Migo Berita - Banjarmasin - Selamat Tinggal 2022, Selamat Datang Tahun 2023. Mungkin banyak hal-hal yang tidak sempurna di Tahun 2022, namun kita mesti tetap optimis melangkah maju di Tahun 2023 di Tahun yang Baru. "Orang mungkin hanya dapat "Menghujat", tetapi yang menyudahinya adalah NIAT, selamat Nita kita memang Baik dan dipastikan BENAR menurut Sang Maha Segalanya, maka segala sesuatu yang terjadi hanyalah proses untuk memacu kita kearah yang lebih baik lagi. Seluruh Staff/Crew dan Pimpinan Migo Berita mengucapkan "Selamat Tahun Baru 2023" God Bless You.. !!!!!

Catatan Pinggir Perjalanan Kota Banjarmasin 2022, Akankah Penataan Kota Banjarmasin ke Depan Semakin Tak Jelas Arah? (01)

Oleh : Dr Ir H Subhan Syarief MT *)

KEMARIN, Selasa tanggal 6 Desember 2022 ada undangan masuk via wa. Undangan mengikuti acara Pemerintah Kota Banjarmasin yang di kemas dengan tagline BAMARA (Badapatan Manyambung Silaturahmi).

ACARA digelar tanggal 7 Desember 2022, topik konon katanya terkait dalam rangka Repleksi tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023 kota Banjarmasin.

Jujur, undangan ini terasa serba mendadak, sehingga bagi yang berminat ingin membicarakan hal kota Banjarmasin secara serius, pastilah agak sulit untuk mempersiapkan data. Dan tentu ujungnya pastilah tak akan bisa berharap banyak. Mengapa ? Karena dengan undangan dadakan disertai durasi waktu acara yang terbatas (malam) tak banyak yang akan bisa diungkap dan tentu juga di jawab atau dibahas secara serius dan terbuka.

Yaa, ujungnya acara tersebut memang hanya menjadi acara sekedar silaturahmi, badapatan dan ‘say hello’ sj dengan seperti biasa mengutamakan menyampaikan hal keberhasilan dalam pembangunan dan sekedar menampung pendapat seperti tahun tahun sebelumnya.

Sebenarnya, bila bicara repleksi kota Banjarmasin sepanjang tahun 2022 tentu tidak lah boleh lepas dari apa yang mau ditargetkan sebelumnya. Dalam hal ini tentu yang paling pas dirujuk adalah misi dan visi yang ada di RPJM ataupun RPJP nya kota Banjarmasin. Karena bila bicara pembangunan maka tentu langkah kerja berkesinambungan adalah faktor utama yang mesti dikedepankan untuk dilakukan.

Dan ketika bicara visi 20 tahunan, yang di sahkan di tahun 2006 (kalau tak salah digodok di era Walikota alm Yudhi Wahyuni) dan akan berakhir di tahun 2025. Ada 2 (dua) hal penting dalam RPJP tersebut, Visi Banjarmasin digagas akan menjadi Gerbang Ekonomi Kalimantan dan Visi menjadikan atau mungkin tepatnya mengembalikan Banjarmasin sebagai Kota Sungai. Dan bahkan hal kota sungai ini diperkuat oleh Ibnu Sina ketika hari jadi Kota Banjarmasin dengan mengusung tagline Kota sungai terindah.

Akan tetapi bila dibedah tuntas hal tersebut, wabil khusus apakah visi RPJP bisa dijalankan lancar, sesuai serta sukses dan kemudian di kaitkan era walikota Ibnu Sina yang telah hampir 2(dua) Periode pastilah akan menarik.

Sejatinya bagi yang paham, jernih dan mampu melihat esensi maka akan menyatakan langkah kerja Ibnu Sina dan personilnya tidaklah dalam jalur kuat untuk mencapai tujuan visi 20 tahun tersebut.

Mengapa dikatakan seperti itu ?, Karena fakta bicara nyata ; coba lihat kawasan pusat perdagangan jasa Kota Banjarmasin di pasar bahari Sudimampir, Pasar Lama, dan yang lainnya yang hampir tak tersentuh pembangunan ataupun penataan yang komprehensif. Padahal kawasan ini adalah kawasan utama yang dahulunya menjadi penggerak ekonomi Banjarmasin. Bahkan, dasarnya kawasan tersebut adalah ‘pusat grosir’nya Kalimantan. Nah…, bagaimana mau menjadi Gerbang Ekonomi Kalimantan, bila ternyata kawasan perdagangan jasa unggulnya malahan belum tersentuh oleh program penataan terpadu.

Lalu Kemudian hal bicara hal Kota Sungai, sungai diketahui adalah sebagai rumah dan jalan air. Jadi dia berfungsi untuk menampung dan mengalirkan air ke laut. Kalau saja Sungai di normalisasi, revitalisasi ataupun di tata dengan berkesinambungan serta fokus pada mengembalikan fungsi sungai maka mestinya kota Banjarmasin tak akan Kebanjiran/kecalapan lagi, atau minimal tak separah saat ini, dimana hal limpahan air ketika hujan ataupun ketika air laut/sungai menaik tidak lah akan jadi masalah bagi lingkungan Kota Banjarmasin.

Tapi, sudahlah. Kita memang tak bisa banyak berharap visi RPJP tersebut bisa tercapai di masa kepemimpinan Ibnu Sina. Karena dengan dengan sisa waktu yang hanya 2 (tahun) tentu tak mungkin menjadikan Kota Banjarmasin sebagai Gerbang Ekonomi Kalimantan. Dan tentu juga tak mungkin untuk mengatasi persoalan limpahan air (calap) yang semakin parah mendera kota.

Bicara perjalanan Kota Banjarmasin tahun 2022 dasarnya ada beberapa persoalan yang mestinya bisa dikritisi. Mulai dari lepasnya Status Ibukota Provinsi ; kemudian sengketa lahan Pasar Batuah ; pengunaan alokasi dana APBD yang tak transfaran atau tak dibicarakan peruntukannya secara jelas pada kasus jembatan apung dan pembuatan film jendela seribu sungai.

Kemudian hal penyakit gatal yang semakin meningkat sebarannya ; Banjir/Calap yang semakin meningkat ; dan yang teranyar adanya info sisa dana anggaran yang tak tergunakan sebesar 800 Milyar walaupun, jujur saja hal validitas info ini masih perlu dicek lagi.

Kita masuk ke case PERTAMA ; Lepasnya Status Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

Banjarmasin di tahun 2022, mendapatkan hadiah yang tak mengenakkan. Status sebagai Ibukota Provinsi yang di sandang sejak kemerdekaan, bahkan mungkin sejak kerajaan Banjar berdiri ternyata dicopot dan dipindahkan ke Banjarbaru.

Keberatan pun digerakkan oleh Pemerintah Kota dan juga DPRD kota Banjarmasin. Bahkan lewat sidang paripurna diputuskan Pemerintah Kota dan DPRD Kota serta didukung oleh perwakilan masyarakat Kota Banjarmasin melakukan judisial review (JR) terhadap keabsahan UU yang memuat perintah perpindahan ibukota tersebut. Gugatan JR pun kemudian digulirkan, setelah beberapa kali bersidang dan ketika hampir mencapai puncak keputusan MK kejutan terjadi. Walikota dan DPRD kota Banjarmasin mencabut/membatalkan gugatannya dengan alasan yang tak pernah terbuka disampaikan ke publik. Akibatnya gugatan pun akhirnya di tolak olah MK dan status gelar ibukota provinsi Kalsel pun lepas dari tangan kota Banjarmasin.

Tentu ini tercatat dalam sejarah, dan akan menjadi preseden negatif. Bisa dikatakan bahwa Walikota Banjarmasin (Pemerintah Kota) dan DPRD Kota Banjarmasin tak mampu berjuang secara maksimal. Tak punya spirit Orang Banjar untuk sajikan gerakan ‘haram manyarah waja sampai kaputing’. Walikota dan DPRD tak lagi berpihak kepada keinginan Warga Banjarmasin yang tetap ingin Banjarmasin sebagai Ibukota Provinsi Kalsel.

Parahnya, ternyata berdasarkan informasi dari anggota Dewan yang lain, pencabutan gugatan tersebut tak dilakukan melalui rapat paripurna seperti ketika menyatakan sepakat akan melakukan gugatan JR. Sayangnya sampai saat ini tak ada penjelasan resmi dari pihak Pemerintah Kota ataupun Unsur-unsur Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin hal alasan mengapa mesti mencabut gugatan tersebut.

Ya, akhirnya tentu ini integritas, sikap perilaku yang tak konsisten ini akan menjadi catatan sejarah kelam yang jejak rekamnya pun akan selalu bisa dilihat dan dikenang publik di dunia maya (Internet).

KEDUA, Kisruh akibat adanya Rencana Revitalisasi Pasar Batuah yang ternyata akan melakukan pengusuran terhadap warga yang menghuni di kawasan Batuah juga sangat menyentak warga Banjarmasin, bahkan Kalimantan Selatan. Penolakan warga yang berujung demo dan gugatan hukum pun terpaksa dilakoni. Tentu ini sangatlah menyedihkan. Karena informasi Warga Batuah ternyata rencana tersebut tak tersosialisasikan dengan baik. Bahkan hal kepemilikan lahan dalam bentuk sertifikat hak pakai yang dibuat oleh Pemerintah Kota Banjarmasin di tahun 1995 ternyata tak diketahui warga. Warga mengetahui hanya ketika mendapatkan surat perintah untuk keluar dari kawasan tersebut karena akan dilakukan revitalisasi pasar. Jadi mereka dianggap tak berhak untuk tinggal di sana, karena lahan seluas sekitar 7.500 M2 semuanya milik Pemerintah Kota.

Akhirnya warga Batuah tak terima, mereka pun sampai saat ini masih berusaha mempertahankan hak tinggal mereka yang bahkan sudah lebih lima puluhan tahun. Ya, kawasan tersebut ternyata sudah sejak tahun 1950-an telah di huni kakek/ nenek dan orang tua mereka. Dan awalnya kawasan tersebut ternyata diperuntukkan untuk permukiman warga akibat mereka dipindahkan dari tempat tinggal mereka di tepi sungai yang ada di kawasan Pasar Kuripan sekitar tahun 1950 an tersebut. Adapun kehadiran pasar Batuah tidaklah setua usia permukiman tersebut. Infonya kehadiran pasar Batuah, adalah setelah permukiman warga semakin tumbuh dan berkembang, dan kemudian pasar tersebut berdiri.

Kemudian bila melihat dan mencermati fakta kondisi Pasar Batuah, akanlah ditemukan bahwa di kawasan tersebut area pasar tidaklah banyak. Hanya sekitar kurang lebih 120 lapak pedagang yang berjualan. Itupun tak didominasi oleh Warga Batuah, tapi dari warga luar kampung Batuah. Sedangkan kawasan tersebut dasarnya adalah banyak digunakan untuk hunian. Ada sekitar 175 KK dgn jumlah penghuni infonya kurang lebih 600 warga. Mereka banyak yang turun temurun tinggal disana, rata-rata tinggal sudah dikisaran lebih dari 30 tahun, bahkan ada yang masih hidup dan tinggal disana sudah 60 tahun.

Tak jauh dari kawasan tersebut sebenarnya ada 3 (tiga) pasar yang cukup besar ; Pasar Kuripan, Pasar Pandu dan Pasar Komplek A.Yani . Kemudian untuk mencapai atau menuju pasar tersebut pun tak memakan waktu Lama, hanya kurang lebih 5-10 menit. Jadi dengan dekat dan banyaknya pasar-pasar sekitar Kampung Batuah, menunjukkan bahwa tidaklah terlalu mendesak dan diperlukan kehadiran pasar tersebut. Lebih baik dana utk revitalisasi Pasar Batuah di alihkan ke pasar terdekat itu.

Dengan kondisi tersebut maka tentu bagi yang banyak bergelut dengan perencanaan kota, ataupun bisnis dasarnya tidaklah layak untuk membangun atau merenovasi Pasar Batuah yang skalanya tak besar itu. Dan kemudian bila melihat yang ada disana adalah kawasan permukiman maka semestinya yang di revitalisasi adalah hal terkait hunian disana. Karena bila diteliti hunian atau rumah rumah warga di sana sangatlah tak layak huni. Bahkan hampir semua hunian tak punya fasilitas toilet di rumahnya. Warga banyak mandi dan buang hajat di toilet umum yang ada di pasar.

Hal yang paling utama lagi adalah bila para penguasa dan pengambil kebijakan kota melihat ataupun memilliki hari nurani dan kemudian mengedepankan aspek kemanusiaan dan keadilan maka sangat kah tak patut bahkan sangat tak manusiawi bila mesti mengusur hunian mereka dan kemudian memaksa mereka keluar dari lahan permukiman yang sudah lebih 50 (lima puluh) tahun mereka tinggali, mereka jaga, mereka pelihara sehingga saat ini lahan semakin bernilai tinggi.

Semestinya bila melihat falsafah dibentuk nya Pemerintah (adanya Pemerintah) dan kemudian di pilihnya Walikota yang tugas utamanya adalah mengatur, menata untuk tujuan mengayomi, melindungi dan membahagiakan warga atau rakyatnya maka tidaklah perlu melakukan tindakan seperti yang saat ini di lakukan. Arogansi yang menekankan bahwa LAHAN itu MILIK PEMERINTAH sehingga berstatemen akan memagar, mengamankan apalagi akan mengusir warga yang sudah lebih dari 50 tahun tinggal disana mestilah dihilangkan. Karena patut di ingat bahwa Pemerintah itu dibentuk atas kesepakatan perwakilan dari rakyat. Jadi dasarnya lahan tersebut adalah milik rakyat juga, hanya dipercayakan kepada pemerintah untuk mengelolanya agar jadi bermanfaat.

Kedepannya perlu ada pendekatan yang lebih humanis, perlu ada rekayasa ulang bahkan pembatalan terhadap rencana pembangunan atau revitalisasi pasar tersebut. bahkan sebaiknya penataan obyek pasar Batuah itu dibatalkan dan diganti dengan penataan kawasan permukiman dengan disertai pembangunan pusat perdagangan jasa. Bagian lahan belakang yang di jalan Manggis bisa jadi kawasan hunian vertikal sedangkan bagian depan dijadikan kawasan perdagangan jasa yang bernilai khas dan unik.

Dari hal ketidak cermatan dalam mendalami potensi dan hambatan yang ada di internal kawasan Batuah dan kawasan eksternal di sekitarnyan tersebut, dan juga hal melihat prospek kebutuhan masa depan maka bisalah saat ini di artikan atau dikatakan bahwa Manejemen Pembangunan Kota yang di lakoni Pemkot tidaklah berjalan dengan baik.

(Bersambung)

*) Penulis : Pemerhari Perkotaan Tinggal di Kota Banjarmasin

Sumber utama : https://jejakrekam.com/2022/12/07/catatan-pinggir-perjalanan-kota-banjarmasin-2022-akankah-penataan-kota-banjarmasin-ke-depan-semakin-tak-jelas-arah-01/

Catatan Pinggir Perjalanan Kota Banjarmasin Tahun 2022. Akankan Penataan Kota Banjarmasin ke Depan Semakin Tak Jelas Arah ? (02)

**Oleh: Dr Ir H Subhan Syarief MT *)**

KETIGA, Terkait Proses Pembuatan Film ‘Jendela Seribu Sungai’, juga perlu diberi catatan. Sedikitnya ada beberapa catatan penting yang terkait dengan polemik pembuatan film ini.

Pertama

Hal terkait proses terkait pelelangan pengadaan barang dan jasa yang berbeda dengan proses pekerjaan sejenis yang sudah terlebih dahulu di lakukan. Yakni ketika pelelangan pada pembuatan film oleh Pemerintah Provinsi Kalsel, Film Pangeran Antasari dan Film Syech Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada kedua film itu, tak ada masuk dalam ranah pengadaan barang jasa yang di kecualikan/ ‘pengecualian’, semua dilaksanakan normal. Tapi khusus film Jendela Seribu Sungai yang di buat oleh Pemkot Banjarmasin ditentukan masuk proses pengadaan barang jasa yang dikecualikan.

Tentu dalam hal ini yang menarik adalah apa alasan jadi terjadi perbedaan kebijakan atau tepatnya pemahaman antara Pemprov dan Pemkot. Mengapa Pemkot Banjarmasin memasukkan kegiatan tersebut dalam kelompok ‘pengecualian’, sedangkan Pemprov Kalsel tak mengunakan hal tersebut. Lebih dalam lagi, bisa diartikan salah satu pasti ada yang benar menempatkan dan satunya salah. Jadi itu bisa saja yang tak tepat atau salah memutuskan adalah Pemprov Kalsel atau bisa saja malahan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Patut dicatat, salah satu prinsip dasar dalam pengadaan barang jasa pemerintah adalah adanya kepastian hukum. Jadi terkait dengan hal ini, maka sepatutnya pihak terkait bisa menelusuri dan mempertanyakan kenapa Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi jadi beda pemahaman atau kebijakan yang dilakukan terhadap obyek yang sama, obyek proyek pembuatan film.

Ini perlu dilakukan agar tak ada unsur kesengajaan untuk menguntungkan pihak tertentu ketika mengambil kebijakan hal masuk dalam pengecualian tersebut atau tak masuk dalam kelompok pengecualian.

Kedua

Hal kesesuaian antara judul kegiatan proyek yang terkait promosi wisata kota Banjarmasin tapi kemudian film yang dipilih thema atau isinya lebih banyak kearah Persoalan Pendidikan, bukan fokus kearah wisata.

Ketiga

Ini berkaitan dengan alasan mengapa media film yang dipilih sebagai alat promosi wisata kota Banjarmasin, apakah sudah terbukti bahwa film panjang / layar lebar (dengan durasi 1 jam lebih) bisa mampu lebih efektif untuk memasarkan, mengenalkan dan menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung ke tempat wisata di Kota Banjarmasin. Apalagi bila dikaitkan dengan alokasi biaya yang besar dan tempo pemutaran film yang waktunya dibatasi dan yang menonton pun jarang yang sampai berulang kali.

Beda dengan misal mengunakan media medsos atau film dokumenter pendek yang mudah ditempatkan di YouTube, Instagram, FB, dan media yang sejenis lainnya yang bisa di akses setiap saat.

Keempat

Dalam pembuatan film layar lebar, umumnya selalu memperhitungkan aspek pendapatan dari penonton. Bila nanti film ini berbayar, maka ada hal mendasar perlu di pertanyakan, terkhusus dengan model pengelolaan pendapatan.

Mengingat semua biaya pembuatan film mengunakan dana negara / APBD maka tentu pendapatan dari hasil film tersebut akan menjadi pendapatan daerah, lalu siapa yang mengelolanya, dan yang penting lagi adalah perlu dilihat aspek legalitasnya, atau tepatnya perlu ada payung hukum yang jelas tentang pengaturan hal tersebut.

Kelima

Ini yang sangat menarik, terkait dengan statement dari anggota DPR Kota Banjarmasin yang menyatakan, pembuatan film oleh Pemerintah Kota telah melanggar dan akibatnya diberikan ‘sanksi moral’.

Mengapa menarik, karena dalam tugas pokok dewan tak ada mengenal istilah ‘sanksi moral’.

Di salah satu media, Anggota DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah mengatakan DPRD Banjarmasin hanya bisa memberi sanksi moral agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Karena ternyata biaya pembuatan film itu tak pernah disampaikan secara terbuka ke dewan.

“Ya, kasusnya mirip dengan proyek dermaga apung atau jembatan penghubung di Jembatan Dewi. Tidak mungkin kami rekomendasikan untuk dihentikan, jadi kami tunggu apa hasilnya,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin ini.

Padahal, mestinya Anggota Dewan ini bisa lebih mencermati, DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu : Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah(APBD) dan Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Nah, bukanlah hal terkait mata anggaran daerah (APBD) berikut isinya dituangkan dalam Peraturan Daerah?.

Bukankah kalau melanggar artinya melanggar Perda ?

Lalu apakah bila melanggar Perda sanksi hukumnya hanya sanksi moral seperti yang disampaikan oleh anggota Dewan Kota tersebut ?.

Sejatinya sangat banyak yang mengherankan di dalam hal implementasi dari APBD kota Banjarmasin bila terkait dengan berbagai kasus tersebut. Dalam menjawab hal keanehan tersebut tentu perlu penjelasan dari pihak DPRD kota Banjarmasin. Ya, dalam hal ini anggota DPR yang telah memberikan opini hal adanya sanksi moral tersebut.

Dari hal ini bisa dilihat, sikap dan pandangan dari Anggota Dewan selaku yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan pada pihak Eksekutif. Dalam hal ini pengawasan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin terkait hal konsistensi melaksanakan apa isi dari perda APBD tahun 2022 juga tak punya dampak apa-apa.

Mengetahui adanya indikasi pelanggaran tapi yang di sampaikan kepublik adalah hal ‘sanksi moral’ yang tak jelas dasar sumber hukumnya mengacu kemana.

Artinya bisa disimpulkan sikap seperti ini akan semakin menunjukkan kebijakan arah format penataan kota Banjarmasin ke depan juga akan semakin tak jelas.

*) Penulis : Pemerhari Perkotaan Tinggal di Kota Banjarmasin

(Bersambung)

Sumber Utama : https://jejakrekam.com/2022/12/30/catatan-pinggir-perjalanan-kota-banjarmasin-tahun-2022-akankan-penataan-kota-banjarmasin-ke-depan-semakin-tak-jelas-arah-02/4/

Dicuekin Warga Di Pasar Solo, Potret Nyata Kekalahan Anies!

Saat ini hanya ada 2 tokoh yang sudah menyandang predikat sebagai capres, walaupun belum didaftarkan ke KPU ya. Pertama, adalah Anies Baswedan, yang bakal diusung oleh Koalisi Perubahan, jika jadi terbentuk ya. Koalisi Perubahan ini terdiri dari NasDem, PKS dan Demokrat. Ketiganya harus betul-betul bergabung untuk membentuk koalisi, agar memenuhi angka presidential threshold 20 persen. Yang kedua, adalah Prabowo, dari Gerindra yang berkoalisi dengan PKB. Gerindra dan PKB sudah cukup jumlahnya buat mengusung capres-cawapres. Tapi denger-denger hubungan keduanya lagi kurang baik ya. Walaupun demikian, Gerindra ini saya kira masih cair untuk bergabung dengan partai lain ya. Yang pasti nggak akan gabung ke Koalisi Perubahan.

Di antara kedua bakal capres itu, Anies menjadi bakal capres yang pualing sibuk dan rempong se-Indonesia. Padahal saat ini hanya dia sendiri yang keliling-keliling safari politik ke berbagai daerah. Memangnya ada capres lain yang begitu? Kan gak ada. Prabowo kan kerja. Begitu juga nama-nama lain yang ada di dalam survei capres. Nggak ada yang menggelar safari politik macam Anies.

Anies memang harus kerja keras mempertahankan eksistensinya di depan publik. Masalahnya, prestasi dan kinerja Anies sangat minim. Bahkan stadion JIS, yang dulu jadi simbol hasil kerja Anies di Jakarta, sekarang mulai berkurang dikaitkan dengan Anies. Formula E sih masih, tapi malah jadi rekam jejak yang buruk, dan masih dalam perdebatan soal dugaan kerugian dan korupsinya. Selain itu apa? Warga Jakarta sudah punya gubernur baru, Heru Budi. Yang selalu menggebrak dengan mengerjakan apa-apa yang tidak dikerjakan Anies dulu. Rugi lagi buat Anies. Makanya Anies ini safari politiknya tidak digelar di Jakarta. Karena dia harus “saingan” dengan Heru Budi. Berat itu ya.

Safari politik Anies ini digelar di daerah-daerah tertentu. Sesuai dengan strategi yang dinilai paling paten ya. Yakni daerah di mana di sana ada kekuatan partai pendukung dan dulu di Pilpres 2019 menjadi daerah di mana pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin menderita kekalahan. Seperti Aceh, Sumatra Barat, Riau, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Kalau di Medan, Sumatra Utara, dulu pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin hanya menang tipis. Saya kira di Medan itu kemungkinan besar basis NasDem cukup besar, sehingga bisa menggalang massa untuk menyambut Anies.

Jadi, daerah-daerah tersebut dipilih agar sambutan massa terhadap Anies di sana bisa terlihat besar dan heboh. Ini memang strategi pencitraan. Agar Anies terlihat punya banyak massa. Padahal itu memang para relawannya yang dikerahkan, dan memang ada mayoritas penolak Jokowi di sana. Kalo seperti di Bali kan enggak. Anies ke Bali itu bukan bagian dari safari politik. Itu lebih ke pencitraan untuk menaikkan levelnya ke tingkat internasional. Belagak ikut rame-rame KTT G20, padahal hanya di acara sampingan. Di Bali itu Anies sempat bertemu dengan beberapa elit partai NasDem, Demokrat dan PKS tingkat provinsi Bali. Namun tidak ada acara penggalangan massa di sana.

Sementara kalau di Papua itu juga strategi pencitraan yang lain sifatnya, bukan untuk pamer massa ya. Namun lebih ke untuk menghilangkan cap politik identitas yang jadi rekam jejak Anies. Di Papua pun dipilih tempatnya. Misalnya di Rumah Doa Alfa Omega itu, Anies sudah cukup dekat dengan pendiri gereja tersebut. Anak pendiri gereja itu sendiri yang menceritakan bantuan Anies ketika mereka mencari dana untuk membantu korban banjir di Sentani, Papua tahun 2019 silam. Dana yang terkumpul akhirnya juga dipakai untuk membangun gereja yang diberi nama Rumah Doa Alfa Omega. Wajar ya ketika Anies mendapat sambutan hangat, sampai diberi nama Yohanes di sana.

Nah itu semua strategi-strategi yang diambil oleh Anies bersama tim suksesnya ya. Memang sudah direncanakan sedemikian rupa. Bahwa Anies nggak akan safari politik dulu di Jakarta, atau di Bali, atau di daerah lain yang massa pendukungnya dipastikan minim. Hanya di daerah-daerah tertentu yang bisa membuat Anies terlihat sangat laku jadi capres. Agar kemudian masuk ke dalam berita-berita di media, bahwa ini lho Anies sebagai capres itu memang gak kalah dielu-elukan massa jika dibandingkan dengan Presiden Jokowi. Diserbu massa, diteriaki “presiden”. Seakan-akan seluruh Indonesia perlakuannya bakal sama. Padahal kan enggak. Hanya di daerah-daerah tertentu yang sudah direncakan dengan matang.

Bagaimana dengan lokasi lain? Yang umum, yang tidak ada pengerahan relawan atau kader partai? Nah, di sini sebenarnya yang jadi tempat mengetes elektabilitas Anies. Kita pun jadi saksi, bagaimana Anies dicuekin ketika naik pesawat umum ya.

Article

(fajar.co.id)

Padahal sudah naiknya terakhir, diikuti kamera dari belakang, siap action, eehh malah dicuekin. Satu pesawat itu ada ratusan lho. Masak nggak ada kadrun satu pun? Di sini baru kelihatan aslinya. Bahwa Anies kalah populer di kalangan masyarakat umum.

Dan satu lagi lokasi yang membuktikan kekalahan ini. Yakni yang baru saja kejadian di Solo, beberapa hari lalu. Anies ini ke Solo dalam rangka menghadiri pernikahan anak temannya. Memang waktu itu juga sempat ada demo penolakan kehadiran Anies di sana oleh sekelompok orang, yang menamakan dirinya Forum Masyarakat Soloraya. Mereka menolak kehadiran Anies di Solo karena menganggap kedatangan Anies itu sebagai upaya kampanye terselubung. Mereka juga menyebut Anies sebagai Bapak Politik Identitas. Namun saya kira, Anies seneng kok ada demo semacam itu. Malah bikin dia jadi berita dan perhatian publik.

Yang nggak bikin Anies seneng adalah dicuekin. Seperti yang terjadi di pesawat. Terjadi juga di Solo. Ketika Anies mengunjungi Pasar Gede Solo. Yang menyapa hanya ada 1, yang minta foto hanya satu itu plus penjual yang berinteraksi dengan Anies. Yang lain cuek, nggak peduli sama Anies. Nggak ada yang mengelu-elukan sambil meneriaki Anies “presiden”. Masing-masing warga terlihat cuek, dengan urusan masing-masing. Bahkan ada yang tidak mau melihat ke arah Anies. Nggak enak bener itu ya. Lalu bocor juga video yang katanya di sebuah hotel di Solo. Di mana Anies juga tidak dikejar-kejar massa, malah dia yang foto-foto sendiri hehehe…

Itu ya potret sebenarnya penerimaan masyarakat terhadap Anies. Seperti halnya di Jakarta. Bahkan ketika Anies dulu masih menjabat sebagai gubernur. Beberapa kali terekam cueknya warga terhadap kehadiran Anies. Di jalan, di jembatan, di KRL. Itu kenyataannya. Pahit sangat, drun. Berat buat Anies untuk membalikkan penerimaan masyarakat itu ya. Coba deh para kadrun ikut bantuin gimana caranya, supaya Anies jangan sampai dicuekin lagi. Masak kalah sama menteri-menterinya Jokowi hehehe…

Dicuekin Warga Di Pasar Solo, Potret Nyata Kekalahan Anies!

Sumber Utama : https://seword.com/politik/dicuekin-warga-di-pasar-solo-potret-nyata-gHJWF4HlJI

Tokoh ini Tidak Konsisten Kemarin Menuding Sekarang Memuji

Keuntungan dan kerugian merupakan pasangan yang pasti ada di kehidupan ini. Dalam berdagang kadang-kadang untung kadang juga rugi. Hal yang biasa dan lumrah. Asal jangan ketika untung memuji diri sendiri, sedangkan ketika mengalami kerugian malah menyalahkan orang lain, alih-alih intropeksi.

Seperti di daerah saya. Ketika ada pembagian, orang yang mendapat jatah pembagian dari pemerintah mereka ceria, bahagia dan diam saja tidak banyak bercerita. Tetapi ketika suatu saat tidak dapat jatah pembagian mereka berteriak-teriak sehingga orang-orang satu kampung tahu. Menyalahkan Ketua RT, Ketua RW bahkan sampai menyalahkan Presiden Jokowi.

Pilih kasih, datanya tidak benar, tidak tepat sasaran dan sebagainya. Sumpah serapah terlontar begitu saja dari mulutnya yang rombeng. Ketika untung dia diam saja ketika dirugikan dia menyalahkan banyak orang.

Begitu juga dengan dunia politik tanah air. Menjelang tahun pemilu 2024 tensi politik semakin menghangat bahkan memanas. Manuver partai politik begitu ramai sehingga terkadang terjadi pergesekan yang membuat situasi panas.

Pertengahan Desember 2022 kemarin, KPU mengumumkan parpol yang berhasil lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Heboh ternyata Partai Ummat besutan Amien Rais satu-satunya partai yang tidak lolos verifikasi faktual sehingga tidak berhak mengikuti Pemilu 2024.

Tentu saja Partai Ummat apalagi Amien Rais sangat marah. Seperti biasa keluarlah pernyataan yang pedas, tudingan membabi buta kesana kemari menyalahkan orang lain. Menuduh ada pihak yang menjegal partai Ummat agar tidak ikut pemilu 2024.

KPU kemudian memberikan kesempatan kepada Partai Ummat untuk melakukan verifikasi faktual ulang khususnya di daerah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Dan hasilnya diumumkan Jumat 30 Desember 2022. Akhirnya Partai Ummat lolos verifikasi faktual ulang serta berhak jadi peserta pemilu 2024.

Sikap Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mengalami perubahan. Sebelumnya, dia sempat menuding ada pihak-pihak yang berupaya menjegal langkah Partai Ummat untuk mengikuti Pemilu 2024, kini Amien mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu disampaikan setelah Partai Ummat dinyatakan lolos verifikasi faktual dan resmi menjadi peserta kontestasi elektoral mendatang.

“Ternyata, alhamdulilah, keindahan demokrasi di Indonesia ini. Artinya selalu terbuka dengan perbaikan,” ujar Amien. Ia mengatakan, tanpa sikap keterbukaan KPU, Partai Ummat mungkin tak bisa berjuang untuk menjadi kontestan Pemilu 2024.

Saya kira masyarakat akan bisa menilai bagaimana kualitas karakter seorang Amien Rais sebagai sesepuh Partai Ummat. Opini masyarakat terhadap Amien Rais dan Partai Ummat sangat penting menjelang Pemilu 2024 nanti.

Ketika dirugikan fokus menuduh dan bersuudzan kepada orang lain, alih-alih melakukan intropeksi, ketika diuntungkan seolah menjilat ludahnya sendiri, melakukan hal sebaliknya memuja dan memuji pihak yang dianggap menguntungkannya.

Tokoh ini Tidak Konsisten Kemarin Menuding Sekarang Memuji

Sumber Utama : https://seword.com/politik/tokoh-ini-tidak-konsisten-kemarin-menuding-zr95s5oVCX

(Miris!!) Di Antara Megahnya Masjid Al-Jabar, Jawa Barat Jadi Juara Kasus Intoleran

Siapa bilang dunia ini adil? Biasakan dirimu!! Kalimat ini adalah kalimat yang selalu menguatkan penulis melihat ketimpangan-ketimpangan yang ada di bangsa ini. Agama mayoritas menjadi anak emas, agama minoritas menjadi anak tiri, agama asli nusantara menjadi anak haram.

Hari ini telah berdiri sebuah masjid megah di Jawa Barat bernama Al-Jabbar. Masjid yang menghabiskan dana 1 Triliun milik provinsi yang dipimpin Ridwan Kamil tersebut, spesial dibuatkan untuk anak kesayangan yaitu agama mayoritas. Sementara apa perlakuan yang diterima agama minoritas :

Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) mengungkapkan Jawa Barat (Jabar) merupakan provinsi yang paling banyak menjadi lokasi pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan pada 2022.

Ada satu alasan Ridwan Kamil yang cukup menggelitik bagi penulis terkait pembangunan masjid tersebut. Emil berkata :

"Padahal urutannya itu, Masjid Negara milik negara, kalau provinsi Masjid Raya, kalau kota dan kabupaten Masjid Agung, kalau kecamatan Masjid Besar, dan kalau desa Masjid Jami," ujar Emil.

Wow ternyata tiap provinsi/kota, kabupaten/desa bahkan negara harus memiliki masjidnya masing-masing ya? Tapi apakah hal demikian berlaku untuk umat minoritas? Apakah Indonesia ini hanya milik satu agama?

Tapi umat minoritas tahu diri kok, mereka ga minta pemerintah buatkan gereja negara, pura raya provinsi, vihara agung kota/desa dan lain sebagainya. Umat minoritas bisa buat tempat ibadahnya sendiri tanpa harus minta sumbangan di pinggir jalan atau dibantu gubernurnya, umat minoritas hanya meminta agar pembangunan rumah ibadah tidak dipersulit dan ibadah tidak diganggu. Tapi kenyataannya?

Kasus baru-baru ini, di Bogor ibadah natal saja harus di bawah tekanan aparat. Kenapa penulis bilang tekanan aparat? Karena aparat di sana tidak ada niat mengamankan dan menjaga umat minoritas kok, buktinya pelaku intoleran tidak ditindak sama sekali. Kalau tidak ada HAM dan media sosial, penulis yakin itu sudah bubar ibadah dengan aparat yang melempem seperti itu.

Lembaga HAM Imparsial mengungkapkan :

"Tetapi, yang lebih menyedihkan adalah kehadiran aktor negara hampir di semua aksi-aksi intoleransi atau peristiwa ini," imbuhnya.

Masih ingat bupati Serang yang ikut tanda tangan penolakan gereja? Dimana NU, dimana Muhammadiyah, dimana orang-orang yang mengaku Islam Rahmatan lil Alamin melihat ketidak-adilan di negara ini? Kepada siapakah minorotas mengadu?

Ah sudahlah, lebih baik mari kita pandangi masjid Al-Jabbar yang megah dan besar tersebut di tengah maraknya kasus intoleransi. Sambil kita renungkan, bagi kaum minorotas masjid tersebut cocok sebagai simbol apa ya?

Bagi penulis masjid Al-Jabbar hanyalah simbol kemegahan intoleransi. Di tengah maraknya kasus intoleransi di Jabar, masjid megah tersebut berdiri dan menjadi kebanggaan gubernur Jawa Barat.

(Miris!!) Di Antara Megahnya Masjid Al-Jabar, Jawa Barat Jadi Juara Kasus Intoleran

Sumber Utama : https://seword.com/umum/miris-di-antara-megahnya-masjid-al-jabar-jawa-3dpU1AVsnu

Seru! PAN dan Partai Ummat akan Bertempur pada Pemilu 2024

Politik memang seperti pisau bermata dua. Satu sisi bisa untuk mewujudkan kebaikan bersama. Namun di sisi lain bisa bikin hubungan keluarga atau kekerabatan retak.

Sebagai contoh Megawati dan Rachmawati. Kedua orang ini sebenarnya kakak beradik bro n sis. Tapi saling gontok-gontokan dan selalu berbeda arah politik.

Tidak tanggung-tanggung, berkali-kali Rachmawati menyerang kakaknya itu. Mulai dari mengatakan Megawati bukan anak ideologis Bung Karno tapi hanya anak biologis, menuduh Megawati melakukan makar saat menjabat sebagai Wapres dulu, menyebut Presiden RI ke-5 itu membuka peluang komunisme gaya baru di Indonesia serta menuding Mega ingin menjalankan pemerintahan yang liberal kapitalistik.

Untung Buk Mega bukan tipe politisi baperan seperti SBY. Dia lebih memilih diam daripada Curhat di Twitter menghadapi serangan dari adik kandungnya itu.

Namun sampai Rachmawati meninggal karena Covid pada 2021 lalu, hubungan kedua politisi ini masih renggang.

Kemudian, yang lagi viral hubungan keluarga retak karena politik adalah hubungan Zulkifli Hasan dan Amien Rais.

Zul dan Amien ini sejatinya adalah bestie bro n sis. Waktu Amien jadi Ketum PAN dulu, ia ditunjuk menjadi Ketua Departemen Logistik DPP PAN.

Setelah itu, pada 2004 politisi asal Lampung itu juga dipercaya menjadi Ketua fraksi PAN periode 2004-2009.

Dan hubungan keduanya semakin erat ketika putri Zul, Futri Zulya Savitri menikah dengan putra Amien Rais, Mumtaz Rais.

Hingga pada 2015 Zul terpilih sebagai Ketua Umum PAN, yang keberhasilan tersebut tidak lepas dari endorse yang dilakukan oleh Amien Rais. Serta Hanafi Rais turut mengkampanyekan mantan Menteri Kehutanan itu supaya dipilih jadi orang nomor satu di partai berambang matahari tersebut.

Masalahnya Amien Rais terlalu ikut campur urusan internal PAN. Keputusan yang seharusnya ketua umum yang tentukan tapi dia yang ambil alih. Seperti soal siap Capres yang akan diusung pada Pilpres 2019 lalu. Zul lebih cenderung ke Jokowi. Eh oleh Amien Rais dipaksanya PAN mendukung Prabowo.

Lalu, apa yang terjadi? Prabowo kalah lagi.

Pasca kejadian itu, Om Zul benar-benar kapok nuruti kehendak Amien Rais. Hingga ia dibenci oleh Wan Amien.

Nah, saat pemilihan Ketua umum PAN 2020 lalu, ia tidak lagi didukung oleh besannya tersebut. Amien diketahui mendukung lawan Zul, Mulfachri Harahap.

Dan ini juga pertanda kalau masa kejayaan Amien di PAN telah berakhir. Ternyata meskipun Mulfachri sudah di-endorse olehnya, tetap saja kalah. Atau dengan kata lain, pengaruh Amien di PAN sudah luntur.

Buntutnya, mantan Ketua MPR tersebut keluar dari PAN dan mendirikan partai baru yakni Partai Ummat. Sementara Zul kembali membawa PAN ke gerbong pengusung pemerintah.

Kue kekuasaan itu memang manis bro n sis. PKS dan Partai Demokrat itu jadi oposisi bukan karena mau tapi karena ditolak oleh PDIP untuk bergabung di koalisi pengusung pemerintah.

Kalau ditawari kursi menteri, mereka juga pengen sebenarnya.

Celakanya, Partai Ummat yang didirikan oleh Amien itu perjalanannya tidak seindah kata-kata Mario Teguh bro n sis.

Meskipun Wan Amien politisi kawakan.

Belum juga partai ini dapat umat atau pendukung yang banyak tapi kadernya malah rame-rame mengundurkan diri. Seperti di Batam ada ratusan kader yang mengundurkan diri, dan mayoritas pengurus Partai Ummat di Depok juga turut membubarkan diri.

Termasuk elit partai itu seperti Agung Mozin yang sebelumnya dikenal sebagai loyalis Amien Rais serta Neno Warisman si pengancam tuhan lewat puisi juga resign dari Partai Ummat.

Yang tersisa di partai berwarna hitam tersebut hanya kroconya saja. Seperti Buni Yani, Mustofa Nahrawardaya serta si Kadrun -Idrus Sambo.

Puncaknya, Partai Ummat dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 oleh KPU.

Tentu mendapat kabar ini Zul serta kader PAN senang banget. Karena basis massa PAN dan Partai Ummat itu kan sama bro yakni warga Muhammadiyah. Artinya kalau keduanya ikut Pemilu maka sudah bisa dipastikan akan berebut suara.

Tapi apa yang terjadi? Bukannya melakukan introspeksi diri, Amien malah menuduh istana sebagai penyebab kegagalan Partai Ummat lolos verifikasi faktual.

Dan jelas, tuduhan itu tidak masuk akal. Karena lolos tidaknya Partai Ummat jadi peserta Pemilu gak ngaruh apa-apa terhadap Jokowi.

Lha wong dia gak bisa nyapres lagi kok pada 2024 mendatang serta ceruk pemilih Partai Ummat beda dengan ceruk pemilih PDIP. Artinya apa? Mau Partai Ummat jadi peserta Pemilu atau tidak, perolehan suara PDIP tidak akan bertambah ataupun berkurang.

Justru yang paling terkena dampak jika Partai Ummat jadi peserta Pemilu 2024 adalah PAN.

Dasar si tua bangke penganut paham SALAWI alias semua salah Jokowi. Hehehe

Mungkin karena gak tega melihat muka Wan Amien yang sudah tampak tua dan lelah itu dilanda kesedihan mendalam, KPU akhirnya meloloskan Partai Ummat jadi peserta Pemilu.

Akhirnya, Amien bisa lega. Hehehe

Dan ini yang seru sebenarnya.

PAN yang pada Pemilu 2019 lalu hanya mendapatkan suara 6,84 persen atau berada di posisi ke-8 dari 9 parpol yang lolos ke senayan. Tentu akan berjuang mati-matian memperebutkan suara dari kalangan Muhammadiyah.

Sedangkan Amien Rais demi harga dirinya sebagai politisi senior, tentu akan berusaha keras meloloskan Partai Ummat agar punya perwakilan di senayan.

Artinya apa? Tidak menunggu waktu lama lagi akan terjadi perang dunia ketiga antara PAN dan Partai Ummat bro n sis.

Jadi jangan heran kalau Eddy Soeparno dan Buni Yani saling serang kedepannya, serta Yandri Susanto dan Mustofa Nahrawardaya saling sindir.

Bagitupun dengan Wan Amin sendiri serta Zulkifli Hasan, bisa saja kedua orang ini saling bongkar aib masing-masing demi untuk mendapatkan simpati dari kalangan Muhammadiyah.

Seru! PAN dan Partai Ummat akan Bertempur pada Pemilu 2024

Sumber Utama : https://seword.com/politik/seru-pan-dan-partai-ummat-akan-bertempur-pada-MUXZ38BEe1

Gurita Korupsi Lukas Enembe; Jika KPK Sudah Jadi Macan Ompong, Bubarkan Saja

Hingga detik ini Gubernur Papua, Lukas Enembe, masih bebas berkeliaran menghirup udara bebas. Padahal, gurita korupsi yang dilakukannya itu tidak main-main, membuatnya menjadi Gubernur terkaya tajir melintir.

Sudah dicekal Imigrasi, rekeningnya diblokir, bahkan sudah pula ditetapkan sebagai tersangka, namun hebatnya justru KPK yang sampai mengemis-ngemis segala, namun si tajir melintir itu tetap tak tersentuh hingga detik ini.

Kecerdasan Lukas Enembe bukan kelas ecek-ecek. Kemampuannya berpikir dan menguasai masalah patut diacungi jempol. El Chapo-nya Papua ini mampu merubah situasi yang menjerat dirinya sebagai tersangka menjadi situasi yang seolah-olah merupakan sebuah kebenaran bahwa penetapan dirinya adalah akal-akalan KPK dalam rekayasa politik menjelang hajatan pemilu.

Hebat bukan? Dimana kekuatan super power KPK dulu yang sangat mereka bangga-banggakan dengan jumawa? Di tangan Lukas Enembe, KPK tumbang tak berdaya menjadi macan ompong yang tak punya gigi sama sekali.

Kita-kita yang masih waras tentu saja makan gigi geram bukan kepalang bagaimana mungkin si Gubernur tajir melintir yang punya harta bejibun itu bisa bikin Komisi sekaliber KPK yang sangat ditakuti di negara ini menjadi sebuah Komisi yang seolah-olah dihuni sekelompok kerbau dungu yang dicucuk hidungnya oleh Lukas Enembe.

Berbagai surat panggilan sudah dilayangkan, tapi Lukas Enembe hingga detik ini tetap tidak bisa tersentuh. Bahkan untuk menyeret Lukas Enembe ke ruang sidang sebagai tersangka pun, KPK susahnya setengah koit hampir mampoes.

Om Lukas mampu berkelit dengan cerdas melalui kecerdasan intelektualnya, bertamengkan masalah kesehatan dirinya. Bilangnya sakit, tapi fakta mencatat om Lukas kerap melakukan perjalanan ke luar negeri.

Bayangkan saja, dalam kurun waktu satu tahun si Gubernur tajir melinttir itu melakukan hampir 25 kali perjalanan ke luar negeri dengan menggunakan pesawat jet pribadinya. Negara yang paling sering dikunjungi pun tidak main-main, yaitu Singapura, Filipina, Malaysia, dan berbagai negara di benua Eropa.

Pembangkangan Lukas Enembe terhadap KPK adalah fakta sahih kekuatan KPK kini sudah tidak sehebat dulu lagi. Om Lukas paham betul kelemahan KPK dengan cara mengintimidasi negara dengan memanfaatkan rakyat Papua yang lugu untuk membentenginya dan melindungi hartanya, dirinya, dan keluarganya.

Kecerdasan Lukas Enembe yang diatas rata-rata itu tentu saja tidak dapat dianggap sepele. Seruan menolak penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka terus mengalir dari rakyat Papua yang mungkin saja dibayar dan dibiayai Lukas Enembe untuk melindungi dirinya, keluarganya, dan tentu saja hartanya yang tajir melintir itu.

KPK pun terkapar KO tak berdaya ditangan Lukas Enembe. Bahkan, untuk melakukan penjemputan paksa terhadap Lukas Enembe dengan menggunakan kekuatan tentara pun seperti yang dikatakan Moeldoko, negara seolah-olah tak punya nyali sama sekali. Begitulah kura-kura fakta yang tak terbantahkan bagi siapa pun yang masih mau berpikir waras.

Sekalipun PPATK telah memblokir dan membekukan rekening Lukas Enembe hanya diseputaran Rp71 miliar saja itu, tetap saja om Lukas masih tidak bisa tersentuh dan bebas berkeliaran hingga detik ini. Mungkin saja saat ini om Lukas lagi kongkow main poker di Kasino di Las Vegas, who knows?

Sekalipun PPATK sudah pegang belasan hasil analisis yang telah dilaporkan ke KPK, seperti setoran tunai dan setoran melalui pihak-pihak lain yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah, termasuk transaksi yang berkaitan dengan kasino judi senilai US$ 55 juta, lalu setoran tunai dengan nilai yang tak kalah fantastis hingga mencapai US$ 5 juta.

PPATK bahkan menemukan pembelian perhiasan berupa jam tangan dari setoran tunai sebesar US$ 55.000. Itu belum termasuk berbagai aktifitas perjudian di berbagai negara yang berbeda, tetap saja KPK keok tak berdaya seperti macan ompong yang lemas tak berdaya dihadapan Lukas Enembe.

Yang lebih sinting lagi, tak hanya transaksi yang berkaitan dengan aktifitas perjudian saja, akan tetapi tak tanggung-tanggung om Lukas juga sikat dana operasional pimpinan, pengelolaan PON tanpa ampun, termasuk namun tak terbatas berbagai aktifitas pencucian uang untuk memperkaya dirinya.

Berbagai hasil temuan kejahatan terselubung Lukas Enembe itu telah diungkap oleh BIN, BPK, dan PPATK yang menemukan berbagai tabir gelap simpul gurita korupsi dan gratifikasi yang dilakukan oleh Lukas Enembe.

Namun, berbagai fakta yang tak terbantahkan itu gugur dan luluh lantak melalui kecerdasan Lukas Enembe yang mampu merubah situasi yang tidak menguntungkan dirinya itu menjadi situasi yang menguntungkan dirinya melalui narasi politisasi dan kriminalisasi terhadap dirinya oleh KPK.

Ketidakberdayaan KPK terhadap gurita korupsi Lukas Enembe tentu saja menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat luas kok bisa-bisanya lembaga sekaliber KPK itu bagaikan macan tua yang ompong giginya dihadapan Gubernur tajir melintir itu.

Fakta miris mempertontonkan dengan nyata didepan mata bahwa KPK seolah-olah kehabisan tenaga untuk memborgol si Gubernur tajir melintir itu untuk diseret ke Jakarta.

Dengan terpampangnya fakta miris kegagalan KPK dalam mengendalikan kerugian negara dari tindakan koruptif yang dilakukan Lukas Enembe, maka sudah sepatutnya keberadaan KPK perlu dipertanyakan lagi, apakah masih perlu atau sudah sepantasnya dibubarkan saja?

Sebab, yang namanya penegakan hukum, seorang tersangka kasus korupsi mestinya sudah diproses kasus hukumnya dan ditahan. Maka wajar jika ketidakbecusan KPK terhadap penanganan kasus hukum Lukas Enembe menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia pada umumnya yang masih waras.

Kepala daerah lain yang terlibat korupsi kok ya gampang banget dihajar KPK sampai gedebak-gedebuk tak karuan, tapi kenapa Lukas Enembe mereka bahkan sampai mengemis-ngemis minta belas kasihan Lukas Enembe?

Apakah KPK sudah tak mampu berpikir waras lagi dalam menangani gurita korupsi Lukas Enembe? Dimana kegarangan KPK yang dulu sangat ditakuti oleh para kepala daerah yang disikat tanpa ampun karena korupsi?

Ketidakmampuan KPK dalam menangani gurita korupsi Lukas Enembe justru membuka tabir gelap kebobrokan KPK yang sesungguhnya bahwa mereka kini sudah tak punya power lagi untuk memberantas penyalahgunaan kekuasaan dan perampokan keuangan negara.

Kenapa KPK bisa keok macam macan ompong begitu itu dihadapan seorang Lukas Enembe? Au ah gelap. Mari kita bertanya saja pada pasir berbisik dan rumput yang bergoyang, barangkali disana ada jawabnya.

Gurita Korupsi Lukas Enembe; Jika KPK Sudah Jadi Macan Ompong, Bubarkan Saja

Sumber Utama : https://seword.com/umum/gurita-korupsi-lukas-enembe-jika-kpk-sudah-jadi-Gm9Sh9mIzf

Asyiknya Lihat Jokowi Dukung Timnas Indonesia: Nggak Pakai Sungkan atau Jaim

Menonton laga Piala AFF 2022 antara Indonesia melawan Thailand lewat layar kaca, jadi ikutan merinding melihat animo hampir 50.000 penonton yang memadati Stadion GBK pada Kamis (29/12) sore kemarin. Sepanjang laga tak henti-hentinya dukungan diberikan buat memompa semangat juang Tim Garuda, meski hasil akhir agak kurang memuaskan karena laga berakhir imbang 1-1.

SebIji gol hasil tendangan penalti Marc Klok dibalas oleh tendangan ciamik dari luar kotak penalti, yang gagal dibendung oleh bek dan kiper Timnas Indonesia sehingga harus puas dengan berbagi satu poin saja.

Hasil yang membuat kepastian juara grup masih perlu diperjuangkan pada laga pamungkas melawan Filipina, dimana Timnss Indonesia wajib menang dengan gol sebanyak mungkin sambil berharap Thailand tersandung saat melawan Kamboja, atau sekalipun Thailand menang, asalkan anak asuhan Coach STY memiliki agregat gol lebih banyak ... maka Indonesia-lah yang akan lolos sebagai Juara Grup A. Semuanya masih mungkin sebelum laga pamungkas benar-benar berakhir.

Asyiknya Lihat Jokowi...

Nah, terlepas dari hasil imbang itu, saya malah tertarik mengomentari aksi Presiden Jokowi yang terlihat hadir di GBK bersama beberapa menteri, termasuk Pak Basuki Menteri PUPR dan Menkeu Sri Mulyani. Berkali-kali Jokowi terlihat larut dalam beragam ekspresi, termasuk ketika bersorak menyambut gol yang dilesakkan Marc Klok dari titik putih yang sempat membuat Indonesia unggul.

Jokowi pun terlihat mengapresiasi perjuangan Witan Sulaeman, dkk meski gagal menang melawan 10 pemain Thailand kemarin. Rasanya Jokowi pun paham bahwa hasil imbang itu belum berarti kiamat, karena masih ada kans lolos ke semifinal Piala AFF 2022 yang cukup lebar.

Melihat antusiasme Jokowi, bisa dipastikan kalau beliau akan mengupayakan hadir pada pertandingan semifinal atau final nantinya, karena laga akan dimainkan dengan format kandang dan tandang. Sementara, laga penentu melawan Filipina akan digelar di markas tim lawan.

Melihat aksi Presiden Jokowi yang tanpa sungkan atau jaim memberikan dukungan maksimal buat Timnas Indonesia, saya hanya bisa bergumam:

"Asyik banget memang Presiden Jokowi ini!"

Ya, sama asyiknya saat melihat bagaimana Jokowi berinteraksi dengan rakyat dari berbagai kalangan, juga ketika Jokowi memainkan "Lato-Lato" alias mainan "Tek-Tek" yang lagi viral, sebagai bukti bahwa sekalipun beliau sebagai Presiden RI, tak perlu sungkan atau canggung mencoba hal-hal yang membuat rakyat senang.

Ah, semoga the next president bisa seasyik Jokowi ya, meski tak harus bergaya sama dalam berinteraksi dengan rakyat atau ketika menonton sepak bola. Ganjar Pranowo kayaknya boleh juga, sedangkan Prabowo Subianto terkesan agak kaku dan sedikit jaim. Bagaimana dengan eks gubernur seiman? Ah, lain kali saja kita bahas dia. Hahaha...!

Asyiknya Lihat Jokowi Dukung Timnas Indonesia: Nggak Pakai Sungkan atau Jaim

Sumber Utama : https://seword.com/umum/asyiknya-lihat-jokowi-dukung-timnas-indonesia-SysXb7laSw

Pertanian Kolektif, Bumdes & Koperasi, Solusi Masalah Pertanian dan Pengangguran Desa...

Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya arus urbanisasi adalah karena kurangnya lapangan kerja di desa. Yang mengakibatkan banyaknya pencari kerja dari desa yang mencari kerja di kota.

Saat ini, memang sudah banyak desa-desa yang dengan Bumdesnya menciptakan desa-desa wisata. Yang pada gilirannya menciptakan lapangan-lapangan kerja baru di desa.

Ini perkembangan positif yang patut dipuji.

Tetapi, sebenarnya, tak semua desa berpotensi wisata. Ada desa-desa yang potensinya ada pada pertanian, sehingga sebaiknya jangan dipaksakan jadi desa wisata.

Masalahnya sekarang, banyak generasi muda, termasuk yang di desa, yang tak berminat jadi petani.

Ini terjadi karena karena saat ini, pertanian tak dianggap sebagai profesi yang menjanjikan pemasukan yang stabil.

Masalah harga pangan rendah dan utang di tengkulak, kesulitan memasarkan hasil tani, belum lagi resiko gagal panen, jadi beberapa penyebab utamanya.

Sudah begitu, banyak dari generasi muda di desa tidak memiliki kesempatan untuk punya tanah garapan milik sendiri.

Maka, generasi muda di desa ini cenderung memilih untuk cari kerja di kota, daripada menganggur.

Solusinya: Perusahaan Pertanian Kolektif Desa

Untuk mengatasi masalah ini, saya menyarankan bentuk perusahaan pertanian kolektif desa, yang mengandalkan Bumdes dan koperasi pekerja.

Dalam pertanian kolektif, lahan pertaniannya dimiliki dan diusahakan bersama-sama oleh para petani dalam satu wilayah. Beda dengan pertanian biasa di mana tiap petani biasanya memiliki dan menggarap tanahnya sendiri.

Dalam skema ini, Bumdes bertindak sebagai perusahaan induk yang jadi pemilik lahan.

Bumdes juga menyediakan modal, bibit, pupuk, dan alat-alat pertanian & transportasi. Selain itu, Bumdes juga akan menjalankan manajemen dan pemasaran hasil pertaniannya.

Sedangkan koperasi pekerja, yang beranggotakan para pemuda dan petani desa, akan menangani operasional lapangannya.

Bagaimana Memulainya?

Pertama, tentu saja, desa tersebut harus membentuk Badan Usaha Milik Desa, alias Bumdes, yang bergerak dalam usaha pertanian kolektif.

Kedua, Bumdes akan menyediakan lahan untuk usaha pertanian kolektif ini.

Bagaimana caranya?

Bumdes bisa membeli tanah-tanah yang belum ada pemiliknya. Selain itu, Bumdes juga bisa menyewa tanah-tanah yang sudah dimiliki warga setempat yang setuju untuk jadi bagian dari pertanian kolektif ini.

Semua tanah tersebut tersebut lantas didaftarkan sebagai lahan garapan di bawah Bumdes.

Ketiga, Bumdes perlu menyediakan berbagai aset lain yang diperlukan untuk melakukan usaha pertanian kolektif dari hulu ke hilir.

Seperti misalnya membangun tempat pengolahan hasil pertanian, dan juga gudang penyimpanan bibit, pupuk, alat pertanian, dan hasil pertanian.

Lalu juga menyediakan bibit, alat pertanian, dan kendaraan untuk transportasi hasil pertanian.

Keempat, Bumdes perlu membentuk berbagai unit usaha berbentuk koperasi-koperasi pekerja untuk operasional lapangan pertanian kolektif ini, dari hulu ke hilir.

Untuk pendirian koperasi pekerjanya, Bumdes bisa menempatkan Dana Desa untuk penempatan modal dalam tiap koperasi pekerja ini. Dengan demikian, Bumdes akan jadi perusahaan induk.

Tiap koperasi pekerja ini lantas akan dimiliki dan dijalankan bersama oleh Bumdes dan oleh pekerja-pekerja yang jadi anggota koperasinya.

Pekerja-pekerja ini akan digaji oleh koperasi pekerja.

Saat ada keuntungan sisa hasil usaha, baik Bumdes maupun pekerja-pekerja koperasi ini akan dapat bagi hasilnya.

Itu tadi empat hal yang perlu dilakukan untuk memulai.

Selanjutnya, Bagaimana Praktek Kesehariannya?

Pertama, Bumdes sebagai perusahaan induk akan jadi pemilik aset-aset pertanian kolektif, seperti lahan, modal, gudang, mesin-mesin pengolahan, dan juga alat dan transportasi.

Bumdes, sebagai perusahaan induk di sini, juga melakukan administrasi dan pemasaran produk-produk hasil pertanian.

Bumdes juga bisa membeli asuransi pertanian untuk seluruh lahan di bawah Bumdes. Yang bisa dijadikan pegangan kalau sampai terjadi gagal pangan.

Kedua, semua koperasi pekerja ini, sebagai unit-unit usaha Bumdes, akan menangani pekerjaan di lapangan. Seperti pembibitan, penanaman, penggarapan lahan, pemupukan, panen, pergudangan, pengemasan, bahkan transportasi.

Jadi ada koperasi pekerja yang usahanya berfokus pada pekerjaan pertanian. Ada koperasi pekerja yang usahanya adalah pengolahan, pengemasan, dan pergudangan. Juga ada koperasi pekerja yang bergerak di bagian transportasi.

Intinya, semua operasional di lapangan adalah urusan koperasi-koperasi pekerja ini.

Namun, bukan berarti bahwa Bumdes sebagai pemilik pertanian kolektif ini hanya akan membatasi aktivitasnya pada anggota pertanian kolektfi saja.

Dalam prakteknya, Bumdes, dan bahkan unit-unit usahanya, bisa berlaku fleksibel. Mereka bisa memperluas manfaatnya dan membantu pihak lain di desa tersebut.

Kenapa?

Karena manfaat Bumdes itu adalah untuk seluruh warga desa. Bukan hanya kelompok tertentu saja.

Maka, Bumdes, misalnya, bisa menjual bibit dan pupuk pada petani non anggota.

Bumdes juga bisa membeli, menyimpan, dan bahkan membantu memasarkan hasil pertanian para petani desa yang bukan anggota pertanian kolektif ini.

Koperasi pekerja untuk pengolahan juga bisa membantu petani non anggota untuk mengolah dan mengemas hasil pertaniannya.

Jika bukan waktu menggarap lahan kolektifnya pun, anggota koperasi pekerja di bidang penggarapan lahan bisa membantu menggarap tanah petani non anggota.

Dengan begini, semua warga desa bisa dapat manfaatnya.

Bagaimana Soal Pemasaran Produk Pertanian?

Nah, sekarang bagaimana soal pemasaran produk pertaniannya?

Pertanyaan ini penting dijawab, karena salah satu ganjalan pertanian adalah soal pemasaran produk hasil tani. Karena seringkali harga ditekan tengkulak, sehingga petani tak bisa untung.

Kalau sudah begini, sulit bagi petani untuk dapat pemasukan yang stabil. Apalagi kalau gagal panen.

Ini yang akhirnya menyebabkan banyak pemuda segan bertani.

Pertama, petani di pertanian kolektif ini akan jadi pekerja yang digaji bulanan. Sehingga mereka tak lagi perlu kuatir soal pemasukan yang tak stabil.

Kedua, petani di pertanian kolektif ini juga akan dapat bagi hasil kalau perusahaan pertanian kolektifnya ini dapat untung. Dengan begini, mereka juga ikut merasakan hasil yang lebih sepadan untuk kerja keras mereka.

Ketiga, Bumdes juga bisa membeli asuransi pertanian bagi perusahaan, untuk jaga-jaga kalau sampai terjadi gagal panen.

Keempat, Bumdes bertanggungjawab untuk pemasaran langsung ke konsumen.

Di abad informasi ini, pemasaran hasil pertanian langsung ke konsumen tentunya bisa dipermudah dengan dengan website atau apps.

Dengan begini, jalur tengkulak bisa dipotong. Pertanian kolektif ini bisa jual dengan harga lebih bagus, tapi juga tak terlalu membebani konsumen.

Tapi bikin website atau apps kan mahal?

Nah, dalam hal ini Bumdes itu tidak harus usaha sendiri, tapi bisa kerjasama dengan Bumdes-Bumdes lain.

Gimana caranya?

Bumdes-Bumdes dari beberapa wilayah bisa bekerjasama menyewa atau mendirikan sebuah perusahaan teknologi untuk membangun dan mengelola website atau apps tersebut.

Untuk hal ini, bisa belajar dari cerita PT Sakti Kinerja Kolaborasindo, perusahaan teknologi yang sahamnya dimiliki 100 persen oleh 16 koperasi.

Kesimpulan

Demikian kawan pembaca, usulan saya mengenai Bumdes dan koperasi pekerja untuk pertanian kolektif di desa.

Harapan saya, jika usulan ini diterapkan, maka akan bisa menyediakan lapangan kerja di desa, dan memajukan pertanian kita juga.

Dan selanjutnya, enerji pertumbuhan juga bisa dikembalikan ke desa-desa. Sehingga arus urbanisasi bisa dikurangi, dan pembangunan kita bisa lebih merata.

Tony Gede, 27 Desember 2022

Pertanian Kolektif, Bumdes & Koperasi, Solusi Masalah Pertanian dan Pengangguran Desa...