebab-adil-inilah-kebijakan-anies-untuk-orang-8FT9nm1Cyc

Wow, Sumur Resapan Dibilang Tak Signifikan Kurangi Banjir alias Gagal Total

Saya nggak terlalu kaget ketika membaca pernyataan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, yang tampak beda pandangan sama pimpinannya (yang masih menjadi) Gubernur DKI Anies Baswedan terkait keberadaan sumur resapan di seantero Jakarta.

Marullah, yang menjadi salah satu kandidat Plt Gubernur DKI itu dengan jelas berkata kalau sumur resapan tak signifikan mengurangi titik banjir di Ibu Kota, maka dari itu sekarang Pemerintah DKI disebut Marullah sedang menghitung ulang persentase pengurangan lokasi banjir pasca dibuatnya sumur resapan.

---

Hahaha...hahahaha. Saya mau ajak kita tertawa dulu kalau membaca program sumur resapan ini. Apalagi kalau kita sambil cek definisi kata "signifikan" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang berasal dari Bahasa Inggris significant itu berarti: penting atau berarti.

Sementara, menurut Tesaurus Bahasa Indonesia kata signifikan memiliki arti benar, berarti, bermakna, istimewa, penting, relevan, dan substansial.

Jadi, kalau sumur resapan disebut tidak signifikan pengaruhnya dalam mengatasi banjir, berarti program tersebut gagal mengatasi substansi masalah yang hendak dituju alias bisa disebut gagal total!!!

Tapi benarkah program andalan Anies Baswedan itu beneran gagal total dalam fungsinya sebagai penyerap sesuatu? Sebenarnya nggak juga, minimal program ini sukses menyerap tiga hal:

Pertama, dalam menyerap anggaran. Tentu saja ini keahlian rezim Anies sejak awal hingga masa jabatan hampir selesai. Beberapa program lain bahkan diwarnai aksi kelebihan bayar, yang menunjukkan betapa bebasnya Anies dalam memakai uang negara, yang antara lain dihasilkan dari pendapatan pajak warga Jakarta.

Kedua, menyerap tenaga kerja. Masa Anies dan para elit TGUPP yang bekerja sampai belasan atay kabarnya ratusan sumur terpasang, kan nggak begitu juga? Meski akan menarik juga kalau suatu saat terbongkar material seperti apa yang dipakai untuk membuat sumur resapan, karena takutnya ada rahasia besar di sana. Mbak Nana mungkin tertarik mengungkap atau perlu kita bawa ke Master Ded dengan podcast andalannya?

Ketiga, tentu saja sumur ini pernah sukses menyerap (baca: menjebloskan) kendaraan yang melintas di atasnya. Masih ingatkan bagaimana mobil kader PSI pernah terperosok di sumur resapan? Kalau dipikir, keren sekali lho ini, karena sumur resapan bisa mengenali siapa yang lewat di atasnya, trus begitu tahu ada orang PSI, eh "ditariklah" ban mobilnya biar terperosok. Hahaha...

---

Oalah, Pak Anies ... Pak Anies. Dulu saja dengan pongahnya berkata bahwa sumur ini akan begini dan begitu, tapi faktanya ... ah sudahlah. Kapan ya kira-kira KPK mau mengulik soal sumur resapan ini? Mungkin habis urusan Formula E kali ya. Mungkiiin!

Sumber Utama : https://seword.com/politik/wow-sumur-resapan-dibilang-tak-signifikan-kurangi-WGDQ8uuB2K

Anies Main Uji Nyali, Tantang Keberanian Bawaslu

Bagaimana akan menjadi Presiden idaman dan menjadi inspirasi kepada rakyatnya, jika untuk menggapai harapan dipilih justru menunjukkan cara tak elok. kita melihat tim kampanye Anies Baswedan melakukan blunder, yang karenanya sang Gubernur dilaporkan ke Bawaslu belum lama ini. Demikianlah kita melihat kasus pelanggaran kampanye itu dilakukan terkesan menantang lembaga pengawas Pemilu.

Bayangkan, pendaftaran capres dan bahkan partai pengusung pun masih membahasnya, kok beraninya melakukan kegiatan sebelum waktunya? Kejadian ini semakin menegaskan bahwa sang fenomenal memang spesialis tak taat, azas. Cermati sajadari sejumlah rekam jejaknya baik semasa menjabat Mendikbud, dilanjutkan masa menjadi Gubernur, Anies Baswedan sangat kental nuansa mengabaikan berbagai aturan, termasuk dalam memenuhi janji-janji politiknya sendiri.

Pengamat politik Tony Rosyid menilai program rumah DP 0 persen merupakan salah satu janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang belum terealisasi. Tony mengatakan, pada umumnya penilaian kesuksesan kepala daerah hanya dinilai satu dan dua hal saja. Akan tetapi, Anies dilihat dari 23 janji-janji kampanyenya.

Bukan hanya janji kampanyenya banyak menunggak, dia pun terbukti mengingkari komitmennya sendiri. Anies dan pasangannya pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Sandiaga Uno, dengan tegas menyatakan bahwa mereka menolak reklamasi di Teluk Jakarta. Alasan mereka, reklamasi merugikan para nelayan di sana. "Mengapa kami menolak reklamasi, karena memberikan dampak buruk kepada nelayan kita dan memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan," kata Anies saat debat putaran kedua Pilkada DKI 2017 pada 12 April 2017.

AnehnyaAnies justru menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara. Pasti ada alasan yang dia lontarkan atas inkonsistensi itu, namun kita harus mengungkit komitmennya jika dia berniat maju sebagai capres. Apa bedanya kawasan pantai teluk Jakarta dengan kawasan Ancol, toh keduanya sama-sama merupakan area tangkapan ikan bagi nelayan.

Bagi seorang capres, sebelum dipilih, seharusnya dia tunjukkan bahwa dia dapat dipercaya, namun alih-alih memperkuat kepercayaan publik, sampai saat ini yang dia pertontonkan justru hal sebaliknya. Apakah keanehan seperti itu yang ingin ditunjukkan bahwa dirinya merupakan antithesis dari Jokowi?

Warga Jakarta selama ini seperti disuguhi hal-hal artificial berupa program-program pendahulunya yang diklaim sebagai milik sang Gubernur, semta-mata karena diberi label baru. Mungkin bagi Anies, label baru itu sudah lebih dari cukup untuk dijadikan indikasi bahwa dirinya memiliki program kerja yang segar.

Konsistensi Anies terkait penghentian reklamasi pantai utara kembali dipertanyakan, karena dia mengeluarkan IMB untuk 932 bangunan setelah sebelumnya disegel Pemprov di pulau D.

Kritikan atas keluarnya izin reklamasi di kawasan Ancol datang dari legislatif. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan mengkritik Anies. Menurut Manuara, keputusan Anies melanggar janji kampanyenya. "Itu melanggar janji kampanyenya. Ini menyangkut moral, janji itu menyangkut moral, komitmen. Integritas seseorang itu kan diukur dari sebuah janji," ucap Manuara, Senin kemarin. Ia menilai, Anies tidak konsisten dalam mengeluarkan pernyataan dan janjinya kepada rakyat.

Kalau sudah kepalang tanggung, tak ada lagi cerita harus meralat dan surut ke belakang, demikian kita tafsirkan atas keputusan sang Gubernur mengeluarkan keputusan kontroversialnya. Cara ini barangkali menjadi keunikan seorang Anies Baswedan yang tak mudah ditemukan pada sosok lainnya.

Apakah publik yakin menghendaki seorang Presiden dengan karakter seperti dipertontonkan Anies Baswedan? Semuanya akan terjawab ketika pendaftaran capres ke KPU. Barangkali publik pun perlu melihat respon warga Jakarta, apakah mereka antusias dengan keputtusan Gubernur mereka untuk mengadu peruntungan di kontestasi?

Kita percaya Bawaslu akan menindaklanjuti laporan pelanggaran kampanye ini, namun terlepas dari proses di Bawaslu, publik pun perlu mendapat konfirmasi tentang jenis pelanggaran dan sanksi hukumnya. Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 492, peserta Pemilu yang berkampanye di luar jadwal resmi bisa dikenakan denda atau dipenjara. Berikut bunyi pasalnya:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Sumber Utama : https://seword.com/umum/anies-main-uji-nyali-tantang-keberanian-bawaslu-XU6Md1aUsh

Anies Tidak Akan Dapat Tiket Capres? Ini Hitungan Politik & Matematika Sederhananya!

Diantara banyak artikel penulis, jarang sekali penulis menulis dengan serius. Namun di tulisan ini penulis akan menulis cukup serius, sekitar 80 persen keseriusan akan penulis curahkan. Judulnya cukup menggembirakan buat cebong ya?

Maka penulis akan membuat cebong makin gembira. Tapi yang gembira (mohon maaf), hanya cebong yang pembenci Anies dan bukan pecinta Ganjar. Jujur penulis terinspirasi dari perbincangan Hasan Nasbi di banyak podcast politik.

Sebelum mulai, yang harus kita sadari kalau tiket Capres itu ada di partai politik. Bisa satu atau gabungan koalisi, yang penting presidential treshold minimal 20 persen. Saat ini ada 9 partai politik (PDIP, Gerindra, PKB, PAN, PPP, Golkar, NASDEM, PKS, Demokrat) yang bisa berkoalisi untuk mengajukan Capres.

Seperti kita ketahui, Prabowo - Cak Imin sudah berkoalisi dengan capresnya Prabowo. Koalisi ini saat ini didukung oleh 2 partai yaitu Gerindra dan PKB. Apakah mungkin diganti jadi Anies sebagai capres? Tidak mungkin!! Alasan tidak penulis tuliskan, biar ada diskusi yg lebih terbuka dan menarik.

Sehingga saat ini yang tersisa tinggal 7 partai, antara lain : PDIP, GOLKAR, PAN, PPP, PKS, Demokrat, NASDEM. Nah, menariknya di sini Golkar - PPP - PAN sudah berkoalisi walaupun belum mengumumkan Capres. Menurut info A1, calon yang diusung koalisi ini tidak mungkin Anies. Kemungkinan besar Airlangga Hartanto.

Kenapa? Setidaknya mereka memiliki dua alasan. Pertama, ketiga partai ini sudah sepakat agar pemilu 2024 ini tidak ada polarisasi. Apakah kesepakatan ini bisa dikhianati? Bisa, tapi kecil kemungkinan!!

Karena kesepakatan ini di atas hitam dan putih. Jika ada satu partai yang melanggar demi keuntungan pribadi, maka partai tersebut tidak akan dipercaya lagi. Yang paling mungkin melanggar kesepakatan adalan PAN dan PPP, tapi hitungan matematikanya rugi kalau mereka berkhianat.

Sudah tidak dipercaya lagi, belum tentu suaranya akan di atas 10 persen melihat tren partai islam belakangan ini, rugi buat pemilihan berikutnya. Tidak mungkin PAN dan PPP berani berjudi, karena judi haram dalam Islam, jadi penulis yakin tidak ada penjudi handal di sana. Hahahaha yang ini becanda guys.

Golkar sudah diuntungkan, karena ketua kelasnya dia dan Capresnya kemungkinan dari Golkar. Lalu kenapa Anies akan dianggap memunculkan polarisasi? Simple, karena begitu nama Anies naik, akan muncul fans fanatik dan hater secara bersamaan dengan jumlah yang tidak terpaut jauh.

Demikian juga jika Ganjar naik, maaf ya buat fans Ganjar, penulis peringatkan saat ini daripada terlalu berharap akhirnya kecewa. Tapi kalau mau tetap berharap, maka harus siap-siap kecewa mulai saat ini andaikan Ganjar tidak maju.

Lalu alasan kedua koalisi ini tidak mungkin memajukan Anies adalah demi internal partai itu sendiri. Jika alasan pertama masih bisa dikhianati, maka alasan ini mendekati mustahil untuk dikhianati.

Yang ditakutkan oleh partai saat ini, jika memilih calon di luar partai, maka orang akhirnya malas berkarir di partai, karena bisa disalip kapan saja oleh orang di luar partai. Kaderisasi di partai politik jadi tidak berguna, sudah cape-cape kaderisasi, ternyata disalip orang di luar partai.

Orang akhirnya memilih berkarir di youtube, tiktok, masuk got, bagi-bagi duit ala Baim Wong, naik sepeda lepas tangan dan semacamnya. Ketika sudah punya elektabilitas yang tinggi, maka orang tersebut tinggal menyalip orang-orang yang sudah cape mengikuti kaderisasi partai.

Nanti orang-orang parpol bisa disalip Atta Halilintar, Dedy Botak, Baim Wong, Raffi Ahmad, jika popularitas dan elektabilitas mereka tinggi. Inilah yang ditakutkan partai politik. Maka karena tiket Capres ada di parpol, dengan memajukan kader partai, orang-orang yang nanti berniat maju pemilihan apapun, mau tidak mau harus gabung partai.

Nah sampai saat ini artinya tinggal 4 partai tersisa yaitu : PDIP, PKS, Demokrat, NASDEM. PDIP tidak perlu alasan apapun, pembaca pasti yakin tidak akan memajukan Anies. Maka tinggal 3 partai, yaitu PKS, Demokrat, NASDEM. Maka buat pembenci Anies, mulailah kurangin nyinyir Nasdem, karena kalau Nasdem koalisi dengan PDIP, maka Anies dipastikan tidak akan dapat tiket Capres.

Andaikan PDIP maju sendiri, maka diantara PKS, Demokrat dan NASDEM ini mempunyai posisi sama kuat. Karena jika salah satu keluar, ketiganya tidak bisa memajukan Capres pilihan mereka. Akibatnya negosiasi mereka alot, makanya sampai saat ini mereka belum deklarasi Capres mereka.

Jadi kuncinya ada di 3 partai ini. Tapi penulis yakin 3 partai ini pada akhirnya tidak akan memajukan Anies. Kemungkinan pertama, salah satu dari mereka akan gabung ke PDIP atau koalisi yang sudah ada saat ini. Kemungkinan lainnya? Penulis tidak tuliskan, sengaja biar kolom komentar rame.

Pertanyaan terakhir yang mungkin terlintas di otak pembaca "masa sih Capres ga majukan Ganjar dan Anies padahal hasil surveinya tinggi?". Ini simple aja, kalau yang maju orang lain rakyat bisa apa? Just info, banyak oligarki yang sekarang menekan parpol agar memajukan Anies dan Ganjar. Mereka rela membayar survei untuk mempengaruhi parpol, karena tiket ada di parpol.

Namun pada akhirnya, ketika sudah keluar namanya, mau tidak mau masyarakat akan dipaksa memilih nama yang ada, walaupun bukan jagoannya. Bisa sih golput, tapi kebanyakan alam bawah sadar masyarakat akan memilih yang terbaik dari yang terburuk.

Oh iya ada lagi cara agar Anies maju Capres, yaitu gugat PT 20 Persen. Ini yang sedang diusahakan banyak oposisi kan?

Sumber Utama : https://seword.com/umum/anies-tidak-akan-dapat-tiket-capres-ini-hitungan-vh5XBKCO46

Rakyat Ingin Jokowi 3 Periode, Mungkinkah Kejadian Di Pilpres Mesir Terjadi Di Indonesia??

Setiap kali saya menonton video kunjungan Presiden Jokowi ke daerah, saya hanya melihat satu hal dari kunjungan tersebut. Yaitu, "Betapa Presiden Jokowi dicintai oleh rakyat Indonesia!". Video terakhir yang saya tonton adalah video kunjungan Presiden Jokowi ke Buton.

Kehebohan sambutan masyarakat Buton tak kalah besarnya dengan sambutan masyarakat Flores, Nusa Tenggara Timur, yang dikenal sangat amat mencintai Presiden Jokowi. Tak hanya wilayah bagian timur Indonesia yang begitu heboh menyambut presidennya, wilayah bagian barat Indonesia seperti Ranah Minang pun begitu heboh mengelu-elukan dan memanggil presidennya dengan penuh haru, saat Jokowi merayakan idul fitri bersama mereka.

Bagi Presiden Jokowi, rakyat yang mencintainya, rakyat yang membencinya, rakyat yang selalu mendiskreditkan hasil kerjanya, rakyat yang menampik kerja kerasnya, rakyat yang meyangsikan keimanannya sebagai muslim, bahkan rakyat yang selalu ingin melengserkanya sebagai Presiden Indonesia, tetap semuanya Jokowi perlakukan sama sebagai rakyat Indonesia. Dalam keterbatasannya sebagai manusia, Presiden Jokowi sendiri berusaha bekerja untuk kesejahteraan rakyatnya. Jika Jokowi harus memilih antara menggunakan uang triliunan diberikan pada rakyat dalam bentuk subsidi, atau menggunakannya untuk membangun jalan dan fasilitas umum, Jokowi telah memilih sebagian besar untuk membangun jalan dan fasilitas umum dan sebagian kecil untuk mensubsidi atau memberikan bantuan tunai. Karena Jokowi sadar bahwa sekali jalan terbangun, sekali bendungan terbangun, sekali dasilitas umum terbangun, maka kemudahan akan dapat dirasakan oleh rakyat. Sarana jalan raya adalah kebutuhan rakyat yang utama untuk memudahkan berkegiatan, mudah pergi ke sekolah, mudah untuk bepergian, mudah untuk mencari nafkah dan mudah untuk mencari keberuntungan di kota besar.

Sikap Jokowi yang tak membedakan rakyatnya atas perlakukan mereka padanya, sikap sabar, sederhana dan tak menjaraki rakyat denganya, itulah yang telah membuat rakyat Indonesia memujanya. Jokowi adalah Bapak Bangsa. Sayangnya, kehadiran Jokowi sebagai Presiden Indonesia hanya dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia selama 10 tahun saja. Karenanya, banyak rakyat berangan-angan, "seandainya Jokowi bisa menjadi Presiden Indonesia lebih lama lagi... sedikit lebih lama dari 10 tahun...". Namun Jokowi pribadi menolaknya, karena Jokowi adalah sosok yang patuh pada konstitusi.

Saya hanya membayangkan jika apa yang terjadi di Pemilihan Presiden di Mesir tahun 2018 terjadi di Indonesia, mungkin ini akan menghebohkan dunia.

Di Mesir, sosok Mohamed Salah, pemain sepak bola dunia yang berasal dari desa kecil di Mesir, begitu dicintai rakyat Mesir. Kesohoran dan kemakmuran maksimal yang diraih Mohamed Salah tak kemudian membuat dia mengubah sifat dan sikapnya. Kerendahan hatinya, kesederhanaannya dan kecintaannya pada tanah air, membuat Mohamed Salah menjadi pujaan rakyat mesir. Dan ketika Mesir harus melaksanakan pemilihan presiden, tentu saja Mohamed Salah tidak menjadi calon presiden. Tapi banyak dari rakyat Mesit menuliskan namanya diurutan ke-3 mencentangnya dan mencoret dua nama calon presiden lainnya.

Di Pilpres 2024 nanti, Jokowi tak akan maju menjadi petahana. Dan saya tidak akan kaget jika pada kertas suara nama Jokowi tiba-tiba muncul di urutan terakhir, ditulis tangan oleh pemilihnya di bilik suara dan dicentang sebagai tanda pilihannya. Sama seperti yang terjadi pada Mohamed Salah Pada Pilpres Mesir tahun 2018. Jika hal ini terjadi, maka Pilpres 2024 akan jadi menggelikan. Tapi, kalau hal ini benar-benar terjadi, lalu partai politik bisa bilanga apa? Ini keinginan rakyat di luar apa yang telah diatur dan diundangkan.

Saya yakin, siapapun yang menjadi calon presidennya, jika Jokowi menjadi calon wakil presidennya, niscaya, pasangan ini akan memenangkan Pilpres 2024 nanti. Rakyat Indonesia masih haus akan sosok bersahaja yang memandang semua rakyat Indonesia sama. Sosok yang dalam keterbatasannya sebagai manusia hanya mengenal bekerja bekerja bekerja untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Sosok yang sama sekali tak berambisi dan sosok manusia yang terbukti telah selesai dengan dirinya sendiri.

Sehat selalu Presidenku. Allah SWT memberkatimu....

Sumber Utama : https://seword.com/politik/rakyat-ingin-jokowi-3-periode-mungkinkah-kejadian-vyXMkVp4zU

Anies Jadi Korban Polling ILC, Dulu Prabowo-Sandiaga Juga Menang

Survei dan polling memiliki perbedaan yang sangat jauh.

Survei yang benar dan kredibel, selalu terkait dengan pengambilan sampel yang tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada ilmu ilmiahnya. Bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.

Sedangkan polling, biasanya dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu di media sosial atau apa pun. Tapi sampel ini tidak akurat karena lebih mencerminkan banyaknya pendukung atau pembenci.

Jadi polling apa pun itu, tidak mencerminkan kenyataan sesungguhnya. Polling itu bisa dianggap sebagai hiburan tergantung siapa yang membuatnya.

Seperti diketahui, polling pilpres yang dilakukan akun Twitter resmi ILC diselenggarakan selama dua hari dari tanggal 17 -19 September 2022. Ada 3 nama capres paling populer yang disodorkan ke netizen, yaitu Prabowo, Ganjar dan Anies.

Polling tersebut dibuka dengan pertanyaan 'Seandainya Pilpres diadakan saat ini, siapa pilihan Anda?'

Hasilnya sudah bisa ditebak. Anies menang telak dan unggul jauh dengan memperoleh 77,3 persen, Ganjar mendapatkan 14,2 persen, dan Prabowo hanya 8,6 persen.

Apakah kalian sudah paham kenapa polling yang dilakukan ILC dimenangkan oleh Anies? Kalau kalian tahu apa itu ILC, maka sudah tidak heran lagi Anies bisa menang telak.

ILC sejak lama dikenal sebagai acara yang isinya sering berseberangan dengan pemerintah.

Pilihan tema kadang sangat tendensius, narasumber yang diundang kadang penuh kontroversi sehingga acara tersebut terkesan tidak bermutu. Acara yang sekiranya bisa menjadi ajang adu gagasan untuk masyarakat, malah lebih mirip seperti debat kusir, saling menyalahkan, saling tuduh, adu mulut tensi tinggi, memojokkan dsb.

Makanya ILC sering mendapatkan label dari banyak orang sebagai acara debat sekaligus panggung politik bagi para "pembenci" atau "pengkritik" pemerintah.

Jadi secara otomatis, mereka yang mendukung ILC kemungkinan besar berseberangan dengan pemerintah juga. Bahkan bila Rizieq dimasukkan ke polling, kemungkinan besar dia yang menang.

Polling sifatnya sangat subjektif, tak bisa diajdikan patokan.

Makanya, hari gini polling kok masih dipercaya?

Lucunya lagi JK merasa terkejut dengan hasil polling tersebut. Ini dia Beneran kaget atau pura-pura kaget?

JK merespon soal polling ILC. Dia berpendapat bahwa tingginya polling pilpres terhadap Anies adalah fenomena yang sering terjadi. Dalam politik, jika ada calon yang selalu ditekan, direndahkan atau dicaci-maki para elite politik maupun buzzer cenderung populer dan didukung rakyat.

Waduh, JK kok bisa-bisanya bikin statement seperti itu. Memangnya Anies doang yang direndahkan dan dicaci maki? Setiap tokoh politik juga pernah dimaki. Presiden saja sering dimaki dan dihujat. Jangan bikin narasi lucu bahwasannya Anies orang paling dihujat di dunia ini. Malah meniru cara SBY yang suka play victim.

Saya yakin seratus persen JK sangat paham bedanya polling dengan survei. Sekelas pebisnis besar dan mantan wakil presiden, tidak mungkin tidak tahu bedanya polling dan survei.

Tapi anggap saja JK mau menghibur diri dan mau mengusung Anies, terpaksa bangga dengan polling tersebut. Silakan bermimpi di dunia polling. Asalkan jangan kaget beneran ketika tersadar dari mimpi.

Kalau masih belum percaya, ada satu bukti kuat.

Akun Twitter ILC juga pernah membuat polling serupa usai debat pertama Pilpres 2019, pada Januari 2019 lalu.

Hasilnya sudah bisa ditebak. Capres nomor urut 02 yaitu Prabowo-Sandiaga berhasil mendapatkan sebanyak 89 persen atau sekitar 21.730 pemilih. Sedangkan, capres nomor urut 01 (Jokowi-Ma'ruf Amin) hanya mendapatkan 11 persen atau sekitar 2.685 pemilih. Prabowo-Sandi menang sangat telak.

Prabowo menang polling atas Jokowi, itu sudah pasti. Tapi hasil pilpres malah sebaliknya.

Prabowo-Sandiaga kalah.

Sudah paham, kan, kenapa polling adalah survei yang sifatnya hiburan dan tidak kredibel? Sampelnya tidak sesuai kaidah pengambilan sampel yang dilakukan oleh lembaga survei kredibel. Yang merasa bangga apalagi percaya dengan polling, itu namanya konyol, atau sedang halu.

Hasil polling ILC hanya bisa menunjukkan bahwa nasib Anies akan sama dengan Prabowo di pilpres 2019. Menang di polling tapi hancur lebur di survei.

Pendukungnya pasti banyak yang bangga dengan hasil ini. Anies calon presiden terhebat, menang polling. Apalagi AHY, yang sangat tergantung dengan nasib Anies, pasti hatinya riang berbunga-bunga seperti taman bunga di film-film India.

Kalau SBY turun gunung karena mau pastikan AHY tidak ketinggalan kereta pilpres, maka JK juga mungkin turun gunung memastikan Anies menjadi capres. Tapi ya jangan pakai hasil polling dong! Dari ILC pula lagi. Kenapa nggak sekalian suruh PA 212 bikin polling? Pollingnya adalah siapa yang menang antara Ganjar dan sandal jepit. Hasilnya pasti sandal jepit yang menang.

Bagaimana menurut Anda?

Sumber Utama : https://seword.com/politik/anies-jadi-korban-polling-ilc-dulu-prabowo-poC9GZenM7

Melihat Rekam Jejak Pilgub Jakarta 2017, Pantaskah Anies Bicara soal Mengatasi Bullying?

Jelang lengser 16 Oktober 2022 nanti, yang seperti terasa sangat lama bagi sebagian warga Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum hilang juga keanehannya dalam berucap maupun dalam rencananya. Dengan sisa masa jabatan sekitar tiga mingguan lagi, beliau malah utarakan program yang bertolak belakang dengan sejarah alias rekam jejak politiknya, terutama sejak masa kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017.

Saat meresmikan secara simbolis empat sekolah negeri yang direhabilitasi total menjadi bangunan beremisi rendah (net zero carbon) di SDN 08 Jakarta, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Rabu (28/9/2022), seperti dilansir Kompas.com, dengan penuh percaya diri Anies berkata soal rencana disatukannya gedung dari tiga jenjang pendidikan dasar mulai SD, SMP, hingga SMA.

Selain itu, ada ide super brilian dengan menyebut bahwa disatukannya antara SD, SMP dan SMA nantinya akan membuat para siswanya menghargai perbedaan. Menurut Anies loh ini, yang mungkin masih terkenang akan statusnya saat menjabat sebagai Mendikbud.

Nah, bagian ini yang bikin saya berpikir keras dan sangat menolak orang ini karena dia berani berkata:

"Justru kami membiasakan untuk saling menghormati, saling menghargai, dan tradisi-tradisi yang buruk itu (perundungan) juga harus dihentikan. Jadi tidak bisa kami membiarkan praktik itu (perundungan), justru harus dihentikan."

---

Whaaaat? Apaaaa? Berani sekali Anies bicara soal perundungan setelah 2017 silam dia menikmati persekusi terhadap Ahok-Djarot demi meraih kursi empuk sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama Sandiaga Uno? Bagaimana dengan isu pribumi yang dulu sampeyan angkat, Pak Anies? Bagaimana dengan ancaman terhadap seorang nenek yang memilih Ahok, lalu katanya saat meninggal jenazahnya tidak disholatkan, hanya karena beda pilihan dalam politik? #BiadabBenerCaranya

---

Dan kalau sampai sekarang Anies kayakmya tidak pernah meminta maaf (karena mungkin tidak pernah merasa bersalah dengan rekam jejak politik identitasnya pada masa lalu), trus sekarang Sampeyan mau bicara soal mengatasi bullying? Helloooow...! Kok kayak nggak tahu malu plus nggak diri ya, Pak Anies?

Ah, kenapa sih tanggal 16 Oktober 2022 kok rasanya lamaaaa banget datamgnya. Kan kalau kerasa lama datangnya nanti kita khawatirkan "orang ini" makin punya kesempatan buat pencitraan supaya pada akhir masa jabatannya terlihat bisa dan mau kerja, ya kan?

Nah, bagaimana pendapat Anda soal program "Mendikbud pecatan" itu, dalam hal penyatuan gedung sekolah dan soal bullying? Apakah termasuk program yang bagus, biasa saja, atau malah hanya akan memberatkan orang-orang yang menjalankannya selepas Anies tak lagi menjabat pada bulan Oktober nanti?

Sumber Utama : https://seword.com/politik/melihat-rekam-jejak-pilgub-jakarta-2017-pantaskah-BaRplA8rhk

Ambyarrr! 3 Keunggulan Ganjar Ini Bisa Bikin Anies Tenggelam!

Apakah sekarang masih terlalu dini untuk membicarakan Pilpres 2024? Saya akan bilang, “nggak juga”. Kalau seorang politisi memang ada niatan untuk maju ke jenjang karir politik yang lebih tinggi, tidak ada salahnya mulai unjuk diri dari sekarang. Karena itu merupakan sebuah investasi yang akan bernilai tinggi. Kedua, jika sudah kinclong dari sekarang, akan lebih mudah mendapatkan dukungan dari partai politik sebagai kendaraan. Tidak perlu dipoles lagi, rekam jejaknya sudah kinclong sekali. Mengalahkan ketum partai maupun anak ketum partai. Karir politik Jokowi membuktikannya.

Nama-nama para politisi yang dikaitkan dengan Pilpres 2024 juga laris jadi berita di media kok. Artinya, publik pun tertarik untuk memperhatikan. Dalam hal ini nama-nama yang kerap disebut adalah Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa dan Ganjar Pranowo. Saya pun menambahkan Erick Thohir hehehe…. Sementara itu dari pengamatan sekilas di media sosial, 2 nama yang kerap diperbandingkan adalah Anies dan Ganjar. Nama Anies memang sudah disebut sejak masa-masa Pilpres 2019. Sedangkan nama Ganjar memang baru dalam beberapa bulan terakhir ini mulai mencuat sebagai salah satu kandidat capres 2024 yang cukup populer, terutama di media sosial. Oleh sebab itu, saya kira akan menarik untuk mengemukakan kelebihan Ganjar yang sulit disaingi oleh Anies. Di dalam sebuah survei, nama Ganjar memang masih dikalahkan oleh Anies. Tapi itu hanya satu survei, sedangkan jalan masih panjang. Saya yakin 3 keunggulan Ganjar di bawah ini akan jadi kendala besar bagi Anies untuk menyamainya, apalagi mengunggulinya. Apa saja?

Ketegasan Ganjar Dalam Anti-Khilafah Dan Anti-Radikalisme

Bercermin dari Pilpres 2019, saya yakin masih lebih banyak rakyat Indonesia yang tidak radikal dan tidak mengusung khilafah, ketimbang gerombolan itu. Dan saya harap pemerintahan Jokowi di periode kedua ini bisa lebih tegas dalam membasmi para pengusung khilafah dan radikalis di tanah air.

Ketegasan Ganjar dalam memerangi pengusung khilafah dan radikalis sudah terkenal di mana-mana. Karena sudah terekspos di media. Dan bahkan ketegasan Ganjar ini saya kira harus jadi panutan buat para menteri Jokowi. Fakta tentang ketegasan Ganjar terhadap ASN di Jawa Tengah yang jadi simpatisan khilafah maupun radikalisme sudah banyak diberitakan sejak awal tahun 2019. Termasuk adanya 7 Kepala Sekolah yang ditemukan telah terpapar radikalisme. Ganjar siap memecat mereka jika memang sudah tidak bisa lagi dibina.

Terakhir ketegasan Ganjar tercermin dalam penolakannya terhadap para anggota ISIS eks WNI yang waktu itu ramai diberitakan akan dipulangkan oleh pemerintah. Menterinya Jokowi pun tidak (berani) setegas itu. Sehingga Ganjar mendapatkan banyak apresiasi dan perhatian karena hal ini. Sementara Anies? Saya rasa tidak perlu dibeberkan ya. Sudah jelas kok.

Respon Cepat Ganjar di Media Sosial

Ganjar Pranowo juga dikenal sangat cepat merespon keluhan, aduan ataupun informasi dari warganet lewat media sosial, terutama via Twitter. Ganjar sebagai Gubernur Jateng memang memanfaatkan media sosial Pemanfaatan media sosial memang sudah digiatkan oleh Ganjar Pranowo di jajarannya di Jateng. Dan Ganjar sendiri memberikan contoh tauladan, nggak cuma nyuruh orang lain.

Contoh yang paling epic adalah ketika Ganjar merespon sebuah video 3 siswa yang membully seorang siswi di Purworejo beberapa minggu lalu. Respon gercep (gerak cepat) ini mendapat banyak apresiasi publik, sampai Ganjar diundang ke acara talkshow. Padahal kalau dirunut dari soal wewenang dan tanggung jawab, ini bukan areanya beliau. Namun, kata Ganjar di talkshow itu, “kejadian itu di depan mata saya, masak saya diam saja!” Videonya bisa dilihat di bagian akhir tulisan ini.

Bagaimana dengan Anies? Anies justru menutup komunikasi dengan warga Jakarta. Di Balai Kota sudah tidak ada yang namanya rakyat bisa mengadu langsung ke gubernurnya. Sedangkan di media sosial? Lebih banyak buzzer Anies yang lalu lalang ketimbang Anies gercep merespon aduan masyarakat seperti halnya Ganjar. Kalah dong!

Keuntungan Sebagai Ketua Kagama

Terpilihnya Ganjar kembali sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) periode 2019 - 2024, secara tidak sengaja memberikan keuntungan politik terhadap Ganjar. Sekali lagi ini tidak disengaja ya. Toh Anies juga anggota Kagama. Namun, sebagai Ketum Kagama, Ganjar semakin terekspos kehadirannya di berbagai daerah, bahkan melintasi batas negara. Karena Ganjar lah yang melantik pengurus Kagama di berbagai daerah/negara.

Dalam dunia politik, akses dan eksposur (exposure) sangat penting buat eksistensi seorang politisi. Walaupun tidak disengaja, karena Kagama memang tidak ada hubungannya dengan politik. Tapi karena kegiatannya ini, jaringan yang mengenal Ganjar akan semakin luas dan banyak. Tentunya Anies tidak punya akses dan eksposur yang sama.

Nah, 3 hal di atas adalah keunggulan yang sangat sulit disamai, apalagi disalip oleh Anies. Dua keunggulan pertama malah justru hasil “kesalahan” Anies sendiri. Pertama, memang dia kan yang terus memelihara hubungan baik dengan para kadrun itu. Kedua, dia juga yang menutup diri terhadap kedekatan dengan warganya sendiri. Sebelum bertarung pun, Ganjar sudah menang!

Sumber Utama : https://seword.com/politik/ambyarrr-3-keunggulan-ganjar-ini-bisa-bikin-anies-dQYSqdhxyh 

Bukti Ganjar Nasionalis Tangkal dan Sikat Radikalis, Bismillah Presiden RI

Sebelum kita kupas sepak terjang gubernur Jateng Ganjar Pranowo terhadap kelompok radikalis kita sedikit tengok dulu, mengapa saya menyebut Bismillah Presiden RI ke-8.

Untuk menyegarkan ingatan Anda semua mari saya perlihatkan fakta dalam angka. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai menjadi sosok paling potensial untuk menjadi presiden dalam Pilpres 2024.

Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan, berdasarkan survei nasional pada 2021, Ganjar adalah kandidat yang paling potensial untuk pemilihan presiden mendatang.

Namun, hal tersebut harus didukung oleh tingkat popularitas atau kedikenalan karena saat ini masih relatif lebih rendah dibandingkan para kandidat utama lain.

"Jadi ini pekerjaan rumah (PR) bagi para relawan yang menginginkan Ganjar Pranowo sebagai presiden RI ke-8 di tahun 2024 - 2029. Jika tingkat dikenalnya sampai 90% maka sudah dipastikan jauh tinggalkan lawan-lawannya dan pasti menang."

Survei nasional SMRC itu dilakukan pada 28 Februari-8 Maret 2021 dengan melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara random (acak) dan diwawancara secara tatap muka. Margin of error penelitian adalah ± 3,07%.

Analisis tentang keunggulan Ganjar ini diperoleh melalui penghitungan berjenjang tentang peluang sejumlah calon yang memiliki tingkat popularitas tinggi. Hal pertama yang dilakukan SMRC, dengan mempelajari tingkat kedikenalan masing-masing tokoh capres.

Terdapat tujuh tokoh yang dikenal lebih dari 50% warga: Dapat dilihat sebagai berikut:

• Prabowo Subianto (96%)
• Sandiaga Uno (83%),
• Anies Baswedan (81%),
• Agus Harimurti Yudhoyono (66%)
• Ridwan Kamil (62%)
• Puan Maharani (61%)
• Ganjar Pranowo (54%)
• Tokoh-tokoh lainnya dikenal hanya oleh maksimal 50% warga.

"Sekali lagi, dapat diperhatikan tingkat dikenalnya Ganjar Pranowo baru pada angka 54% saja".

"Kemudian di antara responden yang mengenal nama tujuh tokoh tersebut, ditanya siapa yang akan dipilih menjadi presiden. Ternyata nama Ganjar Pranowo selalu berada di peringkat teratas, bila nama Jokowi tidak disertakan,” kata Abbas dalam rilis.

Dalam simulasi semi terbuka dengan 42 nama capres, hasilnya sebagai berikut:

• Ganjar Pranowo 17,4%.
• Prabowo Subinto 14,4%,
• Anies Baswedan 13,3%
• Sandiaga Uno 5,5%
• Ridwan Kamil 4,6%
• AHY 2,4%
• Puan Maharani 0,8

Jika jumlah calon dikurangi menjadi 15 nama, Ganjar Pranowo tetap unggul dengan hasil sebagai berikut:

• Ganjar Pranowo 20,8%
• Anies Baswedan 15,7%,
• Prabowo Subianto 14,2%
• Ridwan Kamil 7,9%
• Sandiaga Uno 7,2%
• AHY 2,9%
• Puan 1,6%.

"SMRC menyimpulkan, jika setiap capres dikenal oleh masyarakat, saat ini diperkirakan kandidat yang paling tinggi potensinya memenangkan pertarungan adalah Ganjar Pranowo."

Jika mau jujur siapa diantara tokoh yang terbilang paling nasionalis? Diantara sekian nama Ganjar Pranowo adalah salah satunya.

Dan yang terpenting bukan dilihat dari pakaian, kata-kata atau latar belakang. Itu semua bisa dipoles. Sekali lagi itu semua dapat dipoles menjadi citra diri, seolah-olah, seakan-akan. Semata untuk mengelabui rakyat indonesia demi sebuah tujuan kekuasaan.

Jadi yang paling penting adalah contoh nyata yang sudah dilakukan atau dipraktekkan di tengah masyarakat.

Dan saya menyebut tokoh Ganjar Pranowo yang keras terhadap para ormas yang menjurus ke radikalis dan berpotensi dapat menyebabkan rasa damai dan ketenangan masyarakat terusik.

Jiwa NASIONALIS di dalam dadanya tak hanya hiasan atau kata manis saja. Tapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan. Jadi latar belakang seorang tentara sekalipun belum tentu bisa mempratekkanya.

Berikut bukti-bukti Ganjar Pranowo tangkal, cegah dan juga sikat gerombolan yang mengacau negeri kita tercinta indonesia. Dapat Anda baca di bawah ini.

* Tangkal Radikalisme: Paling Bagus dengan Seni dan Budaya

* Tokoh Lintas Agama Diajak Bersatu Melawan Radikalisme dan Terorisme

* 7 Kepala Sekolah di Jateng Terpapar Radikalisme, Ganjar Tindak Tegas

* Perangi Paham Radikalisme, Ganjar dan Romo Kyai Jateng Gerakkan Jihad Melalui Medsos

* Ganjar: Dolanan Tradisional Bantu Siswa Cegah Radikalisme

Dan saya rasa masih banyak lagi kerja nyata Ganjar Pranowo dalam hal tangkal, cegah dan sikat bentuk intoleransi, radikal dan terorisme. Sebagai wujud nyata yang bersangkutan pribadi yang tegas dan dapat melindungi masyarakat.

PRIBADI DENGAN JIWA NASIONALIS SEJATI, COCOK JADI PRESIDEN RI PENGGANTI JOKOWI.

Demikian, salam

Sumber Utama : https://seword.com/politik/bukti-ganjar-nasionalis-tangkal-dan-sikat-1zMNIS2saE

 

Khusus picture di artikel ini bersumber dari https://nasional.kompas.com/read/2021/03/25/12583231/ada-unggahan-foto-ganjar-risma-2024-pdi-p-orang-iseng 

Juga klik MUSUH Republik Islam Iran & Republik Indonesia "Sama", yaitu "HOAX"

Klik Fokus untuk Daerah Sendiri, karena daerah menjadi Baik dan Benar maka Negarapun menjadi BENAR 

KLIK juga Belum 2024 "Sudah Panas", Rakyat Indonesia wajib "MIKIR"

Klik Memahami "Masalah" di KalSel

Juga Klik Turun Gunung atau ???

Klik BJORKA dianggap "PAHLAWAN" atau "PENJAHAT" ..???!!!

Klik juga Koq Tarif PDAM BISA NAIK ??? padahal dari 52 Kelurahan, cuma 8 Kelurahan yang SETUJU itupun "Bersyarat"

Klik 12 September 2022 DEMO bawa-bawa nama Rakyat ???!!!

Juga Klik DEMO bela Rakyat atau BELA para MAFIA ???!!!

Klik juga Indonesia kembali "BERJAYA", masa Jokowi lagi ??

Klik Tuntutan RAKYAT ??? atau Tuntutan yang ditunggangi para MAFIA !!!!!

Juga Klik Pengertian Istilah Baby boomers, X, Y, Z, dan Alpha

Klik juga BERSYUKUR kepada TUHAN SANG MAHA SEGALANYA, Emang yang DEMO sudah BERSYUKUR ???!!!

Klik PAHAMI baru EKSEKUSI !!!!!

Klik juga KACAU atau Apa ??!!

Klik Sayap-Sayap Patah pro DENSUS 88 atau Anda Bela Teroris berbaju Agama !!?? 

Klik Mahasiswa DEMO terus ??!!! Memang punya SOLUSI?? atau Malah bikin rakyat tambah sengsara !!!!!

KLIK Ustadz Abdul Somad sang "Ustadz Kontroversial" kembali diundang Kepala Daerah di KalSel WARNING!! Politik Identitas Bermain, Benarkah??!! 

KLIK juga KalSel dalam Berita

Juga KLIK Kadrun itu Susah "Move On", Joget pun "SALAH" 

Klik ISTANA NEGARA 17an "Ojo dibandingke" VIRAL 

Klik Jangan BACA !!! 

KLIK di Amien Rais bilang "Gangguan Kejiwaan", ternyata Anaknya "Gangguan Jiwa", benarkah ??!!

Juga Klik Citayam Fashion Weeks : Koperasi 212 "penampung" Dana ACT..!!! Benar kah ini ???!!! Pendukung Anies & JIS gimana??

Klik Kenapa Pilih Ganjar ?!!!?

Klik Masih tentang ACT dan PKS, MANULIFE hingga BUMN serta Dana CSR

Klik juga ACT & PKS, Ustadz Bechi dan Gubernur Rasa Presiden !!!

Klik juga Mahasiswa "Bela Rakyat" atau "Bela Cukong yang membacking Mahasiswa" ..??!!!

Klik ACT (Aksi Cepat Tanggap) "TERBONGKAR" , VIRAL #JanganPercayaACT 

Klik juga VIRAL : Gabung PKS "HARAM" bagi GP Ansor !!!

Klik Super Hero Indonesia "Damaikan Dunia" !!!

Klik LITERASI , apa sih artinya ?? 

Klik Indonesia & Ukraina : Pertemuan tete-a-tete atau empat mata  

Silahkan klik Warga KalSel di "Waluhi OLIGARKI Daerah" atau Oligarki Pusat ?!!!

Klik Jejak Anies dan Intoleransi yang BERBAHAYA untuk Indonesia

Klik juga : Dunia HEBOH ... !!!

Silahkan klik Benturkan Agama !!! buat Cebong dan Kampret Berkelahi dan KADRUN Berjaya !!!

Klik RIBUT

klik juga "VIRAL" Film Lady Of Heaven dan VERSI LONDON (Syi'ah London, Sunni AS, HTI London Dll)

KELEBIHAN Bayar ?? VS Korupsi ... !!! 

Klik juga Saatnya Pakai Akal SEHAT, Bukan Pake Kata DUNGU !!!!!! 

Klik juga 2024 saatnya seluruh warga Banua Banjar KalSel turun memberikan suara !!!

Klik juga Politisisasi Agama menghasilkan HOAX yang Terpercaya !!! 

Warga Banua Banjar 2024 pengen yang Baru di parlemen KalSel !!!!

Dosen UNISKA yang terkesan Bela Edy Mulyadi dkk "Hina Kalimantan" bukan mewakili Anak Kalimantan dan DAYAK !!! 

Foto-foto BEM SI (Badan Executive Mahasiswa Seluruh Indonesia) dan simpatisannya ??!!??

DAYAK VIRAL : #MaafBolehSajaProsesHukumTetapBerjalan !!!!! 

Benang Merah DEMO di KalSel !!!

Silahkan klik ini juga : "Operasi Doktrin Terorisme ukhti FPI" : Muhammad Uhaib As’ad Ketua KAMI Kal-Sel sebut Rezim Sekarang "Tidak Berbeda" dengan Rezim ORBA ?!!!

Sebagai pelengkap klik ini juga ya : Fraksi PKS & Demokrat "Jangan Buang Badan" - DEMO : Muhammad Uhaib As’ad , Ahdiat Zairullah hingga Rocky Gerung

Info tambahan Klik juga Ade Armando Doa Kebaikan Untukmu : Cuci Otak "Anak Muda" akhirnya apapun SALAH tanpa AKHLAK

yang ini klik Saatnya PERCAYA TUHAN dan Jokowi !!! Demo 11 April 2022, MAHASISWA atau MAHASEWA ??!!! 

klik juga ini Demo 11 APRIL : Ustadz Ormas Terlarang HTI di "SANJUNG" di KalSel, ini buktinya !!! Benarkah kader Ormas Terlarang HTI !!!

klik ini Yang Batu Siapa ? Yang Tangan Siapa ? Apakah ormas Terlarang HTI dan FPI masih menggurita & "Mencuci otak" warga KalSel 

klik juga ini #JanganMaudiWALUHi

juga ini  Foto-foto BEM SI (Badan Executive Mahasiswa Seluruh Indonesia) dan simpatisannya ??!!??

yang ini juga klik #JokowiSelaluSALAH 

Jangan lupa klik ini juga  Mengenal Wakil Rakyat KALSEL dan Kota Banjarmasin 2019-2024

serta klik ini 2024 : Saatnya Partai baru SUKSES di KalSel hingga Indonesia !!!

klik juga Kalau PKS (Partai Keadilan Sejahtera) "Tumbang" dalam PEMILU 2019 akankah GARBI menjadi "Penggantinya" ??!!  

https://news.detik.com/berita/d-6028229/jenguk-ke-rs-grace-natalie-ungkap-kondisi-terkini-ade-armando

https://gusdurian.net/pernyataan-sikap-jaringan-gusdurian-mengutuk-segala-bentuk-kekerasan/

https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/03/27/la-nyalla-mattalitti-dinilai-habib-banua-layak-jadi-presiden-ini-pertimbangannya  

Klik juga videonya dilink dibawah ini :

BONGKAR OTAK DALANG AKSI 11 APRIL

Di bantu share agar masyarakat tidak ikut ikutan🙏🙏 Salam Indonesia Damai

Re-post by MigoBerita / Kamis/29092022/12.06Wita/Bjm