Migo Berita - Banjarmasin - Banua Banjar Terkini !!!
Ketua Umum PWI Atal S Depari Terpilih Jadi Presiden Wartawan Asean
SELAMA beberapa dekade terakhir, dinamika di kawasan Asia Tenggara tengah mengalami transformasi. Banyak isu-isu di kawasan yang hingga saat ini belum terselesaikan.
PERAN wartawan dalam penyampaian pesan kepada masyarakat ASEAN pun menjadi salah satu hal penting, terlebih Indonesia akan menjadi President Confederation of ASEAN Journalist (CAJ) periode 2022 – 2024 yang dalam hal ini akan dijabat oleh Atal S Depari selaku Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Indonesia secara resmi akan menerima jabatan tersebut dari Thailand dalam Sidang Umum Konfederasi Wartawan ASEAN atau General Assembly Confederation of ASEAN Journalist yang berlangsung di Eden Hotel Kuta Bali, Rabu 12 Oktober. Posisi Indonesia sendiri sebelumnya adalah Vice President CAJ.
BACA: Tok! MK Tolak Judicial Review UU Pers, PWI Kalsel : Kado Indah bagi Wartawan
“Dalam aturan CAJ, setelah dua tahun Thailand menjabat sebagai President CAJ maka Vice President CAJ yang saat ini dijabat oleh Indonesia otomatis menjadi President CAJ,” jelas Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari di Bali, Rabu (12/10/2022).
Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) atau Konfederasi Wartawan ASEAN didirikan di Jakarta tanggal 11 Maret 1975, oleh para utusan dari organisasi wartawan nasional negara-negara anggota ASEAN (Association of South East Asian Nations atau Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara).
“Untuk itu, melalui kiprah para wartawan serta medianya di wilayah ini perlu dijalin kerjasama, konsultasi serta diwujudkan saling pengertian dan saling memahami antara warga atau masyarakat Asia Tenggara,” kata Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari.
Dijelaskannya, pada awalnya pendiri CAJ hanya terdiri atas PWI (Indonesia), NUJM (Malaysia), NPC (Filipina), SNUJ (Singapura) dan CTJ (Thailand), namun kemudian menyusul VJA (Vietnam) dan LJA (Laos) pada bulan Maret 1996. Dan seiring berjalannya waktu, organisasi wartawan Myanmar dan Kamboja turut bergabung dalam wadah ini.
BACA JUGA: UKW FIKOM Moestopo dan PWI Digelar, Wartawan Yang Belum Kompeten Jangan Berkecil Hati
“Dengan diselenggarakannya kegiatan General Assembly CAJ di Bali ini diharapkan dapat ikut mendukung Presiden Joko Widodo sebagai Ketua ASEAN sehingga dapat melakukan desiminasi pemberitaan di kawasan anggota negara ASEAN dan memajukan kehidupan jurnalisme serta meningkatkan kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab,” harap Atal S Depari didampingi Sekjen PWI Pusat, Mirza Zulhadi.
Disamping itu, tambah Atal, melalui CAJ kita dapat mempererat hubungan internal para wartawan ASEAN dan antara wartawan ASEAN dengan organisasi wartawan di seluruh dunia.
“Meningkatkan saling pengertian dan kerjasama antarwarga ASEAN demi terwujudnya kesejahteraan, keadilan sosial dan perdamaian serta memperjuangkan aspirasi dan kepentingan warga ASEAN sehingga terjalin saling pengertian dan penghargaan yang lebih baik oleh masyarakat dunia,” ujar Ketua PWI Pusat.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/10/12/ketua-umum-pwi-atal-s-depari-terpilih-jadi-presiden-wartawan-asean/
Persentuhan Budaya Tionghoa-Banjar; dari Kecap, Lontong hingga Bunyi Gamelan di Klenteng
PERSENTUHAN Dua Budaya dalam topik Ikat Kait Tionghoa disajikan Rumah Oettara dalam seri diskusi #8, di Banjarbaru, Rabu (12/10/2022) malam.
PEMERHATI Budaya Tionghoa, Maria Roesli dan Dokumentator Budaya Tionghoa dan Banjar, Sugiharto Hendrata, dihadirkan dalam mengungkap fakta sejarah dan kekinian hubungan harmonis antara etnis Banjar sebagai mayoritas dengan Tionghoa.
Pemilik Rumah Oettara, Novyandi Saputra mengungkapkan bahwa ruang diskusi seri #8 ini menjadi bagian dari gerak positif, dimana dapat mengenal dan mengetahui budaya lain yang ada di Banjar khususnya budaya Tionghoa Banjar.
BACA : Kenang Pahlawan, PSMTI Kalsel Ziarahi Makam Veteran Tionghoa Pejuang Kemerdekaan RI
“Diskusi mengenai budaya Banjar sudah sering. Kali ini, kami mendiskusikan budaya lain yang punya konstruksi sosial terhadap orang Banjar seperti Tionghoa Banjar,” ucap Novyandi Saputra kepada jejakrekam.com, Rabu (12/10/2022) malam.
Akademisi musik dan seni FKIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini mengatakan diskusi ini semua punya pandangan positif akan peranakan Tionghoa Banjar. Pada dasarnya, ada perbedaan yang menarik, namun tidak memicu miskonsepsi terhadap budaya dan pengetahuan tersebut.
BACA JUGA : Jung dan Lada, Tionghoa dalam Catatan Sejarah Banjar
Sementara itu, Sugiharto dalam diskusinya bercerita akulturasi budaya tionghoa banjar sudah berlangsung panjang sejak tahun 1800-an. Di mana, ia menyampaikan dirinya adalah Peranakan Tionghoa yang sudah bergenerasi dari leluhurnya yang kawin dengan budaya setempat.
“Kita ini Tionghoa, tapi kami adalah Tionghoa peranakan. Peranakan tersebut yang membawa identitas Tionghoa dan bumi putera menjadi satu,” ucap Sugiharto.
BACA JUGA : Peran dan Kiprah Tionghoa Banjar Dalam Lintasan Sejarah
Dia mencontohkan akulturasi dua budaya Tionghoa dan Banjar seperti ketika di masyarakat, kecap yang merupakan budaya Tionghoa diserap oleh masyarakat setempat.
Kemudian, beber Sugiharto, pada perayaan Cap Go Meh yang menyediakan lontong dengan daun pisang dimana masyarakat Tionghoa juga menyerap kultur budaya setempat.
BACA JUGA : Hikayat Dua Klenteng Besar, Identitas Etnis Tionghoa Banjar
“Di Klenteng juga dimainkan tabuhan gamelan Banjar yang dimainkan Pagustian Kampung Melayu tiap perayaan hari besar. Itu merupakan akulturasi dua budaya,” ucap pegiat sejarah Tionghoa Banjar ini.
Lebih lanjut, Maria dalam diskusi itu juga bercerita masih banyak orang yang salah mempersepsikan kehadiran Tionghoa Banjar.
“Kami ini bukan dari Cina seperti di Tiongkok. Kami ini Cina Peranakan Banjar yang sangat dekat secara kebudayaan dengan budaya Banjar,” ucap Maria.
BACA JUGA : Universitas Lambung Mangkurat Berdiri di Atas Keberagaman
Dia menyebut mulai dari prosesi menajak tiang rumah, mandi tian mandaring, mahambaru beras kuning, hingga beberapa prosesi lainnya dan beberapa alat musik kesenian Banjar. Ambil contoh, lamut, madihin dan gamelan, justru cenderung menggunakan adat istiadat budaya Banjar.
“Orangtua dan saya lahir di Banjar. Saya pun tidak fasih berbahasa mandarin. Hanya saja saya memiliki garis peranakan Cina,” pungkasnya.
BACA JUGA : Merantau ke Tanah Banjar, Kisah Tukang Gigi dari Hubei Tiongkok
Meski begitu, Maria dan Sugiharto menyampaikan hal yang terpenting dengan adanya akulturasi budaya, suku, ras, dan agama tersebut masyarakat dapat hidup rukun, damai saling bertoleransi tanpa perpecahan, serta bergotong royong menjadikan Banjar berkembang dengan penuh suka cita.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/10/15/persentuhan-budaya-tionghoa-banjar-dari-kecap-lontong-hingga-bunyi-gamelan-di-klenteng/
Irjen Rikwanto Ditarik ke Itwasum Polri, Brigjen Andi Rian R Djajadi Jabat Kapolda Kalsel
BERTUGAS sejak 16 November 2020 atau hampir dua tahun di Kalimantan Selatan, kini Irjen Pol Rikwanto dimutasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Analisis Kebijakan Utama Bidang Jemen Ops Itwasum Polri.
SEBAGAI gantinya adalah mantan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian R Djajadi.
Sosok jenderal bintang satu ini dikenal publik merupakan penyidik kasus Ferdy Sambo atas dugaan pembunuhan berencana terhadap anak buahnya, Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat alias Brigadir J diketahui tewas di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri di Duren Tiga, Jakarta, Jumat (8/7/2022) lalu.
Rotasi sekaligus promosi jabatan perwira tinggi (pati) Polri itu tercantum dalam surat telegram bernomor ST/2224/X/KEP./2022, tanggal 14 Oktober 2022 yang diteken Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Pol Wahyu Widada.
Dalam telegram Kapolri bersifat kilat klasifikasi biasa itu, ada 12 pati yang Polri yang dibebaskan dari jabatan lama (dimutasikan) dalam jabatan baru. Hal ini berdasar Keputusan Kapolri Nomor KEP/1399/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri.
Irjen Rikwanto sendiri diketahui menjabat menjadi Kapolda Kalsel sejak 2020, usai pindah tugas dari jabatan Kapolda Maluku Utara (2020), dan Wakapolda Kalimantan Tengah pada 2018.
BACA JUGA : Dimutasi Sebagai Ketua STIK Lemdiklat Polri, Yazid Fanani Digantikan Irjen Nico Afinta
Dikutip dari laman tempo.co, Brigjen Andi Rian R Djajadi merupakan lulusan Akademisi Polisi (Akpol) angkatan 1991, usai bersekolah di SMAN 1 Makassar, Sulawesi Selatan.
Sebagai lulusan Akpol, Andi Rian R Djajadi pun pernah memegang banyak jabatan mentereng. Antara lain, Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Kapolres Bukitinggi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara.
BACA JUGA : Walau 6 Bulan Bertugas, Kapolda Kalsel Irjen Rikwanto Puji Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta
Punya kemampuan bidang reserse, akhirnya Andi Rian R Djajadi ditarik menjadi Wakil Direktur Tipidum Bereskrim Polri, hingga dipromosikan menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara.
Baru pada 2020 ditarik kembali ke Mabes Polri. Andi Rian R Djajadi pun ditunjuk sebagai Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri. Di markas besar itu, karier kepolisian Andi Rian R Djajadi pun melesat hingga menjadi Dirtipidum Bareskrim Polri, hingga namanya dikenal publik karena termasuk penyidik kasus Sambo, serta beberapa kali tampil di publik yang diliput media massa nasional.
BACA JUGA : Beri Laporan, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto Pastikan Lanjutkan Program Irjen Nico Afinta
Dalam telegram Kapolri itu, ada tiga perintah yang diberikan kepada para pati Polri. Yakni, berkoordinasi dengan pejabat pengembang fungsi SDM satuan kerja tujuan mutasi terkait teknis dan waktu penghadapan para pati Polri yang melaksanakan mutasi.
“Segera ajukan biaya perjalanan dinas (jaldis) mutasi para pati Polri tersebut dengan biaya negara. Berkoordinasi dengan pejabat pengemban fungsi kesehatan untuk melaksanakan pemeriksan kesehatan,” begitu bunyi surat telegram atas nama Kapolri tersebut.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Rifa’i belum memberi komentar soal mutasi orang nomor satu di Polda Kalsel.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/10/14/irjen-rikwanto-ditarik-ke-itwasum-polri-brigjen-andi-rian-r-djajadi-jabat-kapolda-kalsel/
Nama Kepala BPBD Provinsi Kalsel Suria Fadliansyah Digadang-gadang Jadi Penjabat Bupati HSU
SIAPA figur akan digadang-gadang menempati posisi Penjabat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) usai berakhir masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Husairi Abdi pada 9 Oktober 2022 lalu, saat ini masih mengundang teka-teki.
HINGGA sekarang, Kepala Satpol PP Provinsi Kalsel Zakly Asswan ditugaskan untuk rangkap jabatan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor untuk memimpin Bumi Taqwa atau Agung.
Zakly yang merupakan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten HSU merangkap jabatan sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati HSU, usai ditetapkan Gubernur Sahbirin Noor melalui surat bernomor 121/1716/PEM, tanggal 7 Oktober 2022, demi mengisi kekosongan jabatan kepala daerah.
Menariknya, informasi beredar di lingkungan Pemkab HSU di Amuntai, karena surat keputusan (SK) Mendagri Tito Karnavian belum diterima pihak pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten HSU, tersiar kabar bahwa sudah ada usulan nama calon Penjabat Bupati HSU.
BACA : Tunggu Penunjukan Penjabat Bupati HSU, Zakly Asswan Gantikan Husairi Abdi Sementara Waktu
“Berdasar informasi yang kami dapat di tingkat provinsi (Pemprov Kalsel) maupun pusat (Kemendagri), kabarnya untuk Penjabat Bupati HSU yang ditunjuk Mendagri adalah Raden Suria Fadliansyah,” ucap sumber jejakrekam.com di lingkungan Pemkab HSU, Jumat (15/10/2022).
Saat ini, Suria Fadliansyah menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel, usai dilantik Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel pada Selasa (19/7/2022) lalu di Banjarbaru.
BACA JUGA : Ditunjuk Plt Bupati HSU, Husairi Abdi Sebut Misi Awal Pulihkan Roda Pemerintahan
Dalam meniti karier sebagai birokrat, Suria Fadliansyah yang dikenal punya hubungan dekat dengan Paman Birin, sempat menjabat Kabag Protokol pada Biro Adpim Pemprov Kalsel. Kemudian, menjabat Plt Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Kalsel, usai Kurnadiansyah purnatugas pada 1 Desember 2020 lalu.
Sebelum jabatan melesat naik, Suria Fadliansyah merupakan pejabat Pemprov Kalsel yang dikenal sangat dekat dengan orang nomor satu di Banua. Sebab, Suria Fadliansyah juga pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Keprotokolan Biro Humas Setdaprov Kalsel.
BACA JUGA : Diisi Penjabat Bupati Dua Tahun, Ada 4 Kepala Daerah di Kalsel Berakhir pada 2023 dan 2024
Ketua Pos Komando Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten HSU, Rosihan Anwar berharap agar masalah rangkap jabatan yang dipegang Zakly Asswan harus segera diakhiri, dengan adanya penunjukan Penjabat Bupati HSU.
“Gubernur Kalsel dan Mendagri harus segera menyikapinya, karena masa jabatan Penjabat Bupati HSU cukup lama, lebih dua tahun hingga nanti terpilih nanti kepala daerah definitif hasil pilkada serentak 2024,” ucap Rosihan Anwar.
BACA JUGA : Usulan Formula 9 Nama Kandidat Pj Kepala Daerah Bikin Bingung dan Khawatir Dipolitisasi
Dia mengeritik sangat lucu jika dua jabatan penting seperti sekda dan kepala daerah justru dipegang satu orang dengan status penjabat sementara.
BACA JUGA : Zackly Aswan, Mujiyat dan Syamsir Rahman Diisukan Bakal Jadi Pj Bupati HSU, Batola dan Tanah Laut
“Kenapa bisa molor? Padahal sepatutnya begitu berakhir masa jabatan kepala daerah sudah teradministrasikan dengan baik, sehingga penunjukan Penjabat Bupati HSU bisa segera diterbitkan. Ini demi jalannya roda pemerintahan daerah karena menyangkut pembangunan daerah,” tegas Rosihan.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/10/15/nama-kepala-bpbd-provinsi-kalsel-suria-fadliansyah-digadang-gadang-jadi-penjabat-bupati-hsu/
Lihat Kinerja, DPW PAN Kalsel Deklarasikan Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024
DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Selatan (Kalsel) mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) Tahun 2024.
DEKLARASI dibacakan langsung oleh Ketua Umum DPW PAN Kalsel H Muhidin yang diikuti ratusan kadernya di kawasan Jalan Lingkar Selatan Dalam, Kota Banjarmasin, Kalsel. Deklarasi dilakukan usai rembuk internal DPW PAN Kalsel.
“Kami DPW PAN Kalimantan Selatan dan seluruh DPD PAN se-Kalimantan Selatan mendeklarasikan dukungan terhadap Bapak Haji Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024,” kata Muhidin di lokasi, Kamis (13/10/2022).
BACA JUGA: Hadir Lantik Pengda Kagama Kalsel, Ganjar Pranowo: Tetap Bantu Pemerintah Daerahnya
Muhidin mengatakan, pihaknya telah memantau aktkvitas dan kinerja Ganjar sejak lama. Menurut Muhidin, Ganjar adalah sosok pemimpin cerdas dan sesuai kebutuhan rakyat Indonesia.
“Kami melihat karakter Ganjar dan kinerjanya pertama-tama sangat bagus. Ganjar sosok pemimpin yang cerdas, sosok pemimpin yang cocok untuk kebutuhan Indonesia ke depan. Kita sudah melihat begitu baik,” tutur Wakil Gubernur Kalsel ini.
BACA JUGA: Dukung Kafilah Jawa Tengah, Ganjar Pranowo Yakinkan Peserta MTQ Bermental Juara
Lebih lanjut, Muhidin menyebut dukungan DPW PAN Kalsel semakin menguat ketika bertemu Ganjar di acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-29 Tahun 2022 di Astaka Utama Kiram Park, Kabupaten Banjar, Kalsel, Rabu (12/10/2022) malam.
Menurut Muhidin, Ganjar memiliki karakter supel dan selalu menghargai orang lain. Sebab itu, Muhidin melihat bahwa Ganjar sangat cocok memimpin Indonesia ke depan.
BACA JUGA : Sudah Bentuk Tim Hingga Desa, Golkar Kalsel Siap Menangkan Airlangga Hartarto Jadi Presiden
“Tadi malam secara kebetulan kita pembukaan MTQ di Kalimantan Selatan dan kita duduk bersampingan dan kita berbincang-bincang. Ternyata, Ganjar ini orang yang supel dan menghargai orang lain,” kata Muhidin.
Mantan Walikota Banjarmasin ini mendorong dan mengusulkan kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAN untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Muhadin berharap, DPP PAN bisa mewujudkan suara DPW PAN Kalsel secepatnya.
BACA JUGA : Didukung Pengamat, Ditolak Pakar Hukum, Pro-Kontra Tiga Periode Masa Jabatan Presiden
“Setelah melihat sosok beliau, kami dengan senang hati deklarasi pada hari ini. Jadi kami mudah-mudahan DPP PAN juga secepatnya mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden,” imbuhnya.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/10/13/lihat-kinerja-dpw-pan-kalsel-deklarasikan-ganjar-pranowo-jadi-capres-2024/
Berstatus Pinjam Pakai, Lahan Milik KKP Kelas II Banjarmasin akan Disulap Jadi RTH
LAHAN seluas 5.683 meter per segi (m2) diserahkan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Banjarmasin dalam skema perjanjian pinjam pakai kepada Pemkot Banjarmasin.
KESEPAKATAN ini dituangkan dalam penandatangan memorandum of understanding (MoU) antara Kepala KKP Kelas II Banjarmasin, Bambang Priyanto dengan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman di Ruang Baiman 2, Balai Kota Banjarmasin, Jumat (14/10/2022).
Perjanjian pinjam pakai barang milik negara (BMN) berupa tanah milik KKP Kelas II Banjarmasin di sekitar area Pelabuhan Trisakti, Jalan Barito Hilir, Telaga Biru dikuatkan dalam surat bernomor028/014/PP-BMN/PBMD/BPKPAD/X/2022, juga disaksikan Kepala Kanwil DJKN Kalselteng, Ferdinan Lengkong, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Banjarmasi Doyo Pudjadi beserta jajaran terkait.
BACA : RTH Banjarmasin Masih Kurang, Raperda RTRW Diduga Sarat Kepentingan
“Lahan yang dipinjampakaikan oleh KKP Kelas II Banjarmasin Kementerian Kesehatan RI akan digunakan sesuai peruntukkannya. Rencananya, akan dibangun ruang terbuka hijau (RTH) untuk warga kota,” ucap Sekda Ikhsan Budiman.
Dia memastikan Pemkot Banjarmasin akan konsen mengurus segala aset yang diserahkan pihak lain. Bahkan, beber Ikhsan, jinantinya nanti ketika bisa dilaksanakan sesuai kerja sama bisa dipermanenkan dalam bentuk hibah.
BACA JUGA : Perda RTRW Banjarmasin 20 Kali Direvisi, RTH Hanya 3 Persen Jadi Atensi DPRD
“Dengan adanya RTH itu bisa dimanfaatkan warga Banjarmasin dan menggeliatkan perekonomian dengan melibatkan pihak usaha mikro, kecil dan menengah serta wirausaha baru (WUB) dan lainnya,” papar Ikhsan.
Mantan pejabat Pemkab Tanah Bumbu ini mengakui saat ini pemenuhan target 30 persen RTH bagi publik, belum terealisasi.
“Saat ini, di Banjarmasin, baru sekitar beberapa persen. Dengan adanya lahan yang dipinjampakaikan itu akan menambah pemenuhan 30 persen RTH bagi publik di Banjarmasin,” tutur Ikhsan.
BACA JUGA : Raih Best Practise, Model RK3 Kelayan Diterapkan Pemkot Banjarmasin Entaskan Kawasan Kumuh
Sementara itu, Kepala KKP Kelas II Banjarmasin, Bambang Priyanto berharap peruntukan sebagai RTH segera teralisasi. Hal ini demi mengoptimalkan agar barang milik negara bisa bermanfaat bagi masyarakat.
“Aset itu semoga dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk RTH di Banjarmasin. Jadi, bisa dimanfaatkan untuk lokasi UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat,” tutur Bambang.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/10/14/berstatus-pinjam-pakai-lahan-milik-kkp-kelas-ii-banjarmasin-akan-disulap-jadi-rth/
ASN dan Tenaga Kontrak Terbukti Main Narkoba, Kepala BKD Kota Banjarmasin : Sanksinya Langsung Pecat!
KEPALA Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKD Diklat) Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto mengingatkan agar aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kontrak (honorer) tak boleh bermain narkoba.
“SAYA tegaskan bagi ASN dan tenaga kontrak yang kedapatan mengkonsumsi narkoba atau terjerat kasus narkoba, akan ditindak tegas. Beberapa daerah sudah memberlakukannya, bagi ASN yang positif pada hari itu juga akan diberhentikan,” tegas Totok Agus Daryanto, saat membuka sosialigasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberatasan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika Tahun 2020-2024 di Banjarmasin, Kamis (13/10).
Menurut dia, bagi ASN yang sudah kedapatan tersandung kasus narkoba atau bermain dalam peredaran barang haram itu, diberlakukan hukum yang sama. Kebijakan itu juga berlaku bagi tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Banjarmasin.
BACA : Lama Mengendap, Akhirnya Perda Narkoba Banjarmasin Disahkan
“Untuk ASN memang ada tahapan-tahapannya, nanti yang kami ambil hanya dapat satu kesempatan. Bila kali ini tidak dipecat itu, kami berikan kesempatan, tapi kalau sudah dua kali, kami tidak akan menjamin (langsung pemecatan),” tegas mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
Masih menurut Totok, Banjarmasin termasuk kota yang tingkat peredaran narkoba sudah luar biasa, sehingga dampaknya sudah terasa dengan beredarnya berbagai jenis obat-obat psikotropika, sabu dan lainnya.
“Dampaknya pun bukan hanya memengaruhi pribadi pemakai, tapi juga lingkungan termasuk tempat bekerja,” tegas Totok.
BACA JUGA : Sempat Diamankan, Kapolresta Banjarmasin Akui Ada Oknum Lurah Ikut Tersandung Kasus Narkoba
Mantan pejabat Pemkab Hulu Sungai Selatan (HSS) ini berharap agar ASN dan tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Banjarmasin bisa menjadi contoh anti narkoba.
“Jadi tidak ada alasan, Kalau nggak tahan dengan tekanan atau beban berat pekerjaannya, ya harusnya nggak usah jadi ASN atau pejabat, mundur juga boleh kok,” ucap Totok.
Masih kata Totok, saat ini genderang perang terhadap narkoba sudah ditabuh Pemkot Banjarmasin, sehingga jika nanti terdapat ASN atau tenaga kontrak terbukti ikut bermain narkoba atau tersandung kasus itu, maka pemecatan adalah sanksinya.
BACA JUGA : Sikat Komplotan Pemain Baru Narkoba, Polresta Banjarmasin Sita 8 Kilogram Sabu Senilai Rp 11 miliar
“Lingkungan kerja Pemkot Banjarmasin sudah harus zero (bersih) dari narkoba. Jadi, tidak ada lagi ASN atau tenaga kontra yang pakai narkoba. Makanya, tahun depan, kami akan menjalankan program bebas narkoba, sehingga semua ASN akan tersentuh program ini,” pungkas Totok.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) Kota Banjarmasin, Kombes Pol Siswan Adi Pranoto mengungkapkan 80 persen peredaran narkoba di Indonesia melalui jalur laut.
BACA JUGA : Kasus Narkoba dan HIV/AIDS, Ini Catatan Anggota FPG DPRD Banjarmasin Sukhrowardi
“Untuk di Kota Banjarmasin, penggunaan obat-obatan zat psikotropika terbanyak adalah zenith, kemudian sabu dan lainnya,” papar Siswan.
Guna memerangi peredaran narkoba di Banjarmasin, Siswan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk pro aktif berkolaborasi. Termasuk, kalangan ASN dan tenaga kontrak di Pemkot Banjarmasin.
BACA JUGA : Ciduk Terduga Bandar Narkoba, Polresta Banjarmasin Amankan Sabu Senilai Rp 2 Miliar Lebih
“Kalau ada ASN atau tenaga kontrak yang memakai barang haram itu, bisa dilaporkan ke BNN. Jangan sampai gara-gara oknum itu membuat seluruh ASN tercemar. Yang kasihan itu anak-anak kita yang membaca informasi di media sosial berisi orangtuanya tersandung narkoba,” pungkas Siswan.
Foto : Humas SeSumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/10/13/asn-dan-tenaga-kontrak-terbukti-main-narkoba-kepala-bkd-kota-banjarmasin-sanksinya-langsung-pecat/
Menangkan Sengketa Yayasan Di PN Banharmasin, Pengacara: Para Tergugat Stop Mengatasnamakan Yayasan
DIDUGA menyelewengkan keuangan dan prosedur mengatasnamakan yayasan Istana Asuhan Yatim Rahmah AL-Asri, di Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan. Pengurus yang sudah tidak sah ini diminta berhenti melakukan perbuatan tersebut.
SENGKETA berawal ketika kepengurusan yayasan di bawah kepemimpinan Rahmah Linda, memecat pembina yayasan atas nama Habibah yang merupakan anak dari pemilik yayasan.
Habibah melalui kuasa hukumnya Arifin akhirnya menggugat pemecatan tersebut ke PN Banjarmasin, karena pemecatan dilakukan sepihak dan tidak memiliki dasar hukum kuat, hingga saat ini Habibah masih tercatat sebagai pembina yang sah dan namanya masih tercatat di akta yayasan yang didirikan pada 2014 lalu.
BACA: Sengketa Lahan di Purnasakti, PN Banjarmasin Gelar Sidang Pemeriksaan Setempat
“Terus terang, kami selaku Kuasa Hukum Pembina Yayasan (Penggugat) mendapat berita bahwa ada oknum dari para tergugat masih saja mengatasnamakan pengurus Yayasan Istana Asuhan Yatim Rahmah AL-Asri di Banjarmasin,” ucap pria yang biasa disapa Bung Ifin ini.
Pengacara dari kantor Arifin dan Fartners tersebut mengkhawatirkan kedepan ditemukan ada indikasi penyelewengan prosedur, penyelewengan keuangan, penyelewengan hukum, mengingat yayasan adalah sebuah badan hukum, terlebih sudah jelas dalam amar putusan juga disebut, menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad)
Menyatakan surat keputusan nomor : 005-YIAAYRA/10/20 yang menetapkan para tergugat dalam kepengurusan Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al-Asri, tertanggal 27 Oktober 2020 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karenanya harus dibatalkan.
BACA JUGA: Adu Dalil, Gugatan Yayasan Menaungi Universitas Achmad Yani Banjarmasin Diwarnai Saling Klaim
Perbuatan para tergugat sebagai hasil dari pembentukan dan penetapan pengurus yang tidak sah sebagaimana ditetapkan dalam akta pendirian Yayasan Nomor : 146 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Akta Pendirian Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al-Asri dan Undang-Undang Nomor. 28/2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16/2001 Tentang Yayasan tidak dibenarkan lagi melakukan aktivitas/kegiatan di lingkungan Yayasan
Atau mengatasnamakan pengurus yayasan, karena hal demikian bisa berpotensi merugikan banyak pihak termasuk donatur yayasan serta pemerintah setempat.
“Patuhi dan laksanakan putusan Hakim, semoga yayasan Rahmah Al-Asri kedepan lebih baik, punya SDM yang unggul dan menjadi manfaat bagi masyarakat sekitar,” harapnya.
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/10/15/menangkan-sengketa-yayasan-di-pn-banharmasin-pengacara-para-tergugat-stop-mengatasnamakan-yayasan/
Siapa Pengendali Politik di Indonesia?
Oleh: Stefanus Ama Bayo
DALAM semaraknya even Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2024, banyak orang mulai bertanya-tanya siapa sih pengendali politik di Indonesia.
HAL ini yang perlu untuk kita ketahui bersama bahwa di Indonesia dalam suasana pesta demokrasi menyambut Pilpres 2024 banyak oknum yang terlibat dalam penyusunan skenario Pilpres 2024. Kira-kira siapakah mereka dibalik layar itu? Penulis secara tegas menyampaikan bahwa kaum oligarki adalah salah satu dari penyusun skenario dan mereka-mereka itu adalah pengendali politik di Indonesia. Segelintir pengusaha kaya yang mengendalikan perpolitikan di Indonesia, baik langsung maupun di belakang layar.
Maka dari itu, penulis perlu memberikan pemahaman kepada kita semua apa itu pemilihan umum. Pemilihan umum adalah salah satu sarana demokrasi yang mempraktekan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat.
BACA : Bangun Kesadaran Politik, Uhaib Beber Kuatnya Cengkeraman Oligarki di Pesta Pilkada Kalsel
Pemerintahan negara terbentuk melalui adanya pemilihan umum, dan pemilihan berasal dari rakyat dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan demi kepentingan rakyat. Maka dari itu pemerintah perlu meninjau kembali dalam hali ini Presiden dan DPR untuk draft terbaru Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP dan membahas kembali pasal-pasal dalam RKUHP yang dianggap membatasi kehendak bebas dalam berpendapat.
BACA JUGA : Demokrasi Indonesia Dibajak Oligarki, Ketum Partai Ummat : Kita Lawan dan Basmi!
Dengan demikian masyarakat akan bertanya, di mana praktik nilai sila kelima Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Tidak ada lagi keadilan yang bisa dirasakan oleh seluruh masayarakat Indonesia tetapi hanya dirasakan oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan dan kepentingan lain. Selain dari kerja sama dalam menciptakan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Apakah Presiden dan DPR RI juga termasuk dalam oligarki? Bisa saja demikian jika mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan pribadi bukan demi kepentingan rakyat.
BACA JUGA : Teater Kekuasaan dan Persekutuan Kaum Oligarki
Anggota DPR perlu sadar akan tugas dan tanggung jawabnya menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Presiden perlu diingat bahwa dia sendiri dipilih oleh rakyat melalui pemilu dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintah dan juga kepala negara. Jadi, bukan sebagai pengendali politik yang bekerjasama dengan oligarki dalam mencapai tujuan yang terselubung di balik kekuasaanya.
BACA JUGA : Hanya Simbol Kedaulatan Rakyat, Demokrasi Indonesia Kini ‘Dibajak’ Oligarki
Dalam buku karya dosen FISIP Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Dr Muhammad Uhaib As’ad menyinggung soal kuatnya oligarki sebagai permodal pemilihan kepala daerah. Buku yang merupakan karya disertasi doktoral (S3) Uhaib As’ad saat menempuh studi saat menempuh studi doktoral di Universitas Brawijaya (UB) Malang itu berjudul Pilkada dan Tambang; Oligarki yang makin menguat, mengupas bagaimana para pemilik modal khusunya pengusaha tambang memodali para kandidat yang maju dipesta demokrasi.
BACA JUGA : Oligarki Kian Kuat Picu Konflik Sosial, Para Pakar di Dunia Suarakan Keprihatinan Bersama
Ini adalah sebuah praktik oligarki yang terus berkembang di Indonesia, di atas pemimpin masih ada pemimpin lagi yang berkuasa sebagai remot kontrol pelaksana harian para pemerintah. Indonesia tidak semudah itu untuk terlepas dari praktik-praktik oligarki. Hal ini berdasarr pengalaman Soeharto, ketika memimpin Indonesia selama 32 tahun telah mencontohkan hal demikian. Inilah yang membuat akhirnya politik uang (duitrokasi) akan membunuh demokrasi.
BACA JUGA : Pertegas Wilayah Kelola Rakyat, Robohkan Oligarki Kapitalistik
Demokrasi yang kita buat hanyalah formalitas, bukan substansi, karena menjadi ajang bagi para pemodal pilkada. Begitu kata Uhaib dalam bukunya yang dibeberkan di kalangan para penyimak. Maka, tidak mengherankan kalau masyarakat bertanya siapa pengendali politik di Indonesia? Jelas mereka yang memilki kepentingan dalam dunia bisnis. Para kaum oligarki sendirilah yang menjadi pengendali politik di Indonesia bukan pejabat publik.(jejakrekam)
Penulis adalah Mahasiswa FISIP Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhamad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/10/14/siapa-pengendali-politik-di-indonesia/
Perkelahian Antar Remaja Kembali Terjadi, Diduga Siswa SMKN 4 Banjarmasin
BANJARMASIN, klikkalsel.com – Perkelahian antar pelajar kembali terjadi di Banjarmasin. Kali ini terjadi di kawasan Jalan Sultan Adam Kecamatan Banjarmasin Utara, Jumat (14/10/2022).
Akibatnya, seorang pelajar yang diduga berinisial AN menderita patah gigi dan kejang-kejang setelah sempat di keroyok beberapa pelajar lain.
Menurut saksi mata, kejadian bermula saat dua orang pelajar dengan menggunakan sepeda motor melintas di kawasan tersebut. Mendadak mereka dipepet segerombolan pelajar lain dengan beberapa sepeda motor yang diduga telah membuntuti mereka sebelumnya.
Tanpa banyak bicara sekelompok remaja yang sebagain mengenakan seragam Pramuka tersebut langsung menyerang AN dengan tangan kosong dan helm. Akibat serangan bertubi-tubi tersebut korban sempat terjatuh dan mengalami kejang-kejang.
Baca Juga : Polisi Selidiki Tawuran Pelajar di Jalan Aes Nasution
Baca Juga : Tawuran Remaja Kembali Terjadi di Banjarmasin, Diduga dari Kelompok Pelajar
Melihat korban tersungkur, pelajar yang mengeroyok akhirnya kabur dan membubarkan diri. Sedangkan korban dibopong temannya dan warga yang melihat untuk menepi.
Tak selang lama beberapa kawan korban berdatangan ke lokasi kejadian hingga akhirnya membawa pulang korban.
Dari informasi dihimpun, korban merupakan salah satu pelajar di SMKN 4 Banjarmasin. Hal itu turut dibenarkan oleh salah seorang guru yang ditemui awak media di sekolah tersebut.
“Betul jika korban adalah siswa di sekolah ini (SMKN 4 Banjarmasin),” ujar Febriantoni, salah seorang guru SMKN 4 Banjarmasin.
Sedangkan untuk lawannya, ia mengaku belum mengetahui pasti dan masih mencari informasi terkait hal tersebut.
Sementara itu, Kapolsek Banjarmasin Utara, Kompol Agus Sugianto saat dihubungi membenarkan adanya perkelahian antar remaja tersebut.
Saat ini pihaknya sudah mendatangi sekolah dan lokasi kejadian untuk mengumpulkan keterangan dan saksi-saksi.
“Sudah, anggota sudah cek ke lapangan dan ke sekolah yang diduga menjadi asal para pelajar ini,” ucap Kapolsek melalui sambungan telpon. (David)
Editor: Abadi
Sumber Utama : https://klikkalsel.com/perkelahian-antar-remaja-kembali-terjadi-diduga-siswa-smkn-4-banjarmasin/
BPKPAD Banjarmasin Sosialisasikan Pajak BPHTB Secara Online
BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pemko Banjarmasin melalui Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin menggelar sosialisasi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.
Sosialisasi yang dilakukan tidak lain sebagai upaya BPKPAD untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak BPHTB.
Dimana didalam sosialisasi tersebut mengemukakan kemajuan teknologi digital, agar mempermudah masyarakat untuk membayarkan pajak BPHTB yakni dengan sistem online.
Disampaikan Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina, bahwa sosialisasi ini dilakukan agar menghilangkan segala macam kecurigaan dan lainnya dalam proses administrasi.
Baca Juga : Penerimaan Pajak Daerah Banjarmasin 86,22 Persen
Baca Juga : Sudah 5 Tahun Tunggakan Pajak Parkir Duta Mall Sebesar Rp 1,7 Miliar Belum Juga Lunas
Untuk itu cara yang dilakukan yakni dengan sistem transaksi pembayaran pajak secara online. Hal ini juga tentu sejalan dengan dukungan Pemko Banjarmasin terhadap literasi digital dan transaksi non tunai.
“Kota Banjarmasin sebagai salah satu kota yang mengandalkan sektor perdagangan dan jasa. Tentu hal ini akan sangat membantu,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Banjarmasin, Edy Wibobo mengatakan transaksi pajak melalui digitalisasi ini terus gencar disosialisikan agar masyarakat khususnya pengusaha bisa memanfaatkan layanan transaksi yang lebih mudah.
“Kita tidak bisa memungkiri masih banyak masyarakat yang belum paham digitalisasi,” ujarnya.
Meski demikian saat ini pihaknya terus melakukan pembenahan sektor pajak. Baik itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Reklame, Parkir, BPHTB, Hotel, Tempat Hiburan dan lainnya dengan harapan bisa mengoptimalkan PAD sehingga target terpenuhi.
Dimana BPKPAD diberi target PAD dari jenis pajak BPHTB sebesar Rp 36 miliar, namun Perubahan target tersebut meningkat dengan penambahan sebesar Rp 4 miliar menjadi Rp 40 miliar.
“Dengan ada sosialisasi ini ada potensi-potensi lain yang akan kita kejar untuk memenuhi target PAD dari sektor pajak,” pungkasnya.(fachrul)
Sumber Utama : https://klikkalsel.com/bpkpad-banjarmasin-sosialisasikan-pajak-bphtb-secara-online/
KRONOLOGI Irjen Teddy Ditangkap Jual Barbuk Narkoba: Minta Sabu ke Kapolres, 5 Kg Ditukar Tawas, Dijual ke Bandar Perempuan
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa diduga menukar 5 kilogram barang bukti sabu dengan tawas. Barang bukti itu kemudian dijual kepada seorang pengedar narkoba bernama Linda Pujiastuti.
Berdasar informasi yang beredar, Irjen Teddy saat menjabat Kapolda Sumatera Barat memerintahkan penukaran barang bukti itu kepada Kapolres Bukit Tinggi AKBP Doddy Prawira Negara. Irjen Teddy kemudian memerintahkan kembali Doddy untuk menjual 2 kilogram sabu kepada Linda.
Merujuk sumber informasi yang sama, disebutkan 2 kilogram sabu itu dijual seharga SGD 241.000 atau setara Rp 300 juta. Uang tersebut kemudian diserahkan AKBP Doddy kepada Irjen Teddy.
Polda Metro Jaya dikabarkan turut menyita sisa sabu yang belum terjual di rumah Irjen Doddy. Barang bukti itu berjumlah sekitar 2 kilogram.
Baca juga : Perjuangan Peserta untuk Tampil di Lomba Tahfidz dan Tilawah MTQ Nasional XXIXSuara.com -jaringan Kanalkalimantan.com, telah mencoba mengonfirmasi informasi ini kepada Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono. Namun, hingga kekinian yang bersangkutan belum memberi jawaban.
Sementara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat jumpa pers Jum’at (14/10/2022) sore tadi, menyebut pihaknya telah menerima informasi terkait dugaan jual beli sabu yang dilakukan Teddy.
“Saya kira dugaan keterlibatan yang bersangkutan menjual kita sudah mendapatkan,” kata Listyo di Gedung Rupatama Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (14/10/2022) sore.
Positif Narkoba
Sebelumnya, Polri membenarkan jika Irjen Teddy Minahasa positif mengkonsumsi narkoba. Hal ini berdasar hasil tes urine, darah, dan rambut.
“Ya dari urine, darah, rambut pakai laboratorium,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jum’at.
Baca juga : Kapolri Marah, Irjen Teddy Minahasa Terlibat Narkoba, Sudah Ditahan!
Jual 5 Kg Sabu
Berdasar informasi yang beredar, Teddy disebut menjual barang bukti narkoba jenis sabu seberat 5 kilogram. Barang bukti itu merupakan hasil pengungkapan kasus sabu seberat 41,4 kilogram di wilayah Sumatera Barat.
Merujuk informasi yang beredar, saat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat Teddy meminta barang bukti 10 kilogram sabu kepada Kapolres. Dia lalu menjual 5 kilogram kepada seorang mami.
Kapolri : Terlibat Narkoba, Sudah Ditahan!
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Irjen Pol Teddy Minahasa memang benar terjerat kasus jual beli narkoba.
Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo mengungkapkan, Irjen Teddy Minahasa yang sudah ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur, sudah diperiksa dan ditahan.
“Irjen TM sudah ditempatkan di tempat khusus,” kata Kapolri.
Baca juga : BREAKING NEWS. Brigjen Andi Rian Kini Jabat Kapolda Kalsel
Listyo benar-benar marah terhadap kasus tersebut. Sebab, dia mengakui sudah berkali-kali memberi arahan kepada jajarannya agar tidak terlibat masalah narkoba.
“Sudah berkali-kali saya sampaikan kepada seluruh jajaran, bahwa tidak ada yang bermain-main dengan masalah narkoba. Yang namanya narkoba harus betul-betul diberantas. Dan saya sudah sampaikan, bahwa siapa pun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti ditindak tegas,” kata Kapolri.
Kronologi penangkapan Irjen Teddy Minahasa.
“Beberapa hari lalu, Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan jaringan gelap perdagangan narkoba. Awalnya dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan tiga orang pelaku,” kata dia.
Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata mengarah dan melibatkan anggota Polri berpangkat brigadir kepala, komisaris.
Baca juga : Irjen Teddy Minahasa Minta Setoran 10 Kg dari Kapolres, Dijual 5 Kg ke Mami
“Jabatan kapolsek,” kata dia.
Atas dasar tersebut, Kapolri Jenderal Listyo meminta kasus itu dikembangkan. Penyelidikan lantas mengarah ke seorang pengedar sabu yang berkaitan dengan personel Polri berpangkat AKBP.
“AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi,” sebutnya.
Selanjutnya, setelah memeriksa mantan Kapolres Bukit Tinggi, ternyata jejak perdagangan narkoba itu mengarah ke Irjen Teddy Minahasa yang baru empat hari menjabat Kapolda Jatim.
“Atas dasar tersebut, kemarin, saya minta Kadiv Propam Mabes Polri untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen TM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar, dinyatakan Irjen TM dinyatakan pelanggar, dan ada penempatan khusus,” tegasnya.
Kapolri selanjutnya memerintahkan agar Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono segera melaksanakan pemeriksaan etik.
“Nanti akan diancam hukuman pemecatan tidak hormat. Selain itu, saya juga minta Polda Metro Jaya meneruskan penanganan pidananya. Saya minta siapa pun itu, apakah masyarakat sipil, atau Polri, bahkan Irjen TM sekali pun, saya minta usut tuntas,” tegas Kapolri.
Irjen Teddy Minahasa Minta Setoran 10 Kg Sabu dari Kapolres
Sebelumnya, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa dikabarkan menjual barang bukti narkoba jenis sabu seberat 5 kilogram. Barang bukti itu merupakan hasil pengungkapan kasus sabu seberat 41,4 kilogram di wilayah Sumatera Barat.
Berdasar informasi yang beredar, saat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat Teddy meminta barang bukti sabu 10 kilogram itu kepada Kapolres. Dia lalu menjual 5 kilogram kepada seorang mami.
Tak hanya menjual, Teddy dikabarkan juga positif mengonsumsi sabu.
Diketahui, Teddy baru saja ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Nico Afinta. Dia sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat.
Jum’at (14/10/2022) siang, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengumpulkan seluruh pejabat utama Polri, Kapolda, hingga Kapolres di Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka dikumpulkan untuk mendengarkan langsung arahan darinya.
Baca juga : Tilawah Anak-Anak dan Remaja, Kafilah Bengkulu Ngaku Nervous Saat Tampil
Diduga Sudah Lama Jadi Pengguna Narkoba
Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menduga Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa tidak hanya sebagai pengguna narkoba. Melainkan diduga memiliki hubungan dengan jaringan pengedar narkoba.
“Kalau jenderal ya saya rasa bukan hanya pengguna, pasti terkait atau mengetahui adanya jaringan ini. Dia kan pasti mendapat suplai barang itu kalau dia jenderal,” ungkap Sugeng saat dihubungi, Jumat (14/10/2022).
Sugeng mengklaim IPW telah lama mendengar isu Teddy sebagai pengguna narkoba. Dia tak menyangka isu tersebut ternyata benar adanya.
“Pernah dengar isu, ternyata itu jadi kenyataan. Karena seorang pengguna narkoba itu ketergantungan,” bebernya.
Atas hal itu, IPW mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini. Termasuk mendalami keterlibatan Teddy dengan sindikat jaringan pengedar narkoba.
“Iya lah kita minta didalami, ini serius,” ujarnya. (Suara.com)
Editor : kk
Kapolri Marah, Irjen Teddy Minahasa Terlibat Narkoba, Sudah Ditahan!
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Inspektur Jenderal Teddy Minahasa memang benar terjerat kasus jual-beli narkoba.
Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo mengungkapkan, Irjen Teddy Minahasa yang sudah ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur, sudah diperiksa dan ditahan.
“Irjen TM sudah ditempatkan di tempat khusus,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat konferensi pers, Jumat (14/10/2022).
Listyo benar-benar marah terhadap kasus tersebut. Sebab, dia mengakui sudah berkali-kali memberi arahan kepada jajarannya agar tidak terlibat masalah narkoba.
Baca juga : Irjen Teddy Minahasa Minta Setoran 10 Kg dari Kapolres, Dijual 5 Kg ke Mami
“Sudah berkali-kali saya sampaikan kepada seluruh jajaran, bahwa tidak ada yang bermain-main dengan masalah narkoba. Yang namanya narkoba harus betul-betul diberantas. Dan saya sudah sampaikan, bahwa siapa pun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti ditindak tegas,” kata Kapolri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan kronologi penangkapan Irjen Teddy Minahasa.
“Beberapa hari lalu, Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan jaringan gelap perdagangan narkoba. Awalnya dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan tiga orang pelaku,” kata dia.
Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata mengarah dan melibatkan anggota Polri berpangkat brigadir kepala, komisaris.
“Jabatan kapolsek,” kata dia.
Atas dasar tersebut, Kapolri Jenderal Listyo meminta kasus itu dikembangkan. Penyelidikan lantas mengarah ke seorang pengedar sabu yang berkaitan dengan personel Polri berpangkat AKBP.
“AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi.”
Selanjutnya, setelah memeriksa mantan Kapolres Bukit Tinggi, ternyata jejak perdagangan narkoba itu mengarah ke Irjen Teddy Minahasa yang kekinian masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat.
“Atas dasar tersebut, kemarin, saya minta Kadiv Propam Mabes Polri untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen TM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar, dinyatakan Irjen TM dinyatakan terlanggar, dan ada penempatan khusus,” tegasnya.
Kapolri Jenderal Listyo selanjutnya memerintahkan agar Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono segera melaksanakan pemeriksaan etik.
“Nanti akan diancam hukuman pemecatan tidak hormat. Selain itu, saya juga minta Polda Metro Jaya meneruskan penanganan pidananya. Saya minta siapa pun itu, apakah masyarakat sipil, atau Polri, bahkan Irjen TM sekali pun, saya minta usut tuntas,” tegas Kapolri.
Irjen Teddy Minahasa Minta Setoran 10 Kg Sabu dari Kapolres.
Baca juga : Emak-emak Pencuri Modus Pesanan Barang Banyak, Dibekuk Polisi Sikat Tas Berisi Uang
Sebelumnya dikabarkan, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa dikabarkan menjual barang bukti narkoba jenis sabu seberat 5 kilogram. Barang bukti itu merupakan hasil pengungkapan kasus sabu seberat 41,4 kilogram di wilayah Sumatera Barat.
Berdasar informasi yang beredar, saat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat Teddy meminta barang bukti sabu 10 kilogram itu kepada Kapolres. Dia lalu menjual 5 kilogram kepada seorang mami.
Tak hanya menjual, Teddy dikabarkan juga positif mengonsumsi sabu.
Hingga kekinian kabar tersebut belum terkonfirmasi dari pihak Polri. Rencananya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan membeberkan kasus ini sore nanti.
“Sore ini akan disampaikan rilis oleh Bapak Kapolri,” singkat Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (14/10/2022).
Kabar penangkapan Teddy pertama kali diungkap oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Dia menyebut yang bersangkutan ditangkap terkait kasus narkoba.
Baca juga : Sabu hingga Jamu Ilegal Dimusnahkan Jajaran Kejari Banjar
“Diduga benar. Kalau nggak salah narkoba,” kata Sahroni saat dikonfirmasi, Jumat (14/10/2022).
Diketahui, Teddy baru saja ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Nico Afinta. Dia sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat.
Siang tadi, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengumpulkan seluruh pejabat utama Polri, Kapolda, hingga Kapolres di Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka dikumpulkan untuk mendengarkan langsung arahan darinya.
Diduga Sudah Lama Jadi Pengguna Narkoba
Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menduga Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa tidak hanya sebagai pengguna narkoba. Melainkan diduga memiliki hubungan dengan jaringan pengedar narkoba.
“Kalau Jenderal ya saya rasa bukan hanya pengguna, pasti terkait atau mengetahui adanya jaringan ini. Dia kan pasti mendapat sulpai barang itu kalau dia jenderal,” ungkap Sugeng saat dihubungi, Jumat (14/10/2022).
Sugeng mengklaim IPW telah lama mendengar isu Teddy sebagai pengguna narkoba. Dia tak menyangka isu tersebut ternyata benar adanya.
Baca juga : Paman Birin Lepas Wapres Maruf Amin Saat Meninggalkan Bumi Lambung Mangkurat
“Pernah dengar isu, ternyata itu jadi kenyataan. Karena seorang pengguna narkoba itu ketergantungan,” bebernya.
Atas hal itu, IPW mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini. Termasuk mendalami keterlibatan Teddy dengan sindikat jaringan pengedar narkoba.
“Iya lah kita minta didalami, ini serius,” ujarnya. (Suara.com)
Editor : kk
Sumber Utama : https://www.kanalkalimantan.com/kapolri-marah-irjen-teddy-minahasa-terlibat-narkoba-sudah-ditahan/
BREAKING NEWS. Brigjen Andi Rian Kini Jabat Kapolda Kalsel
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan TR mutasi terbaru sejumlah Kapolda. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian, yang sebelumnya jadi tim penyidik kasus Sambo, diangkat menjadi Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel).
“Brigjen Pol Andi Rian R Djajadi SIK MH NRP 6808523 Dirtipidum Bareskrim Polri Diangkat Dalam Jabatan Baru Sebagai Kapolda Kalsel,” bunyi TR terbaru Kapolri, Jumat (14/10/2022).
Sementara itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jemen Ops Itwasum Polri.
Baca juga : Perjuangan Peserta untuk Tampil di Lomba Tahfidz dan Tilawah MTQ Nasional XXIXSebelumnya, Kapolri juga sudah membatalkan TR Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa yang terjerat kasus narkoba. Sedianya, Irjen Teddy menjadi Kapolda Jatim. Kapolda Jatim kini diisi oleh Irjen Toni Harmanto.
“TTK Irjen Pol Drs. Toni Harmanto MH NRP 65100566 Kapolda Sumsel Diangkat dalam Jabatan Baru Sebagai Kapolda Jatim TTK,” bunyi TR tersebut.(Kanalkalimantan.com/kk)
Reporter : kk
Editor : cell
Sumber Utama : https://www.kanalkalimantan.com/breaking-news-brigjen-andi-rian-kini-jabat-kapolda-kalsel/
Baru 4 Hari Menjabat, Kapolda Jatim Teddy Minahasa Diciduk Diduga Terlibat Narkoba, Punya Kekayaan Rp 29,9 Miliar
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Nama Irjen Pol Teddy Minahasa kembali menjadi sorotan publik pada Jumat (14/10/2022). Pasalnya Kapolda Jawa Timur yang baru menjabat empat hari lalu itu diisukan ditangkap Divisi Propam akibat kasus narkoba.
Isu ini semula diembuskan oleh Anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Namun sampai artikel ini ditulis belum ada rilis resmi Polri mengenai penangkapan Teddy tersebut.
Kendati demikian, sosok yang menggantikan Irjen Pol Nico Afinta itu jelas menjadi sorotan, termasuk perihal harta kekayaannya yang memang sempat membuat publik tercengang.
Bagaimana tidak? Sebab Teddy dilaporkan memiliki harta yang jauh melampaui kekayaan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang secara kepangkatan berada dua tingkat di atasnya.
Baca juga : Si Kembar Rahman Rohim dari Kalbar Tampil di Cabang Lomba Syarhil Qur’an MTQ Nasional XXIX Kalsel
Mengutip situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Teddy melaporkan kekayaannya pada tahun 2021.
Disebutkan Teddy mempunyai total kekayaan mencapai Rp 29,9 miliar, sementara Kapolri sendiri hanya mempunyai harta kekayaan sebesar Rp 9,2 miliar.
Sebagian besar kekayaan tersebut berupa aset properti dengan nilai total mencapai Rp 25,8 miliar. Tak tanggung-tanggung, aset kekayaan mantan Kapolda Sumatera Barat itu ada dalam bentuk tanah dan bangunan yang tersebar di 53 lokasi.
Yang terbanyak, tanah dan bangunan ini tersebar di Kabupaten/Kota Pasuruan Jawa Timur. Lalu aset tanah dan bangunannya juga ditemukan di Kabupaten/Kota Pandeglang Banten, Kabupaten/Kota Pesawaran Lampung, serta Kabupaten/Kota Malang Jawa Timur. Seluruh kekayaan tanah dan bangunannya ini diklaim sebagai hasil sendiri.
Baca juga : Emak-emak Pencuri Modus Pesanan Barang Banyak, Dibekuk Polisi Sikat Tas Berisi Uang
Beberapa di antaranya seperti:
1. Tanah dan bangunan dengan luas 568 m2/200 m2 yang berada di Kabupaten/Kota Malang, hasil sendiri Rp 4.234.440.000
2. Tanah dengan luas 4.6000 m2 yang berada di Kabupaten/Kota Pesawaran, hasil sendiri Rp 2.300.000.000
3. Tanah dengan luas 2.035 m2 yang berada di Kabupaten/Kota Pasuruan, hasil sendiri Rp 700.000.000
4.Tanah dengan luas 5.350 m2 yang berada di Kabupaten/Kota Pandeglang, Banten.
Tanah tersebut merupakan hasil sendiri dengan rincian harga sebesar 350.000.000.
Selain itu, Teddy juga melaporkan sejumlah harta bergerak yang ia miliki. Misalnya mobil Jeep Wrangler tahun 2016 senilai Rp750 juta, lalu mobil Toyota FJ 55 tahun 1970 senilai Rp75 juta, Toyota Land Cruiser HDJ 80R tahun 1996 senilai Rp600 juta, dan motor Harley Davidson Solo 2014 senilai Rp650 juta.
Baca juga : Sabu hingga Jamu Ilegal Dimusnahkan Jajaran Kejari Banjar
Harta bergerak lain yang Teddy miliki adalah uang Rp500 juta dan surat berharga senilai Rp62,5 juta. Teddy juga memiliki kas dan setara kas lain senilai Rp1,5 miliar. Sang jenderal polisi juga tak memiliki utang sehingga total keseluruhan hartanya adalah Rp29,9 miliar.
IPW Soal Penangkapan Teddy Minahasa
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso ikut angkat bicara soal isu penangkapan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Teddy Minahasa, diduga akibat narkoba.
Sugeng menduga sekelas jenderal polisi mungkin tidak bertindak sebagai pengguna obat terlarang. “Pasti terkait atau mengetahui adanya jaringan ini. Dia kan pasti mendapat suplai barang itu kalau dia jenderal,” jelas Sugeng, Jumat (14/10/2022).
Sugeng juga mengakui sudah lama mendengar isu Teddy sebagai pengguna narkoba. “Pernah dengar isu, ternyata itu jadi kenyataan. Karena seorang pengguna narkoba itu ketergantungan,” ucapnya menambahkan. (Suara.com)
Editor : kk
Klik 2024 pertarungan Ideologi PANCASILA vs Ideologi Khilafah versi ormas terlarang !!!!!
Juga klik Sukseskan MTQ ke-29 , 10-19 Oktober 2022 di KalSel
Klik BLUNDER atau apa ?
Klik juga MAHSA AMINI & Politik Identitas di Indonesia .... !!!
Klik Ganjar "MELAWAN" Anies ???!!!???
Klik Peran "Mantan kader GOLKAR" tentukan Anies jadi CAPRES
Kaitan dengan mantan kader golkar klik disini
Klik juga "Pander Wara" (Ngomong Doang), gugat ibukota ke Banjarbaru, malah Gugatan dicabut duluan ??!!??
Bukti UAS selalu di Undang di birokrasi KalSel :
- https://apahabar.com/2020/03/tablig-akbar-di-hari-jadi-banjarbaru-pemkot-undang-uas-dan-guru-zuhdi/
- https://apahabar.com/2022/09/uas-ke-banjarmasin-harapan-harjad-ke-496/
- https://www.beritapembaruan.id/2021/11/tiga-tahun-penantian-akhirnya-dai.html
- Video Ustadz Abdul Somad Anti NKRI & Dukung Khilafah, Pengurus HTI Riau
- Ustadz Abdul Somad hina salib kristen
Klik Politik Lagi ???!!!
Juga klik MUSUH Republik Islam Iran & Republik Indonesia "Sama", yaitu "HOAX"
Klik Fokus untuk Daerah Sendiri, karena daerah menjadi Baik dan Benar maka Negarapun menjadi BENAR
KLIK juga Belum 2024 "Sudah Panas", Rakyat Indonesia wajib "MIKIR"
Klik Memahami "Masalah" di KalSel
Juga Klik Turun Gunung atau ???
Klik BJORKA dianggap "PAHLAWAN" atau "PENJAHAT" ..???!!!
Klik 12 September 2022 DEMO bawa-bawa nama Rakyat ???!!!
Juga Klik DEMO bela Rakyat atau BELA para MAFIA ???!!!
Klik juga Indonesia kembali "BERJAYA", masa Jokowi lagi ??
Klik Tuntutan RAKYAT ??? atau Tuntutan yang ditunggangi para MAFIA !!!!!
Juga Klik Pengertian Istilah Baby boomers, X, Y, Z, dan Alpha
Klik juga BERSYUKUR kepada TUHAN SANG MAHA SEGALANYA, Emang yang DEMO sudah BERSYUKUR ???!!!
Klik PAHAMI baru EKSEKUSI !!!!!
Klik juga KACAU atau Apa ??!!
Klik Sayap-Sayap Patah pro DENSUS 88 atau Anda Bela Teroris berbaju Agama !!??
Klik Mahasiswa DEMO terus ??!!! Memang punya SOLUSI?? atau Malah bikin rakyat tambah sengsara !!!!!
KLIK juga KalSel dalam Berita
Juga KLIK Kadrun itu Susah "Move On", Joget pun "SALAH"
Klik ISTANA NEGARA 17an "Ojo dibandingke" VIRAL
Klik Jangan BACA !!!
KLIK di Amien Rais bilang "Gangguan Kejiwaan", ternyata Anaknya "Gangguan Jiwa", benarkah ??!!
Klik Kenapa Pilih Ganjar ?!!!?
Klik Masih tentang ACT dan PKS, MANULIFE hingga BUMN serta Dana CSR
Klik juga ACT & PKS, Ustadz Bechi dan Gubernur Rasa Presiden !!!
Klik juga Mahasiswa "Bela Rakyat" atau "Bela Cukong yang membacking Mahasiswa" ..??!!!
Klik ACT (Aksi Cepat Tanggap) "TERBONGKAR" , VIRAL #JanganPercayaACT
Klik juga VIRAL : Gabung PKS "HARAM" bagi GP Ansor !!!
Klik Super Hero Indonesia "Damaikan Dunia" !!!
Klik LITERASI , apa sih artinya ??
Klik Indonesia & Ukraina : Pertemuan tete-a-tete atau empat mata
Silahkan klik Warga KalSel di "Waluhi OLIGARKI Daerah" atau Oligarki Pusat ?!!!
Klik Jejak Anies dan Intoleransi yang BERBAHAYA untuk Indonesia
Klik juga : Dunia HEBOH ... !!!
Silahkan klik Benturkan Agama !!! buat Cebong dan Kampret Berkelahi dan KADRUN Berjaya !!!
Klik RIBUT
klik juga "VIRAL" Film Lady Of Heaven dan VERSI LONDON (Syi'ah London, Sunni AS, HTI London Dll)
KELEBIHAN Bayar ?? VS Korupsi ... !!!
Klik juga Saatnya Pakai Akal SEHAT, Bukan Pake Kata DUNGU !!!!!!
Klik juga 2024 saatnya seluruh warga Banua Banjar KalSel turun memberikan suara !!!
Klik juga Politisisasi Agama menghasilkan HOAX yang Terpercaya !!!
Warga Banua Banjar 2024 pengen yang Baru di parlemen KalSel !!!!
Foto-foto BEM SI (Badan Executive Mahasiswa Seluruh Indonesia) dan simpatisannya ??!!??
DAYAK VIRAL : #MaafBolehSajaProsesHukumTetapBerjalan !!!!!
Benang Merah DEMO di KalSel !!!
Silahkan klik ini juga : "Operasi
Doktrin Terorisme ukhti FPI" : Muhammad Uhaib As’ad Ketua KAMI Kal-Sel
sebut Rezim Sekarang "Tidak Berbeda" dengan Rezim ORBA ?!!!
Sebagai pelengkap klik ini juga ya : Fraksi PKS & Demokrat "Jangan Buang Badan" - DEMO : Muhammad Uhaib As’ad , Ahdiat Zairullah hingga Rocky Gerung
Info tambahan Klik juga Ade Armando Doa Kebaikan Untukmu : Cuci Otak "Anak Muda" akhirnya apapun SALAH tanpa AKHLAK
yang ini klik Saatnya PERCAYA TUHAN dan Jokowi !!! Demo 11 April 2022, MAHASISWA atau MAHASEWA ??!!!
klik juga ini Demo 11 APRIL : Ustadz Ormas Terlarang HTI di "SANJUNG" di KalSel, ini buktinya !!! Benarkah kader Ormas Terlarang HTI !!!
klik juga ini #JanganMaudiWALUHi
juga ini Foto-foto BEM SI (Badan Executive Mahasiswa Seluruh Indonesia) dan simpatisannya ??!!??
yang ini juga klik #JokowiSelaluSALAH
Jangan lupa klik ini juga Mengenal Wakil Rakyat KALSEL dan Kota Banjarmasin 2019-2024
serta klik ini 2024 : Saatnya Partai baru SUKSES di KalSel hingga Indonesia !!!
https://gusdurian.net/pernyataan-sikap-jaringan-gusdurian-mengutuk-segala-bentuk-kekerasan/
Klik juga videonya dilink dibawah ini :BONGKAR OTAK DALANG AKSI 11 APRIL
Di bantu share agar masyarakat tidak ikut ikutan🙏🙏 Salam Indonesia Damai
Re-post by MigoBerita / Sabtu/15102022/11.48Wita/Bjm