Migo Berita - Banjarmasin - CEK anggaran pesta Demokrasi 2024 di KalSel. Agar memahami tentang sumber darimana aja keuangan untuk pesta Demokrasi 2024, baca hingga tuntas berbagai artikel yang telah kita kumpulkan.

Mengawal Anggaran Pesta Demokrasi Tahun 2023 di Kalimantan Selatan

Wartaniaga.com, Penyelenggaran Pemilihan Umum tahun 2024 sudah memasuki tahapan penetapan peserta pemilu. KPU Pusat telah mengumumkan peserta pemilu pada tanggal 14 Desember yang lalu. Berbagai tahapan/persiapan sudah dilakukan mulai dari sekarang sampai dengan acara puncak yaitu hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 atau apabila terjadi putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka diadakan pemungutan suara kembali pada tanggal 26 Juni 2024.

Pada tahun 2023 tahapan penyelenggaraan pemilu adalah pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, pencalonan anggota DPD bahkan masa kampanye sudah dimulai pada 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.

Sehubungan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum. Pada intinya PMK 181 ini mengatur pendanaan dari APBN untuk penyelenggara pemilu mulai dari tingkat KPU/Bawaslu Pusat sampai dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

**Andi Khairul Anam, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pelaihari, Kementerian Keuangan**

Terdapat beberapa keistimewaan dalam pendanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam PMK 181 ini (pengecualian dari ketentuan pelaksanaan anggaran yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN). Pertama Uang Persediaan (UP) bisa melampaui besaran normal. KPU/Bawaslu bisa mengajukan permohonan UP melampaui besaran UP kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. Kedua terdapat pemisahan antara permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk operasional sehari-hari dengan Tahapan Pelaksanaan Pemilu.

Pada keadaan normal permintaan TUP tidak dipisahkan. Ketiga penggunaan TUP bisa lebih dari 1 bulan dengan persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, bahkan bisa sampai dengan 5 bulan apabila digunakan oleh Badan Ad Hoc penyelenggara Pemilu di Luar Negeri. Keempat apabila dana TUP sebelumnya belum habis terpakai dapat mengajukan dana TUP lagi.

Uang Persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu untuk membiayai operasional sehari-hari. Apabila dirasa tidak mencukupi bisa mengajukan Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan mendesak. Pada masa pandemi covid-19 ini pengaturan penggunaan TUP bisa digunakan untuk membayar maksimal Rp200 juta per penerima. Pelaksanaan tahapan Pemilu pada tahun 2023 belum bisa dipastikan akan bebas 100% dari pandemi covid-19. KPU/Bawaslu bisa menggunakan UP/TUP sebagai alternative pendanaan selain pembayaran langsung ke penerima.

Yang menarik terdapat nomenklatur Badan Ad Hoc yang merupakan badan yang beranggotakan Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan KPPS. Sedangkan pada Bawaslu Badan Ad Hoc beranggotakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Disebutkan dalam pasal 8 PMK 181 bahwa anggaran untuk Badan Ad Hoc adalah belanja honor dan belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan.

Dalam PMK 181 juga disebutkan pembentukan beberapa rekening khusus di luar rekening yang selama ini dikelola oleh KPU/Bawaslu. Rekening Dana Pemilu (RDP) harus dibuat khusus untuk menampung dana Pemilu bagi Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu. Terdapat pula ketentuan pembentukan rekening PPK dan PPS. Berdasar ketentuan ini KPU/Bawaslu harus mengawasi banyak rekening terutama rekening PPK yang dibuat per kecamatan serta rekening PPS yang dibuat per kelurahan/desa.

Tugas berat menanti Pejabat Pembuat Komitmen KPU/Bawaslu karena berkewajiban menyusun rencana kegiatan dan rencana penyaluran dana bagi PPK, PPS dan KPPS. Rencana dibuat tiap bulan untuk seluruh kecamatan dan kelurahan/desa. Walaupun jadwal hari pemungutan masih di tahun 2024 akan tetapi kegiatan sudah dimulai di tahun 2023 dan alokasi anggaran bagi PPK, PPS dan KPPS sudah tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023. Pejabat Pembuat Komitmen juga diharuskan menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP. Pejabat Pembuat Komitmen harus memilah mana pengeluaran yang akan dibiayai dengan metode bayar Langsung (LS) ke rekening pihak ketiga atau ke RDP bagi PPK, PPS dan KPPS. Pejabat Pembuat Komitmen juga wajib mematuhi batas waktu pertanggungjawaban penggunaan dana yang diatur dalam peraturan Bawaslu.

RDP dikelola oleh Bendahara KPU/Bawaslu, oleh karena itu transfer ke rekening PPK dan PPS menjadi tugasnya. Pada awal tahun Pejabat Pembuat Komitmen KPU/Bawaslu mengajukan pengisian RDP kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kemenkeu berdasarkan rencana kegiatan selama satu yang telah disusun. Berdasarkan perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen KPU/Bawaslu, Bendahara akan mentransfer untuk kebutuhan PPK, PPS dan KPPS selama 1 bulan. PPK, PPS dan KPPS kemudian menyampaikan bukti-bukti pengeluaran kepada Bendahara.

Pejabat Pembuat Komitmen KPU/Bawaslu Bendahara memeriksa bukti-bukti pengeluaran tersebut, apabila telah memenuhi persyaratan maka rekening RDP diisi kembali melalui KPPN Kemenkeu. Saldo RDP yang telah pulih akan digunakan untuk mengisi kembali rekening PPK dan PPS. Siklus ini akan berulang sampai dengan akhir tahun. Siklus pengisian RDP ini menjadi mirip dengan siklus Uang Persediaan yang juga harus digunakan dan diisi tiap bulannya. Bendahara KPU/Bawaslu juga wajib mendidik anggota PPK, PPS dan KPPS tentang pungutan pajak atas kegiatan tahapan Pemilu yang wajib dipungut pajaknya.

Total anggaran semua kantor KPU/Bawaslu di Provinsi Kalimantan Selatan ada Rp391.587.436.000, dengan asumsi hari kerja selama satu tahun adalah 260 hari, maka per hari kerja semua kantor KPU/Bawaslu di Provinsi Kalimantan Selatan akan menghabiskan dana sebesar Rp1.506.105.523. Secara nasional anggaran untuk KPU adalah Rp15,98 triliun sedangkan untuk Bawaslu adalah Rp7,10 triliun. Dengan asumsi hari kerja selama satu tahun adalah 260 hari, maka per hari kerja secara nasional KPU/Bawaslu akan menghabiskan dana sebesar Rp88,77 miliar.

Diperlukan sinergi yang kuat antara KPU/Bawaslu dengan Kementerian Keuangan sehingga tidak terjadi keterlambatan penyaluran uang yang dapat mengakibatkan terlambatnya atau bahkan tidak terselenggaranya tahapan-tahapan Pemilu. Hal ini penting karena pelaksanaan pemungutan suara di bulan Februari 2024 sehingga segala persiapan Pemilu hampir semuanya dialokasikan pada tahun anggaran 2023. Kerjasama yang baik wajib terjalin antara Kementerian Keuangan dengan KPU/Bawaslu mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah untuk kelancaran kegiatan tahapan Pemilu.

Penulis: Andi Khairul Anam, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pelaihari, Kementerian Keuangan

Sumber Utama : https://wartaniaga.com/2022/12/mengawal-anggaran-pesta-demokrasi-tahun-2023-di-kalimantan-selatan/3/

SAKTI, Akuntabilitas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan Pembangunan di Daerah

Wartaniaga.com,Dengan berlakunya otonomi daerah, tentu bukan berarti pemerintah pusat menyerahkan seluruh kebijakan dan fungsi kepada pemerintah daerah, tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Setidaknya pemerintah pusat memiliki tiga fungsi dalam pelaksanaan otonomi daerah, yakni :

Fungsi layanan

Fungsi ini dilakukan untuk mrmrnuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan tidak memberatkan antara satu orang dengan yang lain.

Fungsi Pengaturan

Fokus dari fungsi iniadalah pengaturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga pemerintah itu sendiri sebagai warga negara. Dalam membuat kebijakan, harus dibuat lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah harus mengatur dan melindungi masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara.

Fungsi Pemberdayaan

**Arinin Musta’idah (Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Pelaihari)**

Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Di mana masyarakat harus tahu dan mampu memilih alternatif yang baik untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah pusat harus menyediakan infrastruktur, menyediakan barang dan jasa kolektif, menjembatani konflik dalam masyarakat, menjaga kompetisi, menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa serta menjaga stabilitas ekonomi, yang salah satunya melalui instansi vertikal Kementerian/Lembaga Negara hingga level Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) yang merupakan satuan kerja (satker) sebagai kuasa pengguna anggaran.

Pada Tahun 2022, di Kabupaten Tanah Laut terdapat 31 satker dari 13 Kementerian/Lembaga Negara yang menjalankan berbagai fungsi dan layanan, termasuk penyaluran transfer ke daerah.

Satker sebagai ujung tombak Kementerian/Lembaga Negara dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran hingga penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disusun dengan basis akrual.

Untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI, telah mengimplementasikan aplikasi terintegrasi yakni Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai sarana bagi satker untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran, dengan konsep single database dan single entry berbasis akrual, sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal dan akuntabel. Dan mulai tahun 2022, aplikasi SAKTI telah diimplementasikan secara penuh di seluruh satker Kementerian/Lembaga Negara , termasuk satker di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Dengan integrasi aplikasi SAKTI ini, satker tidak lagi menggunakan banyak aplikasi terpisah dalam menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, sehingga kehandalan data lebih terjamin, karena tidak perlu lagi melakukan pencatatan berulang di aplikasi yang berbeda untuk satu transaksi yang sama.

Selain itu SAKTI merupakan aplikasi bebasis web dengan database terpusat, sehingga setiap jejak transaksi dapat terekam dengan baik, dan dapat dengan mudah ditelusuri bila dibutuhkan melalui pengguna sesuai kewenangan yang telah ditentukan.

Seberapa besar dampak kualitas laporan keuangan satker instansi vertikal bagi daerah?

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), tentu akan sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat dalam penyusunan program-program prioritas hingga level satker di daerah, yang tentunya akan mendukung perkembangan dan pembangunan di daerah baik secara ekonomi, sosial, maupun politik untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), antara lain Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, dan lain-lain.

Tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dicapai dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Oleh : Arinin Musta’idah (Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Pelaihari)