Migo Berita - Banjarmasin - IRONIS : Rencana revitalisasi Pasar Batuah Cuma 6,5 Milyar LAMBAT, bikin Film 6,8 Milyar CEPAT. Dana pembantuan Kementerian Perdagangan untuk rencana revitalisasi Pasar Batuah senilai Rp 3,5 miliar ditambah dana pendampingan yang bersumber pada APBD Banjarmasin 2022 digelontorkan Pemkot Banjarmasin sebesar Rp 3 miliar jadi Total 6,5 milyar dan ini LAMBAT terealisasi, sedangkan untuk pembuatan Film sangat CEPAT dana 6,8 milyar bisa terealisasi atau detailnya dalam mata anggaran yang berada di pos Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Banjarmasin dari APBD Perubahan 2022 itu ternyata mencapai Rp 6.887.571.800. WOWWWW.... Agar tidak gagal paham,baca hingga tuntas berbagai artikel yang telah kita kumpulkan. Selamat Membaca.....

Warga Tetap Menolak Digusur, Pemkot Banjarmasin Pilih Jalur Hukum Selesaikan Sengketa Pasar Batuah

KALAH di tingkat pertama, warga Kampung Batuah Muhammad Syahrian Noor dan Bahrul Ilmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) TUN Jakarta guna menguji putusan PTUN Banjarmasin Nomor 13/G/2022/PTUN.BJM.

MELALUI kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kalsel, sebagai terbanding dalam upaya banding warga Kampung Batuah adalah Walikota Banjarmasin Ibnu Sina.

Perkara ini pun telah diregister PT TUN Jakarta Nomor 268/B/2022/PT.TUN.JKT. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini adalah Nurman Sutrisno (hakim ketua) dengan dua hakim anggota; HM Arif Nurdu’a dan Budhi Hasrul.

Berdasar penelusuran informasi detail perkara di laman PTUN Banjarmasin, permohonan banding diajukan kedua pembanding termasuk memori banding pada Jumat (23/9/2022) lalu ke PT TUN Jakarta.

BACA : Jangan Mengulang ‘Kegagalan’ Revitalisasi Pasar Batuah di Rencana Bangun Terminal Tipe C Trisakti

Hingga dalam laman PTUN Banjarmasin disebutkan bahwa PT TUN Jakarta telah mengeluarkan putusan banding atas perkara gugatan warga Kampung Batuah versus Walikota Banjarmasin.

Apakah salinan putusan banding PT TUN Banjarmasin sudah diterima para pembanding? Sekretaris LBH Ansor Kalsel Yusuf Ramadhan mengaku belum menerima putusan banding tersebut.

“Kami belum menerima. Apakah sudah ada putusan banding terkait gugatan klien kami. Sebab, warga Kampung Batuah tetap menolak untuk digusur demi dalih apapun,” ucap Yusuf Ramadhan kepada jejakrekam.com, Senin (21/11/2022).

Sebelumnya, Sekda Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman mengatakan pihaknya lebih memilih menyelesaikan konflik kepemilikan lahan dengan warga Batuah di tengah gagalnya rencana revitalisasi Pasar Batuah ke jalur hukum.

“Sebelumnya, komisioner mediator Komnas HAM (Hairansyah) pernah datang ke Pemkot Banjarmasin menanyakan hal itu, sebelum ada pergantian anggota Komnas HAM. Yang pasti, kami sudah sepakat untuk menyelesaikan secara hukum,” ucap Ikhsan Budiman.

Saat ini, Pemkot Banjarmasin hanya ingin merealisasikan program pengamanan aset, usai dana pembantuan Kementerian Perdagangan untuk rencana revitalisasi Pasar Batuah senilai Rp 3,5 miliar itu dikabarkan telah hangus, karena telah melampaui batas waktu 6 bulan.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi PDI Perjuangan, Tugiatno menegaskan dirinya tetap berikhtiar maksimal guna memperjuangkan nasib warga Kampung Batuah.

Bahkan, menurut dia, sebelum terbitnya SK Walikota Banjarmasin Nomor 108 Tahun 2022 tentang Program Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Tahun 2022, tanggal 7 Januari 2022, sudah ditegaskan adanya penolakan dari warga Kampung Batuah.

“Saya bahkan berangkat ke Jakarta menemui pejabat Kementerian Perdagangan. Jelas, saya membawa suara penolakan dari warga Kampung Batuah. Silakan tanya ke Tezar (maksudnya Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar),” ucap Tugiatno kepada jejakrekam.com, Senin (21/11/2022).

Menurut dia, sebenarnya dana pendampingan yang bersumber pada APBD Banjarmasin 2022 digelontorkan Pemkot Banjarmasin sebesar Rp 3 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp 6,5 miliar untuk menggolkan rencana revitalisasi Pasar Batuah.

“Awalnya, sebenarnya hanya rehabilitasi pasar sejumput di kawasan Kampung Batuah, bukan membangun pasar baru yang diklaim sebagai pasar sehat yang jadi percontohan di Kalsel. Ternyata, rencana ini justru ingin menggusur pemukiman warga yang berada 80 persen di RT 11 dan RT 12 Kelurahan Kuripan,” kata Tugiatno.

Sekretaris DPC PDIP Kota Banjarmasin ini menegaskan dirinya tetap menolak penggusuran pemukiman warga Kampung Batuah, demi berdalih membangun pasar sehat hingga mendapat dana pembantuan dari Kementerian Perdagangan.

“Kampung Batuah merupakan pemukiman lama warga di sana. Makanya, saya terkejut ketika ternyata rencana awal berubah, bukan model rehab seperti Pasar Ksatrian, ternyata malah menggusur pemukiman warga,” beber Tugiatno.

Menurut dia, gagal dengan rencana revitalisasi Pasar Batuah, ternyata Pemkot Banjarmasin kini memainkan strategi baru lewat program pengamanan aset.

“Modelnya sama saja, tetap ingin menggusur pemukiman warga Kampung Batuah. Ini jelas saya tolak,” pungkas Tugiatno.

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/11/22/warga-tetap-menolak-digusur-pemkot-banjarmasin-pilih-jalur-hukum-selesaikan-sengketa-pasar-batuah/

DPRD Banjarmasin Hanya Beri Sanksi Moral, Film Jendela Seribu Sungai Ternyata Berbiaya Rp 6,8 Miliar

RIBUT-ribut soal anggaran gede pembuatan film berjudul Jendela Seribu Sungai (JSS), ternyata angkanya justru jauh besar dari informasi yang beredar belakangan ini.

DALAM mata anggaran yang berada di pos Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Banjarmasin dari APBD Perubahan 2022 itu ternyata mencapai Rp 6.887.571.800 atau segede Rp 6,8 miliar lebih.

Nama pos anggaran itu adalah penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun, dari keterangannya dikasih nama anggaran film Jendela Seribu Sungai (JSS).

Kenapa pagu anggaran sebesar itu yang bersumber dari APBD Banjarmasin Perubahan 2022 tak pernah dilelang terbuka di LPSE Banjarmasin?

Nah, jika dibandingkan dengan proyek serupa dengan mata anggaran jasa pembuatan film islami milik Pemprov Kalsel melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilelang terbuka di LPSE Provinsi dengan nilai Rp 5.835.104.822.

Hingga proyek penggarapan film berjudul Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dimenangkan oleh PT Expressa Pariwara Media dengan harga terkoreksi sebesar Rp 4.974.132.000. Dana ini bersumber dari APBD Provinsi Kalsel tahun anggaran 2022.

BACA : Ongkos Bikin Film Jendela Seribu Sungai Rp 6 Miliar di APBD, DPRD Kota Banjarmasin Malah Tak Tahu

“Berdasar keterangan dari Kepala Disbudporapar Kota Banjarmasin (Iwan Fitriady) dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, bahwa itu termasuk lelang pengecualian berdasar Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021, sehingga tidak dilelang di LPSE,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Awan Subarkah kepada jejakrekam.com, usai RDP dengan Kepala Disbudporapar Kota Banjarmasin, Selasa (22/11/2022).

Menurut Awan Subarkah, film berbiaya mahal segede Rp 6,8 miliar lebih itu memang ongkos yang harus dibayar Pemkot Banjarmasin kepada prosedur film Avesina Soebli dengan rumah produksinya.

Untuk diketahui, Avesina Soebli merupakan produser film Laskar Pelangi (2008), Garuda di Dadaku (2009), Emak Ingin Naik Haji (2009), Perahu Kertas (2012), serta sejumlah film nasional hingga teranyar adalah film Sepeda Presiden (2021) dan Akad (2022).

Ibarat peribahasa nasi sudah jadi bubur. Awan mengatakan DPRD Banjarmasin hanya bisa memberi sanksi moral agar kejadian serupa tidak terulang lagi, karena ternyata biaya pembuatan film itu tak pernah disampaikan secara terbuka ke dewan.

“Ya, kasusnya mirip dengan proyek dermaga apung atau jembatan penghubung di Jembatan Dewi. Tidak mungkin kami rekomendasikan untuk dihentikan, jadi kami tunggu apa hasilnya,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin ini.

Awan mengakui pihak Disbudporapar Kota Banjarmasin juga mengakui tidak pernah menyampaikan secara rinci ke DPRD Banjarmasin, terkait program baru yang masuk mata anggaran berbeda di APBD Perubahan 2022 itu.

“Sebab, dalam merancang anggaran itu harus mengukur tiga faktor, input, output dan benefit. Nah, katanya film Jendela Seribu Sungai (JSS) ini benefit atau keuntungan untuk mendongkrak promosi pariwisata di Banjarmasin, ya kita tunggu saja hasilnya. Karena saat masih dalam proses syuting sejak November dan berakhir pada Desember 2022,” kata Awan.

Mantan Sekretaris DPW PKS Kalsel ini mengingatkan ketika Jendela Seribu Sungai (JSS) telah menjadi produk film layar lebar yang akan ditayangkan di bioskop, maka keuntungan apa yang didapat Pemkot Banjarmasin harus dijelaskan ke publik.

“Film ini harus jadi aset pemerintah kota. Jadi, jika misalkan dikomersilkan karena menonton film Jendela Seribu Sungai ditayangkan di bioskop, harus berbayar, apa keuntungan yang didapat pemerintah kota,” beber Awan.

Dia tak memungkiri film itu di luar perencanaan anggaran yang harusnya dibahas rinci di APBD, bukan disodorkan secara gelondongan. “Makanya, ini jadi warning bagi Pemkot Banjarmasin ke depan agar tak mengulang lagi. Kasus dermaga apung dan film Jendela Seribu Sungai ini adalah buktinya,” cetus Awan.

Dia menekankan bukan hanya Dinas PUPR dan Disbudporapar Kota Banjarmasin yang jadi sorotan, namun juga SKPD lainnya di lingkungan pemerintah kota.

“Jangan jadi polemik di publik. Penggunaan anggaran dari APBD harus terbuka. Jangan ada kesan ditutup-tutupi, sehingga akan menimbulkan kecurigaan publik,” ujar Awan.

Take Scene — ***Proses pengambilan (take) scene film Jendela Seribu Sungai di kawasan Jalan Hasanuddin HM, Pasar Sudimampir Banjarmasin, beberapa hari lalu.***

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/11/22/dprd-banjarmasin-hanya-beri-sanksi-moral-film-jendela-seribu-sungai-ternyata-berbiaya-rp-68-miliar/

‘Pulau’ Sampah dan Eceng Gondok di Bawah Jembatan Pasar Lama Banjarmasin

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemandangan Sungai Martapura di Kota Banjarmasin dibikin tak sedap tumpukan sampah bercampur eceng gondok tersangkut di bawah jembatan Pasar Lama Banjarmasin.

Pantauan Kanalkalimantan.com, Selasa (22/11/2022) siang, nampak tumpukan sampah seperti kayu, bambu dan plastik serta tanaman air eceng gondok tertahan di bawah jembatan.

Dikatakan Hermani, salah satu warga sekitar Pasar Lama, jika tumpukan tersebut telah ada sekitar dua hari yang lalu.

“Sudah dua hari tumpukan sampah dan eceng gondok ada di sana,” ujarnya.

Baca juga : Baznas HSU Salurkan Bantuan ke Korban Banjir

Dirinya juga mengatakan, tumpukan sampah dan eceng gondok yang menjadi satu menyerupai ‘pulau’ tersebut sudah sering terjadi di bawah jembatan Pasar Lama. Karena sampah kayu dan lainnya berasal dari bagian hulu Sungai Martapura terbawa arus sungai saat air sedang naik.

“Memang sering di sana seperti itu, kalau airnya naik atau banjir,” ujarnya.

“Itu sepertinya ada yang menghalangi, seperti bambu atau kayu, lalu sampahnya makin tebal, makanya tertahan di situ,” tambahnya.

Dari pantauan Kanalkalimantan.com pada Selasa (22/11/2022) sore, belum ada petugas yang membersihkan tumpukan ‘pulau’ sampah tersebut, meskipun dikatakan Efendi warga sekitar sudah ada pihak terkait yang melakukan pengecekan ke lokasi.

“Sudah ada pihak terkait yang cek ke sini, tapi sampai saat ini belum dibersihkan,” katanya.

Kondisi tersebut cukup menggangu arus lalu lintas transportasi air, seperti klotok atau perahu yang melintas di bawah jembatan Pasar Lama.

Padahal lokasi tumpukan sampah dan eceng gondok tersebut tidak jauh dengan objek wisata Siring Menara Pandang Kota Banjarmasin yang biasa dikunjungi wisatawan untuk menikmati susur sungai Martapura.

Terlihat klotok maupun perahu tidak bisa melewati jalur tengah bawah jembatan yang biasa menjadi akses utama dan terpaksa harus lewat jalur kiri atau kanan bawah jembatan. (Kanalkalimantan.com/rizki)

Reporter : rizki
Editor : bie

Sampah dan eceng gondok menumpuk tertahan menjadi 'pulau' di bawah Jembatan Pasar Lama Kota Banjarmasin, Selasa (22/11/2022).

Sumber Utama : https://www.kanalkalimantan.com/pulau-sampah-dan-eceng-gondok-di-bawah-jembatan-pasar-lama-banjarmasin/

Pemko Garap Film Senilai Rp 6,6 Miliar, Begini Respons Petiggi DPD PSI Banjarmasin

Kamis, 17 November 2022 11:02

Penulis: Frans Rumbon | Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Langkah Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin melakukan penggarapan film dengan judul Jendela Seribu Sungai (JSS) yang ditaksir menelan biaya sebesar Rp 6,6 Miliar terus menjadi sorotan berbagai pihak.

Apalagi dikabarkan bahwa anggaran untuk pembuatan film yang di antaranya dibintangi oleh Agla Arta Lidia, Bimasena, Matias Muchus dan Aryo Wahab ini tidak pernah dibahas bersama DPRD Banjarmasin.

DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Banjarmasin menilai pembuatan film oleh Pemko Banjarmasin ini tidak memiliki urgensi yang jelas.

"Tidak ada urgensi pembuatan film milyaran rupiah di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, khususnya rakyat yang terdampak. Dana sebanyak itu lebih baik dialokasikan untuk bantuan sosial guna membangkitkan ekonomi masyarakat Banjarmasin," ujar Ketua DPD PSI Banjarmasin, Khairul Umam.

Ditambahkannya, jika alasan membuat film JSS untuk mengangkat budaya kota Seribu Sungai, maka lebih bijak dananya dialokasikan untuk pengembangan situs budaya di berbagai titik yang tidak dikelola dengan baik bahkan terbengkalai.

"Daripada membuat film yang jauh dari subtansi namun faktanya Pemko tidak serius dalam pengembangan banyak situs budaya menjadi cagar budaya misalkan pengelolaan Makam Sultan Suriansyah. Juga kita lihat langgar Al Hinduan terletak di tepi Jalan Piere Tandean yang penuh nilai sejarah dan pernah melaksanakan muktamar NU ke-11, namun Pemko tidak serius dalam pengembangannya menjadi cagar budaya," jelasnya.

Khairul Umam menerangkan hendaknya Pemko Banjarmasin lebih mengutamakan juga pembangunan infrastruktur untuk masyarakatnya.

Apalagi di beberapa titik, warga masih kesulitan infrastruktur.

Misalnya saja warga titian di kawasan Pulau Bromo yang rusak parah.

"Warga di kawasan Pulau Bromo sampai meminta sumbangan untuk perbaikan titian, harusnya hal-hal seperti ini yang diutamakan karena benar-benar untuk kepentingan warga," pungkasnya.

( Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)

Pemko Garap Film Senilai Rp 6,6 Miliar, Begini Respons Petiggi DPD PSI Banjarmasin

ARIS MUDA UNTUK BPOST

Proses syuting film Jendela Seribu Sungai (JSS) di SDN Pengambangan 6 Kota Banjarmasin saat pengambilan scene murid hormat Bendera Merah Putih, Minggu (13/11/2022).

Sumber Utama : https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/11/17/pemko-garap-film-senilai-rp-66-miliar-begini-respons-petiggi-dpd-psi-banjarmasin

Kisruh Anggaran Pembuatan Film, Disbudporapar Berdalih Hanya Miskomunikasi

BANJARMASIN – Anggaran Rp6,6 miliar untuk penggarapan film Jendela Seribu Sungai, ternyata baru “muncul” belakangan. Tepatnya saat rapat di rumah dinas Wali Kota Banjarmasin pada 27 Juni 2022 lalu.

Cerita itu terkuak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), antara Komisi II DPRD Banjarmasin dan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disbudpar) yang digelar kemarin (22/11) siang.Dalam RDP yang digelar di ruang rapat komisi II, itu diketahui bahwa pembuatan film tersebut menurut disbudporapar, sebenarnya masuk dalam kegiatan penguatan promosi pariwisata.

Metode yang dilakukan, bisa berbagai cara. Baik melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya. Baik di dalam maupun di luar negeri.

Setidaknya, itu pula yang tertera dalam lampiran daftar pagu anggaran Disbudporapar Banjarmasin tahun 2022.

Namun demikian, menilik dalam berkas itu tak ada sedikit pun mencantumkan bahwa anggaran yang digelontorkan sebesar Rp6,6 miliar. Anggaran yang digelontorkan saat itu hanya sebesar Rp201 juta.

Bahkan, di situ juga tak ada perincian, bahwa bakal ada pembuatan film.

Yang tak kalah menarik, lampiran daftar pagu anggaran tahun 2022 yang dibagikan ke komisi II DPRD Banjarmasin dalam RDP kemarin (22/11), itu rupanya berbeda dengan yang ada pada disbudporar.

Utamanya, dalam hal nominal anggaran untuk penguatan promisi pariwisata tadi. Terkait hal itu, salah seorang anggota komisi II, Noorlatifah pun menanyakan mengapa hal itu bisa terjadi.

Lantas, apa tanggapan dari disbudporapar?

Terkait hal itu, Kepala Disbudporapar Banjarmasin, Iwan Fitriady pun mengaku tidak mengetahuinya. Ia bilang, bahwa ada kemungkinan terjadi kekeliruan dalam penulisan.

Mengingat, bila melihat secara keseluruhan ada puluhan kegiatan yang tercantum dalam lampiran pagu anggaran itu.

“Nanti akan kami telusuri di mana kesalahannya. Semestinya di situ ada tercantum anggaran sebesar Rp6,6 miliar sekian itu,” jelasnya.

Lalu, mengapa bisa berubah menjadi Rp6,6 miliar? Yang bahkan, perubahan anggaran itu justru tidak diketahui oleh Komisi II DPRD Banjarmasin, hingga anggota Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Banjarmasin.

Terkait hal itu, Kepala Bidang Kebudayaan di Disbudporapar Banjarmasin, Zulfaisal Putera, yang saat itu mendampingi Iwan Fitriadi pun angkat bicara.

Ia bilang, itu bermula pada bulan Juni lalu. Saat pihaknya menggelar rapat di Rumdin Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina.

“Saat itu, kami datang membawa proposal penggarapan Film Jendela Seribu Sungai,” ujar Zulfaisal.

Dituturkannya, dalam pertemuan itu juga dihadiri instansi terkait lainnya. Ada Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Lalu, ada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, M Yamin.

Tak ketinggalan pula, dalam pertemuan itu, pihaknya juga mengajak produser yang ditunjuk menggarap film Jendela Seribu Sungai (JSS).

“Waktu itu, kata pimpinan (wali kota) bilang, oke kita sediakan dananya. Angkanya, dari proposal yang dipelajari dan diverifikasi muncul sebesar Rp6 miliar sekian itu,” ucapnya.

Cerita itu pula, yang disampaikan Zulfaisal, ketika diwawancarai Radar Banjarmasin seusai RDP, kemarin (22/11).

Apakah hanya sampai di situ? Tentu saja tidak.

Yang menarik, adanya pertemuan di rumdin wali kota hingga adanya pembahasan nominal anggaran yang bakal digelontorkan, tampaknya tidak begitu diketahui oleh sang Kepala Disbudporapar Banjarmasin, Iwan Fitriady.

Persisnya, ketika ditanyakan kembali perihal hasil pertemuan di rumdin wali kota, pada 27 Juni itu.

“Terus terang, saya agak lupa pertemuan itu. Dan apakah sudah membahas angka. Tadi kan yang menyampaikan itu kepala bidang kami, yakni pak Zulfaisal,” ujarnya.

Kendati demikian, Iwan tampak berupaya memberikan jawaban.

“Jadi begini, kami ini SKPD. Di atas kami ada TAPD. Kami sebagai pelaksana, pada intinya mendapatkan informasi dari TAPD, bahwa anggaran untuk pembuatan film itu sudah disampaikan ke badan anggaran (Banggar),” tekannya.

Lalu, tugas disbudpar, menurutnya, kemudian menindaklanjuti dengan membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Termasuk menginputnya ke Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI).

“Hingga menghubungi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),” jelas Iwan.

Ia pun lantas menekankan bahwa pihaknya sudah bekerja sesuai dengan prosedur. Dan tentu menurutnya, pihaknya mengaku khawatir dengan adanya pelanggaran.

“Kami sudah mengacu ke semua aturan. Kami sebagai pelaksana, menerima amanah untuk membuat film. Lalu, mempersiapkan diri agar segala sesuatu terkait pembuatan film ini, tak ada satu pun melanggar aturan,” tekannya.

Kalau pun ada kekeliruan menurutnya, hanya perihal ketidaksesuaian pencantuman angka Rp6,6 miliar di lampiran daftar pagu anggaran Disbudporapar Banjarmasin tahun 2022 saja.

“Kekeliruannya sedang kami telusuri bersama. Sementara secara keseluruhan, proses yang kami lalui sudah sesuai dengan aturan. Kami rasa, ini hanya miskomunikasi,” tandasnya.

Komisi II Tak Bisa Berbuat Banyak.

RDP terkait polemik pembuatan film Jendela Seribu Sungai sudah digelar kemarin. Lantas, bagaimana tanggapan pihak Komisi II di DPRD Banjarmasin, terkait hal itu?

Ketua Komisi II, Awan Subarkah mengatakan bahwa dalam RDP, pihaknya menitikberatkan beberapa hal ke disbudporapar.

Pertama, agar ke depan dalam hal penganggaran kegiatan, dinas terkait juga melibatkan komisi II. Apalagi menurutnya, ketika ada kegiatan yang baru dan menggelontorkan anggaran yang cukup besar.

“Agar itu bisa dibahas di anggota komisi II, dan kami pun bisa memberikan masukan,” ujarnya, kemarin (22/11).

Hal itu diungkapkan Awan bukan tanpa alasan. Pihaknya, merasa seperti ketinggalan informasi, lantaran ada kegiatan baru yang justru tidak disampaikan disbudporapar ke pihaknya.

Kedua, yakni perihal adanya lampiran dokumen yang disampaikan. Yakni, daftar pagu anggaran tahun 2022. Yang justru tidak mencantumkan adanya rencana penganggaran Rp6,6 untuk pembuatan film.

Meskipun menurut Disbudporapar Banjarmasin, hal itu sudah disampaikan oleh TAPD ke anggota banggar di DPRD Banjarmasin.

“Sehingga sampai selesai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada 5 September lalu pun, anggota komisi II yang termasuk dalam banggar, tidak mengetahuinya,” ujarnya.

Lalu, apakah karena itu pihaknya justru merasa dikerjai oleh dinas tersebut?

Terkait hal itu, Awan tampak tidak begitu bisa menangapinya. Ia hanya bilang, bahwa dari informasi yang didapat, adanya anggaran itu sudah disampaikan di banggar.

“Meskipun sekali lagi, meski ada anggota kami di komisi II justru tidak pernah mengetahui adanya hal itu. Dan ini tentu menjadi evaluasi kami ke depan,” tekannya.

Lalu bagaimana dengan kelanjutan penggarapan film itu? Mengingat sebelumnya, pihaknya sempat meminta agar pemggarapan film Jendela Seribu Sungai itu disetop.

Terkait hal itu, pihaknya kini mengaku tak bisa berbuat banyak lantaran penggarapannya sudah dimulai.

“Sulit untuk dihentikan karena segala prosedurnya sudah ditempuh. Sekarang, tinggal bagaimana ke depannya. Yang seperti diungkapkan dinas terkait, bahwa ada keuntungan dari pembuatan film itu nantinya,” ucapnya.

“Selain untuk promosi, juga sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Ini rencana dari Disbudporapar Banjarmasin ketika film itu selesai digarap. Kita lihat nanti ke depan,” tandasnya. (war)